EN

ID

Close modal

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

Soal Uang Kasino, Filep Wamafma Harap Lukas Enembe Bakal Buktikan Sumber Dananya

22 September 2022 oleh admin

dpd.go.id - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma turut memperhatikan situasi Papua yang cukup memanas belakangan ini. Penetapan tersangka terhadap Gubernur Papua terkait dugaan gratifikasi Rp 1 Miliar kini telah meluas hingga adanya laporan PPATK tentang aliran dana senilai Rp 560 M ke Kasino.

Terkait pernyataan PPATK, Senator Filep berharap agar Gubernur Papua Lukas Enembe mampu membuktikan asal dana yang digunakan untuk Kasino tersebut.

“Pak Lukas ini orang yang sangat kooperatif. Saya secara pribadi berharap agar beliau mampu menyampaikan secara terang-benderang, dan juga yang lebih penting lagi adalah kebenaran harus diungkapkan,” kata Filep, Kamis (22/9/2022).

Lebih lanjut, Filep berharap laporan PPATK soal dugaan transfer dana ke Kasino tidak menjadi bumerang jika terbukti dana itu bukan hasil dari korupsi.

“Awal kasus ini kan ada dugaan gratifikasi 1 Miliar. Lalu menjadi melebar ke Kasino karena PPATK menemukan transaksi ke Kasino. Nah, transaksi ini justru yang menjadi konsumsi publik saat ini. Ini kan bisa jadi bumerang kalau transfer ke Kasino itu bukan dari hasil tipikor,” jelas Filep.

Anggota Komite I DPD RI ini juga merasa prihatin atas lemahnya pengawasan dari perbankan terkait aktivitas perjudian. Oleh sebab itu, Filep Wamafma mengusulkan agar ada pengaturan khusus sehingga perbankan tidak terlibat dalam transaksi perjudian.

“Kalau ada transfer ke Kasino, berarti ada fasilitasi dari pihak perbankan. Ini kan pengawasan dan pencegahannya lemah,” ungkap Filep.

“Minimal dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara penegak hukum, baik Kapolri, Jaksa Agung, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya pihak bank dilarang untuk menyediakan fasilitas deposit judi. Di sana bisa diberikan sanksi tertentu,” sambung senator Filep.

Tak hanya itu, Filep Wamafma pun berharap agar KPK dan PPATK juga menunjukkan ketegasan yang sama terhadap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya di Indonesia.

“Coba KPK melalui PPATK mengejar juga aliran dana dari pihak manapun yang mungkin ke Kasino juga. Sekalian dibuka semua biar tidak ada kesan pilih-pilih,” kata Filep.(*)

Berita Terkait

Sosial Media

Ikuti Official Akun Sosial Media

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Unduh Sekarang

Aplikasi Mobile Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia

TEMUKAN KAMI

© Official website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2022