EN

ID

Siaran Pers

Rabu, 16 Maret 2022 12.58.01

Haji Uma Sesalkan Pergelaran Konser Bhayangkara Fest 2024 di Banda...

Banda Aceh, dpd.go.id - Konser musik yang digelar pada malam penutupan Bhayangkara Fest 2024 di Banda Aceh, Senin (8/7/2024) atau bertepatan dengan 1 muharram yang merupakan tahun baru islam, disorot oleh anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma. "Kami menerima aspirasi dari sejumlah tokoh dan alim ulama terkait pergelaran konser di malam penutupan Bhayangkara Fest 2024 di Banda Aceh yang bertepatan dengan 1 muharram" ujar Haji Uma, Selasa malam (9/7/2024). Haji Uma sangat menyesalkan hal itu terjadi di Aceh yang bertepatan pada 1 muharram. Mengingat Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Pergelaran konser tersebut menurutnya sangat tidak tepat, karena menciderai keberkatan tahun baru Islam. "Kita menyesalkan konser tersebut digelar bertepatan pada 1 muharam, mengingat Aceh merupakan daerah syariat islam. Hal ini menurut pandangan kami menciderai keberkatan tahun baru islam dan bertolak belakang dengan semangat syariat islam di Aceh," tegas Haji Uma. Selanjutnya Haji Uma mengingatkan agar semua pihak di Aceh memiliki kepekaan untuk menghormati, menjaga kekhususan dan syariat islam yang berlaku di Aceh. Sehingga dengan demikian, hal semacam ini dapat dihindari untuk kembali terjadi kedepannya. Seperti diketahui, konser musik yang menghadirkan sejumlah artis nasional dan lokal digelar pada acara penutupan malam Bhayangkara Fest 2024 yang berlokasi di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh pada Senin malam (8/7/2024) atau bertepatan dengan 1 muharram. Bhayangkara Fest 2024 sendiri digelar selama empat hari, mulai tanggal 5-8 Juli 2024. Pada setiap malamnya festival ini diisi dengan beragam hiburan, salah satunya konser yang mengundang artis papan atas di Jakarta maupun artis lokal.

Humas Rabu, 10 Juli 2024 17.53.00

Rencana Batasi BBM Bersubsidi, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Temukan Model Distribusi...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menemukan model distribusi BBM bersubsidi sehingga memastikan subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tidak mengalami kebocoran anggaran subsidi. Jangan sampai pembatasan juga menghantam kelas menengah ke bawah. Harus dipastikan pembatasan itu menyasar kelas menengah ke atas. Karena irisan kelas menengah atas dan bawah itu penting ditemukan indikator sekaligus model atau pola pembatasannya. “Kelas menengah yang menuju bawah itu sejatinya juga rentan miskin dan bahkan miskin. Karena inflasi sudah menggerus daya beli mereka. Ini terbukti dari kontraksi angka PPN yang mengalami penurunan tajam. Itu artinya daya beli masyarakat menurun, atau dari rentan miskin telah menjadi miskin,” tandas LaNyalla, Rabu (10/5/2024). Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan PPN DN pada semester I-2024 tercatat Rp 193,06 triliun. Angka ini anjlok Rp 23,9 triliun atau 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data Kemenkeu juga mencatat ini kali pertama PPN DN mengalami kontraksi sejak semester I-2020 atau empat tahun terakhir. Ironisnya, kontraksi justru terjadi saat Indonesia keluar dari pandemi Covid-19. “Sehingga harus ditemukan model atau pola yang menjamin bahwa pembatasan subsidi BBM dan LPG harus benar-benar tepat sasaran. Terutama untuk di daerah-daerah. Termasuk tata kelola distribusi dari Pertamina sendiri yang harus terus diperbaiki di tingkat kebocoran dan kehilangan minyak dan LPG,” urai mantan Ketua KADIN Jatim tersebut. Rencana pembatasan subsidi BBM mencuat setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah akan membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mendalilkan bahwa masih banyak orang yang tidak berhak menerima subsidi, tapi menikmati. Sehingga hal itu harus dikoreksi. Karena semakin membebani kesehatan fiskal negara. Dimana ke depan, beban fiskal akan semakin berat, dan tidak menguntungkan bagi kepentingan pembangunan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat ada 60 persen orang kaya yang menikmati BBM subsidi. Begitu pula dengan subsidi gas melon yang disalahgunakan. Febrio merinci 57,9 persen pengguna LPG 3 kg adalah orang-orang mampu, bukan keluarga miskin.(*)

Humas Rabu, 10 Juli 2024 14.07.00

Hadiri Penyampaian Laporan BPK RI, Sekjen DPD RI Optimis Peroleh...

JAKARTA, dpd.go.id -Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/24). “Hari ini BPK RI menyerahkan hasil pemeriksaan untuk semester II tahun 2023. Laporan tersebut diserahkan Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Presiden RI dan dihadiri semua elemen,” ucap Rahman Hadi usai menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI. Rahman Hadi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI terhadap pencapaian WTP kepada pemerintah, di mana DPD RI juga termasuk di dalamnya. Ia juga berharap DPD RI bisa kembali memperoleh WTP yang ke-18 kalinya. “Semoga DPD RI bisa kembali memperoleh WTP yang ke-18 secara berturut-turut,” tukasnya. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan, serta kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Pada kesempatan itu, Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di hadapan Joko Widodo, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini WTP. Menurutnya pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga. “Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL,” tegasnya. Sementara dari Laporan IHPS II Tahun 2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang 2017-2023. Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang 2005-2023. Sebanyak Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023.

Humas Senin, 08 Juli 2024 16.19.00

Bertemu dengan Forkopimda Se-Papua Barat Daya, LaNyalla Ajak Jaga Filosofi...

SORONG, dpd.go.id - Hembusan angin perdamaian dan keindahan dalam persatuan dan kesatuan di tanah Papua terus ditiupkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan kepada seluruh masyarakat di Papua Barat Daya tetap menjaga dan mempertahankan Filosofi “Tiga Tungku”. "Ketiga Tungku itu adalah memastikan kerukunan, kebersamaan dan semangat gotong-royong tetap terjaga dan berlangsung dengan baik. Itulah modal kita ke depan membangun Indonesia dan membangun Papua,"kata LaNyalla dalam sambutannya saat ramah tamah dengan forum Forkopimda Se-Papua Barat Daya di Hotel Swissbell, Sorong, Sabtu (6/07/2024), malam, waktu Indonesia bagian timur. LaNyalla juga membahas aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang beberapa waktu lalu disampaikan ke Jakarta. Terkait dengan Kebijakan Afirmatif mengenai Orang Asli Papua, dimana ada dua isu penting yang disampaikan oleh MRP. Yaitu agar tidak hanya Gubernur yang dijabat OAP, tetapi juga Bupati dan Walikota, serta Definisi Orang Asli Papua yang terdapat di Undang-Undang untuk direvisi. "Memang tidak ada salahnya, MRP mengajukan aspirasi tersebut. Karena yang paling tahu kearifan lokal Papua, tentu Orang Asli Papua. Apalagi sebenarnya ada ruang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 di Pasal 1 Ayat (2). Sehingga harus dikaji lebih mendalam, apakah kewenangan khusus Provinsi Papua untuk mengatur berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua, dapat dikaji dari perspektif aspirasi MRP, agar Bupati dan Walikota juga harus Orang Asli Papua,"jelasnya. Tentu, imbuh LaNyalla, pintu untuk mendorongLegislasi Review di DPR itu membutuhkan kajian yang komprehensif, dengan melibatkan semua pihak. Terutama Eksekutif, yang dalam hal ini adalah Presiden. Dimana dalam hal ini pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang secara utuh adalah DPR RI dan Presiden. "Kami di DPD RI hanya dapat mendorong dan ikut membahas. Karena kewenangan yang diberikan Konstitusi masih sebatas itu. Sehingga Aspirasi ini harus dibicarakan secara komprehensif dan ditinjau dari semua aspek. Sehingga ditemukan jalan keluar yang juga Konstitusional. Maka dari itu, kami ke depan akan terus memperkuat peran DPD agar lebih bertaji," kata mantan ketua umum PSSI itu. Kata LaNyalla, yang mungkin dalam jangka pendek yang dapat ditempuh dengan payung hukum Perdasus adalah pemberian tambahan Afirmatif terhadap MRP dalam penentuan arah pembangunan di daerah. Sehingga program-program prioritas pembangunan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dan Kota juga dapat dipandu sesuai dengan roadmap yang dibahas bersama antara Majelis Rakyat Papua, DPRP dan Gubernur. Sehingga Bupati dan Walikota serta DPRK dapat mengikuti dan menjalankan arahan-arahan tersebut di dalam program kerja prioritas. "Sedangkan terkait legislasi review atas UU Otsus tentu akan dikawal dan menjadi perhatian para Anggota DPD RI yang berasal dari bumi Papua," beber LaNyalla yang langsung disambut tepuk tangan hadirin yang hadir. Ketua MRP Papua Barat Daya Alfons Kambu mengaku bahagia dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ketua DPD RI. Kata dia, harapannya agar terjadi sinergitas yang baik antara pusat dan daerah terealisasi dengan baik. "Pada kesempatan ini kami MRP-PBD berharap ketua DPD RI beserta anggota dapat bekerja sama dan kolaborasi dengan MRP untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di Papua. Saya juga menegaskan bahwa menjelang pilkada ini kami berharap kita sama-sama mendukung setiap tahapannya dan menjaga ketertiban daerah kita,” ujar Alfons. Sementara itu, hasil dari kunjungan di Sorong terkait dengan peletakan batu pertama Sekolah Sepak Bola Kaki Belanda dan SMK Papua Bangkit LaNyalla langsung menindak lanjuti. Kata LaNyalla, hal tersebut, tentu membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Nanti setelah 1 Oktober, setelah para Senator dari Papua Barat Daya resmi dilantik, tentu persoalan ini harus menjadi prioritas wakil-wakil dari Papua Barat Daya. "Dan nanti saya akan minta Ibu Elviana, yang insya Allah akan menjadi Wakil Ketua DPD RI, untuk memandu langsung. Karena Bu Elviana ini sangat berpengalaman di Komite 4, yang membidangi anggaran pemerintah pusat. Sehingga Afirmatif Anggaran bisa dikawal untuk pendidikan di Kota Sorong. Termasuk potensi dari Dana Alokasi Khusus atau DAK. Selain dari DAU dan Dana Otsus, yang memang sudah diatur alokasinya untuk pendidikan,"tandasnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi senator asal Jambi Elviana, M. Sanusi (Papua Barat Daya), Andi Ihsan (Sulsel), Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Sementara dari tuan rumah hadir, George Yarangga, A.Pi., MM (Staf Ahli Gubernur PBD Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya) mewakili PJ. Gubernur Papua Barat Daya, Jhony Way, S.Hut, M.Si (Sekda Kota Sorong) mewakili Walikota Sorong, Alfons Kambu (Ketua MRP-PBD), I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H (Kepala Seksi Intelijen Kejari Sorong), Kepas Kalasuat, S. Pd., M. Pd. (Asisten Administrasi Umum) mewakili PJ. Bupati Sorong, Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut., M.M (PJ. Bupati Tambrauw), Muhammad Zein Hayatudin (Sekda Kab. Tambrauw), H. Hartono dan Paul Mayor (Anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 Dapil PBD). Selain itu hadir juga Brigjen TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr. Opsla (Danpasmar 3), Laksma TNI Deny Prasetyo (Danlantamal XIV Sorong), Laksma TNI Singgih Sugiharto, S.T., M.Si. (KS Koarmada III) mewakili Pangkoarmada III, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., (Danrem 181/PVT), Kombes Pol. Budi Utomo, S.IK (Dirpolairud Polda Papua Barat/LO Polda Papua Barat), Letkol Czi Angga Wijaya,S.IP. MA (Dandim 1802/Sorong).(*)

Humas Minggu, 07 Juli 2024 09.46.00

Lakukan Peletakan Batu Pertama, LaNyalla Apresiasi Papua Barat Daya Genjot...

SORONG, dpd.go.id - Kepedulian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terhadap Pulau Papua memang bukan isapan jempol belaka. Buktinya, Senator asal Jawa Timur itu hadir dalam acara peletakan batu pertama SMK Papua Bangkit dan pendirian Sekolah Sepak Bola Kaki Belanda yang dilaksanakan secara bersamaan di Sorong Papua Barat Daya, Sabtu (6/7/2024) tepatnya di Lapangan Mooipark, Saoka, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. "Saya hadir karena saya sangat cinta Papua. Saya yakin sekolah ini dapat memberikan kontribusi konkret dan nyata untuk melahirkan SDM-SDM unggul di dunia pendidikan dan olahraga di tanah Papua yang kita cintai ini. Sekaligus menjadi bagian dari dukungan Papua Barat Daya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," kata LaNyalla dalam sambutan resminya yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin yang hadir. LaNyalla juga terharu hadir di acara tersebut, ia menilai peletakan batu pertama adalah hal yang sangat bersejarah. Karena dirinya hadir dalam rangka mendukung sebuah upaya konkret meningkatkan SDM yang tepat sasaran. "Salah satu contohnya dari SMK Papua Bangkit ini, dimana ada bidang keahlian energi dan pertambangan. Itu artinya, SMK ini bisa menjadi jawaban atas keunggulan komparatif Papua, khususnya Papua Barat Daya dalam mengoptimalkan Sumber Daya Manusia lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor pertambangan," beber LaNyalla. Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, pembangunan SDM juga dipastikan hadir dari dunia olahraga yang akan dihasilkan oleh Sekolah Bola Kaki Belanda ini. Karena sepakbola di tanah Papua adalah ibarat agama kedua. Karena begitu kuatnya D.N.A. sepakbola yang ada di dalam darah Orang Asli Papua. Buktinya pemain sepakbola asal Papua tidak pernah absen menghiasi Tim Nasional Sepakbola Indonesia di berbagai level umur. "Saya sebagai mantan Ketua Badan Timnas PSSI dan mantan Ketua Umum PSSI, lebih hormat kepada para pemain dari tanah Papua, ketimbang pemain sepakbola asing yang dikontrak oleh klub-klub di Indonesia. Karena kebanggaan kita harus tetap kepada anak bangsa yang lahir dan besar di tanah airnya. Karena bagi saya, negara-negara di luar sana, yang memiliki prestasi sepakbola, seharusnya cukup menjadi inspirasi bagi kita untuk belajar," beber LaNyalla. LaNyalla sangat optimis ke depannya akan lebih banyak lagi mutiara-mutiara hitam yang dilahirkan dari tanah Papua, menyusul nama-nama yang telah menghiasi sejarah Tim Nasional Sepakbola Indonesia. Seperti Boaz Solossa, Ortizan Solossa, Terens Puhiri, Patrick Wanggai, Titus Bonai, Okto Maniani, Yanto Basna hingga Ricky Kambuaya. "Semua adalah mutiara-mutiara hitam yang lahir dari Papua. Bahkan Boaz dan Ortizan adalah putra asli Sorong. Pemain Papua itu legendaris semua," katanya. Pendiri Sekolah Bola Kaki Belanda dan SMK Papua Bangkit Paul Vincent Mayor mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Ketua DPD RI. Kata Paul, sebuah kehormatan bisa hadir ke ujung Indonesia ini. "Saya ini ingin membangun Papua bukan hanya secara infrastrukturnya, namun juga bangun SDM nya, bangun anak-anaknya, sumber daya manusia kita harus unggul. Ini sudah realita, sumber daya alam kita dikeruk, tapi anak anak kita terpuruk. Maka dari itu, saya membangun dua sekolahan ini untuk anak anak Papua anak bangsa Indonesia," ujar Paul yang juga sudah terpilih menjadi anggota DPD masa bakti 2024-2029. Kepala Sekolah SMK Papua Bangkit Petrus Lelmalaya mengaku sangat terharu atas acara peletakan batu pertama. Karena dia berharap kehadiran ketua DPD RI bisa memantik pemerintah pusat memperhatikan daerah terutama Sorong. "Sekolah ini sangat cocok berdiri di sini, sangat tepat, karena 70 persen di daerah ini adalah tempatnya anak putus sekolah. Saya ingin kehadiran ketua DPD RI ini bisa menyampaikan tangisan-tangisan anak Papua yang ingin sekolah. Kami bukan hanya butuh sarana pendidikan, tapi juga butuh transportasi bus sekolah. Karena untuk sekolah kami harus jalan berkilo-kilo, tapi dengan adanya SMK ini akan menjadi sarana yang tepat agar anak Papua merasakan nikmatnya wilayah yang diberkati Tuhan dengan kekayaan alam. Anak Papua jangan hanya jadi pengangguran, mereka harus merasakan nikmatnya karunia Tuhan," kata Petrus. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi senator asal Jambi Elviana, M. Sanusi (Papua Barat Daya), Andi Ihsan (Sulsel), Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Sementara dari tuan rumah hadir Sekda Kota Sorong Yakop Karet, Pendiri Sekolah Bola Kaki Belanda dan SMK Papua Bangkit Paul Vincent Mayor, Kepala Sekolah SMK Papua Bangkit Petrus Lelmalaya, Anggota DPD terpilih asal Sorong Hartono, serta perwakilan dari Kepala dinas pendidikan sorong, Majelis Rakyat Papua, Kepala Suku Biak Barat dan masyarakat sorong.(*)

Humas Sabtu, 06 Juli 2024 13.40.00

Ketua DPD RI La Nyalla Ditemui Ketua KONI Aceh, Bahas...

Jakarta, dpd.go.id -Ketua Umum KONI Aceh, H Kamaruddin sapaan akrab Abu Razak bertemu Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta Rabu (3/7 2024). Demikian di sampaikan oleh Fachrul Razi yang juga Senator DPD RI Asal Aceh yang juga Ketua Komite I DPD RI yang turut menfasilitasi acara tersebut. Pertemuan tersebut, Abu Razak menyampaikan progres persiapan pelaksanaan even olahraga yang akan diikuti oleh 38 provinsi se-Indonesia pada September mendatang. La Nyalla mengungkapkan pentingnya membangun komunikasi dari dua daerah yang ditunjuk menjadi tuan rumah. La Nyalla yang juga mantan Ketua Umum PSSI, berharap penyelenggaraan PON juga mengedepankan prestasi. Khususnya untuk masa depan olahraga Indonesia. "Mari kita sukseskan PON, sukseskan olahraga. Karena, indikasi keberhasilan PON adalah lahirnya atlet berprestasi yang siap terjun di ajang internasional. Dari ajang PON kita juga bisa mengukur kemampuan dan kesiapan atlet-atlet kita, khususnya atlet daerah," kata La Nyalla. Fachrul Razi mengatakan dalam pertemuan tersebut turut memberikan semangat kepada Atlit Aceh agar terus meningkatkan latihan agar membawa emas untuk Aceh sebagai tuan rumah. Sementara itu Aburadak mengatakan bahwa KONI Aceh terus membina Atlit Aceh di beberapa negara untuk meningkat kemampuan mereka dalam menghadapi PON Aceh. “Saat ini, KONI Aceh bersama Pengprov terus melakukan pembinaan atlet dan pelatih. Terus kita maksimalkan karena waktu pelaksanaan PON tidak lama lagi,” kata Abu Razak--sapaan akrab H Kamaruddin Abu Bakar-- pada pertemuan itu. Persiapan itu, kata Abu Razak, dilaksanakan melalui program Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) yang melibatkan 1.015 orang, terdiri dari 803 atlet, 168 pelatih, 14 pelatih nasional, dan 30 mekanik. “Jumlah atlet berjumlah 1.015 orang nanti akan berlaga di Aceh dan Sumut, di Aceh 33 cabor dan di Sumut 34 cabor,” kata Abu Razak dalam pertemuan tersebut.(*) [toto slot](https://moodle.iik.ac.id/moodle_devit/cache/sto2/) [slot gacor](https://ibi.or.id/toto/) [toto slot](https://fassikolae.stifa.ac.id/cache/slot-toto/)

Humas Jumat, 05 Juli 2024 13.09.00

Senator Filep Dorong BPK RI Audit Cost Recovery LNG Tangguh,...

JAKARTA, dpd.go.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terkait sejumlah hal di tanah Papua yakni terhadap Cost Recovery LNG Tangguh dan SKK Migas, Pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak, dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) berikut peruntukannya di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adat. Permohonan audit tersebut disampaikan Filep Wamafma selaku Anggota Badan Akuntan Publik (BAP) DPD RI dalam Rapat Kerja (raker) Komite IV DPD dan BAP DPD bersama BPK RI membahas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Rabu (3/7/2024). Terkait Cost Recovery LNG Tangguh, Filep meminta adanya audit independen dari BPK RI berdasarkan hasil temuan dan advokasi yang dilakukan yang menunjukkan ketimpangan kesejahteraan dialami masyarakat ring I daerah operasional industri tersebut. Menurutnya, masuknya proyek LNG Tangguh sudah semestinya melahirkan investasi yang secara positif menciptakan lapangan kerja strategis, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah investasi tersebut. Pasalnya, terdapat 7 masyarakat adat disana yaitu Irarutu, Wamesa, Sebyar, Sumuri, Kuri, Soub, dan Moskona. Desa Tanah Merah telah direlokasi total, sedangkan tanah yang dimiliki masyarakat adat Sumuri telah dibebaskan demi LNG Tangguh. “Jadi dalam kesempatan Raker dengan BPK RI tadi, saya minta perhatian BPK RI untuk melakukan audit atas cost recovery LNG Tangguh. Dari hasil advokasi yang saya lakukan, hasilnya sungguh di luar dugaan, dimana kami temui fakta persoalan air bersih yang berimbas pada kesehatan masyarakat adat, fasilitas kesehatan hingga sarana pendidikan atau sekolah tidak memadai. Kondisi ini memperlihatkan masyarakat adat seperti tamu di tanahnya sendiri, sehingga kata “sejahtera” seolah hanya mimpi bagi anak-anak masyarakat adat,” ujar Filep kepada awak media, Rabu (3/7/2024). “Dalam fakta kondisi masyarakat yang timpang dan sangat memperihatinkan itu, BP Tangguh justru mengklaim bahwa CSR-nya telah berhasil berdampak signifikan bagi masyarakat adat. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Berdasarkan hasil advokasi kami sejak 2021 hingga 2023, baik dalam publikasi nasional maupun internasional, BP tidak pernah mempublikasikan secara transparan terkait sumber dana CSR BP Tangguh. BP nampak menutupi penjelasan mengenai sumber dana CSR dengan kalimat ‘BP dengan dukungan SKK Migas, atau BP dengan Dukungan Pemerintah’. Frasa ini menutupi informasi sumber dana CSR yang berasal dari cost recovery, yang faktanya mengurangi penerimaan negara dan DBH Migas Daerah,” sambungnya. Menurut pimpinan Komite I DPD RI ini, ketidaktransparanan BP mengenai sumber dana CSR BP ini telah membohongi publik seolah dana CSR BP bersumber dari keuntungan BP, yang harusnya dikeluarkan tersendiri dari total keuntungan BP Tangguh dan bukan menggunakan cost recovery. Oleh sebab itu, ia menduga telah terjadi permainan regulasi yang merugikan daerah dan masyarakat daerah tetapi menguntungkan BP Tangguh, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya. Ia mengingatkan, dalam Pasal 11 ayat (3) UU Migas, disebutkan bahwa kontrak kerja kegiatan hulu baik eksplorasi dan eksploitasi, diantaranya harus memuat ketentuan pokok mengenai pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 40 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. “Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘ikut bertanggung jawab mengembangkan lingkungan masyarakat setempat’ dalam ketentuan ini adalah keikutsertaan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan masyarakat sekitarnya,” sebutnya. “Namun dalam penerapannya, cost recovery yang dimaksud adalah biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil (DBH). Inilah yang membuat perusahaan diuntungkan. Istilah cost recovery oleh perusahaan dimaknai dengan pengganti biaya produksi yakni biaya untuk mengganti belanja eksplorasi, pengembangan lapangan, dan operasi yang dikeluarkan kontrak bagi hasil. Dengan kata lain, dana itu adalah uang yang ‘dipinjamkan’ dan nanti juga dipotong oleh DBH migas yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sesungguhnya cost recovery ini bermasalah karena negara kerap kali menanggung beban cost recovery yang membengkak, sehingga jatah minyak dan gas menurun drastis, padahal tingginya cost recovey ini sering disebabkan karena inefisiensi perusahaan,” tegas Pace Jas Merah itu. Filep menekankan, hal yang paling dikhawatirkan pada gilirannya, mekanisme ini akan menyebabkan DBH Migas menyusut dan Pemda tidak mendapat apapun, terlebih masyarakat adat. Artinya, dengan memakai dasar hukum PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, cost recovery dipraktikkan untuk menguntungkan perusahaan. “Tak hanya itu, salah satu klaim BP Tangguh soal CSR ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Bintuni lewat pendirian 4 Perusahaan berbendera Subitu yakni 1) PT. Subitu Karya Busana (SKB); 2) PT. Subitu Inti Konsultan (SIK); 3) PT. Subitu Karya Teknik (SKT) dan 4) PT. Subitu Trans Maritim (STM). Berdasarkan hasil advokasi kami, diketahui bahwa dari sekian banyak program, program Subitu yang paling menonjol karena menyedot anggaran cukup besar, melibatkan banyak mitra kerja, (Unipa, Ikopin, Pupuk, Yayasan Satu Nama, Yayasan Matsushita),” ujarnya. “Namun pada kenyataannya, untuk PT. SBK belum pernah ada audit menyeluruh, ada dugaan kerugian, dan perusahaan ini diduga non-feasible. Selanjutnya, PT. SKT bahkan diduga sudah tutup. Berdasarkan kondisi yang demikian, patut dipertanyakan mengenai proses pengaturan deviden apabila PT. SKT mendapat untung, dan pertanggungjawabannya diberikan kepada siapa, mengingat selama ini kontribusi dari PT. SKT tidak dirasakan oleh masyarakat Teluk Bintuni. Mengenai PT. SIK, terdapat kontradiksi disana karena perusahaan jasa tersebut tidak memiliki pasar tetap sehingga sangat berat untuk bersaing,” ucap Filep lagi. Ia juga menyinggung PT. STM dimana terdapat 3 armada kapal yang diluncurkan pada tahun 2018. Namun, ditemukan fakta bahwa ketiga kapal terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana penjelasan pihak pembuat kapal dan kini tidak digunakan. Ketiga armada ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 5 miliar, belum dengan biaya mobilisasi dari Jakarta, biaya perjalanan tim ke lokasi pabrik dan biaya lain-lain. “Berangkat dari berbagai temuan di atas, dan implementasi penggunaan dana CSR yang merupakan cost recovery, maka pertanyaannya adalah berapa nilai cost recovery yang diberikan selama ini kepada masyarakat dengan kenyataan bahwa masyarakat belum menikmati kesejahteraan? Pertanyaan ini menjadi penting agar publik Teluk Bintuni memahami bahwa dana yang diterima bukanlah dana yang dipotong dari DBH Migas secara serampangan. Makai, kami minta BPK RI melakukan audit dana cost recovery yang diberikan kepada BP Tangguh melalui SKK Migas dan sekaligus Program CSR yang berasal/bersumber dari cost recovery. Kami meyakini bahwa dana cost recovery ini berpengaruh terhadap naik-turunnya DBH Migas yang diterima Pemerintah Daerah,” tegasnya. Terhadap Pupuk Kaltim, Filep menyinggung perihal temuan BPK bahwa perusahaan itu belum mengajukan klaim asuransi secara penuh untuk mengganti biaya perbaikan pabrik PKT-5 sebesar Rp288,3 miliar. Hal tersebut dikarenakan dokumen belum lengkap, serta terdapat penambahan premi asuransi yang tidak diikuti dengan perubahan volume dan objek pertanggungan. “Berkaitan dengan hal ini, maka perlu diperhitungkan kembali investasi 20 triliun dari Pupuk Kaltim untuk pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Fakfak. Apalagi, dalam semua peraturan yang ada, tidak ada penyebutan PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai PSN, bahkan dalam Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Daftar PSN. Oleh karena itu, tanpa dasar hukum yang jelas, pengoperasian perusahaan ini dapat berpotensi mengulangi trauma masyarakat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni terkait BP Tangguh dalam hal penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang harus melewati prosedur yang panjang, perdebatan, demonstrasi, dan hal-hal lainnya untuk mendapatkan hak-hak bagi masyarakat adat,” katanya. Lebih lanjut, permohonan audit BPK RI juga ditujukan terhadap pengelolaan Dana Otsus Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Ia menyoroti besarnya angggaran untuk ketiga sektor tersebut yang tidak hanya berasal dari Otsus, namun juga dari DBH Migas, masih menempatkan Papua Barat merupakan provinsi termiskin kedua se-Indonesia dengan persentase penduduk miskin sebesar 20,49% dan garis kemiskinan per kapita sebesar Rp 728.619 per bulan serta IPM terendah kedua setelah Provinsi Papua yaitu sebesar 65,89. “Dua faktor itu saja sudah menunjukkan bahwa di provinsi yang kaya gas bumi ini, justru merebak kemiskinan, kesehatan yang tidak terjamin, dan pendidikan yang memprihatinkan. Ini belum termasuk fakta minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu, audit BPK sangat diperlukan guna menelusuri hal-hal mana yang dibiayai oleh dana pendidikan dan kesehatan,” katanya. “Audit yang sama juga harus dilakukan terhadap penggunaan dana Otsus untuk pemberdayaan masyarakat adat . Pasalnya, sejauh penelusuran, realisasi alokasi 10% untuk sektor ini tidak terdengar informasi yang transparan dan akuntabel, selain pemberian secara diaspora terkait cost recovery dari BP Tangguh. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit terhadap besaran dana 10% yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat adat. Kami meyakini bahwa audit ini dapat membuka kotak pandora ‘kegagalan Otsus’ jilid 1, yang meninggalkan luka mendalam bagi Orang Asli Papua (OAP), masyarakat adatnya, dan tanahnya,” pungkasnya.

Humas Kamis, 04 Juli 2024 17.27.00

Raker dengan Dirjen Pemasyarakatan, Jialyka Menyoroti Lapas Over Capacity, Pembinaan...

dpd.go.id - Anggota DPD sekaligus MPR RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jialyka Maharani menyoroti permasalahan lembaga pemasyarakatan (lapas) diantaranya terkait Lapas yang over capacity, pembinaan para narapidana hingga tentang bagaimana pemenuhan hak di Lapas Perempuan dan Anak. Hal tersebut disampaikan Jialyka saat Rapat Kerja Komite 1 DPD RI bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada Selasa 2 Juli 2024 di Gedung DPD RI. Dalam rapat kerja yang dihadiri langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Kombes Pol Dr Reynhard Silitonga, S.H.,M.H tersebut, Jialyka menyampaikan agar terdapat evaluasi dalam pembinaan narapidana di lapas. Hal tersebut bertujuan agar para napi tidak membuat jaringan baru di Lapas. “Kira-kira apakah telah ada pola pembinaan dari kemenkumham dalam Lapas sehingga kasus pengendalian kejahatan seperti narkoba, judi online, love scamming dsb yang dioperasikan dari lapas ini tidak terjadi lagi, sehingga jangan sampai menjadi sarang penjahat,” ungkap Jialyka. Lebih lanjut, perempuan yang juga tergabung dalam Bhayangkari ini juga menyoroti terkait pemenuhan hak di Lapas Perempuan terutama terkait kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan. Menurut Jialyka, pemenuhan hak khusus bagi narapidana perempuan sangatlah penting, seperti pemenuhan bagi hak maternitas perempuan hingga pemenuhan hak bagi perempuan saat haid harus menjadi perhatian tersendiri.

Humas Rabu, 03 Juli 2024 11.30.00

Senator Kanedi Usulkan Makan Bergizi Masuk Program Stunting...

Bengkulu, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu Ahmad Kanedi memberikan masukan, sumbang dan saran terhadap program strategis "makan bergizi" bagi pelajar di negeri ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dimana dapat meninjau ulang rencana program tersebut, lantaran dari pembicaraan dan masukan serta saran dari berbagai pihak, termasuk dengan melihat fakta dan kebutuhan. Mengingat tidak dipungkiri ada hal yang lebih prioritas "makan bergizi" itu, dan dapat diubah menjadi program pendidikan untuk anak-anak pedesaan ataupun pedalaman yang Sumber Daya Manusia (SDM) -nya masih rendah. Usulan itu disampaikan Ahmad Kanedi dalam surat resmi secara tertulis tertanggal 1 Juli 2024 kepada Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden RI terpilih. "Usulan program itu bersifat menyeluruh aspek, seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keagamaannya. Itu usulan berdasarkan masukan dan saran dari berbagai pihak," ungkap Kanedi dalam keterangannya ke RRI.Co.ID via rekaman yang dikirim pada Selasa, (2/7/2024). Menurut pria yang akrab disapa bang Ken ini, untuk program "makan bergizi" bukan berarti tidak ada, melainkan dimasukan dalam program penanggulangan dan mengatasi stunting. Dimana untuk penggerak utamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada daerah. "Dengan diserahkan program makan bergizi sebagai upaya mengatasi stunting ke daerah selalu pemilik wilayah lebih mengetahuinya dan apa yang mesti dilakukan agar target sasarannya tercapai," terangnya. Lebih lanjut mantan Walikota Bengkulu ini menyampaikan, usulan berbagai program termasuk sebelumnya atas nama masyarakat Provinsi Bengkulu kepada Presiden dan Wapres terpilih agar menjadikan salah satu putra terbaik dari Bengkulu masuk dalam kabinet, sebagai langkah maju dengan masukan yang sudah berdasarkan pertimbangan yang matangmatang. Apalagi pihak DPD RI dan masyarakat Provinsi Bengkulu mendukung penuh perealisasian program tersebut nantinya. "Ini juga sebagai upaya untuk memperjuangkan hak rakyat, dan pemerintah wajib melaksanakannya. Terlebih lagi usulan program kita ini dibutuhkan masyarakat saat ini dan kedepannya," pungkas Bang Ken.

Humas Selasa, 02 Juli 2024 19.20.00

RAKER DENGAN MENTERI ATR/BPN, KOMITE I DPD RI BEBERKAN BERBAGAI...

Jakarta, dpd.go.id - Berbagai masalah terkait pertanahan di daerah disampaikan langsung di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I DPD RI pada Selasa (2/7). “Dari 66.000 desa yang ada di Indonesia, kurang lebih 22.000 desa ada di kawasan hutan, dan masyarakat di desa kawasan hutan itu hingga saat ini terus menuntut untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya,” ucap Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi di Gedung DPD RI, Jakarta. Sementara itu Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani mengeluhkan pelayanan di Kantor Pertanahan Sumatera Selatan terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang tidak memuaskan. “Pelayanan di Kantor ATR/BPN di OKI tidak memuaskan karena pelayanan berbelit, kedatangan petugas pengukur tanah yang cukup lama dan kelalaian karena ada sertipikat tanah yang hilang di kantor tersebut,” pungkas Jialyka. Di sisi lain Anggota DPD RI asal Jawa Barat Asep Hidayat ikut menyampaikan permasalahan terkait kecacatan administrasi pada sistem pendataan Kementerian ATR/BPN. “Di Jawa Barat banyak permasalahan mengenai sertipikat ganda yang kami curigai diakibatkan kelemahan pengelolaan sistem informasi internal ATR/BPN, begitupula dalam banyaknya kasusu pembatalan sertipikat yang disebabkan oleh kecacatan administrasi,” imbuh Asep. Menanggapi hal tersebut, AHY berkomitmen untuk menciptakan zona integritas dan terus membenahi internal Kementerian ATR/BPN serta bekerjasama dengan penegak hukum untuk menindak tegas oknum nakal terutama untuk permasalahan mafia tanah. “Kami serius membangun zona intergritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN karena kami tidak mau sumber masalah justru terjadi di internal kami baik pusat maupun daerah,” jawab AHY. Di akhir rapat, AHY tidak lupa menyampaikan apresiasi, penghargaan, sekaligus rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para Senator, khususnya di Komite I DPD RI. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPD RI dalam melakukan pengawasan atas berbagai kasus sengketa tanah, mafia tanah maupun kurangnya pelayanan di kantor Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah, karena hasil pengawasan yang DPD RI sampaikan telah memudahkan kami untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan dan melalukan evaluasi” tutup AHY. *hes

Humas Selasa, 02 Juli 2024 18.30.00

Komite III DPD RI Raker Bersama Menkes dan BPOM Bahas...

dpd.go.id - Komite III DPD RI sepakat dengan pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan terhadap RUU Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Hal ini disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri usai melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan Plt. Kepala BPOM, Rizka Andalusia di Ruang Rapat Kutai, Gedung DPD RI, Komplek Senayan, Selasa (2/7/2024). Hasan Basri mengatakan pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh obat dan makanan yang beredar. Faktanya, marak kasus penyalahgunaan obat dan makanan yang menimbulkan dampak kesehatan yang serius hingga mengancam jiwa. Hal ini diakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makan yang benar, tepat dan aman. “Negara memiliki kewajiban melakukan pengawasan atas produksi dan peredaran obat dan makan, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. Globalisasi menuntut kesamaan standarisasi atas mutu atau kualitas produk obat dan makanan yang beredar, maka perlu adanya pengawasan pada tahap pre market hingga post market, " ujarnya. Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan substansi pengawasan obat dan makanan telah diatur dalam berbagai regulasi yang telah terlebih dahulu diterbitkan, sehingga posisi pemerintah adalah menolak kelanjutan pembahasan RUU POM. “Nanti akan kami sampaikan juga ke Komite III, daftar inventaris masalah yang intinya mengatur pembentukan dan kewenangan lembaga terkait pengawasan obat dan makanan sudah diatur dalam beberapa UU seperti UU Pangan, UU Kesehatan dan UU Cipta Kerja, sehingga tidak perlu diatur secara tersendiri. Kami nanti akan minta agar dihentikan pembahasannya,” ujarnya. Meski diakui Budi Gunadi, dalam implementasinya pengawasan obat dan makan bukannya tidak memiliki persoalan, namun pemerintah memandang yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pelaksanaan di lapangan, dan tidak perlu sampai harus menghadirkan lembaga atau badan baru. "Presiden arahannya agar dilakukan simplifikasi dari struktur organisasi, jika bisa tidak ditambahkan badan atau lembaga negara, karena di negara ini koordinasi susah sekali, bisa mingguan atau bahkan bulanan. Maka posisi pemerintah, aturannya sudah ada dan kewenangannya jelas tapi memang eksekusinya yang selalu bermasalah. Itu tadi karena kompleksnya koordinasi. Maka, perlu diperbaiki,” tambahnya. Senada dengan Budi Gunadi, Plt. Kepala BPOM, Rizka Andalusia mengatakan kewenangan yang diberikan kepada BPOM sudah cukup, hanya saja perlu dilakukan penguatan dari aspek organisasi, seperti menambahkan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) sampai ke tingkat kabupaten/kota serta daerah terpencil. “Harapannya di setiap kabupaten/kota ada UPT-nya, tapi untuk membentuk UPT itu tidak mudah, diperlukan pertimbangan yang sangat rigid dan tentunya dibutuhkan penambahan SDM dan anggaran. Itulah yang kami maksud penguatan kelembagaan. Kalau untuk kewenangan sudah cukup kuat,” jelasnya.

Humas Selasa, 02 Juli 2024 17.45.00

Komite IV DPD RI Kawal RUU RPJPN Agar Optimalkan Potensi...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mengikuti rapat tripartit bersama DPR RI dan pemerintah dalam rangka lanjutan pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Selasa (2/7/2024). "Rapat kali ini kita akan membahas lebih mendalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU tentang RPJPM 2024-2025 dengan usulan dari DPR RI, DPD RI, dan pemerintah," ucap Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Dalam rapat tersebut, Komite IV DPD RI menyampaikan usulan pasal per pasal RUU RPJPN 2025-2045 terkait DIM dalam RUU tersebut. Usulan yang disampaikan oleh Komite IV DPD RI berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah yang disampaikan ke DPD RI, terutama terkait percepatan pembangunan di daerah. Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menyampaikan bahwa DPD RI mengharapkan RUU RPJPN 2025-2045 dapat mengusung semangat otonomi daerah yang mempertimbangkan potensi dan karakteristik daerah. Menurutnya untuk mengoptimalkan pembangunan di setiap daerah, kebijakan yang diambil harus mendasarkan pada potensi dan karakteristik kewilayahan di setiap daerah dan tidak disamaratakan. "Semangat otonomi daerah harus didahulukan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik daerah. Karena norma yang menyatakan RPJMD acuannya harus RPJPN kami dari DPD RI memang sepakat, tetapi harus digarisbawahi semangat otonomi daerah harus dinomorsatukan dengan melihat potensi dan karakteristik daerah," jelas Senator dari Provinsi Maluku ini. Novita juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, materi-materi RUU RPJPN juga sudah mengarah pada karakteristik kemaritiman sebagai potensi yang harus dikembangkan dalam kebijakan pembangunan. Apalagi sampai saat ini masih banyak potensi kemaritiman di Indonesia yang belum sepenuhnya dioptimalkan dalam pembangunan di daerah. "Tadi sudah disampaikan basis dari RPJPN bukan cuma daratan tetapi juga maritim atau kepulauan dan itu akan dikawal terus oleh DPD RI," kata Novita yang telah menjadi Anggota DPD RI selama dua periode ini.

Humas Selasa, 02 Juli 2024 17.30.00

Dikunjungi Menteri ATR/BPN, Ketua DPD RI Ingatkan Penyelesaian Surat Ijo...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kembali terkait tindak lanjut penyelesaian kasus tanah Surat Ijo Kota Surabaya. Meskipun oleh DPD RI sudah disampaikan secara resmi ke pemerintah pusat, juga disampaikan secara langsung oleh Ketua DPD RI ke Presiden Jokowi, namun hingga kini belum selesai juga. Hal itu disampaikan LaNyalla kepada Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran yang berkunjung ke Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). "Persoalan Surat Ijo ini saya ingatkan kembali ke Menteri ATR/BPN Mas AHY karena saat Menterinya masih Pak Sofyan Jalil saya juga sudah sampaikan. Saat itu Pak Sofyan siap menindaklanjuti, tinggal menunggu aturan teknis. Sekarang ini kita menunggu aksi dari Mas AHY, supaya masyarakat di sana mendapat kepastian,” ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, secara prinsip Presiden Jokowi tidak akan menghambat perjuangan warga untuk mendapatkan haknya. Namun aturan teknis berada di ranah Kementerian ATR/BPN dan lembaga terkait lainnya. "Makanya dalam kesempatan ini aspirasi warga ini kembali kami perjuangkan dan kami kawal. Semoga sebelum pelantikan Presiden baru nanti persoalan ini selesai. Tentu ini akan menjadi legacy yang baik bagi Mas AHY,” ucap LaNyalla. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menyerahkan surat dukungan DPD RI atas penyelesaian kasus tanah Surat Ijo Surabaya berikut berkas-berkas pendukung lainnya dan diterima langsung oleh AHY. Sementara itu AHY mengatakan pihak Kementerian ATR/BPN akan mengecek dan mempelajari lagi persoalan Surat Ijo tersebut. Pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN tidak akan menghalangi warga dalam mendapatkan kepastian tanahnya. "Kami pasti akan memberikan haknya kepada masyarakat namun tentu saja perlu proses. Harus kita teliti kembali dengan cermat supaya tidak ada permasalahan hukum lagi di kemudian hari," ujar dia. Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan kendala yang dihadapi dalam hal ini pemerintah tidak ingin kehilangan aset, sedangkan masyarakat di sana membutuhkan kepastian. Makanya perlu diambil solusi yang tepat dan bijak. "Untuk saat ini kami memberikan solusi tanah Surat Ijo di Surabaya bisa jadi hak guna bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL)," katanya.  Selain AHY, hadir juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi dan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Iljas Tedjo. Turut mendampingi Anggota DPR RI Fraksi Demokrat yakni Marwan Cik Hasan dan Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Sementara itu Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Tamsil Linrung (Anggota DPD RI dari Sulsel yang juga Ketua BAP DPD RI), Elviana (Anggota DPD RI dari Jambi), Andi Muh Ihsan ( Sulawesi Selatan), Novita Anakotta (Maluku), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Fachrul Razi (Aceh), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan DPD RI Oni Choiruddin, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Amostian dan Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi.(*)

Humas Selasa, 02 Juli 2024 17.06.00

Komite IV DPD RI Tegaskan Pentingnya Peran Daerah dalam RUU...

Jakarta, dpd.go.id – Dalam rapat gabungan yang berlangsung hari ini, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah, membahas Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045. Rapat ini dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A., Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, S.H. M.H., serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketua Baleg DPR RI Dr. Supratman Andi Agtas S.H. M.H. membuka rapat dengan menyambut baik kolaborasi antara pemerintah dan DPD RI dalam merumuskan strategi pembangunan nasional yang komprehensif dan inklusif. "Kehadiran seluruh pihak dalam rapat ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia," ujarnya. Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dra. Elviana M.Si. menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi sorotan DPD RI dalam pembahasan RUU RPJPN 2025-2045. Salah satu isu utama adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RPJPN 2005-2025. “Berbagai target RPJPN 2005-2025 tidak tercapai pada tahun 2023. Kami meminta pemerintah untuk menindaklanjuti dan memperbaiki evaluasi ini dalam RPJPN 2025-2045,” tegas Elviana. Selain itu, Elviana menekankan pentingnya pembangunan berbasis potensi lokal dan dukungan terhadap otonomi daerah. DPD RI mendesak agar aspirasi daerah diakomodasi dalam penyusunan RPJPN 2025-2045, sehingga terdapat pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah. "Pemerintah harus memperhatikan kepentingan daerah dalam merencanakan pembangunan kewilayahan yang inklusif dan berkelanjutan," tambahnya. DPD RI juga menyoroti urgensi penguatan otonomi daerah dan desentralisasi. "RPJPN 2025-2045 harus mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa melalui investasi infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan pembangunan," jelas Elviana. Dalam hal ini, peningkatan kesejahteraan melalui penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan menjadi prioritas utama. Isu ketahanan pangan dan energi juga menjadi perhatian serius. DPD RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mengembangkan energi terbarukan guna mencapai ketahanan nasional. Selain itu, reformasi sistem perlindungan sosial (Perlinsos) juga dianggap perlu untuk diperkuat agar lebih optimal dalam pengentasan kemiskinan. DPD RI juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkesinambungan. "Alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) harus seimbang dengan belanja pemerintah pusat, khususnya bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA)," jelas Elviana. Hal ini untuk memastikan bahwa kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional diimbangi dengan alokasi anggaran yang adil. Pada sektor pendidikan, DPD RI mengusulkan agar program wajib belajar diperpanjang menjadi 15 tahun dengan dukungan anggaran yang cukup. Pemerataan pendidikan yang berkualitas juga harus mencakup jalur pendidikan non-formal, baik umum maupun agama, untuk memastikan kualitas lulusan setara dengan pendidikan formal. Rapat ini juga menekankan pentingnya arah pembangunan pada bidang maritim dan strategi peningkatan kontribusi UMKM dalam perekonomian. "Optimalisasi potensi ekonomi biru dan peningkatan kelas UMKM adalah langkah strategis yang perlu diambil," kata Elviana. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak yang hadir sepakat untuk terus berkoordinasi dan berdiskusi lebih lanjut guna menyempurnakan RUU RPJPN 2025-2045 sebelum disahkan menjadi undang-undang. Komite IV DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar RUU yang dihasilkan dapat membawa manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Humas Selasa, 02 Juli 2024 15.11.00

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Fokus Tanggapi Keluhan Apindo...

JAKARTA, dpd.go.id - Keluhan yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait tingginya biaya berbisnis di Indonesia dibanding negara tetangga di ASEAN harus direspon cepat dengan menyisir setiap pos biaya untuk diberi solusi. Karena menurut LaNyalla, keluhan pengusaha ini selain berdampak domino, juga bisa merugikan daerah, karena sebagian perusahaan berinvestasi dan beroperasi di daerah. Yang eksisting bisa keluar, yang rencana investasi bisa batal. “Kalau itu terjadi, relokasi perusahaan atau investasi yang batal, yang terpukul daerah. Karena bagi daerah, keberadaan perusahaan, terutama industri manufaktur padat karya, itu sangat menolong perekonomian di daerah, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja,” ungkap LaNyalla di Jakarta, Senin (1/7/2024). Karena itu, mantan Ketua KADIN Jatim itu minta kementerian terkait menyisir semua pos biaya yang disampaikan Apindo. Sedangkan untuk pos biaya yang sulit diturunkan, seperti ongkos tenaga kerja/buruh, harus dikompensasi dari pos lainnya. Sehingga total biaya doing of business di Indonesia kompetitif. “Upah buruh di Indonesia sudah menggunakan minimum living cost. Sehingga living costnya yang dipastikan tidak terus naik. Atau bahkan turun. Kawasan industri di Singapura dan China sudah membangun rusun untuk buruh dan shuttle bus gratis. Sehingga living cost buruh bisa rendah, itu salah satu contoh saja,” urainya. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa perusahaan maupun investor cenderung mengeluarkan biaya paling tinggi saat berbisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN-5 lainnya. ASEAN-5 merujuk kepada Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Apindo menyebut persoalan tingginya cost of doing business di Indonesia membuatnya kurang kompetitif di kawasan ASEAN-5. "Indonesia memiliki biaya tertinggi untuk logistik, energi, tenaga kerja, dan pinjaman di antara negara-negara ASEAN-5," katanya. Menurutnya, upah minimum di Indonesia mencapai US$329 per bulan, di atas rata-rata ASEAN-5 sebesar US$302. Malaysia dan Filipina memiliki upah minimum yang sama, yaitu US$329, sementara Thailand mencapai US$313. Vietnam memiliki upah minimum terendah sebesar US$209. Sementara tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia berkisar antara 8-14%, lebih tinggi dari rata-rata ASEAN-5 4-6%. Biaya logistik perdagangan Indonesia juga mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 13% dan Singapura 8%. "Meskipun Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengklaim bahwa biaya logistik Indonesia telah turun menjadi 14% dari PDB, LPI (indeks kinerja logistik atau logistics performance index) 2023 mengatakan sebaliknya," kata Shinta. LPI menilai kinerja logistik perdagangan suatu negara dalam skala 5 poin, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti ketepatan waktu dan kompetensi logistik. Pada 2023, LPI Indonesia menempati peringkat 61 dari 139 negara dengan meraih skor keseluruhan 3. Malaysia mendapatkan skor 3,6, sedangkan Thailand mendapatkan 3,5. Vietnam dan Filipina masing-masing mendapatkan skor 3,3. Dari segi biaya, Indonesia menjadi yang paling kompetitif dalam hal ekspor. Biaya ekspor barang dari Indonesia hanya sebesar US$211. Tetapi, waktu yang dibutuhkan untuk mengekspor mencapai 56 jam, jauh lebih lama dibanding rata-rata 45 jam di ASEAN-5. Waktu impor di Indonesia sekitar 106 jam, hampir dua kali lipat dari waktu rata-rata di ASEAN-5 (58 jam). Biaya impor Indonesia juga merupakan yang termahal di ASEAN-5, mencapai US$164 dibandingkan dengan rata-rata US$104.

Humas Senin, 01 Juli 2024 21.57.00

Judul: DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Jepang dalam Rangka...

dpd.go.id -Delegasi DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jepang, tepatnya JICC, INPEX, Tokyo Gas dan JICA dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara dan menggali informasi yang mendalam terkait peningkatan kerjasama energi nuklir dan industri serta memperoleh informasi dalam persiapan pembahasan RUU revisi terbatas terhadap UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan di Jepang, pada 25-29 Juni 2024. Menurut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam kunjungan tersebut secara keseluruhan, peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Inpex dan Tokyo Gas, serta percepatan realisasi eksplorasi Blok Masela, merupakan langkah strategis untuk mencapai ketahanan "Sebelum melaksanakan kegiatan kunjungan ke Jepang, saya telah bertemu Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan menerima masukan perihal perkembangan terkini terkait salah satu proyek strategis nasional (PSN).Bahwa pada prinsipnya Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pengembangan Blok Masela yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku," jelas senator dari Provinsi Maluku tersebut. Salah satu hal yang menjadi fokus dari DPD sebagai respons permasalahan kelautan yang dihadapi oleh Masyarakat di daerah ialah persoalan illegal fishing, tumpahan minyak di laut, degradasi mangrove, sampai ke dampak lingkungan akibat perubahan iklim, bahkan persoalan geo politik strategis yaitu konflik Laut China Selatan. “Saya mendorong kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang melalui JICA yang selama ini telah dilaksanakan guna percepatan dalam memberikan dukungan bantuan teknis kepada BAKAMLA (Badan Keamanan Laut RI) guna peningkatan kapasitasnya didalam menjaga keamanan dan keselamatan khususnya diwilayah laut Indonesia, " ungkap Nono Sampono. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan UU inisiatif DPD yang disusun tahun 2013. Politik hukum UU ini sangat jelas yaitu untuk pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, sehingga memiliki posisi strategis dan menjadi modal Pembangunan Indonesia ke depan sebagai negara yang memiliki wilayah laut terbesar. Atas dasar itulah, DPD melihat setelah hampir 10 tahun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ini diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia. Masih ada mesin yang mandeg untuk membuat undang-undang ini mampu mencapai tujuannya secara optimal, terutama untuk persoalan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum. Oleh karena itulah, DPD mengajukan perubahan secara terbatas atas UU Nomor 32 Tahun 2014 dengan menekankan pada organ Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard.

Humas Senin, 01 Juli 2024 13.52.00

Pusat Data Nasional Dibobol, Anggota DPD RI Desak Presiden Bentuk...

dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengakui kelengahan dalam pengamanan Pusat Data Nasional (PDN). Menurutnya, pengakuan tersebut justru dapat menarik dukungan masyarakat, bukan malah saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. “Ini memang kelengahan yang memalukan, tapi harus diakui. Jangan malah saling menyalahkan. Justru ini saatnya kita lakukan evaluasi dan mencari solusi. Ini kepentingan negara, kepentingan bersama. Kan kita jadi tahu, sistem kita ternyata lemah, *back up* data yang paling sederhana dalam skema pengamanan siber saja kita tidak punya. Kita juga jadi tahu kan, ketidakmampuan negara memberantas judi online, karena ternyata kitanya sendiri tidak tangguh,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy kepada media dalam keterangan tertulis pada Jumat (28/062024). Gus Hilmy pun mempertanyakan, sistem kita yang lemah atau peretas yang hebat? Pasalnya, lanjut Gus Hilmy, keamanan siber lembaga negara atau kementerian RI terlalu sering dibobol, seperti Polri, Kemenkes, Kejaksaan, DPR RI, dan sebagainya. Bahkan di antara pelakunya baru saja punya KTP. Menurutnya, sistem yang dibuat masih terlalu lemah karena mudah dibobol oleh remaja. “Ini sistem kita yang lemah atau hacker yang hebat? Kan sudah pernah kita kebobolan beberapa lembaga negara dan kementerian seperti kepolisian, Kemenkes, Kemenkumham, Kejaksaan, DPR RI, BPJS, KPU. Di antara pelakunya masih bocah 17 tahun. Dan sekarang Pusat Data Nasional yang langsung di bawah Presiden. Jelas semakin memalukan. Kalau SDM kita ada yang jadi pelaku, berarti kita punya SDM untuk menyelesaikannya,” ujar Gus Hilmy. Untuk itu, anggota Komite I DPD RI tersebut menyarankan agar Presiden membentuk tim terpadu yang menjaring SDM-SDM yang lebih kompeten untuk keamanan siber dari berbagai serangan. “Kami mengusulkan agar Presiden melibatkan masyarakat yang punya keahlian itu sebagai tim siber terpadu lintas sektor. Tidak hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga untuk ke depan dengan membuat sistem yang lebih kuat. Lha ini kok malah gengsi mengakui kelengahan. Mau gengsi atau selamatkan negara?” kata Gus Hilmy. Tim tersebut, lanjut Gus Hilmy, tidak sekadar untuk keamanan siber, tapi juga penanganan kejahatan judi online, prostitusi online, pornografi, dan cyber crime lainnya, yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak. “Sebagian kehidupan kita saat ini berada di dunia siber, maka tim siber terpadu ini mendesak untuk dibentuk dan harus melibatkan berbagai pihak seperti OJK dan Kejaksaan, di samping tentu saja Kepolisian,” pungkas Gus Hilmy.

Humas Sabtu, 29 Juni 2024 20.00.00

Muqowam: Pembangunan Desa Jangan Hanya Dibebankan Kepada Pemerintah Desa Saja...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Periode 2017-2019 Akhmad Muqowam menilai implementasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum sepenuhnya sempurna sebagai upaya efektif dalam membangun desa. Menurutnya, pelaksanaan UU Desa tersebut harus dibarengi dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal penyediaan regulasi yang tidak tumpang tindih beserta pendampingan dan pengawasan kepada perangkat desa agar upaya membangun Indonesia dari desa dapat terwujud. Muqowam menilai kebijakan pemerintah pusat memegang peranan penting dalam implementasi UU Desa. Menurutnya, banyak regulasi dan instrumen yang tidak sebagai satu kesatuan yang disebabkan adanya beberapa kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan BPKP. Hal ini dinilai membuat kesulitan dan fragmentasi, baik vertikal atau pun horizontal, sehingga dinilai merugikan masyarakat dan desa. “Masing-masing kementerian ini memiliki regulasi ke bawah dan jika tidak menjadi satu kesatuan, ini membuat tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa akan sulit menterjemahkan. Akhirnya menjadi masalah,” ucap Muqowam dalam D’Voice Podcast DPD RI, Jumat (28/06/2024). Oleh karena itu, lanjut Muqowam, pembangunan desa seperti yang diatur dalam UU Desa, tidak seharusnya dibebankan kepada desa semata, tetapi juga membutuhkan peranan dari pemerintah pusat. Perangkat desa harus dibekali dengan regulasi yang jelas, pengetahuan, kebijakan, ataupun SDM yang mumpuni dalam melaksanakan mandat dalam UU Desa. “Ini menjadi tanggung jawab multi structure di birokrasi pemerintah. Di tingkat bawah, manajemen, ataupun di tingkat atas. Kalau tidak, akan ada korusi dalam UU Desa, seperti pengurangan dari substansi, pengurangan fungsi, dan pengurangan kebijakan, ini terjadi semuanya,” jelasnya. Muqowam menjelaskan, kemajuan desa dapat merujuk pada definisi desa dalam UU Desa. Menurutnya, definisi tersebut menjadi tata kunci untuk menyusun kebijakan, visi, misi, program, kegiatan serta penganggaran yang dibutuhkan dalam memajukan desa. Lalu, kemajuan desa harus melalui pelaksanaan secara ideal dari empat bidang, yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat sebagai satu kesatuan. “Memasukkan unsur lain yang bersifat sektoral, seperti pendidikan, itu akan mengurangi makna UU Desa. Masuknya lingkup lain, juga akan mempengaruhi secara keseluruhan, dan jika satu sektor hilang, akan berpengaruh terhadap penilaian. Dipahami dulu filosofi, sosiologi, yuridis dan politik. Adanya politik desa atau makro negara akan membawa desa itu ke mana,” kata Muqowam yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pansus RUU tentang Desa ini. Untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai yang dicita-citakan, pemerintah harus dapat memberikan dukungan dan keberpihakannya kepada desa dengan memberikan program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, serta tidak sekedar membebani pemerintah desa untuk membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. “Seiring dengan pemerintah baru, kalau mau berpihak kepada desa, berikan kebijakan program yang benar-benar orginal yang merupakan kebutuhan masyarakat desa. Mulai dari konsep dan menjelaskan desa secara benar,” katanya. Sebagai informasi, pembahasan lengkap implementasi UU Desa yang telah direvisi dan berbagai permasalahan terkait pembangunan desa bersama Akhmad Muqowam, dapat diakses dalam Podcast D'Voice DPD RI, melalui kanal YouTube DPD RI.

Humas Sabtu, 29 Juni 2024 08.17.00

Bertemu Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Fachrul Razi Dipercaya Sebagai...

SEOUL, dpd.go.id - Fachrul Razi Senator asal Aceh yang juga Ketua Komite I DPD RI, ditunjuk DPD RI sebagai speaker pertemuan antar parlemen mewakili DPD RI dengan anggota Majelis Nasional Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, Fachrul Razi menyampaikan sistem perbandingan Parlemen di Indonesia dengan sistem parlemen yang ada di Korea Selatan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Machmud Mattaliti mengajak Majelis Nasional Korea Selatan untuk bersama-sama mendorong menurunkan tensi ketegangan geopolitik global dan regional, demi memberikan ruang pembangunan yang lebih nyaman bagi negara-negara di dunia, khususnya Asia. “Karena ketegangan tensi geopolitik menyumbang situasi ketidakpastian, sehingga memicu potensi krisis global. Hal ini menyumbang tingkat kesulitan yang dihadapi industri manufaktur, terutama di Indonesia, menyusul makin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Indonesia akibat situasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi global dan kawasan,” tutur LaNyalla. Fachrul Razi menyampaikan pasca pertemuan bilateral tersebut bahwa Korea Selatan berpotensi kerja sama dengan Pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk dikembangkan sister city dan smart city. “Korea Selatan merupakan negara terbaik sistem digitalisasi, hal ini sangat besar potensi dikembangkan kota digital di Indonesia khususnya di beberapa kota di Indonesia termasuk Aceh,” jelas Fachrul Razi. Korea Selatan memiliki sistem kota digital terbaik di dunia dan mereka juga mengembangkan industri besar seperti Samsung, Hyundai, LG Electronics, Hankook Tire dan Lotte. “Selain kerjasama kota digital, Korea Selatan juga membuka kerja sama dalam bidang pendidikan, budaya dan teknologi,” tambah Fachrul Razi. Dalam kesempatan itu, LaNyalla meminta masukan kepada Majelis Nasional Korea Selatan dalam hal mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena lanjut LaNyalla, meski Indonesia dan Korea Selatan sama-sama merdeka pada tahun 1945, namun harus diakui secara jujur jika Negeri Ginseng itu jauh mengungguli Indonesia dalam hal pembangunan dan kemajuan di negaranya, kata LaNyalla dalam paparannya di hadapan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik, Kamis (27/6/2024) waktu setempat. Berangkat dari fakta tersebut, LaNyalla berharap dalam lawatannya kali ini bisa mendapatkan masukan dan inspirasi tentang bagaimana Korea Selatan membangun dan mempercepat pembangunan SDM secara nasional melalui pendidikan. “Karena hal ini sejalan dengan prioritas dan misi Presiden terpilih Indonesia untuk masa bakti 2024-2029, Prabowo Subianto," imbuh LaNyalla. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik mengapresiasi kunjungan kerja Ketua DPD RI beserta delegasi Senator lainnya. Menurutnya, hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan sudah lama terjalin. Ia berharap kerja sama ini akan terus ditingkatkan ke depannya, seiring dengan semakin hangatnya hubungan kerja sama antara Majelis Nasional Korea Selatan dengan DPD RI. “Saya berharap hubungan baik kedua negara akan terus berkembang, khususnya hubungan kelembagaan antara Majelis Nasional Korea Selatan dan DPD RI. Saya juga berterima kasih atas ajakan, harapan dan masukan dari Ketua DPD RI, mengingat negara-negara di Asia harus menyongsong era emerging countries," tutur Woo. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator, di antaranya Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD RI), Habib Ali Alwi (Wakil Ketua BK DPD RI), Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP DPD RI), Alirman Sori (Wakil Ketua BULD DPD RI), Asyera Respati Adeleda Wundalero (Wakil Ketua PPUU DPD RI) dan Maya Rumantir (Wakil Ketua BKSP DPD RI). Turut mendampingi Senator Faisal Amri, Intsiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Ahmad Kanedi, Riri Damayanti Jhon Latief, Fahira Idris, Asep Hidayat, Bambang Sutrisno, Abdi Sumaithi, Lalu Suhaimi Ismy, Habib Hamid Abdullah, Djafar Alkatiri, Lukky Semen, Abdul Rachman Thaha, Andi Muh Ihsan, Herry Erfian dan M Sanusi Rahaningmas serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian. Sedangkan Ketua Majelis Nasional Korea Woo Won-Shik, didampingi Presiden Kelompok Persahabatan Parlemen Korea-Indonesia Kim Gi-Hyeon dan Wakil Presiden kelompok tersebut, Kim Min-Seok serta sejumlah anggota Majelis Nasional. Di antaranya Sam-Seok, Park Sung-Min, dan Yoo Sang-Bum, serta Sekjen Majelis Nasional Baek Jae-Hyun, Kepala Staf Ketua Jo O-Seop, Sekretaris Senior Humas Park Tae-Suh, penasehat khusus hubungan luar negeri Jeong Woom-Jin, dan Dirjen Protokol Internasional Hwang Seung-Ki. (*)

Humas Jumat, 28 Juni 2024 22.05.00

Hasan Basri Apresiasi Invoasi Pelayanan Haji Tahun Ini --- Skema...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengapresiasi invoasi-inovasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) saat pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 Hijria / 2024 Masehi. Kemenag mengakomodir pelaksanaan haji tahun ini jauh lebih baik dan tertata dari tahun sebelumnya. "Inovasi-invosasi dan terobosan yang terus dilakukan untuk perbaikan pelayanan haji tahun ini oleh Kemenag patut diacungi jempol," tutur Hasan Basri yang juga menjabat sebagai Ketua PBSI Kaltara. Lebih lanjut dijelaskan lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara ini, program yang dapat di-highlight itu di antranya program haji ramah lansia lalu penyediaan konsumsi tiga kali sehari selama jamaah haji berada di Makkah. "Lalu penambahan layanan fast track pada embarkasi di beberapa daerah, pelayanan kesehatan, transportasi dan perlindungan jamaah haji. Namun memang tetap ada evaluasi-evaluasi yang tahun depan harus diperbaiki lagi," jelas lelaki yang saat ini dipercayakan menjabat sebagai Ketua Saudagar Muhammadiyah Kaltara. Dia menuturkan, dalam ibadah haji tahun ini jumlah jamaah haji yang berangkat merupakan kuota terbanyak sepanjang sejarah penyelenggarasn ibadah haji Indonesia. Tercatat Indonesia mendapatkan kuota dengan jumlah total 241.000 kuota haji. Terdiri dari 213.320 jamaah dan 27.680 jamaah haji khusus. "Penambahan kuota ini juga berkat kerja teman-teman untuk melakukan lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi sehingga kuota kita terbanyak sepanjang pelayanan haji sebelum-sebelumnya, karena dari itu kami turut melakukan pengawasan dari mulai awal," tutur Hasan Basri yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Kadin Kaltara. Selain itu, kata Hasan Basri skema Murur yaitu Mabit (bermalam) dengan cara melintas Muzdalifah dari Arafah. Jamaah haji yang selesai wukuf di Arafah menggunakan bus melintas secara pelan melewati Muzdalifah dengan berdiam di dalamnya, tanpa turun dari bus. Pengangkutan jemaah haji melalui skema murur ini dapat mengurangi lebih dari 30 persen pergerakan jamaah haji di Muzdalifah. "Ini merupakan terobosoan dan inovasi yang berdampak positif serta sangat membantu jamaah haji terutama para jamaah lansia," lelaki pernah dipercayakan menjabat Wakil Ketua Koni Kaltara ini. Tahuh ini kata Hasan, banyak inovasi Kemenag yang memudahkan para calon jamaah haji pada waktu itu. Banyak proses administrasi yang tidak perlu dilakukan saat tiba di Arab Saudi. "Sebelum haji tahun ini, para calon jamaah haji yang telah masuk daftar tunggu harus melakukan pelunasan pembayaran biaya haji sebelum dilakukan cek istitha’ah," pungkas Hasan Basri.

Humas Jumat, 28 Juni 2024 15.37.00

Bertemu Majelis Nasional Korsel, Ketua DPD RI Ajak Dorong Penurunan...

SEOUL, dpd.go.id Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta anggota bertemu Majelis Nasional Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, LaNyalla mengajak Majelis Nasional Korea Selatan untuk bersama-sama mendorong menurunkan tensi ketegangan geopolitik global dan regional, demi memberikan ruang pembangunan yang lebih nyaman bagi negara-negara di dunia, khususnya Asia. “Karena ketegangan tensi geopolitik menyumbang situasi ketidakpastian, sehingga memicu potensi krisis global. Hal ini menyumbang tingkat kesulitan yang dihadapi industri manufaktur, terutama di Indonesia, menyusul makin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan di Indonesia akibat situasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi global dan kawasan,” tutur LaNyalla. LaNyalla juga mengucapkan terima kasih atas investasi perusahaan Korea Selatan yang masih eksisting di Indonesia hingga saat ini, seperti Samsung, Hyundai, LG Electronics, Hankook Tire dan Lotte. “Kami juga berterimakasih kepada pemerintah dan masyarakat Korea Selatan yang menerima dengan baik tenaga kerja migran asal Indonesia yang hari ini sudah mencapai angka puluhan ribu," ujar LaNyalla. Menurutnya, hal tersebut berbanding lurus dengan popularitas produk kebudayaan modern dan pariwisata Korea Selatan, seperti K-Pop, drama Korea dan lainnya, yang juga diterima dengan baik di Indonesia. Dalam kesempatan itu, LaNyalla meminta masukan kepada Majelis Nasional Korea Selatan dalam hal mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena lanjut LaNyalla, meski Indonesia dan Korea Selatan sama-sama merdeka pada tahun 1945, namun harus diakui secara jujur jika Negeri Ginseng itu jauh mengungguli Indonesia dalam hal pembangunan dan kemajuan di negaranya. “Sebabnya adalah, Korea Selatan memilih prioritas pembangunan SDM melalui pendidikan. Itu sebabnya Korea Selatan lebih unggul dibanding Indonesia, meski kedua negara sama-sama merdeka dan membangun kedaulatannya di tahun yang sama," kata LaNyalla dalam paparannya di hadapan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik, Kamis (27/6/2024) waktu setempat. Berangkat dari fakta tersebut, LaNyalla berharap dalam lawatannya kali ini bisa mendapatkan masukan dan inspirasi tentang bagaimana Korea Selatan membangun dan mempercepat pembangunan SDM secara nasional melalui pendidikan. “Karena hal ini sejalan dengan prioritas dan misi Presiden terpilih Indonesia untuk masa bakti 2024-2029, Prabowo Subianto," imbuh LaNyalla. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik mengapresiasi kunjungan kerja Ketua DPD RI beserta delegasi Senator lainnya. Menurutnya, hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan sudah lama terjalin. Ia berharap kerja sama ini akan terus ditingkatkan ke depannya, seiring dengan semakin hangatnya hubungan kerja sama antara Majelis Nasional Korea Selatan dengan DPD RI. “Saya berharap hubungan baik kedua negara akan terus berkembang, khususnya hubungan kelembagaan antara Majelis Nasional Korea Selatan dan DPD RI. Saya juga berterima kasih atas ajakan, harapan dan masukan dari Ketua DPD RI, mengingat negara-negara di Asia harus menyongsong era emerging countries," tutur Woo. Pada kesempatan itu, Woo mengapresiasi perkembangan pesat sepakbola nasional di bawah asuhan Shin Tae-yong. “Performa Timnas Indonesia begitu memukau. Saya juga mengamati dan mengapresiasi atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang mengilhami atlet-atlet bola voli Korea Selatan," ujar Woo. Sementara soal pekerja migran asal Indonesia, Woo berjanji sedapat mungkin membuat mereka nyaman bekerja di negaranya. "Meskipun ada ribuan pekerja Indonesia di Korea Selatan, tapi kami akan terus membuat mereka merasa aman dan nyaman bekerja di sini," tegas Woo. Di sisi lain, Woo menyambut baik undangan Ketua DPD RI untuk berkunjung ke Indonesia. Meski ia belum pernah mengunjungi Indonesia, namun Woo mengaku telah beberapa kali mencicipi masakan asli Indonesia. "Saya belum pernah berkunjung ke Indonesia. Tetapi saya pernah mencicipi makanan Indonesia dan saya menyukainya. Jika nanti saya berkunjung ke Indonesia, tolong buat saya merasa nyaman seperti saya sedang berada di kampung sendiri," harap Woo. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator, di antaranya Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD RI), Habib Ali Alwi (Wakil Ketua BK DPD RI), Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP DPD RI), Alirman Sori (Wakil Ketua BULD DPD RI), Asyera Respati Adeleda Wundalero (Wakil Ketua PPUU DPD RI) dan Maya Rumantir (Wakil Ketua BKSP DPD RI). Turut mendampingi Senator Faisal Amri, Intsiawati Ayus, Edwin Pratama Putra, Ahmad Kanedi, Riri Damayanti Jhon Latief, Fahira Idris, Asep Hidayat, Bambang Sutrisno, Abdi Sumaithi, Lalu Suhaimi Ismy, Habib Hamid Abdullah, Djafar Alkatiri, Lukky Semen, Abdul Rachman Thaha, Andi Muh Ihsan, Herry Erfian dan M Sanusi Rahaningmas serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian. Sedangkan Ketua Majelis Nasional Korea Woo Won-Shik, didampingi Presiden Kelompok Persahabatan Parlemen Korea-Indonesia Kim Gi-Hyeon dan Wakil Presiden kelompok tersebut, Kim Min-Seok serta sejumlah anggota Majelis Nasional. Di antaranya Sam-Seok, Park Sung-Min, dan Yoo Sang-Bum, serta Sekjen Majelis Nasional Baek Jae-Hyun, Kepala Staf Ketua Jo O-Seop, Sekretaris Senior Humas Park Tae-Suh, penasehat khusus hubungan luar negeri Jeong Woom-Jin, dan Dirjen Protokol Internasional Hwang Seung-Ki.

Humas Jumat, 28 Juni 2024 10.24.00

Ketua DPD RI: Pendidikan Jadi Kunci, Indonesia Harus Belajar dari...

SEOUL, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, Indonesia seharusnya belajar dari Korea Selatan, dengan mengutamakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan. Karena itulah yang dilakukan Korea, sehingga hari ini mereka lebih maju dari Indonesia. “Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia lebih berlimpah dari pada Korea. Tetapi faktor SDM telah membuktikan sebagai faktor yang lebih penting. Padahal kita dan Korea sama-sama merdeka di tahun 1945. Tetapi mereka sekarang jauh lebih maju dan pendapatan per kapita masyarakatnya jauh di atas kita,” tukas LaNyalla, Rabu (26/6/2024) waktu setempat. LaNyalla mengungkapkan hal itu saat mengawali lawatan delegasi DPD RI ke Korea Selatan di KBRI Seoul, Korea Selatan, Rabu waktu setempat. LaNyalla dan delegasi anggota DPD RI diterima langsung Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Indonesia untuk Korea Selatan, Zelda Wulan Kartika. Di hadapan para diplomat Indonesia, LaNyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI berharap para diplomat yang bertugas di Korea bisa memberi masukan-masukan strategis kepada pemerintah, tentang keunggulan Korea dalam berbagai bidang yang dapat menjadi arah prioritas pembangunan Indonesia. “Saya pikir apa yang dicanangkan oleh presiden terpilih, tentang peningkatan kualitas SDM yang dimulai sejak dari bangku sekolah dengan pemberian makanan bergizi oleh negara sudah tepat. Karena orientasinya kepada kualitas SDM. Ini sama persis dengan yang dilakukan Jepang, setelah mereka porak poranda akibat bom atom di Hirosima dan Nagasaki. Saat itu Pemerintah Jepang fokus mengumpulkan para guru untuk prioritas pembangunan SDM,” tandasnya. LaNyalla juga meminta KBRI di Seoul untuk memberi masukan kepada pemerintah pentingnya membangun heavy industry, seperti Korea memperkuat Samsung dan yang lainnya, sebagai alat ekspansi bisnis. Apalagi positioning Korea terbaru, yang akan menjadi negara industri senjata dan pertahanan terbesar di Asia. “Di tengah meningkatnya tensi geopolitik internasional dan global, serta disrupsi ekonomi global, memaksa semua negara di dunia untuk memilih prioritas sebagai positioning keunggulan. Korea telah melakukan itu. Ini yang harus segera dilakukan Indonesia. Dengan memetakan keunggulan komparatif dan kompetitif kita," beber LaNyalla. Indonesia, lanjut LaNyalla, diberkahi dengan Sumber Daya Alam sebagai negara kepulauan dengan luasan laut yang lebih besar. Sekaligus jumlah penduduk yang sangat besar. Sehingga sudah seharusnya Indonesia dengan jeli dan cermat memilih positioning dengan memanfaatkan anugerah yang diberikan Tuhan. “Itulah mengapa kita harus mendukung upaya dan ikhtiar presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sejak dari bangku sekolah. Karena ini fakta yang tidak terbantahkan. Karena kalau kita search di Google, mengapa Korea maju, yang muncul nomor urut pertama, karena pendidikan. Dan kita harus jujur, mayoritas penduduk Indonesia lulusan SD dan sederajat,” pungkasnya. (*)

Humas Kamis, 27 Juni 2024 13.17.00

Sosialisasikan Pelayanan, DPD RI Juga Terima Aspirasi Kantor Otoritas Bandar...

Deli Serdang, dpd.go.id - Dalam lawatannya ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kesetjenan DPD RI yang diwakili Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma mencoba membangun kerjasama untuk mengoptimalkan kinerja DPD RI sebagai perwakilan daerah, Rabu (26/6/2024). Didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Media, Heru Firdan dan Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Yudhi Yusak, Mahyu Darma menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait dengan sosialisasi kegiatan-kegiatan DPD RI, serta optimalisasi fungsi pelayanan, khususnya di area bandara Kualanamu, Medan. "Ada dua hal yang perlu kami diskusikan agar lebih bersinergi dalam hubungan kelembagaan. Kehadiran kami disini meminta dukungan terkait dengan rencana pelayanan prima dengan mensosialisasikan kegiatan pimpinan dan pimpinan alat kelengkapan DPD RI melalui link website atau video singkat untuk ditampilkan di bandara Kualanamu. Serta dapat dibantu akses optimalisasi pelayanan keprotokolan bagi pimpinan dan pimpinan alat kelengkapan DPD RI saat berkunjung ke Medan," tutur Mahyu. Menjawab itu, Plh. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II - Medan, Sarmanto mengemukakan dukungan dan support untuk menyambung sinergi tugas kelembagaan DPD di Sumatera Utara. "Saya mewakili Pak Sokhib pasti akan mensupport, agar aspirasi DPD RI dapat tersampaikan ke masyarakat," ujar Sarmanto. Selain dukungan kepada DPD, pihak Otoritas Bandar Udara Wilayah II turut menyampaikan aspirasi mereka terkait penutupan jalur perlintasan sebidang kereta api Kualanamu yang resmi dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024 silam. Penutupan jalur tersebut menyebabkan jalur memutar dan masalah rawan pembegalan dikarenakan minimya penerangan di sepanjang jalur. Menanggapi hal tersebut, Mahyu Darma menyampaikan bahwa setiap aspirasi dapat langsung disampaikan kepada Kepala Kantor DPD RI di daerah yang bertugas untuk mengcluster aspirasi menurut kebijakan. "Kepala kantor akan menclustering aspirasi berdasarkan kebijakan, apakah itu kebijakan kabupaten kota, kebijakan provinsi atau kepentingan nasional," jelasnya dan menambahkan bahwa sudah menjadi komitmen DPD RI untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat.

Humas Kamis, 27 Juni 2024 09.17.00

Komite III DPD RI Komitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia...

JAKARTA, dpd.go.id - Persoalan pekerja migran Indonesia menjadi atensi penting bagi Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Mengingat angka deportasi Pemerintah Malaysia di Tawau dan dipulangkan ke Indonesia melalui Nunukan tidak berkurang dari tahun ke tahun. Komite III DPD RI langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan bertemu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemarin (25/6). Dari hasil tersbut muncul beberapa poin kesepakatan, terutama terkait biaya visa. "Dari hasil pertemuan kami mendesak BP2MI untuk melakukan percepatan penyelesaian persoalan krusial yang masih dialami para pekerja Indonesia (PMI)," jelas Hasan Basri, Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara. Lebih lanjut Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara juga menjelaskan, terdapat tiga fokus pokok pembahasan untuk dapat melakukan percepatan optimalisasi pecapaian target, sasaran di antaranya jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan ekonomi. "Kami juga mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi dan peluang bagi para PMI untuk bekerja secara prosedural. Lalu peningkatan kontribusi dan nilai tambah dari PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tutur lelaki yang juga menjabat sebgaai Ketua PBSI Kaltara. Melihat dari berbagai kasus PMI di luar negara, perlindungan hak asasi para PMI turut menjadi poin penting, dengan memberikan pelindungan yang menyeluruh bagi PMI dari perdagangan manusia, kerja paksa, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, dan segala perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. "Sebab banyak terjadi kasus-kasus seperti ini sehingga ini perlu di-highlight," jelas ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara ini. Terakhir keduanya sepakat, Melakukan penyelesaian secara terpadu berbagai persoalan yang dihadapi oleh para PMI, baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri secara lintas sektoral dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan permasalahan PMI. Terkait implementasi Program Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) tahun 2024-2025, Komite III DPD RI melalui Tmi Kerja Bidang Ketenagakerjaan akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program dan BPMI di daerah. "Semua program kesepakatan ini kami harap dapat segera dikomunikasikan ke BPMI daerah-daerah terkait terutama daerah perbatasan seperti di Nunukan Kaltara, karena persoalan ini masih terus dihadapi di sana sehingga kita dapat melindungi secara maksimal PMI yang bekerja di negeri sebrang," ungkap Hasan Basri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Koni Kaltara.

Humas Rabu, 26 Juni 2024 09.37.00

Audiensi dengan Ketua DPD RI, Pj Walikota Sorong Minta Masukan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Penjabat (Pj) Walikota Sorong Septinus Lobat yang didampingi beberapa anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 dari dapil Papua Barat Daya Mananwir Paul Finsen Mayor, Abdullah Manaray dari dapil Papua Barat, H Hartono (Papua Barat Daya) dan Rudi Tirtayana (Papua Selatan). Pj Walikota Sorong, Septinus Lobat dalam kesempatan itu meminta dukungan DPD RI untuk percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Kota Sorong. Terutama terkait pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. "Saya silaturahmi kepada Ketua DPD RI karena DPD RI adalah lembaga tinggi negara yang mewakili kepentingan daerah. Kami minta dukungan percepatan pembangunan di Papua sekaligus mengharapkan masukan dan arahan agar kami bisa membuat kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua," ujar Septinus Lobat di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024). Harapan Septinus, DPD RI juga memberikan prioritas pengawasan kepada Papua dan Pemkot Sorong mengenai dana Otsus meskipun sudah ada badan yang secara khusus melakukannya. "Dana yang besar ini merupakan tanggung jawab besar juga bagi kami. Makanya kami menyadari berbagai pihak juga harus memberikan pengawasannya supaya pemanfaatannya tepat sasaran demi tercapainya tujuan utama masyarakat Papua maju dan sejahtera," katanya. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa spirit kerja setiap anggota DPD RI adalah pembela kepentingan masyarakat daerah. Tentu saja apa pun yang tepat dan berguna bagi masyarakat daerah, DPD RI pasti mendorong dan mendukung sepenuh hati. "Ada empat anggota DPD di tiap provinsi. Bekerja mewakili daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Komitmen tersebut kami pegang teguh, karena itu ada dalam sumpah jabatan saat dilantik," ujarnya. Sedangkan, terkait pengelolaan dana Otsus, LaNyalla berharap sudah seharusnya bisa membawa perubahan positif dan signifikan bagi masyarakat Papua. Apalagi Provinsi dan Kabupaten/Walikota diberikan keleluasaan atas prakarsa sendiri untuk mengatur dan mengurus sesuai kepentingan aspirasi dan hak dasar masyarakat orang asli Papua. "Pesan saya Pak Pj Walikota harus memastikan ada keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dalam berbagai bidang, adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, kemudian perlunya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi, lalu pembangunan yang akan dilakukan harus berkelanjutan. Terpenting juga dana dan program Otsus dikelola dengan transparan dan akuntabel," kata dia. LaNyalla juga meminta Pj Walikota merangkul semua stakeholder, sehingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua semakin kuat. "Percepatan ini harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Di daerah semua stakeholder harus berpartisipasi aktif. Itu kuncinya," ujar LaNyalla. Dalam kesempatan itu hadir Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Oni Choiruddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.(*)

Humas Selasa, 25 Juni 2024 19.48.00

Akibat PP Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Anggota DPD RI:...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman menilai evaluasi secara konferhensif menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) paska penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu. Menurutnya, evaluasi menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam kaitannya dengan kejadian penarikan dana yang dilakukan PP Muhammadiyah. Namun juga meliputi berbagai aspek terkait profesionalitas kinerja dan kualitas layanan publik. "Dalam pandangan kami selaku anggota Komite IV DPD RI, yang salah satu bidang kerjanya meliputi sektor perbankan dan BSI bagian dari mitra kami. Dengan apa yang terjadi, evaluasi menyeluruh menjadi sebuah urgensi yang mesti dilakukan oleh BSI", ujar tokoh yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh, Senin (24/6). Dirinya menambahkan, evaluasi menjadi langkah penting guna memperbaiki segala kelemahan sehingga kedepan BSI menjadi lebih baik dan profesional dalam segala aspek, terutama kinerja manajemen serta kualitas layanan publik. "Apalagi mengingat, kasus penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah ikut mempengaruhi opini dan kepercayaan serta citra BSI dimata publik saat ini. Jadi, evaluasi untuk perbaikan bagian upaya guna memperbaiki citra BSI dimata publik", katanya. Sementara terkait dengan kasus penarikan dana PP Muhammadiyah, dirinya menilai evaluasi spesifik juga harusnya segera dilakukan dan publik juga mesti mendapat penjelasan terkait hal ini. Sehingga publik menjadi jelas dan tidak bersumsi liar yang kemudian berdampak bagi citra BSI. "Sebagai representasi masyarakat Aceh, dimana BSI menjadi perbankan utama dan dominan. Kami meminta BSI menjelaskan kepada publik terkait hal tersebut agar tidak berkembang asumsi liar yang akan berdampak terhadap citra BSI", tutup Haji Uma.

Humas Selasa, 25 Juni 2024 09.23.00

Hadiri Undangan DPD RI, Amien Rais Dukung Amandemen Ulang Konstitusi...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan beberapa anggota DPD RI bertemu dengan Mantan Ketua MPR RI Amien Rais di Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024). Dalam silaturahmi tersebut, selain membahas kondisi bangsa saat ini dan perbaikannya ke depan, LaNyalla dan Amien Rais secara khusus juga membicarakan Amandemen UUD 1945. Mendampingi Amien Rais, turut hadir Ustadz Sambo dan Ridho Rahmadi (Ketua Partai Ummat). Hadir juga anggota DPD RI dapil Banten Habib Ali Alwi, Fachrul Razi (Aceh), Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Stafsus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Dosen Ilmu Politik UI Dr Mulyadi. Dalam kesempatan itu LaNyalla menyampaikan DPD RI sengaja mengundang Prof Amien Rais agar memberikan masukan terkait penguatan dan penyempurnaan UUD 1945 naskah asli yang saat ini masih diperjuangkan oleh DPD RI. Apalagi dalam beberapa kesempatan terakhir Amien Rais menyadari bahwa ada kekeliruan dari Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam. "Kami di DPD RI berterima kasih atas kehadiran Prof Amien Rais. Sengaja kami meminta ilmu, apa yang harus kami lakukan untuk kembali menerapkan UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dan perkuat melalui Amandemen dengan teknik Adendum, dengan tujuan mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini," katanya. Disampaikan oleh LaNyalla, bahwa keinginan amandemen konstitusi dengan teknik adendum bukan keinginan pimpinan DPD, namun hal itu merupakan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang ditampung DPD dan kemudian disahkan dalam sidang paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023. Materi adendum tersebut menurut LaNyalla dituangkan oleh DPD RI dalam lima proposal kenegaraan, yang telah difinalkan dalam bentuk Kajian Akademik. "Kami berharap sekali, Prof Amien Rais bersama kami di DPD RI untuk mengawal Prabowo sebagai Presiden terpilih untuk memperkuat Pancasila dab Konstitusi dengan cara mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli, untuk kemudian dilakukan adendum terhadap beberapa hal untuk memastikan tercapainya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera," ujar dia. Amien Rais menyampaikan bahwa UUD 1945 bukan kitab suci, sehingga boleh saja disempurnakan supaya sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Hanya saja dia berpesan perubahan yang dimasukkan benar-benar tepat dan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. "Saya senang dengan tujuan Pak Nyalla dan DPD RI ini, tinggal bagaimana perubahan di materi adendumnya itu seperti apa. Karena kalau sekedar kembali seperti dulu atau naskah asli saja, itu sudah tidak 'njamani', konteksnya sudah beda. Sekarang terpulang kepada kita semua. Kita negara demokrasi sehingga pikiran itu harus dibuka. Jangan takut dengan pertukaran pikiran," jelasnya. Dalam kesempatan itu Amien Rais juga menyadari kesalahannya pada saat itu yang melucuti kekuasaan MPR sehingga tidak menjadi lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden. Dimana kemudian Presiden dipilih langsung oleh rakyat. "Itulah kebodohan kami dahulu. Karena kami menilai tidak mungkin ratusan juta orang bisa dibeli suaranya dengan uang. Mana mungkin menyogok 120 juta pemilih. Ternyata uang itu tidak masalah. Buktinya dengan 10 trilyunan bisa menyuap rakyat, akibatnya sekarang mental rakyat kita pragmatis dan materialistis,” katanya. Kepada DPD RI, Amien Rais juga berharap diperkuat. Menurutnya DPD RI saat ini kurang gigi. Padahal DPD RI merupakan lembaga negara yang lebih netral, diisi oleh orang-orang yang tidak dibayangi oleh transaksi politik. "Mestinya lembaga DPD RI lebih unggul tapi maaf-maaf kok agak disfungsional. Mungkin nanti kalau ada Sidang Umum MPR perlu diberikan kekuatan melalui adendum untuk ikut tentukan masa depan bangsa kita," paparnya.(*)

Humas Senin, 24 Juni 2024 20.12.00

SENATOR MIRATI MINTA STAKEHOLDER DAN PEMERINTAH TINGKATKAN PELAYANAN JAMAAH HAJI...

Makkah, dpd.go.id - Tim Pengawasan Haji Komite III DPD RI Tahun 2024, Mirati Dewaningsih, ST yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku, Meminta Pemerintah Ekspor Kebutuhan 100 % Pangan Berkualitas agar mengakomodir kebutuhan jamaah haji Indonesia yang mencapai 241.000 orang. “Banyaknya kebutuhan bahan baku pangan yang berasal bukan dari Indonesia menjadi keprihatinan Timwas Haji DPD RI, padahal seharusnya dengan jumlah jamaah Haji terbesar di dunia sebanyak 241.000 orang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi Indonesia khususnya para petani dan dan UMKM bisa naik kelas menyuplai kebutuhan jamaah haji,” pungkasnya. Dirinya juga menyoroti tentang kualitas produk dari perusahaan catering agar dapat dikonsumsi dengan layak. “pada kesempatan ini saya juga meminta agar perusahaan catering untuk terus meningkatkan kualitas produk dengan standar tinggi, termasuk menyediakan garansi dan kompensasi, meningkatkan kualitas kemasan agar lebih tahan lama kehangatannya, dan menyediakan menu makanan dengan berbagai variasi sesuai dengan kelompok umur, khususnya lansia yang membutuhkan makan berbeda karena memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, “ jelasnya. Dikesempatan yang sama Mirati juga meminta Pemerintah untuk bergerak cepat untuk mengantisipasi Penyakit Demensia Pada jamaah haji Lanjut usia. “Saya berharap Pemerintah cepat mengantisipasi penyakit Demensia khususnya pada lansia karena tingkat keparahannya bersifat progresif, yaitu dapat berkembang menjadi semakin buruk dari waktu ke waktu sehingga pencegahan dan penangannya menjadi cukup sulit, “ terangnya.

Humas Senin, 24 Juni 2024 15.23.00

Buka Olympic Day di GBK, Ketua DPD RI Bakar Semangat...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri acara Olympic Day Road to Paris 2024 di Lapangan Hoki, GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). Kegiatan yang digelar oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) itu merupakan puncak acara setelah berbagai acara sebelumnya dalam upaya mensosialisasikan Olimpiade 2024 Paris. Dalam kesempatan itu, LaNyalla yang juga Ketua Umum PB Muaythai Indonesia membakar semangat para atlet yang akan bertanding ke Olimpiade Paris. Dia berharap para atlet mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dan menghasilkan prestasi tertinggi. "Saya ucapkan selamat kepada semua Atlit yang terpilih. Di dalam olahraga, pasti ada kalah dan menang. Jalani saja sebagai proses. Yang terpenting adalah kita semua harus berusaha melakukan yang terbaik. Karena dengan melakukan yang terbaik, pasti akan menghasilkan yang terbaik," ujar LaNyalla saat membuka acara. Menurut LaNyalla, semua masyarakat dari berbagai lapisan pasti berdiri di belakang para atlet, mendukung perjuangan para atlet dari persiapan hingga bertanding. "Kita semua, seluruh masyarakat Indonesia selalu mendukung penuh kiprah para atlet. Semoga berhasil dan bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia," tuturnya. Hadir dalam acara tersebut Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, Ketua KOI Raja Sapta Oktohari, Ketua KONI Marciano Norman, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 Anindya Bakrie, petinju Indonesia Daud Jordan, mantan pebulutangkis Greysia Polii, dan beberapa atlet yang akan tampil di Olimpiade Paris. Sementara itu Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, menyampaikan bahwa persiapan kontingen Indonesia dalam mengikuti Olimpiade Paris 2024 sudah matang. Dia juga berterima kasih atas dukungan luar biasa dari berbagai pihak selama ini. "KOI optimis Indonesia dapat meraih hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024. Kami yakin atlet-atlet kita akan memberikan yang terbaik dan membawa pulang medali untuk Indonesia," tukasnya. Pada Olimpiade Paris yang akan berlangsung pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024, ada 21 atlet Indonesia yang sudah berhasil lolos kualifikasi Olimpiade ke-33 itu. Ajang olahraga bergengsi ini akan mempertandingkan 329 nomor di 32 cabang olahraga. Indonesia berpeluang besar meraih medali pada cabang bulutangkis.(*)

Humas Sabtu, 22 Juni 2024 11.37.00

Raih Citra Baik dari Survey Kompas, DPD RI Siap Lanjutkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Raihan positif didapat oleh lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di tahun 2024 ini. Hal ini menyusul lembaga yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berhasil menjadi salah satu Lembaga Negara yang mendapat penilaian citra positif dan baik versi survey Kompas. Sekadar informasi, DPD RI mendapatkan presentase 68,8 persen citra baik, mengungguli beberapa Lembaga Negara lainnya di survey tersebut (lebih lengkap lihat grafis). Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengaku mengapresiasi survey yang telah dilakukan oleh salah satu media besar di tanah air itu. Kata pria asal Lampung tersebut, pihaknya akan terus menjaga tren positif itu dengan melaksanakan kinerja yang baik dan terukur. “Terima kasih atas survey Kompas, ke depannya kami akan terus menjaga tugas dan fungsi serta memegang teguh amanat rakyat, terutama stakeholder di daerah. Hal ini harus terus dilanjutkan dan dijaga baik," kata Rahman. Seperti diketahui, semenjak dipimpin oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, DPD RI aktif mengambil langkah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Termasuk Menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang inisiatif yang penting bagi stakeholder di daerah. Salah satunya adalah RUU tentang Pelestarian Adat dan Budaya Kerajaan Nusantara. “Memang gaya kepemimpinan Pak LaNyalla yang terjun langsung ke daerah, dan mendorong anggota untuk aktif, telah memaksimalkan peran DPD RI, yang memang harus diakui, di dalam Konstitusi peran DPD RI masih dirasa kurang. Tetapi Pak LaNyalla berhasil memaksimalkan,” tukas Rahman Hadi. Dikatakan Rahman Hadi, sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI, LaNyalla telah turun langsung ke 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. LaNyalla juga mendatangi hampir semua kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia. Sehingga beberapa aspirasi-aspirasi penting dari stakeholder daerah berhasil diagregasikan oleh DPD RI menjadi keputusan di tingkat nasional. “Ini tentu butuh passion dan stamina yang ekstra. Untuk memastikan salah satu fungsi dari DPD RI benar-benar bisa maksimal. Kami tentu di Kesekjenan juga bangga, karena dengan segala keterbatasan, baik sarana maupun anggaran, lembaga ini justru menjadi harapan bagi masyarakat,” imbuhnya. Rahman Hadi juga mengungkap, bahwa selain berhasil berhasil mencatatkan posisi DPD RI sebagai Lembaga Negara yang mendapat nilai pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan, tahun 2023 lalu, hasil survey dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menempatkan ranking kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR RI. (*) Penilaian Citra Sejumlah Lembaga Negara Hasil Survey Kompas, Juni 2024 1.TNI (89,8 Persen) 2.Polri (73,1 Persen) 3.DPD RI (68,6 Persen) 4.Kejaksaan (68,1 Persen) 5.MA (64,8 Persen) 6.DPR (62,6 Persen) 7.MK (61,4 Persen) 8.KPK (56,1 Persen)

Humas Jumat, 21 Juni 2024 16.54.00

TIM PENGAWASAN HAJI DPD RI DI MEKKAH NILAI PEMERINTAH TAK...

Mekkah, dpd.go.id (19/06/24). Seluruh ritual ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji telah selesai dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah lalu. DPD RI sebagai perwakilan masyarakat dan daerah memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU 8 Tahun 2019 yang menegaskan kedudukan DPD RI sebagai pengawas eksternal, DPD RI melaksanakan amanatnya tersebut melakukan pengawasan atas penyelenggraan ibadah haji pada musim haji tahun 1445 H/2024 M. Tim pengawasan haji DPD RI tersebut terdiri dari 9 orang yakni Abdul Hakim (Lampung), Mirati Dewaningsih (Maluku), Ajbar (Sulbar), Muhammad Gazali (Riau), Ria Saptarika (Kepri), Herry Efrian (Kep. Babel), Eni Khairani (Bengkulu), Bambang Sutrisno (Jateng), dan Tgk. Ibnu Halil (NTB). Abdul Hakim, senator DPD RI asal provinsi Lampung yang memimpin tim pengawasan haji DPD RI secara umum memgapresiasi kinerja Pemerintah yang telah mengupayakan berbagai berbaikan dalam layanan ibadah haji. Salah satunya aplikasi kawal Haji yang sangat bermanfaat membantu para jamaah haji. Aplikasi Kawal haji menjadi kanal penghubung antarjemaah haji, petugas, keluarga, dan publik, serta stakeholder lainnya. Meski demikian, secara tegas senator Lampung itu mengkritisi kebijakan Haji Ramah Lansia yang menjadi tagline penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji tahun 1445 H/2024 M ini. Sebagaimana diketahui sejak musim haji tahun 2023 silam penyelenggaraan ibadah haji mengusung tema dan tagline “Haji Ramah Lansia”. Hal ini tidak terlepas dari fakta masih banyak jemaah haji yang berusia 65 tahun ke atas. Menurut Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) jumlah jamaah haji di atas 65 tahun hampir 45 ribu orang. Jumlah ini tentu tidak bisa dikatakan sedikit. Jika dirasiokan berdasarkan total kuota jemaah haji reguler, 213.320, maka prosentasenya hampir 21%. Lansia ini terbagi dalam empat kelompok umur: 34.420 jemaah pada rentang umur 66 - 75 tahun, 8.435 pada rentang umur 76 – 85 tahun, 1.835 pada rentang umur 86 – 95 tahun, dan 55 dengan usia lebih 95 tahun. Seharusnya dengan komposisi jamaah haji yang sedemikian itu, layanan istiha’ah kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah diperketat serta dilakukan secara mendetail. Menurut senator Lampung itu, meski Pemerintah menetapkan bahwa istiha’ah kesehatan menjadi syarat pelunasan Bipih haji regular, faktanya layanan istiha’ah kesehatan sejauh ini sebatas formalitas belaka. Hal ini berdasarkan temuan yang diperoleh oleh tim pengawasan DPD RI di Mekkah. Pertama, jumlah jamaah haji 2024 yang berusia 40 tahun ke atas atau lebih yang memiliki resiko tinggi dengan penyakit bawaan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes sangat banyak jumlahnya. Menurut Abdul Hakim, kondisi ini tentu patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin mereka bisa yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat istithaah kesehatan. “Kami temukan misalnya ada jamaah haji yang sudah pada fase cuci darah, bepergian haji sendiri dan tanpa pendamping. Ini yang banyak terjadi,” tegasnya Kedua, kondisi ini diperparah dengan tidak sebandingnya proporsi jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dengan jamaah yang ada. Masih menurut Abdul Hakim, sepanjang jamaah dengan resiko tinggi dn penyakit tersebut melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter, berpola hidup mengikuti arahan dokter selama di Indonesia mungkin tidak ada masalah, akan tetapi jika sebaliknya malah mengganggu ritual ibadah di Mekkah. Tambahan lagi UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tegas menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga seharusnya Pemerintah secara optimal melaksanakan layanan kesehatan tersebut.” kata Abdul Hakim. “Kedua temuan ini akan menjadi catatan dalam pengawasan DPD RI atas penyelenggaraan ibadah haji yang nanti akan diserahkan oleh DPD RI kepada DPR RI dan Pemerintah, “ tegas Abdul Hakim, menutup rilisnya kepada media.

Humas Kamis, 20 Juni 2024 19.53.00

Ungkap Sejumlah Temuan, Filep Wamafma: Penegak Hukum di Daerah Jangan...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejumlah program BP LNG Tangguh mulai dipertanyakan publik belakangan ini. Sorotan tajam tertuju pada program-program yang didanai dari CSR dan merupakan bagian cost recovery yang berhulu pada Dana Bagi Hasil (DBH), misalnya sejumlah PT Subitu di Bintuni. Terkait persoalan ini, senator Filep Wamafma angkat bicara dan membuka kembali hasil advokasinya. “Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih satu tahun, saya bekerja keras mengadvokasi masyarakat adat Bintuni, terkait hak-hak dasar mereka yang menurut saya tidak mereka peroleh dari beroperasinya LNG Tangguh. Saya menemukan bahwa transparansi penggunaan dana CSR sebagai cost recovery di LNG Tangguh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, khususnya kalau kita bicara soal Subitu,” ujar Filep saat dijumpai media pada Selasa (18/6/2024). “Ribut-ribut soal Subitu ini, saya sudah temukan fakta di lapangan yang saya rasa justru berbanding terbalik dengan klaim BP Tangguh. Dalam komitmen AMDAL terdapat kesepakatan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Bintuni lewat pendirian 4 perusahaan berbendera Subitu yaitu Subitu Karya Busana (SKB), Subitu Inti Konsultan (SIK), Subitu Karya Teknik (SKT) dan Subitu Trans Maritim (STM). Semua Subitu ini menyedot anggaran cukup besar, melibatkan banyak mitra kerja seperti Unipa, Ikopin, Pupuk, Yayasan Satu Nama, Yayasan Matsushita. Peresmian dan promosinya diselenggarakan secara besar-besaran. Tapi apakah hasilnya sepadan?” tanya Filep. Senator Papua Barat bahkan mengklaim memiliki data yang cukup lengkap terkait keberadaan Subitu. Ia pun menyebutkan bahwa terdapat tiga persoalan mendasar berkaitan dengan masalah Subitu ini. “Saya punya data yang menurut saya cukup lengkap dan valid terkait Subitu. Yang jelas, ada 3 masalah besar yang dapat saya simpulkan, pertama, tentu saja soal transparansi. Coba periksa laporan keuangan Subitu, apakah neracanya seimbang? Jangan sampai ternyata sudah merugi tetapi diam-diam saja. Lalu, produksi pakaian dari Subitu Karya Busana (SKB), mampu berapa? Jangan sampai di balik itu ada permainan lain juga,” ujarnya. “Kemudian, yang kedua, persoalan akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab terhadap Subitu? Tegasnya begini, adanya 4 PT Subitu ini sebagai perusahaan, maka setiap PT Subitu harus memiliki Komisaris. Yang jadi pertanyaan siapa saja Komisaris di 4 PT Subitu ini? Bagaimana kepemilikan modalnya? Kapan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pernahkah ke 4 PT Subitu tersebut diaudit oleh Auditor Publik? Siapa jajaran Direksi dari ke 4 PT Subitu, bagaimana mekanisme membayar jajaran Direksi dan dananya darimana? Lalu, sejak didirikan tahun 2015 hingga kini, sebagian besar unit bisnis Subitu bahkan masih disubsidi gaji dari BP menggunakan cost Recovery yaitu DBH Migas,” tegasnya. Selanjutnya, persoalan ketiga adalah soal kontinuitas atau keberlanjutannya. Salah satu contoh, ia menyinggung terkait kapal-kapal dari Subitu Trans Maritim (STM) apakah masih beroperasi normal dengan normal atau Subitu Mart, bagaimana kinerja keberlanjutannya. Bahkan Filep mengutarakan bahwa sejak didirikan, PT-PT Subitu ini didampingi oleh PUPUK yakni sebuah lembaga pendamping UMKM, bukan untuk bisnis skala besar. Lembaga ini dibayar mahal, mendapat fasilitas penerbangan PP Jakarta-Bintuni. Menurut Filep, jika dilihat dari sisi ekonominya, maka manfaat ekonomi yang didapat adalah untuk Konsultan dan bukan untuk masyarakat Bintuni. “Kini BP menggunakan konsultan pengganti PUPUK. Apakah 9 tahun PT-PT Subitu didirikan hingga kini masih terus didampingi konsultan? Lalu sampai kapan PT-PT ini bisa mandiri? Terkait tiga masalah di atas, senator Filep meminta segera ada audit eksternal independen, mengingat operasional Subitu memakai DBH Migas. Ia pun mendorong agar penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), segera turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengaudit kemana ujungnya semua dana yang dikelola Subitu, termasuk mengenai transparansi dan akuntabilitas serta kontinuitasnya. Menurutnya, hingga tahun 2019, tidak pernah dilakukan audit terhadap Subitu. “Kalau kita lihat persoalan yang ada, misalnya tentang Subitu Maritim, 3 kapalnya kini sedang mangkrak di Bintuni. Siapa bertanggung jawab atas biaya yang sudah dikeluarkan dan kapalnya tidak dapat digunakan? Ini tidak bisa didiamkan oleh pihak aparat hukum. Harus diperiksa seperti halnya di pemerintahan, ketika ada belanja barang dan barangnya tidak dapat digunakan maka polisi atau jaksa turun untuk melakukan pemeriksaan. Lalu kenapa terhadap program bp tidak ada aparat hukum yang turun tangan, jangan seakan bp ini kebal hukum,” terangnya. “Semua PT-PT Subitu perlu diaudit dan staf bp yang bertanggung harus diperiksa. Karena baik staf bp yang menjalankan program dan PT-PT Subitu yang didirikan, ini semua mengunakan Dana Publik yaitu DBH Migas lewat Cost Recovery, bukan dana pribadi bp,” sambungnya. Lebih lanjut, Pimpinan Komite 1 DPD RI ini menyebutkan alasan untuk diauditnya Subitu. Pertama, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditetapkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. “Jika ada indikasi korupsi ataupun tindak pidana ekonomi maka jelas Kejaksaan bisa turun tangan. Dasarnya juga ada dalam Pasal 282 ayat (2) KUHAP. Ada uang negara disana karena dikeluarkan dalam wujud DBH,” jelasnya. Kemudian, Filep menuturkan poin yang Kedua, adanya kesenjangan yang cukup signifikan di Bintuni, jika dikaitkan dengan kiprah BP Tangguh. Masalah kesenjangan itu misalnya persoalan air bersih yang menyebabkan masyarakat menderita penyakit, persoalan stunting, persoalan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang buruk, angka kemiskinan yang naik, rekrutmen tenaga kerja Orang Asli Papua yang minim dan hanya di sekitar unskilled labour, ketidakjelasan pengelolaan dana abadi, dan berbagai hal lain di lapangan. “Sederet masalah ini membuka mata semua orang dan Pemerintah bahwa apakah selama bertahun-tahun BP beroperasi, kesejahteraan yang diharapkan itu hanyalah mimpi? Kita patut menduga, mungkinkah ada korupsi sistemik dan pencucian uang disana?”, ungkap Filep. “Khusus untuk audit BPK, UU Nomor 26 Tahun 2009 terkait APBN 2009, menugaskan BPK untuk melakukan audit atas kewajaran unsur biaya dalam cost recovery sejak tahun 1997, dan apabila terdapat temuan ketidakwajaran, maka BPK wajib melaporkan estimasi besaran kerugian negara yang timbul, termasuk kerugian daerah dalam kerangka bagi hasil untuk dapat ditindaklanjuti,” kata Filep lagi. Di akhir wawancara, senator yang terpilih lagi pada Pileg 2024 ini juga meminta KPK untuk turun tangan. Menurutnya, persoalan pengelolaan anggaran ini harus diusut hingga ke akarnya demi transparansi dan keadilan. “Andai kata ada korupsi disana, maka KPK harus masuk. Dana yang sangat besar yang diharapkan dapat dikelola untuk kemajuan masyarakat Bintuni, dinilai tidak berdampak nyata. KPK perlu mencium aroma-aroma korupsi jika memang harus ditegakkan hukumnya,” pungkas Filep.

Humas Rabu, 19 Juni 2024 17.54.00

Terkait Pernyataan tentang Perlindungan Orang Tobelo Dalam, Direktur International Survival...

JAKARTA, dpd.go.id - The Asia Campaign Director at Survival International, Sophie Grig menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam pertemuan di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Shopie merespon positif pernyataan Ketua DPD RI dalam rilis resminya terkait perlindungan Orang Tobelo Dalam atau Suku Togutil, yang masuk ke areal pertambangan lantaran diduga kuat hutan tempat tinggal mereka tergusur. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua Badan Akuntabilitas Publik Tamsil Linrung, Pimpinan Komite II Bustami Zainudin, anggota Komite III Abdi Sumaithi dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin serta staf ahli bidang internasional, Pitan Daslani. "Saya menyambut baik pernyataan Ketua DPD RI yang meminta agar hak-hak masyarakat yang memilih hidup di dalam hutan dilindungi. Menurut catatan kami, hal itu adalah satu-satunya pernyataan yang keluar dari Lembaga Negara di Indonesia Sebab, hutan telah menjadi tempat mereka hidup. Dan berdasarkan data lapangan yang kami miliki, zona hidup mereka semakin tergusur oleh kawasan pertambangan," kata Shopie, Selasa (18/6/2024). Shopie meminta agar Pemerintah Indonesia memperhatikan dengan baik mengenai nasib masyarakat yang secara internasional disebut 'orang yang mengisolasi mandiri' ini. Dunia internasional, lanjut Shopie, akan melihat bagaimana proses dari mineral di Indonesia dihasilkan. Apabila terindikasi perusakan lingkungan, menggusur hutan orang yang mengisolasi mandiri dan hal lain yang termasuk kategori kejahatan lingkungan, maka hal itu akan menjadi persoalan tersendiri. "Maka dari itu, saya kira dalam hal ini eksistensi orang yang mengisolasi mandiri harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam hal proses pertambangan minerba mereka," papar Shopie. Shopie mengaku lembaganya telah lama memperhatikan Orang Tobelo Dalam. "Kami mendengarkan keluhan dan masalah yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang menimbulkan masalah bagi mereka, salah satunya keberadaan perusahaan tambang yang mengganggu hutan tempat hidup mereka," ujarnya. Dikatakan Shopie, saat ini jumlah Orang Tobelo Dalam sekitar tiga ribuan jiwa. Hanya saja, ada sekitar 400 hingga 500 jiwa yang memilih mengisolasi mandiri di dalam hutan-hutan Halmahera Barat. "Tahun 2016-2022 terjadi kerusakan hutan yang hebat oleh aktivitas pertambangan yang semakin meluas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan lebih dari 25 pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang. Dan pada tahun 2022-2024 mereka (perusahaan tambang) mendapat rapor merah dari KLHK," tutur Shopie. Oleh karenanya, Shopie mengusulkan beberapa solusi atas permasalah yang dihadapi oleh Orang Tobelo Dalam. Pertama, tidak boleh ada kegiatan pertambangan di wilayah hutan yang dihuni oleh orang yang mengisolasi mandiri. Kedua, tidak boleh ada upaya untuk menghubungi atau mempengaruhi mereka. Ketiga, tidak boleh ada pemaksaan merusak hutan tempat mereka bergantung hidup. "Keempat, Survival International berharap DPD RI dapat mendukung upaya untuk menciptakan kawasan 'daerah tak tersentuh' (no go zone) untuk melindungi keberlangsungan hidup mereka," harap Shopie. Kelima, Shopie berharap DPD RI dapat menyurati dan berbicara kepada Presiden, Kementerian terkait dan perusahaan tambang itu sendiri terkait hal ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua BAP, Tamsil Linrung mengapresiasi paparan Shopie. Menurutnya, data yang disampaikan Shopie merupakan masukan yang luar biasa bagi DPD RI. "Tentu saja ini menambah data kami untuk dapat bertindak lebih lanjut. Kami akan teruskan hal ini, baik kepada Presiden, Kementerian, Pemda maupun perusahaan pertambangan," kata Tamsil. Tamsil juga sepakat untuk menciptakan wilayah tak tersentuh sebagaimana direkomendasikan Survival International. "Kita akan berusaha untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah tak tersentuh. Kalau tidak dalam waktu dekat, kemungkinan setelah pelantikan Presiden nanti," ujar Tamsil. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI kembali meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat untuk memperhatikan dengan baik persoalan ini. Sebab, kata LaNyalla, Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Barat sesungguhnya telah memiliki Perda Tata Ruang terkait hal ini, yakni Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan. "Semestinya, hutan adat dan hutan negara itu dipisah, sebagaimana putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012. Jadi, yang bisa diberikan hak konsesi itu adalah hutan negara. Sementara hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ini harus diperhatikan agar tidak tumpang tindih dan merugikan masyarakat adat, seperti menimpa Orang Tobelo Dalam," kata Senator asal Jawa Timur itu.(*)

Humas Rabu, 19 Juni 2024 05.34.00

Dinilai Mampu Memantik Geliat Ekonomi, Sultan Minta Kepala Daerah Adopsi...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong para kepala Daerah se-Indonesia untuk mengadopsi konsep pameran Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair untuk memantik geliat ekonomi di daerahnya. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu setelah mendampingi presiden Joko Widodo membuka secara resmi pameran tahunan Jakarta Fair di Kemayoran Jakarta Utara pada Rabu 12 Juni lalu. "Konsep pameran produk dan industri seperti Jakarta Fair menjadi event yang penting untuk mengukur kinerja mesin ekonomi suatu daerah. Karena di sana terjadi transaksi ekonomi dalam jumlah besar," ujar Sultan melalui keterangan resminya. Menurutnya, event seperti ini sangat penting untuk membangun image ekonomi Nasional, di tengah isu kelesuan produksi industri manufaktur hingga isu PHK saat ini. Sehingga daya beli masyarakat harus digaet dengan konsep pasar murah dalam skala besar. "Kita mengetahui, daya beli masyarakat menjadi penentu kinerja ekonomi nasional. Sangat penting bagi pemerintah untuk memantik daya beli masyarakat dengan konsep pameran seperti Jakarta Fair di setiap daerah," ungkapnya. Dengan demikian, sambungnya, berpotensi terjadi peningkatan kinerja mesin ekonomi di daerah secara simultan. Tentunya setiap daerah memiliki konsep dan jenis produk unggulan yang berbeda sesuai potensi daerahnya. "Kami optimis, event seperti ini sedikit banyak mempengaruhi keputusan investasi para pelaku usaha di sebuah daerah. Ekspansi bisnis pengusaha nasional sangat tergantung dengan upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan produk dan potensi unggulannya," jelas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, lanjutnya, ke depannya kita ingin pemerintah terus menjaga iklim investasi dan memperluas jaringan infrastruktur untuk menumbuhkan industri-industri baru di daerah. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga stabilitas politik nasional. "Sehingga event pameran tahunan seperti Jakarta Fair di daerah akan diikuti atau dihadiri oleh pengusaha nasional yang memiliki minat untuk berinvestasi di daerah," tutupnya.

Humas Selasa, 18 Juni 2024 10.56.00

Pemerintah Godok Aturan Perlindungan Ojol, Ini Masukan Konkret Ketua DPD...

BANDUNG, dpd.go.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja masih menyusun peraturan yang akan memberikan perlindungan kepada para pengendara ojek online alias ojol. Pemerintah masih mencari rujukan undang-undang yang tepat untuk menjadi payung hukum bagi Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan ojol ini. Mengingat hubungan antara pengemudi ojol dengan perusahaan bersifat kemitraan. Bukan karyawan. Sehingga belum diatur di dalam Undang-Undang. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi masukan dengan menekankan pada paradigma kemitraan itu sendiri. Dimana kemitraan itu adalah hubungan saling menanamkan modal. Sehingga pengemudi ojol harus dianggap bagian dari beneficial ownership atau pemilik saham. “Pengemudi ojol ini kan pada prinsipnya menanamkan modal. Yang paling besar adalah kendaraan mereka. Dimana kendaraan itu menjadi bagian inti dari alat produksi perusahaan. Sehingga mereka itu juga bagian dari penanam saham,” tandasnya, Sabtu (15/6/2024). Sebagai bagian dari penanam saham, meskipun valuasinya kecil, maka sudah ada sebenarnya cantolan payung hukumnya. Maka, selain mendapat fee dari keringatnya saat menjalankan pekerjaan, valuasi dari modal dia juga harus diperhitungkan sebagai bagian dari deviden. “Orang di lantai bursa bisa membeli saham perusahaan ojol ini. Bahkan nilai per lembar sahamnya lebih murah dibanding harga kendaraan. Begitu publik membeli saham, kan disebut juga sebagai bagian dari pemilik. Mendapat pembagian keuntungan juga. Apalagi pengemudi ojol ini menanamkan modal dalam bentuk alat produksi,” sambungnya. Lanjutnya, skema itu baru salah satu yang harus dipenuhi. Skema lainnya, pemerintah bisa mempelajari apa yang sudah diterapkan di Spanyol, Belanda dan Negara Bagian California di Amerika Serikat. Di Spanyol, lanjut mantan Ketua KADIN Jatim itu, sejak 2021 sudah ada aturan yang mengakui pengemudi ojol sebagai karyawan. Dengan konsekuensi ada Upah Minimum, Cuti, dan tunjangan lainnya. Sedangkan di Belanda, tahun 2022 ada UU khusus sektoral yang memberi beberapa hak dan perlindungan minimum bagi pekerja platform, termasuk transparansi dalam algoritma dan hak untuk berunding bersama. Sementara di California, sudah sejak 2019 pemerintah negara bagian mengesahkan UU yang mengklasifikasikan pekerja transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi sebagai kontraktor independen dengan beberapa tunjangan. Termasuk gaji minimum berdasarkan waktu kerja. Intinya, sambung Senator asal Jawa Timur itu, prinsip kemitraan itu harus dipenuhi. Termasuk hak mitra untuk melakukan kontrol atas kinerja perusahaan. Karena di lapangan, faktanya saat ini pengemudi ojol tidak memiliki hal itu. Padahal perusahaan platform yang menentukan tarif. “Belum lagi perusahaan menggunakan mesin algoritma untuk mengontrol pendapatan mereka. Bahkan bisa menonaktifkan pengemudi karena tidak memenuhi metrik kinerja. Kalau tidak sejajar seperti ini, namanya bukan kemitraan,” pungkasnya. LaNyalla juga meminta kementerian mempelajari kajian-kajian yang dilakukan The Fair Foundation, salah satu organisasi yang concern meneliti dan mengkaji serta menawarkan usulan-usulan yang adil bagi pekerja platform di seluruh dunia.(*)

Humas Sabtu, 15 Juni 2024 14.31.00

Senator Fernando Sinaga Berharap BPN Mampu Naikkan Rasio Pajak Secara...

Padang, dpd.go.id – Pimpinan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Padang, Sumatera Barat pada Senin (10/6/2024). Agenda kunker ini dalam rangka pengawasan Undang-Undang Bidang Perpajakan khususnya yang terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kunker itu turut hadir Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga. Anggota DPD RI dari daerah pemilihan provinsi Kalimantan Utara ini menyoroti wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang digadang-gadang akan mampu menaikkan penerimaan negara terutama melalui pajak. Untuk diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kampanyenya mengatakan Direktorat Jenderal Pajak akan dipisah dari Kementerian Keuangan membuat penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat sampai 23 persen. “Ini sebenarnya isu lama, tetapi sebagai pimpinan Komite IV DPD RI saya mendukung rencana kebijakan Presiden Terpilih Pak Prabowo. Saya berharap tidak ada resitensi dan penolakan dari internal Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu terkait pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara, apalagi rencana ini sudah masuk dalam rancangan awal RKP 2025”, ungkap Fernando. Fernando Sinaga mengatakan, pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) harus fokus pada fungsi utamanya, yaitu meningkatkan rasio penerimaan pajak secara signifikan dan berkelanjutan. “Kami berharap BPN ini nantinya matang dalam perencanaan sehingga penerimaan pajak terus naik signifikan dibanding sebelum ada BPN. Bahkan harus terus naik secara berkelanjutan, jangan sampai penerimaan pajak malah turun”, tegas Fernando. Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini menambahkan, pemerintah tidak perlu ragu lagi untuk mempersiapkan terbentuknya BPN ini, karena payung konstitusi sudah jelas, yaitu bersumber dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Pembentukan BPN yang salah satu fungsi utamanya adalah meningkatkan rasio penerimaan pajak merupakan amanat konstitusi untuk kesejahteraan rakyat”, tutup Fernando. (*)

Humas Rabu, 12 Juni 2024 11.07.00

Serikat Tani Soroti Penetapan Harga Gabah, Ketua DPD RI Minta...

BANDUNG, dpd.go.id - Serikat Petani Indonesia (SPI) yang menilai penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak memberikan keuntungan kepada petani, menuai komentar Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu meminta Bapanas dalam membuat kebijakan penetapan harga harus melibatkan semua stakeholder, secara bermakna, sehingga mendapat informasi dan fakta lapangan yang lebih riil, selain data dari BPS dan instansi lain. "Libatkanlah petani atau organisasi petani secara lebih bermakna, sehingga kebijakan yang dibuat bisa mencapai win-win. Semua mengetahui dan legowo. Jangan sampai muncul tanggapan penetapan HPP gabah tersebut justru lebih berpihak kepada pengusaha penggilingan beras yang selama ini menjadi penentu harga di tingkat konsumen," kata LaNyalla, Selasa (11/6/2024). LaNyalla menilai, penetapan HPP gabah oleh pemerintah harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Sebab yang terjadi di lapangan, tak sedikit petani yang terpaksa menjual gabahnya di bawah harga HPP yang telah ditetapkan. Tentu hal ini akan mengganggu produksi beras nasional. Apalagi, pemerintah mencanangkan program swasembada pangan atau kemandirian pangan, di mana salah satu titik tekannya adalah meningkatkan perekonomian lokal. "Intinya, serikat tani atau organisasi petani meminta jangan sampai harga terlalu rendah," urainya. Sebagaimana diketahui, dalam Perbadan Nomor 4/2024, Bapanas menetapkan harga gabah keting panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.000 per kilogram, dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Untuk GKP di tingkat penggilingan, pemerintah mematok HPP sebesar Rp6.100 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Kemudian, HPP gabah kering giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp7.300 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. Menanggapi penetapan itu, Ketua SPI Henry Saragih menilai HPP gabah tersebut belum menguntungkan para petani secara memadai lantaran kenaikan modal produksi terutama untuk sarana produksi dan tenaga kerja. Menurutnya, produksi gabah saja sudah mencapai Rp 6.000 per kg. "Hitungan kita, semestinya harga gabah ditingkat petani minimal Rp 7.000 per kg," ujar Henry.(*)

Humas Selasa, 11 Juni 2024 16.24.00

Komite I DPD RI Segera Rampungkan Revisi UU Pemda...

Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI pada Tahun 2024 ini memprioritaskan penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Perubahan Kelima UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah menyelesaikan tahapan finalisasi melalui Sidang Pleno Komite I pada hari Senin (10/6/2024). Kegiatan finalisasi dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, M.IP., MH. bersama dengan para Wakil Ketua yaitu Prof. Sylviana Murni dan Dr. Filep Wamafma. Selain itu dihadiri juga oleh para Senator dan Tim Ahli di bawah pimpinan Prof. Djohermansyah Djohan. Beberapa isu strategis diangkat menjadi substansi RUU, diantaranya mengenali penataan daerah, urusan pemerintahan, kelembagaan, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan dan sebagainya. Di antara isu-isu tersebut salah satu isu yang diangkat menjadi materi revisi UU Pemda antara lain mengenai penataan daerah. Hingga saat ini terdapat barrier besar yang menghambat pemekaran daerah, yaitu belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemda. Dengan belum diterbitkan PP tentang Desartada sampai dengan saat ini oleh pemerintah berdampak pada terhambatnya pemekaran daerah. Padahal, sudah lebih dari 186 calon daerah otonom baru (DOB) yang menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI untuk dimekarkan. Dalam naskah RUU Perubahan atas UU Pemda, Komite I membuat terobosan hukum dengan memformulasikan rumusan yang progresif terkait pemekaran daerah ini. Apabila UU Pemda eksisting meminta dibentuknya PP tentang Desartada yang memuat perkiraan jumlah daerah pada periode tertentu, maka ketentuan tersebut yang menjadi penghambat pemekaran daerah selama ini dan dalam ini dihapuskan dalam draft RUU. Menurut Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, apabila kelak rumusan baru tentang penataan daerah dalam revisi UU Pemda ini dapat disahkan, maka pintu pemekaran daerah akan otomatis terbuka. Daerah yang sudah siap untuk dimekarkan dapat langsung memulai proses pemekarannya. Namun tentu saja, lanjut Senator Razi, pemekaran tetap akan selektif dan terbatas untuk mencegah adanya ledakan pemekaran daerah. Itulah sebabnya tahapan daerah persiapan dalam proses pemekaran tetap dipertahankan. "Melalui revisi UU Pemda ini, DPD RI sebagai perwakilan daerah akan terus memperjuangkan aspirasi daerah untuk dapat mewujudkan pengembangan dan kemandirian daerah, demi terwujudnya demokrasi lokal, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah, " ujar Fachrul Razi. Muatan lainnya yang turut dibahas adalah tentang kelembagaan dan status Satpol PP dan Camat dalam UU Pemda eksisting. Menurut Senator Razi, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam penegakan ketertiban umum, peraturan dan regulasi daerah. Sebagai ujung tombak dari penegakan hukum daerah, Satpol PP merupakan organ pemerintah yang sering berhadapan langsung dengan berbagai peristiwa konkrit di masyarakat. Bahkan, tidak jarang harus bergesekan dengan masyarakat demi tegaknya hukum di daerah. "Namun demikian, dengan fungsi setrategis itu, perhatian dari pemerintah terlihat minim. Bahkan, arah kebijakan hukum pemerintah cenderung kurang berpihak kepada Satpol PP, khususnya terkait status kepegawaian, " tambahnya. Seiring dengan terbitnya Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara, terdapat indikasi status Satpol PP honorer akan dikonversi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Padahal, Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menghendaki status kepegawaian Satpol PP adalah sebagai jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Razi yang merupakan Senator dari Provinsi Aceh ini melanjutkan, bahwa sikap Komite I jelas, yaitu tidak setuju dengan alih status Satpol PP menjadi P3K. Pertama, karena secara terang-terangan melanggar UU Pemda Pasal 256. Melanggar UU Pemda berarti melanggar konstitusi, dan melanggar konstitusi sama saja dengan melanggar Pancasila. Kedua, dengan melihat sifat, beban dan risiko kerja Satpol PP, maka sudah semestinya terhadap 90 ribu Satpol PP saat ini diberikan status PNS yang memiliki kesejahteraan lebih baik daripada P3K, terlepas dari kedua-duanya digolongkan sebagai ASN. Posisi Satpol PP sangatlah strategis dan layak diperjuangkan menjadi PNS dengan sebuah filosofi bahwa Satpol PP adalah manusia yang perlu dimanusiakan. Satpol PP sudah mengabdi untuk negara, pemerintah, berdinas dengan meninggalkan keluarga dan rela berkorban menjadi ujung tombak pemerintahan. Pemerintahan akan tertib kalau Satpol PP kuat. Pemerintahan yang tidak tertib atau terganggu, akan menyebabkan investasi juga akan tertanggu dan apabila investasi terganggu maka ekonomi pun akan merosot yang akhirnya memicu kemiskinan. Itulah sebabnya, Satpol PP harus diperjuangkan status kepegawaiannya. Apalagi, tidak sedikit pula Satpol PP yang sudah lama mengabdikan dirinya bahkan sampai ada yang 18 tahun namun tetap tidak mendapat kejelasan status. Selanjutnya, terkait dengan jabatan camat, Razi juga menilai perlu ada penguatan terhadap pengisian jabatan dan kewenangan camat. Saat ini setidaknya ada dua permasalahan mendasar terkait dengan camat. Pertama, jabatan camat acapkali tidak diisi oleh orang yang kompeten atau memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan. Kedua, masalah keterbatasan kewenangan camat terutama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan dibawahnya, yaitu desa. "Dua hal ini yang mesti dibenahi. Untuk itu, melalui prakarsa revisi UU Pemda, Komite I akan memastikan untuk mengawal penguatan atas status Satpol PP sebagai PNS dan penguatan kewenangan camat untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi cakupan tugasnya, " jelasnya. RUU tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah diketok dalam kegiatan finalisasi ini selanjutnya akan memasuki tahap akhir yaitu proses harmonisasi antara Komite I dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dan selanjutnya RUU akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada bulan Juli nanti.

Humas Selasa, 11 Juni 2024 16.08.00

Ikuti FGD Lingkungan di Unair, Ketua DPD RI Dukung Penguatan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Universitas Airlangga dengan tema ‘Law in the Anthropocene dalam Konteks Indonesia’, yang digelar hybrid pada Senin (10/6/2024), dengan narasumber utama Profesor Mas Achmad Santosa, dari Universitas Indonesia, yang juga pendiri ICEL (Indonesia Center of Environment Law).  “Saya ikuti melalui zoom dari Jakarta. Saya pikir hal ini penting, untuk masa depan planet bumi yang semakin terbatas ini. Terutama dengan ancaman perubahan iklim yang bisa menjadi disrupsi sangat serius bagi bumi dan isinya. Saya selaku Ketua DPD RI tentu mendukung penguatan hukum lingkungan dengan pendekatan antroposen (hubungan timbal balik manusia dan alam),” tandas LaNyalla.  Dikatakan LaNyalla, sebagai wakil daerah, DPD RI sebenarnya paling berkepentingan dengan perlindungan alam dan masyarakat adat. Tetapi DPD RI bukan pemegang kekuasaan pemegang Undang-Undang, sehingga baru sebatas memberi pertimbangan kepada DPR RI. Tetapi dalam fungsi pengawasan, DPD RI dapat melakukan banyak hal. Termasuk pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.  “Sebenarnya pendekatan antroposen sudah diperintahkan oleh Allah SWT melalui Al Quran. Ada 9 ayat dalam Al-Qur’an tentang lingkungan yang merupakan perintah agar umat manusia menjaga dan tidak berbuat kerusakan yang akan memberi dampak negatif bagi keseimbangan kehidupan di bumi,” urai LaNyalla.  Senator asal Jawa Timur itu memberi apresiasi kepada ICEL, sebagai organisasi masyarakat sipil terus memberi kontribusi terhadap isu-isu lingkungan. Karena posisi penting masyarakat sipil adalah sebagai pendorong gerakan hukum lingkungan. Bahkan, juga untuk menghasilkan teori hukum baru.  “Saya juga mendorong agar lembaga pendidikan juga memikirkan kurikulum lingkungan sebagai bagian dari kurikulum umum di semua program studi. Sehingga menjadi bagian pengetahuan dan pemahaman semua lapisan masyarakat, karena ini bisa mempercepat kesadaran umum,” pungkasnya.  Dalam FGD tersebut Profesor Mas Ahmad memberikan empat agenda aksi untuk menuju penguatan hukum lingkungan dengan pendekatan antroposen. Yang pertama adalah research yang diperkuat, kedua mendorong para pembuat kebijakan untuk memperkuat antroposen. Ketiga, memperkuat jaringan lintas keilmuan dan keempat mempertajam kurikulum hukum lingkungan dengan pendekatan antroposen. (*)

Humas Senin, 10 Juni 2024 17.01.00

Kredit Macet Fintech Didominasi Anak Muda, Ketua DPD RI Tekankan...

SURABAYA, dpd.go.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjam usia muda menjadi penyumbang terbesar pinjaman macet di fintech peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online. Fakta tersebut menarik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai pentingnya edukasi keuangan untuk generasi muda. "Data yang disampaikan OJK, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pentingnya edukasi keuangan untuk kalangan milenial. Anak-anak muda ini penting untuk mendapat pengetahuan bagaimana mengelola keuangan, agar dapat menakar dengan baik langkah mereka," kata LaNyalla di Surabaya, Sabtu (8/6/2024). Generasi milenial, kata LaNyalla, cenderung memiliki gaya hidup yang lebih boros, sulit menabung dan tidak terlalu peduli investasi di masa depan. Tentu saja hal itu menimbulkan adanya risiko finansial yang akan dihadapi karena pengelolaan  keuangan yang kurang sehat. "Makanya literasi keuangan merupakan pengetahuan fundamental yang perlu dimiliki masyarakat. Bahkan harus dimulai sejak dini, dari kalangan generasi muda pelajar dan mahasiswa. Dengan edukasi yang baik, mereka tidak mudah terjebak pada perilaku konsumtif akibat peer pressure, influencer, dan faktor-faktor lainnya," tukas dia. Senator asal Jawa Timur itu berharap Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lembaga perbankan untuk lebih serius melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan melalui berbagai platform. Bahkan LaNyalla menilai, lingkungan keluarga pun perlu dilibatkan. "Edukasi keuangan bukan hanya tanggung jawab lembaga keuangan dan perbankan, tetapi juga keluarga. Karena mereka yang paling dekat dan tahu perilaku keuangan anggota keluarga lainnya," papar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, OJK mencatat tingkat kredit macet lebih dari 90 hari berdasarkan usia 19 tahun-34 tahun per Maret 2024 menyumbang sebesar Rp 726,63 miliar dari outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari yang sebesar Rp 1,37 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari tercatat sebesar Rp 1,14 triliun. Adapun usia 19 tahun-34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet dengan nilai Rp 672 miliar. Artinya, ada peningkatan nilai pinjaman macet oleh usia muda.(*)

Humas Sabtu, 08 Juni 2024 18.12.00

Filep Minta Pemprov Libatkan Masyarakat Adat dalam Penghitungan PNPB Hasil...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Pada awal bulan Juni 2024 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat, melakukan penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas hasil hutan kayu yang masuk dalam kawasan pembangunan pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak seluas 491 hektare. Agenda ini menarik perhatian Senator Filep Wamafma, yang dengan tegas meminta supaya perhitungan tersebut melibatkan masyarakat adat Fakfak dan memberikan hak-hak masyarakat adat yang terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka keperluan keterbukaan atau transparansi agar tidak merugikan daerah maupun masyarakat adat, juga menghindari potensi adanya mafia yang tidak diinginkan “Kita ingat di tahun 2023, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mengadakan upacara tradisional prosesi adat di Fakfak, dalam rangka groundbreaking Proyek Strategis Negara (PSN) pabrik di Kawasan Industri Pupuk. Kita ingat juga ada peristiwa Gelar Tikar Adat (Wewowo) tahun lalu. Semua peristiwa itu sebenarnya merupakan simbol, bahwa masyarakat adat wajib diperhatikan, termasuk dalam perhitungan PNBP ini,” ujar Filep (7/6/2024). “Saya berulang kali menegaskan bahwa jiwa dari UU Otsus adalah afirmasi terhadap eksistensi Orang Asli Papua (OAP), terutama pengakuan, pemberdayaan, penguatan, terhadap masyarakat adat. Baik UU Otsus maupun PP 106/2021 dan 107/2021, nuansa afirmasi terhadap masyarakat adat sangat kuat. Jadi apa yang diharapkan dalam perhitungan PNPB ialah keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat”, kata Filep lagi. Senator Filep menambahkan bahwa hak ulayat masyarakat adat Fakfak harus diletakkan sebagai unsur pokok dalam pembangunan dan pengembangan PSN di sana. “Kita semua paham bahwa hak ulayat ini adalah hak tertinggi, yang meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat Fakfak, dengan demikian subjek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat Fakfak itu sendiri, yang perupakan persekutuan hukum berdasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis),” ucap Filep. “Sebagai hak tertinggi, maka hak ini harus dihormati sebagai bagian dari dignity (martabat) masyarakat hukum adat. Jadi sekali lagi, pelibatan masyarakat hukum adat Fakfak merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam perhitungan PNPB,” tegas Filep. Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini juga menyinggung Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Menurutnya, kajian AMDAL harus melibatkan semua pihak, terutama masyarakat hukum adat Fakfak, agar kelestarian hutan Fakfak tetap terjaga. “Saya mendapat informasi bahwa setelah penghitungan PNBP, Pemprov menerbitkan persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan (PKKNK) dan ada penataan ulang batas kawasan hutan. Bagi saya, yang penting AMDAL harus berjalan secara profesional dan berkualitas dengan melibatkan masyarakat hukum adat,” sambungnya. Adapun definisi AMDAL dalam Pasal 1 angka 11 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. Perppu Cipta Kerja adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. “Bagi masyarakat adat, AMDAL ini penting agar masyarakat bisa turut mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha, mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh para pemilik usaha. Jangan sampai semuanya dihabiskan karena AMDAL juga bertujuan agar kualitas lingkungan tetap terpelihara, dan adanya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi masa depan anak cucu Fakfak,” jelas Filep lagi. “Maka terkait AMDAL, PT Pupuk Kaltim dan pemerintah harus memiliki niat baik untuk meletakkan hak-hak dasar masyarakat adat Fakfaksebagai subjek utama dan sebagai pihak yang terdampak. Pemerintah dan pihak investor pun harus melibatkan masyarakat adat Fakfak dalam segala hal termasuk pihak yang memperoleh manfaat secara langsung”, pungkas Filep.

Humas Sabtu, 08 Juni 2024 14.34.00

Listrik Byarpet di Aceh, Syech Fadhil: Tak Cukup dengan Minta...

JAKARTA, dpd.go.id - Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MAg, atau akrab disapa Syech Fadhil, meminta PLN untuk memperbaiki kualitas layanan listrik di Aceh. Apalagi, ada dua event besar yang akan berlangsung di Aceh dalam waktu dekat, yaitu Pilkada dan penyelenggaraan PON 2024. Hal ini disampaikan oleh Syech Fadhil terkait kondisi listrik yang byarpet atau arus tidak stabil yang melanda Aceh selama sepekan terakhir. "Ini tak cukup dengan minta maaf," ujar Syech Fadhil di Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. "Perasaan, setiap terjadi pemadaman listrik di Aceh, PLN cuma minta maaf tapi tak diikuti dengan pembaikan layanan." Syech Fadhil juga mengungkit soal janji manajemen PLN yang akan memberi layanan optimal jelang PON di Aceh. "Itu baru disampaikan sebulan lalu. Kini kembali byarpet berhari-hari. Masyarakat selaku konsumen jelas rugi. Ini belum termasuk dengan banyaknya alat elektronik yang rusak akibat byarpet tadi," ujar Syech Fadhil. "PLN juga harus mengganti alat elektronik warga yang rusak karena byarpet. Kelalaian PLN ini bisa digugat." Dalam undang-undang, kata senator muda Aceh ini, konsumen bisa menuntut ganti rugi terkait kondisi byarpet di Aceh saat ini. Ini sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 29 ayat 1, yaitu konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik, serta mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Kemudian, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan dapat ganti rugi jika terjadi pemadaman akibat kesalahan pengoperasian pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik. "Kondisi byarpet bisa menyebabkan lonjakan beban harus dibayar oleh warga saat tagihan listrik bulanan. Di sisi lain, banyak alat elektronik warga yang juga rusak dan semua ini tak cukup dengan minta maaf," kata Syech Fadhil.

Humas Jumat, 07 Juni 2024 20.30.00

Humas DPD RI Raih Kategori Baik Nilai SKM...

Jakarta, dpd.go.id - Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Biro Protokol, Humas dan Media, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berhasil meraih kategori baik dalam nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 dengan angka 86,92. Nilai tersebut menurut Kepala Biro Protokol, Humas dan Media, Mahyu Darma lebih baik dari hasil SKM pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,34 yang juga masuk dalam kategori baik dengan jumlah responden sebesar 140 orang. “Hasil nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat yang terbaru melibatkan 242 responden dari masyarakat yang menggunakan Layanan Penerimaan Kunjungan Delegasi dan Layanan Informasi Publik di Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-rata SKM pada tahun 2022 dengan 140 responden,” ungkap Mahyu Darma dalam siaran pers Jumat (07/06/2024). Capaian ini, lanjut Mahyu Darma, akan menjadi dorongan bagi Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan Setjen DPD RI untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada kepuasan masyarakat. “Tentunya hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini akan menjadi bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan Setjen DPD RI,” imbuhnya. Penilaian SKM tahun 2023 ini terdiri atas dua jenis layanan yaitu Layanan Penerimaan Kunjungan Delegasi yang mendapatkan nilai sebesar 86,19 dengan kategori baik dan Layanan Informasi Publik yang mendapatkan nilai sebesar 87,64 dengan kategori baik. Penilaian SKM terdiri dari sembilan indikator, yaitu kesesuaian persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesesuaian/kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan, dan kualitas sarana dan prasarana.

Humas Jumat, 07 Juni 2024 16.24.00

Terima Kunjungan Utusan Perusahaan Elektronik China, Sultan Minta Pindahkan Pabrik...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta beberapa pengusaha asal China untuk menempatkan pabrik dan unit bisnis mereka ke Indonesia. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu saat menerima kunjungan utusan perusahaan elektronik asal China dan pengusaha farmasi asal Filipina di Ruang kerjanya Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta pada Kamis (06/06). "Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar terhadap alat elektronik. Kebutuhan tersebut terus tumbuh seiring pertumbuhan daya beli dan semakin meningkatnya rasio elektrifikasi," ujar Sultan di hadapan para tamunya. Sultan juga membeberkan iklim investasi Indonesia yang semakin kondusif dan mudah. Kami bersedia membantu semua pihak yang ingin memperluas jaringan pasarnya ke Indonesia. "Namun akan lebih bagus jika saudara bisa membuka pabriknya di Indonesia. Tenaga kerja dan lahan kami sangat cukup untuk membantu perluasan industri elektronik kalian," ujarnya. Sultan mengatakan pemerintah Indonesia akan membentangkan karpet merah kepada perusahaan asing yang ingin membuka pabriknya di Indonesia. Brand produk elektronik yang memiliki pabrik di Indonesia akan mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. "Masyarakat kelas menengah Indonesia sangat menghargai produk yang diproduksi dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan market share brand produk elektronik tertentu yang belum banyak dikenal oleh masyarakat," tegasnya.

Humas Kamis, 06 Juni 2024 20.10.00

DPD RI Bakal Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 Dari...

JAKARTA, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-4, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Saat menyampaikan laporan yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT), Ketua BPK RI Isma Yatun menjelaskan bahwa untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020-2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%, diantaranya tindak lanjut oleh pemerintah daerah dan BUMD baru mencapai 53,7%. “Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 sebesar Rp136,88 triliun, diantaranya oleh pemda dan BUMD sebesar Rp29,20 triliun,” ucap Isma Yatun dalam Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Rabu (5/6/2024). Sedangkan untuk hasil pemeriksaan RPJMN 2020-2023, lanjut Isma Yatun, penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp 21,87 triliun. “Diantaranya oleh pemerintah daerah dan BUMD sebesar Rp 6,62 triliun,” imbuhnya. Berdasarkan laporan yang disampaikan BPK RI, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menjelaskan bahwa dalam IHPS II Tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah dan nilai temuan pada hasil pemeriksaan pemda dan BUMD. Di mana untuk IHPS II tahun 2022, terdapat 1.818 temuan senilai Rp750,21 miliar yang meningkat menjadi 3.266 temuan senilai Rp1,27 triliun pada IHPS II tahun 2023. "Jumlah permasalahan ketidakpatuhan pada hasil pemeriksaan Pemda dan BUMD juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.252 permasalahan dengan nilai Rp710,78 miliar pada IHPS II tahun 2022, menjadi 2.292 permasalahan senilai Rp1,17 tirliun," imbuh Nono. Nono juga menjelaskan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI telah menyampaikan 120.096 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023. Jumlah ini meningkat dari periode 2020-2022 yang berjumlah 83.156 rekomendasi. "Namun rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah pada periode 2020-2023 justru lebih sedikit, yaitu Rp6,62 triliun dibandingkan periode 2020-2022 dengan jumlah Rp9,59 triliun," ucap Senator dari Maluku ini. Laporan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI selanjutnya akan digunakan sebagai bahan bagi DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DPD RI meminta perhatian serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. "Kami juga meminta kepada seluruh Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI untuk menjadikannya sebagai catatan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional. Diharapkan dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Nono. Atas laporan LHP LKPP tahun 2023 dan IHPS tahun 2023 dari BPK RI, Pimpinan DPD RI pun menugaskan Komite IV DPD RI untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut. "Dan terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara sesuai penelaahan Komite IV DPD RI, Pimpinan DPD RI meneruskan kepada Badan Akuntabilitas Publik untuk melakukan pembahasan dan penelaahan serta tindak lanjut," jelas Nono. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan terjadinya peningkatan temuan terhadap entitas pemeriksaan BPK RI, terutama terhadap pemda, disebabkan karena adanya peningkatan jumlah auditor BPK. Hal tersebut diketahui melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite IV DPD RI ke beberapa provinsi. “Semakin banyak jumlah yang mengaudit semakin banyak yang ditemukan. Kami akan menindaklanjutinya bersama BAP DPD RI dengan konsultasi berikutnya dengan BPK RI atas nama Komite IV DPD RI,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta mengapresiasi kinerja BPK RI. Menurutnya BPK RI telah menyelamatkan uang negara, di mana dalam laporan yang disampaikan terdapat peningkatan jumlah uang negara yang dapat diselamatkan. Dirinya bersama Komite IV pun akan melakukan koordinasi dengan pemda terkait dalam hal tindaklanjut rekomendasi dari BPK RI. “Kami dari Komite IV yang mempunyai tupoksi untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan BPK, akan kami lakukan ke provinsi-provinsi yang kami wakili, untuk mendorong pemda menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi oleh BPK RI,” kata Novita.

Humas Rabu, 05 Juni 2024 17.41.00

Dukung Perjuangan Suku Awyu dan Moi Tolak Sawit, Senator Filep...

JAKARTA, dpd.go.id - Perjuangan masyarakat adat Awyu dan masyarakat adat Moi hingga melakukan aksi damai untuk mempertahankan wilayah adatnya di depan Kantor Mahkamah Agung (MA) telah menyita perhatian publik. Seruan ‘All Eyes on Papua’ pun menjadi trending di media sosial dalam beberapa waktu ini dan mendapat banyak dukungan publik. Masyarakat adat menuntut agar hakim MA yang memeriksa perkara Masyarakat Adat di Tingkat Kasasi, dapat mengimplementasikan perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan melindungi Eksistensi Masyarakat adat. Terkait hal ini, senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma pun angkat bicara. “Perjuangan suku Awyu dan Moi melawan sawit sudah lama, menempuh jalur hukum hingga akhirnya mendatangi MA. Apa yang dilakukan Masyarakat Adat Awyu dan Masyarakat Adat Moi, merupakan bagian dari perjuangan untuk mengembalikan eksistensi wilayah adatnya, yang diduga dihilangkan melalui penerbitan Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan kepada PT. Indo Asiana Lestari, namun kemudian ditemukannya kejanggalan-kejanggalan dalam proses peradilan sampai di tahap kasasi,” ujar Filep kepada awak media, Rabu (5/6/2024). “Masyarakat berharap MA tetap tegak lurus terhadap aturan yang berprinsip pada keadilan sebagaimana amanat Pancasila. Maka penting juga untuk memahami secara sosiologis-historis kekuasaan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Hal ini sangat penting dituntaskan untuk memutus konflik akibat investasi. Negara harus hadir membela kepentingan rakyat di atas segala kepentingan, harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup,” tegasnya. Terkait masalah ini, Filep mengingatkan bahwa eksistensi masyarakat adat telah lebih dulu ada daripada negara yang dalam kerangka teoritis disebut sebagai komunitas awal (gemeinschaft). Komunitas yang sifatnya natural ini, terbentuk dari ikatan primordial dan sukarela, secara vertikal dengan semesta dan horizontal dengan sesamanya. “Dalam keselarasan dengan semesta, masyarakat adat menciptakan struktur-struktur dan aturan komunal, yang pada gilirannya melahirkan adanya kepemimpinan lokal/komunal, guna melindungi kekayaan komunal bersama, misalnya hutan, tanah, Sumber Daya Alam (SDA). Dari sinilah lahir hak ulayat (beschikkingsrecht) sebagai pengejawantahan dari otoritas masyarakat adat atas tanah dan lingkungan hidupnya, bahkan pada saat berhadapan dengan negara sekalipun,” urai Filep. Menurutnya, meskipun negara yang secara sadar hadir setelah masyarakat adat eksis, berupaya melindungi masyarakat adat, melalui Konstitusi Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3) dimana identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, namun sayangnya konstruksi pasal-pasal tersebut mensyaratkan adanya pengakuan, yaitu sepanjang masih hidup. Inilah sumber awal kelemahan perlindungan terhadap masyarakat adat. “Meskipun terdapat regulasi lainnya, seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), atau UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, namun implementasi perlindungannya masih lemah. Terbukti bahwa masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Papua, hingga saat ini masih terus melakukan perlawanan,” katanya. “Jika Konstitusi sudah meletakkan dasar penghormatan dan pengakuan sekaligus perlindungan kepada masyarakat adat, mengapa secara implementatif tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen? Hemat saya, ada beberapa sebab pokok. Pertama, penerapan kebijakan pembangunan atas nama kepentingan umum yang cenderung abai terhadap masyarakat adat. Di sini solusi konsinyasi seolah dijadikan landasan bagi pengambilalihan lahan masyarakat adat,” ucapnya. Kedua, pengadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat hutan. Ia lantas menyinggung proyek Food Estate yang digadang-gadang pemerintah akan menjadi lumbung makanan terbesar, namun proyek ini justru menuai banyak kritik keras dari masyarakat luas, terutama para pegiat HAM dan lingkungan hidup. “Dalam persoalan investasi ini, tentu kami mengingatkan sekaligus menegaskan agar pengalaman Aborigin di Australia dan Indian di Amerika soal alienasi masyarakat lokal (adat) tidak terjadi di Papua ataupun daerah lainnya,” katanya. “Lalu ketiga, lemahnya posisi tawar Pemerintah Daerah di hadapan PSN. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahkan dapat dilangkahi demi mewujudkan PSN, yang secara de facto belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat adat. Keempat, tidak ada peta jalan yang komprehensif terkait pembangunan masyarakat adat. Kalaupun ada, sifatnya parsial dari kementerian yang berbeda. Hal ini menyebabkan masyarakat adat harus bertahan, survive sendiri. Jika tak mampu, mereka akan kalah dan menjadi penonton di wilayah adatnya,” sambung Pace Jas Merah ini. Berkaca dari hal-hal tersebut, Filep menekankan, seharusnya Pemerintah Pusat tidak membiarkan masyarakat adat sendirian dalam mencari keadilan. Pasalnya, regulasi terkait investasi seperti lahirnya UU Cipta Kerja terkesan lebih mengakomodir investasi, terutama atas nama PSN. “Atas masalah ini, saya berharap dalam jangka pendek, Menteri ATR, Menteri Investasi, segara membentuk tim-tim ad hoc yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di seluruh Papua harus peduli dan pro aktif pada persoalan yang dihadapi masyarakat adat ini. Bagaimanapun juga, Pemerintah Daerah-lah entitas pertama yang mengetahui keberadaan masyarakat adat. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas persoalan ini,” sebutnya. “Selanjutnya dalam jangka panjang, perlu ada action plan berupa peta jalan pembangunan masyarakat adat. Hal ini memudahkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, entah terkait PSN maupun pembangunan untuk kepentingan umum. Khusus untuk Food Estate, program ini perlu dikaji ulang dan dievaluasi, agar tujuan yang diharapkan berupa penciptaan kesejahteraan masyarakat adat, bisa tercapai,” pungkasnya.

Humas Rabu, 05 Juni 2024 17.05.00

Kementerian Investasi Sebut Asing Lirik Potensi EBT Indonesia, Ketua DPD...

JAKARTA, dpd.go.id - Keterlibatan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan yang bersumber dari investasi swasta, sudah menjadi tren internasional, melalui skema public private people partnership (PPPP), karena menjadi jaminan kelancaran investasi, sekaligus memastikan pembangunan yang berkeadilan. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensinya sangat besar di Indonesia, menggunakan pendekatan skema tersebut, untuk mempercepat dan memperlancar proses pembangunan. Karena dengan skema tersebut, dipastikan akan mendapat dukungan masyarakat di daerah. “Tentu kita bersyukur banyaknya potensi investasi dari mancanegara di sektor EBT. Tetapi saya minta pemerintah memperhatikan keterlibatan masyarakat di daerah, terutama masyarakat di lokasi sumber EBT tersebut. Karena skema pelibatan masyarakat akan menjadi jaminan kelancaran dan dukungan investasi. Karena masyarakat menjadi bagian dari penerima manfaat langsung,” tukas LaNyalla di Jakarta, (5/6/2024). Ia menambahkan, memang ada proses komunikasi yang lebih panjang. Tetapi hasil akhirnya akan lebih baik. Karena dengan pembangunan berkeadilan tersebut, dipastikan akan membawa dampak kemakmuran langsung bagi daerah. “Dan itu yang selama ini kami perjuangkan di DPD, karena bagi kami kemakmuran harus dibangun dari daerah. Bahkan saya sering mengatakan, desa harus jadi kekuatan ekonomi, untuk penopang ledakan populasi usia produktif,” tandasnya. Dikatakan LaNyalla, potensi sumber EBT, mulai dari panas bumi, tenaga air, hingga surya dan hidrogen dan lainnya, cukup melimpah di daerah-daerah. Terapi di beberapa lokasi tersebut, telah hidup dan didiami oleh masyarakat di daerah itu bertahun-tahun. Dan mereka hidup dari potensi tersebut. Termasuk masyarakat adat. Ini yang harus dipikirkan dengan skema yang berkeadilan. “Saya yakin pemerintah ingin investasi lancar dan pembangunan tersebut mendapat dukungan masyarakat. Salah satu solusinya adalah melibatkan masyarakat di daerah tersebut sebagai bagian dari proses pembangunan tersebut, sebagai bagian dari penerima manfaat (beneficial ownership),” tandas kandidat Doktor Hukum Pembangunan Universitas Airlangga tersebut. Mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu juga berharap kementerian investasi memberi kesempatan pengusaha dalam negeri untuk masuk ke sektor EBT. Kalau swasta nasional kesulitan pendanaan, pemerintah bisa mendorong bank negara (Himbara) untuk mendukung pendanaan yang lebih lunak. Seperti diberitakan, kementerian Investasi mengungkapkan beberapa negara mulai dari negara tetangga bahkan hingga negara-negara di Eropa dan Timur Tengah melirik investasi EBT di Indonesia. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan banyak negara maju 'antre' bisa berinvestasi pada sektor energi terbarukan dalam negeri. "Sejauh ini banyak dari negara-negara maju, itu investornya memang sudah tertarik sejak lama untuk bisa berkontribusi di energi terbarukan di Indonesia," ujar Nurul saat ditemui di sela acara Road To Investment Days 2024, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (4/6/2024) kemarin. (*)

Humas Rabu, 05 Juni 2024 14.17.00

Komite III DPD RI Selesaikan Finalisasi RUU Perubahan UU Kepariwisataan...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI menyelesaikan finalisasi perumusan RUU Perubahan atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. RUU ini akan dijadikan pandangan dan pendapat DPD RI terkait revisi UU Kepariwisataan yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan kekinian di sektor pariwisata. “Komite III DPD RI berharap pada kegiatan finalisasi ini, kita dapat menyempurnakan muatan materi yang dianggap urgen atau penting dan hal-hal lainnya untuk dapat dituangkan dalam draft RUU maupun naskah akademik yang telah disusun sejauh ini, agar nantinya RUU inisiatif Komite III DPD RI dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara khususnya masyarakat di daerah,” ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri di DPD RI, Selasa (04/06/2024). Hasan Bari juga berharap agar RUU Perubahan tersebut dapat mendorong sektor pariwisata dapat merangsang peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. “Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Senator dari Kalimantan Utara yang akrab dipanggil HB ini. Dalam rapat finalisasi tersebut, Ketua Tim Ahli RUU Perubahan UU Kepariwisataan Komite III DPD RI Yahya Ahmad Zein menjelaskan bahwa RUU asas berkelanjutan, di mana dalam RUU ini terdapat perubahan yang bertujuan untuk mempertegas asas berkelanjutan dalam pengembangan kepariwisataan agar destinasi wisata tidak terancam keberadaannya. Kedua, adalah pengaturan kemitraan antara pusat dengan daerah. Ketiga, aspek inklusif, yang menekankan adanya keterlibatan masyarakat secara inklusif. Tujuannya agar stakeholder di daerah dapat terlibat semaksimal mungkin. "Di Undang-Undang lama atau Cipta Kerja belum terlalu komprehensif untuk menekankan keterlibatan stakeholder di daerah," jelasnya. Keempat, lanjutnya, terkait peran dan tanggung jawab pemerintah. Dalam RUU Perubahan ini memperkuat peran dan tanggung jawab pemerintah, baik dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan. Hal ini dikarenakan pengawasan pemerintah selama ini masih dinilai belum maksimal. Kelima, sistem informasi, yaitu mempertegas konteks sistem informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan kepariwisataan sebagai unsur strategis. Keenam, memperjelas dan mempertegas peran Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan keterkaitannya dengan pemerintah. "Ini ada di pasal 33. Jadi nanti desainnya badan promosi ini dilakukan oleh swasta yang bermitra dengan pemerintah sebagai fasilitator, dan bagian pemasarannya itu adalah Kementerian Pariwisata. Jadi pola desain badan ini tidak mengambil kewenangan di Kemenpar, tapi meletakkan dalam posisinya, sehingga pengusaha bisa tetap melakukan promosi dengan mekanisme kemitraan dengan pemerintah," jelasnya. Dalam finalisasi RUU Perubahan UU Kepariwisataan ini, beberapa Anggota Komite III DPD RI pun menyampaikan masukan terkait pengembangan pariwisata Indonesia. Anggota DPD RI dari Gorontalo Rahmijati Jahja berharap agar dalam RUU Perubahan UU Kepariwisataan ini dapat mengatur mengenai adanya tambahan biaya-biaya terkait pariwisata yang justru membebani masyarakat. Dirinya mencontohkan wacana pemerintah yang akan memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat. Menurutnya kebijakan tersebut tidak tepat, karena akan membebani masyarakat. “Kok semua dipajakin, tiket, tol, PBB, tapera, semua kita dipajakin. Saya mohon ini perlu kita pikirkan, pariwisata boleh berkelanjutan, tapi jangan sampai kita jadi sapi perahan,” tegasnya. Sementara itu, Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa berharap agar RUU Perubahan yang diusung DPD RI dapat menciptakan pariwisata berkelanjutan yang juga mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. “Prinsip berkelanjutan sangat penting, di mana pengelolaannya harus didukung dengan sistem informasi terpadu, infrastruktur pelayanan yang kekinian, serta melibatkan paritispasi langsung masyarakat sehingga bisa tumbuh dengan pariwisata sebagai satu kesatuan,” imbuhnya. Sementara itu, Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Bambang Sutrisno berpesan agar RUU Perubahan dapat menciptakan konsep kemitraan yang melindungi stakeholder dan masyarakat di daerah. Karena konsep kemitraan dalam pengelolaan pariwisata dapat membuka pintu masuk perusahaan asing yang justru menguasai pengelolaan destinasi wisata di daerah. “Kami mohon dalam kesempatan ini dipertegas ada pembatasan-pembatasan. Jangan sampai waktu diketok, kita kaget. Karena banyak sekali setiap ada keputusan UU banyak hal yang di luar dugaan kita,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI dari Bali Anak Agung Gde Agung berharap agar dalam RUU Perubahan UU Kepariwisataan ini dapat mendorong pengelolaan pariwisata yang mengutamakan penghormatan atas norma, adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, terutama di Bali, justru melakukan tindakan yang merugikan masyarakat setempat dan telah mengarah ke tindakan kriminal. “Ini harus kita pikirkan. Pariwisata harus menghormati agama, adat dan budaya, serta kearifan lokal, ini adalah satu poin yang bagus,” ucapnya. Di akhir kegiatan, Anggota Komite III DPD RI pun menyetujui hasil penyusunan RUU Perubahan UU Kepariwisataan, dan akan melanjutkan di tahap selanjutnya berupa harmonisasi dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI sebelum disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Humas Selasa, 04 Juni 2024 17.36.00

Batam Menjadi Gerbang Maritim, Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan...

Batam, dpd.go.id - Kepulauan Riau merupakan daerah strategis sekaligus menjadi pintu gerbang maritim di kawasan tersebut. Melihat itu, Komite II DPD RI menggelar rapat dengan Walikota Batam dan stakeholder terkait, lakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pada kunjungan kerja tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menjelaskan bahwa situasi terkini pengelolaan pelayaran banyak mendapatkan tantangan dan permasalahan. Pengawasan UU ini dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan. Komite II melihat dua provinsi ini memiliki posisi strategis baik laut, udara, dan kekayaan sumber daya alam dalam konteks kelautan dan perikanan yang sangat strategis.  "Komite II melihat posisi Batam sebagai pintu gerbang maritim dengan hubungan erat perdagangan regional antara Singapura dan Malaysia, dan pelintasan kapal-kapal asing, sehingga kota Batam memiliki peranan dan posisi penting dalam pelayaran," ucap Abdullah Puteh, di Kantor Walikota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (4/6/2024). Ia melanjutkan, bahwa pengawasan Komite II ini dilakukan hari ini dengan berbagai stakeholder untuk mendengar dan melihat langsung implementasi dari pelaksanaan UU Pelayaran ini, sebagai wujud nyata kerja DPD RI sebagai penghubung pusat dengan daerah sebagai perwakilan daerah. "Kami lakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan UU tentang Pelayaran ini, agar dapat mendengar dan melihat langsung dari berbagai stakeholder terkait kondisi pelayaran kita saat ini," lanjut Puteh. Menanggapi hal itu, Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menyambut baik kunjungan kerja pengawasan Komite II DPD RI terkait UU Nomor 17 tahun 2008 Tentang Palayaran. Ia menjelaskan dengan bersatunya pengelolaan antara BP Batam dengan Kota Batam memudahkan segala koodinasi dan perencanaan serta investasi di Kota Batam.  "Saat ini telah dilakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan investasi dan memberikan pelayanan terbaik," kata Walikota Batam itu. Muhammad Rudi memaparkan kondisi terkini terkait investasi dan pertumbuhan pelayaran dan pembangunan pelabuhan yang terjadi saat ini di Kota Batam. Ia juga akan mempercepat pembangunan Kawasan ekonomi Khusus di Kota Batam. "Kami harap DPD RI dapat menjembatani segala permasalahan yang kami hadapi dapat dibawa ke pusat," ucap Muhammad Rudi. Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menambahkan, perjalanan 16 tahun pelaksanaan UU Tentang Pelayaran yang berjalan ini tentunya sudah banyak mendapatkan tantangan dan permasalahan pada proses implementasinya. Di kesempatan pengawasan ini Komite II akan mengawal dan merangkum segala permasalahan yang ditemukan di daerah terkait implementasi dari UU tersebut. "Kami akan merangkum semua permasalahan yang kami temui dan mengawalnya sampai ke pusat agar mendapatkan pemecahan masalahnya," tuturnya. Pada kunjungan kerja ini Komite II menemukan berbagai masukan dari berbagai stakeholder. Di antaranya Kementerian Perhubungan melaporkan permasalahan terkait izin masuk kapal-kapal yang masih susah karena tumpang tindih, masalah terkait Cost Guard, kemudian Kementerian KKP menjelaskan terkait kondisi Pelabuhan Perikanan yang belum dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan Kementerian PUPR melaporkan terkait pembangunan jalan nasional karena tanah milik BP Batam, juga adanya pembatasan kewenangan kepada KSOP Khusus Batam dalam pelaksanaan dan penegakan dan pengawasan pelabuhan. Sementara itu, Pelindo dalam keselamatan pelayaran menyoroti banyaknya ancaman kecelakaan karena traffic tinggi pelintasan kapal asing karena dilintasi banyak selat. Lain halnya, Pelni berharap fasilitas pelabuhan ditingkatkan agar dapat menampung semua penumpang-penumpang saat liburan nataru nanti.  *Kunjungan Lapangan Ke Pelabuhan Batam Centre* Sebagai rangkaian dari pengawasan implementasi UU Nomor 17 Tahun 2008, Komite II DPD RI lakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Batam Centre. Rombongan Komite II DPD RI diterima oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Jon Kenedi dan Direktur Badan Usaha Pelabuhan Batam Dendi Gustinandar. Pada kunjungan ini, Direktur Badan Usaha Pelabuhan Batam Dendi Gustinandar memberikan penjelasan kepada Komite II DPD RI terkait informasi mengenai seluruh pelayanan, manajemen operasional dan tata kelola yang ada di Pelabuhan Batam Centre. Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI yang hadir, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, Anggota Komite II Intsiawati Ayus, Denty Eka Widi Pratiwi, Badikenita Sitepu, Agustin Teras Narang, Angelius Wake Kako, Eni Sumarni, Emma Yohanna, Amaliah Sobli, dan Namto Roba. Juga Stakeholder dari Kementerian Perhubungan, Kementerian KKP, Kementerian PUPR, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, BP Batam, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), pakar akademisi dan asosiasi, yayasan kelompok yang bergerak di bidang pelayaran.

Humas Selasa, 04 Juni 2024 17.31.00

Ketua DPD RI Ingatkan 13 Gubernur Ancaman Kemarau Panjang, Ini...

JAKARTA, dpd.go.id - Merujuk laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ada 13 daerah di Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para kepala daerah yang wilayahnya terancam kemarau panjang untuk melakukan mitigasi dan langkah strategis sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi dampak kekeringan, kenaikan suhu ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen. “Berkaitan dengan ancaman kemarau panjang prediksi BMKG, saya meminta semua kepala daerah merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi di daerah masing-masing. Upaya ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban, baik materi maupun jiwa," ujar LaNyalla, Selasa (4/6/2024). Menurut pria berdarah Bugis itu musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Sehingga mitigasi juga merupakan tugas bersama tidak hanya pemerintah daerah, melainkan lintas dinas, lembaga dan masyarakat. Karena itulah para kepala daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BPBD, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dinas terkait lainnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kesadaran dan kerja sama masyarakat penting juga ditumbuhkan dalam menghadapi musim kemarau untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan. "Kepada masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu bencana, terutama kebakaran pemukiman, hutan dan lahan," katanya. Daftar wilayah yang harus waspada kemarau Juni 2024 Aceh: Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie dan Pidie Jaya. Sumatera Utara: Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Riau: Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu. Jambi: Bungo, Tebo, Muara Bungo, Sarolangun, Muaro Jambi, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Kota Jambi. Bengkulu: Muko Muko Sumatera Selatan: Empat Lawang, Lahat, Kota Pagar Alam, dan Musi Rawas. Lampung: Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Ogan Komering Ilir. Jawa Barat: Bandung, Bandung Barat, Indramayu, Subang, Sumedang, Garut, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Tasikmalaya. Jawa Tengah: Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Pekalongan Barat, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, dan Banjarnegara. Jawa Timur: Trenggalek-Tulungagung, Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Lumajang, dan Sumenep. Kalimantan Timur: Kab. Paser Sulawesi Selatan: Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Pinrang, Parepare, dan Sidrap. Maluku: Kab. Buru

Humas Selasa, 04 Juni 2024 17.16.00

Komite I DPD RI Minta Karakteristik Setiap Daerah Dimasukan Ke...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite I DPD RI menyarankan Provinsi Jambi, Riau, dan Lampung untuk memasukan logo atau karakteristik daerahnya ke dalam RUU Kabupaten/Kota. Hal itu bertujuan agar karakteristik suatu daerah tersebut tidak hilang di kemudian hari. “RUU ini perlu diperhatikan bagi setiap daerah, maka perlu dimasukan logo atau karakteristik daerahnya ke dalam RUU ini, sehingga ciri khas daerah itu tidak hilang,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (4/6/24). Menurut Sylviana, rapat kali ini merupakan kesempatan emas bagi daerah untuk melakukan penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan atau penataan wilayah, dan penegasan karakteristik daerah. Untuk itu Komite I DPD RI ingin membahas lebih lanjut isu-isu strategis terkait 26 RUU Kabupaten/Kota. “Ini sebagai bahan bagi DPD RI dalam menyusun DIM RUU dan pandangan pada pembahasan tingkat I RUU nantinya,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Ajiep Padindang menyarankan agar batas wilayah dimasukan dalam pasal RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya batas wilayah merupakan hal penting karena rawan akan konflik. “Jadi harusnya RUU ini bisa mengatur batas wilayah karena kita tahu sengketanya banyak. Untuk itu saya mengusulkan pasal yang mengatur batas wilayah,” pungkasnya. Anggota DPD RI asal Lampung Ahmad Bastian menjelaskan bahwa karakteristik daerah menjadi fokus utama. Untuk itu, pihaknya ingin mengekspor potensi-potensi dari Jambi, Riau, dan Lampung. “Karakteristik daerah menjadi fokus utama kita maka harus dimunculkan dalam RUU ini,” lontarnya. Melalui virtual, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan RUU ini sepenuhnya sudah baik. Namun ia masih menunggu masukan atau aspirasi dari masyarakat terkait RUU ini. “Kami masih menunggu aspirasi dari masyarakat untuk RUU ini. Saya juga setuju dengan usulan logo daerah juga penting, karena logo prinsip dasar dari daerah tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Riau Elly Wardhani mengatakan bahwa pihaknya setuju bila batas wilayah dimasukan dalam RUU ini. Menurutnya cakupan batas wilyah seiring waktu bisa berubah maka rawan akan terjadinya konflik. “Saya sepakat batas wilayah agar dimasukan, karena cakupan-cakupan wilayah bisa berubah yang akan menimbulkan konflik,” imbuhnya. Di akhir rapat, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Misharti berharap seluruh daerah dalam 26 RUU Kabupaten/Kota untuk segera memberikan masukan sesuai dengan karakteristiknya. Pasalnya, minggu depan Komite I DPD RI akan menyelenggarakan finalisasi RUU ini. “Jadi untuk daerah bisa secepatnya memberikan masukan kepada kami. Karena minggu depan kami sudah finalisasi,” paparnya.

Humas Selasa, 04 Juni 2024 17.12.00

Perlu Penguatan Logistik Nasional, Komite II Lakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan...

Makassar, dpd.go.id - Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu membangun konektivitas antarpulau. Penguatan sistem logistik nasional mendesak dilakukan di tengah persaingan sektor logistik antarnegara yang semakin ketat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai pada Rapat Kerja Komite II bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (4/6/2024). "Konektivitas antarpulau di Indonesia perlu ditunjang dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Untuk itu dibutuhkan sistem logistik yang maju agar dapat memberikan dukungan pelayanan kejahteraan dan memajukan masyarakat di daerah," jelas Yorrys. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang dilakukan Komite II DPD RI untuk mengetahui permasalahan kemaritiman yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Selatan. "Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Komite II DPD ingin mengetahui sejauh mana tata kelola pelayaran dan pengelolaan pelayaran ditingkat daerah dan nasional," ungkap Yorrys. Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan bahwa ada pekerjaan besar di Sulawesi Selatan. Sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan salah satu provinsi menyangga IKN, Sulawesi Selatan membutuhkan dukungan agar permasalahan logistik dapat dicarikan solusi. "Perlu ada sinergi antara pemerintah kab/kota, pemerintah provinsi, Kementerian terkait bersama DPD RI dapat berkolaborasi mencarikan solusi dan tindakan-tindakan yang komprehensif dalam mengatasi permasalahn logistik kemaritiman yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Selatan," ucap Zudan. Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Halid K Jusuf mengungkapkan bahwa Syahbandar Utama Makassar telah dialihkan kepada KKP. Pengawasan atas pelanggaran di wilayah maritim dilakukan demgan menyediakan command center untuk memantau jika terjadi pelanggaran. "Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapat kewenangan pengelolaan Syahbanda Utama, sejauh ini KKP telah menyediakan command center untuk pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah maritim," ungkap Halid. Selajan dengan hal itu, Kepala Kantor KSOP Utama Makassar Sahattua P Simatupang mengungkapkan adanya pelabuhan-pelabuhan yang memerlukan penambahan dan perbaikan agar arus logistik dapat berjalan optimal. "Perlu perhatian dari pemerintah terkait untuk meningkatkan fungsi pelabuhan dengan melakukan perbaikan dan mengaktifkan kembali pelabuhan yang sudah tidak berfungsi," tutur Sahattua.

Humas Selasa, 04 Juni 2024 17.04.00

Dorong Eksplorasi SDA Inklusif, Sultan Dukung Presiden Berikan IUP Ke...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mendukung upaya Presiden Joko Widodo memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas). Menurutnya, pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan secara inklusif dan tidak dimonopoli oleh entitas bisnis tertentu saja. Dalam konteks ini Ormas juga berhak untuk diberdayakan secara ekonomi oleh negara. "Ormas-ormas di Indonesia memiliki peran yang penting sebagai simpul sosial kemasyarakatan. Beberapa ormas seperti Muhammadiyah bahkan memiliki amal usaha atau unit bisnis yang dikelola secara profesional dan modern," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (03/06). Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu pun berharap agar ormas segera menyiapkan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan dalam memperoleh IUP dari pemerintah. Terutama kesiapan sumber daya manusia (SDM). "Pemerintah melalui kementerian investasi tentunya sudah memiliki mekanisme identifikasi dan verifikasi secara cermat kepada calon ormas keagamaan yang akan diberikan IUP. Kita berharap agar ormas dapat menjaga kepercayaan pemerintah tersebut secara baik dan penuh tanggung jawab," kata Sultan. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan bahwa Ormas keagamaan secara umum memiliki konsen pada isu sosial, pendidikan dan ekonomi umat beragama. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk menjadikan ormas-ormas tersebut produktif dan mandiri. Meski demikian, Sultan meminta agar Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pendampingan secara intensif setelah memberikan IUP kepada Ormas. "Ormas harus menjawab keraguan publik dengan pengelolaan tambang secara profesional dan berkelanjutan," tutupnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken aturan yang memberi izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Jokowi dan diundangkan pada Kamis (30/5). Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Humas Senin, 03 Juni 2024 11.16.00

Biaya Rumah Sakit Korban Penusukan asal Pidie Tidak Ditanggung BPJS,...

Banda Aceh, dpd.go.id - Ryan Bin Jipiar (30) pemuda asal Gampong Kramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie yang dirujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh sempat terkendala administrasi saat akan dipulangkan setelah selesainya proses perawatan medis. Biaya perawatan medis Ryan tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 52 Ayat 1 poin r tentang Manfaat yang Tidak Dijamin. Dalam ayat tersebut, tertera 21 kondisi yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Keluarga pun menjadi sangat kebingungan karena ditangah kondisi ekonomi keluarga yang tergolong tidak mampu. Mereka tidak mungkin bisa melunasi biaya rumah sakit. Sehingga kakak korban terhubung dengan Muhammad Daud, Staf Ahli H. Sudirman Haji Uma dan menyampaikan masalahnya. Hal itu kemudian ditindaklanjuti Staf Ahli Haji Uma dengan menemui pihak RSZA untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas tunggakan biaya perawatan medis yang mencapai 48 juta. Akhirnya masalah tersebut terselesaikan dan keluarga hanya diharuskan membayar lima juta rupiah. Karena keluarga tidak mampu membayar dan sulit mengakses layanan LPSK, maka biaya perawatan ditanggung pihak RSZA dengan syarat pasien korban menyerahkan surat keterangan tidak mampu. Informasi yang ada, tahun 2023 bahkan biaya yang harus ditanggung RSZA mencapai 700 juta karena tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Tentu ini menjadi beban tak diharap tapi juga tak dapat ditolak, karena sejatinya biaya perawatan medis bagi kasus seperti Ryan ini mestinya jadi tanggungan LPSK dan pemerintah telah menempatkan dana disana. Sedangkan pemerintah Aceh tidak punya kemampuan anggaran untuk itu karena anggaran sudah habis menalangi JKA. Berdasarkan informasi, pihak RSZA sudah memberi tahu diawal kepada keluarga jika BPJS tidak bisa menanggung. Untuk hal ini layanannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan perlu untuk melampirkan beberapa persyaratan. Namun komunikasi yang dilakukan oleh Muhammad Daud, menurut LPSK korban harus terlebih dahulu terdaftar. Selain itu, memang akses ke LPSK tidak seperti BPJS yang memang terintegrasi di rumah sakit sehingga lebih mudah di akses. Haji Uma sendiri dalam hal ini menyoroti kehadiran LPSK dimana masyarakat belum memiliki informasi optimal dalam kasus semacam ini kasus serta kanal saluran layanan tidak dapat akses dengan mudah oleh masyarakat. Sementara kasus yang demikian seperti kekerasan seksual dan, penganiayaan serta kasus terkait lainnya yang menjadi wilayah tanggungan LPSK bisa terjadi kapan saja. "Kita prihatin atas apa yang terjadi karena kasus serupa bisa terjadi kapan saja dan sesuai aturan itu tidak ditanggung BPJS walaupun tercatat sebagai peserta namun jadi ranahnya LPSK. Masalahnya, banyak masyarakat yang tidak tahu dan saluran akses terhadap layanannya tidak semudah BPJS", ujar Haji Uma. Haji Uma menambahkan, LPSK harus hadir mewakili negara yang telah menempatkan dana disana untuk layanan jaminan kesehatan kepada korban secara lebih mudah. Apalagi menurutnya, telah ada MoU antara BPJS dengan LPSK terkait layanan penanganan dan manfaatnya mesti dirasakan nyata oleh masyarakat. "Jadi, jangan sampai masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga. Untuk itu, perlu perhatian semua pihak terkait terhadap penguatan kerjasama baik itu pemerintah daerah, BPJS, LPSK dan pihak rumah sakit dalam upaya optimalisasi layanan kepada masyarakat", katanya. Selanjutnya, belajar dari kasus ini Haji Uma juga berharap agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap aturan yang ada terkait Jaminan Kesehatan. Hal ini menyangkut sistem formulasi layanan medis korban yang apakah sebaiknya menjadi wilayah layanan BPJS dan terkomplementasi dengan LPSK atau skema terbaik lainnya sehingga masyarakat mendapat hak jaminan kesehatan seperti yang dijamin perundangan. "Belajar dari kasus ini, kita akan memberi laporan dan masukan kepada Komite yang membidangi hal ini nantinya sehingga dapat menjadi pertimbangan terkait aspek Jaminan Kesehatan bagi masyarakat", tutup Haji Uma.

Humas Jumat, 31 Mei 2024 13.20.00

Perkuat Hubungan Diplomatik, Ekonomi dengan Negara ASEAN, BKSP Gelar Rapat...

JAKARTA, dpd.go.id - Pentingnya menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara tetangga menjadi fokus pembahasan BKSP DPD RI. Kawasan ASEAN dan infopasifik menjadi potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dunia sehingga menarik investasi asing dalam mencapai skema perdagangan yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Darmansyah Husein pada Rapat Kerja bersama dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/5/2024). “Peran DPD RI yang sangat strategis sebagai representasi daerah, kami berharap usulan ini dapat mendorong posisi daerah yang dapat diintergrasikan dalam kerjasama internasional”, ungkap Darmansyah. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mempertanyakan sejauh mana nilai tawar Indonesia dalam menjalin perjanjian kerjasama bilateral dengan negara lain. “Dengan semakin banyaknya negara yang antusias menjalankan kerjasama dengan Indonesia, kami meminta untuk diberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana nilai tawar Indonesia dalam kerjasama bilateral”, ucap Lily. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto meminta penjelasan terkait kerjasama bilateral yang pernah dilakukan oleh Indonesia di berbagai wilayah geografis sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasialan kerjasama yang dibangun yang menguntungkan kedua negara. “Kita sebagai Anggota DPD RI yang mewakili daerah ingin diakui di negara asean, agar terjadi penguatan dalam kelembagaan. Kami ingin mengetahui perkembangan kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara tetangga ”, ujar Abraham. Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Amrih Jinangkung menekankan urgensi perluasan kerjasama antara negara-negara di kawasan ASEAN tersebut diperkuat dengan pandangan bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh BKSP dengan Majelis Korea Selatan dan Senat di Kamboja menunjukkan langkah-langkah yang positif, namun memerlukan kerjasama yang lebih pasti dan konkret. “Dalam konteks kerjasama antar kawasan ASEAN, perbuatan perjanjian dengan Majelis Korea Selatan dan Senat di Kamboja telah menunjukkan progres yang positif. Namun, untuk memastikan langkah-langkah yang kita ambil berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan kerjasama yang lebih konkrit dan terarah agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan sebagaimana mestinya" jelas Amrih.

Humas Kamis, 30 Mei 2024 16.50.00

Anggota DPD RI Minta Tapera Dikaji Ulang, Tawarkan Beberapa Opsi...

dpd.go.id - Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum lama ini diterbitkan oleh pemerintah. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke program Tapera paling lambat 2027. Setelah terdaftar, pemerintah akan memotong gaji para karyawan sebesar 3% setiap bulan untuk dimasukan ke dalam Tapera. Perusahaan menanggung 0,5%, dan sisanya dipotong dari gaji pekerja. Menanggapi kebijakan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengkaji ulang. Misalnya evaluasi dari program yang sudah berjalan, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya. Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, kebijakan Tapera akan cukup memberatkan, terutama bagi daerah dengan UMK kecil. “Kebijakan itu memang bagus, mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat, tapi menurut kami caranya kurang tepat. Perlu dievaluasi dulu yang sebelumnya sudah dijalankan, termasuk tingkat kepuasan masyarakat. Kami menerima keluhan, ada masyarakat yang tidak puas dengan rumah yang didapatkan. Makanya kami minta pemerintah untuk mengkaji ulang. Kalau itu diterapkan di daerah dengan UMK kecil seperti Yogyakarta, akan sangat memberatkan. UMK Yogyakarta itu nggak sampai 2.5jt, lho,” ungkapnya melalui keterangan tertulis kepada media pada Rabu (29/05/2024). Gus Hilmy juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah mengenai program tersebut, lamanya masa pemotongan, apakah ada subsidinya dan berapa, termasuk siapa yang akan mengelola dana tersebut dan bagaimana caranya? “Pemerintah tentu punya berbagai pertimbangan dan itulah yang perlu rakyat tahu. Kita ingin tahu, apakah tidak terlalu lama jika 30 tahun, apakah pemerintah akan memberikan subsidi, berapa persen subsidinya, serta siapa dan bagaimana cara mengelolanya. Keterbukaan ini akan menjadi alasan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut” katanya. Kendati demikian, Gus Hilmy menyambut baik niat pemerintah untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Menurutnya, ada beberapa skema yang bisa ditawarkan agar kebijakan kesejahteraan rakyat, utamanya kepemilikan rumah dapat terwujud. “Ini kan program bagus. Tapi jangan dipaksakan. Kita bisa membuat opsi, misalnya bagi pekerja yang siap, dipersilakan mendaftar ke perusahaan masing-masing. Nanti autodebit dari gajinya. Ini menjadi pilihan setiap pekerja. Atau pemerintah pusat bisa menyerahkan ke pemerintah daerah yang sudah siap dengan kebijakan ini. Kan bisa menggunakan lahan milik pemda,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut. Opsi lain menurut Gus Hilmy adalah pemerintah membangun sebanyak-banyaknya perumahan, bila perlu di setiap kementerian ada program pembangunan rumah rakyat. Mengenai pembayarannya, ada pilihan-pilihan sesuai kemampuan masing-masing. “Opsi lainnya, perbanyak pembangunan perumahan rakyat dan persilakan untuk memilih cara nyicilnya. Bila perlu setiap kementerian punya program perumahan rakyat. Misalnya Kementerian Agama untuk guru madrasah, guru ngaji, penyuluh, yang mereka itu menjadi tanggung jawab Kemenag. Kementerian Pertanian punya program perumahan untuk para petani, Kemdikbud untuk para guru, dan sebagainya,” pungkas Gus Hilmy.

Humas Kamis, 30 Mei 2024 12.06.00

Komite III DPD RI Lakukan Uji Sahih Revisi UU Kepariwisataan...

Medan, dpd.go.id - Rombongan anggota Komite III DPD RI yang dipimpin langsung oleh H. Muslim M Yatim, Lc., MM., Wakil Ketua Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/05/24). Kunker dilaksanakan dalam rangka Uji Sahih untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap materi RUU Inisiatif tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Bersamanya, hadir pula senator lain yakni Dedi Iskandar Batubara (Sumut), Fahdil Rahmi (Aceh), Ria Saptarika (Kepri), Arniza Nilawati (Sumsel), Zainal Arifin (Kaltim), Muhammad J  Wartabone (Sulteng), Djafar Alkatiri (Sulut), Oni Suwarman (Jabar), Matheus Stefi Pasimanjeku (Malut), Asyera Respati A. Wundalero (NTT) dan Dewa Putu Ardika (Sultra). Muhammad Armand Effendy Pohan sebagai Staf Ahli Gubernur Sumut, Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan yang menerima rombongan Komite III DPD RI menyampaikan ucapan selamat datang kepada para senator Komite III DPD RI. “Mungkin karena Sumatera Utara, yang mempunyai Danau Toba, yang ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas, maka Medan dipilih sebagai lokasi Uji Sahih. Kami siap menggali materi RUU Kepariwisataan yang diinisiasi oleh DPD RI, untuk memperkaya  substansi. Tentunya kita semua berharap RUU Kepariwisataan ini dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar destinasi, pelaku usaha dan stakeholder pariwisata lainnya,” imbuh Armand Effendy. Muslim Yatim, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Uji Sahih menyampaikan bahwa walaupun sudah dilakukan berbagai perbaikan, didapati beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, sebagaimana kajian Bappenas permasalahan tersebut, Pertama, penurunan kualitas lingkungan; Kedua, kualitas tata kelola destinasi yang rendah; Ketiga, pelayanan pariwisata kurang prima; Keempat, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah; Kelima, keterbatasan aksesibilitas udara, darat, dan laut; Keenam, kekurangan investasi sektor pariwisata; dan Ketujuh, minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana. “Persoalan-persoalan tersebut, diharapkan akan mampu di jawab dalam RUU Kepariwisataan yang disusun DPD RI”, tegas senator Sumbar itu. Salah satu tim ahli RUU Kepariwisataan, Dr. Fitri Ahlan Syarif, SH., MH dalam paparannya menguraikan bahwa berdasarkan aspirasi yang diterima oleh DPD RI,secara garis besar setidaknya ada 4 tantangan kepariwisataan di Indonesia, yakni keterbatasan penyediaan infrastruktur pariwisata dan teknologi informasi, pemberdayaan masyarakat lokal serta peningkatan standardisasi dan kompetensi, konsep pariwisata berkelanjutan, dan pola hubungan kewenangan antara tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu secara teknis beberapa isu  substansi baru yang menjadi materi dalam RUU ini antara lain (1) penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan, (2) pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata, (3) sistem informasi terpadu, (4) aksesibilitas pariwisata dan ramah disabilitas, (5) pemberdayaan masyarakat, serta (6) standardisasi dan sertifikasi kompetensi. "Ada dilema di Pemprov Sumut untuk mengembangkan pariwisata. Bagaimana tidak, meskipun selalu didengungkan bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan dan menambah devisa negara, namun faktanya pariwisata masuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan bukan wajib, berbeda dengan bidang kebudayaan yang merupakan urusan wajib. Jadi meskipun, ada edaran dari Kemendgri kepada Pemda bahwa APDN untuk pariwisata minimal 3% sebagaimana arahan Menparekraf, namun ketika kami mau memasukan jumlah itu ke dalam APBD, harus menghadapi DPRD yang tentu mempertegas bahwa pariwisata hanya urusan pilihan. Persoalan lainnya adalah perihal ekonomi kreatif dalam RUU ini yang belum tersentuh. Padahal kepariwisataan bersingungan erat dengan ekonomi kreatif.,” ujar Zumri Sulthony selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov Sumut. Zumri juga mengkritisi perihal pembagian kewenangan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) yang berdiri sendiri lepas dari  Pemrpov Sumut. Menurut Zumri, meski BPODT ditetapkan sebagai pengelola Danau Toba, seharusnya ada porsi bagi keterlibatan Pemprov Sumut dalam pengelolaan destinasi tersebut, mengingat lokasi destinasi itu ada di wilayah kewenangan pemerintah provinsi Sumut. Yuzrien Muhammad Nazief (Akademisi USU) menyebutkan bahwa DPR RI juga sedang menyusun RUU Kepariwisataan. Berbeda dengan versi  RUU Kepariwisataan yang sedang disusun DPD RI  yang merupakan RUU Perubahan UU Kepariwisataan, sedangkan RUU versi DPR adalah UU baru, yang mencabut UU Kepariwisataan. Yuzrien juga menyoroti perihal kerumitan menyusun RUU Kepariwisataan baik dalam bentuk RUU Perubahan maupun RUU Baru (pencabutan) mengingat adanya Pasal 97A UU 12/2011 jo UU 13/2022, sehingga adanya usulan model 2 perubahan itu. “Sebagai akademisi pariwisata, kami sangat mengapresiasi materi RUU Kepariwsataan. Materi RUU ini peka dan tanggap terhadap paradigm baru dan shifting pariwisata  ke arah new normal pasca pandemic covid 19. Shifting periwisata ini menjadi keharusan mengingat preferensi wisatawan yang berubah pasca covid 19 (humanistic tourism), perubahan dari mass tourism ke quality tourism, penggunaan platform digital yang semakin cepat dan era disrupsi teknologi digital dari revolusi industri 4.0 menjadi 5.0,” papar  narasumber lainnya Rahmat Darmawan (Poltek Pariwisata Medan). Dewi Juita Purba (PHRI Sumut), mendukung percepatan proses penyusunan RUU Kepariwisatan. Namun demikian sebagai pelaku usaha Dewi merasa bahwa selama ini semua materi RUU Kepariwsataan lebih menekankan kepada kewajiban pada pelaku usaha dan pemberian sanksi bagi pelanggarannya. “Kami mau ada keadilan bagi kami. Berikan juga sanksi kepada Pemerintah yang tidak melaksanakan pula kewenangannya, salah satunya terkait pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD),“ tegas Dewi. Persoalan lain yang juga disoroti oleh Dewi yang mewakili PHRI adalah terkait teknis implementasi pariwisata berkelanjutan yang menurutnya tidak seindah yang dibayangkan. Jangan sampai impelementasi pariwisata keberlanjutan justru memberatkan pelaku usaha karena mejadi cost yang harus ditanggung pelaku usaha.  Terkait sertifikasi harus dibedakan antara sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi diserahkan kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sedangkan sertifikasi usaha menjadi kewenangan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Menutup kegiatan Uji Sahih, mewakili Pemprov Sumut, Armand Effendy berharap RUU Kepariwisataan bisa menjawab keresahan pemerintah daerah terkait kewenangan dalam bidang pariwisata, agar mampu memberikan dan fasilitasi secara maksimal sesuai harapan para pelaku kepentingan kepariwisataan terkait dukungan sertifikasi dan kompetensi SDM, promosi dll.

Humas Kamis, 30 Mei 2024 11.09.00

Komite III DPD RI Melakukan Uji Sahih Perubahan UU Kepariwisataan...

Yogyakarta, dpd.go.id - Sektor pariwisata saat ini masih dihadapkan berbagai permasalahan diantaranya kualitas lingkungan yang semakin menurun, rendahnya kualitas tata kelola destinasi, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas SDM pariwisata yang masih rendah, minimnya investasi, keterbatasan aksesibilitas udara, darat, dan laut serta kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Hal ini disampaikan Ketua Komite III Hasan Basri saat melakukan Uji Sahih Naskah Akademik dan draft RUU tentang Perubahan Kedua UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta. “Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pentingnya dilakukannya perubahan UU Kepariwisataan yaitu penyelenggaraan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan, penataan pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata, sistem informasi terpadu, aksesibilitas pariwisata dan ramah disabilitas, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan  standarisasi dan sertifikasi kompetensi pelaku pariwisata” kata Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Utara. “Kegiatan uji sahih ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan draft RUU Kepariwisataan beserta naskah akademiknya dan memperoleh masukan dari narasumber dan peserta terhadap substansi draft RUU Kepariwisataan inisiatif DPD RI”, ujar Anggota DPD RI asal Provinsi DIY Hafidh Asrom. Kegiatan Uji Sahih juga dihadiri oleh Tim Ahli RUU Kepariwisataan Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein dan Lintang Ayu Nugrahaning Tyas, S.ST.Par., M.Sc. Dalam pengantar diskusi Ketua Tim Ahli Yahya Ahmad Zein mengatakan bahwa ruang lingkup perubahan UU Keperawisataan antara lain mempertegas asas keberlajutan, kemitraan, inklusifitas, peran dan tanggung jawab pemerintah, system informasi dan menguatkan peran Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Hadir dalam diskusi Guru Besar FT UGM Prof. Ir Wiendu Nuryanti memaparkan bahwa terdapat 5 pilar yaitu destinasi wisata, industri parawisata, pemasaran, SDM dan kelembagaan. Perwakilan Pemda DIY dalam kesempatan tersebut disampaikan Hary Setiawan Kepala Biro Hukum Pemda DIY, dalam peparannya disampaikan bahwa perlu dilakukan perencanaan kepariwisataan, penyelenggaraan kepawisataan terkait kewenangan pemerintah pusat dan daerah, evaluasi yang dilakukan secara periodik dan pentingnya pembangunan kepariwisataan berdasarkan karakteristik daerah serta pelibatan masyarakat dan UMKM lokal. Selain itu, Akademisi FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta V. Hari Supriyanto mengomentari terkait pentingya pembangunan budaya pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata berbasis budaya, memprioritaskan penggunaan produk lokal. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia perwakilan DIY yang mengharapkan agar aturan lebih condong untuk mengembangkan sektor Parekraf secara bertanggung-jawab dan berorientasi global. (***)

Humas Kamis, 30 Mei 2024 10.56.00

Komite IV DPD RI: RUU Pengelolaan Aset Daerah Penting Untuk...

JATINANGOR, dpd.go.id - Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah bertempat di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Hadi Prabowo, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dalam sambutannya menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) yang mengatur aset daerah secara formal memang belum ada. “Masalah aset adalah masalah yang sangat penting dan masih sangat belum tertata secara maksimal, terkait urgensi RUU Pengelolaan Aset Daerah yang menjadi usul inisiatif dari DPD RI," ujarnya. Oleh karena itu, Guru Besar IPDN ini berharap dalam pembahasan RUU ini tidak hanya memetakan aset daerah, tetapi juga mengukur angka penyusutan serta pengamanan dan pemanfaatannya. Dalam implementasinya, beliau mengusulkan agar RUU ini memerintahkan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Aset Daerah yang terpisah dengan BPKAD yang eksis pada saat ini. "Dengan demikian, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah tersebut, yang berubah dari eselon tiga ke eselon dua, dapat fokus mendayagunakan aset di daerahnya masing-masing," ujarnya. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan perhatian Komite IV DPD RI terkait ketimpangan anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tercermin dari jumlah anggaran TKD hanya sekitar 25 persen dari total belanja di APBN. Implikasinya banyak aset yang dibangun oleh pusat, namun tidak dibutuhkan oleh daerah. "Oleh karena itu, salah satu tujuan maksud dan tujuan kegiatan uji sahih ini adalah mengidentifikasi dan mengantisipasi implikasi terhadap jangkauan arah pengaturan yang akan disusun dalam materi muatan RUU Pengelolaan Aset Daerah," ujarnya. Ketua Tim Ahli penyusunan RUU Pengelolaan Aset Daerah, Yuswandi Arsyad Tumenggung, memberikan pengantar yang dimulai dari latar belakang hadirnya RUU ini. Satu diantara latar belakangnya ialah harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan Pengelolaan Aset Daerah dalam satu wadah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terlebih, fakta empiris berdasarkan catatan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD menemukan sejumlah permasalahan mengenai aset, salah satunya adalah, “Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah” terang Yuswandi. Tim ahli juga telah menyusun sejumlah konsep dalam RUU ini, yakni konsep pengaturan, sanksi administratif, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, ketentuan pidana. Guru Besar IPDN, Prof. Dr. Dadang Suwanda, menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem pengelolaan aset daerah yang ada saat ini. Salah satu kekurangannya adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara komprehensif dan terintegrasi tentang pengelolaan aset daerah. “Perlu segera diterbitkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah untuk memperkuat landasan hukum dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah di Indonesia,” ujarnya. Di samping itu, beliau turut juga memberikan berbagai usulan terhadap Konsep Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik Pengelolaan Aset Daerah, masukan Tentang Pasal-Pasal RUU Pengelolaan Aset Daerah, serta usulan substansi Naskah Akademik (NA) Pengelolaan Aset Daerah. Kepala Lembaga Penelitian IPDN, Ihwan Sudrajat, berharap agar RUU ini aplikatif dan operasional di daerah. Secara lebih detail, Ihwan memaparkan bahwa harapannya RUU ini mampu mengisi kekosongan regulasi yang belum ter-cover dalam peraturan saat ini sehingga manajemen aset daerah dapat dilaksanakan lebih efektif atau perubahan dari administrative action menjadi managerial action. Ihwan juga menegaskan pengelolaan aset daerah yang dilakukan untuk sebesar-besarnya peningkatan kapasitas APBD. Artinya, “Regulasi ini mendukung otonomi daerah” tambahnya, agar RUU ini dapat mencerminkan pemberian kewenangan kepada daerah yang lebih besar dalam membuat kebijakan tata kelola aset daerah, termasuk pembentukan asset management unit," ujarnya. Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset di BPKAD Pemprov Jawa Barat, Dicky Fajar Maulana, memaparkan sejumlah permasalahan yang dialami oleh Pemprov Jawa Barat, yakni persoalan penatausahaan, pengamanan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Selain itu, beliau juga menjelaskan beberapa upaya Pemprov Jawa Barat dalam penyelesaian sengketa aset apabila aset tersebut ada penguasaan dari pihak lain atau bersengketa. "Salah satu upayanya, musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh pembantu pengelola,” jelasnya. Prof. Dr. H. Jimly Asshidiqie, S.H, Anggota Komite IV DPD RI Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa semua masukan dari IPDN perlu diadopsi. "Berbagai masukan menunjukkan sangat kompleksnya permasalahan aset daerah. IPDN diharapkan memberikan sumbangsih pikiran secara progresif bagi perbaikan pengelolaan aset daerah,” tuturnya. “Terima kasih atas kehadiran narasumber dalam kegiatan uji sahih pada hari ini. Berbagai masukan yang kami terima sangat berarti bagi kami dalam penyempurnaan RUU Pengelolaan Aset Daerah“ tutup Amang Syafrudin mewakili seluruh Anggota Komite IV DPD RI yang hadir dalam Uji Sahih RUU Pengelolaan Aset Daerah di Kampus IPDN.*)

Humas Rabu, 29 Mei 2024 18.38.00

Komite II Dorong Agar RUU KSDAHE Dapat Segera Disahkan Sebagai...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan rapat tripartit untuk membahas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Rabu (29/05/2024). Dalam rapat tersebut, Komite II DPD RI berharap agar RUU KSDAHE dapat segera disahkan sebagai dasar hukum dalam mencegah kerusakan lingkungan dan habitat flora fauna di dalamnya. "Harapan kami RUU ini dapat segera disahkan dan dapat disosialisasikan agar kedepan aturan-aturan lebih jelas lagi di masyarakat, khususnya di daerah," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni yang didampingi oleh Senator dari Sumatera Barat Emma Yohanna dan Senator dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi dalam rapat bersama DPR RI dan Pemerintah tersebut. RUU KSDAHE, lanjut Aji Mirni, merupakan upaya untuk menjaga konservasi berkelanjutan yang diatur secara sistematis terpadu, juga pengaturan alur kewenangan pusat dan daerah yang runtut, serta pengaturan perizinan berusaha terkait sumber daya hayati. Aji Mirni juga menilai RUU ini ketika disahkan akan menjadi salah satu solusi atas masalah kerusakan alam dan ancaman kepunahan satwa liar di Indonesia. RUU ini akan menghasilkan regulasi yang tegas terkait pengaturan sanksi hukum kepada seluruh pihak yang terbukti merusak alam ataupun membahayakan satwa yang dilindungi. "Kerusakan lingkungan kawasan satwa, sering terjadi dan hukumannya terlalu ringan, apalagi melibatkan perusahaan yang kemudian merugikan masyarakat. Kadang-kadang dari perusahaan hanya sekedar membayar denda dan tidak ada sanksi hukum. Dan itu kan akan bisa terulang kembali," jelas Aji Mirni yang juga Senator dari Kalimantan Timur ini.

Humas Rabu, 29 Mei 2024 18.31.00

LaNyalla : Kebudayaan adalah Karakter dan Jati Diri Bangsa...

DENPASAR, dpd.go.id - Semangat memupuk jati diri bangsa dihembuskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Denpasar, Bali. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa ketahanan kebudayaan menjadi salah satu indikator penting, karena kebudayaan merupakan karakter dan jati diri bangsa yang juga bagian dari ketahanan nasional. Dikatakan LaNyalla, Indonesia mutlak memiliki ketahanan nasional yang kuat. Mulai dari ketahanan pangan, energi, kesehatan, pendidikan, militer, hingga ketahanan kebudayaan. Karena ini modal bagi negara dan pemerintah kita di tengah tantangan dan dinamika global, untuk mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub di dalam Alinea ke-4 naskah Pembukaan Konstitusi Indonesia. “Mengapa ketahanan kebudayaan penting? Karena hakikat dari kebudayaan adalah karakter dan jati diri bangsa. Dan kita semua tahu, bangsa-bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri bangsa yang kuat dan dijaga serta dipupuk,” ungkap LaNyalla dalam Focus Group Discussion Kebudayaan Sebagai Jati Diri Bangsa dengan tema ‘Tantangan Global, Ketahanan Budaya dan Pancasila’ di Kantor Perwakilan DPD RI, Denpasar, Bali, Rabu, (29/5/2024). Lebih lanjut, kolektor Keris Pusaka itu memaparkan, Indonesia adalah negara yang besar. Negara yang lahir dari peradaban besar di jaman Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Peradaban di jaman itu telah melahirkan sejumlah pengetahuan dan keilmuan serta kebudayaan. "Jadi seharusnya kita sebagai bangsa dan negara yang lahir dari peradaban besar di jaman Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki kebudayaan yang kuat. Memiliki jati diri dan karakter masyarakat Nusantara yang kuat. Sehingga bangsa Indonesia akan tetap memiliki karakter ke-Indonesiaan-nya," kata pria asli Bugis itu. LaNyalla juga mengungkap, bahwa sumber Jati Diri Bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut oleh Bung Karno disebut sudah ada di bumi Nusantara jauh sebelum era penjajahan Belanda. Sehingga nilai-nilai Pancasila itu, sejatinya adalah denyut nadi dari bangsa Indonesia. “Oleh karena itu, kami di DPD RI, masa bakti 2019-2024 mengajukan Rancangan Undang-Undang inisiatif dari DPD RI, yaitu RUU Tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. Alhamdulillah, RUU tersebut telah masuk di dalam daftar Program Legislasi Nasional,” imbuhnya. Sebagai Ketua DPD RI, ia mengaku sengaja menyuarakan dan terus mendorong agar para Pewaris Kerajaan dan Kesultanan serta Masyarakat Adat Nusantara mendapat tempat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena mereka adalah bagian dari penjaga Ketahanan Kebudayaan, yang merupakan bagian penting dari Ketahanan Nasional Indonesia. “Apalagi kita menghadapi tantangan sekaligus ancaman Global akibat disrupsi yang terjadi di Dunia. Baik yang disebabkan oleh ketegangan Geopolitik Global, maupun Disrupsi Teknologi dan Disrupsi Lingkungan. Ini bukan main-main, harus dihadapi dengan semangat kebersamaan yang kuat, jangan biarkan pemerintah sendirian,” tandasnya. Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak semua pihak untuk terus memperjuangkan penguatan ketahanan kebudayaan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia, melalui penguatan karakter dan jati diri bangsa yang mengacu kepada Nilai-Nilai Luhur Pancasila. Sementara itu, FGD berjalan menarik dan diikuti sangat antusias oleh para peserta. Dengan dipimpin langsung oleh Putu Eka Gunayasa sebagai moderator, dua narasumber yakni Raja Denpasar Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar dan Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, Dr Kadek Suartaya banyak mendapatkan respon dari peserta. Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar mengatakan, dirinya sangat setuju dengan apa yang diutarakan oleh Ketua DPD RI. Kata dia, sumber dari kebudayaan itu adalah keraton atau kerajaan. Karena dengan semakin lestarinya keraton dan kerajaan, maka semakin kuat bangsa ini. "Oleh karena itu, beliau harus terpilih kembali menjadi ketua DPD RI periode berikutnya. Karena hanya beliau yang memperjuangkan Kerajaan dan Kesultanan di tanah air selama ini. Itu artinya, beliau sudah nyata ikut andil menjaga ketahanan nasional, melalui ketahanan kebudayaan,” kata Ida Penglisir yang langsung disambut tepuk tangan meriah. Ida juga menambahkan, untuk melestarikan kebudayaan, maka harus melalui proses adaptasi dari tahun ke tahun. DPD RI sebagai lembaga tinggi negara telah berhasil menuntun adaptasi tersebut. “Karena melestarikan budaya juga harus ada payung hukum, maka RUU inisiatif dari DPD RI harus terus didorong sampai menjadi Undang-Undang,” tegasnya. Dr Kadek Suartaya nara sumber yang lainnya juga seirama dengan apa yang dipaparkan LaNyalla. Kata Kadek, Disrupsi Teknologi yang ditandai dengan era Robotisasi dan Artificial Intelligent juga akan menghantam budaya. “Bahkan sekarang sudah terasa di depan mata kita semua, yaitu handphone. Gadget itu menggerus budaya kita secara tidak langsung. Ini semua harus disiapkan mitigasinya, harus segera. Maka dari itu, acara yang diprakarsai DPD RI ini sangat bagus dengan tema yang sangat kekinian untuk ketahanan budaya kita," katanya. Sementara itu, Alfiansyah Komeng sebagai anggota terpilih DPD RI juga memberikan pandangannya terkait budaya. Dia membeberkan Budaya versi dirinya. “Budi itu baik, Daya itu pekerjaan. Jadi budi daya adalah pekerjaan yang baik. Jadi jangan disangkutpautkan hal yang negatif dengan budaya. Pekerjaan baik juga sudah dilakukan Pak Nyalla sebagai ketua DPD RI. Beliau terus menjaga dan melestarikan budaya," jelas Komeng. Dalam acara tersebut hadir anggota DPD RI asal Bali, H. Bambang Santoso dan Ngurah Amara serta Bustami Zainuddin, anggota DPD RI Lampung dan Habib Ali Alwi, anggota DPD RI dari Banten. Turut hadir Arya Wedakarna, anggota DPD RI terpilih dari Bali, Alfiansyah Komeng, anggota DPD RI Terpilih dari Jawa Barat, Rudi Tirtayana, anggota DPD RI terpilih dari Papua Selatan, serta Yulianus Henock Sumual, anggota DPD RI terpilih dari Kalimantan Timur. Selain itu, hadir juga Ayu Putu Lilik Handayani (Perwakilan Sekda Provinsi Bali Kepala Bidang Cagar Dinas Kebudayaan), Wayan Sumara dan Arya Wibawa dari Polda Bali, Candra Purnama dari Kejaksaan Tinggi Bali dan utusan dari Makodam X Udayana. Serta sejumlah Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar dan Mahasiswa Universitas Mahendradatta. (*)

Humas Rabu, 29 Mei 2024 18.25.00

UJI SAHIH RUU PERUBAHAN KELIMA UU PEMERINTAHAN DAERAH, KOMITE I...

Mataram, dpd.go.id – Mencermati pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2014 ditambah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan serta dinamika sosial politik masyarakat, Komite I Menyusun rancangan Undang-Undang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu proses dari penyusunan dan dalam rangka mendapatkan respon dari masyarakat, komite I melakukan uji sahih di kantor Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari selasa (28/5). Dalam kegiatan tersebut hadir dari unsur pemerintah daerah, Forkopimda antara lain dari Polda Nusa tenggara Barat dan Korem 162/Wira Bhakti, perguruan tinggi dan Lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Pj. Sekda Prov NTB, H. Ibnu Salim, SH., M.Si dalam sambutannya menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang pemda merupakan tonggak pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun dalam pelaksanaannya terjadi bias-bias karena tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, bahkan terjadi penarikan Sebagian kewenangan daerah. Uji sahih ini merupakan forum yang tepat untuk memberikan masukan terhadap rancangan yang tengah disusun oleh Komite I DPD RI. Anggota DPD RI dapil NTB Evi Apita Maya menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komite I ke NTB dalam rangka uji sahih perubahan kelima Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sementara itu, Wakil ketua Komite I, Filep Wamafma sebagai ketua delegasi Komite I mengatakan bahwa perubahan undang-undang Pemda dirasakan perlu karena secara faktual, beberapa ketentuan telah diubah oleh Undang-Undang Cipta kerja dan beberapa Undang-Undang sektor. Perubahan regulasi itu menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain itu, DPD menilai bahwa penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan demokrasi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat belum berjalan secara optimal. Disamping itu, terdapat muatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang hingga saat ini tidak dilaksanakan, antara lain Desain besar otonomi daerah (Desartada) Filep menjelaskan bahwa terdapat beberapa materi RUU pemda, diantaranya urusan pemerintahan/kewenangan, aspek regulasi lokal hingga aspek pembinaan dan pengawasan. Uji sahih dilakukan untuk memperoleh aspirasi dari pemerintah daerah kalangan perguruan tinggi dan masyarakat. Pembicara Rosiady H. sayuti, M.Sc, Ph.D dan Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., MA. Rosiady yang juga dosen Universitas Mataram tersebut menilai bahwa arah revisi Undang-Undang Pemda ini berfokus pada penataan daerah dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan keuangan antar daerah, pemerataan pembangunan, dan keberagaman daerah, selain itumemperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah. Mantan Sekprov NTB itu juga menambahkan adanya dampak yang mungkin ditimbulkan dari revisi kebijakan. Dampak tersebut bisa positif dan bisa pula negatif. Dampak positif dalam hal peningkatan taraf hidup, peningkatan akses terhadap pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan toleransi dan keragaman. Sementara dampak negatif diantaranya ketidaksetaraan, dalam arti transformasi ekonomi dapat memperlebar jurang kesenjangan antara kaya dan miskin, disintegrasi sosial yang ditunjukkan pada hilangnya nilai-nilai dan tradisi budaya tradisional serta timbulnya kerusakan lingkungan. Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., MA, dosen Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa desentralisasi tidak hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan publik dan memperpendek rentang kendali, namun desentralisasi mesti merepresentasikan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah. Desentralisasi ditengah keragaman dan kemajemukan identitas lokal harus didesain lebih representatif dan solutif bagi kebutuhan daerah. Secara umum, desentralisasi dan otonomi daerah dilihat dari beberapa kategori, diantaranya sosial, politik, administrasi, dan ekonomi. Disesi diskusi, peserta mempertanyakan arah revisi undang-undang pemda, khususnya dalam meperkuat desentralisasi dan pemerintah daerah, termasuk tanggapan usulan ini mampu menjawab sepuluh faktor problem yang ada. Acara dimulai pada pukul 10.00 WITA dan berakhir pada pukul 13.00 WITA. Dalam kesempatan ini, senator yang turut hadir Dr. Pangeran Habib Abdurrahman Bahasyim, H. Darmansyah Husein, Hj. Andi Nirwana, Dr. Abdul Kholik, lr. Abraham Liyanto, H. Nanang Sulaiman, dan Dr. Ajieb Padindang.

Humas Rabu, 29 Mei 2024 09.32.00

Otonomi Daerah Dinilai Belum Sejahterakan Rakyat, DPD RI Gelar Uji...

Padang, dpd.go.id - Komite I DPD RI menyatakan otonomi daerah saat ini belum mampu hadirkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam kerangka desentralisasi, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta infrastruktur masih jauh dari harapan. Hal itu terungkap dalam Uji Publik RUU tentang Perubahan Kelima UU No. 23/2014 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat. "Atas kondisi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan UU Nomor 23 Tahun 2014," tutur Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi pada di Padang, Selasa (28/5/2024). Fachrul Razi menerangkan bahwa Uji Publik ini perlu digelar dan diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama dan konstruktif terhadap RUU tersebut. Lebih lanjut, ia menambahkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menyimpan banyak masalah. Permasalahan tersebut ada pada elemen dasar otonomi daerah yang berkaitan satu sama lain, yakni penataan daerah, urusan pemerintahan, kelembagaan daerah atau organisasi pemda, birokrasi lokal, keuangan daerah, regulasi lokal, penyelenggara pemda, inovasi dan kerjasama pemda, pembinaan dan pengawasan, serta isu strategis lainnya. "Norma, standar, pedoman dan kriteria yang dibuat pemerintah pusat berlebihan, kaku dan seragam, dampaknya menggerus hakikat otonomi daerah," ungkap Fachrul Razi. Tim Ahli RUU Perubahan Atas UU No. 23/2014 dari DPD RI Djohermansyah Djohan menyampaikan, dalam RUU yang sedang digodok oleh Komite I DPD RI ada pemaknaan kembali asas dekonsentrasi. "Pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi vertikal atau kantor regional. Tidak lagi membebaninya kepada gubernur. Artinya menghapus seluruh ketentuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat," tutur pakar otonomi daerah Indonesia itu. Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan semangat desentralistik dalam UU No. 23/2014 tetap diapungkan, namun tetap terdapat pembatasan kekuasaan pemda. "Ditariknya beberapa urusan daerah dari kabupaten/kota menjadi urusan provinsi. Begitupun sebagian urusan Pemprov kemudian ditarik menjadi urusan Pempus," papar Mahyeldi. Anggota Komite I Alirman Sori selaku tuan rumah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada semua pihak yang hadir dalam Uji Publik ini. Ia mengatakan bahwa perubahan atas UU No. 23/2014 akan membawa manfaat bagi masyarakat daerah. Menjadi Narasumber Uji Publik ini adalah Asrinaldi, Fauzan Misra, Martias Wanto Dt Maruhun. Dihadiri peserta dari tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan kalangan civitas akademika. *bfh

Humas Selasa, 28 Mei 2024 17.10.00

Netizen Marak Soroti Masalah Turis Onar di Bali, Ketua DPD...

DENPASAR, dpd.go.id - Maraknya perilaku tidak terpuji, bahkan aktivitas kriminal dan pelanggaran hukum yang dilakukan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali jadi sorotan di media sosial dan platform berita. Yang terbaru adalah terungkapnya sindikat produsen narkoba, dimana pelakunya wisman yang menyalahgunakan visa kunjungan wisata. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, masalah sosial di sektor pariwisata ini bisa menjelma jadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berat. Ia mengimbau dengan tegas kepada pihak terkait untuk mengupayakan mitigasi dan proteksi destinasi wisata secara maksimal. "Ini harus menjadi perhatian semua stakeholder Pariwisata. Salah satunya kasus wisatawan jadi bandar narkotika di Bali, dimana ini jadi ironi industri pariwisata. Sebab, kasus ini muncul di Bali yang merupakan salah satu ikon pariwisata dunia. Dampak negatif yang ditimbulkannya tentu sangat besar. Pariwisata itu sangat sensitif, ada gangguan sedikit saja bisa langsung berimbas ke mana-mana," kata LaNyalla setiba di Denpasar, Bali, Selasa (28/5/2024), untuk menghadiri FGD tentang Kebudayaan. Sebagai informasi, FGD tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Mei 2024, di kantor perwakilan DPD RI Provinsi Bali, dengan tema, “Kebudayaan Sebagai Jati Diri Bangsa: Tantangan Global, Ketahanan Budaya dan Pancasila”. Mantan Ketua KADIN Jatim itu melanjutkan, dampak yang ditimbulkan dari perilaku negatif yang menjurus ke tindak kriminal oleh para wisatawan mancanegara di Bali dapat memunculkan perasaan tidak aman pada destinasi wisata. "Dampak jangka panjangnya adalah penurunan indeks kenyamanan dan keamanan destinasi, yang akibatnya dapat menurunkan angka kunjungan wisatawan. Hal buruk lainnya adalah rusaknya citra dan reputasi destinasi wisata Bali," cetus LaNyalla. Impact negatif berikutnya, tambah LaNyalla, tentunya problem ekonomi. Jika jumlah wisatawan dari kalangan menegah atas menurun, maka aktivitas ekonomi juga akan terdampak. Karena daya beli turun akibat transaksi dalam jumlah besar juga berkurang. Pada akhirnya yang dirugikan juga Bali dan Indonesia. Senator asal Jawa Timur itu menyarankan, agar penguatan keamanan dan pengawasan ditingkatkan. Langkah ini bisa dijalankan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personel keamanan di destinasi. Sekaligus adanya call center pariwisata. "Penggunaan CCTV secara masif saya rasa mutlak diperlukan. Upaya preventif lainnya adalah pelatihan dan kolaborasi semua stakeholder pariwisata," sambungnya. LaNyalla juga meminta kepada pihak terkait juga mengedepankan pendidikan dan menumbuhkan kesadaran. LaNyalla setuju Indonesia harus mengejar target peningkatan jumlah wisman. Tetapi di satu sisi juga mengatur mereka dengan baik. Seperti dilakukan beberapa negara lain. Seperti diketahui, banyak unggahan di media sosial maupun platform media mainstream terkait dengan kelakuan buruk yang dilakukan wisatawan mancanegara. Bahkan sejumlah netizen menyebut Bali sedang dijajah dan dilecehkan oleh wisman. Mulai dari kelakuan wisman yang ugal-ugalan di jalan, penampilan tak sopan, aksi mesum di tempat terbuka, bahkan mengotori tempat ibadah penduduk Bali. (*)

Humas Selasa, 28 Mei 2024 14.51.00

Komite IV DPD RI: Pentingnya UU Pengelolaan Aset Daerah dalam...

YOGYAKARTA, dpd.go.id -Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di kampus Universitas Gadjah Mada. Dukungan untuk pembahasan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah datang dari Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LLM, Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM. “Kami melihat ada urgensi mengenai bagaimana mengelola aset negara/daerah karena kalau membicarakan aset, pasti akan berkaitan dengan keuangan negara, beberapa masalah muncul di daerah ketika didapati keuangan suatu daerah baik, tapi ternyata pengeloaan aset yang kurang baik. Untuk aaset baru, tidak masalah karena jelas perolehan dan pencatatannya, namun yang sering jadi masalah adalah aset lama yang kerap jadi temuan dalam hasil pemeriksaan BPK” kata Mailinda dalam sambutannya. Mailinda mengatakan pengelolaan aset yang baik diharapkan dapat memberi manfaat bagi daerah dan kegiatan uji shahih ini. "Kami berharap kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkaya substansi dari RUU tentang pengelolaan asset daerah yang sedang disusun Komite IV” tutupnya. Melanjutkan sambutan dari Mailinda, Afnan Hadikusumo selaku Anggota Komite IV dari Yogyakarta juga berharap agar kerjasama dan sinergi Komite IV dengan UGM agar dapat berlanjut dalam berdiskusi atau pembahasan-pembahasan lain yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan uji shahih saat ini. Mewakili Pimpinan Komite IV, Elviana dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengelolaan aset daerah. “Aset daerah merupakan unsur penting dan strategis dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan daerah sebagai sebuah entitas publik, secara konstitusional memiliki hak terhadap aset yang ada di sebuah daerah, untuk menjamin terselenggaranya pemerintahannya” kata Senator asal Jambi ini. Pada saat ini, sambungnya, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan aset atau kekayaan negara dikuasai. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pemanfaatan aset daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Oleh karenanya RUU Pengelolaan Aset Daerah ini diharapkan dapat berfungsi sebagai undang-undang penyelaras, yang akan menyatukan terhadap undang-undang yang berada diberbagai peraturan perundang-undangan, sehingga semua pengaturan menjadi selaras mewadahi pengaturan pengelolaan aset daerah secara keseluruhan sehingga sejalan dengan semangat otonomi daerah," tuturnya. Maret Priyanta dalam paparan pembuka, mewakili Tim Ahli RUU Komite IV menjelaskan hakikat pentingnya pengaturan tentang aset daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang status asset daerah, menjamin terpeliharanya asset dengan baik, memungkinkan pemberdayaan atau pemanfaatan asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan asset secara tertib, adil dan terarah dan aset daerah semestinya dicatat, ditata dan dikelola dengan baik, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kepentingan pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain aset seharusnya dijaga, dipelihara, dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "Oleh sebab itu aset harus diatur penggunaan atau peruntukannya, pemeliharannya, distribusinya, perencanaan kebutuhan, dan penghapusan atau pemusnahannya,” ungkapnya. Salah satu narasumber yang hadir dari Departemen Hukum Tata Negara UGM, yakni Dr. Dian Agung Wicaksono banyak menyoroti beberapa hal yang ada dalam draft RUU Pengelolaan asset daerah. “Kami telah membaca deafr RUU yang disampaikan, pada bagian menimbang seharusnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, namun dalam RUU ini hanya memuat unsur filosofis, selain itu dalam bagian mengingat perlu juga ditambahkan pasal terkait pembahasan RUU, yakni Pasal 20 UUD NRI 1945," imbuhnya. Pihaknya juga memiliki beberapa pertanyaan terkait aset daerah dikuasai yang didefinisikan sebagai kekayaan daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh negara kepada daerah. Sehingga bila sudah dikuasakan pengelolaannya kepada daerah, apakah masih dibuka peluang untuk membayar kepada negara. "Hal lainnya dalam ketentuan disebutkan aset daerah dikuasai adalah kekayaan daerah, lantas mengapa perencanaan aset daerah dikuasai harus mendapatkan arahan Pemerintah Pusat? Ini menjadi sedikit kontradiktif," kata Dr. Dian. Selaras dengan Dr. Dian, Dwi Hariati, salah satu Akademisi FH UGM yang juga menjadi narasumber juga banyak memberikan masukan terkait draft RUU pengelolaan Aset Daerah. “Banyak aspek yang harus diperhatikan kembali dalam draft RUU pengelolaan asset daerah ini, yakni bagaimana RUU ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan daerah dan juga dapat mendorong investor untuk berinvestasi di daerah”katanya. Lanjutnya bahwa tak kalah penting untuk dipertimbangkan DPD RI sebagai Lembaga legislatif. Menurutnya lebih baik kalau pengaturan aset daerah dan aset negara digabung dalam satu UU. "Saya mengusulkan lebih baik digabung menjadi UU," terangnya. Menurut Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Yogyakarta Zulaifatun Najjah, S.E,M.Si, rancangan UU ini sudah komprehensif, namun pengaturan melalui undang-undang ini sebaiknya mengatur secara umum bukan secara teknis. “Selain itu kami berharap bahwa ada kejelasan obyek asset daerah yang dikuasai, lalu dalam RUU ini perlu untuk memastikan pembagian kewenangan yang konsisten dan tidak tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat maupun antar Pemerintah Daerah serta Pencatatan dalam Neraca Pemerintah Daerah perlu dukungan peraturan perundangan yang memadai agar dapat terlaksana” kata Zulaifatun memberikan masukan. “Terima kasih atas kehadiran narasumber dan para akademisi dalam kegiatan uji shahih hari ini, dan berbagai masukan yang disampaikan sangat berarti bagi kami dalam penyempurnaan RUU Pengelolaan Aset Daerah yang diinisiasi oleh Komite IV DPD RI” tutup Elviana mewakili seluruh Anggota Komite IV yang hadir. *)

Humas Selasa, 28 Mei 2024 10.14.00

Datangi DPD RI, Asosiasi MRP Minta Dukungan Proteksi Hak Politik...

JAKARTA, dpd.go.id - Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Aspirasi tersebut diutarakan oleh Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono di Ruang Delegasi DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Hadir Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Agustinus Anggaibak, Damianus Katayu (Ketua MRP Papua Selatan), Nerlince Wamuar (Ketua MRP), Agus Nikilik Hubi (Ketua MRP Papua Pegunungan) dan beberapa anggota lainnya. "Mengingat waktu yang sangat singkat menjelang Pilkada 2024, maka kami minta Bapak Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi kami yaitu mendorong dan mendukung pelaksanaan harmonisasi Peraturan Khusus Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur Pilkada Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota, Calon Wakil Walikota di 6 (enam) Provinsi Se-Wilayah Papua, wajib Orang Asli Papua, bagi wilayah Papua sebagai daerah otonomi khusus," ujar Agustinus Anggaibak. Menurut Agustinus, aspirasi tersebut muncul berdasarkan evaluasi dari MRP Se-Wilayah Papua bahwa saat ini orang non Papua mendominasi dalam aspek politik di Bumi Cendrawasih. Dari data MRP, komposisi anggota DPR Kabupaten/Kota periode 2019 - 2024 hasil Pileg 2019 di 14 Kabupaten di Papua, dari total alokasi 355 kursi di 14 Kabupaten/Kota, sebanyak 124 kursi DPRD diduduki Orang Asli Papua, 231 kursi DPRD dikuasai orang non Papua. "Selanjutnya komposisi Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Papua periode 2001-2024. Data menunjukkan kepala daerah bukan orang asli Papua adalah 48 persen tersebar di sebagian kabupaten/kota di Papua," katanya lagi. Fakta membuktikan bahwa dalam periode 2001-2024 atau selama 23 tahun Pemilihan Kepala Daerah menunjukan bahwa perbandingan Pemilihan Kepala Daerah, baik Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, wakil Walikota menunjukan ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada hak politik Orang Asli Papua. "Artinya, pemilihan kepala daerah di Papua juga telah menjadi pemicu rasa ketidakadilan bagi masyarakat Papua dalam aspek politik," tuturnya. Asosiasi MRP menyadari bahwa keputusan terkait Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota, Calon Wakil Walikota harus OAP belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. "Namun kami berharap sesuai prinsip hukum lex specialis derogat lex generalis yang menghendaki perundang-undangan yang bersifat khusus, mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum, maka meminta agar Pemerintah Pusat dan Komisi Pemilihan Umum RI memperhatikan dan menindaklanjuti," papar dia. Lanjutnya, keputusan Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua diambil dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak pada pra maupun pasca Pilkada serentak di Wilayah Papua. "Keputusan ini atas desakan masyarakat Adat, Agama dan Perempuan Se-Wilayah Papua. Hal ini dipandang sebagai bentuk kebijakan afirmatif dan proteksi Hak Kesulungan Orang Asli Papua. Minimal OAP menjadi tuan rumah dan mengatur daerahnya dalam bingkai NKRI," tegas dia. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI akan menindaklanjuti dengan memprosesnya di tingkat Komite I dan berkordinasi dengan para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua. Selain itu, LaNyalla juga akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Jokowi. "Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bertemu Presiden Jokowi. Nanti aspirasi ini akan saya sampaikan langsung kepada beliau, semoga mendapat respon positif," ujar LaNyalla. Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengingatkan. jika berkaitan dengan Undang-Undang, semua akan bermuara akhir di DPR RI. Namun Nono mendukung langkah Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua untuk sosialisasi dan audiensi dengan berbagai lembaga negara agar kepentingan masyarakat Papua terakomodasi dengan baik. “Tentu DPD RI akan meneruskan dan memperjuangkan aspirasi ini sesuai dengan Tupoksi DPD RI, melalui Komite I dan anggota-anggota DPD RI dari Dapil se-Papua. Tetapi kami juga berharap Bapak Ibu yang mulia anggota MRP juga bertemu dengan DPR RI, agar nanti koordinasi antara DPD RI dengan DPR RI juga bisa berlangsung lebih cepat,” pungkas Nono. (*)

Humas Senin, 27 Mei 2024 15.58.00

BAP DPD RI Tindaklanjuti Dua Pengaduan Berbeda...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Akuntabiltas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari Perkumpulan Pensiunan Pekerja Badan Usaha Milik Negara (P3BUMN), dan Koperasi TKBM Teluk Lalong Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Menindaklanjuti dari surat resmi yang telah diterima, maka BAP DPD RI mendengarkan penjelasan secara detail dari para pengadu. “BAP DPD RI telah menerima pengaduan masyarakat bahwa telah terjadi maladministrasi dan pengabaian hak kepemilikan atas dana tabungan 29.753 pegawai peserta tabungan di Yayasan Tabungan Pertamina (YTP) sebesar Rp. 236 miliar lebih pada PT Pertamina Pedeve Indonesia sehingga diperlukan informasi tambahan untuk mengetahui lebih mendalam pengaduan tersebut," ucap Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (22/5). Evi menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini sehingga bisa menemukan titik terang. BAP DPD RI juga tentunya tidak bisa hanya mendengarkan dari satu sisi saja, maka pada rapat selanjutnya BAP DPD RI akan memanggil pihak terkait untuk bisa menjelaskan. “Kami akan kawal terus kasus ini, karena ada ribuan orang yang merasa dirugikan. Maka kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskannya,” imbuhnya. Wakil Ketua BAP DPD RI Bambang Santoso juga menyetujui bila ada rapat lanjutan terkait pengaduan dari P3BUMN. Ia berharap kasus ini bisa segera clear karena sudah dari tahun 2002. “Kita berharap kasus ini bisa selesai karena sudah dari 2002 silam kasus ini terbengkalai,” terangnya. Senator asal Bali ini juga menjelaskan pengaduan lainnya yang disampaikan oleh Koperasi TKBM Teluk Lalong Luwuk terkait permasalahan perpindahan kegiatan bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Luwuk ke Pelabuhan Tangkiang. Menurutnya perpindahan ini memiliki efek bagi masyarakat karena menyangkut mata pencaharian para buruh. “Memang perpindahan pelabuhan ini memiliki efek yang luas bagi para buruh karena kehilangan mata pencahariannya,” ujarnya. Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menjelaskan negara sudah seharusnya memberikan keadilan kepada rakyat, bukan rakyatnya yang mencari keadilan. Fenomena ini terlihat jelas pada persoalan P3BUMN dan Koperasi TKBM Teluk Lalong Luwuk. “Negara harus memberikan keadilan, maka ini sudah seharusnya kita tindaklanjuti dan mediasi sehingga bisa selesai dengan tuntas,” ujarnya.

Humas Rabu, 22 Mei 2024 17.31.00

10 Provinsi Jadi Primadona Investasi Asing, Ketua DPD RI Minta...

JAKARTA, dpd.go.id - 10 Provinsi di Indonesia menjadi primadona Penanaman Modal Asing (PMA). Hal itu terbukti dengan pencatatan realisasi investasi di tahun 2023 yang mencapai 50,27 Milyar USD atau sekitar 774,96 Triliun Rupiah. Kesepuluh provinsi tersebut adalah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Dari 10 Provinsi tersebut, investasi terbesar masih di sektor mineral, perkebunan, migas, emas dan sumber daya kehutanan. Kecuali DKI Jakarta yang banyak menerima investasi di sektor transportasi, pergudangan, perkantoran, telekomunikasi dan restoran. “Tentu ini patut disyukuri. Dan pemerintah harus terus memperbaiki indeks Easy of Doing Business (EoDB) kita. Sehingga semakin mempercepat proses realisasi investasi di tahun-tahun ke depan. Tetapi di satu sisi, pemerintah juga harus memastikan keterlibatan masyarakat di daerah-daerah tersebut,” tandas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Rabu (22/5/2024). Dikatakan LaNyalla, sebagai wakil daerah, sudah menjadi tugas DPD RI untuk memastikan masyarakat di daerah merasakan langsung dampak pembangunan dan investasi. Terutama untuk memajukan kesejahteraan umum di daerah. Karena hal itu merupakan salah satu hakikat dari Keadilan Sosial. “Karena teorinya sudah jelas, tanpa keadilan sosial, kemakmuran tidak akan dirasakan secara utuh. Karena itu saya mendukung dan menyarankan agar pemerintah memastikan skema keterlibatan masyarakat dalam merasakan secara langsung hasil dari investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” tandas Mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu. LaNyalla mengusulkan agar pemerintah menjajaki skema keterlibatan masyarakat dalam proses investasi, melalui Skema public, private, people partnership (PPPP). Jadi bukan sekadar public, private partnership (PPP), atau KPBU (kejasama pemerintah badan usaha) saja. Tetapi ada ruang keterlibatan people di dalamnya. “Dengan begitu, masyarakat yang hidup di wilayah atau kawasan yang terkena dampak investasi, menjadi bagian dari proses ekonomi tersebut. Sehingga saya yakin, proses pembangunan dan penyiapan infrastruktur tersebut akan lebih cepat dan lancar, karena mendapat dukungan masyarakat di daerah,” imbuh kandidat doktor ilmu hukum pembangunan itu. Seperti diketahui di tengah lesunya industri manufaktur akibat disrupsi market regional maupun global, investasi di sektor sumber daya alam masih menjadi primadona bagi Indonesia. Sehingga beberapa kali Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan yang disumbang kenaikan harga komoditas sumber daya alam. Sementara itu, menurut data dari GoodStasts, Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi asing sepanjang tahun 2023 yang mencapai US8,28 miliar dolar atau sekitar Rp126,37 triliun. Dan menempati urutan teratas. Dikutip dari akun instagram resmi GoodStats dijelaskan bahwa Jawa Barat berhasil kembali menempati posisi teratas setelah di 2022 lalu, posisinya tergeser oleh Sulawesi Tengah. Sehingga tahun 2023, lima besar provinsi dengan tingkat investasi tertinggi adalah Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Jawa Timur. (*)

Humas Rabu, 22 Mei 2024 14.50.00

UKT PTN Naik Drastis, Sultan Minta Pemerintah Tingkatan Bantuan Operasional...

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk meningkatkan bantuan operasional bagi perguruan tinggi negeri (BOPTN) hingga 50 persen. Hal ini disampaikan Sultan Saat merespon fenomena kenaikan uang kuliah atau UKT di banyak perguruan tinggi negeri saat ini. Pasalnya, banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menaikkan besaran UKT hingga beberapa kali lipat dibandingkan tahun 2023. Selain itu, kampus juga ada yang merubah penggolongan besar UKT. "Harus kita akui bahwa alokasi anggaran bantuan operasional pemerintah kepada kampus masih sangat terbatas. Di lain pihak, hanya sedikit kampus yang berbadan hukum atau memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan aset dan keuangannya," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (22/05). Sultan mengungkapkan, pada 2024, alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di Kemendikbud tercatat sebesar Rp33,72 triliun. Hanya Rp6,62 triliun yang dialokasikan untuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN). "Alokasi bantuan operasional bagi PTN kita masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan operasional kampus. Sementara pemerintah memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kapasitas SDM dan pembangunan manusia Indonesia hingga 2045," tegas Sultan. Menurutnya, pemerintah harus memberikan definisi yang baku dan tidak multitafsir terkait UKT. Sebaiknya UKT dan biaya operasional lainnya ditetapkan secara tunggal oleh pemerintah. "Tidak perlu ada klasifikasi kemampuan membayar UKT bagi mahasiswa. Pemerintah melalui Kemendikbud Dikti hanya perlu menetapkan batas maksimal UKT dan memastikan setiap lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi," sambungnya. "Karena sudah tersedia dana abadi pendidikan dan berbagai jenis beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa berprestasi dari pemerintah. Pembangunan SDM tidak boleh dihambat oleh kebijakan yang justru menganggu psikologi dan aktivitas belajar mahasiswa," ujar mantan wakil gubernur Bengkulu itu. Selain itu, kata Sultan, Kampus juga harus berupaya beralih status menjadi Badan hukum agar bisa mencari sumber pembiayaan dari pihak ketiga, melalui skema kerjasama dengan dunia usaha terkait, maupun dengan usaha-usaha kampus yang produktif dan otonom. "UKT yang dinaikkan secara drastis sangat mempengaruhi pengeluaran keluarga menengah ke bawah. Biaya kuliah seharusnya bisa lebih murah di era digital. Di mana proses perkuliahan seringkali dilakukan secara daring," tutupnya.

Humas Rabu, 22 Mei 2024 10.51.00

Komite III DPD RI Gelar RDPU dengan SBMI dan YLBHI...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di DPD RI, Selasa (21/5/2024). RDPU tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rangka pengawasan terhadap UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). “Komite III DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang PPMI secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar kehadiran PMI dapat memberikan manfaat kesejahteraan dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Komite III DPD RI menilai PMI harus dapat melindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewangan-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. “Pelindungan ini perlu dilakukan melalui sistem yang terpadu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, salah satunya melalui UU PPMI,” imbuh Senator dari Kalimantan Utara yang juga akrab dipanggil HB ini. Dalam rapat tersebut, Senator dari Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mempertanyakan apakah UU PPMI tersebut telah mampu memberikan pelindungan kepada PMI. Karena selama ini masih banyak kasus-kasus yang melibatkan para PMI ketika bekerja di luar negeri. “Apakah masih relevan UU yang berlaku saat ini UU 18/2017 dengan fakta dan tantangan seputar PMI yang terjadi sekarang ini. Apa yang diperlukan untuk memperkuat regulasi dalam rangka melindungi PMI ini,” tanya Lily kepada SBMI. Sementara itu, Senator dari Bangka Belitung Herry Erfian berharap agar ada langkah preventif baik dari SBMI ataupun YLBHI dalam menciptakan mekanisme pelindungan bagi PMI. Sehingga kasus-kasus yang menimpa PMI tidak terus berulang. “Daripada kita mendapat berita yang tidak mengenakkan tentang PMI di luar negeri, lebih baik kita membuat satu langkah preventif untuk PMI,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Kalimantan Tengah Habib Said Abdurrahman menanyakan terkait perlindungan PMI yang tidak menjadi anggota SBMI. Karena menurutnya sudah selayaknya semua PMI diberikan perlindungan ketika bekerja di luar negeri. “Karena ada PMI yang bukan merupakan anggota SBMI, ini bagaimana pelindungan terhadap mereka, karena mereka juga seorang WNI,” tanyanya. Dalam RDPU tersebut, Sekjen SBMI Juwarih Setia mengatakan bahwa UU PPMI secara teknis sangat bagus dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Hanya saja, implementasi UU tersebut belum berjalan baik, terutama terkait stakeholder yang terlibat dalam pelindungan PMI. “Di sektor pemerintah masih terjadi gap ego sektoral. Bahkan di pemerintah desa, ketika ada sosialisasi yang mengundang Disnaker, karena dinasnya bukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), kepala desa jarang hadir, padahal informasinya ini penting. Tetapi kalau yang mengundang BPMD, para kades ini datang,” jelasnya. Sebagai informasi, terkait pengawasan UU PPMI, Komite III DPD RI RI juga telah melakukan kunjungan kerja ke Jepang tanggal 6-12 Mei 2024 untuk bertemu dengan pekerja migran di negara tersebut. Komite III DPD RI juga akan melakukan rapat kerja dengan BP2MI di tanggal 25 Juni 2024 untuk membahas mengenai pelindungan PMI dalam rangka pengawasan UU No. 17/2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Humas Selasa, 21 Mei 2024 20.09.00

Komite I DPD RI Bahas Upaya Penegakan Hukum dan Konflik...

Jakarta, dpd.go.id - Atas maraknya kasus yang menimbulkan kerugian negara yang saat ini terjadi di daerah-daerah, Komite I DPD RI mengadakan rapat kerja membahas penegakan hukum dengan Kejaksaan Agung RI. Komite I DPD RI melihat bahwa persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan masih marak terjadi di daerah. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mencatat bahwa dari tahun 2004-2023 tedapat 163 kasus yang melibatkan Bupati/Walikota, 25 kasus yang melibatkan Gubernur, pejabat eselon (I, II, III, IV) sebanyak 371 kasus, swasta sebanyak 430 kasus dan seterusnya. "Baru-baru ini kita menyaksikan salah satu mega kasus terkait pertambangan timah yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung yang kasusnya masih dalam proses di Kejaksaan," ucap Sylviana Murni membuka rapat bersama Ketua Komite I Fachrul Razi dan Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (21/5/2024). Sebagai representasi masyarakat daerah, Komite I DPD RI berkepentingan untuk itu mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih agar setiap anggaran dan program pembangunan dapat dirasakan optimal oleh masyarakat. Pada rapat kerja ini, Komite I DPD RI mengundang Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, dan Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer Simanjuntak. "Maraknya penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa juga turut mengganggu percepatan pembangunan desa, ini menjadi perhatian kita bersama," ungkap Sylviana. Isu strategis lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu pelaksanaan pilkada serentak 2024. Seperti halnya dalam Pemilu 2024 yang lalu, kejaksaan akan kembali memainkan peran penting sebagai penegak hukum dalam payung sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Isu lokalitas dalam pilkada akan membuat penyelenggaraannya sangat rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, kecurangan (seperti money politic) serta pelanggaran lainnya. "Oleh sebab itu sinergitas antara kejaksaan, Bawaslu daerah dan kepolisian akan sangat menentukan terwujudnya pilkada yang aman, tertib, damai dan adil," terang Sylviana. Pada kesempatan ini, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani memaparkan bahwa dalam proses penegakan hukum di daerah, salah satu peran kejaksaan dalam penegakan hukum di desa dengan melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawsan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta menerapkan program jaga desa, serta melalui Instruksi Jaksa Agung No. 5 tahun 2023 dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa. "Kami melakukan MoU dengan Polri serta Kemendagri dalam penanganan laporan/pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah," ujarnya. Pada raker ini, Reda Manthovani menambahkan terkait perkembangan kasus korupsi pertambangan terkait PT Timah, kejaksaan telah menetapkan 21 tersangka, 178 saksi, melakukan pembekuan atas 66 rekening, 187 bidang tanah, sejumlah uang tunai, 55 unit alat berat serta 16 unit mobil. "Kejaksaan juga telah melakukan penyitaan terhadap smelter seluas 238.848 m2 dan stasiun pengisian bahan bakar di Tangsel terkait kasus tersebut," tambahnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan pihak Kejaksaan juga berperan penting sebagai Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. "Kejaksaan melakukan kerja sama lintas sektoral dalam rangka turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu bersih," imbuhnya. Menutup rapat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memandang bahwa peran Kejaksaan sagat besar, khususnya di daerah-daerah sangat penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, bebas korupsi sehingga pembangunan dapat dirasakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah. "Komite I mendukung penuh effort Kejaksaan Agung RI dalam upaya menyukseskan penyelenggaran Pilkada Serentak 2024," pungkasnya. (**mas)

Humas Selasa, 21 Mei 2024 20.06.00

KOMITE IV: TEKAN LAJU INFLASI DI PROVINSI JAWA TENGAH MELALUI...

SEMARANG, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang difokuskan pada Kebijakan Bank Indonesia Terkait  Pemberdayaan UMKM dalam rangka menekan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah (17/05). Rahmat Dwi Saputra, dalam sambutannya selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa “Dalam kegiatan ini  diharapkan kita bisa saling sharing atau bertukar pikiran mengenai program pemberdayaan UMKM di daerah terutama dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diukur dari inflasi dan nilai tukar.” Casytha A. Kathmandu, Senator dari Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya mengatakan “Terdapat 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan yang berbeda-beda maka harapannya dalam pertemuan ini akan diperoleh informasi yang komprehensif terkait bagaimana upaya dan peran Bank Indonesia dalam membina dan memberdayakan UMKM di Daerah, serta kendala dan tantangan ke depannya, dan dampaknya dalam menekan laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah.” Selanjutnya, Casytha menekankan bahwa “Hal ini diperlukan sinergi dari semua pihak, baik swasta, pemerintah termasuk BI dalam menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Tengah.” KH. Amang Syafrudin, Lc, Ketua Komite IV, Senator asal Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa “Komite IV hadir disini ingin mengetahui lebih banyak lagi sejumlah permasalahan terkait penanganan inflasi di Provinsi Jawa Tengah terutama dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM” Selain itu, KH. Amang Syafrudin, Lc menambahkan bahwa “UMKM menyumbang perekonomian yang cukup kuat mengingat iklim usaha khususnya UMKM di Provinsi Jawa Tengah cukup baik. Provinsi Jawa Tengah memiliki lebih kurang 4,2 juta UMKM dan telah menghasilkan 180.000 UMKM binaan. Dari UMKM binaan tersebut, Jawa Tengah menyerap 1.337.156 tenaga kerja. UMKM juga menghasilkan nilai aset Rp 38,995 triliun dan omzet Rp 68 triliun lebih. Senator Jawa Barat KH. Amang Syafrudin juga mengharapkan “Pemberdayaan UMKM yang dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif, mulai dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan.” Dra. Hj. Elviana, M.Si, Senator Provinsi Jambi sekaligus Wakil Ketua Komite IV DPD RI,  mengatakan bahwa Kunjungan Advokasi ini merupakan bagian bagian dari wujud Kerja Komite IV DPD RI sebelum menyusun program tindak lanjut kinerja Komite IV sebelum masuk ke masa sidang berikutnya” Elviana juga menambahkan bahwa “Pimpinan menggali beberapa informasi di beberapa titik Provinsi sebelum rapat dengan Gubernur Bank Indonesia” Selanjutnya, beliau juga  ingin mengetahui lebih lanjut apakah Bank Indonesia (BI) memiliki program khusus terutama terkait pemberdayaan UMKM, dan apakah sudah tersosialisasi dengan baik pada para pelaku UMKM tersebut.” “Hal ini yang ingin kita gali dan perlu kita ketahui informasinya sehingga Komite IV memandang perlu untuk melakukan Rapat Kerja dengan BI Perwakilan Jawa Tengah hari ini” paparnya. Evi Zainal Abidin senator dari Provinsi Jawa Timur, turut menyampaikan pertanyaan, “Apakah dampak dari Food Station? Apakah BI mempunyai skema permodalan yang lebih cocok dengan usaha yang bersifat musiman seperti untuk para petani dan peternak?” Sedangkan Senator asal Provinsi Maluku, Novita Anakotta, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Komite IV menyampaikan bahwa “Jika UMKM sudah mandiri, apakah ada indikator tertentu apabila UMKM sudah mandiri sehingga bisa dilepas oleh Bank Indonesia?” Selanjutnya, Senator asal Kalimantan Utara, Fernando Sinaga, S.Th selaku Wakil Ketua Komite IV turut menambahkan pertanyaan, “Apakah ada divisi dari Bank Indonesia yang membantu UMKM terkait pemasaran? Serta terkait dengan pelatihan-pelatihan, apakah dengan pelatihan tersebut sudah menjalin kerja sama dengan kementerian-kementerian terkait?” tanya Fernando Sinaga, S.Th. Rahmat Dwi Saputra selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa “Permodalan menjadi sangat penting untuk peningkatan kapasitas, namun tidak kalah pentingnya dengan penguatan kelembagaan” Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa “Inflasi dilihat dari sisi hulu maupun hilir. Bagaimana meningkatkan cluster pangan melalui aspek kelembagaan dan dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat, Bank Indonesia membina agar dapat membangun UMKM yang berdaya saing” Selanjuttnya, Rahmat menambahkan “Kita sudah berhasil menurunkan inflasi di Kota Semarang yang semula sebesar 36%” pungkasnya. “Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan UMKM dalam peningkatan kapasitas ekonomi di Daerah” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum rapat ditutup, Pimpinan Komite IV DPD RI menyampaikan harapannya, agar Bank Indonesia dapat meningkatkan kerja sama yang lebih intens lagi untuk mengawal dan menyusun program/kebijakan terkait UMKM dan sehingga mempunyai kontribusi dalam menekan laju inflasi di daerah. “Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang telah dipaparkan Bank Indonesia dan mengapresiasi kinerja yang telah di capai oleh Bank Indonesia dalam melakukan pemberdayaan UMKM”, tutup KH. Amang Syafrudin Pimpinan Komite IV.*)

Humas Selasa, 21 Mei 2024 19.59.00

PENTINGNYA PEMDA MENJALANKAN REKOMENDASI BPK GUNA TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS LAPORAN PEMERINTAH...

dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka Tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester II tahun 2023 .“Kami sangat bersyukur Anggota Komite IV dapat berkunjung ke Jawa Tengah hari ini mengingat bahwa Jawa Tengah sebagai Provinsi yang cukup besar, tentunya memiliki permasalahan yang cukup kompleks juga terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI,  dan selaku Anggota DPD dari dapil Jawa Tengah berharap pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholders, khususnya di Jawa Tengah” kata Casytha Kathmandu dalam sambutannya selaku koordinator tim Kunjungan kerja. Ketua Komite IV DPD RI KH. Amang Syafrudin menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi BPK Jawa Tengah yang telah berkenan menerima Komite IV untuk bersama-sama berdiskusi dengan BPK terkait permasalahan-permasalahan yang menjadi Temuan BPK. “Kami mencermati bahwa dari hasil Pemeriksaan BPK RI yang disampaikan pada IHPS II 2023, khususnya terkait hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah,  ternyata terdapat peningkatan jumlah dan nilai temuan dalam IHPS II tahun 2023 yakni 1.818 temuan  senilai Rp 750,21 Miliar pada IHPS II tahun 2022 menjadi 3.266 temuan senilai Rp 1,27 Triliun pada IHPS II tahun 2023” kata Amang Syafrudin dalam sambutannya. “Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian kami di Komite IV” tambah Senator Dapil Jawa Barat ini. Diketahui bahwa dari IHPS II 2023, terungkap adanya peningkatan jumlah permasalahan ketidakpatuhan pada hasil pemeriksaan pemda dan BUMD yakni sebanyak 1.252 permasalahan senilai Rp 710,78 miliar pada IHPS II tahun 2022 menjadi 2.292 permasalahan senilai Rp 1,17 triliun. Menanggapi apa yang disampaikan Komite IV, dalam paparannya Kepala BPK Perwakilan Jateng Hari Wiwoho, menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya peningkatan temuan dan permasalahan di Jawa Tengah tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi/sudut pandang diantaranya adanya Peningkatan Anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK Perwakilan Jawa Tengah, adanya peningkatan profesionalisme pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Tengah dalam kegiatan pemeriksaan, yaitu meningkatnya kompetensi pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan secara lebih mendalam, dan adanya penambahan SDM pemeriksa. “Itu kalau dilihat dari sisi BPK sebagai Pemeriksa” ungkap Hari Wiwoho. Namun jika dilihat dari sisi Pemerintah Daerah selaku yang diperiksa, peningkatan temuan dan permasalahan disebabkan karena secara umum, anggaran pemerintah daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sehingga cakupan pemeriksaan menjadi bertambah, imbuhnya. “Terkait dengan peningkatan jumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemda dan BUMD di Jawa Tengah, secara umum hal tersebut terjadi karena beberapa hal diantaranya tidak adanya sanksi yang tegas pada para pihak yang melakukan pelanggaran oleh Pemerintah Daerah, belum adanya sistem yang mengaitkan antara ketidakpatuhan dengan penilaian kinerja pegawai, regulasi dan sistem yang sering berubah tanpa diimbangi kemauan untuk meng-update pengetahuan serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang mengakibatkan adanya kekurangpahaman terhadap suatu aturan”, ungkap Hari Wiwoho menjawab pertanyaan tentang peningkatan permasalahan ketidakpatuhan di Jateng. “Terkait dengan dana desa, diharapkan dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan kondisi desa yang berbeda-beda, misalnya dari sisi kualitas SDM, jumlah SDM dan lain-lain, kata Casytha dalam sesi diskusi. Menanggapi paparan tentang TLRHP, Afnan Hadikusumo dari Dapil Yogyakarta menyoroti terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. “Apa ada kriteria tertentu sehingga dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti?” tanya Afnan.  Tanggapan atas paparan BPK juga datang dari Senator Provinsi Riau Edwin Pratama Putra. “Saya mengapresiasi apa yang disampaikan BPK Jateng, secara data, apa yang dipaparkan baik, namun saya berpesan jangan sampai pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak mengejar yang substantif karena saya melihat BPK seolah-olah tidak berperan dalam pelaksanaan pemilu kemarin, jangan sampai apa yang dilakukan BPK hanya prosedural saja” pesan Edwin untuk BPK. “Bagaimana pandangan BPK, apakah UU BPK yang ada saat ini yaitu UU No.15 tahun 2006 ini masih cukup efektif untuk menangani permasalahan yang dihadapi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan BPK, lalu terkait dengan tindak lanjut rekomendasi, seberapa besar kekuatan BPK untuk dapat mendorong agar rekomendasinya ditindaklanjuti oleh entitas, apakah UU BPK ini masih kuat sebagai payung hukum dan pedoman dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak terjadi temuan berulang? Tanya Ketua Komite IV beruntun. Menyambung KH. Amang Syafrudin, Senator Maluku Novita Anakotta menyoroti banyaknya temuan di daerah mengenai aset. “info yg kami dapat di daerah, temuan aset ini terjadi berulang karena juknis BPK atas pemeriksaan terhadap aset yang cukup menyulitkan daerah”. “Terima kasih kami sampaikan kepada Komite IV yang telah memilih kunjungan ke BPK Jawa Tengah, kami berpandangan bahwa sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat penting dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Harapan kami DPD dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK untuk melakukan evaluasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, dan terkait dengan pengawasan dana desa, kami juga berharap DPD dapat melakukan pengawasan dengan mengadakan kunjungan kerja ke desa-desa, mendiskusikan hasil temuan BPK dengan pemerintah desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang tak kalah penting adalah dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas, kami harapkan DPD dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dengan menyelenggarakan forum-forum diskusi publik dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan” pungkas Kepala BPK Jateng menutup kegiatan rapat Kerja dengan Komite IV*).

Humas Selasa, 21 Mei 2024 19.52.00

Cermati Persoalan Kebijakan Investasi, Senator Filep Dorong Adanya Politik Investasi...

JAKARTA, dpd.go.id - Pemberlakuan UU Cipta Kerja berikut Perppu-nya telah membuka ruang peningkatan ekosistem investasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemudahan dalam perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi lainnya. Terkait dampak hukum UU dan Perppu ini, senator Filep Wamafma menyoroti sejumlah ketentuan Perppu Cipta Kerja yang bernuansa sentralistik lantaran mewajibkan penggunaan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Bahkan, terdapat sekitar 15 PP turunan dari Perppu Cipta Kerja yang berbicara tentang Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor. “Di sektor lingkungan misalnya, hak akses masyarakat terhadap partisipasi dalam mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL direduksi. Dari sisi izin usaha, seharusnya disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), apabila RDTR belum tersedia di sebuah lokasi, pengusaha bisa saja mengajukan rencana tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan memakai tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan tidak memakai RDTR sehingga berdampak pada perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di daerah,” ungkap Filep kepada awak media, Senin (20/5/2024). “Khusus untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), Perppu Cipta Kerja mengatur secara khusus kemudahan-kemudahan perizinan tersebut. Kementerian tertentu bahkan memiliki kewenangan yang sangat luas, misalnya Kementerian Keuangan yang berwenang melakukan kegiatan pengelolaan aset dan menentukan calon mitra investasi, termasuk dalam menetapkan dan/atau menunjuk badan layanan umum, badan usaha milik negara, dan/atau badan hukum lainnya. Dalam hal penggunaan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat ini, Pemerintah Daerah tidak punya kuasa yang cukup kuat, apalagi dapat diberikan sanksi jika tidak taat terhadap ketentuan tersebut,” sambungnya. Sementara itu, daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat besar dan memerlukan pengaturan kebijakan investasi yang cukup adil. Filep lantas menyinggung Luhut Binsar Pandjaitan yang baru-baru ini menawarkan agar peluncuran roket Starship dapat dilakukan di Biak, Papua saat kedatangan Elon Musk ke Bali, 19 Mei 2024 kemarin. Luhut menawarkan hal itu lantaran Biak berada di ekuator dimana biaya peluncuran dapat ditekan menjadi lebih murah. “Dalam konteks kemudahan perizinan investasi di daerah inilah, maka permintaan Luhut kepada Elon Musk menjadi masuk akal. Namun demikian, apakah hal ini adil bagi daerah, khususnya daerah dengan potensi investasi besar? Papua misalnya, dalam ritme kekayaan alam dengan potensi investasi yang sangat besar, Papua telah diberikan Otonomi Khusus (Otsus) melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 yang mengubah UU Otsus sebelumnya. Kekayaan alam Papua jelas sangat melimpah dan memiliki potensi investasi yang sangat besar,” katanya. Oleh sebab itu, penulis buku ‘Pengaturan Kebijakan Investasi dalam Rangka Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat itu mengungkapkan urgensi adanya Politik Investasi Daerah. Menurutnya, melalui pemberlakuan politik investasi ini, kebijakan yang diturunkan akan dapat memperhatikan potensi, kewenangan dan fiskal daerah hingga memperkuat otonomi daerah. Politik investasi daerah ini juga akan memitigasi nuansa sentralistik dalam penentuan investasi di daerah. “Politik investasi daerah memberi ruang yang luas bagi daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan investasi yang menciptakan afirmasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah, termasuk memegang kendali penuh atas SDA yang menjadi tulang punggung daerah,” ucap Filep. “Jika tidak ada pengaturan mengenai politik investasi daerah, maka akan terjadi keterkejutan pembangunan di daerah (development shock), sebagaimana yang sudah ditampilkan Pemerintah Pusat dengan PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang diikuti dengan berbagai Peraturan Menteri misalnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022, dimana Pemerintah Pusat memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menentukan wilayah-wilayah yang menjadi pusat dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelasnya. Sebagai contoh, Filep kemudian membeberkan potensi investasi yang sangat besar di tanah Papua. Di sektor pertambangan, Papua memberikan sumbangan yang sangat besar, misalnya di Paniai, terdapat penyebaran potensi bahan galian tambang seperti batu bara, yang endapannya ditemukan di Distrik Paniai Barat, Siriwo dan Distrik lainnya di Kabupaten Paniai; “Lalu emas ada di Distrik Sugapa, Agisipa, Homeyo, Aradide, Mbiandogo, Bogobaida, dan Paniai Barat. Besi, ditemukan di Puncak Cartens, dengan jumlah cadangan besi diperkirakan sebesar 4 % dari tembaga dan perak. Batu kapur, ditemukan di Distrik Paniai Timur dalam jutaan meter persegi, kemudian Pasir Kualin, terdapat di Distrik Paniai Barat. Belum lagi jika kita bicara tentang Freeport di Mimika, atau tentang Gas Alam di Bintuni, Papua Barat. Catatan dari dataindonesia.id menyebut bahwa Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha. Tambang emas tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyai, Mimika dan Paniai,” katanya. “Tak hanya itu, dari aspek perkebunan dan kehutanan pun Papua sangat kaya. Data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian merilis luasan perkebunan sawit di Papua pada 2020 mencapai 159,7 ribu hektar (ha) dan meningkat menjadi 162,2 ribu ha pada 2021. Adapun luasannya bertambah 3 ribu ha dalam satu tahun. Sementara di Papua Barat luasan perkebunan sawit lebih kecil dibanding Papua yakni 51 ribu ha pada 2020. Di 2021, luasannya mencapai dan 51,8 ribu ha. Semua ini belum termasuk sebaran kekayaan alam lainnya. Maka saya pikir penting adanya ruang yang memperkuat kewenangan daerah, misalnya melalui politik investasi daerah ini,” pungkasnya.

Humas Selasa, 21 Mei 2024 13.46.00

Komite IV DPD RI Dukung Penguatan BPK RI Laksanakan Fungsi...

Makasar, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester II Tahun 2023. Dra. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan  bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 telah memberikan desain pola hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. “DPD RI dan BPK RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempunyai hubungan fungsional secara timbal balik, yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bahan bagi DPD RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan,” jelas Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Dra. Elviana, M.Si., menyampaikan bahwa DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat meminta kepada BPK RI untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. “Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memuat total 156 temuan senilai Rp212,55 miiliar dan 521 rekomendasi senilai Rp183,64 miliar. Khusus untuk tahun 2023, terdapat 60 temuan senilai Rp65,30 miliar dan 168 rekomendasi senilai Rp59,34 miliar,” jelas Dra. Elviana, M.Si. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA dalam kesempatan yang sama menyampaikan penghargaan dan rasa hormatnya atas kunjungan Komite IV DPD RI ke BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. “Berdasarkan rekapitulasi hasil pemeriksaan pemerintah daerah dan BUMD, terdapat peningkatan jumlah temuan dan jumlah permasalahan pada IHPS II 2023 jika dibandingkan dengan IHPS II tahun 2022, yakni 1.818 temuan dan 2.775 permasalahan pada IHPS II tahun 2023 meningkat menjadi 3.266 temuan dan 4.868 permasalahan,” ucap Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA. Lebih jauh Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan itu menyampaikan peningkatan itu disebabkan beberapa faktor diantaranya Berdasarkan RKP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah objek pemeriksaan tahun 2022 sebanyak 35 objek pemeriksaan dan Tahun 2023 sebanyak 50 objek pemeriksaan dan penambahan jumlah objek pemeriksaan seiring dengan peningkatan jumlah temuan pemeriksaan; dan Penambahan jumlah auditor pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebanyak 67 Auditor. “Dengan penambahan jumlah auditor tersebut, maka berdampak pula pada cakupan pemeriksaan yang lebih luas karena didukung dengan jumlah komposisi tim dalam pemeriksaan juga lebih banyak, yang semula jumlah tim dalam satu entitas rata-rata hanya 4 orang, dengan adanya penambahan auditor maka komposisi tim berjumlah rata-rata 6 orang per tim,” jelas Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan.  Dalam rapat kerja itu, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan juga menyampaikan harapan terhadap DPD RI. “Dalam menyikapi permasalahan di atas, BPK mengharapkan DPD RI dapat menginisiasi dibuatnya kebijakan penganggaran yang mempertimbangkan kondisi di tahun anggaran sebelumnya,” ucap Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA.  Sementara itu Anggota Komite IV DPD RI yang hadir dalam rapat kerja tersebut juga turut berkomentar seperti Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum., Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan harapan agar BPK bisa memberikan tambahan indikator untuk pemberian WTP, sehingga masyarakat benar-benar percaya dengan status WTP yang disandang oleh pemerintah atau pemerintah daerah.  Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi., Senator Provinsi Bengkulu mengomentari terkait dengan terbatasnya SDM di BPK yang melalukan audit, “Semoga pemerintah bisa menambah SDM di BPK untuk melakukan audit ini,” harap Riri.  Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si., Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ada  persoalan-persoalan internal daerah yang menjadi kasus di daerah. “Hal ini sebenarnya terkait dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, seharusnya ada komunikasi dengan instansi vertikal di daerah agar ada informasi-informasi terkait dengan pembinaan aparat di daerah,” ujar Mantan Walikota Baubau, Sulawesi Tenggara tersebut.  Turut hadir dalam Rapat Kerja tersebut H. Sukiryanto Senator Provinsi Kalimantan Barat, Fernando Sinaga Senator dari Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Maya Rumantir, M.A. Senator dari Sulawesi Utara,  H. Sudirman Senator dari Provinsi Aceh, Ahmad Syaifullah Malonda Senator dari Provinsi Sulawesi Tengah, H. Almalik Pababari Senator Provinsi Sulawesi Barat,  Alexander Fransiscus Senator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ikbal Hi. Djabid, S.E., M.M. Senator Provinsi Maluku Utara.  Rapat kerja Komite IV DPD RI ke Sulawesi Selatan tersebut ditutup dengan penyerahan cendera mata dan juga foto bersama antara Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan jajaran dengan Anggota Komite IV DPD RI.(*)

Humas Selasa, 21 Mei 2024 09.56.00

Temui Ketua DPD RI, LBM PWNU Jabar Sampaikan Rekomendasi Bathsul...

JAKARTA, dpd.go.id - Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam pernyataannya, LBM PWNU Jabar menyampaikan tiga rekomendasi yang diserahkan langsung kepada LaNyalla untuk ditindaklanjuti. Aspirasi yang mereka sampaikan merupakan rekomendasi hasil kajian mendalam pada acara Bahtsul Masail Kubro III beberapa waktu lalu, yang secara khusus membahas UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang beririsan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat. "Rekomendasi pertama, mendorong judicial review UU DKJ, khususnya Bab IX Kawasan Aglomerasi pasal 51 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1, 2 dan 3," kata Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU, KH Ahmad Muthohar di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan Setia Budi, Jakarta, Senin (20/5/2024). Rekomendasi kedua, kata Kiai Muthohar, mendorong lahirnya UU tentang Aglomerasi untuk tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jakarta dan Banten, yang berprinsip pada keadilan dan pemerataan dengan beberapa ketentuan. Yakni, pertama, keuntungannya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Jawa Barat, Jakarta dan Banten, bukan sebagai ajang memperkaya segelintir konglomerat. "Kedua, memprioritaskan potensi SDM lokal dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri," tutur Kiai Muthohar. Ketiga, mengantisipasi dampak negatif secara maksimal pada lingkungan, budaya, agama dan pendidikan dan sosial masyarakat sekitar. "Keempat, mengawal secara optimal distribusi CSR untuk kepentingan masyarakat lokal," ujar Kiai Muthohar. Kelima, dalam proses alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan industri, pemerintah harus memakai prinsip ganti rugi yang proporsional, layak dan adil, kepada pemilik lahan. "Terakhir, menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional untuk menghindari impor," tutur Kiai Muthohar. Sedangkan rekomendasi ketiga, Kiai Muthohar menyebut LBM PWNU Jabar mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 yang menempatkan pengambilan keputusan oleh semua elemen masyarakat tanpa ada yang ditinggalkan, sehingga tercipta produk undang-undang yang berkeadilan. Ketua DPD RI mengucapkan terima kasih atas aspirasi terkait UU Daerah Khusus Jakarta, yang telah disampaikan kepada dirinya. LaNyalla juga bersyukur salah rekomendasinya adalah agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LBM PWNU Jabar yang memiliki kesadaran sama dengan DPD RI, bahwa bangsa ini memang harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum," tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan akan meneruskan rekomendasi LBM PWNU Jabar terkait UU DKJ dan pentingnya bangsa ini kembali ke konstitusi asli bangsa Indonesia, kepada pihak-pihak terkait. "Terkait UU DKJ, saya akan teruskan aspirasi ini kepada Wakil Presiden dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas pihak pembuat Peraturan Pemerintah dan Ketua DPR RI, sebagai pihak pembentuk UU,” tutur LaNyalla. Menurut LaNyalla, amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, menggeser pemegang kedaulatan rakyat di negara ini. Sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, melalui wakil mereka yang lengkap yang berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai Lembaga Tertinggi Negara. “Setelah diamandemen, kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan partai dan presiden terpilih," terang LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus DPD RI, Sefdin Syaifudin. Sementara delegasi dari LBM PWNU dipimpin langsung KH Juhadi Muhammad (Ketua PWNU Jabar), Arif Khasbullah (Wakil Sekretaris PWNU Jabar) dan KH Ahmad Muthohar (Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU). Turut hadir Raja LAK Galuh Pakuan RM Evi Silviadi Sanggabuana. Sementara pengurus LBM PWNU Jabar hadir pula KH Ghufroni Masyhuda, KH Abdul Hamid, KH Mohammad Mubasysyarum Bih, KH Syaamil Mumtaz, KH M Nur Sholihin, dan KH Nur Kholis. (*)

Humas Senin, 20 Mei 2024 19.11.00

Ketua DPD RI Dukung Pengembangan KEK Sorong Sebagai Upaya Pendekatan...

JAKARTA, dpd.go.id - Upaya keras Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, mendapat respon positif dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu menilai KEK Sorong menjadi salah satu instrumen dan lokomotif percepatan pembangunan ekonomi di Papua, yang merupakan pendekatan kesejahteraan atas problematika yang kompleks di sana. "Problematika di Papua sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kesejahteraan. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi akan mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan di tanah Papua," ujar LaNyalla, Senin (20/5/2024). Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan supaya semua pihak di Papua untuk satu irama dalam cara pandang dan menunjukkan kontribusi nyata membangun KEK Sorong menjadi lebih baik ke depan. "Setiap pemerintah provinsi di Papua harus memiliki pemikiran yang sama bahwa instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua salah satunya adalah KEK Sorong. Mari semua mengambil peran dalam pengembangannya. Jalan bersama-sama. Sebab dampak ekonominya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua," imbuh dia. Menurut dia, secara konkret keberadaan KEK Sorong dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan, juga langkah pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan industri lokal lainnya. "Hadirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat memberikan harapan terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Saya rasa itulah pendekatan yang tepat dalam menangani problematika di Papua," kata LaNyalla. Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Papua Barat Daya berupaya merangkul seluruh Pj Gubernur se-tanah Papua dalam pengembangan KEK Sorong sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua. Apalagi dalam waktu dekat ini akan dimulai pembangunan smelter di kawasan itu. KEK di Kota Sorong diresmikan tahun 2021. Dengan adanya KEK di Sorong, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi disparitas ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua. Selain KEK, di Papua pun ada kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni dan kawasan industri di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kemudian direncanakan akan dibangun satu kawasan industri di bidang pertanian di Merauke Provinsi Papua Selatan.(*)

Humas Senin, 20 Mei 2024 14.15.00

Cegah Konflik Investasi di Papua, Filep Wamafma: Perlu Ada Regulasi...

JAKARTA, dpd.go.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyoroti beragam konflik investasi yang kerap kali bersinggungan dengan masyarakat adat di tanah Papua. Pasalnya, konflik investasi sering terjadi lantaran berkaitan dengan penggunaan tanah ulayat yang memunculkan reaksi berupa tuntutan masyarakat adat sehingga akhirnya memicu terjadinya konflik tersebut. Menurut Filep Wamafma, hadirnya investasi harus berbanding lurus dengan manfaat signifikan terutama bagi kepentingan rakyat. Ia mengatakan, prinsip utama yang harus dipegang dalam pemberian investasi ialah kemudahan bagi investor tanpa merugikan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang dimaksud ialah kepemilikan hak atas tanah. Ia pun memberikan sejumlah rambu-rambu realisasi investasi di daerah yang dinilai ideal untuk menghasilkan investasi yang adil dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. “Sebagai senator, saya mencermati persoalan dan dinamika konflik yang berkembang di masyarakat Papua terkait masuknya investasi. Dalam praktik percepatan investasi yang berkaitan dengan pertanahan, perlu diperhatikan hal-hal pokok seperti pertama, kepastian waktu dalam seluruh proses pengadaan tanah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kedua, kepastian dan kejelasan pembagian tanggung jawab ke beberapa lembaga dalam proses persiapan dan pelaksanaan,” ujarnya kepada awak media, Senin (20/5/2024). “Lalu ketiga, kejelasan dalam objek musyawarah terkait bentuk dan/atau ganti kerugian. Keempat, kepastian terkait ketentuan konsinyasi, kelima kepastian terkait pengadaan tanah di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Eksklusif. Keenam, kepastian dan kejelasan mengenai hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang menjadi bagian dari investasi, ketujuh, adanya perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria, termasuk di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kedelapan, adanya kepastian dan kejelasan terkait tafsir-tafsir regulasi pertanahan,” sambungnya. Berkaca dari prinsip utama yaitu kemudahan bagi investasi tanpa merugikan kepentingan rakyat, Filep menekankan seluruh kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan kerangka dan konsep peruntukan serta penggunaan tanah sebagai maksud dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ia mengingatkan agar sifat populis Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak berubah nuansa menjadi kapitalis. Kondisi saat ini, lanjut Pace Jas Merah itu, lahirnya UU Cipta Kerja sedikit banyak sudah menampilkan wajah kapitalis itu, misalnya dengan memperluas jangkauan makna kepentingan umum, sehingga bukan saja atas nama kepentingan infrastruktur dilakukan peralihan hak atas tanah, melainkan juga mencakup hilirisasi pertambangan, kawasan ketahanan pangan, serta kawasan industri dan pariwisata premium. “Dari UU Cipta Kerja, lahir PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, PP No 64/2021 tentang Badan Bank Tanah, PP No 19/2021 tentang Pengadaan Tanah, dan PP No 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, yang tentu saja perlu diperiksa lebih jauh terkait penerapannya di lapangan. Di luar itu, lambannya pemerintah untuk menuntaskan persoalan Hak Guna Usaha (HGU), menjadi faktor krusial dalam investasi. Bahkan, pemeriksaan KPK menemukan ada 8,3 juta hektar lahan HGU yang belum terpetakan sehingga menimbulkan konflik vertikal. Selain itu, proses sertifikat luas HGU di Indonesia masih banyak yang belum terpetakan,” jelasnya. Dalam konteks Papua, Filep menilai peralihan tanah lebih banyak diakomodir melalui peralihan adat, yang diklaim lebih memberikan kemudahan bagi investasi. Oleh karena itu, ia menekankan perlu adanya regulasi yang bersifat khusus terkait investasi yang dilakukan di atas tanah daerah Otonomi Khusus (Otsus) mengingat daerah Otsus memiliki kekhususan dalam upaya percepatan pembangunan. “Jadi adanya regulasi khusus ini penting sekali ya. Regulasi khusus ini harus menyangkut jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua, jaminan akan adanya afirmasi positif bagi OAP, dimana OAP dilibatkan dalam investasi, baik dalam bentuk aktif rekrutmen kerja, maupun pasif dalam kepemilikan saham investasi,” tegasnya. Mendukung hal itu, Filep mendorong RUU Masyarakat Adat menjadi agenda prioritas pada pemerintahan mendatang, termasuk UU Penanaman Modal yang perlu diamandemen dalam rangka menjawab persoalan investasi di daerah. Lebih lanjut, Doktor Hukum lulusan Unhas Makassar itu mempertegas hal tersebut dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menggarisbawahi bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Menurutnya, Pengakuan terhadap hak-hak ini, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. “Nah anehnya, meskipun sudah ada Putusan MK ini, konflik masih sering terjadi karena ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan. Padahal dengan alur pemikiran MK ini, pemerintah harus memperhatikan hal-hal utama yakni: (1) masyarakat hukum adat adalah subjek hukum dan pemegang hak atas kawasan hutannya termasuk tanahnya, sehingga harus dihormati oleh pemerintah, termasuk dalam ganti untung investasi. (2) Penyelesaian konflik kehutanan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan hak atas tanah adat, dilakukan dengan tetap mengutamakan hak-hak masyarakat adat di masa mendatang,” urai Filep. “Patut diingat juga bahwa persoalan investasi dan pertanahan sejatinya melibatkan berbagai sektor dan instansi misalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Di titik inilah mutlak perlu koordinasi dengan melepaskan ego sektoral, agar kepentingan populis masyarakat didahulukan atau setidaknya diperhatikan sebagai entry point bagi semua jenis investasi,” tegasnya.

Humas Senin, 20 Mei 2024 14.03.00

Bonus Demografi Indonesia Terancam Pengangguran, Sultan Minta Pemerintah Intensif Kembangkan...

dpd.go.id, - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui kementerian tenaga kerja untuk intensif mengembangkan program latihan kerja di bidang digital bagi generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengingat tingginya ancaman terhadap potensi dan bonus demografi Indonesia saat ini akibat pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET) di Indonesia. "Kami merasa perlu adanya upaya serius yang konsisten pemerintah dalam pengembangan kualitas skil dan kompetensi di sektor digital bagi anak muda khususnya Gen Z. Potensi generasi muda yang luar biasa ini harus diberdayakan secara intensif agar tidak menjadi beban sosial demografi", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (20/05). Potensi Gen Z kita saat ini, menurut Sultan signifikan menentukan situasi nasional dalam jangka menengah hingga panjang. Akan terdapat banyak resiko sosial dan ekonomi jika pemerintah gagal memberdayakan potensi demografi yang besar ini. "Potensi dan psikologi Gen Z sangat rentan diarahkan pada hal yang positif maupun negatif. Tentu dalam jangka waktu tertentu akan memiliki dampak yang besar pada situasi nasional", tegasnya. Oleh karena itu, lanjut Sultan, kami berharap agar pemerintah pusat dan daerah untuk terus mengembangkan program latihan kerja secara intensif dan masif. Khususnya kompetensi di bidang digital. "Peluang dan potensi industri digital Indonesia masih membutuhkan SDM yang handal dalam jumlah besar. Keterampilan baru yang banyak dibutuhkan industri saat ini seperti content creator, mobile application & technology, digital marketing, desain grafis, sistem operasi komputer dan lain-lain", ungkapnya. Lebih lanjut, Sultan mendorong agar potensi Gen Z yang besar ini juga diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan pangan. Anak muda Indonesia secara basic cukup baik dalam industri agribisnis. "Sektor riil seperti pertanian baik di dalam maupun di luar negeri sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Pemerintah perlu mencari peluang kerja di industri pertanian bagi tenaga kerja terampil", tutupnya. Dalam laporan terbarunya, BPS mendefinisikan NEET sebagai penduduk usia 15-24 tahun yang berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja, dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Hal ini mengindikasikan adanya tenaga kerja potensial yang tidak terberdayakan.

Humas Senin, 20 Mei 2024 11.57.00

Ketua DPD RI Apresiasi PT SIG Tingkatkan Porsi TKDN Berbasis...

JAKARTA,dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi inisiatif PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam meningkatkan porsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sparepart (suku cadang) berbasis UKM binaan. Setelah melalui pendampingan dan serangkaian uji coba selama 1 tahun, sebanyak 8 UKM binaan SIG berhasil memproduksi 10 jenis sparepart yang memenuhi standar industri dan siap digunakan di pabrik-pabrik SIG. Menurut LaNyalla, hal itu menunjukkan jika dibina dan diberi kesempatan, UKM di Indonesia terbukti mampu bersaing. "Makanya saya berharap pabrik-pabrik lain yang ingin meningkatkan TKDN agar menggandeng dan memberi kesempatan mitra usaha kecil dan menengah binaannya, terutama UKM yang ada di daerah-daerah. UKM kita memiliki kemampuan dan kualitas yang tidak kalah dari industri luar negeri. Mereka hanya butuh kesempatan, pendampingan dan dukungan pendanaan sehingga bisa naik kelas dan siap bersaing di kancah global," kata LaNyalla, Minggu (19/5/2024). Selain itu, menurut LaNyalla, jika peningkatan porsi TKDN berbasis UKM binaan itu menjadi pattern (pola), maka industri di Indonesia akan mengurangi value impor, sekaligus menyehatkan usaha kecil dan menengah. "Tentunya ini merupakan peluang besar bagi UKM untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis. Pola kerja sama ini tidak hanya mendukung kemajuan industri dalam negeri, khususnya UKM dengan menjadi bagian dalam rantai pasok, tetapi juga membantu perusahaan dalam meningkatkan porsi TKDN sparepart," tuturnya. Delapan UKM binaan SIG yang berhasil memproduksi sparepart sesuai standar industri sebagian besar merupakan UKM yang bergerak di industri manufaktur mekanik, khususnya pada bidang pembuatan komponen permesinan (machinery parts manufacture), fabrikasi, pemeliharaan dan perbaikan, serta rancang bangun mesin (design engineering). (*)

Humas Minggu, 19 Mei 2024 13.39.00

Bertemu dengan Legislative Council of Hong Kong, DPD RI Tawarkan...

JAKARTA, dpd.go.id – DPD RI menerima kunjungan delegasi Legislative Council of Hong Kong (Legco) atau Dewan Legislatif Hong Kong terkait peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Hong Kong di DPD RI, Kamis (16/5/2024). Dalam pertemuan tersebut, DPD RI berharap agar kunjungan Legco dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara Indonesia, Hong Kong, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). “Antara Indonesia, RRT, dan Hong Kong telah menjalin kerja sama yang kuat di berbagai bidang selama bertahun-tahun, seperti perdagangan, investasi, dan budaya. Kami memandang bahwa hubungan ekonomi dan sosial yang baik ini, masih akan terus berkembang untuk menegaskan komitmen berkelanjutan kedua belah pihak dalam meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Nono juga mengatakan bahwa kunjungan tersebut mencerminkan pentingnya penguatan kerja sama antara DPD RI dengan Legco Hong Kong, terutama untuk memperdalam pemahaman tentang isu-isu penting yang dihadapi kedua wilayah di masa mendatang. Isu-isu tersebut antara lain sektor investasi dan perdagangan yang memungkinkan adanya investasi di berbagai daerah. Kedua, dalam menghadapi ancaman keamanan non tradisional seperti kejahatan lintas negara. Ketiga, perlindungan pekerja migran Indonesia. Keempat, pertukaran pengalaman pemerintahan lokal dan pelaksanaan daerah khusus. Dan kelima adalah pengembangan kerja sama budaya dan pendidikan. "Kami berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan tersebut dalam konteks One China Policy dan One Country, Two Systems mengingat manfaat ekonomi dan sosial besar bagi Indonesia, Tiongkok dan Hong Kong, tetapi juga berkontribusi untuk mengatasi tantangan global yang kompleks," ucap Nono yang merupakan Senator dari Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Darmansyah Husein mengatakan bahwa kedua lembaga tersebut dapat menjalin hubungan yang lebih erat, untuk memperkuat capaian-capaian dan tantangan-tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang, seperti isu perlindungan tenaga kerja, investasi, perdagangan, pendidikan dan pelatihan, dan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia. “Jika memungkinkan membentuk semacam grup persahabatan yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman menyelenggarakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan maupun pertukaran informasi mengenai budaya, pariwisata, dan pendidikan-pelatihan,” imbuh Senator dari Bangka Belitung ini. Senada, Wakil Ketua BKSP DPD RI Maya Rumantir mengatakan adanya grup persahabatan tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi di antara kedua lembaga dalam kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi daerah. "Pada tahap awal mungkin anggotanya tidak perlu banyak, tetapi cukup untuk menjadi wadah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan kedua pihak melalui kelompok persahabatan," jelasnya. Bak gayung bersambut, Presiden Dewan Legislatif Hong Kong Andrew Leung menyambut baik penguatan kerja sama antara kedua lembaga tersebut. Dirinya menilai, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di ASEAN, sehingga adanya kerja sama antara DPD RI dengan Legco dapat membawa keuntungan bersama. Apalagi selama ini telah terjalin kerja sama yang kuat di sektor pariwisata, pekerja migran, ekonomi, dan perdagangan. "Kami juga ingin membangun hubungan yang menguntungkan kedua pihak antara pemerintah dan parlemen, yakni antara Legislative Council of Hong Kong dengan DPD RI. Termasuk menumbuhkan inovasi dan praktik terbaik dalam legislasi," imbuhnya. Kunjungan Legco tersebut, lanjut Andrew Leung, juga bertujuan untuk mempelajari terkait manajemen regional dalam memahami komunitas masyarakat yang beragam. Apalagi sebagai perwakilan daerah, DPD RI dinilai memiliki peran penting dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Humas Kamis, 16 Mei 2024 14.13.00

Terima Delegasi dari Trengganu, Ketua DPD RI Dorong Strategi Ekonomi...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong strategi ekonomi pengembangan wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu dikatakan LaNyalla pada acara Titian Muhibah Delegasi Malaysia Bersama Ketua DPD RI dalam rangka Pengenalan Produk-Produk Kosmetik, Makanan dan Minuman dari Negeri Trengganu Malaysia di Hall Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (16/5/2024). "Di masa lampau, kita sudah mengupayakan strategi pengembangan wilayah yang dinamakan Sijori (Singapore-Johor-Riau). Tapi kemudian senyap," kata LaNyalla. Padahal, Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pola kerja sama seperti itu bisa diperluas, misalnya antara Terengganu dengan provinsi-provinsi di Sumatera dan Kalimantan, untuk meningkatkan arus barang dan jasa, konektivitas kemaritiman, serta kerja sama di berbagai bidang lainnya. "Kami di DPD RI tentu berharap bahwa interaksi perekonomian kedua negara dapat secara lebih intensif dilakukan, melibatkan pelaku usaha dan stakeholder bisnis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di kedua negara, agar tercipta sinergi dan skala bisnis regional yang lebih besar dan berkelanjutan," tutur LaNyalla. Menurut LaNyalla, pola demikian tentu saja akan semakin meningkatkan hubungan perdagangan dan perekonomian baik di Indonesia dan Malaysia, bahkan kawasan ASEAN nantinya. Hal ini harus terus dipacu, mengingat interaksi perekonomian di antara negara-negara ASEAN sendiri hanya sekitar 20 persen dari total interaksi negara-negara ASEAN dengan negara lain di luar kawasan. Salah satu penyebabnya, LaNyalla menilai lantaran kita cenderung lalai menggali kemampuan dalam negeri kita, untuk saling menguatkan hubungan, khususnya antara Malaysia dan Indonesia. "Saya kira kunjungan ini sangat penting untuk membangkitkan kesadaran kita sebagai negara bertetangga, sebagai bangsa serumpun, untuk saling menguatkan dan saling melengkapi kebutuhan kita, baik di bidang investasi, industri, perdagangan, pariwisata dan budaya, maupun hubungan antar-warga di kedua negara kita," tegas LaNyalla. Menurut LaNyalla, ketika pasar dunia semakin terguncang oleh perang di Ukraina dan di Palestina, maka pasar regional serta pasar antarnegara bertetangga itulah yang perlu diperkuat dan diperluas terus ke masa depan. Sebab, tidak ada jaminan bahwa dunia akan semakin aman, malah sebaliknya, kita melihat dunia akan bisa semakin kacau. "Kami juga berpendapat bahwa Titian Muhibbah yang hari ini diperkuat antara Kesultanan Terengganu dengan DPD RI dapat kita wujudkan dengan bermacam bentuk kerja sama serta pertukaran informasi dan pengalaman yang bisa menguntungkan kedua belah pihak," tutur LaNyalla. Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Darmansyah Husein menyambut baik langkah kerja sama ini. Sebagai elemen yang berperan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Darmansyah berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan di kemudian hari. "Kami tentu menyambut baik kerja sama ini dan berharap ke depan akan terus dapat ditingkatkan. Kami dalam posisi mendukung penuh kegiatan ini, yang berorientasi pada peningkatan perekonomian antarnegara dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya," kata Darmansyah. Wakil Menteri Besar Terengganu Malaysia, Haji Ariffin Deraman mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang telah menyambutnya dengan baik. Menurut Ariffin, lawatan ini dilakukan sebagai balasan atas kunjungan kerja delegasi Indonesia sebelumnya. "Terima kasih kepada DPD RI, khusus ya kepada Bapak LaNyalla Mattalitti sebagai Ketua, yang telah menerima kami dengan baik. Kunjungan kami adalah balasan atas delegasi Indonesia yang mengunjungi kami pada 18 Desember 2023 lalu," tutur Ariffin. Ariffin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan dagang dan ekonomi Indonesia-Malaysia. "Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan yang saling menguntungkan kedua negara," harap Ariffin. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Darmansyah Husein, Maya Rumantir (Wakil Ketua BKSP), Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian. Sementara delegasi Malaysia yang hadir di antaranya Wakil Menteri Besar Terengganu Malaysia Haji Ariffin Deraman, Senator Malaysia Azman bin Ibrahim, Deputy Chief of Mission (Wakil Dubes Malaysia untuk Indonesia) Encik Farzamie Sarkawi dan sejumlah pengusaha asal Trengganu Malaysia. Turut hadir Raja dan Sultan Nusantara, di antaranya YM Sultan Syarif Machmud Melvin (juga Anggota DPD RI Terpilih), YM Adatuang Sidenreng ke XXV, YM Sultan Sepuh Aloeda II, YM Turah Bima Pangeran Mahkota Raja Denpasar, YM Pangeran Cevi Isnaendar, YM Dewi Ratna Muhlisa, YM Dhien Kausarina dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Kamis, 16 Mei 2024 13.59.00

Pembangunan Kualitas SDM Salah Satu Tantangan Kaltim, Pasca Kehadiran IKN...

dpd.go.id - Wakil ketua DPD RI Mahyudin, mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah bagaimana membangun potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif. Hal itu disampaikan dalam forum focus group discussion (FGD) bertema “Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur Pasca Kehadiran IKN” di Universitas Balikpapan, Rabu (15/5/2024). “Kehadiran IKN di wilayah Kaltim diperkirakan akan menjadikan Kaltim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, sehingga akan banyak penduduk dari luar daerah berdatangan. Maka, warga Kaltim harus berani berkompetisi dengan para pendatang,” katanya. Mahyudin yang disebut-sebut bakal maju dalam pertarungan Pilkada Kaltim 2024 itu pun, berpesan kepada sekitar 100 mahasiwa yang hadir, untuk mau bekerja keras dan memiliki sikap ulet selaku generasi yang akan mengambil manfaat keberadaan IKN di masa depan. Menurutnya, warga Kaltim jangan hanya mengharapkan prioritas karena merasa sebagai warga asli, namun harus memiliki semangat berkompetisi dan memperkuat skill. “Kalau mau sukses harus ulet, kita harus belajar bagaimana para pendatang yang merasa harus didesak oleh keadaan, sehingga mau bekerja keras. Kita sebagai warga Kaltim harus mau bekerja keras juga, jangan manja dan jangan cengeng, agar hidup kita sukses memanfaatkan kehadiran IKN,” katanya. Di forum yang sama, rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal mengatakan bahwa masyarakat Kaltim harus mau memanfaatkan multiplayer affect dari kehadiran IKN. Menurutnya, warga Kaltim harus mau memupuk skill yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN, sehingga bisa menduduki posisi penting dalam Otorita IKN. “Keberadaan IKN membutuhkan peluang kerja yang sangat luar bisa, untuk itu bagaimana penduduk Kaltim bisa menduduki kesempatan kerja yang high skill. Kita ingin penduduk kaltim memiliki standar kompetensi yang baik, sehingga bisa memenuhi lapangan pekerjaan dengan posisi atas di Otorita IKN,” katanya. Sedangkan Indrayani, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut, mengatakan bahwa keberadaan IKN telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim. Namun menrutunya, dampak positif tersebut harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas SDM, sehingga transformasi ekonomi bisa terjadi. “Fokus Kaltim untuk melakukan transformasi ekomomi, antara lain dengan mengembangkan kualitas SDM, diversifikasi ekonomi, serta inovasi teknologi. Sehingga warga Kaltim bisa mengisi posisi-posisi penting dalam keberadaan IKN,” katanya.

Humas Rabu, 15 Mei 2024 19.50.00

Ketua DPD RI Dukung Gagasan Perkuat Riset Pemetaan Kekayaan Laut...

JAKARTA, dpd.go.id - Potensi kekayaan sumber daya ekonomi Indonesia sejatinya bisa semaj in optimal melalui berbagai riset yang dilakukan. Namun anggaran riset Indonesia yang sangat kecil, bahkan masih di bawah Malaysia. Oleh karena itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung gagasan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mendorong Presiden Terpilih pada Pemilu 14 Februari lalu, Prabowo Subianto, untuk membeli kapal riset dengan alat canggih, khususnya untuk memetakan kekayaan laut dalam hingga potensi bencana. “Karena pengembangan potensi sumber daya ekonomi berbanding lurus dengan kemakmuran, terutama potensi di sektor pangan dan kekayaan biodiversity serta alam di darat dan di laut kita," kata LaNyalla dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (15/5/2024). Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa riset menjadi salah satu penopang ekonomi dan daya saing bangsa. Menurut LaNyalla, jika kita lambat menyikapi dunia yang kian kompetitif, maka bukan tidak mungkin kita akan selalu ketinggalan. "Faktanya, dalam kajian oleh Research and Development World (2023), Indonesia hanya menempati peringkat ke-34 dari 40 negara. Anggaran riset kita hanya sebesar US$8,2 miliar pada 2022. Rasio anggaran riset terhadap PDB paling rendah," papar LaNyalla. Dikatakannya, Indonesia dengan luas wilayah dan berbagai macam potensi yang dimilikinya, harus didukung dengan anggaran dan peralatan riset yang canggih. Riset, kata LaNyalla, akan menopang pengembangan potensi Indonesia menjadi kekuatan yang dapat berorientasi pada kesejahteraan rakyat. "Artinya, potensi besar yang dimiliki bangsa ini harus diupayakan untuk dapat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara pengembangannya? Kuncinya adalah melalui riset," kata LaNyalla. Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, selain penguatan dari sisi suplai, distribusi, diversifikasi pangan, juga tidak kalah penting adalah penguatan teknologi pangan, termasuk biotek, yang tentu dihasilkan dari riset. Apalagi Indonesia kerap terdampak anomali cuaca, sehingga diperlukan temuan-temuan bibit pangan yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi masukan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membeli kapal riset dengan alat canggih, khususnya untuk memetakan kekayaan laut dalam hingga potensi bencana. “Saya akan dorong kepada Pak Prabowo biar ini juga menjadi prioritas,” kata Luhut di sela konferensi pers terkait ekspedisi bersama Indonesia-OceanX, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 15 Mei. Menurut dia, Pemerintah Indonesia memiliki anggaran untuk membeli kapal eksplorasi untuk riset dengan alat canggih tersebut. Salah satu kapal canggih untuk penelitian itu yakni OceanXplorer, milik lembaga nonprofit eksplorasi kelautan OceanX dengan harga yang diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun. Ia mengungkapkan untuk memiliki kapal riset itu tak harus mewah, namun utamanya dilengkapi peralatan canggih. “Indonesia harus lebih agresif, tidak bisa harus menunggu, masa negara sebesar kita ini tidak punya kapal untuk penelitian,” katanya.(*)

Humas Rabu, 15 Mei 2024 15.59.00

KOMITE IV DPD RI Rapat Kerja dengan BPS Bahas KEM-PPKF...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun Anggaran 2025, serta RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2025. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sriwijaya, Komplek Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Novita Anakotta, SH., M.H., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa persoalan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI adalah pertama, munculnya sejumlah risiko global dalam jangka menengah, diantaranya ialah deglobalisasi, biodiversity loss, kegagalan cybersecurity dan climate action, serta krisis utang dan lapangan pekerjaan. “Kedua, selain itu Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya,” ucap Senator dari Provinsi Maluku tersebut. Lebih jauh Novita Anakotta, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial akibat rendahnya produktivitas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial. Selain itu capaian infrastruktur Indonesia masih rendah, termasuk terkait layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan di berbagai daerah. Terdapat tantangan penyusunan dan penyelarasan antara dokumen Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD dengan dokumen Rancangan RPJMN dan Rancangan RKP. APBN 2025 dan berbagai dokumen perencanaan disusun pada masa transisi ke pemerintahan baru. Pemerintah harus memastikan target dan programnya tercapai sekaligus juga harus memperhatikan visi-misi pemerintahan baru terakomodir di dalam APBN 2025 serta berbagai dokumen perencanaan.  Sejumlah tantangan yang mengemuka terkait kapasitas fiskal daerah adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah (TKD), tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur, rendahnya local tax ratio, dan kapasitas fiskal daerah dominan rendah dan sedang. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPD) Amalia Adininggar Widyasanti, PhD., menyampaikan peranan BPS untuk menwujudkan Indonesia Emas 2045. “Kami akan menyampaikan perkembangan indikator makro ekonomi, data-data BPS menjadi basis bagi perumusan kebijakan ke depan,” ucap Amalia. Indikator ekonomi sosial terlihat dalam pertumbuhan yang cukup baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang diumumkan 6 Mei 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup solid. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tumbuh 5,11 persen (yoy), ini adalah capaian yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia. Kawasan Timur Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding Kawasan Barat Indonesia, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi tidak merata antar wilayah. Provinsi-provinsi yang merupakan pusat ekonomi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera tumbuh di bawah lima persen,” ucap Amalia Adinggar Widyasanti, PhD. Berdasarkan data statistik tingkat pengangguran dan kemiskinan terus menurun. Hal ini juga dapat dilihat bahwa disparitas antar wilayah masih tinggi, karena sebagian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi. “Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2024 secara nasional 4,82%, TPT tertinggi adalah Provinsi Banten sebesar 7,02 persen dan TPT terendah Provinsi Papua Pegunungan 1,18 persen, namun ada 13 provinsi lebih tinggi daripada nasional,” ujar Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 di Indonesia adalah 9,36 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi di Papua sebesar 26,03 persen sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali sebesar 4,25 persen. Secara umum tingkat kemiskinan di 16 provinsi lebih tinggi dari pada nasional. Pertumbuhan ekonomi secara umum sudah sangat baik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tapi masih ada beberapa provinsi yang perlu tumbuh lebih inklusif.  Ir. H. Sukisman Azmi, M.Hum., dalam rapat kerja tersebut menyampaikan harapan agar BPS menjadi acuan di Indonesia terkait dengan data, “Kita menyadari bahwa BPS penting oleh sebab itu kita berharap BPS menjadi kementerian sendiri,” ucap Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Selain itu Sukisman juga menyampaikan terkait dengan usia harapan hidup berdasarkan data yang ada pendidikan tidak berpengaruh ternyata usia angkatan hidup, kami melihat di Papua di tingkat pertumbuhan ekonominya bagus, tapi tingkat kemiskinannya tinggi. Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti data-data yang berbeda antar kementerian hal ini menimbulkan masalah tersendiri. “Bagaimana langkah BPS untuk membuat standar yang sama terkait data-data kependudukan ini, kita mendorong agar pendataan ini cukup dilakukan oleh BPS agar standarnya satu karena datanya hanya satu jadi penanganan oleh pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah menjadi akurat, tidak memunculkan perdebatan,” ucap Afnan. Selain itu Senator dari Provinsi DI Yogyakarta tersebut juga mendorong agar regulasi terkait BPS diperbarui. “Undang-Undang tentang Statistik sudah terlalu tua, sehingga perlu direvisi, DPD RI mendorong agar Undang-Undang Statistik ini direvisi, arahnya agar undang-undang yang baru itu adalah sesuai dengan kebutuhan zaman,” ucap Afnan. dr. Jihan Nurlela, M.M., Senator dari Provinsi Lampung mendukung program Satu Data Indonesia untuk menciptakan data tunggal di Indonesia karena data tunggal ini mendorong pengambilan kebijakan yang tepat. “Selain itu kami juga menyoroti, di Provinsi Lampung pertumbuhan ekonomi 3,30 persen, tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan 4,55 persen, apakah ada penyebab khusus penurunan angka pertumbuhan ekonomi di Lampung ini?” ucap dr. Jihan Nurlela, M.M. Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Senator Provinsi Gorontalo, mengapresiasi data-data yang disajikan BPS, Fadel menyoroti tingginya angka kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu Senator Provinsi Gorontalo tersebut juga mendorong terjalinnya kerjasama antara DPD RI dengan BPS di tingkat provinsi perlu ditingkatkan untuk mendorong program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Dr. Made Mangku Pastika, M.M., Senator Provinsi Bali menyampaikan BPS memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Mengapa terjadi anomali daerah-daerah kaya tapi masyarakatnya miskin, jadi apa yang terjadi mungkin perlu kita secara terbuka berdasarkan data. Kita tahu bahwa Papua memperoleh Dana Otsus yang besar, tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita berharap BPS sebagai lembaga independen mampu berperan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan data-data yang menjadi kewenangannya. Ikbal HI Djabid, S.E., M.M., Senator Provinsi Maluku Utara, bagaimana sebenarnya memahami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi juga di beberapa provinsi. Sanusi Rahaningmas, Senator dari Provinsi Papua Barat, setelah mendengarkan paparan terkait angka kemiskinan di Papua ini menjadi persoalan. APBD 19 Trilliun, untuk 11 Kabupaten dan 1 Kota, jumlah penduduk lebih kurang 1 juta. Belum termasuk Dana Desa dan dana lainnya. Terkait kemiskinan di Papua banyak masyarakat tidak mengaku miskin. Terkait pendidikan di Papua memang sangat mengkhawatirkan, tidak adanya guru di sekolah-sekolah di Papua. Papua memang kekurangan tenaga pengajar. Selain itu dokter-dokter juga sangat kekurangan di Papua. Fernando Sinaga, Senator Provinsi Kalimantan Utara berharap agar sinergi antara BPS dengan DPD RI terus ditingkatkan. Selain itu sinergi antar lembaga pemerintah juga bisa ditingkatkan terkait dengan berbagai data-data kependudukan.    Dra. Hj. Elviana, M.Si., Senator dari Provinsi Jambi menyampaikan bahwa paparan BPS akan menjadi pedoman bagi DPD RI untuk melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan RI dan Kepala Bappenas RI, oleh sebab itu DPD RI minta agar data-data setiap provinsi, ini modal bagi DPD RI untuk turun ke masyarakat. Kami mengapresiasi konsistensi BPS dalam menyajikan data-data secara independen. Kami berharap kerjasama yang baik antara BPS dengan Komite IV DPD RI terus berjalan dengan baik,” ucap Dra. Hj. Elviana, M.Si.(*)

Humas Selasa, 14 Mei 2024 20.00.00

Kundapil, Ketua DPD RI Terima Aspirasi Soal Kapal Bekas, Atlet...

SURABAYA, dpd.go.id - Beberapa elemen masyarakat menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (kundapil) di Jatim, Selasa (14/5/2024). Ada tiga aspirasi utama yang disampaikan kepada Ketua DPD RI antara lain terkait pelayaran, atlet pencak silat hingga soal pajak. Tentang pelayaran, para pengusaha pelayaran di Surabaya yang melayani rute Surabaya ke kawasan Indonesia Timur terutama Papua mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor kapal bekas yang harus di bawah 15 tahun. Hal itu disampaikan oleh Rudi Antonio mewakili pengusaha pelayaran Surabaya. Menurutnya, para pengusaha kapal meminta agar ada kebijakan khusus bagi perusahaan pelayaran yang melayani kawasan Indonesia Timur agar bisa mengimpor kapal dengan usia di atas 15 tahun. "Kami melalui DPD RI menitipkan aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah agar ada kemudahan atau kekhususan bagi kapal-kapal yang melayani Indonesia Timur supaya kami bisa mengimpor kapal bekas dengan usia di atas 15 tahun. Karena ini berkaitan dengan cost yang sangat besar, dan tentunya kerugian bagi kami," ujar Rudi di Gedung Kadin, Jatim. Dikatakan Rudi, Permendag Nomor 20 tahun 2021 mengatur kapal kargo untuk mengangkut barang dan penumpang dengan usia paling lama 15 tahun saat diimpor. "Aturan tersebut tidak masuk akal untuk para pengusaha pelayaran apalagi yang mempunyai rute ke Indonesia Timur. Kami mau meremajakan kapal terkendala, sebab kapal usia itu masih produktif dan harganya mahal. Sedangkan kami yang biasa beroperasi di kawasan timur itu berangkat ke sana penuh, balik ke Surabaya lagi kosong," tuturnya. Menanggapi keluhan itu, LaNyalla menjelaskan aturan tersebut berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Saran dia, asosiasi atau perkumpulan pengusaha pelayaran untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke banyak pihak terkait, selain ke DPD RI juga ke DPR RI maupun Kementerian terkait. Soal olahraga, LaNyalla menerima aspirasi dari Ketua PSHT Cabang Malang Kota, Hary Setyawan. Kepada LaNyalla selaku Ketua Dewan Pembina PSHT, Hary melaporkan sarana latihan yang masih minim. Padahal hal tersebut perlu untuk mencetak atlet pencak silat khususnya dari PSHT dalam menghadapi berbagai kejuaraan. "Kami mempersiapkan para atlit dengan baik dan keras, meskipun masih ada kekurangan dengan peralatan latihan," tukas Harry. LaNyalla dalam kesempatan tersebut berharap PSHT bersinergi dengan banyak pihak, baik instansi pemerintah dan swasta dalam membina sehingga akan muncul bibit-bibit berprestasi. Terakhir LaNyalla menerima silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang, Eko Radnadi Susetio. Kepada Ketua DPD RI, Eko menyampaikan bahwa pihaknya sudah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. "Kami rutin melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan pun beragam mulai dari asistensi pengisian SPT secara daring, asistensi luring dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti kecamatan, menyelenggarakan kelas pajak dan juga mengundang wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk dipandu secara langsung," ujarnya. LaNyalla yang didampingi Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dan Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi mendorong agar KPPP Surabaya Karangpilang bisa melakukan sosialisasi kepada para pengusaha yang menjadi anggota Kadin Jatim. "Para pengusaha di Kadin perlu sekali pemahaman dan pendampingan agar laporan pajak tahunan dan lainnya benar dan tidak terkena denda atau bermasalah secara hukum," tukas dia.(*)

Humas Selasa, 14 Mei 2024 19.30.00

Korban Banjir Sumbar Terus Bertambah, Sultan Minta Pemerintah Percepat Pulihkan...

dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk mempercepat pemulihan akses transportasi darat untuk penanganan terhadap korban banjir lahar dingin dan tanah longsor di beberapa kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar). Sultan mengungkapkan bahwa saat ini 6 kabupaten dan kota di Sumbar tengah mengalami kelumpuhan akses transportasi darat. Pemerintah pusat dan daerah serta BNPB harus mengalihkan semua perhatiannya secara serius kepada para korban di daerah bencana tersebut. "Atas nama lembaga Kami menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban yang menjadi korban banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar. Kami harap pemerintah lebih tanggap menangani situasi di sana secara intensif,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (14/05). Menurutnya, Bencana alam yang terjadi di Sumbar cukup kompleks dan jarang terjadi. Karena terdapat beberapa jenis bencana alam yang terjadi sekaligus, yakni banjir lahar dingin dan tanah longsor. "Kami harap semua pihak terkait untuk terus berupaya keras memulihkan akses jalan yang menghubungkan semua daerah terdampak. Sehingga Pemerintah segera menyalurkan bantuan bahan pangan dan pakaian serta obat-obatan bagi para korban yang selamat,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan berharap agar semua korban yang masih tertimbun dan hilang segera ditemukan. Pemerintah dan BNPB juga perlu mengantisipasi longsor dan banjir susulan yang berpotensi kembali terjadi. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang 6 kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) terus bertambah. Hingga kini tercatat sebanyak 50 orang korban meninggal dunia.

Humas Selasa, 14 Mei 2024 17.19.00

DAPAT HIBAH, DPD RI BANGUN KANTOR DI JAWA TIMUR...

SURABAYA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia membangun gedung kantor baru di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pembangunan di atas tanah seluas 2000 meter ini menghabiskan dana sebesar Rp. 16 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi saat menyampaikan laporan pada pelaksanaan kegiatan peletakan baru pertama Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur, Senin 13 Mei 2024. Rahman Hadi mengatakan DPD RI menerima pemberian hibah lahan sebesar 2000 meter di Jalan Jemur Andayani I, Surabaya untuk menjadi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. Pemberian hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 020/1371/203.5/2021 dan Nomor PL. 02.04/03/DPDRI/II/2021 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang ditanda tangani pada tanggal 24 Februari 2024. "Tak hanya lahan, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan dana sebesar Rp. 16.277.000.000 untuk pembangunan gedung, sebagaimana yang tertuang dalam NHPD Nomor. 000.432/1657/2094/2024 antara Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kabadan Kesbangpol dan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diwakili oleh Sekjen DPD RI," jelas Rahman Hadi. Lebih lanjut Rahman Hadi menjelaskan, di tanah seluas 2000 meter akan dibangun gedung kantor 2 lantai yang didalamnya terdapat antara lain 6 ruang kerja Anggota DPD RI, 1 ruang Kepala Kantor, 2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, mushola, 1 ruang rapat, pantry dan kamar mandi. "Proses pembangunan Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur direncanakan akan selesai dalam kurun waktu enam bulan. Harapan kami pembangunan gedung kantor dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Setjen DPD RI akan ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan," tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Periode 2019-2024 mengatakan Pemprov DPD RI merasa bangga bahwa Ketua DPD RI berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur mendukung rencana pembangunan kantor DPD RI di Provinsi Jawa Timur dan berharap Jawa Timur menjadi Center of Gravity. "Harapan dari proses ground breaking ini, kalau sekarang kita hadir di peletakan batu pertama, September kita bisa hadir kembali untuk peletakan genteng terakhir," tukasnya. Peletakan baru pertama pembangunan kantor DPD RI dihadiri oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalatta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan para pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Sementara itu, sehari sebelumnya, Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin hadir di lokasi pembangunan untuk memantau persiapan kegiatan peletakan batu pertama kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur. *tho

Humas Selasa, 14 Mei 2024 15.51.00

Terima Aduan Pasien di Papua Terbengkalai, Filep Dorong Pengadaan Dokter...

PAPUA, dpd.go.id - Pada kesempatan kunjungan ke daerah, Senator Filep Wamafma memperoleh sejumlah pengaduan masyarakat yang cukup menohok. Masyarakat melaporkan minimnya aktivitas pelayanan di Rumah Sakit Umum milik pemerintah maupun swasta. “Saya mendapat informasi berupa aduan masyarakat bahwa di Papua ini ternyata pelayanan di RS masih sangat terbatas. Misalnya di Unit Gawat Darurat (UGD) dokternya tidak ada di tempat”, ujar Filep kepada awak media (11/5/2024). “Bahkan dokter ahli terbatas, sementara pasien membutuhkan tindakan cepat. Bagi saya, inilah potret Papua sekarang di tengah melimpahnya dana Otsus. Ini menjadi sebuah ironi yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Filep. Terkait kondisi ini, Pace Jas Merah itu selanjutnya memberi kritik keras kepada pihak-pihak terkait, mengenai pembangunan layanan kesehatan di Papua. “Kadang saya heran karena yang ditekankan pemerintah pusat, pemprov dan pemda lebih banyak dalam pembangunan infrastuktur misalnya jalan dan gedung pemerintah. Padahal yang urgen dan mendasar ialah kesehatan dan pendidikan sebagai perintah utama UU Otsus. Keselamatan, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, itu yang harus jadi fokus dan indikator keberhasilan Otsus,” kata Filep lagi. Wakil Ketua Komite I DPD RI ini lantas menyampaikan argumentasi hukumnya. Ia menguraikan dasar hukum tentang pembangunan kesehatan yang termuat dalam UU Otsus Perubahan. “Saya harus sampaikan kepada publik, bahwa perjuangan sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI yang ikut menyusun UU Otsus, menghasilkan 2 pasal yang sangat penting untuk kesehatan, yaitu pertama, Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 huruf b yang menyebutkan bahwa paling sedikit 20% dari penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang totalnya 2,25% digunakan untuk belanja kesehatan. Otsus periode 1 hanya sebesar 2% saja dan itupun dibagi pendidikan dan kesehatan tanpa ada angka yang jelas. Kedua, Pasal 36 ayat (2) huruf b yang menegaskan bahwa 25% dari DBH Migas digunakan untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi. Otsus yang periode 1 hanya 15% saja. Jadi ada kenaikan signifikan di situ”, kata Filep. “Sayang sekali, perjuangan itu tidak sepenuhnya diperhatikan di lapangan. Maka tidak heran kalau sebagai contoh saja, berdasarkan Data BPS 2022, Papua Barat termasuk 5 besar terbawah terkait jumlah dokter. Di tahun 2021 yang lalu, Data BPS menunjukkan hanya ada 10 Rumah Sakit di Papua Barat. Baik infrastuktur maupun tenaga kesehatan, yang paling mengenaskan ada di Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. Per tahun 2021 kedua kabupaten ini tidak memiliki RS. Dari 381 orang Tenaga Medis di Papua Barat, hanya ada 7 orang di Manokwari Selatan dan 9 orang di Pegunungan Arfak,” sambungnya. Ia menambahkan, kemudian tenaga farmasi di Pegunungan Arfak hanya 2 orang. Bahkan untuk Tenaga Psikologi Klinis, hanya ada 3 orang di Fakfak sementara di semua kabupaten lainnya sama sekali kosong. Secara keseluruhan provinsi, persebaran semua jenis tenaga kesehatan sesuai data BPS per 2021 adalah Tenaga Medis 381 orang, Tenaga Keperawatan 2172 orang, Tenaga Kebidanan 1145 orang, Tenaga Kefarmasian 222 orang, Psikologi Klinis 3 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 199 orang, Tenaga Kesehatan Lingkungan 66 orang, Tenaga Gizi 153 orang, dan Tenaga Keterapian 17 orang. Lebih lanjut, doktor Hukum lulusan Universitas Hasanuddin ini menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan juga seharusnya dimaksimalkan dari pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas). “Contoh saja, DBH Migas untuk Provinsi Papua Barat pada 2023 sebesar Rp2.609.393.660 trilyun. Jika dihitung 25% dari DBH Migas, maka dananya kurang lebih Rp652.348.415 milyar di tingkat provinsi. Transfer DBH Migas ke kabupaten-kabupaten masing-masing kurang lebih sebesar Rp66.472.906 milyar. Maka pembiayaan kesehatan di tiap kabupaten sebesar 25% yaitu Rp16.618.226 milyar. Ini belum termasuk 1,25% dari plafo DAU nasional yaitu sebesar Rp59.074.493 milyar di tingkat provinsi, dan Rp36-Rp 51 milyar untuk tingkat kabupaten. Dana ini sangat besar sehingga jika di UGD dan RS tidak ada dokter ataupun dokter ahli, itu kan sangat mengherankan,” tegas Filep lagi. Senator Papua Barat ini lantas menyinggung juga PP Nomor 106 Tahun 2021 terkait kewenangan pemerintah dalam bidang kesehatan. “Inisiasi saya terhadap lahirnya PP Nomor 106 Tahun 2021 secara jelas mengindentifikasi kewenangan Pemprov dan Pemkab. Kewenangan itu ialah melakukan pemerataan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan Rumah Sakit, penguatan Tenaga Kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak khususnya di daerah terpencil bagi OAP, pemberian beasiswa bagi Tenaga Kesehatan OAP, bantuan anggaran pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan Tenaga Kesehatan, pemberian afirmasi Tenaga Kesehatan OAP, jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi Tenaga Kesehatan, pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung dari OAP, dan masih banyak lagi,”ujarnya. “Untuk itulah saya sebagai wakil rakyat, meminta Kementeran Kesehatan (Kemenkes), pemprov, pemkab, supaya mengambil langkah konkret agar mengecek ketersediaan tenaga dokter dan dokter ahli yg sangat minim di Papua. Beban biaya yang besar seharusnya tidak menjadi masalah,” jelas Filep lagi Filep meminta Kemenkes sesegera mungkin membentuk tim investigasi untuk melakukan eveluasi RS di tanah Papua, terkait pelayanan, tenaga ahli, fasilitas kesehatan, SDM. Menurutnya, apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan menjadi bencana bagi penduduk di Papua dalam hal akses layanan kesehatan. “Selain itu, pemprov dan pemkab bersama Kemenkes mempersiapkan tenaga kesehatan spesialis, misalnya jantung, penyakit dalam, syaraf dll. Berhentilah melakukan pembangunan fisik yang tidak penting di Papua, dan optimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai afirmasi Otsus. Sesuai PP 106, maka afirmasi putra-putri Papua supaya bisa menjadi dokter, atau juga untuk pendidikan dokter yang mau mengabdi di Papua tanpa meninggalkan Papua, menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Filep. Akhirnya Senator yang terpilih lagi pada Pemilu 2024 ini memberi pesan, agar dilakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di semua rumah sakit di Papua. “Kita harus akui bahwa kita lemah di bagian pengawasan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyuarakan lagi agar pemprov dan pemkab meningkatkan pengawasan dan tata kelola yang berintegritas. Untuk para dokter dan pelayan kesehatan yang sudah dengan tulus mengabdi, pemerintah harus menjamin keamanan lingkungan kerja, memberikan hak-hak yang adil, menghargai juga hasil kerja mereka, agar pembangunan kesehatan di Papua menjadi optimal,” pungkas Filep.

Humas Senin, 13 Mei 2024 15.14.00

Pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Jatim, Terobosan DPD RI di...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jawa Timur, pada Senin (13/5/2024). Pembangunan Kantor Daerah DPD RI di Jalan Jemur Andayani, Wonocolo, Surabaya itu merupakan sejarah baru yang ditorehkan oleh Ketua DPD RI di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga, yang diberlakukan pemerintah pusat, sejak tahun 2014 lalu, melalui Surat Menteri Keuangan. "Pembangunan Kantor Daerah DPD RI melalui mekanisme hibah dan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jatim adalah terobosan sebagai jalan keluar atas adanya moratorium oleh Menteri Keuangan. Ini adalah yang pertama dalam sejarah DPD RI. Dan sejarah itu kita ukir di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Jawa Timur," ujar LaNyalla. Dalam kesempatan itu LaNyalla berharap Pemerintahan yang akan datang, segera mencabut moratorium pembangunan gedung Kementerian dan Lembaga. Karena pembangunan Kantor Daerah DPD RI adalah amanat Undang-Undang MD3. Apalagi anggota DPD RI di setiap daerah wajib menyerap aspirasi di daerahnya melalui kantor perwakilan yang ada. "Sehingga agak rancu bila kita lihat hirarki hukum, dimana amanat Undang-Undang bisa dihentikan oleh Surat Menteri," tukasnya. Selanjutnya LaNyalla berharap pembangunan kantor daerah benar-benar mampu menjadi saluran aspirasi bagi seluruh stakeholder di Jawa Timur. "Pembangunan kantor daerah merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penyerapan aspirasi masyarakat serta penguatan kepentingan daerah yang menjadi tugas utama anggota DPD RI. " ujar LaNyalla dalam sambutannya. Dengan adanya kantor yang lebih representatif, LaNyalla berharap anggota DPD RI daerah pemilihan Jatim dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas, terutama dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat di daerah. "Semoga pembangunan kantor ini berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Saya juga berharap, para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur semakin terpacu semangatnya untuk lebih dekat dan menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Jawa Timur," kata dia. LaNyalla menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur, khususnya di era kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak, serta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang telah menyetujui dan menuntaskan proses hibah tanah dan bantuan Pemprov Jawa Timur untuk pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur. "Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Jatim Bapak Adhy Karyono, yang melanjutkan proses tersebut," tukas dia. Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya berharap keberadaan Kantor Daerah DPD RI di Jatim akan memberikan ruang partisipatoris dari masyarakat dan daerah yang diwakili oleh anggota DPD RI. "Kami bangga Ketua DPD RI berasal dari Jatim. Tentu ini menjadi kekuatan besar bagi Jatim. Makanya kami support sehingga keberadaan kantor daerah akan memudahkan dalam menjaring aspirasi dan mengawalnya hingga terealisasi oleh pemerintah pusat," papar Khofifah. Adanya Kantor DPD RI di Jatim, lanjut Khofifah juga diharapkan semakin memperkuat Jatim yang merupakan centre of gravity Indonesia. "Ketika IKN Nusantara sudah berjalan, secara de jure ibukota negara di sana, tetapi sebenarnya secara de facto ibukota negara itu ada di Jawa Timur," tegasnya. Sekjen DPD RI Rahman Hadi menjelaskan proses hibah tanah Gedung DPD RI Jatim diawali saat Ketua DPD RI menyampaikan secara lisan kepada Khofifah ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Jatim pada 1 November 2019. Setelah itu, DPD RI menindaklanjuti dengan mengirim surat resmi. 15 bulan kemudian, tepatnya pada 24 Februari 2021, hibah tanah terealisasi dengan luas 2000 meter persegi. "Karena Moratorium pembangunan gedung kementerian negara atau lembaga oleh Menteri Keuangan belum dicabut, maka Ketua DPD RI meminta kepada Ibu Khofifah saat itu agar dapat diberikan bantuan pembangunan melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang dengan total Rp16.277.000.000," katanya. Di atas tanah seluas 2000 meter tersebut, menurut Rahman Hadi, nantinya akan berdiri Gedung Kantor 2,5 lantai dengan total luas lantai sebesar 1.714,6 meter persegi. Di dalamnya terdapat 6 ruang Anggota DPD RI, 1 ruang Staf Ahli Anggota DPD RI, 1 ruang kepala kantor,2 ruang sekretariat, 1 ruang serbaguna, 1 ruang rapat,1 musholla dan beberapa ruang pendukung lainnya. "Proses pembangunan direncanakan akan selesai dalam kurun waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan 19 September 2024," ujar Rahman Hadi. Hadir dalam acara peletakan batu pertama sekaligus pemberian santunan kepada anak-anak yatim Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, anggota DPD RI dapil Jatim Evi Zainal Abidin dan Adilla Aziz, Habib Ali Alwi (Banten), Andi Muh Ihsan dan Tamsil Linrung (Sulsel), Elviana (Jambi), Amang Syafruddin (Jabar), Alirman Sori (Sumbar), M Afnan Hadikusumo (DIY), Amirul Tamim (Sultra), Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulbar), Sudirman dan Fahrul Razi (Aceh), Gubernur dan Wagub Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, Sekjen DPD RI beserta jajaran, Eddy Supriyanto, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mewakili Pj Gubernur Jatim, unsur Forkopimda Jatim, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua KONI Jatim M Nabil, Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi, Senator terpilih pada Pemilu 2024 Lia Istifhama dan Kondang Kusumaning Ayu (Jatim), Rudi Tirtayana (Papua Selatan), para tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.(*)

Humas Senin, 13 Mei 2024 13.08.00

KUNJUNGI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I MAKASSAR, KOMITE I AKAN...

Makassar, dpd.go.id - Balai pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap warga binaan. Lembaga pemasyarakatan dituntut untuk mampu memperbaiki kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan lembaga dan balai pemasyarakatan yang kuat dan profesional. Untuk itu, Komite I DPD RI melakukan kegiatan pengawasan terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas (Bapas) I Makassar Sulawesi Selatan, pada hari Sabtu (11/5). Dalam kegiatan ini Hadir Kepala Bapas Sopiana beserta jajaran, pejabat Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, Pembimbing Kemasyarakatan dan stakeholders terkait lainnya. Adapun Komite I dipimpin langsung oleh Senator Fachrul Razi (Ketua), Senator Prof. Sylviana Murni (Wakil Ketua) dan Senator dari Sulawesi Selatan Ajiep Pandindang sebagai tuan rumah. Senator Razi yang didaulat memberikan sambutan mengatakan, Komite I menganggap isu-isu terkini dalam Lembaga Kemasyarakatan sangatlah krusial. Hal ini ditunjukkan dengan 3 (tiga) kali masa sidang terakhir Komite I selalu mengagendakan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan, yang berarti Anggota Komite I sering mengunjungi lapas-lapas di daerah pemilihannya masing-masing pada masa reses. Beberapa isu lembaga pemasyarakatan yang belakangan ini mencuat diantaranya terkait dengan pertama, over kapasitas Lapas. Kedua, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan dari kekerasan apakah sudah terakomodir. Ketiga, monitoring dan pengawasan terhadap warga binaan, dan keempat, SDM pembimbing kemasyarakatan. Selanjutnya Razi yang merupakan senator asal Provinsi Aceh menambahkan, “dalam waktu dekat, Komite I akan mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam rangka membahas masalah lembaga pemasyarakatan ini. Untuk itu, diperlukan masukan-masukan dari Bapas dan Kanwil sebagai aspirasi yang nanti akan dibahas bersama Menteri dalam Rapat Kerja bersama Komite I. Kepala Bapas Kelas I Makassar Sopiana dalam paparannya mendeskripsikan bahwa Bapas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan terdiri dari Bapas Kelas I Makassar, Bapas Kelas 2 Watampone dan Bapas Kelas II Palopo. Saat ini Bapas Kelas I Makassar memiliki klien (warga binaan yang telah bebas) sebanyak 4713 klien dewasa dan 9 klien anak. Adapun Pembimbing Kemasyarakatan (PK) termasuk Asisten berjumlah 90 orang. Oleh karena itu, rasio antara PK dan klien saat ini adalah 1:52 (satu PK menangani 52 klien). Perlu diketahui, walaupun klien tersebut merupakan warga binaan yang sudah bebas, tetapi Bapas tetap bertanggungjawab dalam pembimbingan klien. Ke depan jumlah klien diprediksi akan terus bertambah sehingga tanggungjawab PK pun akan semakin besar pula. Untuk itu, keadaan SDM PK yang terbatas ini juga menjadi masalah. Bapas sendiri sebenarnya telah melakukan langkah-langkah dan mitigasi seperti misalnya melakukan kerjasama dengan pemda, peningkatan kompetensi SDM, koordinasi dengan instansi terkait, penguatan sistem database dan sosialisasi masyarakat. Perwakilan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan yang juga ikut memberikan masukan, mengakui pula adanya over kapasitas dari rutan. Saat ini terdapat 11 ribu warga binaan sementara kapasitas lapas hanya untuk 6700 orang. Untuk itu, perlu adanya percepatan pembangunan rutan yang baru. Saat ini ada rencana bangunan rutan lama di Jeneponto akan di renovasi untuk dijadikan rutan baru. Baik Kepala Bapas maupun Perwakilan Kepala Kanwil Hukum dan HAM menyimpulkan beberapa permasalahan mendasar Bapas saat ini. Pertama, jumlah SDM PK dan Asisten PK yang terbatas dan perlu ditingkatkan. Kedua, percepatan pembangunan rutan baru di Jeneponto agar tidak terjadi over kapasitas. Ketiga, masalah terbatasnya anggaran dan sarana prasarana. Senator asal Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang ikut mengekspresikan keresahannya mengenai warga binaan narkoba yang mendominasi penghuni lapas. Kejahatan narkoba ini sangat berbahaya karena sudah bersifat lintas negara. Oleh karena itu penanganannya harus extraordinary. Menanggapi hal ini, pihak Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan mengakui bahwa saat ini warga binaan narkoba memang mendominasi, berjumlah 8 ribu dari total 11 ribu warga binaan. Untuk itu, diusulkan agar Bapas diberikan akses alat finger print yang terkoneksi dengan disdukcapil. Hal ini perlu untuk mencegah residivis kasus narkoba yang tidak dapat terjerat karena mengubah-ubah namanya. Diakhir acara, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi berkomitmen bahwa pihaknya akan memperjuangkan semua masukan atau aspirasi yang muncul dalam pertemuan ini demi penguatan pelaksanaan fungsi Bapas ke depan. Kegiatan Kunjungan Kerja DPD RI dilaksanakan di Kantor Bapas Kelas I Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada 11 Mei 2024. Acara dimulai pada pukul 13:30 WIB dan berakhir pada pukul 15.30 WIB. Dalam kesempatan ini, Senator yang hadir yaitu Prof. Sylviana Murni (Wakil Ketua I), Dr. Hj. Misharti, H.M. Sukur, H. Ahmad Kanedi, H. Asep Hidayat, Dr. Abdul Kholik, Dr. H. Hilmy Muhammad, Gede Ngurah Ambara, Abraham Liyanto, H. Nanang Sulaeman, Cherish Harriete, Dr. Abdul Rachman Thaha, Dr. H. Ajiep Padindang, Hj. Andi Nirwana, Husain Alting Sjah, dan Otopianus Tebay.

Humas Minggu, 12 Mei 2024 15.16.00

Kecam Aksi Genosida Di Gaza, Sultan Dorong Parlemen OKI Desak...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong organisasi Parliamentary Union of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau Konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar aktif mendesak negara-negara anggota OKI tegas memberlakukan sanksi kepada negara zionis Israel. Menurut Sultan, upaya genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza merupakan kejahatan perang yang tidak bisa diterima secara kemanusiaan. Sehingga Organisasi Parlemen OKI harus berperan aktif dalam mengakhiri Kejahatan yang luar biasa kejam ini. "Kami sungguh prihatin dengan situasi kemanusiaan yang terus mencekam di jalur Gaza dan Raffah saat ini. Komunitas Internasional harus Israel telah bertindak melampaui batas kewajaran dalam setiap operasi militernya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (12/05). Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengapresiasi kesepakatan negara-negara OKI yang telah mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada Israel. Secara khusus Kami mengapresiasi peran aktif pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Rakyat Palestina selama ini. Diketahui, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada mengecam "genosida" di Gaza, dan mendesak 57 negara anggotanya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel dalam resolusi yang diadopsi pada akhir pertemuan puncak di Gambia. "Kami berharap semua negara anggota OKI untuk mengadopsi resolusi tersebut secara konsekuen. Tentu saja dengan dukungan lembaga Parlemen di masing-masing negara anggota OKI", tegasnya. Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar lembaga Parlemen OKI untuk aktif mendorong kebijakan anggaran yang pro pembangunan dan penyelesaian konflik di negara-negara OKI. Perhatian OKI terhadap isu kemanusiaan, krisis iklim dan keadilan ekonomi perlu menjadi catatan tersendiri ke depannya. "Dengan demikian peran lembaga parlemen negara anggota OKI menjadi sangat krusial. Kami juga menyerukan agar PM Israel diadili karena melanggar hukum internasional, dan Palestina diterima sebagai Anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa", tutupnya. Dalam pertemuan OKI di Gambia pada hari Minggu (5/5/2025) disepakati resolusi yang mendesak negara-negara anggota OKI "untuk melakukan tekanan diplomatik, politik dan hukum dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghentikan kejahatan pendudukan kolonial Israel, dan perang genosida yang dilancarkan terhadap rakyat Palestina, termasuk dengan menjatuhkan sanksi.”

Humas Minggu, 12 Mei 2024 15.11.00

Komite III DPD RI Pastikan Fasilitas dan Pelayanan Prima saat...

MAKKAH, dpd.go.id - Komite III DPD RI melanjutkan pengawasan dan pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengawasan ini terus dilakukan sebab, tahun ini calon jemaah haji 241.000 di antaranya 213.320 reguler dan 27.680 haji khusus. Meningkatnya angka tersebut, diperlukan pengawasan khusus agar, para calon jemaah haji dapat beribadah dengan nyaman. "Alhamdulillah kami bersama 10 anggota DPD RI yang bertugas melanjutkan pengawasan selanjutnya ke Daerah Kerja (Daker) Makkah yang disambut langsung oleh Bapak Dr. Khalilurrahman," ungkap Hasan Basri, Ketua Komite III DPD RI. Di dalam pertemuan ini, banyak hal yang menjadi topik penting untuk dilakukan pengawasan ekstra. Mengingat jumlah calon jemaah haji bertambah dari tahun sebelumnya. "Terutama soal makanan yang dari hasil diskusi diputuskan tahun ini akan diterima full oleh calon jemaah haji," jelas lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua PBSI Kaltara. Tidak hanya berdiskusi terkait asupan gizi para calon jemaah haji, akomodasi selama berada di Makkah pun turut menjadi perhatian. Berdasarkan pengalaman yang lalu, Komite III DPD RI meminta memaksimalkan akomodasi yang ada, terlebih jumlah calon jemaah haji bertambah dari tahun ke tahun. "Tahun ini kami membentuk tim bersama dalam rangka bagaimana kegiatan transportasi maupun kegiatan lainnya dapat dikolaborasikan bersama, sehingga tidak terjadi antrian panjang atau kemacetan akibat dari persoalan transportasi ini," ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara ini. Terkhusus kata Hasan, di Arafah dan Mina karena jumlah calon jemaah haji bertambah sementara tempat yang tersedia luasnya tidak berubah, sehingga hal ini perlu dipikirkan bersama-sama. Nantinya akan tersedia 168 hotel yang ada di Makkah dan 57 penyedia katering dan ada 6 kali makan untuk melayani para calon jemaah haji. Ditambah dengan pelayanan ramah lansia. Tenaga kesehatan pun saat ini, sudah bergerak ke Makkah. "Mudah-mudahan dengan dengan adanya pengawasan dari DPD RI ini, membuat jemaah kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, lancar dan selalu diberikan kesehatan hingga pulang ke Indonesia. Selamat datang di Makkah untuk seluruh calon jemaah haji Indonesia semoga menjadi haji yang mambrur Labbaik allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik," ungkap Hasan Basri. (***)

Humas Minggu, 12 Mei 2024 15.04.00

Mahyudin: HIPMI Harus Berfikir Sebagai Pengusaha, Bukan Kontraktor ...

dpd.go.id - Waka DPD RI memberikan stadium general dalam pelantikan pengurus BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonedia (HIPMI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) periode 2024-2027, di Hotel Victoria, Sangatta, Kutim, Sabtu (11/5/2024). Mahyudin berpesan kepada para pengusaha muda yang hadir untuk berfikir luas membangun peluang bisnis khususnya di Kutim dan Kalimantan Timur (Kaltim). "Anak muda harus berfikir luas, jangan seperti katak di dalam tempurung. Apalagi HIPMI ini berisi anak-anak muda yang seharusnya berfikir kreatif dan inovatif demi menciptakan passive income," katanya. Mahyudin mewanti-wanti HIPMI Kabupaten Kutim, sebagai organisasi pengusaha muda jangan berfikir sebagai kontraktor, yang hanya berharap dari proyek pemerintah. Namun menurutnya, anggota HIPMI harus berfikir sebagai pengusaha yang berfikir luas membangun peluang usaha. "Apalagi sebagai daerah penyangga IKN, banyak potensi Kutim dan Kaltim yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Saat ini kebutuhan pangan seperti telur, ayam, dan daging masih bergantung dari Provinsi lain, pengusaha lokal seharusnya bisa membaca peluang ini," katanya. Mahyudin yang saat ini menjadi salah satu bakal calon gubernur Kaltim ini, pun berharap adanya kolaborasi antara pemerintah dengan HIPMI melalui program kredit murah kepada para pengusaha muda yang mau membuka usaha. "Seharusnya Pemda bisa  memberikan kredit usaha kepada calon pengusaha lokal dengan bunga dibawah 5%, atau dibawah program KUR nasional yang bunganya 6%," katanya. Namun untuk menghindari terjadinya kredit macet, menurutnya diperlukan persyaratan tertentu serta pembinaan kepada para calon kreditur. "Di sinilah diperlukan peran anggota HIPMI hadir untuk membina para pengusaha ini, agar sukses membangun usahanya serta mampu mengembalikan modal kepada pemerintah," pungkasnya.

Humas Minggu, 12 Mei 2024 14.57.00

Jelang Puncak Haji, Komite III DPD RI Cek Kesiapan Petugas...

JAKARTA, dpd.go.id - Menjelang keberangkatan seluruh calon jamaah haji dari Indonesia, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri melakukan pengecekan kesiapan para petugas yang akan melayani di Madinah, Kamis (9/5). "Kami komite III DPD RI melakukan pengawasan terkait dengan fasilitas kesehatan dan katering yang ada di Madina terkait dengan proses pelaksanaan menjelang ibadah haji," tutur senator asal Kalimantan Utara ini. Dalam pertemuan tersebut, Komite III DPD RI mendapatkan penjelasan dari para Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bidang kesehatan bahwa tim terus melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Arab Saudi dan Dinas Kesehatan di Madinah, agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara prima. "Dari beberapa penjelasan, semua fasilitas kesehatan untuk para jamaah haji sudah terpasang dengan baik. Mulai dari pelayanan darurat 24 jam, pelayanan rawat inap, gigi hingga pelayanan sanitasi. InsyaAllah dapat digunakan mulai 12 Mei ini," tutur lelaki yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina KADIN Kaltara. Tak hanya dari segi kesehatan, kata Hasan Basri, mereka juga melakukan pengecekan katering, memastikan gizi para jamaah dapat terpenenuhi para jamaah selama berada di Arab Saudi nantinya. "Saat kami melakukan test food rasa masakannya cukup enak, sehingga kami meminta kepada 21 jasa katering yang sudah dikontrak untuk bisa menjaga kualitas makanan, rasa dan kebersihan tetap konsisten seperti saat kami mencobanya," jelas Hasan Basri. Tim Komite III DPD RI akan melanjutkan pengecekan agar memastikan seluruh fasilitas untuk jamaah haji, terpenuhi selama beribadah sehingga tim akan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. "Insya Allah kami akan melanjutkan kegiatan ini di Makkah, harapannya dapat berjalan baik dan lancar," ungkap Hasan Basri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBSI Kaltara. Padang kesempatan ini juga Hasan Basri berpesan kepada para petugas, untuk menjaga kesehatan diri. "Para petugas jaga kesehatan saat bekerja, jika sedang tidak fit silakan istirahat jangan dipaksakan sehingga semua jamaah dan petugas dapat kembali ke Indonesia dengan aman, selamat dan sehat walafiat," harap Hasan Basri. Pihaknya juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada para jamaah haji Indonesia. "Kami sampaikan selamat datang para jamaah haji Indonesia, Allhuma labaik labbaik laa syarika laka labbaik semoga menjadi haji yang mabrur selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT hingga nanti dikumpulkan bersama keluarga tercinta," tutur lelaki yang pernah dipercayakan menjabat Ketua Umum HIPMI Tarakan. (***)

Humas Jumat, 10 Mei 2024 20.50.00

Soal RUU Pengelolaan Ruang Udara, Senator Filep Beri Analisa Dampak...

JAKARTA, dpd.go.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara pada agenda sidang terdekat guna mendapat persetujuan bersama. Dalam surat resmi Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI tertanggal 3 April 2024 lalu, Presiden juga menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan dan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Menanggapi hal ini, pimpinan Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma memberikan pandangannya. Filep menilai RUU tersebut memiliki urgensi yang cukup signifikan, utamanya menyangkut dengan kedaulatan suatu negara. Menurutnya, pengendalian atas wilayah udara yang melintasi wilayah daratan dan perairan merupakan salah satu aspek penting dari kedaulatan suatu negara. “Adanya RUU Pengelolaan Ruang Udara ini sangat penting ya. Indonesia adalah negara besar yang harus berdaulat atas seluruh wilayahnya, termasuk memiliki kendali yang efektif atas ruang udaranya. Kita lihat dalam beberapa persoalan, misalnya perjuangan Indonesia di Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna, yang sebelum tahun 2024 pengaturan ruang udara dan segala informasi penerbangan di wilayah Kepri dan Natuna dikendalikan oleh Singapura. Ini menunjukkan belum adanya pengaturan yang tegas terkait batas vertikal kedaulatan wilayah udara,” ujar Filep dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024). Ia mengatakan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa ruang udara belum termasuk dalam pengaturan dasar konstitusi Indonesia. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 j.o Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya perlu diatur dengan undang-undang tersendiri. “Oleh karena itu, Indonesia memerlukan UU Pengelolaan Ruang Udara untuk mengisi kekosongan hukum ini dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan mengawasi penggunaan ruang udara secara efektif,” jelasnya. Lebih lanjut, senator Papua Barat itu menyampaikan negara perlu memperhatikan peluang dan ancaman di wilayah udara. Menurutnya, wilayah udara memiliki nilai strategis dan ekonomis yang signifikan terutama dengan adanya kemajuan teknologi penerbangan. Akan tetapi, perkembangan pesat di semua sektor di era globalisasi saat ini memerlukan pengaturan yang baik guna mencegah ancaman dari luar. “Indonesia juga telah merasakan manfaat dari pemanfaatan teknologi kedirgantaraan dalam berbagai aspek kehidupan, namun penting untuk diingat bahwa keuntungan ini bisa terancam jika kemampuan teknologi kedirgantaraan tidak dikendalikan oleh negara. Selain itu, ruang udara juga dapat menjadi media dan tempat terjadinya berbagai kejahatan lintas batas atau kejahatan transnasional. Semakin berkembangnya teknologi kedirgantaraan, aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkoba, senjata, dan manusia semakin sulit untuk dideteksi dan dicegah,” urainya. “Indonesia, seperti banyak negara lainnya menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kejahatan lintas batas yang melibatkan penggunaan ruang udara. Kekosongan hukum dalam regulasi pengelolaan ruang udara menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan,” sambungnya. Senator Filep mengutarakan, pembentukan UU ini diharapkan dapat berdampak terhadap Pendapatan Daerah. Pasalnya, sistem sentralistik kebijakan fiskal cenderung mengabaikan hak-hak daerah otonomi, sehinggga RUU ini harus mencerminkan keberpihakan terhadap daerah. “RUU Pengelolaan Ruang Udara bisa menjadi peluang bagi daerah-daerah kita untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara daerahnya. Pengelolaan yang efektif dapat membuka peluang baru dalam hal pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata. Misalnya, pengaturan jalur penerbangan yang optimal dapat memudahkan konektivitas antarwilayah di daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperluas akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” katanya. Namun, di sisi lain, Pace Jas Merah itu menyebutkan pula terdapat potensi dampak negatif yang perlu dimitigasi. Salah satunya adalah risiko terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekologis. Menurutnya, pengelolaan ruang udara yang tidak berhati-hati bisa berdampak buruk pada ekosistem alam dan kehidupan masyarakat yang mayoritas sangat bergantung pada lingkungan. “Perlu diingat bahwa sumber daya alam dan keanekaragaman hayati sangat penting dilindungi. Jadi pemanfaatan ruang udara harus diatur secara bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam ini,” ujarnya. Selain dampak ekonomi dan lingkungan, Filep menilai, RUU Pengelolaan Ruang Udara juga dapat berdampak pada aspek sosial dan politik di daerah-daerah. Menurutnya, pengelolaan ruang udara yang tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakpuasan politik. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan secara aktif pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, dalam proses perencanaan dan implementasi RUU Pengelolaan Ruang Udara ini. “Secara keseluruhan, RUU Pengelolaan Ruang Udara memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi daerah-daerah, namun bisa jadi juga menimbulkan risiko yang perlu diwaspadai. Implementasi yang bijaksana, transparan, dan melibatkan semua stakeholder dan masyarakat lokal akan menjadi kunci keberhasilannya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah,” sebutnya. “Perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa pengelolaan ruang udara tidak merusak ekosistem alam dan keanekaragaman hayati yang ada. Hal yang menjadi utama, RUU tersebut juga harus memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat lokal untuk mengakses dan memanfaatkan ruang udara sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Filep. Ia pun mengingatkan agar regulasi ini harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan lokal, serta memastikan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perumusannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang seimbang dan adil yang tidak hanya melindungi kedaulatan negara tetapi juga menghormati hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, RUU Pengelolaan Ruang Udara diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Humas Rabu, 08 Mei 2024 14.46.00

Dinilai Mampu Kurangi Praktek Oligopoli, Sultan Dukung Kehadiran Industri PKS...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah tidak mempersoalkan kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun atau PKS tanpa mini di berapa daerah saat ini. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu berpendapat bahwa keberadaan PKS Mini dibutuhkan untuk mengurangi praktek oligopoli PKS besar yang beroperasi selama ini. "PKS Mini merupakan bagian dari industri pengolahan yang harus didukung oleh pemerintah. Keberadaanya sangat memudahkan petani kelapa sawit mandiri dalam mendapatkan harga yang sesuai", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (08/05). Pemerintah melalui kementerian pertanian, kata Sultan, tidak perlu menghambat dan bersikap adil terhadap perkembangan manufaktur perkebunan kelapa sawit berskala kecil di tingkat lokal. Kami harap Aturan kewajiban PKS terintegrasi dengan perkebunan sawit dapat disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat dari daerah saat ini. "Perkembangan inovasi industri PKS menjadi angin segar bagi petani dalam memperoleh harga TBS yang lebih kompetitif. Harapannya akan berdampak positif pada penurunan harga CPO dan minyak goreng di tingkat lokal", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut Sultan meminta agar ke depannya pemerintah juga mendistribusikan lahan perkebunan kelapa sawit kepada industri PKS Mini. Bagaimanapun kehadiran PKS Mini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan pendapatan asli daerah. "Pemerintah harus melihat fenomena PKS Mini sebagai sumber ekonomi baru bagi penerimaan negara. Pelaku usaha PKS Mini harus dihargai sehingga mereka bisa menyetor pajak dan pungutan lainnya kepada negara", tutupnya. Diketahui, akhir-akhir ini muncul polemik terkait kehadiran pabrik kelapa sawit (PKS ) mini yang notabene tidak memiliki perkebunan kelapa sawit. Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat jenderal Perkebunan telah mengeluarkan Surat Edaran Kepada Kepala Daerah dengan Nomor: 245/KB.410/E/03/2024 yang intinya pendirian PKS wajib terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.

Humas Rabu, 08 Mei 2024 09.32.00

Komite II DPD RI Usung Aspirasi Terkait Keterbatasan Kewenangan Daerah...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejumlah anggota DPD RI yang menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi di daerah selama masa reses, didominasi terkait adanya sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah. Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diberlakukan, banyak kewenangan daerah dalam pengelolaan SDA di daerahnya ditarik oleh pemerintah pusat. Dalam penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi sesuai bidang Komite II DPD RI, yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal serta Perubahannya dalam UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan bahwa sejumlah tokoh dan pemimpin di Aceh mengeluhkan adanya penarikan kewenangan dalam pengelolaan SDA oleh pemerintah pusat. Padahal dengan adanya kewenangan daerah dalam mengelola SDA tersebut, dapat digunakan sebagai modal pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat. "Enam bulan yang lalu Aceh dikejutkan dengan ditemukannya cadangan oil dan gas yang besar. Namun ada masalah, Aceh sekarang dicap sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Namun kebijakan pemerintah pusat, semua oil dan gas (dibawa) ke Pulau Jawa. Semua kalangan dan tokoh di Aceh mempersoalkan masalah ini ke pemerintah pusat,” ucap Puteh ketika menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Selasa (7/4/2024). Oleh karena itu, Puteh berharap agar DPD RI dapat mendorong agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan temuan oli dan gas tersebut yang dapat digunakan dalam memajukan perekonomian Aceh. "Saya mohon agar hal tersebut dapat dibantu, terutama Pimpinan DPD, agar pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Jika tidak, akan terulang temuan migas di Arun karena pemerintah pusat tidak hadir," imbuhnya. Masih terkait terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah M Rakhman juga mengeluhkan minimnya kewenangan pemda pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Menurutnya pasca UU tersebut diberlakukan, otonomi daerah tidak berjalan seperti yang dicita-citakan, justru sentralisasi kembali muncul. "UU Cipta Kerja masih sama, pemerintah daerah hanya merasa menjadi stempel saja, karena sampai urusan Nomor Induk Berusaha sudah diatur oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Humas Rabu, 08 Mei 2024 09.12.00

Komite I DPD RI Usulkan Adanya UU Anti Money Politic...

Jakarta, dpd.go.id – Untuk mewujudkan pemilu bersih perlu adanya UU Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni pada Sidang Paripurna ini melaporkan, pada reses di daerah saat melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024, ia melihat perlu adanya UU Anti Money Politic untuk mencegah adanya kecurangan pelaksanaan pemilu. "Selain itu, perlu penguatan kapasitas Bawaslu agar mampu melakukan pencegahan terhadap kecurangan penyelenggaraan pemilu dalam berbagai bentuk," ucap Sylviana di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/5/2024). Senada dengan itu, Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma pada sidang paripurna tersebut juga menekankan adanya penguatan terhadap Bawaslu RI. Selain itu, Filep mengapresiasi atas hasil pelaksanaan pemilu di Papua Barat yang berlangsung aman tertib dan damai. "Meski masih banyak perbaikan tapi saya apresiasi pelaksanaan pemilu di Papua, saya berharap orang Papua yang terpilih dapat turut serta dalam segala aspek pembangunan di Indonesia," ucapnya. Lain halnya, Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman menyoroti terkait lembaga pemasyarakatan yang ada di sana perlu segera adanya rehabilitasi, karena sudah tidak layak dan melebihi dari kapasitas yang ada. "Saya melihat hal ini terjadi di hampir semua lembaga pemasyarakan kita, sehingga perlu adanya rehabilitasi dan penataan ulang dari pemerintah," pungkasnya. Tema reses Komite I DPD RI kali ini adalah pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. **mas

Humas Rabu, 08 Mei 2024 09.04.00

DPD RI AKAN LAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN HAJI 2024...

dpd.go.id - Sidang Paripurna DPD RI memutuskan untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2024. Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan tahun ini, pemerintah akan memberangkatkan jemaah haji terbanyak sepanjang penyelenggaraan ibadah haji yakni sebanyak 241.000 kuota. Jumlah ini meningkat sebanyak 12.000 kuota dibandingkan musim haji tahun 2023 yang hanya sebanyak 229.000 kuota. "Adapun rincian jemaah itu terdiri dari 213.320 jemaah haji reguler atau sebesar 92 persen dan 27.680 jemaah haji khusus atau 8 persen dari total keseluruhan jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini," ujar Mahyudin dalam pidato pembukaan pada Sidang Paripurna DPD RI ke 11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Selasa, 7 Mei 2024. Lebih lanjut Mahyudin mengatakan sebagai perwakilan masyarakat dan daerah, DPD RI memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. "Oleh karena itu, pimpinan DPD RI menugaskan Komite III DPD RI untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1145 H/ 2024 M, baik penyelenggaran di dalam negeri maupun di Arab Saudi, pada saat persiapan ataupun saat penyelenggaraan ibadah haji," jelasnya. Selain membahas tentang pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Sidang Paripurna DPD RI juga mendengarkan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.

Humas Selasa, 07 Mei 2024 21.03.00

Di Acara LBM PWNU Jabar, Ketua DPD RI Bedah Status...

SUBANG, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membedah soal Daerah Khusus Jakarta dan poros maritim berbasis industri. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual pada forum Bahtsul Masa’il Kubro yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Barat di Dayang Sumbi Hall Sari Ater Resort & Hotel Subang, Selasa (7/5/2024). Pada acara yang mengambil tema 'Polemik Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Poros Maritim Berbasis Industri' itu LaNyalla menilai posisi Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara penting untuk dibahas. Senator asal Jawa Timur itu menilai, secara umum terdapat tiga latar belakang mengapa Jakarta menjadi daerah khusus. "Pertama, Jakarta memiliki kedudukan sebagai pusat perekonomian nasional. Kedua, Jakarta akan menjadi kota global, dan ketiga, karena Jakarta adalah kawasan aglomerasi, yang disanggah oleh Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi," kata LaNyalla dalam paparannya. Senator asal Jawa Timur itu berharap, para peserta Bahtsul Masa’il dapat mendalami naskah akademik dan isi dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tersebut. "Sehingga nantinya, LBM PWNU Jawa Barat dapat menghasilkan keputusan yang tepat, sekaligus sebagai rekomendasi atas kebijakan publik tersebut," kata LaNyalla. Di sisi lain, terkait dengan poros maritim berbasis industri. LaNyalla menilai ada lima pilar kebijakan maritim yang seharusnya menjadi landasan bagi Indonesia untuk dapat menjadi poros maritim dunia. "Kelima pilar kebijakan maritim tersebut adalah budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim," jelas LaNyalla. Menurutnya, hal tersebut penting untuk ditelaah apakah kelima pilar tersebut telah menjadi roadmap pembangunan maritim Indonesia atau belum. Mengingat, kata LaNyalla, masih rendahnya penerimaan negara di sektor maritim. Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin yang hadir di tempat acara dan menjadi pembicara dengan tema berbeda. Sefdin menjabarkan pentingnya kedaulatan rakyat, Pancasila dan tantangan global yang dihadapi Indonesia. Menurut Sefdin, kedaulatan rakyat dan Pancasila merupakan dua hal penting dalam menghadapi tantangan global. Menurut Sefdin, dalam sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan naskah asli UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa ini memiliki Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan seluruh elemen rakyat. Yang diisi DPR yang dipilih, dan unsur daerah dan golongan yang diutus. Dengan begitu, lanjutnya, sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem yang utuh dan berkecukupan, tanpa ada yang ditinggalkan, karena seluruh elemen rakyat terwakili dalam Lembaga Tertinggi Negara tersebut. Di sisi lain, Sefdin menilai negara akan berdaulat atas public goods, sehingga fiskal ditopang penuh PNBP, bukan tax dan royalti. Lalu juga mengedepankan ekonomi kesejahteraan dan kebersamaan, dimana koasi antara public dan private melibatkan people, melalui koperasi atau community based. Dalam konteks kehidupan global, Sefdin menilai Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat, di mana dunia saat ini menghadapi disrupsi. “Ada dua hal utama. Pertama adalah revolusi teknologi, di mana di dalam ada otomasi industri, artificial intelligence dan artificial general intelligence. Kedua yakni perubahan iklim, di mana terjadi ancaman bencana alam, ancaman pandemi penyakit dan ancaman ketahanan pangan," papar Sefdin. Oleh karenanya, dibutuhkan mitigasi yang sangat serius melalui penguatan kedaulatan negara dan model bernegara yang sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. "Maka, bangsa dan negara ini harus kembali ke Pancasila dan UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," tegas Sefdin. Hadir pada kesempatan itu Rois Syuriah PBNU Kiai Muhammad Musthofa Aqiel, Rois Syuriah PWNU Jawa Barat Kiai Abun Bunyamin, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Barat Kiai Juhadi Muhammad, Raja LAK Galuh Pakuan RM Evi Silviadi, Ketua LBM PWNU Jawa Barat, Kiai Zaenal Mufid, Prof Cecep Darmawan dari UPI dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Selasa, 07 Mei 2024 14.29.00

Anomali Cuaca, Ketua DPD RI Minta Pemda Koordinasi Mitigasi dengan...

JAKARTA, dpd.go.id - Peningkatan cuaca ekstrem di Indonesia secara signifikan akhir-akhir ini menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Agar tidak menimbulkan bencana lebih jauh, LaNyalla mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat dan mempersiapkan mitigasi terkait perubahan iklim tersebut. Dia meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Saya mendorong agar segera dilakukan mitigasi kebencanaan dan langkah mitigasi lainnya untuk mencegah terjadinya bencana yang bisa saja memakan korban jiwa," kata LaNyalla di sela menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Bentuk bencana dari peningkatan suhu, menurut LaNyalla adalah kekeringan dan hujan ekstrem. Hal itulah yang harus diantisipasi secara cepat supaya tidak meluas. "Pemerintah daerah sebaiknya intens berkomunikasi dengan BRIN dan BMKG yang memang lembaga ahli di bidang teknologi dan cuaca. Sehingga pemda dan masyarakat mempunyai kesiapsiagaan dan kesadaran akan perkembangan cuaca terbaru. Dari situlah kita semua memiliki pemahaman akan dampak terburuk," papar dia. Lebih lanjut LaNyalla juga menyampaikan perlunya informasi prakiraan cuaca menjadi kebutuhan informasi sehari-hari. Sebab selama ini masyarakat masih mengesampingkannya. "Sejauh ini memang masyarakat belum begitu peduli dengan informasi terkait cuaca. Makanya pemerintah juga perlu menyosialisasikan pentingnya informasi prakiraan cuaca. Kemudian membekali masyarakat dengan kemampuan respons dan kemampuan untuk mengatasinya jika ada warning," tukas LaNyalla. Seperti diketahui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan adanya peningkatan signifikan cuaca ekstrem di Indonesia. Hal itu berdasarkan kajian perubahan iklim (2021-2050) khusus wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) menggunakan teknik dynamic downscaling resolusi tinggi. BRIN mencatat, sejak bulan September hingga saat ini, kenaikan suhu per bulan rata-rata mencapai 1,5 derajat Celcius.(*)

Humas Senin, 06 Mei 2024 14.37.00

Sekjen DPD RI Rahman Hadi Melepas 96 P3K Diklat Latsar...

Jakarta, dpd.go.id – Sekretariat Jenderal DPD RI melepas 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk mengikuti Diklat Latihan Dasar (Latsar) Pegawai P3K Sekretariat Jenderal DPD RI di Rindam Jaya Gunung Bunder, Kabupaten Bogor. Sekjen DPD RI saat melakukan pelepasan tersebut menjelaskan, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, para ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. “Hari ini kami melepas 96 orang P3K hasil seleksi tahun 2023 di Rindam Jaya, tujuannya agar menjadi ASN yang memiliki karakter BerAkhlak, berjiwa patriot dan memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk mengabdi nanti di DPD RI,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/5/2024). Pada Kesempatan yang sama, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir berharap agar seluruh 96 P3K Setjen DPD RI dapat mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan dasar ini dengan baik, agar mendapatkan pananaman nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan karakter dasar sebagai ASN. “Harapan kami para peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh dan hasilnya nampak ketika kembali nanti untuk mengabdi di Setjen DPD RI,” kata Deputi Bidang Administrasi tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Fitriani menjelaskan, pelatihan bagi P3K Setjen DPD RI yang didesain bekerjasama dengan Rindam Jaya, berlangsung selama 5 (lima) hari mulai tanggal 6 sampai 10 Mei 2024 di Gunung Bunder, Bogor bertujuan agar mendapatkan ASN dengan Core Value BerAkhlak. “Sebagai supporting system kepada yang terhormat Anggota DPD RI, menuntut setiap pegawai memiliki jiwa melayani yang baik, oleh karena itu perlu pelatihan untuk menanamkan jiwa karakter Core Value BerAkhlak tersebut,” tutur Fitriani. Komandan Resimen Induk Kodam Jaya, Kolonel Inf. Suwondo menjelaskan selama pelatihan nanti akan memberikan pelatihan dasar sesuai sistem yang sudah ada di Rindam Jaya dengan tujuan untuk membentuk karakter dasar Core Value BerAkhlak bagi seluruh peserta. “Kami dari Rindam siap memberikan pelatihan dan menanamkan Core Value ASN BerAkhlak kepada semua peserta pelatihan,” pungkas Kolonel Inf. Suwondo. (**mas)

Humas Senin, 06 Mei 2024 11.45.00

Warga Aceh Utara Meninggal Dunia diduga akibat Dianiaya Oknum Polisi,...

dpd.go.id - H. Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma anggota DPD RI asal Aceh angkat bicara terkait laporan keluarga korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi dari kesatuan Polres Aceh Utara hingga menyebabkan korban meninggal dunia, 04/05/2024. Haji Uma meminta Polda Aceh untuk serius menangani kasus ini. Jika tidak ada perkembangan, dirinya akan menyurati Kapolri untuk mendapatkan jawaban. "Keluarga korban sudah melapor ke kami kemarin, maka dalam hal ini saya minta Polda Aceh unktuk serius menangani kasus ini" ungkap Haji Uma. Korban yaitu Saiful Abdullah (51) warga Kuta Glumpang Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara. Menurut laporan Noviana, anak korban yang juga ikut melaporkan kejadian ini kepada Polres Lhokseumawe pada 2 Mei 2024, LP nomor: LP/B/91/V/2024 SPKT/Polres Lhokseumawe/ Polda Aceh. Kronologis kejadian menurut Noviana, pada tanggal 29 April 2024, Korban ditangkap oleh yang mengatasnamakan anggota Polres Aceh Utara dalam hal dugaan kasus Narkotika. Saat korban ditangkap, keluarga sempat mendatangi tempat kejadian, namun pelaku tidak mengizinkan keluarga bertemu korban, bahkan pelaku menembakkan peluru ke tanah untuk menghentikan keluarga korban mendekat, korban selanjutnya dibawa bersama pelaku. Oleh karena itu, Noviana meminta bantuan Said yang merupakan salah seorang warga desanya yang dianggap memiliki jaringan dengan pihak Kepolisian. Hasil Komunikasi Said hingga terhubung dengan pelaku dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah di hari itu juga, jika tidak korban akan dibawa ke kantor Lhoksukon ibukota Aceh Utara. Keluarga korban berhasil mendapatkan uang 50 juta dengan menjual emas yang dimiliki dan meminjam uang dari orang lain. Setelah menyerahkan uang yang diantar oleh Said kepada pelaku sekitar pukul 22.00 WIB. Korban dibawa pulang oleh Said yang diboncengi dengan sepeda motornya. Kondisi badannya penuh lebam dan dari telinga keluar darah. Setiba di rumah, korban menjelaskan bahwa dirinya mengalami penganiayaan berat oleh pelaku dan dipaksa mengaku memiliki Narkoba, namun korban tetap pada pendiriannya tidak memiliki barang haram tersebut. Korban hanya mampu bertahan di rumah lebih kurang 30 menit selanjutnya harus dilarikan ke rumah sakit Kesrem Lhokseumawe untuk mendapatkan perawatan karena kondisi korban sudah mulai kehilangan kesadaran. Sampai di rumah sakit korban sempat ditangani oleh tim media IGD dan ICU, namun Naas menjemput korban untuk menghadap sang Khalid. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polres Lhokseumawe dan Propam Polda Aceh.

Humas Sabtu, 04 Mei 2024 17.08.00

Perkuat Sinergitas, DPD RI Terima Delegasi DPRD Klaten...

JAKARTA, dpd.go.id - Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Setjen DPD RI menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Klaten. Kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan sinergi kedaerahan antara DPD RI dengan DPRD Kabupaten Klaten. Kepala Biro PHM Mahyu Darma didampingi Kabag Humas dan Fasilitasi Pengaduan Taufik Jatmiko, menjelaskan bahwa salah satu kewenangan DPD RI yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan perda agar selaras dengan peraturan perundang-undangan. “DPD RI juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, mengharmonisasi antara pusat dengan daerah agar tidak berbenturan. Selain itu kami berwenang dalam melakukan pemantauan perda terkait pajak dan retribusi daerah ,” ucap Mahyu di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (3/5). Dirinya berharap dengan adanya pertemuan ini, peningkatan kolaborasi dan komunikasi antara DPD RI di pusat dengan DPRD Klaten di daerah berjalan cepat. “Sehingga kebutuhan dan permasalahan daerah yang memerlukan bantuan pusat dapat cepat tersampaikan," sambung Mahyu. Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan Pusat terkait berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Klaten namun jawaban dari Pusat cukup lambat dan terkesan seperti bola pingpong. "Kami sebagai pihak yang berwenang menampung aspirasi masyarakat Klaten meminta agar dapat dibantu penyampaian permasalahan daerah kami di tingkat DPRD kepada anggota DPD RI khususnya perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah agar permasalahan terkait pembangunan jalan lintas Provinsi dapat segera teratasi. ***Hes

Humas Jumat, 03 Mei 2024 16.03.00

Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas, Sultan Harap...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa oleh presiden Joko Widodo. Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (03/05) mengharapkan agar desa seluruh Indonesia semakin maju dan mandiri dengan kebijakan yang kuat dan memberdayakan tersebut. "Kita patut bersyukur bahwa pemerintah telah menunjukkan keberpihakan dan memberikan penguatan kelembagaan terutama insentif keuangan yang luar biasa kepada pemerintah desa. Tentu Menjadi harapan kita semua adalah agar pemerintah desa semakin inovatif dan produktif dalam memberdayakan potensi di setiap desa", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Menurutnya, pemerintah telah mengakomodir semua keinginan pemerintah desa sebagai upaya mempercepat proses mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sekedar memberikan insentif pribadi kepada pemerintah desa. "Kami menemukan banyak insentif tambahan yang diberikan pemerintah dalam UU Desa. Baik insentif waktu periodesasi maupun insentif keuangan bagi pemerintah Desa", sambungnya. Oleh karena itu, kata Sultan, dengan banyaknya penghargaan dan insentif yang luar biasa ini, pemerintah desa diharapkan lebih progresif dalam membangun desanya. Sehingga mampu memberikan dampak kesejahteraan dan kemandirian bagi keuangan desa. "Sehingga kami mengusulkan agar besaran insentif tunjangan harus disesuaikan dengan kinerja dan kondisi keuangan desa. Belanja dan gaji pemerintah desa harus dibatasi dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Desa", tutupnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam UU Desa yang baru, kepala desa dan perangkat desa lainnya akan mendapatkan tunjangan purnatugas atau uang pensiun. Tunjangan pensiun itu diatur dalam Pasal 26 Ayat 3 UU Desa. Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Humas Jumat, 03 Mei 2024 14.25.00

Calon Kepala Daerah Diharapkan dari OAP, Filep Beri Pandangan Soal...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024, sejumlah nama mulai mengemuka meramaikan bursa calon kepala daerah baik calon gubernur-wakil gubernur, walikota maupun bupati di tanah Papua. Berkaitan dengan hal ini, MRP se-tanah Papua telah menyepakati untuk mendorong penguatan keberpihakan kepada OAP pada Pilkada mendatang. Perdebatan pun muncul berkaitan dengan siapa yang disebut sebagai orang asli Papua maupun terkait status serta hak politik beberapa istilah lainnya seperti turunan Papua. Selain itu, penjelasan mengenai definisi ini juga diperlukan mengingat dalam waktu dekat, seleksi Anggota DPRK jalur Pengangkatan juga akan segera dilaksanakan. Di tengah perdebatan itu, Dr. Filep Wamafma turut memberikan pandangannya perihal perbedaan Penduduk, Turunan Papua dan orang Asli Papua. Ia menerangkan, penduduk secara harfiah adalah orang yang mendiami suatu tempat, pulau atau kampung atau negeri dan secara turun-temurun tinggal di suatu wilayah tertentu. Definisi lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kependudukan disebutkan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam konteks Papua, lanjut Filep, yang disebut dengan penduduk menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 1 Huruf U adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. “Selanjutnya dalam konteks Papua, adalah semua orang yang tinggal di Papua tetapi dengan catatan memiliki identitas atau status sebagai penduduk Papua yang dibuktikan dengan identitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan misalnya kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi di tanah Papua,” ungkapnya, dikutip dari Youtube Jas Merah TV, Kamis (2/5/2024). “Apakah penduduk yang memiliki identitas Papua ini dapat disebut sebagai orang asli Papua? jawabannya belum tentu. Karena OAP hanya mereka yang memiliki kodrat sebagai orang asli Papua, jadi semua orang termasuk orang asli Papua disebut sebagai penduduk, tapi tidak semua penduduk disebut sebagai orang asli Papua,” sambungnya. Perspektif Antropologi Hukum Terkait definisi OAP, Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 1 Poin 22 menyebutkan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Lebih lanjut, senator yang terpilih kedua kalinya itu juga menanggapi perdebatan soal keaslian OAP melalui hubungan kekerabatan. Misalnya, apakah OAP hanya yang berasal dari ayah dan ibunya asli Papua, atau ayahnya Papua, ibu non Papua atau ibunya Papua ayahnya non Papua. Bahkan pertanyaan muncul bagi mereka yang berdasarkan leluhurnya yakni kakeknya dari garis kakek, dari garis nenek atau dari garis moyang apakah juga OAP. “Dalam ilmu Antropologi Hukum kita kenal dengan sistem kekerabatan. Maka kita kembali meninjau tentang sistem kekerabatan seperti apa yang berlaku di tanah Papua. Tentu sistem kekerabatan ini berkaitan dengan kebiasaan atau hukum adat dalam kehidupan orang Papua. Dalam riset-riset ataupun kajian-kajian sebelumnya, Papua menganut sistem kekerabatan patrilineal. Patrilineal mengenal sistem alur keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayah, jadi garis keturunan laki-laki lebih istimewa dibandingkan dengan perempuan,” urainya. Keistimewaan itu kata Filep berupa hak-hak yang lebih dari perempuan, dikarenakan laki-laki memiliki kelebihan membawa marga, melanjutkan keturunan marga atau identitas keluarga ataupun suku. Hak-hak istimewa itu seperti hak warisan yang berasal dari ayah, dari garis keturunan laki-laki ataupun dari moyang dari keturunan laki-laki. Ia menambahkan, dalam pandangan Hukum Adat atau hukum kebiasaan disebutkan bahwa perempuan tetap mendapatkan harta tetapi perempuan itu melanjutkan keturunan orang lain saat menikah. Sedangkan laki-laki mendatangkan rezeki yaitu melanjutkan keturunan Marga keluarga dan turunannya. “Apabila seorang perempuan memiliki seorang anak dengan laki-laki bukan orang asli Papua maka anak yang dilahirkan atau keturunannya bukanlah pembawa Marga atau identitas dari orang tua asal, tetapi melanjutkan turunan pihak laki-laki non-OAP. Oleh sebab itu ketika perempuan Papua sudah keluar berumah tangga maka perempuan sudah tidak lagi menggunakan Marga dari perempuan tapi justru sudah mengikuti Marga lain atau identitas laki-laki (suami), termasuk turunannya,” katanya. “Sama pula dengan anak-anak yang dilahirkan oleh pihak laki-laki OAP memiliki kedudukan dan harta yang sama yang digariskan dari turunan laki-laki. Sedangkan perempuan juga mendapatkan harta warisan tetapi hartanya tidak sebanding dengan harta yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga anak-anak daripada perempuan itu mendapatkan sebagian dari kepemilikan daripada perempuan,” imbuh Filep. Berdasarkan sistem patrilineal ini, Filep memberikan kesimpulan bahwa OAP adalah mereka pembawa Marga, identitas, warisan dan penerus keturunan. Sedangkan, anak-anak yang lahir dari kandungan perempuan Papua dengan suami non-Papua memiliki kedudukan berbeda dengan anak-anak yang lahir langsung daripada pihak laki-laki asli Papua yang selanjutnya disebut Turunan Papua. “Saya memaknai kondisi itu dengan dua hal dalam pemberian nama. Yang turunan laki-laki disebut sebagai orang asli Papua sedangkan yang perempuan dan anak-anak serta turunannya disebut turunan Papua. Dua hal dengan konsep yang beda. Turunan ini karena memiliki asal usul, latar belakang dan histori bahwa memiliki ibu orang Papua atau kakek OAP atau moyangnya Papua tetapi tidak memiliki kekerabatan, tidak membawa hak dan kewajiban dan bukan penerus turunan keluarga atau identitas keluarga atau identitas suku. Namun dia melanjutkan turunan suku dan berkembang biak dengan konsep yang berbeda dengan yang dialami atau yang dilakukan oleh laki-laki,” jelasnya. “Dalam konteks hak politik, saya berpendapat dan berkesimpulan bahwa yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua berdasarkan garis keturunan laki-laki sehingga calon-calon gubernur yang berasal dari garis keturunan perempuan atau yang berasal dari garis keturunan kakek atau nenek dan lainnya yang bukan pembawa Marga, bukan melanjutkan silsilah suku, identitas Papua maka tidak dapat diterima sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua,” terang Filep. Akan tetapi, Filep menuturkan, terdapat cara atau solusi agar keturunan garis perempuan juga bisa mendapatkan hak politik, yakni anak-anak yang dilahirkan dari rahim perempuan asli Papua harus mengubah marganya mengikuti marga ibunya sehingga mereka membawa Marga dari ibu dan identitasnya. Hal ini masuk dalam kategori matrilineal karena juga sebagai pembawa turunan dari keturunan warga asli Papua. “Itu solusi saya bagi mereka anak-anak yang lahir dari perempuan Papua tetapi tidak disebut sebagai OAP, tapi punya hak juga sebagai turunan Papua. Semoga pendapat saya ini bisa bermanfaat bukan untuk menciptakan kegaduhan tetapi sebagai solusi berpikir atas dinamika yang berkembang. Mudah-mudahan pihak yang berwenang khususnya MRP di tanah Papua bisa menjadikan sebagai referensi dalam memberikan pertimbangan atau rekomendasi bagi siapapun yang hendak menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di tanah Papua,” pungkasnya.

Humas Kamis, 02 Mei 2024 17.14.00

Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI Pacu Semangat Timnas Indonesia...

JAKARTA, dpd.go.id - Kekalahan Timnas Indonesia U-23 dari Uzbekistan U-23 pada ajang semifinal Piala Asia U-23 memantik perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Meski gagal melenggang ke babak final, mantan Ketua Umum PSSI itu berharap semangat anak-anak Garuda Muda tak pudar alias tetap menyala. "Tetap semangat anak-anakku. Kalian tak boleh patah arang. Kekalahan dari Uzbekistan bukanlah akhir dari segalanya. Perjalanan kalian masih panjang," kata LaNyalla, Selasa (30/4/2024). Senator asal Jawa Timur itu menilai Rizky Ridho dkk telah membuat bangga publik Indonesia dengan torehan prestasi bersejarah ini. Kebanggaan publik terhadap Timnas Indonesia U-23 takkan hilang meski langkah mereka berkiprah lebih jauh di ajang bergengsi tersebut harus kandas setelah tunduk 0-2 dari Uzbekistan. "Memang kekalahan adalah hal yang tidak kita inginkan. Tetapi, kekalahan tak mengubah kebanggaan kita terhadap torehan prestasi yang telah kalian ukir. Kalian telah mencetak sejarah bagi bangsa dan negara," tegas mantan Ketua Umum PSSI itu. Di sisi lain, LaNyalla tetap optimistis Skuad Garuda Muda mampu berkiprah lebih jauh lagi di ajang internasional. "Peluang kalian lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Saya yakin kalian pasti bisa. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Kalian buktikan di atas lapangan, kami dengan penuh semangat memberikan dukungan," ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, pada laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin (29/4/2024), Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 di tangan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Sepasang gol Uzbekistan yang bersarang ke gawang timnas U23 Indonesia dikemas oleh Husain Norchaev (68’) dan Pratama Arhan (86’ gol bunuh diri). Kendati begitu, kesempatan Garuda Muda untuk menembus Olimpiade 2024 belum tertutup dengan hasil negatif itu. Skuad Garuda Muda masih bisa meraih tiket dengan menempati urutan ketiga, di mana Indonesia akan memperebutkan tiket tersebut menghadapi Irak.Seperti diketahui, Irak kalah oleh Jepang di Semifinal lainnya pada Selasa (30/4/2024), dini hari, tadi malam. Jika Indonesia kembali kalah, maka peluang terakhir saat pertandingan play-off menghadapi negara konfederasi lain, yaitu Guinea. "Saya pernah mengutarakan ke beberapa pemain Timnas saat saya menjadi Ketua Badan Tim Nasional. Saat itu saya bilang bahwa jika kita menang dalam pertandingan sebaiknya tidak usah lihat media maupun sosial media, karena sanjungan-sanjungan justru akan menjadi boomerang bagi kita, sanjungan bisa menjadi bahaya, karena bisa menimbulkan kesombongan. Jadi, kita selain harus jaga fisik dan juga harus seirama dengan menjaga hati dalam menjalankan pertandingan. Abaikan sanjungan, tetap fokus pada pertandingan. Ayo tetap semangat Garuda mudaku," kata LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 30 April 2024 13.08.00

Viral Sepatu 31,8 Juta, Sultan Minta Bea Cukai Profesional...

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pihak bea cukai untuk bersikap profesional dan adil dalam menetapkan bea masuk impor kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya komplain dari seorang pembeli sepatu impor yang diterapkan bea masuk hingga 31,8 juta yang viral baru-baru ini. "Bea cukai memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja penerimaan negara dan melindungi kepentingan produk dalam negeri. Sehingga kami sangat mendukung setiap upaya bea cukai RI terhadap aktivitas importasi selama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (30/04). Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta agar Bea Cukai bersikap profesional dan adil dalam mengawasi transaksi impor yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dan tidak merasa dirugikan oleh penyelenggara negara. "Bea cukai diharapkan bisa bertindak sesuai prosedur dan aturan sehingga tidak dianggap berlebihan dan tidak rasional dalam menetapkan bea masuk", tegasnya. Namun, kata Sultan, masyarakat harus juga memahami aturan dan mekanisme transaksi impor setiap produk tertentu. Laporkan setiap informasi pembelian produk impor yang dibutuhkan oleh bea cukai secara apa adanya. "Bea Cukai perlu membuka ruang koordinasi dan konsultasi terkait jenis dan harga produk tertentu bagi Masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi aturan yang utuh sebelum melakukan impor", tutupnya. Sebelumnya, seorang pengguna TikTok dengan nama akun @radhikaalthaf memposting sebuah video yang menceritakan tentang besarnya beban bea masuk di Indonesia untuk pembelian satu sepatu impor. Pengguna TikTok itu menceritakan telah terkena bea masuk sebesar Rp 31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai Rp 10,3 juta. Nilai pembelian sepatu itu belum termasuk biaya pengiriman atau shipping dari sebuah perusahaan jasa pengiriman yang senilai Rp 1,2 juta. Jika dijumlah biaya sepatunya senilai Rp 11,5 juta.

Humas Selasa, 30 April 2024 09.10.00

Setjen DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)...

JAKARTA,dpd.go.id – Sekretaris Jenderal (Setjen) DPD RI meluncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang dikerjasamakan dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dilakukan di Lobby Setjen DPD RI (29/04/2024). Keberadaan Pocadi yang ditempatkan di dekat Lobby Kantor Setjen DPD RI ini merupakan upaya dalam menyediakan referensi pengetahuan dan peningkatan literasi bagi masyarakat dan ASN Setjen DPD RI di tengah kuatnya arus informasi seiring perkembangan digital. “Keberadaan Pocadi akan memberikan sebuah proses pembelajaran atau pemantik bagi kita semua di lingkungan DPD RI untuk bisa memanfaatkan dalam rangka mencari informasi. Adanya dinamika politik yang terjadi di tengah situasi politik saat ini, tentunya memerlukan referensi yang aktual dan terpercaya,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Rahman Hadi ketika memberikan sambutan dalam peluncuran Pocadi. Ke depan, lanjut Rahman Hadi, Setjen DPD RI akan mengembangkan kerja sama dengan perpustakaan Setjen MPR RI dan Setjen DPR RI untuk menyediakan akses informasi dan pengetahuan ke masyarakat di lingkungan parlemen, termasuk mengenai kinerja DPD RI sebagai wakil daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan, keberadaan Pocadi dapat mengantisipasi efek negatif dari banyaknya arus informasi yang tidak terpercaya sebagai akibat dari perkembangan digital. Karena Pocadi menawarkan ribuan literatur yang bisa diakses secara digital dan tidak berbayar. “Pocadi terkoneksi dengan buku-buku digital Perpusnas. Ada 1500 copy buku yang bisa dibaca secara gratis, termasuk jurnal-jurnal internasional. Anggota DPD RI harus terinfo dengan baik dengan literatur-literautr yang baik untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga lembaga-lembaga kita akan menjadi adaptif dan agile,” imbuh Adin. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Zulfikar Saifuddin mengatakan bahwa kehadiran Pocadi ini merupakan hasil kerja sama antara Perpustakaan DPD RI dengan Perpusnas sebagai bukti nyata kolaborasi dan sinergi dalam menciptakan aksesibilitas dan pelayanan informasi bagi masyarakat. “Pocadi diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses pengetahuan yang berkualitas serta mendorong minat baca dan riset serta peningkatan literasi di tengah masyarakat,” ucapnya.

Humas Senin, 29 April 2024 14.28.00

Sukses Bikin DPD RI Bertaji, LaNyalla Terima Special Award dari...

JEMBER, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dianugerahi Special Award oleh PWI Jawa Timur, karena dinilai mampu membawa DPD RI lebih berdaya, bertaji dan menjadi saluran efektif aspirasi masyarakat. Penghargaan tertinggi PWI Jatim itu diserahkan pada acara malam resepsi puncak peringatan Hari Pers 2024 Tingkat Jatim, bertempat di Convention Hall New Sari Utama, Kota Jember, Minggu (28/4/2024) malam. LaNyalla dinilai mampu menjadikan DPD RI sebagai tempat tumpuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta mampu berkomunikasi intensif dengan seluruh pimpinan daerah se-Indonesia, maupun dengan para pewaris Kesultanan dan Raja-Raja Nusantara. "Secara umum PWI Jatim menilai pak LaNyalla mampu meningkatkan marwah DPD RI, termasuk upaya meningkatkan keberdayaan DPD RI secara konstitusi," kata Lutfi Hakim, ketua PWI Jatim saat ditanya wartawan, usai acara tersebut. Selain itu, kata Lutfi, LaNyalla sebagai Ketua DPD RI kerap menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang besar kepada pewaris para Sultan dan Raja-Raja Nusantara, yang dianggapnya banyak berkontribusi bagi lahirnya negara Indonesia. Selain LaNyalla, terdapat beberapa tokoh yang juga mendapatkan Award dari PWI Jatim, di antaranya: PJ Gubernur Jatim Adhy Karyono, Irjen TNI Laksamana Madya Dadi Hartanto, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan Kajati Jatim Mia Amiati. Selain itu beberapa bupati/walikota juga mendapatkan Award dari PWI Jatim sesuai kategorinya, juga Ketua Umum Koni Jatim, Rektor Unesa, sejumlah tokoh pembina olahraga, serta beberapa dari kalangan birokrasi, kepolisian, imigrasi, BUMN, BUMD, dan kategori tokoh pers jatim diberikan kepada Arif Afandi, pendiri ngopibareng com. Anugerah kepada LaNyalla diterimakan oleh Kepala Kantor Perwakilan DPD RI di Jatim, Roni Suharso, karena LaNyalla sedang melaksanakan tugas DPD RI. Dalam kesempatan yang sama PWI Jember sebagai panitia lokal juga memberikan award kepada sejumlah tokoh lokal Jember yang dinilai telah berkontribusi besar bagi pembangunan daerah sesuai bidangnya. Terpisah, Ketua DPD RI mengucapkan banyak terima kasih atas penganugerahan yang diberikan oleh PWI Jatim. Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta maaf karena dirinya berhalangan hadir di acara tersebut karena ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. "Terkait peran DPD yang selalu saya perjuangkan memang sudah menjadi mindset kami semua, bahwa kami para senator wajib memperjuangkan kepentingan daerah dengan tujuan akhir, Daerah Maju, Indonesia Maju dan Daerah Makmur, Indonesia Makmur,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta kepada stakeholder dan semua elemen untuk berkomunikasi secara intensif dengan empat senator asal daerahnya untuk kemajuan Indonesia tercinta. "Perwakilan DPD ini harus menjadi ujung tombak untuk daerahnya. Karena itu semua elemen untuk aktif berkoordinasi dengan kami. InsyaAllah persoalan-persoalan yang dihadapi dapat kita urai satu per satu. Karena terbukti sudah banyak yang kami selesaikan dengan baik di pusat," ungkapnya.(*)

Humas Senin, 29 April 2024 12.38.00

Hadiri Halal Bihalal & Tasyakuran Milad PKS, Ketua DPD RI:...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad ke-22 Tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Kantor Pusat PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024). LaNyalla yang datang bersama anggota DPD RI Sulsel Tamsil Linrung dan anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainudin mendapat sambutan hangat dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan para petinggi PKS lainnya. Menurut LaNyalla, acara tersebut merupakan forum silaturahmi antar sesama anak bangsa juga upaya nyata menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. "Pertama, saya memohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kami diundang dalam acara ini. Selanjutnya, saya juga mengucapkan selamat Milad kepada PKS. Mudah mudahan PKS semakin jaya, selalu konsisten membela rakyat dan mampu menjawab berbagai aspirasi dari masyarakat," kata LaNyalla saat memberi sambutan. Dikatakan oleh Senator asal Jatim itu, bertemunya semua komponen bangsa, baik dari parpol, senator maupun elemen lainnya dalam sebuah forum, sangat positif untuk bangsa. Sebab tantangan bangsa ke depan harus dihadapi dengan semangat kebersamaan dalam ikatan kebangsaan yang kuat. "Ini merupakan momentum untuk menyatukan kembali setelah tersekat oleh kontestasi politik. Mari kita semua kembali bergandengan tangan, bergotong-royong melanjutkan pembangunan negeri ini. Karena kita harus satu langkah dan irama untuk kepentingan bangsa dan negara. Dimana tantangan bangsa ke depan sangat berat, akibat disrupsi teknologi, serta ancaman krisis pangan yang disebabkan perubahan iklim global," tukas dia. Senada dengan LaNyalla, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan bahwa tidak mungkin membangun Indonesia yang besar dan majemuk sendirian, tetapi harus bersama-sama, berkolaborasi dan bersinergi seluruh elemen bangsa. "Mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa untuk bergandengan tangan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Mari kita juga merefleksi diri karena ke depan tantangan tidak mudah, namun sekali lagi, semua itu akan mampu dihadapi jika saling bertemu, berkomunikasi dan mempererat kebersamaan," tegasnya. Hadir dalam kesempatan itu Capres dan Cawapres yang diusung PKS pada Pemilu 2024 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid, dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.(*)

Humas Sabtu, 27 April 2024 16.17.00

Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Sultan Minta Pemerintahan Prabowo Tata...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menata kembali lembaga pangan dan memperkuat perusahaan BUMN yang bergerak di sektor industri pertanian. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor hulu pertanian pangan dengan biaya produksi murah. Sehingga kami berpendapat bahwa dibutuhkan keberadaan institusi pangan atau BUMN yang fokus dalam urusan produksi dan sektor hulu pertanian pangan seperti PT Shang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani yang saat ini dimerger dalam holding company ID Food. "ID food atau badan pangan Nasional yang ada saat ini hanya fokus pada urusan distribusi logistik atau supplay chain bahan pangan. Akibatnya holding BUMN pangan ini hanya fokus berdagang", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (26/04). Menurutnya, peningkatan biaya produksi padi dan tanaman pangan lainnya saat ini sedikit banyak diakibatkan oleh ketiadaan concern pemerintah terhadap sektor hulu pertanian. Meskipun pemerintah telah meningkatkan subsidi pupuk dan bantuan mekanisasi lainnya kepada petani. "Kementerian pertanian dan kementerian perindustrian membutuhkan mitra BUMN yang taktis dalam urusan produksi. Kita harus belajar bagaimana Thailand dan Vietnam mampu meningkatkan produksi padi dengan biaya yang sangat murah", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa Pak Prabowo adalah mantan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan saat ini diamanahkan menjadi pembina HKTI. Kami yakin betul bahwa beliau memiliki visi penataan kembali lembaga pertanian yang lebih efektif. "Sehingga kami berharap agar pemerintah tidak gegabah menaikan HET beras dalam waktu dekat. Inflasi pangan strategis merupakan ancaman serius terhadap daya tahan ekonomi masyarakat kelas menengah", urainya. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi buka peluang harga eceran tertinggi (HET) beras akan dinaikkan dalam waktu dekat. Arief mengatakan, keputusan untuk menaikan HET beras ini untuk menyesuaikan kenaikan biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja dan biaya sewa lahan petani. 

Humas Sabtu, 27 April 2024 09.56.00

Ketua DPD RI Bangga Timnas Lolos Semifinal Piala Asia U-23,...

SURABAYA, dpd.go.id - Keberhasilan Timnas Indonesia U-23 melenggang ke babak semifinal usai menyingkirkan Korea Selatan disambut hangat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Mantan Ketua Umum PSSI itu bangga dengan torehan Timnas Indonesia U-23, yang menurutnya sebuah prestasi yang berhasil mengukir sejarah. "Kita bangga dengan torehan bersejarah Timnas U-23 yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23. Saya ucapkan selamat kepada skuad Garuda Muda. Mari terus dukung dan doakan agar mampu melenggang ke final dan meraih juara. Saya terharu dengan perjuangan pemain sampai perpanjangan waktu dan adu penalti. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan," ucap LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/4/2024). Jika berhasil lolos ke babak final, apalagi menjuarai gelaran Piala Asia 2024, maka tiket menuju Olimpiade Paris 2024 sudah digenggam oleh skuad yang dikomandani Rizky Ridho itu. "Mari kita doakan juga agar Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Peluang itu sudah di depan mata. Kita yakin pasti bisa," tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan semangat dan dukungan tanpa henti kepada Timnas Indonesia U-23. Meski negara yang dihadapi di babak semifinal bukan lawan yang mudah, namun LaNyalla optimistis bisa diatasi. "Tentu dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi amunisi tambahan bagi anak-anak Timnas Indonesia U-23 untuk dapat terus menjaga tren positif di atas lapangan hijau. Kita doakan dan kita yakin, Indonesia Bisa!" ucap LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23. Itu setelah mengalahkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar Jumat dini hari WIB, 26 April 2024. Skor 2-2 bertahan hingga babak kedua dan tambahan berakhir. Adu pinalti pun dilakukan dan dimenangkan Indonesia dengan skor 11-10. Kemenangan fenomenal ini membuat Indonesia U-23 berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tiga tim teratas secara otomatis lolos ke pesta olahraga empat tahunan itu (juara Piala Asia U-23, runner up, dan peringkat ketiga). Sementara, satu tim peringkat empat dijadwalkan berhadapan dengan peringkat keempat regional Afrika, Guinea U-23 untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. "Jangan lupa bukan hanya skill dan teknik yang dikedepankan, kondisi non teknis ingat kepada sang pemilik Allah SWT juga harus dilakukan. Anak-anakku para pemain Timnas jangan lupa harus tetap ibadah dan memohon kepada yang maha kuasa, karena hidup ini adalah usaha dan juga doa," harapnya.(*)

Humas Jumat, 26 April 2024 15.38.00

Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo di KPU: Patriotik...

SURABAYA, dpd.go.id - Materi pidato pertama Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, (24/4/2024), mendapat apresiasi dan pujian dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di KPU, menunjukkan bahwa Prabowo masih tetap sebagai Patriot sejati. Karena semangatnya untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan negara di atas segala-galanya. “Selain tetap menyandarkan harapan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Prabowo juga mengajak semua elemen bangsa untuk berada dalam satu langkah dan irama, semata untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena menyadari tantangan berat di depan mata, seiring perubahan global yang telah dan sedang terjadi,” tandas LaNyalla, Rabu (24/4/2024). Senator asal Jawa Timur itu juga memberi apresiasi atas sikap Prabowo yang berterima kasih kepada semua pihak, termasuk konstestan nomor 01 dan 03, serta kalangan pers. Bahkan Prabowo menegaskan, pentingnya kemerdekaan pers sebagai pilar alat kontrol perjalanan bangsa dan negara ini. Sebelumnya, LaNyalla telah menyampaikan pendapatnya, ketika diminta tanggapan media terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Senin lalu. Dikatakan LaNyalla, para pihak yang terlibat dalam sengketa di MK sudah seharusnya menerima. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat. “Sebaiknya kita semua mengambil hikmah dan pelajaran. Untuk kemudian kita harus kembali bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya. Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai demokrasi liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme. Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. “Semoga Presiden dan Wakil Presiden yang baru bisa membawa kemajuan Indonesia, bisa membangun Indonesia dan mampu merespons aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Humas Rabu, 24 April 2024 17.26.00

Nilai Putusan MK sudah Tepat dan Proporsional, Sultan Ucapkan Selamat...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan Hasil Pemilu pada Senin (22/04). Menurutnya, dengan putusan MK ini, pasangan Prabowo-Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden RI terpilih periode 2024-2029. KPU harus segera menetapkan capres dan cawapres terpilih sesuai jadwal yang telah ditentukan. "Hari ini menjadi akhir dari segala perseteruan politik dan kembali ke satu jalan persatuan nasional. Sebagai bangsa yang besar, masyarakat dan semua elit politik perlu menyambut pemimpin nasional terpilih secara suka cita dan jiwa yang besar", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (22/04). Rakyat Indonesia, kata Sultan, patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dan semua penyelenggara pemilu, karena salah satu pemilu terbesar di dunia yang melibatkan ratusan juta rakyat dari Sabang sampai Merauke diselenggarakan secara damai dan sukses meski terjadi dinamika yang cukup hangat dan beberapa catatan bangsa ke depan. "Kami sangat percaya bahwa Putusan MK sudah tepat dan proporsional sesuai dengan pengetahuan dan pertimbangan politik hukum yang dimiliki oleh para hakim. dan yang paling penting hakim tentu sangat mempertimbangkan putusan untuk kemanpaatan masyarakat, Meskipun terdapat tiga hakim yang memutuskan untuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting oppinion)", tegas mantan aktivis KNPI itu. Menurutnya, hakim MK tidak mungkin begitu saja mengabaikan fakta tingkat partisipasi politik masyarakat yang mencapai 81 persen, melampaui target RPJM nasional. Di samping proses penyelenggaraan pemilu yang relatif memenuhi asas-asas pemilu sesuai pasal 2 UU nomor 7 tahun 2017 meski dengan beberapa catatan juga. "Dengan legitimasi politik yang besar ini diharapkan mampu dijadikan sebagai modal politik bagi presiden dan wakil presiden terpilih dalam membangun Indonesia. Sehingga tidak tepat jika keputusan MK yang bersifat final dan mengikat terus dipersoalkan", sambungnya. Lebih lanjut Sultan meyakini bahwa pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhamin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfudz MD memiliki sikap negarawan untuk menerima keputusan MK ini. Mereka adalah putera-putera terbaik bangsa yang berdedikasi tinggi dan berjiwa besar. "Inilah saatnya bagi semua elemen bangsa untuk menatap ke depan dan berkolaborasi membangun bangsa ini di tengah gejolak geo-politik dan ancaman krisis multidimensional lainnya", tutup Sultan. Seperti diketahui, Sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa hasil Pilpres 2024 telah selesai dilaksanakan pada Senin (22/4/2024) pukul 15.13 WIB. Terdapat beberapa fakta penting dalam sidang kali ini diantaranya semua gugatan ditolak, lima hakim setuju dan tiga hakim berbeda pendapat, semua pasangan calon pemohon hadir persidangan, dan rapat yang berlangsung cepat.(*)

Humas Senin, 22 April 2024 18.06.00

Tanggapi Putusan MK, Ketua DPD RI : Harus Ditaati Para...

SURABAYA, dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024). Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Artinya pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah sebagai pemenang Pemilu 2024. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para pihak yang bersengketa menaati putusan mahkamah yang memang bersifat final dan mengikat. Termasuk para pendukung dan masyarakat untuk menerima dengan legowo hasil yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. "Para pihak kan sudah mengetahui kalau keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, jadi saya berharap para pihak juga konsisten dengan apa yang sudah ditempuh di MK. Dan saya berharap kita semua mengakhiri proses sengketa ini, dengan kembali menjalankan agenda kebangsaan dan agenda kenegaraan selanjutnya. Karena Indonesia harus tetap berjalan,” ungkap LaNyalla, Senin (22/4/2024). Selanjutnya, LaNyalla mengajak para elit politik dan semua elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sekaligus mengambil hikmah dari semua proses perjalanan bernegara di Indonesia. Termasuk merenungi kembali sistem bernegara kita sejak era reformasi yang menempuh sistem demokrasi langsung, yang sejatinya meninggalkan sistem Pancasila, terutama sila keempat. "Mari lupakan pertikaian, kembali guyub-rukun, bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya. Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme. Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. "Semoga Presiden dan Wakil Presiden yang baru bisa membawa kemajuan Indonesia, bisa membangun Indonesia dan mampu merespons aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat," katanya. Seperti diketahui, MK menyidangkan perkara PHPU 2024 sejak 27 Maret hingga 5 April 2024 yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Keduanya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga meminta MK membatalkan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.(*)

Humas Senin, 22 April 2024 14.33.00

Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Sultan: Momentum Wujudkan...

dpd.go.id - Kurs rupiah per dolar AS berkisar di atas Rp17.000 pada pekan ketiga April. Ini terakhir kali terjadi empat tahun silam, di awal merebaknya pandemi Covid-19. Selain akibat aksi saling serang antara Israel dan Iran, sikap The Fed—bank sentral AS—untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi, disebut berperan besar dalam pelemahan rupiah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk menjadikan fenomena geopolitik tersebut sebagai momentum mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. "Kita mengetahui bahwa dampak eskalasi geopolitik sangat berpengaruh pada gangguan rantai pasok dan keluarnya investasi asing. Maka seharusnya gejolak geo-politik memiliki makna penting bagi wacana kemandirian energi dan pangan nasional", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (22/04). Meskipun, kata Sultan, ketergantungan pada asing tidak sepenuhnya kita hindari. Tapi setidaknya kita mampu mengupayakan peningkatan produksi bahan baku strategis seperti bahan pangan dan bioenergi di dalam negeri. "Produktivitas pangan khususnya beras juga daging dan tentunya bio-energi sebagai substitusi BBM harus menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional ke depan", ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Potensi pertanian kita, lanjutnya, sangat luar biasa sebagai negara agraris. Hal ini tentunya menjadi modal penting bagi pengembangan biofuel dan ketahanan pangan nasional. "Kami berharap kerentanan rupiah akibat fenomena geopolitik saat ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintahan yang baru nanti dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan nasional lima tahun ke depan. Bahwa kemandirian pada sektor pangan dan energi adalah kunci bagi pertahanan nasional", tegas Senator Sultan. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berharap agar pemerintah memiliki strategi khusus dalam memitigasi dampak eskalasi geopolitik di beberapa kawasan dunia saat ini. Setidaknya Pemerintah harus memastikan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas investasi dalam negeri terus dipertahankan. "Dalam situasi seperti ini penerimaan negara non pajak melalui ekspor komoditas menjadi krusial bagi APBN agar pemerintah mampu mempersiapkan tambahan subsidi BBM bagi masyarakat. Oleh karena itu serangkaian kebijakan ekspor termasuk kebijakan DHE harus disesuaikan secara proporsional", usulnya.(*)

Humas Senin, 22 April 2024 11.19.00

Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, LaNyalla Ingatkan 62 Kader PP...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah yang diselenggarakan Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP). Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla mengingatkan kepada 62 kader Pemuda Pancasila, baik yang terpilih duduk di Lembaga DPR RI dan DPD RI masa bakti 2024-2029, untuk bersatu padu agar bangsa ini kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli. "Saya mengingatkan kepada seluruh kader Pemuda Pancasila yang hari ini berada di lembaga pemangku kebijakan negara agar satu irama dan satu langkah, agar bangsa ini kembali kepada Pancasila dan UUD 1945," kata LaNyalla dalam sambutannya pada acara 'Silaturahmi Idul Fitri 1445 H Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Minggu (21/4/2024). Menurutnya, sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila dan UUD naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian kita perkuat dan sempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum. Sehingga tidak mengubah sistem bernegara Pancasila. Sekaligus mencegah penyimpangan yang terjadi di masa lalu. Sebab, kata Senator asal Jawa Timur itu, saat ini Pancasila telah ditinggalkan sejak bangsa ini mengganti sistem bernegara melalui amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002 silam. "Sejak era reformasi, bangsa dan negara ini menerapkan sistem Demokrasi Liberal ala Barat. Yang terjadi, justru tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa. Sebaliknya, menurunkan harkat dan martabat, serta etika dan rasa bangsa yang besar ini," papar LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur menilai, seluruh kader memiliki tugas dan misi yang suci untuk menjaga Pancasila tetap Abadi di bumi Indonesia ini. "Pancasila Abadi itu bukan abadi di dalam museum atau diawetkan untuk hiasan. Tetapi, Pancasila benar-benar dilaksanakan dan menjadi sumber segala sumber hukum, menjadi falsafah bangsa, sekaligus menjadi norma hukum tertinggi di dalam konstitusi," kata LaNyalla. Ketua Umum MPN PP, KPH Japto Soelistyo Soerjosoemarno sependapat dengan pandangan Ketua DPD RI. Menurut dia, bangsa ini memang sudah seharusnya kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli. "Kita sependapat agar bangsa ini kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli. Tentu dengan perbaikan-perbaikan. Pesan saya, selepas Pilpres ini agar kita jangan terpecah belah," kata Japto. Sekjen MPN Pemuda Pancasila, Arif Rahman juga menyatakan hal senada. Menurutnya, inilah momentum bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Inilah momentumnya. Bangsa ini memang harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli," katanya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi staf khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan sejumlah anggota DPD RI terpilih yang juga pengurus dan kader Pemuda Pancasila. Tampak sejumlah senator yang hadir di antaranya Senator asal Papua Tengah, Yorrys Th Raweyai, Andri Prayoga Putra Singkarru (Sulawesi Barat), Bisri As Shiddig Latuconsina (Maluku), Sultan Hidayatullah Mudaffar Syah (Maluku Utara), Agustinus R Kambuaya (Papua Barat Daya), Hasbi Yusuf (Maluku Utara), Syarif Mbuinga (Gorontalo) dan Muhammad Hidayattollah/Dayat.el (Kalsel). (*)

Humas Minggu, 21 April 2024 11.15.00

Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Sultan Apresiasi OJK Blokir...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI yang memblokir rekening para pelaku judi online. Menurutnya, judi online merupakan penyakit sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Judi online secara nyata telah menimbulkan risiko-risiko keuangan, tindakan kriminal, pelanggaran privasi, mengurangi produktivitas, hingga kesehatan mental para pelaku. "Kita semua tentu sangat prihatin dengan fenomena judi online yang telah menyebar secara luas di kalangan masyarakat. Sayangnya masyarakat tidak menyadari bahwa Judi online line adalah motif penipuan keuangan yang paling banyak menimbulkan kerugian finansial", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (20/04). Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meyakini bahwa upaya OJK tersebut akan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan aktivitas transaksi judi online. Kami juga berharap agar kementerian terkait dan lembaga penegak hukum hingga para rohaniawan untuk berkolaborasi menanggulangi penyebaran judi online di masyarakat. "Fenomena judi online atau slot bahkan sudah masuk ke desa-desa yang memiliki jaringan internet. Hal ini tentunya sangat rentan mengancam kehidupan sosial masyarakat khususnya generasi muda dalam jangka panjang", tegasnya. Lebih lanjut Sultan meminta OJK untuk meningkatkan intensitas pemblokiran terhadap rekening masyarakat terkait dengan judi online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui telah memblokir 5.000 rekening yang diduga berkaitan erat dengan judi online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut pemblokiran itu dilakukan sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024. "Apabila menerima daftar rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian kegiatan judi online, kami langsung blokir. Jumlahnya sekitar 5.000 rekening dalam beberapa bulan ini," kata Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4).(*)

Humas Sabtu, 20 April 2024 13.25.00

Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Dorong Stakeholder Papua...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Persoalan pembangunan jalan di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Sejak pemberitaan mengenai pembangunan jalan Kaimana-Wondama yang raib dari beberapa media, Senator Filep Wamafma mulai menelisik beberapa hal terkait realisasi proyek pembangunan di provinsi ini. Sebagaimana diketahui, terdapat empat proyek pembangunan jalan yang memakan anggaran dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar Rp157.620.465.000 miliar. “Pertama-tama dan terutama, saya mau menyampaikan ke teman-teman wartawan dan masyarakat Papua Barat seluruhnya, mari kita kawal semua jenis pembangunan di Papua Barat ini. Kita jangan diam saja karena masyarakat juga dapat turut mengawasi hal-hal yang boleh jadi luput dan lolos dari pengawasan pemerintah,” kata Filep kepada awak media (19/4/2024). Ditemui di ruang kerjanya, Filep menegaskan bahwa ia banyak mendapat laporan dan pengaduan mengenai kejanggalan pembangunan jalan di Papua Barat, yang diduga bermula dari pemenangan tender sampai pada pelaksanaan atau eksekusi pekerjaannya. “Saya pikir orang-orang yang bergerak di bidang lelang atau tender, pasti paham dasar hukumnya. Pada tahun 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang. Sekarang sudah diperbarui dengan Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023, supaya pelayanan lelang lebih efektif dan akuntabel. Nah sekarang kita cek di lapangan, apakah sudah berjalan? Maka apabila ada laporan tentang pelaksanaan lelang sampai eksekusi di lapangan yang terindikasi tidak sesuai dengan idealisme yang diperjuangkan Permenkeu itu, maka harus diusut tuntas,” kata Filep lagi. “Informasi yang saya terima, ada tender Pembangunan Jalan Triton-Lobo-Werua-Sisir-Kaimana, nilai pagu paketnya Rp49.214.552.000 miliar, ada tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton, nilai pagu paketnya Rp49.226.762.000 miliar, ada tender Pembangunan Jalan Werua-Sara-Batas Kabupaten Kaimana, nilai pagu paketnya Rp49.374.860.000 miliar, dan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara-Batas Kabupaten Kaimana, nilai pagu paketnya Rp9.804.291.000 miliar. Keempat tender ini sudah selesai dan memakai APBD 2023. Apakah publik tahu bahwa tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton dengan nilai pagu paketnya Rp49.226.762.000 miliar itu dilakukan evaluasi ulang? Nah ini yang saya sebut kita semua harus jadi pengawas atas pembangunan ini,” tegas Filep. Senator Papua Barat yang akrab disapa Pace Jas Merah ini menyebutkan bahwa eksekusi terhadap pelaksanaan pembangunan sudah semestinya dikawal terus sebagai bentuk kontrol publik yang juga berhak atas pembangunan dari pemerintah di daerah. “Dari lapangan, beberapa sumber terpercaya memberi tahu saya bahwa ada beberapa perusahaan yang memenangkan tender. Misalnya ada Perusahaan V, Perusahaan A, Perusahaan S. Sekarang saya mengajak teman-teman media untuk mengecek di lapangan, apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan? Sedang dilaksanakan? Atau belum dilaksanakan sama sekali? Saya khawatir dana awal seperti DP-nya sudah cair sekian persen, namun belum dilaksanakan pembangunannya, sambil menunggu pembayaran kedua atau ketiga baru dikerjakan. Ini sangat berbahaya, karena pasti berakibat pada hasil jalan yang dibangun,” ujar Filep menjelaskan. Lebih lanjut, Wakil Komite 1 DPD RI ini meminta agar Pemerintah Provinsi dan DPRP juga turut memeriksa berbagai temuan di lapangan. “Saya yakin publik juga turut memantau dan mempelajari informasi-informasi mengenai modus-modus nakal pembangunan jalan ini. Saat ini, masyarakat kita semakin cerdas, dan akan lebih berani bersuara, tentu kita tidak berharap ada konspirasi korupsi APBD Papua Barat. Selain itu, peran Pemerintah Provinsi Papua Barat, pengawasan dari DPRP juga sangat penting dijalankan,” ujarnya. “Sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, saya berkepentingan untuk mempertanyakan semua hal ini. Saya sebagai Ketua Pansus Papua, sudah mendorong peningkatan anggaran di tanah Papua dan kebijakan afirmasi bagi OAP, dan ini berdampak sangat signifikan bagi peningkatan APBD. Tetapi dalam implementasinya jika ditemukan fakta yang berseberangan dengan yang seharusnya maka jelas harus ada tindakan hukum yang tegas oleh institusi hukum. Saya juga meminta ada pemeriksaan terhadap semua proyek pembangunan ini. Polisi, Jaksa, inspektorat dan auditor-auditor publik, saya harap dapat aktif responsif untuk menyelidiki hal ini berkaitan dengan dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah Provinsi Papua Barat,” kata Filep.(*)

Humas Jumat, 19 April 2024 21.02.00

Ketua DPD RI Dukung Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan...

SURABAYA, dpd.go.id - Sebagai alternatif pembiayaan di daerah, kebijakan penerbitan obligasi daerah yang hampir rampung dirancang pemerintah sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Namun LaNyalla mengingatkan, penerbitan surat utang daerah tersebut harus ketat dan terukur. Ia meminta Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi koridor dan rambu yang ketat. Jangan sampai nafsu besar daerah menerbitkan surat utang, malah menjadi malapetaka fiskal daerah. Seperti sudah terjadi di beberapa negara lain. “Sebagai alternatif pembiayaan saya pikir positif. Karena pembiayaan ini bersumber dari domestic idle money. Sekaligus mengubah perilaku masyarakat dari savings-oriented society menuju investment-oriented society. Tetapi harus ketat dan terukur. Tidak bisa pukul rata, karena tidak semua pemda sama kekuatan fiskalnya,” tandas LaNyalla, Jumat (19/4/2024). Ditambahkan LaNyalla, yang harus diukur secara ketat adalah apakah proyek yang akan dibangun dengan penerbitan surat utang memiliki return of investment yang memenuhi syarat. Mengingat kebanyakan proyek yang akan didanai melalui obligasi ini justru tidak diminati investor langsung. “Jadi jangan sampai justru paradok. Karena tidak diminati melalui skema direct investor, lalu dibiayai melalui penerbitan surat utang. Kan malah menimbulkan pertanyaan. Karena investor langsung pasti menghitung sebelum memutuskan untuk investasi. Jadi harus terukur juga,” tukas mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu. Persoalan berikut yang harus diperhatikan dengan serius adalah kemampuan daerah di sektor fiskal dan sumber daya manusia untuk mengelola dana publik yang nilainya bisa triliunan rupiah tersebut. “Apalagi kalau kita lihat data di BPK, masih banyak daerah yang memiliki catatan dan persoalan di sektor tata kelola keuangan. Belum lagi persoalan moral hazard dan perilaku koruptif,” imbuhnya. LaNyalla juga mengingatkan jangan sampai hal-hal tersebut bermuara kepada terjadinya gagal bayar. Mengingat sudah ada beberapa contoh Pemerintah Daerah di China dan Negara Bagian di Amerika Serikat yang mengalami gagal bayar obligasi daerah. (*)

Humas Jumat, 19 April 2024 20.58.00

Apakabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI:...

SURABAYA, dpd.go.id - Telah berlangsung selama 23 tahun lebih, pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) di Jawa Timur belum juga rampung. Berdasarkan dokumen RPJPD panjang jalan yang sudah terbangun sekitar 350 kilometer atau baru 55-60 persen dari target. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pembangunan jalur Pansela wilayah Jatim atau JLS (Jalur Lingkar Selatan) yang menghubungkan 8 Kabupaten di Jatim, perlu percepatan. Keberadaan jalan yang membentang dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi itu, menurut LaNyalla akan mampu meningkatkan perekonomian di wilayah selatan Jatim. "Pembangunan Jalur Pansela wilayah Jatim perlu terus didorong sebagai solusi untuk menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim yang memang timpang saat ini," ujar LaNyalla di sela kegiatan reses, Rabu (17/4/2024). Dikatakan LaNyalla, wilayah selatan Jatim belum maksimal menyumbang pertumbuhan perekonomian di Jatim. Berdasarkan data Bappeda Jatim, wilayah selatan Jatim hanya menyumbang 16 persen produk domestik regional bruto (PDRB) sepanjang 2023. Sedangkan wilayah utara menyumbang 40 persen terhadap perekonomian Jatim. "Padahal potensi wilayah selatan Jatim sangat besar. Mulai dari pertanian, perkebunan hingga sektor pariwisata," tukas dia lagi. Karena itulah, percepatan pembangunan proyek jalan yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS harus menjadi prioritas. Dilanjutkan LaNyalla, permasalahan pembebasan lahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Kabupaten harus dikoordinasikan dengan baik dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat. "Saya berharap proyek jalur lintas selatan Jatim itu harus jadi prioritas Pemprov Jatim dan Pemkab/kota di bawahnya, pada periode kepemimpinan kepala daerah terpilih di akhir tahun ini," tegasnya. Jalan Pansela, secara total, melewati lima provinsi yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur, Jalan Pansela memiliki panjang sekitar 628 kilometer yang akan menghubungkan delapan kabupaten yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.(*)

Humas Rabu, 17 April 2024 13.25.00

Harga Minyak di atas Asumsi Makro APBN, LaNyalla Minta Pemerintah...

SURABAYA, dpd.go.id - Imbas konflik di Timur Tengah menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Hal itu menjadi perhatian tersendiri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Akibatnya subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom menilai kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama. “Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Karena timing waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah. Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,” tukas LaNyalla, Selasa (16/4/2024). Dikatakan LaNyalla momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. “Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,” imbuhnya. LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui kementerian keuangan melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama. “Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya. (*)

Humas Selasa, 16 April 2024 14.11.00

Datangi Open House Prabowo, LaNyalla: Silaturahmi dan Nostalgia Saat di...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berserta istri dan anak, mendatangi open house di rumah Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024) petang. LaNyalla beserta keluarga disambut langsung Prabowo Subianto. Tampak ikut menyambut Titiek Soeharto yang juga hadir di Kertanegara. Kedua keluarga itu pun berfoto bersama sambil berbincang. “Silaturahmi sekaligus nostalgia saja, karena saya sejak tahun 2009 berkhidmat di Partai Gerindra. Bahkan saya terlibat di timses nasional Pilpres 2014, saat Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Jadi di sini nostalgia juga ketemu teman-teman lama yang dulu sama-sama,” tukas LaNyalla kepada media. LaNyalla memang pemegang Kartu Anggota Partai Gerindra yang diterbitkan pada 29 Juli 2009, setahun setelah Gerindra didirikan. KTA tersebut ditandatangani (saat itu, red) oleh Ketua Umum Suhardi dan Sekjend Ahmad Muzani. Namun di tahun 2019 LaNyalla memilih menjadi calon legislatif dari unsur Perseorangan di DPD RI. Seperti diketahui publik, LaNyalla memilih maju sebagai calon anggota DPD RI setelah Partai Gerindra tidak mengusung dirinya sebagai calon gubernur dalam pilkada Jawa Timur 2018 silam. Namun LaNyalla mengaku bersyukur, karena ternyata setahun kemudian Allah SWT menakdirkan dirinya menjadi Ketua DPD RI. Ia pun mengaku sudah melupakan soal pencalonan Gubernur Jatim saat itu, karena dirinya fokus dengan tugas dan amanat sebagai Ketua Lembaga Negara yang harus memperjuangkan kepentingan daerah dalam koridor kebangsaan. “Tidak ada masalah. Sejak saya menjadi Ketua DPD RI, saya beberapa kali bertemu Pak Prabowo di acara kenegaraan, baik di Istana Presiden maupun di acara Sidang Tahunan MPR di komplek Parlemen Senayan,” imbuhnya. Sebelum open house di kediaman Prabowo, LaNyalla beserta istri dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan istri juga telah bertemu Prabowo dan Putranya Didit Hediprasetyo, saat menghadiri Open House Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu pagi. (*)

Humas Kamis, 11 April 2024 08.31.00

Rekomendasi BULD DPD RI: Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan...

Jakarta, dpd.go.id - Ketahanan pangan menjadi sasaran pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI). Untuk itu, BULD DPD RI merekomendasikan rekonstruksi legislasi dan perbaikan tata kelola ketahanan pangan di daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan daerah dengan indikator penilaian melalui peraturan daerah yang mengatur ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BULD DPD RI, Lily Amelia Salurapa pada Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Jumat (5/4/2024). "Kami merekomendasikan agar dilakukan rekonstruksi legislasi untuk mengatasi dampak bagi daerah, atas perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang," tutur Lily. Dalam sidang tersebut dirinya menambahkan, BULD DPD RI juga mendorong pemerintah agar mengambil kebijakan pangan yang lebih mengedepankan pendekatan kewilayahan. Melalui mekanisme bottom-up. "Tujuan mekanisme bottom-up adalah agar mengoptimalkan sektor pertanian dan serta meningkatkan program, strategi diluar sektor pertanian dan mendorong sistem tata kelola multi-level yang memperkuat koordinasi pusat-daerah, lanjut senator asal Sulawesi Selatan itu. Sementara itu, sidang paripurna tersebut juga menerima laporan hasil tindak lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terhadap permasalahan masyarakat Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan PT. PLN (persero) atas pembangunan PLTU menghasilkan 6 (enam) point komitmen yang harus disepakati oleh para pihak. "Pada kesepakatan tanggal 23 November 2023 para pihak berkomitmen akan menaati dan merealisasikan kesepakatan maksimal 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani yaitu terakhir realisasi pada 23 Mei 2024," kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Evi Apita Maya. Evi menjelaskan untuk masa sidang berikutnya BAP DPD RI akan menindaklanjuti terkait proses pembangunan PLTU tahap II serta tinjauan ke lapangan atas realisasi 6 (enam) komitmen yang telah disepakati. "DPD RI juga mendorong semua unsur masyarakat Provinsi Bali agar dapat bersama-sama memantau proses realisasi. Adapun rekomendasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan kewenangan DPD RI," sambung Evi yang juga merupakan Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat. Sidang paripurna hari ini juga menerima penyerahan laporan tugas dari alat kelengkapan lain yang tidak mengambil keputusan, diantaranya penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang saat ini dalam tahapan inventarisasi materi.*hes

Humas Jumat, 05 April 2024 20.07.00

Komite IV DPD RI Minta RPJPN 2025-2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite IV DPD RI meminta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 harus mampu membuat pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa lebih berkembang. Hal tersebut bertujuan agar mengurangi kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antara Pulau Jawa, dan wilayah di luar Jawa. "RPJPN harus mampu membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa menjadi lebih berkembang secara signifikan melalui investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih," ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana saat Sidang Paripurna Ke-10 di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (5/4/24). Komite IV DPD RI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan program serta finansial kepada pemerintah daerah, sehingga RPJPN 2025-2045 dapat terimplementasi dengan baik di daerah. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan dengan serius sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkesinambungan agar alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) minimal seimbang dengan alokasi anggaran untuk belanja Pemerintah Pusat. "Pemerintah mesti memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola TKD, khususnya bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA)," harap senator asal Jambi ini. Di sisi lain, Komite IV DPD RI memandang pemerintah sepatutnya melanjutkan program wajib belajar dengan meningkatkan lama waktu wajib belajar 15 tahun (setingkat vokasi D-III). Tentunya program itu harus disertai dengan dukungan anggaran berupa pendidikan gratis untuk seluruh siswa dan mahasiswa. "Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen agar alokasi anggaran pendidikan kedepan dapat lebih difokuskan pada pendidikan gratis pada siswa/mahasiswa, peningkatan kesejahteraan guru/dosen, serta pemerataan pendidikan," pungkas Elviana. Pada laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI, Elvina kembali menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). DPD RI mencatat bahwa seharusnya pemerintah memastikan dukungan anggaran bagi UMKM yang tersebar di berbagai K/L, sehingga benar-benar digunakan sebagai sarana untuk peningkatan pemberdayaan dan percepatan UMKM. "Kita berharap UMKM bisa naik kelas sehingga mampu melebarkan jangkauan pasar dan menembus persaingan di pasar global," harapnya. Ia juga mendorong pemerintah agar mengubah paradigma UMKM di Indonesia yang selama ini hanya bersifat survival (bertahan hidup) untuk menghidupi keluarga, menjadi UMKM sebagai bagian dari industri yang terhubung dengan supply chain. Hal ini berguna untuk memperkuat peran UMKM, dalam perekonomian Indonesia melalui penyediaan sarana industri bagi UMKM. "Kami juga mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui berbagai platform kredit serta meningkatkan keterlibatan lembaga penjamin kredit (Jamkrindo/Jamkrida, Askrindo) untuk memastikan UMKM yang feasible namun tidak bankable mendapatkan jaminan," kata Elviana.(*)

Humas Jumat, 05 April 2024 19.46.00

Komite I DPD RI Beri Catatan Penting Atas Pelaksanaan Pemilu...

Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI beri rekomendasi dan catatan penting atas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma pada Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Masa sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/4/2024). Filep melaporkan, melalui pengawasan Komite I menemukan banyak permasalahan yang terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan juga persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, ditemui juga adanya penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik, serta pelanggaran kampanye dan masa tenang, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri maupun penyelenggara pemilu. Masih juga marak praktik money politics (politik uang) yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu. "Perlu dilakukan revisi atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024," tutur Filep. DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili daerah berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan bersinergi dengan KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan para penegak hukum demi terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan asas LUBER JURDIL. "Belum lagi masih ada persoalan pada aspek keamanan aplikasi sirekap, kesalahan dalam mengkonversi foto dokumen hasil perhitungan suara, dan sulitnya akses masih terjadi," ucap Filep. Pada masa sidang ini, Komite I DPD RI telah terlibat aktif dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara tripartit melalui Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah dilaksanakan secara marathon pada tanggal 13,14,15 dan 18 Maret 2024 hingga disahkan menjadi Undang-Undang. "Komite I mengikuti seluruh tahapan Pembahasan RUU DKJ tersebut mulai dari Rapat Panja, Timmus dan Timsin serta Rapat Kerja Putusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI," lanjutnya. Filep melanjutkan, pada masa sidang ini Komite I juga telah melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Komite I juga terlibat pada pembahasan Tripartit terkait 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten Kota di Komisi II DPR RI. "Harapannya melalui revisi UU Pemda akan dapat mendudukkan kembali marwah otonomi daerah, khususnya otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab," tukas Filep. Menutup laporan, Anggota DPD RI asal Papua Barat tersebut menyampaikan tema reses Komite I yaitu pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. "Demikian laporan Komite I ini kami sampaikan," pungkasnya. (*mas).

Humas Jumat, 05 April 2024 19.32.00

Lulusan Ma’had Aly bisa daftar CNPS, Senator Asal DIY Apresiasi...

dpd.go.id - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 akan segera dibuka. Di antara yang menarik dicermati adalah tentang kesepakatan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Kedua Menteri tersebut bersepakat untuk memberikan kesempatan bagi lulusan pondok pesantren, khususnya pada jenjang Ma’had Aly, untuk mengikuti seleksi CPNS pada formasi penyuluh agama di bawah Kementrian Agama. “Kami bersepakat untuk memberi kesempatan alumni Ma’had Aly bisa mendaftar CPNS. Ini merupakan rekognisi pemerintah atas kualitas dan kompetensi lulusan Pesantren,” ungkap Menag RI Yaqut Cholil Qoumas. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mengaku senang dengan berita tersebut dan mengapresiasi kebijakan tersebut. “Alhamdulillah. Ini kabar bagus, dan sesuai dengan amanat UU Pesantren tahun 2019. Tentu saja ini menjadi peluang yang baik bagi lulusan pesantren. Kami mengapresiasi kebijakan ini. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para alumni,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut dalam keterangan tertulis kepada media, pada Rabu (03/04/2024). Kendati demikian, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut memberikan saran agar Ma’had Ali dan Kemenag mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, Ma’had Aly diharapkan tidak saja mengajarkan keilmuan agama, tetapi juga membekali mahasiswanya dengan wawasan keilmuan, keterampilan berbahasa asing non-Arab, dan penguasaan teknologi informasi (IT). “Membekali mahasiswa Ma’had Aly dengan IT di zaman sekarang ini menjadi tuntutan. Karena lulusannya diharapkan bisa masuk ke berbagai profesi, termasuk di lingkungan ASN. Di sisi lain, perlu juga mahasiswa dibekali dengan wawasan keilmuan umum, tidak hanya keilmuan agama. Tentu porsinya tidak banyak. Hanya sebagai bekal. Jadi selain memiliki keilmuan agama yang mumpuni, mahasiswa Ma’had Aly juga memiliki keterampilan yang lain. Kalau dulu santri diajari bertani, sekarang ini sawahnya sudah menjadi virtual, maka bekalnya harus beda,” jelas pria yang juga anggota MUI Pusat tersebut. Penguasaan IT dan keterampilan lainnya, menurut Gus Hilmy, menjadi hal penting karena menjadi bagian dari persaingan yang sehat. Jangan sampai mahasiswa Ma’had Aly kalah dengan yang lain karena tidak bisa mengoperasi komputer saat tes berbasis computer atau CAT. “Konsekuensi dari bersaing ini adalah mahasiswa Ma’had Aly harus menguasai alat-alat pendukungnya. Mau balap sepeda masa tidak bisa naik sepeda? Jangan sampai kita dikalahkan oleh hal-hal yang tidak substansial. Biasanya banyak yang gugur di tahapan seleksi tertulis berbasis komputer. Padahal secara keilmuan sangat mumpuni,” ujar Gus Hilmy. Dengan keterampilan dan keilmuan yang dimiliki mahasiswa Ma’had Aly, kata Gus Hilmy, pada akhirnya bisa mendorong lulusannya tidak hanya mengisi peluang sebagai penyuluh agama, tapi bahkan peluang sebagai dosen di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Gus Hilmy juga mendorong kepada Kemenag agar kesempatan tersebut dibuka secara luas. “Kita juga perlu mengingatkan kepada pemerintah, bahwa standar kualitas lulusan Ma’had Aly sebenarnya bisa lebih dari sekadar penyuluh agama. Perlu juga dibuka lebar kesempatan mereka menjadi dosen dan peneliti di perguruan tinggi, utamanya bagi mereka lulusan Ma’had Ali yang sudah lulus S2,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Rabu, 03 April 2024 09.03.00

Komite IV DPD RI :”Pentingnya Zonasi Usaha untuk Dorong Pemberdayaan...

  dpd.go.id - Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM  RI membahas kondisi terkini UMKM  serta kinerja Kementerian Koperasi UKM. Rapat kerja pada 2 April 2024 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si dan dihadiri segenap anggota Komite IV DPD RI. Dalam sambutannya, Elviana menyampaikan bahwa UMKM harus diberdayakan sebagai komponen utama dalam ekonomi masyarakat yang memiliki posisi, peran, dan potensi yang penting dalam mencapai struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan. "Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu menaikkan kelas UMKM ," ujarnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menjelaskan survei telah menyatakan hampir disemua sektor bisnis usaha, UMKM masih ekspansif, meskipun sedikit melambat dan UMKM tetap yakin usahanya akan terus ekspansif, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis yang menguat +6,9 poin. Selain itu kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah juga semakin tinggi sebagaimana Indeks Kepercayaan UMKM kepada Pemerintah yang menguat +5,6 poin, ungkap i dalam mengawali paparannya terkait kondisi UMKM terkini. “Kami mengidentifikasikan ada 3 isu strategis dalam pemberdayaan UMKM keterbatasan akses permodalan, keterbatasan akses pemasaran, dan kenaikan harga bahan baku,” ungkap Teten. “Kami perlu sampaikan juga bahwa realisasi Penyaluran KUR secara akumulatif (Tahun 2007- 2023) mencapai Rp1.751 Triliun yang disalurkan 56.792.237 debitur dan hingga saat ini tercatat 25,42 juta UMKM telah onboarding digital Melalui Gerakan Berubah Digital KemenKopUKM. Tercatat pula tahun 2023 nilai transaksi pembelian Produk UMK dalam sistem Katalog mencapai Rp275.7 Triliun” tambah Teten dalam paparan terkait kinerja UMKM.     Sukisman Azmy, Senator NTB menyoroti mengenai kualitas SDM pelaku UMKM. “Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pemberdayaan UMKM anatara lain keterbatasan skill, keterbatasan literasi umkm, lalu tingkat pendidikan pelaku UMKM yang rata-rata tamatan SD. Standar hasil produksi UMKM tergolong rendah karena kualitas SDM juga rendah,” tambahnya. Menanggapi paparan Menteri Koperasi UKM, Senator asal Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim berpendapat bahwa potensi UMKM di masa datang besar, sehingga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan menghadapi Indonesia Emas. “Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah persoalan modal yang dihadapi pelaku UMKM kemudian menjadi pendorong maraknya UMKM yang terjerat pinjol” kata Amirul Tamim. “Pemerintah perlu juga memberi perhatian bagi daerah-daerah yang merupakan tujuan wisata, dimana pemberdayaan UMKM terkendala oleh minimnya kunjungan wisatawan yang dikarenakan mahalnya harga tiket atau biaya transportasi ke daerah wisata,” tambah Amirul. Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta mengatakan butuh kolaborasi dan sinergi dengan berbagai kementerian tentang pemberdayaan UMKM. Maluku sendiri memiliki tantangan dalam mendistribusikan hasil UMKM ke luar provinsi, yang dikarenakan mahalnya biaya distribusi. “Lalu upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk menumbuhkan 1 juta wirausaha sebagaimana yang disampaikan dan indikator apa yang digunakan untuk UMKM bisa memperoleh program prioritas dari Kemenkop UKM,” tanya Novita.    Senator Aceh, Sudirman mengatakan UMKM saat ini belum terarah dalam zonasi bidang usaha, dqn membiarkan masyarakat bergerak sendiri tanpa tahu arah usahanya dan potensinya bagaimana” ungkap. “Kita harus buat zonasi usaha, mendesign agar UMKM dapat bergerak sesuai zonasi dan kultur daerah masing-masing. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM harus gencar dilakukan oleh Kementkop UKM," tegasnya.   Wakil Ketua Komite IV Elviana menyoroti penempatan pejabat pada dinas Koperasi UKM yang kebanyakan kurang kompeten. Personal pada jabatan Kadis Koperasi UKM harus orang yang kompeten dan memahami tata kelola koperasi UKM agar pemberdayaan UMKM dapat terealisasi secara optimal. “Kami melihat Potensi UMKM di daerah luar biasa, namun sentuhan dari stakeholders terkait masih sangat kurang, seperti apa koordinasi Kemenkop UKM ini dengan PT.PNM, BRI dan lembaga lain yang terkait, lalu Pada program pengentasan kemiskinan ekstrem , ada 100 kab/kota prioritas, seharusnya dipetakan apa jenis usaha, dan kebutuhannya sehingga harapannya ke depan UMKM dapat diurus dan mendapat perhatian yang maksimal,” tambah Elviana.   Hadir Anggota Komite IV dari Dapil DKI, Prof. Jimmly Assidiq yang menyoroti implementasi ekonomi koperasi saat ini. “Ekonomi koperasi kita belum dipraktekkan sungguh-sungguh, Koperasi harus menjadi spirit dan paradigma ekonomi kedepan,  kelembagaan koperasi juga harus diperhatikan,” katanya.   Teten Masduki menanggqpi bahwa 99,9% pelaku ekonomi Indonesia adalah UMKM dan UMKM di Indonesia sifatnya survival, sifatnya hanya untuk menghidupi  keluarga. Tapi di negara lain, UMKM adalah bagaian dari industri. "UMKM kita disconnected dengan industri sehingga tidak terhubung pada supply chain dan Ini yang akan kita benahi,”  kata Teten paparnya. Di akhir rapat, disepakati bahwa Komite IV DPD RI dan Kemenkop UKM sepakat untuk bersinergi dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah.(*)

Humas Selasa, 02 April 2024 09.24.00

Dorong Stabilitas Harga: Komite II DPD RI Panggil Menteri Pertanian...

Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI mengundang Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog untuk mendorong stabilitas harga pangan jelang hari raya Idulfitri 1445 H. "Kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri," ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin bersama Ketua Komite II DPD RI Yorris Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh dan Aji Mirni Mawarni saat membuka rapat kerja membahas ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1445H, di Gedung GBHN Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (2/2/2024). Komite II DPD RI melihat sejumlah komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan, bahkan sudah mulai dari beberapa waktu lalu. Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan harga tersebut disebabkan penurunan produksi beras akibat perubahan iklim yang ekstrim, diperparah dengan kenaikan harga pupuk. Kemudian untuk sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng curah terpantau mengalami kenaikan yang signifikan dalam 1 (satu) bulan terakhir. Bustami menjelaskan, kenaikan harga ini perlu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, kenaikan harga sejumlah komoditas menyebabkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, kenaikan harga ayam tidak serta merta memberikan manfaat untuk peternak. "Oleh sebab itu, kami Komite II DPD RI perlu melakukan pembahasan yang komprehensif untuk mengevaluasi perkembangan harga pangan dengan stakeholder terkait," lanjut Bustami. Pada rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan produksi pangan turun di antaranya akibat volume produksi pupuk yang berkurang drastis dari periode tahun sebelumnya, dan juga adanya iklim ekstrim. Ia menjelaskan bahwa secara nasional, ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari sampai Desember 2024 mencukupi, selain itu beberapa komoditas pangan yang berpotensi impor pada tahun 2024 adalah beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula pasir. "Kami bergerak cepat melalui rapat terbatas, mencari solusi terbaik, di antaranya alokasi pupuk, optimalisasi lahan, dengan percepatan mekanisasi alat pertanian modern untuk mempercepat proses petanian, hal ini sudah dianggarkan," tutur Andi Amran. Menteri Andi Amran menambahkan, saat ini pemerintah mengambil langkah untuk memaksimalkan lahan pertanian yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk menggenjot produksi pangan. "Rencananya sudah dihitung ada sekitar 1 juta hektar di dalam dan luar Jawa disiapkan untuk menggenjot dan maksimalisasi produksi bahan pangan," tambahnya. Senada dengan itu, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga menambahkan beberapa langkah kementerian perdagangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang IdulfItri 1445H. Inflasi pangan relatif terkendali pada awal 2024 namun perlu diantisipasi kecenderungan secara historis inflasi yang meningkat pada periode Idul Fitri. Peningkatan harga tersebut didorong cuti bersama dan libur sekolah, kecenderungan konsumsi yang meningkat, dan daya beli yang menguat. "Inflasi pangan terkendali namun perlu diantisipasi akan meningkat pada periode ramadan karena konsumsi akan meningkat," ujar Jerry. Jerry menambahkan, perlu adanya penguatan koordinasi pemda bersama Perum Bulog, dengan mempertahankan HET bahan pangan di pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pada rapat koordinasi lintas K/L terkait sebelumnya pemerintah akan intensif melakukan pemantauan dan pengawasan. "Pemerintah juga akan mengintervensi pasar secara masif untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan, kemudian memastikan kelancaran distribusi dan komunikasi positif antar K/L terkait," imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan proyeksi neraca pangan nasional periode Januari-April 2024 dalam kondisi aman. Aksi yang dilakukan Bapanas dengan penyaluran beras SPHP dan komersial, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, penyaluran jagung SPHP, Bantuan Pangan dan Koordinasi stabilisasi pangan selama HKBN bersamadengan K/L terkait. "Dari data dan proyeksi kami berkaitan dengan cadangan pemerintah meskipun ada penurunan tapi masih dalam kondisi aman," ucap Sarwo Edhi. Di saat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisnamukti menguraikan kondisi harga beras di pasaran umum sampai dengan Maret 2024. Saat ini Bulog mempunyai stok 1,1 juta ton tersebar di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas harga beras dan akan diperkuat dengan pembelian beras dalam negeri. "Kami segera meluncurkan program mitra tani memberikan dukungan program kementan mulai dari bibit, pupuk, pestisida dan alat pertanian untuk menggenjot produksi," kata Bayu. Pada rapat itu, Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh menyoroti banyaknya lahan pertanian yang sangat besar di luar Jawa, tetapi menjadi mangkrak karena tidak didukung oleh teknologi pertanian dan terutama saluran dan pengadaan irigasi dalam mendukung produksi pertanian. “Harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir terkait produksi pertanian berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, jangan sampai terulang masalah itu-itu saja,” pungkas Abdullah Puteh. (*mas)

Humas Selasa, 02 April 2024 09.04.00

KETUA KOMITE I DPD RI FACHRUL RAZI : “PILKADA ACEH...

Banda Aceh, dpd.go.id - Usai Pemilu serentak 2024 dihelat, pada 27 November tahun yang sama segera menyusul peristiwa ketatanegaraan penting lainnya yaitu Pilkada serentak. Irisan antara pelaksanaan Pemilu dan Pilkada memerlukan persiapan dan tenaga yang luar biasa besar, dan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu yang lalu harus dijadikan pembelajaran demi pelaksanaan Pilkada yang lebih baik. Untuk itu Komite I DPD RI, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan mendapatkan berbagai informasi serta penjelasan dari berbagai stakeholders terkait persiapan Pilkada serentak 2024. Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi dalam awal sambutannya berpesan kepada stakholders yang hadir bahwa Pilkada harus diamankan sesuai undang-undang. Duduk bersama Senator Fachrul Razi yaitu Asisten Pemerintahan Provinsi Aceh yang memaparkan bahwa Aceh sebagai daerah khusus/istimewa, maka Pilkada Aceh memiliki kekhususan yang berbeda dengan daerah lain. Seperti misalnya, ada parpol lokal sebagai pengusung dan uji baca Al Qur’an bagi calon. Sejauh ini, dalam rangka persiapan Pilkada telah dibentuk Panwaslih Pilkada 2024 berdasarkan UU Pemerintahan Aceh. Hibah Pilkada dari Pemda kepada penyelenggara, pengawas Pilkada dan pihak keamanan (TNI/Polda) juga sudah berjalan. Untuk hibah kepada KIP, totalnya berjumlah Rp. 184.425. 537.200 yang pada tahun 2023 telah dicairkan sebesar Rp. 73.770.214.880, dan tahun 2024 ini akan dicairkan sisanya sebesar Rp. 110.655.322.320,-. Pencairan tahun 2024 masih menunggu permohonan dari KIP Aceh. Selanjutnya, hibah kepada panwaslih sebesar Rp. 57.000.000.000,- dan Polda sebesar Rp. 16.000.000.000,-. Ketua KIP Aceh yang juga hadir menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh mengandung kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Serangkaian Persiapan juga tengah berjalan saat ini. Sementara menurut Ketua Panwaslih Aceh, mengingat komisioner Panwaslih baru saja dilantik pada Februari 2024 yang lalu, maka sejauh ini yang baru dilakukan oleh pihaknya adalah menyusun RAB sebagai dasar biaya operasional Panwaslih Aceh. RAB akan segera disampaikan kepada Pj. Gubernur pada 2 April 2024. Selain itu, infrastruktur Kantor juga sudah disediakan oleh Pemerintah Aceh, dan saat ini juga tengah berlangsung perekrutan Panwaslih tingkat kab/kota. Sementara itu, dari perwakilan Kodam Iskandar Muda menyatakan, situasi Aceh pada umumnya kondusif. Kodam mengambil langkah-langkah bersama forkopimda untuk menjaga keamanan secara preventif menjelang pelaksanaan pilkada. Senada dengan perwakilan Kodam, Polda Aceh optimis dengan bantuan dan dukungan dari TNI, keamanan akan diwujudkan melalui perencanaan, intelijen dan pendekatan yang baik. Walaupun harus diakui, Pilkada Aceh mungkin akan sedikit panas tensinya, karena adanya unsur kepentingan lokal yang lebih tinggi. Melengkapi informasi dari stakeholders di atas, Kabinda Provinsi Aceh menyebut bahwa dalam pelaksanaan Pilkada yang perlu diantisipasi bersama adalah kebebasan berekspresi melalui media sosial dan penggunaan atribut-atribut yang berpotensi menimbulkan polemik. Di luar itu, prosedur tetap seperti monitoring dan pendalaman terhadap seluruh tahapan Pilkada dari mulai perekrutan komisioner Panwaslih, hingga penghitungan suara senantiasa dilakukan. Koordinasi juga dibangun bersama Polda, KIP, dan Panwas agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai harapan dengan meminimalisir ancaman, tantangan , hambatan dan gangguan (AGHT). Senator yang hadir juga turut mewarnai acara kunker. Misalnya, Senator Abdur Rahman Thaha menyoroti fantastisnya anggaran daerah yang digunakan untuk Pilkada Aceh. Dengan total 1 (satu) triliun lebih yang disedot dari kas APBD Provinsi dan Kab/Kota, anggaran sebesar ini bisa merugikan keuangan daerah. Oleh sebab itu, perlu dicari strategi untuk pelaksanaan Pilkada yang efektif. Sementara Senator Ajiep Padindang mencoba memberikan perspektif lain, bahwa mengingat Otonomi Khusus yang dimiliki Aceh, ke depan perlu dipikirkan bahwa pemilihan pemimpin-pemimpin Aceh harus menggunakan rule model berdasarkan syariat Islam. Menurutnya, kekhususan dalam memilih pemimpin daerah juga sudah ada dalam praktik di daerah lain misalnya di Yogyakarta Sultan otomatis menjadi Gubernur. Senator lainnya, M.Rakhman lebih menyoroti peranan KIP dan Panwaslih dalam penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran yang mungkin terjadi. Jangan sampai misalnya, terjadi kembali seperti Pemilu yang lalu, ada kesalahan berupa kelebihan sampai 70 ribu suara tetapi sanksinya tidak jelas. Senator Darmansyah juga menambahkan bahwa Pilkada harus dapat melahirkan pemimpin yang semakin berkualitas. Selain itu, jangan sampai terjadi pemimpin-pemimpin daerah tersandera oleh bohir-bohir yang menjadi sponsornya, sehingga pada akhirnya menjadi bumerang, harus memberikan privilege kepada mereka untuk mendapatkan izin-izin tertentu yang berujung kepada penggerusan sumber daya alam dan praktik-praktik korupsi. Kegiatan Kunker dalam rangka pengawasan UU Pilkada oleh Komite I DPD RI dilaksanakan pada hari Senin, 1 April 2024, di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh. Acara dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama dengan Wakil Komite I H. Pangeran Syarif Bahasyim dan Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Aceh Stakeholder yang diundang antara lain, Kodam Iskandar Muda, Polda, Kajati, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, Kesbangpol, Bappeda, BKA, BPKA, Satpol PP, Karo Hukum, Karo Pem. Otda. Sementara Senator yang hadir adalah KH. Muhammad Nuh, Ir. Darmansyah Husein, Jialyka Maharani, Dr. Hj. Misharti, Dr. Abdul Rahman Thaha, Dr. Ajiep Padindang, H. M. Rakhman, H. Nanang Sulaiman, Maria Goreti, Asni Hafid, H. Asep Hidayat, dan Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa. Acara dimulai pukul 10:30 WIB dan selesai pada pukul 12:30 WIB.(*)

Humas Senin, 01 April 2024 20.31.00

KORPRI SETJEN DPD RI Salurkan Bingkisan di Tengah Kenaikan Harga...

JAKARTA, dpd.go.id – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, Senin (1/4/2014). Dalam acara yang digelar di Gedung Setjen DPD RI ini, KORPRI Setjen DPD RI juga memberikan penghargaan kepada ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas. “KOPRI Setjen DPD RI juga memberikan bantuan kepada pegawai DPD RI, M Syaifullah Al Amin, yang mengalami musibah kebakaran. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban atas musibah yang dialami,” ucap Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. Kegiatan tersebut, lanjut Oni, merupakan salah satu program KORPRI yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota yang bekerja sama dengan dengan Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan keringanan di tengah kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini,” imbuh Oni yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI ini. Dalam kesempatan yang sama, Penasehat KORPRI Setjen DPD RI Rahman Hadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KORPRI tersebut. Kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahunnya tersebut dinilai dapat mempererat tali persaudaraan antar ASN dan staf pendukung di lingkungan Setjen DPD RI, terutama antarsesama anggota KORPRI. “Momen ini tepat untuk menunjukkan rasa dan kepedulian sesama anggota KORPRI melalui pemberian bingkisan yang sangat membantu, khususnya menjelang Idulfitri. Saya mengapresiasi KORPRI yang telah menginisasi dalam memberikan tali asih kepada ASN purna tugas sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih selama mengabdi dan berjasa di Setjen DPD RI,” ucap Rahman Hadi yang merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI ini. Rahman Hadi juga berpesan kepada seluruh ASN di Setjen DPD RI untuk terus memberikan pelayanan dan kontribusi bagi masyarakat dan negara sesuai dengan semangat pembentukan KORPRI. Tidak hanya kepada ASN yang masih aktif bekerja, Rahman Hadi juga berharap agar ASN Setjen DPD RI yang telah purna tugas juga dapat terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. “Selamat memasuki purna tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Purna tugas tidak berarti berhenti kontribusi, namun tetap dapat memberi nilai dan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan sosial di tempat kita berada,” pesannya.(*)

Humas Senin, 01 April 2024 14.11.00

Senator Petahana Apresiasi LaNyalla Membawa DPD RI Semakin Diperhitungkan ...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejak dibentuk pada tahun 2004, nama DPD RI kurang dikenal masyarakat. Bahkan seolah tenggelam dan kalah pamor oleh nama besar DPR RI. Namun dalam 5 tahun terakhir, semenjak DPD RI diketuai oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, nama DPD RI mulai dikenal dan diperhitungkan. Untuk itulah para Senator petahana yang terpilih lagi sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029 sangat mengapresiasi LaNyalla dalam memimpin DPD RI dengan dinamikanya. Elviana, Senator wanita dari Jambi menilai eksistensi DPD RI itu tak lepas dari upaya LaNyalla yang begitu diangkat menjadi Ketua di tahun 2019, langsung menjalankan tugas dan fungsinya sebagai artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional. "Berbagai hal dilakukan Pak Ketua untuk menyelesaikan permasalahan daerah dengan gerak cepat dan taktis," ujar Elviana, saat buka bersama di kediaman Ketua DPD RI, di Jakarta, Sabtu (30/3/2024). Penilaian serupa disampaikan Fahira Idris, dari daerah pemilihan DKI Jakarta. LaNyalla, menurutnya, selalu mempunyai terobosan untuk mendapatkan solusi baik persolan daerah maupun bangsa. "Misalnya ketika DPD RI menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya harus disampaikan ke DPR RI, Pak Ketua tidak puas sampai di situ. Tetapi beliau kemudian mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, yaitu kementerian maupun instansi terkait, sehingga persoalan di lapangan cepat selesai. Bahkan beliau lapor langsung ke Presiden. Tentu inovasi-inovasi seperti itu bagus, patut diapresiasi dan harus dilanjutkan,” tukas dia. Melihat hal tersebut, Senator asal Bangka Belitung, Darmansyah Husein berharap lembaga DPD RI nantinya dikawal terus oleh LaNyalla sehingga tetap berjalan on the track. "Kami berharap besar agar Pak Ketua kembali menjadi motor utama dalam melanjutkan semua perjuangan yang telah kita jalankan. Tak bisa dipungkiri sejauh ini lembaga DPD RI menjadi lembaga yang mendapat apresiasi publik secara positif. Nama DPD RI juga semakin berkibar di kancah perpolitikan tanah air," ujar Darmansyah. Sementara itu dalam kesempatan tersebut LaNyalla menyinggung penguatan DPD RI dari sisi jumlah anggota yang menurutnya masih timpang. "Salah satu penguatan yang juga perlu, menurut saya soal jumlah anggota DPD RI yang saat ini hanya 136 anggota. Periode 2024-2029 menjadi 152 anggota dengan adanya tambahan 4 provinsi baru. Secara jumlah, sampai saat ini jumlah anggota DPD RI belum ideal. Karena idealnya adalah sepertiga anggota DPR RI, jadi seharusnya sekitar 193 anggota," tukas LaNyalla. Hadir dalam acara buka puasa antara lain Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Fahira Idris (DKI Jakarta), Darmansyah Husein (Babel), Fadel Muhammad (Gorontalo), Gede Ngurah Ambara (Bali), Elviana (Jambi), Sum Indra (Jambi), M Syukur (Jambi), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Abdullah Puteh (Aceh), Fachrul Razi (Aceh), Evi Apita Maya (NTB), Andi M Ihsan (Sulsel), Riri Damayanti (Bengkulu), Lili Amelia Salurapa (Sulsel), Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.(*)

Humas Sabtu, 30 Maret 2024 09.28.00

KOMITE IV DPD RI MENGAPRESIASI MASUKAN DAN SARAN MENGENAI RUU...

DENPASAR, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) Focus Group Discussion (FGD) ke Universitas Udayana (UNUD), Bali, dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 pada Senin, 25 Maret 2024. Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, Wakil Rektorat Universitas Udayana, dalam sambutannya mewakili Rektor Universitas Udayana menyatakan bahwa Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal itu, menurutnya, daerah harus bergerak bersama dalam mencapai Indonesia sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan atau Indonesia Emas 2045. “Semangat dan tumbuh bersama untuk mencapai Indonesia emas selaras dengan visi Universitas Udayana,” ujarnya. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha, S.E., M.Si, dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Bali, menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sudah mengajukan rancangan UU RPJPN 2025-2045 yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan 20 tahun mendatang. Lanjutnya, RPJPN 2025-2045 juga menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD 2025-2045. "Bali harus tumbuh lebih kuat dan stabil dalam kondisi yang tidak bisa kita prediksi kedepan. Saat ini Pemprov Bali sedang menyusun rancangan awal RPJPD 2025-2045. Penyusunan RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045 juga telah melalui tahapan konsultasi publik," tegasnya. Dr. Made Mangku Pastika, M.M, anggota Komite IV DPD RI sekaligus Koordinator Tim Kunker Komite IV DPD RI, dalam sambutannya RPJPN 2025-2045 merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RPJPN menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional selama rentang waktu 20 tahun.Lebih lanjut, Senator Bali ini menuturkan, RPJPN juga menjadi arah dan pedoman bagi penyusunan RPJPD, RPJMN, dan RKP setiap tahunnya. “Penyusunan RPJPN selain memerlukan kesinambungan, juga kesesuaian antara visi dan misi RPJMN dengan arah pembangunan yang sinergis antar sektor, antar wilayah, nasional dan daerah, serta antar berbagai pemangku kepentingan,,” tandasnya. Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV DPD RI menuturkan lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia. Senator Provinsi Kalimantan Timur ini melanjutkan walaupun demikian, masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. "Oleh sebab itu dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045,” ucapnya. Guru Besar FISIP UNUD, Prof. Dr. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, mengucapkan seluruh konsepsi pembangunan itu bagus. Namun, dalam presentasinya, beliau menilai bahwa RPJPN 2025-2045 tidak berani secara tegas memilih fokus bidang pembangunan. "Pembangunan pada satu bidang saja dan usulannya adalah bidang kelautan. Alasannya, tidak ada negara di dunia yang mempunyai laut seluas Indonesia. Kemudian, agama menjadi landasan pembangunan ini," ucapnya. Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si., berujar mengenai beberapa kendala daerah terkait penyusunan RPJPN 2025-2045. RPJPN Imperatif ke Daerah dalam merumuskan 5 Sasaran Visi, beserta Indikator, baseline 2025 dan Target 2045. Terdapat indikator yang belum familier seperti Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), dan Indeks Modal Manusia. Selain itu, lanjutnya, terdapat penentuan target imperatif yang sangat optimis, seperti misalnya target kemiskinan sebesar 0,02 - 0,27 persen pada tahun 2025, dengan baseline 2,23 - 2,73 persen pada tahun 2025, dimana capaian kemiskinan Bali Tahun 2023 (Maret) sebebesar 4,25 persen. Dekan FISIP UNUD, Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si, memberikan pandangannya agar terdapat integrasi kearifan lokal dalam RPJPN 2025-2045. Setelah mencermati dokumen tersebut, beliau menyimpulkan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan sudah menjadi kewajiban etis dan sekaligus strategi yang cerdas untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik. Amirul Tamim, Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjukkan perhatiannya terhadap penyusunan dokumen perencanaan daerah. “RPJMD sebagai suatu naskah perencanaan yang bisa menjadi pedoman bagi kepala daerah. Pengalaman kita berotonomi (daerah) selama 20 tahun, setiap visi kepala daerah itu tidak nyambung dengan kepala daerah sebelumnya," ucapnya. Amirul menilai hal tersebut menjadi beban bangsa. "Kalau masih model begini kita menyusun perencanaan, apakah kita masih bisa optimis mencapai Indonesia Emas 2045?” tanyanya kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali. Rapat kunjungan kerja FGD ini ditutup oleh moderator dengan mengapresiasi seluruh masukan dan saran mengenai RUU tentang RPJPN Tahun 2025-2045. (*)

Humas Sabtu, 30 Maret 2024 08.44.00

Senator Terpilih 2024 Salut Ketua DPD RI Rendah Hati dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ada yang menarik pada acara buka puasa bersama antara Ketua DPD RI dengan beberapa Senator terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Para Senator terpilih itu mengaku salut dengan pribadi Ketua DPD RI yang menurut mereka sangat humble, rendah hati dan mau mendengar. Penilaian itu terungkap dari Larasati Moriska, Senator terpilih asal Kalimantan Utara dan Mananwir Paul Finsen Mayor, Senator terpilih asal Papua Barat Daya. Larasati yang merupakan Senator termuda mengaku bersyukur diterima dengan baik oleh Ketua DPD RI. "Beliau (Ketua DPD RI) pribadinya hangat dan humble. Kita yang muda-muda diterima dan didengar," kata Srikandi berusia 22 tahun tersebut saat ditemui usai buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jumat (29/3/2024). Senator yang karib disapa Barbie itu mengaku kaget, lantaran undangan buka puasa bersama dikirim langsung oleh Ketua DPD RI. "Saya sendiri kaget, Beliau langsung chat saya secara pribadi. Kami berkomunikasi dengan baik, di mana Beliau memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai Senator baru," kata Larasati. Hal senada diungkapkan oleh Mananwir Paul Finsen Mayor, yang juga pemimpin adat Papua Barat Daya. Ia menilai Ketua DPD RI merupakan pemimpin yang mengayomi. "Beliau humble, rendah hati dan mau mendengar. Beliau merangkul seluruh kepentingan Nusantara. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan," ujar Paul. Sebagai Senator baru dari Tanah Papua, Paul mengaku semangat perjuangannya menyala begitu ia dirangkul oleh Ketua DPD RI. "Saya sebagai Senator dari Tanah Papua merasa Beliau perlu untuk terus didukung, untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Ini adalah silaturahmi dan konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa ini. Prioritas kami di Papua adalah kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan," tutur Paul. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menilai ada tiga persoalan fundamental atau pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Dan, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab DPD RI yang perlu untuk diperjuangkan. "Ketiga persoalan itulah yang mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang masih dirasakan oleh masyarakat di daerah," terang LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, dari pemetaan tersebut, ada tiga persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga butuh langkah yang juga fundamental. Pertama adalah keadilan fiskal dalam hubungan pusat dan daerah. Dimana APBN yang diterima daerah di kisaran 30 persen. Sementara Pusat mengelola 70 persen. LaNyalla melanjutkan, sedangkan beban jumlah pegawai yang ditanggung pemda sebesar 78 persen sedangkan pusat hanya 22 persen. Ratio proporsi anggaran dengan beban urusan yang berbanding terbalik antara pusat dengan daerah pun disebut berimbas pada kapasitas pemda dalam memberikan layanan. "Penyelenggaraan kewajiban daerah menjadi lemah dan terbatas sehingga standar pelayanan minimal pemda rata-rata hanya mencapai 58% di provinsi dan 59% di kabupaten/kota. Sementara kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di daerah kepulauan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)" papar LaNyalla. Kedua, lanjut La Nyalla, ketidakadilan yang dirasakan daerah terhadap pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya di daerah, yang output-nya justru memindahkan kantung kemiskinan dan memperparah bencana ekologi. "Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, segala kemudahan diberikan ke investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya daerah," ujarnya. PR terakhir, yakni asas dan sistem bernegara Indonesia yang dinilai LaNyalla telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi Pancasila. "Karena berdasarkan kajian akademik yang dilakukan sejumlah profesor di beberapa perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa UUD hasil perubahan pada 1999-2002 yang sekarang kita gunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi," ujar dia. "Perubahan isi dan pasal-pasal itu membuat UUD 1945 justru menjabarkan semangat individualisme, dan liberalisme, serta ekonomi yang kapitalistik, sehingga bangsa kita semakin tercerabut dari akar budaya dan sejarah kelahirannya," tambahnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi istri Enny LaNyalla dan dua Senator incumbent yakni Elviana (Jambi) dan Andi M Ihsan (Sulawesi Selatan). Turut mendampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Persidangan Oni Choiruddin serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian. Sedangkan Senator terpilih yang hadir pada buka puasa tersebut adalah Azhari Cage (Aceh), Tgk Ahmada (Aceh), Darwati A Gani (Aceh), Dinda Rembulan (Babel), ⁠Hj Leni Hariati John Latief (Bengkulu), Al Hidayat Samsu (Sulsel), Muhammad Hidayatollah (Kalsel), ⁠Mananwir Paul Finsen Mayor (Papua Barat Daya), Happy Djarot (Jakarta), Larasati Moriska (Kaltara), Destita Khairilisani (Bengkulu), PYM Syarif Machmud Melvin Alkadrie (Kalbar), Mirah Midadan (NTB) dan M Rifki Farabi (NTB).(*)

Humas Jumat, 29 Maret 2024 06.10.00

Ujian Kualifikasi Doktor di Unair, Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ada banyak gagasan yang telah dituangkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah wacana mendorong lahirnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik atau jalur independen. Gagasan tersebut dimaksudkan untuk merespon wacana penguatan fungsi legislasi, sekaligus menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu seiring dengan menguatnya keinginan agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Oleh karenanya, perlu terobosan dalam rangka memperkuat kedaulatan rakyat di Indonesia. Hal tersebut dipresentasikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani ujian kualifikasi disertasi Program Doktoral Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga dengan tema 'Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non Partai Politik (Independen)' di Kampus B Universitas Airlangga, Kamis (28/3/1024). Didampingi pembimbing akademiknya, LaNyalla diuji oleh tim penguji, di antaranya Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M, Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, Dr Radian Salman, S.H., LL.M, Dr Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr Sukardi, S.H.,M.H. Ketua DPD RI menyebut penelitiannya berangkat dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana disebutkan jika prinsip kedaulatan salah satunya diterapkan dalam bentuk kedaulatan perwakilan untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat melalui proses Pemilu. "Selain itu, pengisian lembaga perwakilan merupakan refleksi dari prinsip demokrasi yang berarti rakyat berkuasa (government of rule by the people). Dengan kata lain, secara spesifik hal itu adalah demokrasi perwakilan," papar LaNyalla. Proposal penelitian LaNyalla menarik perhatian dosen pengujinya. Salah satunya seperti disampaikan oleh Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Ia meminta Senator asal Jawa Timur itu untuk menjelaskan lebih detail perihal awal mula gagasan tersebut didapat LaNyalla. "Kok bisa punya gagasan anggota DPR RI non partai politik atau jalur independen seperti ini. Coba dijelaskan sedikit latar belakang idenya," kata Prof Suparto. LaNyalla pun menjelaskan awal mulanya ketika ia mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Saat gagasan itu diwacanakan, LaNyalla menyebut muncul pertanyaan dari anggota DPD RI tentang eksistensi lembaga mereka. "Saat itu muncul pertanyaan, kalau kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka Lembaga DPD RI ini bubar?" kata LaNyalla menirukan pertanyaan anggotanya saat itu. LaNyalla tak menampik hal itu. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli, Lembaga DPD RI akan bubar. Maka, muncul gagasan agar DPD RI berada satu kamar dengan DPR RI, sekaligus sebagai upaya memperkuat Lembaga DPD RI itu sendiri. "DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan, itu dipilih langsung oleh rakyat. Sama dengan DPR RI. Suaranya lebih besar dari perolehan DPR RI. Tetapi soal kewenangan, DPD RI lebih kecil dibanding DPR RI," ujar LaNyalla seraya menambahkan bahwa produk UU yang secara hukum mengikat seluruh rakyat Indonesia hanya diputuskan oleh anggota DPR yang notabene partai politik saja. “Sangat tidak adil dan tidak meaningful bila hanya dikuasai partai politik. Padahal UU itu memaksa seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk dan patuh. Kenapa hanya di tangan partai politik?” imbuhnya. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Dr Sri Winarsi, S.H., dan Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, tentang komparasi model yang diteliti di negara lain dan nama fraksi jika nantinya DPD RI satu kamar dengan DPR RI, LaNyalla menegaskan jika konsep tersebut telah diterapkan di beberapa negara dunia. "Sudah ada 12 negara di Uni Eropa dan tahun lalu, April 2023 Afrika Selatan mengadopsi sistem tersebut. Nah mengenai nama fraksi, saat saya presentasikan konsep ini ke anggota DPD RI sempat terjadi perdebatan, apa nama fraksinya. Menurut saya silakan saja, apapun nama fraksinya silakan. Mau fraksi perseorangan, atau fraksi non-partai, itu teknis nanti. Tetapi hakikatnya ada people representative dan ada political representative yaitu unsur partai politik," ujar LaNyalla. Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H menjelaskan jika banyak pihak menilai DPD RI bukan elemen yang penting, bahkan hanya hiasan demokrasi belaka. Sebagai Ketua DPD RI, ia juga meminta LaNyalla mengkajinya dalam konteks yuridis-empiris dan sosio-legal. Dr Radian Salman, S.H., LL.M, meminta agar LaNyalla dalam penelitiannya nanti berbagi pengalaman implementasi yang sudah dilakukan dan evaluasinya. Pun halnya dengan Dr Sukardi, S.H.,M.H yang meminta LaNyalla dalam penelitiannya nanti juga menjelaskan pentingnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Sementara Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si menekankan agar Ketua DPD RI menyinggung latar belakang monokameral yang relevan dengan temuan kebijakan dari topik penelitian. Setelah menerima masukan tersebut, selanjutnya tim penguji menyatakan jika Ketua DPD RI dinyatakan lulus dan sudah boleh menggunakan titel Doktor (cand). "Kami ucapkan selamat kepada peneliti. Karena sudah lulus kualifikasi, maka selanjutnya peneliti sudah boleh menggunakan gelar Doktor (cand)," kata Prof Nafik. Ketua DPD RI pun mengucapkan terima kasih kepada tim penguji dan berharap hasil penelitiannya dapat berguna bagi pembangunan dan proses demokratisasi bangsa Indonesia ke depan.(*)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 14.06.00

DPD RI lantik Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna...

Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono melantik Gede Ngurah Ambara Putra menggantikan Shri IGN Arya Wedakarna (AWK) sebagai anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW) sisa Masa Jabatan 2019-2024. Pelantikan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/3/2024). “Kami ucapkan selamat bergabung, membawa serta memperjuangkan aspirasi daerah khususnya di provinsi Bali, serta memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah,” ucap Nono Sampono pada sidang paripurna luar biasa tersebut. Sebagai informasi, Ngurah Ambara Putra merupakan peraih suara terbanyak kelima untuk pemilihan DPD RI asal Bali pada Pemilu 2019. Kala itu, Ambara Putra meraup 120.428 suara. Ia dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024. Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Gede Ngurah Ambara Putra yang ditemui usai dilantik mengatakan, bahwa sebagai anggota DPD RI asal Bali sisa Masa Jabatan 2019-2014, harapannya mampu mendorong potensi Bali dalam mendorong devisa Indonesia utamanya dalam bidang pariwisata dan bidang lainnya. “Tentunya, melalui aspirasi yang saya bawa sebagai perwakilan Bali, saya akan terus mendorong kekuatan pariwisata Bali agar mampu menyumbang devisa bagi negara dan mendorong stimulus ekonomi di sana,” pungkas Gede Ngurah Ambara. (*mas)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 14.00.00

Nuzulul Qur,an, Gus Hilmy Ajak Masyarakat Perbarui Paradigma...

dpd.go.id - Nuzulul Qur’an atau peristiwa turunnya Alqur’an diperingati setiap tahun pada bulan Ramadlan. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperbarui komitmen pada Alqur’an sebagai pedoman umat Islam. “Alqur’an dari 1400 tahun yang lalu hingga hari ini masih tetap sama, terjaga keotentikannya. Menjadi mukjizat yang istimewa. Jika mukjizat lain akan hilang bersama rasul pemiliknya, Alqur’an tetap terjaga bersama umat hingga hari ini. Maka yang perlu diperbarui adalah paradigma kita dalam memperlakukan Alqur’an,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dalam acara peringatan Nuzulul Quran di Masjid Muslimat, Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, pada hari Rabu (27/03/2024). Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, paradigma yang pertama adalah cara pemaknaan yang disesuaikan dengan konteks peradaban manusia. Dengan cara demikian, katanya, Alqur’an akan mampu menjawab persoalan masyarakat hari ini sekaligus mensucikan jiwa-jiwa para pengikut dan pembacanya. Hal ini menurutnya yang membuktikan bahwa Alquran tidak hanya kalamullah atau kitabullah, tetapi juga kitabul insan (kitab manusia), artinya kitab yang dimaksudkan sebagai pedoman manusia dalam kehidupan sehari-hari. “Alqur’an itu suci, yang memegangnya harus bersuci, maka Alqur’an bisa mensucikan jiwa manusia,” ujar salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut. Selanjutnya, memperkuat paradigma terhadap Alqur’an, Gus Hilmy mengajak masyarakat untuk memperbarui komitmennya terhadap Alqur’an. Sebab, menurutnya, kondisi zaman sekarang membuka celah lebar manusia jauh dari kita suci agamanya. “Alqur’an jangan hanya diperingati setiap tahun. Konsekuensi dari peringatan itu adalah kita harus berkomitmen untuk tidak lagi berjauhan, apalagi sampai meninggalkan Alqur’an dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak tahu, ya bertanya. Kalau tidak tahu kok diam saja, kita akan jadi semakin jauh dari Alqur’an,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut. Padahal, menurut Gus Hilmy, Alqur’an menyediakan jawaban atas berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menjauhi Alqur’an adalah menjauhi jawaban atas persoalan hidup, dan mendekati Alqur’an adalah cara untuk selamat. Peringatan Nuzulul Quran secara nasional, menurut anggota MUI Pusat tersebut, hanya terjadi di Indonesia. Kalau ada negara lain, hanya Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi gebyarnya tidak seperti di Indonesia. “Nuzulul Quran diperingati ya hanya di Indonesia. Di Arab tidak ada, paling di negara tetangga, Malaysia dan Brunei. Mengenai peringatannya tepat pada tanggal 17 Ramadhan, ini merupakan ijtihad dari Presiden IR. Soekarno, yang tanggalnya disesuaikan dengan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus.” terang Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 28 Maret 2024 10.29.00

Srikandi Senator Jatim, Lia Istifahma Apresiasi Kiprah Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Srikandi Senator terpilih asal Jawa Timur, Lia Istifhama mengapresiasi langkah Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang memberikan ruang dialog kepada Senator-senator baru yang terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Menurut Lia, sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla mau merangkul Senator-senator yang baru terpilih meski belum kenal secara personal. "Saya memanggil Beliau (LaNyalla) ini Abah. Saya salut sama Abah. Semua Senator yang baru-baru dari berbagai daerah langsung dirangkul, diapresiasi dan diberi arahan tentang tugas, pokok dan fungsi DPD RI. Luar biasa sekali," kata Lia saat berbuka puasa bersama dengan Ketua DPD RI di Gedung Graha Kadin Jatim, Rabu (27/3/2024). Tak hanya merangkul, mengapresiasi dan memberi pengarahan, Lia menyebut dirinya dan senator lainnya juga dipersilakan memberi masukan untuk kinerja DPD RI ke depan. Lia pun mengaku banyak terlibat diskusi dan tukar pikiran dengan LaNyalla, baik langsung maupun melalui Whatsapp. "Kami dipersilakan memberikan masukan tentang apa dan bagaimana DPD RI ini ke depannya. Terutama agenda-agenda penting untuk kemajuan daerah dan agenda nasional. Pokoknya Abah ini keren sekali," tegas Lia. Sebagai pendatang baru, Lia mengaku begitu bersemangat untuk dapat berkontribusi bersama LaNyalla membangun Indonesia dan Jawa Timur. "Tentu saya berharap kiprah saya nanti dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Timur dan juga bangsa ini. Saya harap Abah tetap dapat membimbing kami sebagai Senator baru ini," kata Lia. LaNyalla sendiri menyambut baik ajakan Lia. Sejauh ini, kata LaNyalla, sedapat mungkin ia mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun bangsa, termasuk Jawa Timur. Senator asal Jawa Timur itu pun mengapresiasi komposisi DPD RI saat ini, di mana 30 persen lebih saat ini diisi oleh perempuan. "Kita patut apresiasi, karena saat ini keterwakilan perempuan di DPD RI lebih dari 30 persen. Tentu kita berharap keterwakilan perempuan ini dapat memberi warna tersendiri," ujar LaNyalla. "Saya ucapkan selamat datang di DPD RI kepada Lia dan rekan-rekan lainnya. Mari kita samakan persepsi. Bangsa ini memanggil kita, agar kita dapat meluruskan arah perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," tutup LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 27 Maret 2024 10.25.00

Lantik 96 Orang PPPK, Sekjen DPD RI Rahman Hadi Minta...

Jakarta, dpd.go.id - Sekjen DPD RI Rahman Hadi pertama kalinya melantik 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Lingkungan Setjen DPD RI. Selain melantik P3K, pada kesempatan tersebut Sekjen DPD RI Rahman Hadi juga melantik Pejabat Struktural yang rotasi dan promosi, juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat Fungsional. P3K yang dilantik tersebut akan bertugas di Kantor DPD RI Pusat di Jakarta dan yang akan bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi. “Saya mengharapkan yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji hari ini dapat semakin termotivasi, menciptakan ide baru, melakukan kerja-kerja profesional serta kolaborasi dalam mewujudkan kinerja Setjen DPD RI yang memiliki core values BerAkhlak,” ucap Rahman Hadi didampingi Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (27/3/2024) Pada acara tersebut, Rahman Hadi berpesan kepada seluruh pegawai agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan, menjaga integritas dan bertanggungjawab. “Rotasi dan mutasi adalah untuk pengembangan karir, untuk mendukung kesinambungan program dan mencapai target kinerja yang ditetapkan,” sambungnya. Sekjen DPD RI menambahkan, bagi pegawai yang bertugas di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi untuk melakukan optimalisasi penyelenggaraan layanan kinerja baik bagi anggota dewan dan kesekretariatan DPD RI. “Saya harapkan pelayanan di Kantor DPD RI di Ibukota provinsi terus meningkat dan memberikan kinerja optimal bagi yang terhormat anggota dewan perwakilan daerah,” pungkasnya. (*)

Humas Rabu, 27 Maret 2024 09.37.00

Komite IV DPD RI Terima Masukan Akademisi Unand Terkait RUU...

PADANG, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima masukan dari akademisi Universitas Andalas terkait dengan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal tersebut terungkap dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Komite IV DPD RI di Gedung Tahir Foundation, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Senin 25 Maret 2024.  KH. Amang Syafruddin, Lc., Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 akan berakhir pada bulan Desember 2024. “RPJPN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan 20 tahun ke depan. RPJPN juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Barat tersebut. KH. Amang Syafruddin, Lc., juga menyampaikan bahwa lebih kurang dua dekade belakangan ini, sudah banyak capaian pembangunan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah (1) Pendapatan per kapita yang tumbuh pesat sebesar 6,5 kali lipat, (2) Kemiskinan dan Ketimpangan yang semakin menurun jadi 9,5 persen dan 5,8 persen, (3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar 16 dunia, (4) Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang membaik 0,77 persen per tahun, dan (5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang mengalami penurunan sebesar 27 persen. Walaupun demikian, masih banyak tantangan pembangunan ke depan yang harus diantisipasi. Beberapa tantangan itu diantaranya; Produktivitas yang masih rendah, Pariwisata yang masih di bawah potensi, Ekonomi laut yang belum optimal, Kontribusi UMKM dan koperasi masih kecil, Infrastruktur dan literasi digital masih rendah, Pembangunan yang belum berkelanjutan, Tata kelola pemerintahan yang belum optimal, Kepastian dan penegakan hukum yang lemah, Demokratisasi yang belum optimal, dan Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa yang masih mendalam. “Oleh sebab itu untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045,” ucap KH. Amang Syafruddin, Lc. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Ferdi, SH., MH., dalam sambutannya menyambut baik kegiatan FGD yang dilaksanakan Komite IV DPD RI tersebut. “Selamat datang kepada sleuruh peserta FGD, baik dari kalangan pemerintah daerah Sumatera Barat, maupun akademisi Universitas Andalas, terutama Komite IV yang sudah memilih Universitas Andalas sebagai tempat pelaksanaan FGD ini,” ucap Dr. Ferdi, SH., MH. Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, SP., yang bertindak sebagai Keynote Speech dalam FGD tersebut menyampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komite IV DPD RI yang telah  berkenan menjadikan Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Universitas Andalas sebagai salah satu lokasi yang dikunjungi untuk dimintai masukan dan saran serta pendapat terhadap Rancangan UU RPJPN Tahun 2025-2045 yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di tingkat Nasional. “Harapan dari pertemuan ini dapat diperoleh dengan hasil yang maksimal dan dapat menjadi bahan penting bagi DPD RI untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya akan disampaikan dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045 tersebut,” ucap Gubernur Sumatera Barat itu. Dalam kesempatan yang sama H. Mahyeldi Ansharullah, SP., menegaskan bahwa Ranah Minang sejak sebelum kemerdekaan sudah memiliki peran yang besar dalam perjuangan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia, di samping itu Ranah Minang memiliki tokoh-tokoh pendiri Bangsa yang berkontribusi besar dalam membangun Indonesia. “Selain itu hal yang juga penting adalah ketika masa-masa awal kemerdekaan Sumatera Barat selalu berperan sebagai penyelamat negara dalam Bela Negara seperti gerakan PDRI sebagai penyambung nyawa Indonesia. Selain itu, tentu banyak peran Sumatera Barat dalam Sejarah perjuangan bangsa ini, oleh sebab itu Sumatera Barat akan terus berperan dalam mendukung Pembangunan bangsa, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa permasalahan dalam menurunkan target RPJPN menjadi RPJPD adalah target RPJPN sendiri yang sangat sulit untuk tercapai kalau RPJPD tidak tercapai. “Jika draf rencana Pembangunan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang maka ada kewajiban untuk mencapainya, kalau tidak tercapai sesuai amanat Undang-Undang tentu akan ada konsekuensinya secara hukum,” jelas Mantan Rektor Universitas Andalas yang saat ini menjadi Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tersebut. Menurut Werry rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. “Penyelarasan tidak maksimal karena waktu penyusunan RPJMD Provinsi dan Kab./Kota yang  bersamaan, berbeda dengan RPJPN yang memiliki beda waktu penyusunannya, oleh sebab itu perlu diwaspadai penetapan target pembangunan yang over target maupun less target karena kurangnya waktu penyelarasan target RPJPD dengan RPJPN,” ucap Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA. Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. dalam FGD tersebut menyampaikan bahwa RPJPN diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. “Dokumen RPJPN ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya,” komentar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. Menurut Prof. Kurnia RPJPN yang berlaku 20 tahun ini akan diwujudkan secara bertahap melalui RPJ Menengah yang berlaku 5 tahun dan dilaksanakan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. RKP ini lah yang didanai dengan APBN yang ditetap setiap tahun. Jadi RPJPN ini akan diwujudkan melalui 20 kali APBN yang akan datang. “RPJP perlu didukung Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai Instrumen perencanaan ruang. RPJP sebagai instrumen hukum yang mengikat pemerintah selama 20 tahun, namun rentan terpengaruh oleh politik dan kebijakan rezim pemerintahan,” ucap Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Lebih jauh Prof. Kurnia menyampaikan perlu penegasan jika pemerintah membuat program tidak sesuai dengan RPJPN bagaimana statusnya dan bagaimana implikasi hukumnya sehingga perlu mitigasi hukum untuk perubahan RPJPN. RPJPN juga menjadi rujukan bagi pembentukan dan pembangunan hukum. Hukum juga dimaksudkan untuk mendukung perwujudan RPJP baik Nasional maupun Daerah. Sementara itu Dra. Hj. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Komite IV sangat berterima kasih kepada sivitas akademika Universitas Andalas yang telah memberikan masukan dan saran kepada DPD RI terkait RPJPN 2025-2045 tersebut. “Kami sudah mendengar masukan dari para pakar Universitas Andalas, kami yakin masukan ini sangat penting untuk rencana pembangunan yang sedang disusun oleh pemerintah,” ucap Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Dra. Hj. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa DPD RI akan menjadikan aspirasi dan masukan dari Universitas Andalas tersebut sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang RPJPN 2025-2045 yang sedang disusun oleh pemerintah. (*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 20.36.00

Komite III DPD RI: Pertumbuhan Sektor Pariwisata Domestik Perlu Roadmap...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI melihat perlu adanya roadmap yang jelas dan keseriusan pemerintah dalam menggarap dunia kepariwisataan di Indonesia, karena terbukti mampu menggerakan sektor perekonomian di segala lini. Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim mengungkapkan sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu aspek yang memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Mengingat industri pariwisata memiliki potensi dan sumbangsih yang besar bagi perekonomian negara dan masyarakat Indonesia. Menurut Muslim, upaya pencapaian target sektor pariwisata tentu bukan perkara mudah. Ia menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut ada tujuh isu untuk membangun kepariwisataan berkualitas di Indonesia. Ketujuh isu tersebut adalah penurunan kualitas lingkungan, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima, kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah, keterbatasan aksesibilitas transportasi di udara, darat, dan laut, kurangnya investasi sektor pariwisata, serta minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana. "Ketujuh isu tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, serta pemangku kepentingan sektor pariwisata untuk menanganinya," ujar Muslim M Yatim pada RDPU Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (26/3/24). Pada RDPU ini, Ketua Asosiasi Dosen Pariwisata dan Praktisi Pariwisata Febby Dt Bangso memaparkan pentingnya pembangunan kepariwisataan. Salah satunya pengembangan Program Wisata Minat Khusus seperti wisata religi, kesehatan, bahari, kuliner, heritage dan wisata petualangan serta ekowisata perlu didesain, diarahkan, dan dioptimalkan untuk mengintervensi, mendukung, dan merekayasa kualitas destinasi pariwisata di Indonesia. "Selain penguatan industri wisata serta pemasaran, diperlukan penguatan infrastruktur dan digitalisasi di bidang pariwisata," ucap Febby. Sependapat dengan itu, Ketua Bidang Inbound dan Domestic Tour Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) Heben Ezer mengungkapkan saat ini tata kelola pariwisata harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Ia menuturkan sektor pariwisata secara kinerja terbukti mampu mengungkit dan menggerakan sera mempengaruhi ekonomi sangat besar. "Sektor pariwisata mampu menggerakan ekonomi, sehingga tata kelola untuk pariwisata berkelanjutan perlu peran pemerintah dan menjadi prioritas, termasuk percepatan digitalisasi," ucap Heben Ezer. Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa mengharapkan pemerintah Indonesia mampu membangun dan menata kepariwisataan yang berkualitas seperti di negara lain. Ia melihat saat ini sektor pariwisata domestik seperti masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya tata kelola dan sistem penganggaran yang baik dari pemerintah. "Tata kelola pariwisata di domestik harus dikelola dengan benar, kalau tidak orang akan memilih pergi ke luar negeri karena lebih murah, mudah, dan tertata baik," pungkasnya. (*mas)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 17.19.00

Upayakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Lebih Baik, Komite III DPD...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji (AMPHURI) dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) di Ruang Padjajaran DPD RI, Selasa (26/3/2024). Dalam RDPU tersebut, Komite III DPD RI berharap agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya dengan mendorong stakeholder terkait untuk dapat menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Sebagai perwakilan masyarakat dan daerah, DPD RI sangat berkepentingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat yang menjadi tanggung jawab negara,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim. Sebagai salah satu narasumber dalam RDPU tersebut, Sekretaris Jenderal AMPHURI Farid Aljawi terdapat beberapa catatan dalam penyelenggaran ibadah haji. Pertama, adanya kebijakan lansia tanpa pendamping, karena justru akan menyulitkan jemaah yang sudah berumur lansia dalam melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan. Kedua, adanya ketentuan yang jelas mengenai kondisi isihaah (kesehatan) yang menjadi syarat untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Karena tidak jarang, masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun tidak bisa melaksanakan ibadah haji, karena saat berangkat isihaahnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Ketiga, perlunya mempercepat waktu tunggu calon jemaah haji Indonesia. Karena saat ini banyak jemaah haji yang harus menunggu waktu puluhan tahun untuk melaksanakan ibadah haji. “Pemerintah Indonesia agar mengajukan peningkatan kuota tahunan jemaah haji per tahun, dari 221 ribu jemaah menjadi 241 ribu per tahunnya,”jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim berharap agar terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirinya meminta agar setiap stakeholder terkait dapat berkomitmen dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. “Pelaksanaan haji yang kurang selama ini akan mendapatkan pelayanan yang lebih sempurna. Apalagi jemaah haji kita bermacam-macam, dari lansia dan yang menunggu lama. Kita berharap stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji melaksanakan dengan baik dan amanah,” imbuhnya. Senada, Anggota Komite III DPD RI Habib Said Abdurrahman berpesan agar keberadaan petugas pelayanan haji dapat lebih ditingkatkan perannya dalam melayani jemaah haji asal Indonesia. Karena selama ini dirinya sering menemui keberadaan petugas yang kurang memberikan pelayanan terhadap jemaah sebagaimana mestinya. “Karena banyak ditemui petugas yang hanya sekedar jalan-jalan. Kadang kita tanyakan ke mereka, mereka jawab tidak tahu karena bukan tugas mereka. Dan orang-orang ini yang setiap tahun dapat kerjaan,” imbuh Senator dari Kalimantan tengah ini.

Humas Selasa, 26 Maret 2024 14.29.00

Sultan Dukung Usulan KSP Terkait DMO Minyak Sawit Berbasis Volume...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung usulan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait perombakan basis penetapan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit dari sebelumnya berbasis realisasi ekspor menjadi berbasis produksi minyak sawit. Menurutnya, harga minyak sawit saat ini sangat rentan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi ekspor minyak sawit. Akibatnya masyarakat di dalam negeri harus menanggung volatilitas harga minyak goreng ketika terjadi penurunan realisasi ekspor akibat volatilitas di pasar global. "Seperti yang terjadi saat ini, harga minyak goreng naik rata-rata 5 persen di banyak daerah. Hal ini tentu sangat menganggu daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan inflasi", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (26/03). Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, kata Sultan, masyarakat Indonesia seharusnya bisa menikmati harga minyak goreng secara stabil sesuai hasil produksi sawit. Usulan Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga tandan buah segar bagi petani sawit mandiri di daerah. "Luas perkebunan sawit kita meningkat tapi harga minyak goreng juga terus mengalami kenaikan. Saya kira sistem tata niaga minyak sawit atau CPO kita perlu dievaluasi secara menyeluruh", tegasnya. Meski demikian, Sultan meminta agar Usulan KSP terkait DMO minyak sawit berbasis produksi ini harus dikaji secara detail agar tidak menganggu pendapatan petani sawit mandiri. Stabilitas harga minyak goreng yang terjangkau harus juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan petani sawit rakyat di daerah. Diketahui, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengusulkan agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng dirombak dengan basis perhitungan volume produksi. Deputi III KSP, Edy Priyono mengatakan, aturan DMO minyak goreng saat ini yang berbasis volume ekspor akan bermasalah saat permintaan ekspor minyak sawit melemah seperti saat ini. Hal itu dianggap kurang efektif, lantaran pelemahan ekspor lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal yakni kondisi pasar global.(*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 14.19.00

Komite II DPD RI ke Melakukan Kunjungan Kerja ke Gresik...

GRESIK, dpd.go.id - Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Minerba, Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik pada hari Senin (25 Maret 2024). Kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik juga dimulai dengan melakukan tinjauan lapangan ke PT Smelting yang merupakan smelter tembaga pertama yang dibangun di Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kantor Bupati Gresik untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Bustami Zainudin, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, dalam pembukannya menyampaikan bahwa DPD memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke Gresik mengingat Kabupaten Gresik merupakan salah satu sentra utama program hilirisasi sektor pertambangan. “Komite II menyepakati memilih kunjungan kerja di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Gresik karena daerah ini merupakan salah satu sentra utama program hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu semangat utama dari UU Minerba yaitu hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia”, ujar Bustami Zainudin, senator asal Lampung. Acara diskusi dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, beserta seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Aminatun juga menekankan pentingnya kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Minerba ini. “Pengawasan ini tentunya sangat penting dilakukan mengingat dengan pengawasan ini maka akan didapatkan pemahaman mengenai situasi terkini terkait program hilirisasi sektor pertambangan mineral dan batu bara di tingkat daerah dan nasional”. Diskusi dipimpin langsung oleh Bustami Zainudin. Bustami memberikan kesempatan kepada seluruh peserta diskusi yang dihadiri baik dari perwakilan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pengusaha daerah, maupun dari LSM untuk menyampaikan pandangan dan mengemukakan permasalahan yang ada di daerah. Sejumlah permasalahan dan masukan dikemukakan oleh para peserta. Mulai dari permasalahan infrastruktur daerah sebagai penopang program hilirisasi pertambangan, dampak lingkungan dari keberadaan tambang dan industri hilir, permasalahan perizinan, hingga permasalahan rendahnya pemanfaatan dolomit, yang merupakan salah satu komoditas tambang utama di Kabupaten Gresik, dalam program hiliriasi nasional. Berbagai permasalahan tersebut langsung dijawab oleh perwakilan Pemerintah Pusat yang hadir pada kegiatan tersebut, seperti perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Perindustrian. Lebih dari itu, Komite 2 DPD juga menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Christiandy Sanjaya, senator dari Kalimantan Barat, menyampaikan akan membahas permasalahan kebutuhan SDM terkait perizinan dan pengawasan pertambangan di daerah dan permasalahan infrastruktur pendukung program hilirisasi tambang seperti jalan dengan kementerian terkait. Hal senada juga disampaikan oleh Agustin Teras Narang selaku senator dari Kalimantan Tengah. “Pemerintah pusat perlu memberikan support, apalagi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 7%”, tegasnya. Acara ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh Bustami Zainudin yang menyampaikan bahwa seluruh masukan dalam kunjungan kerja ini akan dicatat sebagai hasil pengawasan dan akan diperjuangkan oleh Komite II DPD RI sebagai upaya memastikan pelaksanaan UU Minerba, khususnya terkait hilirisasi sektor pertambangan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi bangsa dan negara (*).

Humas Selasa, 26 Maret 2024 10.26.00

TINJAU KONDISI PASCATAMBANG LUMPUR LAPINDO, KOMITE II MENGUNDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA LAKUKAN...

SIDOARJO, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Minerba) pada hari Senin (25/3) di Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Pendopo Delta Wibawa dan dihadiri oleh Bupati Sidoarjo beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo beserta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara beserta jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan beserta jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); para asosiasi, yayasan, pelaku usaha, dan perseorangan/kelompok yang bergerak di sektor pertambangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Abdullah Puteh selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU Minerba. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini terkait pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara di tingkat daerah dan nasional, baik dalam situasi yang berjalan maupun kemungkinan perkembangan situasi ke depan, serta memperoleh masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada program hilirisasi pertambangan mineral dan batubara”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Dalam kesempatannya, Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, menyampaikan bahwa posisi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk minerba hampir tidak ada sama sekali kecuali terkait AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Kemudian, Ahmad Mudhlor Ali juga menyinggung agar pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota juga dilibatkan untuk monitoring pertambangan. “Izin tambang yang berdampak berat agar masyarakat juga turut dilibatkan”, lanjutnya. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker dipimpin oleh Aji Mirni Mawarni, Senator asal Kalimantan Timur. Pada sesi tersebut, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian PUPR, T. Maksal Saputra, turut menyampaikan bahwa kegiatan utama PPLS adalah pengendalian luapan lumpur dan pembangunan infrastruktur pengamanan di sekitar waduk lumpur Sidoarjo. PPLS juga memiliki Tim Siaga Bencana yang bekerja 24 jam dibagi menjadi dua shift untuk berkeliling tanggul. “Tim Siaga Bencana juga dipersiapkan dengan alat berat”, ujarnya. Kemudian, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi, turut menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam Pertambangan Minerba. “Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2022, kewenangan Galian C didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi”, ucapnya. Sunindyo Suryo Herdadi juga turut menyampaikan informasi terkait dengan logam tanah jarang. “Tahun lalu Badan Geologi sudah melakukan penelitian dan temuan sementara ada beberapa unsur logam tanah jarang namun masih berada di bawah aspek keekonomian dan kelayakan lingkungan dalam proses mendapatkan unsur tersebut”, ujarnya. Dalam forum yang sama, Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK, Edy Nugroho Santoso, juga memberikan tanggapan terkait dengan perlunya upaya peningkatan tutupan vegetasi. “Ada beberapa kajian yang digunakan untuk memperkuat tanggul-tanggul yang ada termasuk untuk menyerap polutan”, ujarnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan menuju tanggal penahan lumpur untuk meninjau kondisi luapan lumpur Lapindo. Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Badikenita Br. Sitepu (Sumatera Utara), Emma Yohanna (Sumatera Barat), Zuhri M. Syazali (Kepulauan Bangka Belitung), Richard Hamonangan Pasaribu (Kepulauan Riau), Fahira Idris (DKI Jakarta), Eni Sumarni (Jawa Barat), Denty Eka Widi Pratiwi (Jawa Tengah), Habib Ali Alwi (Banten), Lalu Suhaimi Ismy (Nusa Tenggara Barat), Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Papua Barat). (*)

Humas Selasa, 26 Maret 2024 09.06.00

Diskusi Bersama Senator Papua, Ketua DPD RI Bicara Bangsa hingga...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berdiskusi dengan empat Senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024 dari Papua Pegunungan dan dua Senator dari Maluku Utara, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Senin (25/3/2024). Selain tentang lembaga DPD RI, kepentingan daerah dan bangsa, diskusi juga diwarnai dengan obrolan tentang sepakbola. Keempat Senator baru dari Papua Pegunungan diantaranya, Arianto Kogoya, Nelson Wenda, Matias Heluka, dan Sopater Sam. Sedangkan Senator baru terpilih dari Maluku Utara adalah R Graal Taliawo dan Hasby Yusuf. Hadir pula Alfiansyah 'Komeng' Bustami, Senator baru dapil Jawa Barat. Ketua DPD RI didampingi juga oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Mewakili Senator baru lainnya, Arianto Kogoya berterimakasih sebagai anggota baru diajak berdiskusi langsung Ketua DPD RI, sehingga menambah wawasan dan mempercepat adaptasi dalam menjalankan tugas nantinya. "Terima kasih kami dari Papua diberikan arahan, sehingga kami semakin paham dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPD RI," jelasnya. Menurut Arianto, sebagai wakil daerah dia meminta bantuan agar aspirasi daerah Papua khususnya Papua Pegunungan menjadi atensi pimpinan DPD RI. "Kami mewakili daerah sangat tertinggal. Masyarakat di sana benar-benar berharap kepada kami untuk bisa memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan. Makanya kami nanti tentu meminta dukungan pimpinan," papar Arianto. Dalam kesempatan itu, secara jujur Arianto mengaku sebenarnya lebih mengenal LaNyalla sebagai Ketua PSSI. "Kami saat itu masih sekolah di Papua, kami melihat kiprah Pak LaNyalla di PSSI membangun sepakbola. Sangat luar biasa persepakbolaan nasional ketika dipimpin Bapak karena banyak mengukir prestasi," ujar dia lagi. Sementara itu LaNyalla menyampaikan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan terjadi hampir di seluruh daerah, tidak hanya di Papua. "Ini bukan saya ngarang. Persoalan ini saya temukan karena saya turun langsung keliling ke daerah, di semua propinsi dan lebih dari 300 kota," tukasnya. Temuan persoalan itu, lanjut Lanyalla, oleh DPD ditelaah dengan baik. DPD RI berdiskusi dengan stakeholder, para ahli, dan elemen masyarakat lainnya. Diperoleh solusi permasalahan fundamental itu, adalah perbaikan sistem demokrasi dan sistem ekonomi. "Keduanya harus kembali berlandaskan Pancasila. Kalau tidak, yakinlah bangsa ini akan semakin terpuruk," jelas LaNyalla. LaNyalla juga menyampaikan sebagai anggota DPD RI memang mempunyai tugas pokok mengawal kepentingan daerah agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ditambahkannya, wajah Indonesia adalah wajah dari 38 Provinsi di Indonesia.  "Artinya, kalau ingin Indonesia maju, maka daerah harus maju. Jika ingin Indonesia makmur, maka daerah harus makmur. Daerah dalam arti 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Termasuk Papua," tuturnya.(*)

Humas Senin, 25 Maret 2024 20.41.00

Buka Bersama Senator Terpilih, LaNyalla Kembali Tekankan Perlunya Penguatan Sistem...

JAKARTA, dpd.go.id - Berbuka puasa bersama Senator baru yang terpilih pada Pemilu 2024, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sampaikan upaya penguatan sistem bernegara sekaligus penguatan lembaga DPD RI ke depan. Upaya penguatan tersebut, oleh DPD RI telah dituangkan dalam lima proposal kenegaraan yang ditawarkan untuk menjadi kesadaran kolektif dan konsensus nasional bangsa dan negara. Senator baru yang hadir antara lain Alfiansyah 'Komeng' Bustami (Jawa Barat), Hasby Yusuf (Maluku Utara), Destita Khairilisani (Bengkulu), Elisa Ermasari (Bengkulu) dan Mirah Midadan Fahmid (NTB). Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. “Prof Kaelan dari UGM sering bilang DPD RI ini Bahasa Jawa-nya pupuk bawang, cuma pelengkap fungsi DPR RI. Ada ketimpangan secara politik, tentunya ini tidak adil. Karena itu penguatan peran DPD RI mutlak diperlukan,” tegas LaNyalla di Restoran Parle, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024). Tetapi, lanjut LaNyalla, DPD RI tidak egois untuk mengejar kepentingan sendiri. DPD RI ingin memperjuangkan hal yang lebih luas dari itu; yaitu untuk kepentingan agar bangsa dan negara ini dapat mempercepat mewujudkan cita-cita dan tujuan lahirnya negara ini. “Munculnya lima proposal kenegaraan didasari oleh temuan dan aspirasi bahwa bangsa ini masih menghadapi ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Akar persoalannya adalah Konstitusi hasil Perubahan di tahun 1999 hingga 2002 telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi dan identitas Konstitusi," tuturnya. Untuk itulah, lanjut LaNyalla, DPD RI menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Namun kita menyadari ada kelemahan di dalam sistem tersebut. Makanya DPD RI menawarkan penyempurnaan dan penguatan pada sistem itu," tegasnya. Lalu dimanakah penguatan DPD RI? LaNyalla menjelaskan hal itu ada di dalam proposal kedua yang ada di dalam lima proposal kenegaraan DPD RI. Yakni membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Dimana hal tersebut memang menjadi tren perubahan konstitusi di beberapa negara. Termasuk yang terbaru, dilakukan Afrika Selatan. "Hal itu sangat penting agar Undang-Undang yang dihasilkan, tidak hanya dibuat oleh keterwakilan partai politik tetapi juga ada keterwakilan masyarakat non-partisan atau people representative. Itulah mengapa, anggota DPD RI, yang juga peserta pemilu dari unsur perseorangan yang berbasis Provinsi secara merata, harus berada di dalam kamar DPR RI," paparnya. Sementara pemilihan presiden, harus kembali melalui MPR, yang harus diisi para hikmat yang merupakan penjelmaan rakyat. Karena para pendiri bangsa memilih sistem perwakilan itu berdasar karakteristik yang sesuai dengan Indonesia dan Pancasila. “Penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Baru, dimana MPR ‘disulap’ menjadi all president men dan tanpa batasan masa jabatan, itulah yang harus dibenahi. Bukan mengganti sistem yang dirumuskan pendiri bangsa dengan demokrasi liberal ala negara-negara barat,” pungkasnya. (*)

Humas Jumat, 22 Maret 2024 23.28.00

BAP DPD RI Rapat Konsultasi Bersama BPK Perwakilan Sultra, Dorong...

dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan rapat konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (21/3/2024). Hal ini dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2023. Pertemuan digelar di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir dalam pertemuan itu Ketua BAP DPD RI,Tamsil Linrung beserta jajaran. Mereka diterima langsung Auditor Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi, dan Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar bersama jajaran. Ketua BAP DPD, Tamsil Linrung menjelaskan, rapat konsultasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres penyelesaian sejumlah temuan di Provinsi Sultra. Sekaligus mendorong supaya semua kerugian daerah/negara dikembalikan. "Hasil pertemuan tadi, kami melihat ada progres yang baik. Kami apresiasi kinerja BPK Perwakilan Sultra," ungkap Tamsil Linrung usai pertemuan di Kantor Perwakilan BPK Sultra, Kamis (21/3/2024). Menurut Tamsil, ada beberapa kasus yang pihaknya dorong untuk segera dituntaskan. Misalnya, temuan BPK Sultra terkait dugaan korupsi kasus illegal mining di Blok Mandiodo, kasus Bandara di Kolaka Utara, kasus kelebihan bayar di beberapa proyek, maupun perjalanan dinas sejumlah daerah. "Sejauh ini, progresnya sudah bagus. Pihak bermasalah sudah mengakui dan kerugian negara akan dikembalikan. Prinsipnya, kami mendorong supaya kerugian daerah/negara dikembalikan," jelas Senator asal Sulsel tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sultra Dadek Nandemar menyambut baik kehadiran BAP DPD RI. Menurutnya, DPD RI ingin melihat sejauh mana keseriusan pihaknya dalam menangani sejumlah kasus di Sultra. "Mereka (BAP DPD) hanya ingin mengetahui, sudah sejauh mana prosesnya. Mereka mengapresiasi yang kami lakukan terhadap temuan itu," ujarnya. Rapat konsultasi tersebut merupakan pelaksanaan tugas BAP DPD RI sesuai Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 118, yaitu melakukan penelaahan dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara yang disampaikan kepada DPD. BAP DPD RI melaksanakan tugas tersebut dengan mengindentifikasi kerugian daerah yang dijumpai dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan di daerah, terhadap entitas di pemerintah daerah. Termasuk juga BUMD, Bank Daerah, RSUD (BLUD) serta mendorong penyelesaian kerugian daerah oleh pihak-pihak terkait. Selain Tamsil Linrung (Ketua BAP/Senator Provinsi Sulsel), sejumlah pimpinan dan anggota BAP DPD RI juga hadir. Mereka adalah Bambang Santoso (Wakil Ketua BAP/Senator Provinsi Bali), Maya Rumantir (Senator Provinsi Sulut), Angelius Wake Kako (Provinsi NTT), Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Provinsi Sulbar), Mirati Dewaningsih (Provinsi Maluku), Alexander Fransiscus (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), dan Emma Yohanna (Provinsi Sumatera Barat).(*)

Humas Jumat, 22 Maret 2024 23.07.00

Komite III DPD RI: Revisi UU Kepariwisataan Harus Dapat Optimalkan...

YUNANI, dpd.go.id – Komite III DPD RI menilai pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia harus dilakukan dengan memfokuskan pada pilar-pilar keberlanjutan baik secara ekonomi, ekologi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan potensi pariwisata di setiap daerah melalui pembangunan berkelanjutan. “Hal ini terlihat di negara Yunani, di mana pesatnya perkembangan sektor pariwisata Yunani menunjukkan bahwa model manajemen pembangunan yang berkelanjutan terbukti berjalan efektif,” ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri dalam pertemuan Komite III DPD RI dengan Direktur Jenderal Kebijakan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Yunani Panagiota Dionysopoulou membahas kebijakan pengembangan pariwisata di Yunani sebagai bagian dalam pengayaan materi dan penguatan konsep naskah akademik draft RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, Kamis (21/3/2024). Menurut pria yang akrab dipanggil HB ini, Yunani merupakan salah satu tujuan wisata utama dunia karena memiliki letak geografis yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Termasuk kondisi iklim yang mendukung, keanekaragaman habitat alami, budaya dan estetika lokal yang unik, serta keindahan alam, sehingga mendukung pesatnya perkembangan kegiatan pariwisata di Yunani. “Oleh karena itu, kami ingin menggali informasi terkait regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dalam mendukung sektor pariwisata berkelanjutan, memahami prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan pariwisata di Yunani, sebagai bahan dalam merumuskan payung hukum pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia,” imbuh HB yang merupakan Senator dari Kalimantan Utara ini. Adanya payung hukum melalui revisi UU Kepariwisataan, lanjut HB, akan menjadi langkah strategis untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Selain itu, Penyusunan RUU Perubahan atas UU Kepariwisataan juga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam dan budaya, serta memperkuat citra positif destinasi pariwisata Indonesia di mata dunia “Dengan adanya RUU ini, diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman yang kokoh bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pariwisata secara berkelanjutan,” jelasnya. Dalam pertemuan tersebut, Hasan Basri juga didampingi oleh beberapa senator DPD RI, seperti Yance Samonsabra dari Papua Barat, Habib Said Abdurrahman dari Kalimantan Tengah, AA Oni Suwarman dari Jawa Barat, M Sum Indra dari Jambi, Hafidh Asrom dari DI Yogyakarta, Dailami Firdaus dari Jakarta, TGH. Ibnu Halil dari NTB, Ajbar dari Sulawesi Barat, Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara, Ahmad Nawardi dari Jawa Timur, Zainal Arifin dari Kalimantan Timur, dan , Habib Zakaria Bahasyim dari Kalimantan Selatan.***

Humas Kamis, 21 Maret 2024 20.06.00

Resmikan Masjid Sunan Kalijogo di Bekasi, LaNyalla Berbagi Kiat Sukses...

BEKASI, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan diri meresmikan Masjid Sunan Kalijogo milik Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (YPMS) di Jalan Perumahan Papan Mas, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/3/2024). Masjid tersebut merupakan jejak perjuangan almarhum KH Djauhari Zein, yang juga guru dari Ketua DPD RI. Dalam acara yang dirangkai dengan santunan anak yatim itu, Ketua DPD RI berbagi tips sukses menjadi seorang pemimpin. Dikatakan LaNyalla, sebagai murid atau santri dari KH Djauhari Zein, kita harus betul-betul mengerti nilai-nilai yang diajarkan. Jika kita sudah paham, Senator asal Jawa Timur itu menilai apa yang menjadi keinginan, Insya Allah akan terwujud. Pun halnya dalam hal memimpin, akan dibimbing langsung oleh Allah SWT. "Saya berpesan agar anak-anak di sini dibina semaksimal mungkin, terutama sholat malamnya dan dhuha-nya. Untuk wirid silakan amalkan apa saja. Yang terpenting, tiap waktu dalam hati berdzikir, mengingat Allah SWT," pesan LaNyalla. Dari semua itu, LaNyalla berpesan agar niat dan implementasinya harus dijalankan secara istiqomah. "Kita harus praktikkan dalam perbuatan kita. Kalau sudah istiqomah, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita akan tercapai. Meskipun kita tidak meniatkan untuk tujuan tertentu, tetapi Allah SWT yang akan mengangkat derajat kita lebih tinggi," tutur LaNyalla. Ia menyontohkan dirinya. LaNyalla mengaku hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Sang Guru, KH Djauhari Zein. "Ketika kita ikhlas melaksanakannya, Allah SWT yang mengangkat derajat kita. Saya sebagai contoh, sebagai bukti, bagaimana Allah SWT menaikkan derajat dalam perjalanan hidup saya," ulas LaNyalla. Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (YPMS) Nugroho Budi Martono menjelaskan, Masjid Sunan Kalijogo dibangun pada tahun 1990. Namun, sekitar tiga tahun lalu kondisi bangunan mulai memprihatinkan. "Banyak tembok yang mulai rusak, retak-retak dan genting bocor. Dulu lantainya ini sejajar dengan tanah. Sehingga jika hujan, banjir masuk ke dalam masjid," tutur Nugroho. Sekitar 1,5 tahun lalu, Ketua DPD RI berkenan melakukan renovasi masjid tersebut. "Renovasi memakan waktu 1 tahun. Alhamdulillah sudah selesai sejak lama. Kami menunggu kedatangan Beliau (Ketua DPD RI) untuk meresmikan. Baru hari ini semuanya terlaksana," kata Nugroho.(*)

Humas Kamis, 21 Maret 2024 20.01.00

Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim, Mahyudin Susun Visi Kaltim Keren...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, membuka peluanf maju dalam kompetisi Pilkada Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2024. Senator asal Kaltim itu memgaku telah menyusun visi Kaltim Keren sebagai visi yang akan diwujudkannya jika dipercaya sebagai Gubernur Kaltim. "Saya membawa visi Kaltim Keren, karena saya ingin Kaltim ini menjadi provinsi keren, seperti IKN yang terlihat keren," katanya, dalam acara buka puasa bersama dengan tokoh masyarakat Kaltim, di Samarinda, Rabu (20/3/2024). Keren itu menurutnya merupakan singkatan dari beberapa gagasan yang layak diwujudkan bagi pembangunan Kaltim, antara lain Kolaborasi, ekonomi maju, bangun entrepreneurship, religius dan bersatu, dan lingkungan nyaman. "Visi Kolaborasi maksudnya pemerintahan yang hendak diwujudkan nanti bersifat kolaborarif dengan melibatkan aspirasi rakyat, dalam membuat kebijakan," katanya. Visi "ekonomi maju berkeadilan" memurutnya, adalah konsep yang berharap Kaltim menjadi provinsi yang maju dan inklusif bagi semua kalangan dan wilayah. "Untuk maju Kaltim jangan hanya memgandalkan pada kpmoditas, karena masih banyak sektor lain yang perlu diperhatikan, seperti industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan sebagainya," katanya. Visi "Religius dan bersatu" menurutnya, Kaltim mampu mewujudkan masyarakat yang religius dan bersatu dalam perbedaan. "Keharmonisan dalam perbedaan akan menjadi modal berharga dalam pembangunan Kaltim," katanya. Kemudian visi "bangun entreprenership" menurutnya, penting untuk menambah jumlah entrepreneur di kalangan masyarakat Kaltim. "Membangun entreprenership bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan serta membuka lapangan kerja yang lebih luas," katanya. Sedangkan visi "lingkungan nyaman" diharapkan Kaltim dapat mencontoh pembangunan IKN yang mengusung konsep green city dan smart city. "Kaltim harus menjadi wilayah penyangga IKN yang memiliki lingkungan yang nyaman untuk ditinggali," pungkasnya.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 07.12.00

Buka Bersama Alumni Perguruan Tinggi, Ketua DPD RI Istiqomah Perjuangkan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dirinya istiqomah dalam memperjuangkan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Sebab menurut LaNyalla, muara dari persoalan bangsa ada di sektor hulu, yaitu sistem bernegara yang saat ini melenceng jauh dari Pancasila. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berbuka bersama aktivis Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di kediaman Ketua DPD RI, di Jakarta, Rabu (20/3/2024). Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum APTSI Hendra Zon, Sekjen APTSI Febrinaz Azis, dan belasan anggota APTSI lainnya. Sementara Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Bustami Zainudin. "Sampai sekarang saya tetap istiqomah mengembalikan negara ini ke UUD '45 naskah asli. Saya selalu konsisten dengan apa yang saya dijalankan. Mulai dari sepi kemudian gerakan ini ramai dan menjadi sepi lagi saat ini karena hiruk pikuk Pemilu, saya akan terus perjuangkan," kata LaNyalla. Dikatakan oleh Senator asal Jawa Timur itu, perhelatan Pemilu 2024 dengan segala permasalahannya seperti soal kecurangan, politik uang, intervensi dan lainnya adalah persoalan hilir. Makanya protes-protes dengan demonstrasi, menurut LaNyalla, kurang bijak. "Mari jangan mengurusi soal hilir, tetapi hulunya yang harus diperbaiki. Yakni sistem bernegara kita yang harus sesuai Pancasila," tegas LaNyalla. "Kalau kembali ke UUD 45 naskah asli pasti tidak akan ada kecurangan itu. Karena nantinya pemilihan Presiden berada di lembaga tertinggi di MPR," imbuh dia. Dalam penjelasannya, MPR yang dimaksud adalah lembaga tertinggi negara yang baru. Dimana setelah kembali ke UUD 1945 Asli, kemudian diamandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan. “MPR diisi oleh anggota DPR, utusan Daerah dan utusan golongan. Anggota DPR ini bukan hanya dari partai politik saja tetapi juga dari DPD yang merupakan peserta pemilu perseorangan," katanya. LaNyalla juga menyinggung Pilpressung yang sebenarnya sangat-sangat tidak demokratis. Rakyat hanya dijadikan kambing congek. Disuruh mencoblos orang yang sudah dipilih oleh oligarki. "Makanya usai Pemilu ini, mari kita bergerak kembali. Tidak ada urusan dengan Presiden terpilih. Perjuangan harus kita lanjutkan, supaya kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat," paparnya.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 07.08.00

KOMITE IV: “DORONG PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI MELALUI...

Jambi, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Pendampingan mitra terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 yang difokuskan pada dampak pinjaman PT. Permodalan Nasioanal Madani dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Sasono Hantarto, dalam sambutannya selaku Executive Vice President Human Capital dan Operasi PT PNM, “PNM hadir di Provinsi Jambi dengan total nasabah aktif sebanyak 253,840 dari 13,728 kelompok perempuan dan sudah mengakumulasi sekitar 4 Triliun Rupiah dalam penyalurannya”, Sasono juga menjelaskan “PT. PNM selain berfokus untuk memberikan modal usaha kepada perempuan pra sejahtera, kami juga terus mendorong nasabah melalui pendampingan kepada seluruh nasabah kami, membantu mereka untuk terus dapat meningkatkan kapasitas diri, karena hal ini diyakini mampu mengakselerasi percepatan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari kemiskinan dan juga untuk membawa dampak besar bagi ketahanan ekonomi nasional”. Sasono Hantarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang aktif dan memicu PNM untuk dapat lebih baik lagi untuk membantu perempuan prasejahtera dan dapat memperluas penyaluran pembiayaan dan pendampingan dengan harapan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi”. Dra. Hj. Elviana, M.Si, Senator Jambi dalam sambutannya selaku Wakil Ketua I Komite IV menyampaikan “Kunjungan Pimpinan Komite IV DPD RI ini bertujuan untuk mengidentifikasi awal persoalan-persoalan ditemui di lapangan di mana banyak pengaduan masyarakat tentang pembiayaan Ultra Mikro kepada masyarakat. Selanjutnya, Elviana menekankan bahwa “dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui instrumen APBN. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembiayaan Ultra Mikro (UMi)”. Elviana juga berujar “Apabila terkelola dengan baik, yakin bahwa Jambi dapat menjadi model pengembangan Umi Mekaar di Indonesia”. ⁠Endang Nurjani, selaku Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Ultra Mikro 1 PT.PNM dalam paparannya “saham PT PNM sebesar 99,99997% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Endang dalam paparannya mengutarakan “Margin bunga yang diberikan PT.PNM UMi Mekaar dalam pembiayaan Usaha Ultra Mikro berada dibawah kompetitor sejenin dan mengalami penurunan dari Suku Bunga 25% turun ke 19,6% pada skema pinjaman diatas 5 tahun, UMi Mekaar juga hadir di hampir 70% di seluruh kecamatan di Indonesia”. Fernando Sinaga. S.Th, Senator asal Kalimantan Utara yang merupakan Wakil Ketua III Komite IV DPD RI “Perlu adanya perhatian lebih terhadap beberapa kelompok seperti kelompok tani dan kelompok nelayan dalam skema pembayaran”. Eva Susanti, Senator DPD RI Provinsi Sumatera Selatan berharap “upaya dan pemberian solusi oleh PT PNM terjun ke daerah-daerah yang susah dijangkau, seperti halnya di daerah Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan”. Eva Susanti berharap “PT PNM dapat membantu mayarakat pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi Halal dan Sertifikasi BPOM”. Sudirman, Senator DPD RI Provinsi Aceh mengatakan “bentuk pendampingan oleh PT PNM terhadap peningkatan pengusaha baru harus muncul untuk mendongkrak pertumbuhan dan peningkatan ekonomi, Sudirman mengharapkan dengan hadirnya PT. PNM ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah”. Pimpinan Komite IV DPD RI berharap agar PT. PNM dapat menjalin kerja sama lebih intens lagi untuk mengawal program agar sukses di seluruh Indonesia. “Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang telah dipaparkan PT PNM dan mengapresiapi kinerja yang telah di capai oleh Umi Mekaar Jambi,”, tutup Elviana Pimpinan Komite IV.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 22.06.00

Komite III Dorong Terciptanya Pariwisata Unggul Berbasis Budaya dan Sejarah...

YUNANI, dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan studi referensi ke Yunani untuk mengetahui pengelolaan sektor pariwisata di negara tersebut agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pengayaan materi dan penguatan konsep naskah akademik RUU Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini. Dalam pertemuan dengan Anggota Parlemen Hellenik (Komite Produksi dan Perdagangan) Yunani, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengatakan bahwa antara Indonesia dengan Yunani memiliki kemiripan karakteristik di sektor Kepariwisataan. Menurut Hasan, Yunani menjadi destinasi wisata utama di Eropa dengan kekayaan budaya dan sejarah sebagai produk wisata unggulan. Sama halnya Yunani, Indonesia juga memiliki kepariwisataan dengan kekayaan budaya dan adat istiadat dengan kearifan lokal dan ekonomi kreatif yang mumpuni. “Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan destinasi wisata bersejarah, pemberdayaan ekonomi lokal, promosi pariwisata berkelanjutan, diversifikasi produk pariwisata, dan penggunaan teknologi dalam pariwisata di Yunani untuk kami rumuskan dalam naskah akademik RUU Perubahan UU Kepariwisataan,” ucap Hasan dalam pertemuan dengan Komite Produksi dan Perdagangan yang terdiri dari Mpuokoros Georgiou Chhstos sebagai Ketua, Arampatzi AF sebagai Wakil Ketua, dan Soukouli DMEM sebagai Sekretaris, Rabu (20/3/224). Senator dari Kalimantan Utara ini menjelaskan, pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memberi kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja serta pendapatan nasional. Di era globalisasi, pariwisata menjadi salah satu sektor yang strategis dalam meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. “Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan, sebagai upaya menjaga sektor yang memberikan kontribusi pada penerimaan negara dan salah satu pilar perekonomian masyarakat di daerah,” imbuh pria yang akrab disebut HB ini. Sebagai upaya memajukan pariwisata di Indonesia, lanjut Hasan, Komite III juga mendorong untuk terjalinnya peningkatan kerjasama bilateral antar kedua negara di sektor kepariwisataan. Apalagi sebelumnya antara Indonesia dengan Yunani telah menjalin kerjasama melalui MoU dis sektor kepariwisataan tahun 2007 yang telah diratifikasi di tahun 2022. Sehingga adanya peningkatan kerjasama bilateral di sektor pariwisata antar kedua negara akan menjadi bagian dalam implementasi MoU tersebut sebagai upaya memajukan sektor pariwisata di kedua negara. “Dengan adanya kerja sama bilateral diharapkan pihak Yunani bisa sharing best practice yang dilakukannya untuk menarik wisatawan. Dan kedua negara bisa menyusun action plan ke depan, baik dalam penyelenggaraan event, join promotion, hingga capacity building,” imbuh pria yang akrab disebut HB ini.***

Humas Rabu, 20 Maret 2024 21.39.00

Indonesia dan Rusia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Antar Parlemen...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan rombongan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Federal Rusia Konstantin Kosachev. Keduanya membahas berbagai isu terkini dan sepakat meningkatkan kerja sama antar Parlemen diberbagai bidang. “Kita bersepakat kerjasama parlemen dapat meningkatkan hubungan bilateral RI-Rusia. Kita berharap bahwa kedua parlemen bisa terus meningkatkan kerjasama. Semoga kerjasama parlemen dapat lebih membuka hubungan baik kedua negara," ujar Nono Sampono. Nono menuturkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perdagangan RI-Rusia mengalami perkembangan signifikan. "Saya mencatat tahun 2022 hampir meningkat 70%. Target kita memang 2024 bisa mencapai 5 Milyar USD. Baru-baru ini ada kunjungan dari sejumlah lembaga keuangan dan perusahaan teknologi Rusia ke IKN. Memang konsep IKN sebagai smart city perlu investor seperti Rusia,” ujar Nono. Lebih lanjut, Nono menambahkan, keduanya juga membahas kerjasama antara negara yang sudah semakin berkembang, terutama energi nuklir dan antariksa. “Indonesia sebagai negara kepulauan tertarik dengan pembangkit sistem floating/kapal dengan kapasitas 100-110 MW. Demikian juga kelanjutan pembangunan bandar/stasiun antariksa, ada tawaran dari kementerian industri bahwa akan menerima Kosmonot dari Indonesia,” katanya. Untuk itu, Nono Sampono berpendapat, senator punya peran penting dan dapat menjadi penghubung dengan Pemerintah Daerah sehingga kerjasama bilateral dapat meningkat. “Sebagai contoh, Juli 2023 kepala perwakilan perdagangan Rusia berkunjung ke Jawa Timur, mereka bertemu dengan beberapa pengusaha berbagai bidang seperti kesehatan, pupuk dan aneka produk perikanan, pengolahan ikan beku, makanan dan minuman, fesyen, bahan bangunan, logistik dan produk kebutuhan sehari-hari. Ini contoh agar daerah dapat peluang untuk berinteraksi dalam peluang kerjasama ini,” jelas Nono. Dalam pertemuan tersebut ditekankan bahwa dalam waktu dekat hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia telah berlangsung selama 75 tahun. Bagi Rusia, Indonesia adalah mitra prioritas karena hubungan yang terus berkembang dan sangat dinamis. "Hari ini kami senang kembali datang kesini, dan semoga kerjasama parlemen dapat lebih membuka hubungan baik antar kedua negara," tandas Nono. Hadir dalam pertemuan tersebut rombongan DPD RI didampingi Wakil Dubes RI Berlian Helmi, Senator Adilla Azis dari Jawa Timur, Senator Abdullah Puteh dari Aceh, Senator Darmansyah dari Bangka Belitung Senator Filep Wamafma dari Papua dan Senator Bambang Santoso dari Bali serta Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Federal Federasi Rusia, Liliana Gumerova.(*)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 16.51.00

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU...

Jakarta, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI memandang bahwa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah harus mendapatkan perhatian serius. "Persoalan yang timbul akibat regulasi baru tersebut patut dicermati secara mendalam, karena merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah khususnya terkait pendapatan daerah," tutur Wakil Ketua BULD Eni Sumarni bersama Ketua BULD Stevanus BAN Liow ketika membuka rapat bersama pakar kebijakan pajak dan otonomi daerah, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/03/2024). Lebih lanjut, sasaran pemantauan dan pengawasan yang dilakukan BULD ini ditetapkan atas pertimbangan dikeluarkannya kebijakan baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). "BULD DPD RI berharap persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah mendapatkan perhatian serius," ucap Eni. Pada rapat tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman memaparkan terkait Peningkatan PAD dan Iklim Investasi Pasca UU HKPD. Kemandirian fiskal menjadi penentu kinerja daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu keterbatasan anggaran yang ada turut menjadi faktor penghambat pengembangan pilar tata kelola, ekonomi, sosial dan lingkungan. "Mendorong kebijakan fiskal, penyerahan urusan pusat ke daerah harusnya diikuti juga dengan transfer pembiayaan dan dukungan PAD yang memadai," ungkap Herman. Herman melanjutkan, menurutnya pajak daerah dan retribusi daerah adalah instrumen untuk mempengaruhi kultur tata kelola ekonomi di daerah. Sehingga melalui UU HKPD saat ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. "Idealnya UU HKPD mampu memberikan insentif fiskal, memberikan ruang otonomi, sehingga mampu meningkatkan PAD," lanjutnya. Senada dengan itu, Pakar/Peneliti Kebijakan Pajak dari Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Inayati memberikan catatan tentang pengaturan retribusi daerah dalam UU HKPD. Menurutnya, adanya penyederhanaan jenis pungutan retribusi menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah. “Terdapat sejumlah faktor yang menentukan penerimaan pajak daerah di Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi aspek kebijakan dan regulasi dan aspek administrasi,” tukas Inayati. Inayati menambahkan, tantangan penguatan local taxing power di Indonesia ditentukan dan dikelompokkan pada kabijakan dan regulasi pajak daerah dan administrasi pajak daerah. Selain itu, disparitas potensi penerimaan pajak daerah tidak merata karena beberapa objek pajak memiliki karakteristik khas yang berbeda-beda di daerah. “Tiap daerah memiliki karakteristik dan potensi berbeda, seperti pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (galian C), dan pajak sarang burung walet sebagai contoh,” pungkasnya. Melalui rapat ini, BULD DPD RI mencari perkembangan terkini atas persoalan mengenai implikasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah bagi perekonomian daerah. Persoalan itu khususnya menyangkut potensi melemahnya kemandirian fiskal daerah, potensi ketimpangan PAD antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan potential loss pendapatan daerah sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam UU HKPD. (*mas)

Humas Rabu, 20 Maret 2024 16.41.00

Komite II Minta Agar Revisi UU Paten Atur Perlindungan Potensi...

JAKARTA, dpd.go.id – Komite II DPD RI berharap dalam pembahasan perubahan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang digagas pemerintah, dapat mengatur dan melindungi kekayaan sumber daya genetik (SDG) agar tetap menjadi aset bangsa yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. “RUU Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2016 ini harus dapat mengakomodir perlindungan terhadap potensi SDG di berbagai daerah sebagai kekayaan bangsa,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Min Usihen, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Suyud Margono, dan Pakar Hukum Universitas Indonesia Ranggalawe Suryasaladin, di DPD RI, Selasa (19/3/2024). Masih terkait potensi sumber daya genetik, Senator dari Kalimantan Utara Marthin Billa mengatakan sampai saat ini banyak potensi daerah dan pengetahuan tradisional masyarakat yang belum terlindungi dalam hak paten. Melalui perubahan dalam UU Paten, diharapkan berbagai potensi tersebut dapat dipatenkan sebagai aset masyarakat daerah. “Sampai saat ini kita belum mengaktivasi apa-apa yang dimiliki masyarakat baik oleh inventor atau payung hukum yang ada. Padahal lebih dari 150 macam jenis tanaman yang bisa digunakan masyarakat sebagai obat tradisional,” jelasnya. Senada, Senator dari Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako berharap tidak hanya dilakukan revisi dalam UU Paten, tetapi juga dibutuhkan sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya paten terhadap potensi-potensi yang dimiliki di daerahnya. Tujuannya agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan dikelola menjadi sebuah produk dan didaftarkan untuk memperoleh Paten. “Jangan sampai potensi itu tidak bisa berkembang karena tidak ada yang meneliti. Kita harus menjaga jangan sampai ini diambil oleh bule-bule yang melakukan penelitian,” imbuhnya lagi. Dalam RDPU tersebut, Min Usihen menjelaskan bahwa revisi UU Paten diperlukan untuk mengikuti perkembangan hukum nasional dan ketentuan di dunia internasional terkait perdagangan. Tujuannya agar payung hukum terkait Paten dapat selalu menyesuaikan dalam perkembangan terkait kekayaan intelektual yang diwujudkan dalam produk ataupun proses di bidang industri. “Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan UU Paten yaitu meningkatkan perlindungan paten yang inovatif dan responsif terhadap masyarakat dengan mendasarkan pada ketentuan internasional,” jelasnya.(*)

Humas Selasa, 19 Maret 2024 18.50.00

Komite IV DPD RI dan Kementerian PPN/BAPPENAS RI Sepakat Kawal...

JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menyampaikan pandangan dan pendapat terkait dengan RUU RPJPN 2025-2045. Oleh sebab itu, DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PPN/BAPPENAS RI untuk mendalami RUU RPJPN 2025-2045, bertempat di Ruangan Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. KH. Amang Syafruddin, Lc. Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI menyoroti beberapa permasalahan terkait RUU RPJPN 2025-2045 antara lain: pertama, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income trap country) yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan, kedua adanya tantangan berupa pergeseran demografi. “Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Komite IV DPD RI, memandang perlu untuk melakukan Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan maksud dan tujuan mendapatkan informasi mengenai tantangan global, nasional, dan lokal dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045,” ucap Senator Provinsi Jawa Barat tersebut. Lebih lanjut KH. Amang Syafruddin, Lc. juga menyampaikan bahwa dalam rapat kerja ini Komite IV DPD RI juga akan memberikan masukan dan saran mengenai perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan aspirasi, kebutuhan daerah serta karakteristik masing-masing daerah. Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa norma yang diatur dalam rancangan undang-undang ini disusun untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hal itu dimuat dalam RUU RPJPN 2025-2045. “RUU ini diamanahkan kepada Bappenas sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Suharso Monoarfa. Lebih jauh Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia menyampaikan bahwa RPJPN 2005-2025 akan berakhir Desember 2024, sehingga dibutuhkan undang-undang baru sebagai panduan bagi bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan pembangunan sebagai perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang isinya mengenai visi nasional jangka panjang. “Visi nasional tersebut harus memiliki landasan dan tindakan dalam frame waktu tertentu, dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diosebut RPJPN diturunkan dalam RPJPM setiap 5 tahun. Visi ini untuk melanjutkan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, siapapun yang menjalankan pembangunan di tanah air mengacu pada RPJPN ini,” tutur Suharso Monoarfa. Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.S dalam rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa RPJPN 2025-2045 ini akan menjadi panduan dalam pembangunan. “Pertama, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana setelah RUU ini ditetapkan sebagai undang-undang apakah akan mengikat semua pihak dalam melaksanakan pembangunan, karena jika dilihat dari RPJPN 2005-2025 tidak memuat pemindahan Ibu Kota Negara contohnya, tapi pemerintah melakukannya,” ucap anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Evi Zainal Abidin, menyoroti persoalan pendidikan dimana 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diterapkan sistem zonazi untuk masuk sekolah. Kebijakan tersebut sangat baik, namun implementasi di daerah masih jauh dari harapan. “Kita berharap 20 tahun mendatang terjadi akselerasi fasilitas lembaga pendidikan sehingga fasilitas pendidikan bisa terpenuhi, sistem zonazi ini perlu didukung dengan fasilitas di semua daerah,” ucap Evi. Sementara itu, Senator dari Provinsi Bengkulu Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal pertama mengapresiasi pemerintah yang sudah merencanakan program transformasi Indonesia. Kedua, terkait dengan transformasi sosial khususnya soal layanan kesehatan primer dan stunting, hampir seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat atau lembaga-lembaga di tingkat daerah memiliki program pencegahan stunting. “Apakah ada upaya kontrol terhadap program-program yang banyak di berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan lembaga-lembaga di tingkat daerah tersebut,” tegasnya. Senator Provinsi Sulawesi Utara Maya Rumantir, MA. Ph.D menambahkan terkait transformasi Indonesia yang sudah direncanakan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan adalah langkah positif. “Hal yang paling penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini adalah menyiapkan generasi emas sebagai sumber daya untuk mengisi pembangunan Indonesia ini,” ucap Anggota Komite IV DPD RI tersebut. Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H., menyampaikan bahwa stunting membutuhkan perhatian serius tidak hanya oleh pemerintah pusat akan tetapi juga semua pihak. “Terkait penanganan stunting hal tersebut dimulai dari usia pra nikah, tidak hanya pada anak-anak,” ucap Senator dari Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. (*)

Humas Selasa, 19 Maret 2024 14.06.00

DPD RI Hadir Sebagai Pemantau Internasional Pemilu Presiden Rusia Tahun...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Anggota DPD RI hadir sebagai pemantau internasional dalam Pemilu Presiden Rusia di Moskow, Rusia. Nono Sampono hadir bersama Senator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, Senator Provinsi Aceh Abdullah Puteh, Senator Provinsi Papua Barat Filep Wamafma, Senator Provinsi Jawa Timur Adilla Azis dan Senator Provinsi Bali Bambang Santoso. DPD RI berkesempatan memberikan pandangan pada Preliminary Result dalam Pemilihan Umum Presiden Rusia yang telah diselenggarakan pada tanggal 15-17 Maret 2024, yang dibacakan oleh Senator Darmansyah Husein. Nono Sampono dan delegasi DPD RI berkesempatan menyaksikan secara langsung proses pemilihan presiden Rusia di beberapa TPS, yaitu TPS 2576 di Krylatskie, TPS 2616 di Partizanskaya dan TPS 2654 di Mozhayskoe Shosse. Nono menilai, kehadiran rombongan DPD RI ke Rusia, menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Federasi Rusia bukan hanya relasi bisnis antar dua negara, melainkan persahabatan erat antar negara yang telah dijalin selama 74 tahun. “Hubungan diplomatik Indonesia dan Federasi Rusia telah terjalin sejak tahun 1950. Jadi kurang lebih sudah 74 tahun. Hubungan antara Federasi Rusia dan Indonesia didasari tradisi rasa persahabatan, kesetaraan saling menghargai di berbagai bidang,” ungkap Nono. Selain itu, Nono juga menambahkan, kehadiran para International Observer merupakan upaya yang baik dalam menjaga integritas, inklusivitas dan transparansi dalam proses demokrasi. Nono Sampono pun menyoroti penggunaan teknologi yang diadopsi oleh Pemerintah Federasi Rusia dalam penggunaan hak suaranya. Nono berharap Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi teknologi canggih dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sehingga hasil yang dicapai diharapkan akan jauh lebih akurat dan lebih kredibel. “Penggunaan teknologi canggih ini, menambah antusiasme para panitia penyelenggara. Sehingga diharapkan angka partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi semakin besar, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih kelak akan semakin kuat,” pungkas Nono. Delegasi DPD RI juga berkesempatan mengunjungi Pusat Komando Pemenangan salah satu calon presiden, yaitu Leonid Slutskiy, dari Partai Demokrat Liberal Rusia dan mendapatkan sambutan hangat dari para pejabat dan sekretariat partai. Tak lupa, Nono Sampono mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Central Commission Election, Ella Aleksandrovna Pamvilofa, beserta jajarannya, atas keberhasilannya menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Federasi Rusia yang berlangsung tertib, aman dan lancar.(*)

Humas Senin, 18 Maret 2024 08.19.00

Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Hadir di antaranya Alfiansyah Komeng Bustami (Jabar), Aanya Rina Casmayanti (Jabar), Agita Nurfianti (Jabar), Cerint Iralloza Tasya (Sumbar), Imral Adenansi (Sumbar), M Rifki Farabi (NTB), Mirah Midadan (NTB), Laode Umar Bonte (Sultra) dan Achmad Azran (DKI Jakarta). Pada kesempatan itu, Senator terpilih asal Jawa Barat, Alfiansyah Komeng Bustami langsung menghangatkan suasana. "Di Amerika kan ada juga tuh Senator. Kita juga kan Senator. Nah, sama atau beda tuh Senator di Amerika dengan kita di Indonesia?" tanya Komeng kepada Ketua DPD RI. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua DPD RI menegaskan ada perbedaan mendasar antara Senator di Amerika dengan Indonesia. Amerika menganut strong bicameral. Sehingga Senator di AS sangat power full. Termasuk fungsi pemakzulan Presiden AS ada di tangan Senat. Sedangkan Indonesia ini tidak jelas. Sehingga peran dan fungsi DPD di Indonesia sangat terbatas. Karena hanya mengusulkan RUU, tetapi penentu akhirnya DPR dan Presiden. “Sehingga RUU yang kita usulkan maupun yang kita dorong, kalau DPR dan Presiden belum membahas, ya gak jadi-jadi. Seperti RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat. Itu sudah kita dorong dari dulu. Tetapi belum juga disepakati oleh DPR dan Presiden,” tandasnya. LaNyalla juga menjelaskan, bahwa DPD RI punya fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya disampaikan ke DPR RI. “Karena itu saya sering melakukan terobosan, dengan mengupayakan mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, kementerian, agar persoalan atau temuan di lapangan cepat selesai. Bahkan saya juga melaporkan langsung ke Presiden. Supaya Presiden mengetahui langsung,” tandasnya. Oleh karena itu, LaNyalla menggagas agar Indonesia kembali ke sistem Asli Indonesia, dengan kembali ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Tetapi kemudian kita Amandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan. Sehingga praktik penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang. “Setelah kembali, kita Amandemen, dengan mengakomodasi semangat reformasi dan tren perubahan global yang terjadi. Yaitu, membuka ruang di kamar DPR yang tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur Partai Politik saja, tetapi juga anggota DPR dari peserta pemilu perseorangan. Sehingga benar-benar terjadi check and balances dalam penyusunan UU,” imbuhnya. Dengan begitu kedaulatan rakyat kembali dilaksanakan oleh lembaga tertinggi, yaitu MPR, yang di dalamnya ada utusan-utusan juga, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Bukan seperti UUD hasil Amandemen, kedaulatan dilaksanakan oleh Partai Politik dan Presiden terpilih. “Sekarang kan faktanya pelaksana kedaulatan kan Partai Politik dan Presiden terpilih. Karena di dalam Konstitusi disebutkan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Bukan dilaksanakan oleh MPR. Sehingga sudah tidak ada penjabaran Sila ke-4 dari Pancasila di dalam Konstitusi kita. Ya begini hasilnya. Orang merisaukan kualitas demokrasi Indonesia. Ya karena pilihan kita menghilangkan Pancasila,” tandas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy.(*)

Humas Minggu, 17 Maret 2024 07.54.00

Komite I DPD RI Minta DIM RUU Daerah Khusus Jakarta...

Jakarta, dpd.go.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan kepada Baleg DPR dan Pemerintah dalam penyusunan DIM RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), DIM yang yang disusun oleh DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan. “Kami minta DIM yang telah disusun Komite I DPD RI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan DIM yang disusun oleh Baleg DPR,” ucap Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni bersama Anggota DPD RI DIY Hilmy Muhammad dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3). Sylviana Murni juga menekankan metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada sebagaimana sudah berlangsung sejak tahun 2005. “DPD RI berpandangan bahwa metode pengisian jabatan Gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya harus tetap dipilih secara langsung,” ujar Slyviana. Sylviana melanjutkan, pelaksanaan kewenangan khusus oleh Pemerintah DKJ perlu dihormati sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan intervensi dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam melaksanakan urusan kekhususan, perlu dipertimbangkan Pemerintah DKJ diberikan dana kekhususan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Hal ini perlu ditekankan agar otonomi khusus DKJ annti dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya. Sylviana Murni juga menekankan pada rapat tersebut, pada dasarnya penugasan wapres merupakan mandat yang diberikan presiden. Karena itu, Sylviana mengingatkan kewenangan wapres dalam Dewan Aglomerasi Jakarta perlu dipertimbangkan secara matang. "Kami melihat bahwa atribusi kewenangan secara langsung kepada wapres sebagai Dewan Pengarah Kawasan Aglomerasi dalam RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa, agar tidak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden di kemudian hari," kata Sylviana. Menanggapi pandangan dari Komite I DPD RI, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa DIM yang diserahkan DPD RI akan menjadi bagian dari pembahasan pada naskah RUU Daerah Khusus Jakarta. “Kita akan bahas semua baik DIM dari DPD RI maupun dari pemerintah menjadi bagian dari Naskah RUU Daerah Khusus Jakarta,” pungkas Andi Agtas. (*mas)

Humas Rabu, 13 Maret 2024 17.40.00

BAP DPD RI : Ketimpangan dan Ketidakadilan Akar Konflik Agraria...

Jakarta, dpd.go.id - Ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan sebagai persoalan yang sangat akut, dimana telah dicatatkan bahwa 68% tanah yang berada di wilayah Indonesia dikuasai oleh satu persen sekelompok pengusaha dan korporasi besar. Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Untuk itu, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sangat concern terhadap isu Hak Asasi Manusia dalam eskalasi nasional khususnya dalam permasalahan konflik agraria, demikian dikatakan Wakil Ketua BAP DPD RI Evi Apita Maya di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). "Sebanyak 16 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya hanya pada tanah dengan rata-rata luasan di bawah setengah hektar. Kami sangat concern terhadap persoalan ini, khususnya yang terkait dengan konflik agraria. Terkait banyaknya laporan resmi masyarakat atas permasalahan sengketa lahan di beberapa daerah, hari ini BAP DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan masyarakat," tutur Evi saat memimpin rapat tersebut. Dalam RDPU tersebut, BAP DPD RI mendengarkan paparan dan persoalan yang tengah dialami oleh perwakilan Pusat Serikat Tani dan Nelayan (PP STN) Kabupaten Muaro Jambi, para pemohon Kasasi PTPN IX dari Provinsi Jawa Tengah, perwakilan masyarakat Desa Kabalukin Kabupaten Kepulauan Aru dan perwakilan masyarakat terkait pelanggaran Peraturah Daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terukur terkait isu permasalahan tersebut, kami meminta agar perwakilan masyarakat yang telah hadir dapat memberi pemaparan secara lebih komprehensif," sambung Evi yang merupakan Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagas Ardhianto Saputra, sebagai Ketua dari PP STN menjelaskan permasalahan yang bergulir berupa sengketa lahan antara PP STN dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK). Padahal menurutnya PT. RKK masih memakai lahan tanpa ada legal standing yang jelas. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 PK/TUN/2014 telah membatalkan 682 hektar Hak Guna Usaha (HGU) milik PT RKK. Namun sejak 2014 sampai sekarang PT. RKK masih menggunakan lahan tersebut untuk budidaya dan permanen. Hal ini memicu bentrokan antar kelompok tani masyarakat dan kelompok tani Mitra PT. RKK," ucap Bagas. Terkait penjelasan dari para perwakilan masyarakat, Abdul Hakim mengatakan seyogyanya DPD RI harus mampu menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang tidak reguler, mengingat sengketa ini telah bergulir bertahun-tahun sehingga terkesan negara tidak hadir dan tidak mampu membantu penyelesaian. caranya seperti dengan mengundang pihak terkait hadir dan menunggu klarifikasi. "Saya minta BAP DPD RI dapat segera membuat surat tertulis kepada pihak terkait," imbuh Senator asal Provinsi Lampung itu. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako mempertanyakan peran pemerintahan daerah sehingga masalah sengketa lahan ini dapat menjadi berlarut-larut dan tidak terselesaikan. "Sebaiknya pemerintahan daerah baik Bupati maupun DPRD setempat dapat membantu menyelesaikan sebelum masalah ini dibawa ke tingkat pusat," tutur Senator yang akrab disapa Angelo itu. Pada kesempatan itu Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung menyatakan perlunya informasi terkait keterlibatan dan respon pemerintah daerah. Dirinya berjanji akan merekomendasikan masalah sengketa lahan ini kepada masing-masing Anggota DPD RI sesuai Daerah Pemilihan (Dapil). "Kami memang selalu berusaha mengambil peran agar permasalahan ini dapat terselesaikan segera. Langkah selanjutnya yang akan kami tempuh adalah berkoordinasi dengan teman-teman Anggota DPD RI sesuai dapil agar dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah dan khususnya dengan kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah masing-masing. Kami juga akan melakukan telaah dengan tim ahli untuk selanjutnya memanggil pihak-pihak terkait untuk segera memberikan klarifikasi," tutup Tamsil.*hes

Humas Rabu, 13 Maret 2024 14.38.00

Daripada Urus Pengeras Suara, Menag Disarankan Buat Program Tingkatkan Kualitas...

Jakarta, dpd.go.id – Anggota DPD RI Dailami Firdaus minta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencabut Surat Edaran atau SE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1445H/2024 M. Dalam SE itu, Menag Yaqut antara lain minta penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarus Al-Qur’an menggunakan pengeras suara dalam. Dailami menilai, SE tersebut mengesankan Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak paham arti toleransi dan sikap saling menghormati. “Menag bahkan cenderung dapat mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat selama ini,” kata Dailami dalam rilisnya, Senin (11/3/2024). Bang Dai (panggilan beken) Dailami Firdaus itu menjelaskan toleransi dan sikap menghormati antar-umat beragama sudah terbangun sejak puluhan tahun silam, dan selama itu juga tidak ada masalah dengan pengeras suara di masjid maupun musala. Terkait dengan pelaksanaan penggunaan pengeras suara, Bang Dai menegaskan, semua sudah diatur waktunya dan tidak akan mengganggu di waktu orang beristirahat. “Tentunya pengurus masjid dan musala sudah lebih memahami karakteristik daripada wilayahnya masing-masing. Harus diingat ini hanya berlangsung pada saat bulan suci Ramadan saja,” tegasnya. Dari pada mengurus pengeras suara, Senator asal Jakarta ini menyarankan Menag Yaqut membuat kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kualitas ibadah Ramadan ini. “Terakhir, saya megucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah bagi seluruh umat Islam,” imbuh Bang Dai. Diketahui, SE Menag ini antara lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel). Khusus terkait syiar Ramadan, edaran ini mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur’an menggunakan pengeras suara dalam. Sementara untuk takbir Idulfitri di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.(*)

Humas Senin, 11 Maret 2024 20.31.00

Menag Larang Pengeras Suara di Masjid Saat Ramadan, Haji Uma:...

Jakarta, dpd.go.id - Senator asal Aceh, H. Sudirman meminta Menteri Agama Yaqut C. Qoumas tidak mengusik kerukunan dan toleransi beragama yang telah lama terbangun di masyarakat dengan larangan pengeras suara luar di masjid serta mushola saat shalat tarawih maupun tadarus Alquran selama bulan ramadan. Hal ini disampaikan senator yang populer disapa Haji Uma di kalangan masyarakat Aceh, menyikapi Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 1 tahun 2024 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1445 H/2024 M. Untuk diketahui, poin ketiga dari SE Menag tersebut turut menyebutkan bahwa dalam mengisi dan meningkatkan syiar islam, umat Islam tetap berpedoman pada Surat Edaran Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. "Surat Edaran Menag ini yang melarang pengeras suara luar mesjid saat Ramadhan sangat mengganggu suasana hati umat Islam jelang ramadhan", ujar Haji Uma. Haji Uma menambahkan, toleransi antar umat beragama telah terbangun kuat dan tadarus Al Quran dan shalat tarawih adalah tradisi ramadan yang telah ada sejak lama di Nusantara, bahkan sebelum Menag Yaqut lahir. Jauh sebelumnya tidak menjadi masalah hingga kemudian hal ini dipermasalahkan oleh Menag. "Jangan karena hanya ingin tunjukkan prestasi dan kinerja malah secara sengaja merusak tatanan kerukunan dan toleransi umat beragama yang telah terbangun kuat sejak lampau, bahkan sebelum Menag Yaqut ini lahir", pungkas senator yang membidangi Komite IV DPD RI. Haji Uma juga menyebut bahwa toleransi bukanlah masalah ditingkat bawah yang telah lama hidup dalam tatanan kehidupan beragama yang penuh kerukunan serta toleran. Justru masalah di tingkat atas yang mempermasalahkan hal yang bukan masalah ditengah masyarakat. Haji Uma juga mencontohkan Aceh yang mayoritas muslim dan menerapkan hukum syariah islam tapi saling menghormati minoritas. Bahkan, non muslim ikut saling mendukung saudara muslimnya dalam menyambut ramadan. Kondisi relasi yang sama juga diyakini terjadi di daerah lain di nusantara, di mana muslim sebagai kaum minoritas. "Jadi sejatinya tidak ada masalah di tingkat bawah, justru masalah di tingkat atas yang mempermasalahkan sesuatu yang tidak jadi masalah di tingkat masyarakat, seperti kebijakan Menag ini yang kemudian hanya mengusik dan merusak tatanan kerukunan dan toleransi beragama yang telah hidup sejak lama ditengah masyarakat", tutup Haji Uma.(*)

Humas Sabtu, 09 Maret 2024 20.24.00

GERAKAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN (GARDA) DATANGI KANTOR DPD...

dpd.go.id - Anggota DPD RI DIY diwakili oleh Drs. HA Hafidh Asrom, M.M. menerima kunjungan audiensi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) pada Kamis (07/03) di Kantor DPD RI DIY. Pada kegiatan audiensi ini, GARDA mengusung agenda pernyataan dukungan dan apresiasi atas pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI. Dalam pernyataan sikap GARDA yang disampaikan kepada DPD RI, GARDA menilai bahwa Pemilu sebagai instrumen demokrasi telah cacat etik dan moral sejak awal akibat malapraktek kekuasaan akibat cawe-cawe yang kebablasan. GARDA mengundang masyarakat yang menaruh kepedulian terhadap nasib bangsa untuk turut menyuarakan pentingnya para anggota legislatif baik DPR RI maupun DPD RI mendorong dilakukannya hak angket guna menyelidiki indikasi kuat telah terjadi dugaan pelanggaran dalam rangkaian proses tahapan Pemilu 2024. Menurut Endro Gunawan koordinator lapangan GARDA, saat ini lembaga eksekutif dan yudikatif seolah tertutup bagi rakyat, satu-satunya saluran yang masih bisa menampung kegelisahan masyarakat atas kecurangan penyelenggaraan Pemilu adalah DPR RI melalui hak angket. Dan aspirasi Garda ini disambut baik oleh DPD RI, sehingga Garda memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi ke pusat. “Sampai hari ini DPR RI belum menggunakan haknya, untuk itu Garda mendorong melalui dukungan DPD RI yang telah membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, agar menyampaikan aspirasi dari masyarakat DIY kepada DPR RI sesegera mungkin untuk membentuk Pansus Hak Angket DPR RI,” tambahnya. Ini menjadi momentum terbaik untuk menyampaikan keresahan sosial, karena masyarakat telah melaksanakan pemilu dan tidak bisa mencabut suaranya, maka masyarakat melakukan gerakan moral dengan cara sopan untuk menyampaikan aspirasinya. Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh GARDA, Hafidh menyampaikan bahwa pembentukan Pansus kecurangan Pemilu yang telah disepakati dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 mendapatkan respon positif karena DPD RI tidak dalam posisi melakukan “bargaining politic” dan DPD RI juga sudah membuka posko pengaduan pemilu, sehingga aspirasi dari GARDA adalah salah satu bentuk pengaduan penyelenggaraan pemilu. Hafidh juga menekankan bahwa DPD RI sangat mengapresiasi pengaduan yang disampaikan oleh GARDA dan dukungan terhadap pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu 2024 DPD RI . “Aduan Garda ini sangat istimewa, karena membuktikan fungsi DPD sebagai salah satu saluran menyuarakan aspirasi masyarakat masih dianggap perlu,” ujar Hafidh. Sebelum mengakhiri kegiatan audiensi, Hafidh Asrom berjanji akan segera meneruskan hasil dan catatan pertemuan kepada Pimpinan DPD RI bahwa Jogja bergerak untuk keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Humas Jumat, 08 Maret 2024 12.21.00

Nono Sampono Gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di SMAN...

Ambon, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMAN 12, Kota Ambon, Kamis (7/3/2024). Dalam acara tersebut, Nono Sampono menekankan pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya di wilayah Ambon, Maluku. “Sosialisasi ini akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman konsep landasan empat pilar MPR RI dalam berbangsa dan bernegara sekaligus merawat kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nono. Sebab, menurutnya hubungan sesama umat beragama harus dilandasi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama para pelajar dan generasi muda. Kerukukan antar umat beragama bersumber dari 4 pilar MPR RI yang telah menjadi landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun, empat pilar MPR RI meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nono Sampono mengajak semua siswa dan guru untuk dapat menggugah semangat persaudaraan dan persatuan, serta menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan dimulai dari lingkungan sekolah.  “Tanpa adanya toleransi dan kerja sama yang baik antar siswa dan guru, kerukunan di sekolah tidak mungkin terwujud, oleh karenanya empat pilar merupakan sarana yang menjadi payung bersama bagi seluruh warga negara dalam menjalin kerukunan antar umat beragama dalam lingkup yang lebih luas,” jelasnya.  Selain itu, Nono Sampono juga berpesan agar melalui sosialisasi yang digelar, peserta semakin sadar sebagai warga negara punya kewajiban untuk terus meningkatkan potensi diri, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. “Mari kita tingkatkan potensi diri kita dan memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari hari, sekecil apapun kontribusi kita bagi lingkungan sangat berharga bagi negara kita,” pesannya. Menurut Nono, empat pilar MPR RI memberikan pembelajaran lebih mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kerukunan umat beragama di Indonesia bukanlah hal baru. Sikap ramah tamah, gotong royong dan toleransi sudah menjadi karakter sejak zaman nenek moyang dahulu. Ini merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan Empat Pilar MPR RI,” katanya. Dengan komitmen yang kuat itu, maka mestinya tidak perlu lagi mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Kita juga harus terus bahu membahu untuk membendung sikap intoleransi yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Pancasila tidak hanya berhenti dalam wacana semata. Melainkan harus menjadi gaya hidup dan semangat seluruh warga negara Indonesia.  ”Salah satu dari empat pilar itu adalah Pancasila. Ini adalah ideologi bangsa, falsafah hidup, dan dasar negara, yang digali Bung Karno dari kebudayaan dan kearifan lokal bangsa Indonesia, pertama kali dicetuskan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Artinya, Pancasila itu memang bersumber atau berasal dari rakyat Indonesia sendiri,” jelasnya.   Mantan Kepala Basarnas ini juga menegaskan akan pentingnya menjaga 4 pilar MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Karena 4 pilar adalah pondasi negara Indonesia, maka dari itu pelaksanaan sosialisasi penting untuk di lakukan dengan tujuan agar masyarakat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari - hari. “Semoga kita, khususnya siswa SMAN 12 Ambon yang hadir saat ini, mampu menjaga toleransi dan eksistensi dalam beragama. Lebih dari itu semoga kita dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memulihkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan dalam beragama, suku, golongan dan ras dalam bingkai NKRI ,” harap Nono. Nono Sampono juga mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan puasa Ramadan sebagai wadah pemersatu umat. Untuk itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Menurutnya, puasa harus menjadi wadah pemersatu seluruh umat, di dalamnya ada banyak hal yang perlu diteladani, sekaligus momentum untuk merekatkan persaudaraan sesama anak bangsa. Terutama usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.(*)

Humas Kamis, 07 Maret 2024 18.59.00

Prabowo Mengeluhkan Demokrasi Mahal Dan Melelahkan, Sultan: Jangan Malu Untuk...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan B Najamudin merespon positif pernyataan Prabowo Subianto yang mengeluhkan proses di demokrasi Indonesia yang mahal dan melelahkan. Hal itu ia sampaikan calon presiden nomor urut 02 itu saat menjadi pembicara utama dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang mengangkat tema “Thriving through Transition” di Jakarta Pusat, Selasa (5/3). “Saya pikir saya berpartisipasi dalam cukup banyak Pemilu. Dan izinkan saya bersaksi, bahwa demokrasi memang mahal dan sangat melelahkan serta masih banyak yang harus diperbaiki,” ucap Prabowo. Menurut Sultan, keluhan Prabowo merupakan isyarat penting bagi bangsa Indonesia untuk tidak perlu ragu apalagi malu untuk kembali ke sistem pemilu terdahulu. Sistem pemilu di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktek kenegaraan yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Harus kita akui bahwa Proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (06/03). Pemilu langsung dalam Demokrasi liberal, kata Sultan, lebih besar mudharatnya daripada manfaat daulat rakyat yang ingin kita capai. Sampai kapanpun praktek politik yang high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pemilu langsung. "Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal di setiap pemilu. Padahal pemilu hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Kualitas pemimpin dan kepemimpinan nasional, sambungnya, tidak bisa hadir dengan proses demokrasi dan sistem pemilu yang debatable dan memungkinkan penggunaan Money politic dalam jumlah besar. "Sehingga Kami menyambut baik sikap dan pengakuan politik Pak Prabowo terkait hal ini. Jangan kita membiarkan bangsa terjebak dalam lingkaran setan pemilu yang selalu memicu konflik politik oleh para pemilik modal", sambungnya. Pemilu tak langsung, sambungnya, tidak terkait dengan gaya kepemimpinan seorang presiden yang dipilih oleh lembaga perwakilan atau parlemen. Maka tidak relevan mengaitkan sistem pemilu tidak langsung dengan kepemimpinan orde Baru yang cenderung otoriter. Sultan mengharapkan agar presiden terpilih nanti memiliki political Will untuk memperbaharui sistem politik di Indonesia. Sehingga demokrasi Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan budaya yang luhur berdasarkan Pancasila. "Dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin nasional yang dibutuhkan bangsa ini dalam membangun negara. Pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia", tutupnya.(*)  

Humas Rabu, 06 Maret 2024 18.53.00

Harga Beras Masih Meroket, Pemerintah Dinilai Tidak Serius...

JAKARTA, dpd.go.id – Permasalahan lonjakan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini serta harga bahan pangan yang terjadi setiap menjelang Ramadan menunjukkan pemerintah tidak tidak serius dalam mengatasi permasalahan pangan Bangsa Indonesia yang dirumuskan melalui kebijakan strategis. Dalam Dialog Kenegaraan DPD RI yang digelar di Gedung DPD RI (6/3), diketahui bahwa siklus permasalahan pangan, seperti lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok, serta penurunan produktivitas pertanian, selalu terjadi tiap tahunnya, dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terus berulang tersebut. “Daya terawang pemerintah untuk melihat perubahan ke depan semakin tidak tajam, karena peristiwanya berulang dan telah menjadi siklus. Kalau ada kesalahan-kesalahan, ditimpakan ke El Nino. Ke depan pemerintah harus lebih fokus untuk melihat situasi ini, terutama terkait bahan pokok. Kalau kebutuhan bahan pokok itu mesti dan harus (diantisipasi),” ucap Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara. Menurut Dedi, pemerintah terlalu menyerahkan harga bahan pokok ke mekanisme pasar. Sehingga keuntungan kenaikan harga bahan pokok tidak dirasakan petani, tetapi para pelaku perdagangan dan distributor. “Kalau harga beras naik, harusnya petani sejahtera seiring kenaikan pendapatan. Tapi faktanya, petani kita segitu segitu saja, bahkan pada posisinya masih miskin. Ada yang keliru dari pemerintah yang menyerahkan ke mekanisme pasar yang tidak bisa dikendalikan,” jelasnya. Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Karena selama ini upaya jelas untuk meningkatkan produktivitas pangan belum sepenuhnya dilakukan dan tidak ada kebijakan yang menunjukkan keberpihakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Jadi saya fokusnya bukan beras beras, karena beras itu hanyalah salah satu hal saja dari sekian banyak isu yang sangat problematik yang terkait dengan tata kelola pangan kita, kemudian juga produksi pangan kita, belum lagi politik pangan anggaran dan lain-lain yang membuat kesimpulan sederhana, ya pemerintah tidak cukup serius,” tegas Luluk. Permasalahan pangan, lanjut Luluk, oleh pemerintah selalu diatasi melalui kebijakan impor. Pemerintah tidak menempatkan isu kedaulatan pangan sebagai prioritas yang harus segara dilakukan. Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan produktivitas pangan. Bahkan konversi lahan pangan terus terjadi sejak Omnibus Law berlaku. “Yang menarik ini menurut saya berapa sebenarnya uang yang kita gunakan untuk impor, dan kalau uang ini kita pakai untuk insentif para petani kita, cukup nggak sih untuk mendongkrak produktivitas pertanian,” ucapnya. Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menilai kebijakan impor yang sering dilakukan menunjukkan kegagalan dalam kebijakan penguatan pangan di Indonesia. Menurutnya, penguatan sektor pangan harus dilakukan secara terpusat, tetapi dilakukan oleh pemerintah daerah karena dinilai lebih mengetahui yang dibutuhkan di daerahnya. “Rentang kendali masih terlalu jauh. Usul saya, sistem pembangunan pertanian, yang untuk fasilitas pertanian diberikan ke daerah, seperti pupuk, bibit. Ini tidak bisa dilakukan sesaat, harus melalui manajemen modern, saat ini banyak masyarakat yang tidak memiliki akses fasilitas,” ucap Puteh yang juga Senator dari Aceh ini. Untuk mengatasi permasalahan pangan yang terus terjadi, Puteh mengusulkan agar terdapat kebijakan anggaran yang mendukung penguatan lahan pertanian di daerah. Karena menurutnya daerah memiliki potensi besar dalam menutupi kebutuhan pangan nasional jika dikelola dengan baik sehingga produktivitas pangan di daerah pun meningkat. “Banyak sekali pembiaran atas permasalahan pertanian kita. Keberpihakan pemerintah pusat ke petani hari ini sangat kurang. Tidak ada kebijakan anggaran yang mendukung para petani. Anggaran di pusat seharusnya dikelola dengan bijak dan dikelola untuk pertanian,” imbuhnya. Sementara itu, Pengamat Pertanian Khudori menilai, permasalahan pangan selain diakibatkan penyerahan ke mekanisme pasar, juga banyaknya konversi lahan pangan yang terjadi pasca diberlakukannya Omnibus Law. Sejak UU tersebut berlaku, banyak lahan pertanian yang berubah menjadi proyek-proyek pembangunan tanpa memikirkan efek jangka panjang di sektor pangan. Menurutnya, Omnibus Law menganulir beberapa UU yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama terkait konversi lahan. “Selain itu, sampai saat ini tidak ada inovasi untuk meningkatkan produktivitas, selalu stagnan, serta harus ada diversifikasi produk, agar tidak tergantung hanya pada satu produk,” jelasnya.(*)

Humas Rabu, 06 Maret 2024 15.53.00

Sidang Paripurna DPD RI Bacakan Kepres Pemberhentian Senator AWK dan...

Jakarta, dpd.go.id - Paripurna DPD RI bacakan Keputusan Presiden RI Nomor 35/P Tahun 2024 tentang pemberhentian Shri I.G.N. Arya Wedakarna MWS sebagai Anggota DPD RI Masa Jabatan Tahun 2019-2024, serta membahas berbagai isu yang berkembang di daerah. “Pimpinan telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada KPU RI untuk menyampaikan nama Anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib,” ucap Ketua DPD RI AA LaNyala Mahmud Mattalitti saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024) Selain itu, pada pelaksanaan Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu, Komite I DPD RI melihat dinamika politik yang berkembang pasca pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, serta kondisi perpolitikan yang semakin memanas. “DPD RI sebagai Lembaga Negara perwakilan daerah perlu menjaga kondisi perpolitikan pasca pemilu ini agar berjalan dengan baik dan damai,” ungkap Ketua DPD RI. Ia melanjutkan, paripurna DPD RI juga membahas tugas alat kelengkapan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024. Komite I DPD RI akan membahas isu-isu terkait pemerintahan daerah, khususnya praktik hubungan pusat dan daerah yang mengarah pada dominasi sentralisasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang berdasarkan Pancasila. “Hal ini dapat terlihat dari terkungkungnya kerangka penataan daerah di Indonesia karena posisi jabatan gubernur juga berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan,” ucap LaNyalla. Sementara itu, Komite II DPD RI pada masa sidang ini akan concern terhadap penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagai masukan RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sedang disusun pada Tahun 2024. Pada masa sidang ini, Komite III DPD RI akan terus mengawal persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tahun 2024 ini. Dikarenakan DPD RI mempunyai kewajiban hukum dan mengemban amanat untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M. “Selain itu, Komite III sedang menyusun RUU kepariwisataan, serta terus mengawal pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah di DPR,” lanjutnya. LaNyalla menambahkan, Komite IV DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi telah menyusun Naskah Akademik RUU usul inisiatif tentang Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2024. RUU Pengelolaan Aset Daerah adalah RUU prioritas dalam long list Program Legislasi Nasional 2020-2024, dimana RUU tersebut menjadi usul dari DPD RI. Pada Masa Sidang ini, Komite IV agar melanjutkan pembahasan materi tersebut sesuai mekanisme pembahasan RUU inisiatif. “Komite IV diharapkan agar melanjutkan pembahasan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” pungkas LaNyalla. (mas)

Humas Selasa, 05 Maret 2024 20.47.00

Putusan Sidang Paripurna: DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disepakati oleh para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024) yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. "Komite I yang membidangi soal Pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam Pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan Pansus. Apakah dapat disetujui?," tanya LaNyalla. "Setuju..." "Mohon Kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan Pansus ini," lanjut LaNyalla. Pembentukan Pansus tersebut atas usulan yang disampaikan oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan. Menurutnya, diperlukan tindaklanjut lebih jauh soal pengaduan tentang pelanggaran dan kecurangan pemilu tidak hanya sebatas disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. "Perlu lebih jauh berpikir untuk membuat Pansus pelanggaran atau kecurangan Pemilu. Jadi tidak sebatas di Komite I, tetapi dibuat lintas komite untuk semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Karena mungkin kecurangan ini ada imbasnya kepada teman-teman anggota yang tidak terpilih sekarang," ujar Tamsil Linrung. Seperti diketahui, DPD RI membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate. Berdasarkan data yang diterima dari Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, bahwa pengaduan yang masuk melalui posko adalah sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 2 laporan, Sumatera Utara sebanyak 1 laporan dan Maluku sebanyak 1 laporan. Laporan yang masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah disampaikan Bawaslu. Disamping itu, mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat Pimpinan DPD RI meminta kepada Komite I untuk segera menindaklanjuti dengan mengundang KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri. Jika dipandang perlu, dapat juga mengundang Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.(*)

Humas Selasa, 05 Maret 2024 20.11.00

Inflasi bahan pangan Melampaui Kenaikan Gaji ASN, Sultan Ingatkan Pemerintah...

dpd.go.id - Harga bahan pangan pokok yang terpantau masih bergejolak per Februari 2024 mencapai 8,48% secara tahunan atau year on year. Inflasi ini telah melampaui rata-rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN, dan kenaikan upah minimum regional (UMR) yang rata-rata naik 4,9% selama lima tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah khususnya kementerian terkait untuk kembali fokus melakukan pengendalian terhadap inflasi Volatile food setelah melaksanakannya pemilu. "Proses Pemilu hampir usai, kami harap menteri atau pejabat pemerintahan yang terkait dengan urusan pangan dan perdagangan untuk kembali fokus bekerja. Inflasi pangan yang berlebihan di tengah proses politik saat ini sangat berpotensi mengganggu stabilitas nasional", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (05/03). Pemerintah, kata Sultan, harus segera melakukan hal-hal taktis untuk memastikan harga pangan bisa kembali normal hingga bulan Ramadhan nanti. Isu kenaikan harga pangan cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat. "Kita memiliki banyak pengalaman sejarah dengan fenomena ekonomi yang selalu memicu terjadinya demonstrasi massa dalam waktu lama. Dan peristiwa sosial politik yang rentan tersebut selalu diawali oleh persoalan ekonomi nasional", tegasnya. Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengusulkan agar pemerintah baik pusat maupun daerah selalu berkoordinasi dalam memantau perkembangan produksi, stok dan harga bahan pangan pokok di setiap daerah. Upaya ketahanan pangan dan ketahanan nasional harus dibangun secara fundamental sejak dari tingkat desa. "Kita ingin daerah dan Desa dijadikan benteng ketahanan pangan nasional yang paling depan. Sehingga, ke depannya setiap daerah harus mandiri membangun lumbung pangan bagi masyarakatnya", tutup mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Humas Selasa, 05 Maret 2024 10.13.00

Kesepakatan WTO Ancam Nelayan Indonesia, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Utamakan Rakyat...

JAKARTA, dpd.go.id - Sejumlah pihak menilai, keputusan Konferensi Tingkat Menteri (KTM13) ke-13 World Trade Organization (WTO) di Abu Dhabi, UAE, akan membuat nasib nelayan kecil Indonesia merugi. Demikian diungkap Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Untuk itu, dirinya mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri, untuk memiliki semangat yang kuat dalam mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan rakyat Indonesia. “Saya ingatkan, amanat Pembukaan UUD tegas menyatakan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kalau kesepakatan WTO tingkat Menteri tersebut membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat Konstitusi kita,” tukas LaNyalla, Senin (4/3/2024) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Dikatakan LaNyalla, kita jangan terhibur dengan status dari negara-negara G20 yang menyatakan Indonesia masuk dalam kategori upper middle income country. Yang kemudian diikuti dengan syarat untuk tidak boleh menerapkan subsidi untuk perlindungan nelayannya. Termasuk nelayan kecil. “Yang pasti saya ingatkan. Jangan ratifikasi kesepakatan tersebut. Pemerintah harus mengajak bicara stakeholder nelayan di Indonesia. Baik melalui organisasi atau serikat nelayan, maupun data atas fakta lapangan kehidupan ekonomi nelayan yang riil. Baru kemudian susun skemanya,” pintanya. Seperti diketahui, terdapat tiga pilar yang menjadi sentral pembahasan dalam KTM ke-13 WTO tersebut. Pilar pertama adalah tentang IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing). Pilar kedua tentang Overfishstock, dan pilar ketiga tentang Over Capacity dan Over Fishing (OCOF). Adapun terdapat 8 jenis subsidi perikanan yang dilarang oleh WTO, yaitu: (1) Subsidi untuk konstruksi, akuisisi, modernisasi, renovasi atau peningkatan kapal; (2) subsidi untuk pembelian mesin dan peralatan untuk kapal (termasuk alat tangkap dan mesin, mesin pengolahan ikan, teknologi pencarian ikan, refrigerator, atau mesin untuk menyortir atau membersihkan ikan). (3) Subsidi untuk pembelian atau biaya bahan bakar, es, atau umpan; (4) Subsidi untuk biaya personel, biaya sosial, atau asuransi; (5) Dukungan pendapatan (income) kapal atau operator atau pekerja yang mereka pekerjakan (kecuali untuk subsidi yang diterapkan untuk tujuan subsisten selama penutupan musiman); Lalu, (6) Dukungan harga ikan yang ditangkap; (7) Subsidi untuk mendukung kegiatan di laut; dan (8) Subsidi yang mencakup kerugian operasi kapal atau penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan. (*)

Humas Senin, 04 Maret 2024 13.39.00

MK Hapus Parliamentary Threshold, Sultan: Sistem Pilpres Secara Langsung Perlu...

dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai sudah memutuskan untuk menghapuskan ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold 4 persen suara sah nasional dalam UU 7 tahun 2017 yang diuji oleh organisasi masyarakat sipil perludem. MK menilai aturan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Meski demikian dalam amar putusannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) dalam UU 7/2017, konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku menyambut baik keputusan MK tersebut. Kedaulatan rakyat yang diberikan melalui partai politik untuk menjadi bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh dinihilkan oleh kepentingan politik tertentu. "Jika melihat pengalaman penyelenggaraan pemilu yang selalu meninggalkan bekas luka sosial dan politik selama ini maka sudah saatnya sebagai bangsa kita perlu meninjau kembali sistem pemilu langsung yang mensyaratkan Parliamentary dan Presidential Threshold. Sudah lama kami mempersoalkan aturan yang terkait dengan batasan-batasan politik dalam pemilu yang seharusnya dinihilkan demi masa depan demokrasi Indonesia yang berasaskan nilai-nilai Pancasila", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (01/03). Menurutnya, sistem Pemilu langsung secara serentak yang diatur dengan ketentuan Parliamentary Threshold juga Presidential Threshold tidak lagi sesuai dengan semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Selalu ada tudingan kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif pada setiap pemilu langsung dilaksanakan. "Dan hal itu terjadi lagi pada Pemilu kali ini, di mana prosesnya kemudian terus dipersoalkan oleh masyarakat sipil dan kelompok politik tertentu, hingga muncul upaya politik penggunaan hak angket DPR. Karena Demokrasi dengan pendekatan pemilu langsung sangat rentan secara sosial dan tentunya high cost politik", tegas mantan aktivis KNPI itu. Pemilu langsung, sambungnya, adalah wujud demokrasi liberal yang sangat complecated dan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat bagi kehidupan sosial politik bangsa. Praktek money politic dalam jumlah besar sangat liar justru mendestruksi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. "Sementara Pemilu tak langsung melalui lembaga MPR RI sangat relevan dengan prinsip perwakilan dalam sila ke empat Pancasila. Dan yang harus dipahami adalah bahwa Sistem pemilihan presiden melalui parlemen tidak identik dengan otoritarianisme seperti Orde Baru", tegasnya. Dengan demikian, kata Sultan, Sistem presidensial dan pemilu langsung yang dipraktekkan selama ini cukup dijadikan pelajaran kebangsaan yang berharga. Bahwa Sistem politik yang rumit, mahal dan cenderung liberal ini sudah saatnya diakhiri. "Sehingga DPD RI secara kelembagaan menilai bahwa Pembaharuan pada sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia merupakan jalan keluar bagi persoalan politik demokrasi liberal saat ini. Tanpa perbaikan pada sistem politik, maka Indonesia akan selalu terjebak dalam lingkaran setan pemilu langsung yang merugikan demokrasi Indonesia. (*)

Humas Jumat, 01 Maret 2024 09.51.00

Beras Mahal, Sultan Apresiasi Presiden Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi...

dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menaikan anggaran subsidi pupuk tahun 2024. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas padi dan harga beras secara nasional. "Persoalan pasokan pupuk subsidi masih menjadi kendala serius masyarakat petani padi selama ini. Akibatnya terjadi peningkatan biaya produksi padi di banyak daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/02). Akibat biaya produksi padi yang meningkat, kata Sultan, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk tidak melakukan proses produksi. Hal ini tentu mengganggu produktivitas beras di dalam negeri. "Petani kita sangat tergantung pada pupuk subsidi. Subsidi pupuk sangat membantu petani dalam melakukan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah perlu terus mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran saat ini dengan pendekatan yang sistematis. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas produksi beras lokal secara merata di setiap daerah. "Peningkatan kuota pupuk subsidi dan ketersediaan irigasi akan menjadi awal yang baik bagi harapan swasembada beras nasional. Dan pada akhirnya nilai tukar petani akan meningkat dan menjadi semakin sejahtera", tutupnya. Presiden Joko Widodo, diketahui telah memutuskan untuk menambah pupuk subsidi hingga 9,55 juta ton. Keputusan itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Senin (26/2). Jumlah kuantum pupuk subsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton, tahun 2024 dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. (*)

Humas Rabu, 28 Februari 2024 11.10.00

Pemberhentian AWK Diproses: Setjen DPD RI Konsultasi ke Kemensetneg RI...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI lakukan rapat konsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, tindaklanjuti Putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI terkait pemberhentian Senator DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS pada Sidang Paripurna DPD RI awal Februari 2024, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Senin (26/2/2024). Pada rapat konsultasi tersebut, Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran berkonsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara terkait Surat Ketua DPD RI dengan surat nomor AD.04.00/96/DPDRI/11/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang ditujukan kepada Presiden RI pada tanggal 7 Februari 2024. Surat tersebut pada intinya menyampaikan usul pemberhentian Dr. Shri. I.G.N. Arya Wedakarna MWS, S.E. (M.TRU)., M.Si., sebagai Anggota DPD Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari daerah pemilihan Provinsi Bali, karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD, sesuai Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024. “Rapat ini sebagai tindaklanjut surat dari Pimpinan DPD RI dan Badan Kehormatan DPD RI, peran kami selaku sekretariat jenderal bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, Kepala Biro Persidangan II Mesranian, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif S Hutagaol, dan Kepala Biro Protokol Humas dan Media Mahyu Darma. BK DPD RI telah memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dan diputuskan pada Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 awal Februari 2024. Surat tersebut diputuskan tertanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Kehormatan, yakni Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa sebagai Ketua, Habib Ali Alwi, Marthin Billa, dan Made Mangku Pastika sebagai Wakil Ketua. “Seperti yang kita ketahui, BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali karena terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI,” tukas Rahman Hadi. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara RI Nanik Purwanti dalam rapat konsultasi itu menjelaskan bahwa saat ini Setneg sedang berproses dalam penerbitan Kepres dan masih mendalami beberapa persoalan baik aturan dan hukum terkait Keputusan Badan Kehormatan DPD RI No. 1 Tahun 2024. “Kami sedang dalami dan pelajari secepat mungkin, karena prosesnya 14 hari dan jatuh tanggal 1 Maret 2024. Sekarang hal ini juga sedang berjalan gugatan dari AWK di PTUN, sehingga kami perlu berhari-hati dalam mengeluarkan Kepres nantinya,” jelas Nanik. Nanik mengungkapkan bahwa adanya rapat konsultasi dengan jajaran Sekjen DPD RI kali ini untuk mencari kejelasan dan mendapatkan catatan penting yang nantinya akan diteruskan kepada menteri hingga presiden. “Kami perlu konfirmasi dan klarifikasi secara mendalam karena waktu juga sudah mepet, kami mencatat beberapa hal poin penting untuk segera ditindaklanjuti,” lanjutnya. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin menambahkan bahwa BK DPD RI mempunyai kekhususan, sehingga dalam memutuskan keputusan politik seperti pemberhentian anggota ini BK sudah tepat sesuai dengan UU MD3, Peraturan Tata tertib dan Tata Beracara DPD RI. "Keputusan BK sudah tepat final dan mengikat, karena BK punya kewenangan tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur dalam regulasi internal DPD RI dan UU MD3,” pungkas Oni.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 20.03.00

Ketua DPD RI: Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun Imbas Amandemen Konstitusi...

SURABAYA, dpd.go.id - Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 usai diselenggarakan. Khusus untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), banyak catatan yang diberikan masyarakat, khususnya terkait menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu jugalah yang menjadi sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Persiapan Sidoarjo, LaNyalla menjabarkan jika penurunan kualitas demokrasi Indonesia terjadi sejak bangsa ini melakukan amandemen terhadap konstitusi kita lada tahun 1999-2002 silam. "Itulah konsekuensi dari Pilpres gaya liberal yang kita terapkan sejak Era Reformasi. Tepatnya, setelah kita mengganti Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, dengan Undang-Undang Dasar produk amandemen di tahun 2002," tutur LaNyalla, Minggu (25/2/2024), kemarin. Senator asal Jawa Timur itu menjabarkan salah satu faktor penting menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Katanya, sejak bangsa ini mengganti sistem bernegara, sejak saat itu pulalah parameter dan tolok ukur dalam memilih pemimpin tak lagi didasarkan pada integritas, moralitas dan intelektualitas. "Yang dikedepankan adalah popularitas dan elektabilitas. Padahal, popularitas bisa di-fabrikasi melalui ilmu komunikasi dan teknologi. Begitu juga elektabilitas bisa di-fabrikasi melalui hasil-hasil survei yang bertujuan mempengaruhi pendapat dan mengarahkan pilihan masyarakat," terang LaNyalla. Menurutnya, itulah politik kosmetik palsu di era Pilpres saat ini, selain daripada menimbulkan polarisasi di tingkat akar rumput. "Hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika," tegas LaNyalla. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara juga patut dipertimbangkan agar bangsa ini tak terus menerus menggunakan sistem ala liberal Barat tersebut. Mengapa hal itu penting dikedepankan? Sebab, kata LaNyalla, sesungguhnya bangsa ini memiliki sistem bernegara tersendiri. "Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk. Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa," ujar LaNyalla. Sayangnya, kata LaNyalla, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru. Padahal, seharusnya, saat Reformasi itu, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. "Bukan mengganti sistem bernegara, karena para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur yang semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan ini," terang LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, hal itulah yang saat ini sedang ia perjuangkan. Yakni agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Caranya adalah dengan kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian kita lakukan amandemen dengan teknik adendum untuk menyempurnakan dan memperkuat, sesuai dengan semangat Reformasi," ujar LaNyalla. Dengan begitu, kita tidak memberi peluang penyimpangan praktik seperti yang terjadi di Era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi sekaligus kita juga tidak mengubah sistem bernegara asli Indonesia dengan sistem Barat yang Individualistik dan Liberal serta Kapitalistik. "Itulah yang kita sebut Sistem Pancasila. Sesuai dengan Sila Keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh Sila Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima. Sehingga bangsa ini akan kembali ke jati dirinya, kembali menjadi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai yang telah dirumuskan para pendiri bangsa," pungkas LaNyalla.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 19.53.00

Harga Beras Melonjak, Senator DIY: Boleh Jadi Akibat Bansos yang...

dpd.go.id - Harga beras secara nasional merambat naik pasca-Pemilu 2024, tembus di angka 18 ribu rupiah. Di antaranya karena pasokan yang berkurang dan permintaan yang tinggi. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menyatakan bahwa pemicu lain dari tingginya harga beras boleh jadi karena pemerintah ugal-ugalan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya, bahkan cenderung mengabaikan prosedur. Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Meski demikian, menurutnya pemerintah sudah melakukan mitigasi. Sayangnya, mitigasi itu dirusak atas nama bansos ketika masa kampanye pada Pemilu 2024. “Untuk ketahanan pangan kita memang perlu banyak evaluasi, apalagi jika ngomong food estate. Tapi kalau kita lihat, krisis ini sudah sejak tahun lalu dan pemerintah sudah melakukan mitigasi. Tapi sayangnya, pemerintah ugal-ugalan dalam membagikan bansos. Akibatnya, stok di gudang Bulog menipis sebelum waktunya. Ini pemerintah menyalahi manajemen sederhana antara pasokan dan permintaan,” ujar anggota Komite I DPD RI tersebut dalam siaran tertulis kepada media pada Kamis (22/02). Jika sesuai jadwal, menurut Gus Hilmy, distribusi bansos beras regular seharusnya dilakukan setiap bulan atau maksimal tiga bulan. Jadi menurutnya, faktornya tidak semata-mata dari iklim atau pertanian. “Ada faktor lain, ya. Ada kepentingan lain. Padahal pas kampanye kemarin, beras sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) terkesan murah dan mudah didapat, karena dibagi-bagikan kepada semua elemen masyarakat. Aneh juga kalau beras mahal dan langka sesudah Pemilu,” kata Gus Hilmy. Kekhawatiran lain yang dirasakan Gus Hilmy adalah tingginya harga beras akan memicu harga-harga lainnya akan melonjak. Hal ini akan semakin membebani masyarakat. “Tidak menutup kemungkinan, imbas dari tingginya harga beras ini akan merambat ke bahan-bahan yang lain, seperti cabai, bawang, daging, dan lain sebagainya. Akibatnya tentu semakin memberatkan daya beli masyarakat,” ungkap Gus Hilmy. Dari stok beras yang terkuras, Gus Hilmy meminta pemerintah untuk segera melakukan skema mitigasi karena ke depan permintaan akan semakin banyak untuk menghadapi Ramadhan dan lebaran. “Dari data yang kami peroleh, cadangan Bulog terkuras sebanyak 1,32 juta ton. Ini harus segera diatasi. Jangan sampai nantinya masyarakat dibuat sibuk dengan harga-harga bahan makanan pokok, sehingga mereka terganggu dalam menyambut Ramadhan dan lebaran yang seharusnya diisi dengan memperbanyak ibadah,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 22 Februari 2024 20.44.00

KOMITE IV Lakukan Studi Empirik di UB sebagai bentuk pelibatan...

dpd.go.id - Tahun 2024 ini Komite IV DPD RI memiliki agenda legislasi untuk menyelesaikan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. Terdapat 5 tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap tahapan tersebut harus dilandasi asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedatangan Komite IV di Universitas Brawijaya Malang pada hari ini (16/02) adalah untuk memperoleh berbagai masukan dari akademisi dalam rangka penyusunan RUU pengelolaan aset daerah. “Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan draf Naskah Akademik adalah dengan melaksanakan kegiatan Studi Empirik yang merupakan ranah teknokratik akademik yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI bersama dengan Tim Ahli RUU sebelum masuk ranah politik oleh Pimpinan dan Anggota DPD RI, kata Kepala Biro Persidangan II, Mesranian dalam sambutannya. “Apa yang dilakukan DPD ini telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dimana DPD melakukan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU. Penguatan Partisipasi Publik yang bermakna (Meaningfull Participation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat menghasilkan NA yang berkualitas” kata Aan Eko Widianto selaku Dekan FH Universitas Brawijaya dalam sambutannya. “DPD harus membuat UU dengan memaksimalkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation), hal ini harus menjadi kekuatan unggulan mengingat posisi DPD sebagai perwakilan daerah” tambahnya. Mewakili Tim Ahli RUU tentang Pengeloaan Aset Daerah yang hadir, Yuswandi Arsyad Tumenggung memaparkan pentingnya peran Aset Daerah dalam pembangunan ini. “Aset Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Aset Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai” ungkap Yuswandi. “Selain itu, mengapa pembentukan UU pengelolaan Aset Daerah ini penting salah satunya karena masih terdapat permasalahan terkait pemahaman mengenai regulasi yang masih terbatas pada aturan teknis yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Permbendaharaan, perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang sendiri tentang Aset Daerah” tambahnya. Aan Eko Widiarto yang juga narasumber pada studi empirik Komite IV, dalam paparannya menekankan perlunya kejelasan apakah konsep pengaturan aset daerah mengganti konsep pengaturan barang milik daerah serta perlunya kejelasan konsep dan ruang lingkup pengaturan aset daerah. “Yang terpenting disini adalah tentang kepastian hukum mengenai aset daerah serta pengaturan tentang barang berwujud dan barang tak berwujud’ tambah Aan Eko Widianto. Senada dengan Dekan FH Universitas Brawijaya, Dr. Dewi Cahyandari S.H.M.H, salah satu pakar hukum UB memberikan beberapa masukan mengenai Pengaturan Pengelolaan Aset Daerah yang Ideal, diantaranya: (1) Penyempurnaan siklus pengelolan Barang Milik Negara/Daerah; (2) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; (3) Penguatan dasar hukum pengaturan; (4) Penyederhanaan birokrasi; (5) Pengembangan manajemen aset negara; dan (6) Penguatan basis data dengan memanfaatkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Menyambung dua narasumber sebelumnya, pakar hukum pidana Fakultas Hukum UB Alfons Zakaria dalam paparannya menekankan tentang substansi hukum yang harus diatur dalam Uu pengelolaan aset daerah yakni tentang Politik Hukum Pidana, Tindak, Pidana Korupsi, Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset, dan Pidana bagi Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset. “Dalam KUHP 2023 yang sesuai dengan pengaturan mengenai aset adalah pada pasal 51 huruf c yang menyebut tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat” kata Alfons dalam pemaparannya. “Ada missing hole atau lubang yang hilang terkait dengan kebermanfaatan aset daerah ini, pemanfaatan BMD outputnya tentang PAD, tapi jarang ada yang berbicara mengenai manfaat aset bagi masyarakat, sejauh mana aset-aset ini memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat? Lalu masalah lain adalah adanya ego sektoral antar daerah mengenai pemanfaatan aset ini, bagaimana nanti pengaturannya dalam UU aset daerah? Tanya salah satu peserta diskusi. “Terima kasih kepada DPD RI yang telah berkenan mengunjungi Universitas Brawijaya untuk melakukan studi empirik dalam rangka penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU tentang pengelolaan aset daerah, semoga kerjasama ini dapat terus dillanjutkan dimasa yang akan datang” kata Aan Eko Widianto menutup kegiatan studi empirik Komite IV. (*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 20.26.00

Komite IV Terima Masukan Akademisi Unram Terkait RUU Pengelolaan Aset...

MATARAM, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan studi empirik dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Jumat, 16 Februari 2024. Kepala Bagian Sekretariat Komite IV DPD RI, Samekto Ambinonuso, S.H., M.E., menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah di dalam mengelola aset. “Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI melaksanakan studi empirik ini untuk menerima masukan dari akademisi, salah satunya dari Universitas Mataram ini,” jelas Samekto Ambinonuso, S.H., M.E. Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Mataram dalam sambutannya menyampaikan bahwa sekilas tentang Aset Daerah lebih luas dari Barang Milik Daerah, karena Aset Daerah juga termasuk kekayaan daerah yang secara potensial bisa dimanfaatkan oleh daerah. “Persoalan Aset Daerah perlu dikaji lebih jauh karena di daerah banyak persoalan-persoalan hukum yang muncul karena salah dalam pemanfaatan Aset Daerah ini,” ucap Rektor Universitas Mataram tersebut. RUU Pengelolaan Aset Daerah memang sangat dibutuhkan mengingatnya banyak permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah. “Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah ini betul-betul bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tutup Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H., Tenaga Ahli RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa “Kita berharap RUU yang sedang disusun ini menjadi landasan hukum baru bagi pengelolaan Aset Daerah yang pada akhirnya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ucap Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu. Skema yang dibangun dalam RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah adalah aset sebagai kekayaan negara, sebagai kekayaan yang dimiliki yang secara konsteks regulasi sudah banyak diatur, namun pada tataran prinsip masih perlu pengaturan hal-hal lain terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah ini. Drs. Samsul Rizal, MM., Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan tentang asset daerah ini Pemerintah Daerah berharap agar pemanfaatan Aset Daerah ini sejalan dengan aturan yang ada, oleh sebab itu diperlukan aturan yang bisa diaplikasikan dengan baik pada tataran bawah, “Kita berharap agar regulasi yang dibuat ini tidak hanya mengatur pemanfaatan asset daerah oleh pemerintah akan tetapi juga mengatur bagaimana pemanfaatan asset daerah oleh masyarakat yang selama ini menjadi persoalan,” Drs. Samsul Rizal, MM. Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram bahwa asset merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan negara selain sumber daya manusia dan dana. “Aset daerah ini semestinya dicatat untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu perlu pengaturan terkait dengan Aset Daerah ini.” Lebih jauh Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa hakikat pentingnya pengaturan tentang aset daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang status Aset Daerah. Selain itu juga untuk menjamin terpeliharanya asset dengan baik, memungkinkan pemberdayaan atau pemanfaatan asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan aset secara tertib, adil dan terarah. “Saat ini peraturan tentang Aset Daerah terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada undang-undang khusus tersendiri yang mengatur tentang aset daerah,” ucap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut. Pengaturan aset di dalam undang-undang masih bersifat terintegratif di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram menyampaikan bahwa di daerah memang banyak persoalan-persoalan terkait dengan pemanfaatan Aset Daerah oleh sebab itu sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur pengelolaan Aset Daerah ini. “Bumi air dan kekayaan alam itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk rakyat Indonesia, oleh sebab itu saya tidak sepakat dengan terminologi kepemilikan negara terhadap aset tersebut, karena semuanya seharusnya adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dan negara adalah pengelolanya,” ucap Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH. Masalah-masalah persoalan asset daerah ini diantaranya adalah terdapat aset-aset daerah yang tidak jelas status hukumnya, aset dikuasai pihak lain dengan HPL namun tidak dimanfaatkan selama jangka waktu penguasaan, tumpang tindih status tanah aset daerah, tanah diklaim sebagai milik dari dua pemerintah daerah, kurang optimalnya pemanfaatan barang milik daerah, dan mekanisme penghapusan aset masih tidak sesuai dengan ketentuan. Secara umum narasumber dalam Studi Empirik Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Aset Daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyatakat Indonesia.(*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 14.12.00

Kiprah Konkret LaNyalla Membuat Dua Lembaga Survei di Jatim Simpulkan...

SURABAYA, dpd.go.id - Banyak hal konkret yang telah diperjuangkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selama hampir 5 tahun terakhir sebagai Senator, membuat nama LaNyalla mendapat penerimaan dan peluang keterpilihan kembali yang cukup besar. Demikian kesimpulan dua lembaga survei di Jawa Timur.  Kedua lembaga survei tersebut adalah Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) dan Surabaya Survei Center (SSC). Meski keduanya melakukan survei di periode waktu berbeda, yakni Januari-Februari 2024 (ARCI) dan Juli-Agustus 2023 (SSC), namun angka yang didapat tidak jauh berbeda, yakni di kisaran raihan suara 20 persen, sekaligus menempatkan LaNyalla di posisi teratas dalam daftar Calon Anggota DPD RI di Pemilu 2024.  "LaNyalla masih menjadi calon anggota DPD RI dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, beberapa waktu lalu.  Senada, Peneliti senior SSC, Ikhsan Rosidi menuturkan, soal elektabilitas pasti hubungannya dengan hasil kerja-kerja politik. "Hasil kerja politik akan menghasilkan popularitas, popularitas tinggi, biasanya elektabilitas tinggi," tutur Ikhsan. LaNyalla memang dikenal kerap turun ke lapangan. Melihat dan mendengar langsung persoalan yang terjadi di daerah. Di Jawa Timur, ia telah mendatangi 38 kabupaten/kota. Sementara sebagai Ketua DPD RI, selama hampir 5 tahun menjabat, LaNyalla telah mendatangi 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hingga ke pulau terluar dan perbatasan.  Tercatat LaNyalla pernah menginjakkan kaki ke Pulau Rote dan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Entikong. Itulah mengapa, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ketika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menempatkan posisi DPD RI di atas DPR RI.  Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik. “Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah,” kata LaNyalla ketika itu. Sementara di mata sejumlah tokoh bangsa, LaNyalla juga dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan tema-tema kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga Wakil Presiden RI ke VI, Jenderal (Purn) Try Soetrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara.  Hal itu dikatakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima LaNyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022) silam.  Sejak saat itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Alhamdulillah, DPD RI secara kelembagaan mendukung, dan kami sudah menyiapkan kajian akademik, untuk penyempurnaan dan penguatan sistem Demokrasi Pancasila untuk menghindarkan praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,” tandasnya.(*)

Humas Kamis, 15 Februari 2024 15.51.00

Malah Coblos Calon Lain, LaNyalla Terapkan Ilmu Hakikat-Teologis...

SURABAYA, dpd.go.id - Mengagetkan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 justru mencoblos calon lain. Tidak mencoblos dirinya sendiri. Hal itu terekam wartawan saat LaNyalla diminta awak media menunjukkan kertas suara DPD RI yang hendak ia masukkan ke kotak suara. Karena diminta wartawan, LaNyalla spontan membuka kertas suara DPD RI. Anehnya bukan fotonya sendiri yang ia coblos. Melainkan calon anggota DPD RI, yakni Lia Istifhama, yang merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sontak wartawan dan para juru foto kaget. “Lho kok coblos orang lain pak,” tanya sejumlah wartawan, Rabu (14/2/2024). LaNyalla pun menjelaskan, bahwa dirinya sengaja melakukan itu, karena malu sama Allah SWT jika ia memilih diri sendiri. Karena itu artinya nafsu dan kepentingan pribadi untuk menjadi pejabat. “Padahal niat saya sudah saya tetapkan untuk mengabdi dan membela kepentingan masyarakat, terutama masyarakat daerah melalui pintu DPD RI, jadi saya serahkan kepada Allah atas niat tersebut. Kalau Allah ridlo, Insya Allah saya jadi membawa kebaikan dan kemaslahatan,” tandas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur yang menyalurkan hak pilihnya di TPS Nomor 19, Desa/Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, itu menambahkan bahwa sikapnya itu adalah penerapan dari ilmu hakikat yang ia pelajari selama ini. “Jadi saya gak mau ditertawakan oleh Tuhan, karena nafsu pribadi, sampai lupa niat sesungguhnya, yang seharusnya itu yang menjadi tolok ukur. Jadi semoga ini menjadi ilmu dan tauladan bagi negarawan,” imbuhnya. Sebelum menyalurkan hak pilihnya, LaNyalla melaksanakan salat Dhuha terlebih dahulu. Usai melaksanakan salat sunnah tersebut, LaNyalla kemudian berangkat menuju lokasi pemungutan suara di TPS yang diikuti total calon pemilih 294 suara dengan komposisi 143 laki-laki dan 151 perempuan. Tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, LaNyalla yang mengenakan baju putih dan celana krem langsung menyerahkan kertas panggilan memilih dan duduk antre. Sesekali, ia berbincang bersama warga yang juga mengantre untuk menyalurkan hak pilihnya. "Hari ini saya menyalurkan hak politik saya. Tentu kita berharap agar penyelenggaraan pemilu kali ini berjalan LUBER dan Jurdil, tanpa adanya kendala. Kalau pun ada kecurangan, semoga bisa diatasi dan dipulihkan. Karena dunia internasional juga melihat proses pemilu ini. Sejauh yang saya lihat di TPS saya ini, semua berjalan dengan baik," kata LaNyalla. LaNyalla sendiri kembali maju menjadi anggota DPD RI dari Jawa Timur. LaNyalla ingin kembali mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya memperjuangkan kepentingan daerah. “Niat saya cuma satu, menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah-daerah, seperti yang kemarin selama di DPD RI saya kerjakan," jelas LaNyalla. Mengusung tagline 'Pancasila Berdaulat, Bangsa Selamat' LaNyalla betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan daerah. Ya, Senator asal Jawa Timur itu memang tengah berjuang membangun konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada kepada sistem bernegara sesuai konsep yang dirumuskan para pendiri bangsa. "Kita harus berani melakukan koreksi terhadap arah perjalanan bangsa. Kita harus berani menjadi generasi pelurus bangsa. Ingat, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kita harus menggunakan akal, pikir dan dzikir dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegas LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 14 Februari 2024 16.22.00

Ketua DPD RI Ingatkan PR Jatim Terkait Pengentasan Kemiskinan ...

SURABAYA, dpd.go.id - Kepemimpinan Khofifah-Emil di Jawa Timur berakhir. Keduanya, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum juga tuntas, yaitu pengentasan kemiskinan. Menurut LaNyalla, pejabat dan aparat pemerintah Provinsi Jatim harus berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Seharusnya Jatim memiliki momentum dengan melalui pertumbuhan ekonomi Jatim yang meningkat signifikan dan tumbuh inklusif. "Memang ada pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi di Jatim bagus, kondisi itu belum mampu secara krusial berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Terutama oleh semua kepala daerah di Jatim, dimana yang salah di sini," tukas dia, Selasa (13/2/2024). Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran angka paling tinggi 21 persen dan paling rendah 3 persen. Jika dirata-ratakan angka kemiskinan berada pada kisaran 9,7 persen. Kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya dua digit atau di atas 10 hingga 21 persen terdiri dari 17 Kabupaten, dengan angka kemiskinan tertinggi di kabupaten Sampang, dengan persentase 21 persen dan 4 kabupaten dengan angka kemiskinan 10 persen di antaranya, Gresik, Nganjuk, Kediri dan Trenggalek. Sedangkan angka kemiskinan terendah adalah Kota Batu 3 persen, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun masing- masing 4 persen. "Masalah kemiskinan adalah masalah nir-kesejahteraan yang artinya hajat hidup pokok masyarakat. Pemerintah daerah harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan ini," kata LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, perekonomian yang semakin tumbuh seyogyanya semakin memberikan tetesan kesejahteraan, akan makin mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 1,79% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6%. Serta penyumbang perekonomian terbesar kedua pula di Pulau Jawa dengan prosentase 25,56%.(*)

Humas Selasa, 13 Februari 2024 15.58.00

Kerjasama Diputus BPJS, LaNyalla Langsung Datangi RSU Anwar Medika Sidoarjo...

SIDOARJO. dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum (RSU) Anwar Medika Sidoarjo. Kedatangan LaNyalla untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan kerja sama oleh BPJS Kesehatan dengan RSU Anwar Medika. LaNyalla datang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Kadin Jatim, Fitradjaja Purnama dan Ketua Kadin Kota Surabaya M Ali Affandi LNM. Sementara dari RSU Anwar Medika hadir di antaranya dr Farida Anwari (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Abdul Kohar Mudzakir (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Achmad Yudi Arifiyanto (Direktur RSU Anwar Medika), Dina Hiedana (Wakil Direktur Umum RSU Anwar Medika) dan Nia Arizona (Humas RSU Anwar Medika). Kepada Ketua DPD RI, Direktur RSU Anwar Medika, dr Achmad Yudi Arifiyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya perbaikan dari sisi administrasi maupun keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Dikatakannya, dari hasil audit tim TKMKB BPJS Kesehatan ada kekeliruan pembayaran yang menyebabkan kerja sama dihentikan sementara.  "Pada tanggal 28 Desember 2023 sudah dilakukan mediasi pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada tanggal 8 Januari 2024 kembali dilakukan mediasi tahap kedua," kata Yudi, Senin (12/2/2024). Selanjutnya untuk kelebihan pembayaran, Yudi menjelaskan jika RSU Anwar Medika sudah mengembalikannya sebesar Rp7.097.535.700. "Kelebihan pembayaran sudah kami kembalikan kepada BPJS Kesehatan dengan kompensasi klaim di bulan pelayanan Desember 2023 yang akan masuk di bulan Januari 2024," jelas Yudi. Yudi menegaskan jika pihaknya berkomitmen penuh melakukan upaya perubahan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan, khususnya peserta BPJS Kesehatan, struktur manajemen, SOP keperawatan, update Panduan Praktik Klinik (PPK) sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan sejumlah hal lainnya. "Kami juga sudah memenuhi persyaratan di antaranya mendapatkan rekomendasi positif dari beberapa stakeholder di antaranya Bupati Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, PERNEFRI, PERSI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Sidoarjo," jelas dia. Yudi berharap segala hal yang telah dilakukannya dapat membuka lagi kesempatan agar RSU Anwar Medika bisa kembali menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "90 persen pasien kami adalah peserta BPJS Kesehatan. Kami memiliki pasien rawat jalan setiap harinya sebanyak 800 pasien dan rawat inap setiap harinya 300 pasien. Kami berkomitmen dan sungguh-sungguh agar bisa bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan," tutur Yudi. Mendapati aspirasi itu, Ketua DPD RI meminta segala hal upaya yang telah dilakukan RSU Anwar Medika diserahkan kepadanya untuk dipelajari dan diteruskan kepada pihak terkait. LaNyalla meminta agar RSU Anwar Medika memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan, agar kerja sama bisa dilakukan kembali. "Saya kira, sepanjang segala persyaratan dipenuhi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilakukan. Apalagi ini adalah program pemerintah untuk masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan program ini, utamanya di RSU Anwar Medika ini," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan meneruskan aspirasi ini agar segera ditindaklanjuti dan segera mendapatkan solusi. "Saya akan teruskan hal ini ke Komite III DPD RI. Saya pribadi akan kawal penuh kasus ini sampai kerja sama kembali bisa dilakukan RSU Anwar Medika dan BPJS Kesehatan. Saya berharap kerja sama ini dapat kembali terjalin secepatnya," demikian LaNyalla.(*)

Humas Senin, 12 Februari 2024 14.36.00

Senator Aceh Minta Presiden Hentikan Pemberian Bansos Secara Non Prosedural...

Jakarta, dpd.go.id - Senator atau anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman meminta Presiden Jokowi agar menghentikan pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma oleh rakyat Aceh ini, anggaran APBN mestinya digunakan sebagaimana aturan dan prosedur dan penyaluran bansos mestinya dilakukan oleh Kemensos serta berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Pembagian sembako atau bansos oleh presiden Jokowi baik didepan istana atau di setiap kegiatannya di waktu terakhir ini telah mengangkangi aturan dan prosedur yang semestinya berbasiskan data yaitu by name by address", ujar Haji Uma. Haji Uma juga mempertanyakan apakah penerima bansos yang diserahkan Jokowi itu merupakan masyarakat miskin dan terdata baik di DTKS atau data lain yang selama ini dijadikan rujukan. Karena jika tidak, maka penyaluran bansos yang menggunakan anggaran negara itu tidak tepat sasaran. Dirinya menambahkan, jika bantuan yang diserahkan tepat sasaran mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi jika tidak, maka kasian masyarakat Indonesia lain yang miskin atau kurang mampu yang tinggal diseluruh pelosok negeri tapi tidak memiliki keberuntungan yang sama. "Jadi pertanyaannya penerima bansos itu terdata sebagai masyarakat miskin atau tidak? Jika tidak maka tentu penyaluran itu tidak tepat sasaran. Padahal Bansos itu dirancang untuk membantu warga yang kurang mampu di Indonesia", kata senator yang raihan suranya di pemilu 2019 lebih tinggi dari suara Jokowi pada Pilpres lalu di Aceh. Ini bentuk praktek yang melanggar aturan itu sendiri karena pertimbangan dalam penyusunan APBN yang disahkan 2024 yang telah mendapatkan pertimbangan DPD RI tidak terjadi pembengkakan dalam pelaksaannya karena dari amatan kita tidak ada hal yang urgensi darurat pangan atau bencana alam lainnya. "Tidak ada urgensi atas kondisi khusus, lalu kenapa memberikan bansos secara jorjoran. Apa lagi sampai ada permintaan pemerintah yang harus menggeser APBN yang sudah di sahkan ke sektor Bansos, ini telah mengganggu sistem yang ada", pungkasnya. Haji Uma juga melanjutkan, DPD RI wajib mengingatkan pemerintah sebagai mana di atur dalam undang undang 22D. Karena apapun yang di lakukan presiden adalah tugas negara yang melekat dan tidak boleh melanggar konstitusi dan undang undang serta bukan pula atas kepentingan politik pencitraan, kepentingan kelompok atau mencari simpati lalu kemudian melanggar konstitusi.(*)

Humas Sabtu, 10 Februari 2024 17.38.00

Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua...

SURABAYA, dpd.go.id - Sejumlah pengembang perumahan yang tergabung Forum Lintas Asosiasi Real Estate Jawa Timur meminta solusi atas persoalan yang mereka alami ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Juru Bicara Forum Lintas Asosiasi Real Estate yang juga Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy menerangkan, dalam lima tahun terakhir pengembang perumahan di Jawa Timur dihadapkan pada persoalan maraknya kavling liar atau ilegal.   Di Kota Surabaya misalnya, Soesilo menyebut hampir di setiap kecamatan terdapat kavling liar. Tentu saja hal itu tak hanya merugikan pengembang real estate saja, tetapi juga konsumen. "Saya kira pada titik inilah pentingnya mengedukasi pengembang real estate tentang cara membangun rumah yang baik dan benar dari semua aspek. Dalam hal kavling liar, kami sudah mengadu ke sana ke mari, tetapi tak ada perubahan. Kami berharap dengan menyampaikan hal ini kepada Pak LaNyalla, aspirasi kami dapat ditindaklanjuti," harap Soesilo. Soesilo menjelaskan, keberadaan kavling liat tentu saja berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional dari sisi real estate. Ia menyontohkan, jika secara resmi real estate menawarkan Rp500 juta untuk satu unit perumahan, maka pengembang di kavling liar bisa banting harga jauh di bawah rata-rata harga normal. Mereka, kata Soesilo, bisa saja menawarkan satu unit rumah diharga Rp100 juta.  "Anggota REI di Jawa Timur data tahun 2023 sebanyak 570 anggota. Tentu keberadaan kavling liar ini berpengaruh terhadap kami dan juga 185 turunan dari industri ini seperti perusahaan baja, cat dan lain sebagainya," terang Soesilo. Ia berharap Ketua DPD RI dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sejak lima tahun belakangan dihadapi pengusaha real estate. "Dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI responnya sangat baik. Kami diminta menyertakan data untuk segera ditindaklanjuti," ujar Soesilo. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI menegaskan jika keberadaan kavling liar tak bisa dibiarkan. Sebab, kata LaNyalla, kavling liat memiliki tiga ekses negatif. Pertama bagi pengembang itu sendiri. Kedua, tentu saja berdampak serius bagi pemasukan daerah. Ketiga, bagi konsumen itu sendiri, di mana di beberapa tempat terjadi kerugian yang dialami konsumen karena perizinan yang tak kunjung keluar hingga berbagai masalah lainnya. "Tentu ini menjadi perhatian serius kita bersama. Saya sebagai Ketua DPD RI memiliki komitmen penuh terhadap hal ini. Kavling liar tak boleh dibiarkan. Kami segera tindaklanjuti," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, sejauh ini real estate berkontribusi besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun di pusat. Dari data yang dimilikinya, LaNyalla memaparkan jika sektor real estate pada tahun 2023 tumbuh sebesar 2,69 persen. Sedangkan sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi Jatim di tahun 2023 mencapai 0,05 persen. Sementara sumbangannya terhadap PDRB Jatim mencapai Rp46,496 triliun dari total PDRB Jatim sebesar Rp2.953,546 triliun, naik dibanding tahun lalu sebesar Rp44,748 triliun dari total PDRB Jatim Rp2.731,358 triliun. Sementara pada tahun 2022, kontribusi sektor real estate terhadap ekonomi Jawa Timur sebesar 1,65 persen. Ada enam daerah yang merupakan daerah prioritas pengembangan properti di Jatim, yaitu Kota Batu, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Kediri. Adapun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor real estate per Februari 2022 mencapai 450.519 orang atau 0,332 persen persen dari seluruh tenaga kerja di Jatim.(*)

Humas Jumat, 09 Februari 2024 11.42.00

Di Depan Pengurus Muhammadiyah Pasuruan, Ketua DPD RI Uraikan Sistem...

PASURUAN, dpd.go.id - Meski hiruk pikuk Pemilu 2024 semakin semarak menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfokuskan diri pada perbaikan sistem bernegara sebagaimana digagas para pendiri bangsa. Hal itu sebagaimana tampak dalam pertemuan bertajuk Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan bersama Ketua DPD RI, yang digelar di Gedung Dakwah PDM Muhammadiyah Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024). Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu menguraikan sistem bernegara asli Indonesia rumusan pendiri bangsa. Sehingga perjuangan yang ia tawarkan adalah perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara ketimbang membahas situasi politik Pemilu 2024. "Soal hak politik pada Pemilu 2024, saya kira semua memiliki hak yang sama. Saya lebih memilih memfokuskan diri melakukan perbaikan hal fundamental bangsa ini, yaitu sistem bernegara kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla dalam sambutannya. Sesungguhnya, LaNyalla menjelaskan, antara Muhammadiyah dan DPD RI memiliki banyak kesamaan pandang mengenai situasi kebangsaan kita saat ini. Jauh sebelum mengunjungi PDM Kabupaten Pasuruan, LaNyalla telah mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 26 September 2023. Saat itu, LaNyalla bertemu langsung dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haedar Nashir beserta jajaran. Saat itu, LaNyalla menyampaikan Proposal Kenegaraan dari DPD RI untuk perbaikan sistem bernegara di Indonesia. "Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan dukungan dan dalam semangat yang sama untuk membenahi sistem bernegara di negara ini. Bahkan, Muhammadiyah juga telah menerbitkan beberapa kajian terkait masalah kebangsaan, yang semangatnya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh DPD RI," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan perihal urgensi melakukan perbaikan sistem bernegara. Katanya, dari kajian DPD RI, sistem bernegara hasil perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 telah membuat Indonesia menjadi negara yang meninggalkan Pancasila dan menjadi negara yang semakin individualistik dengan sistem ekonomi yang kapitalistik. "Sehingga negara ini semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita lahirnya negara ini seperti tertuang di dalam Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ulas LaNyalla. LaNyalla menjelaskan, sebagai Ketua DPD RI ia telah berkunjung ke lebih dari 350 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. LaNyalla bertemu banyak stakeholder di daerah untuk menyerap aspirasi. Hasilnya, LaNyalla menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. "Kami menyimpulkan terdapat dua persoalan mendasar, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dari hasil telaah mendalam, akar persoalannya adalah konstitusi hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, yang ternyata menyisakan masalah yang sangat fundamental," terang LaNyalla. UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002, kata LaNyalla, dari hasil kajian Komisi Konstitusi dan hasil kajian akademik Pusat Studi Pancasila UGM telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan meninggalkan Pancasila sebagai identitas konstitusi. "Karena kedaulatan rakyat kita serahkan total kepada partai politik dan presiden terpilih. Sehingga arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh para ketua umum partai dan presiden terpilih saja. Itu faktanya. Padahal itu bukan sama sekali sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa kita," terang LaNyalla. "Sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, adalah Sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem Syuro. Sistem yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Lembaga Tertinggi yang menjadi penjelmaan seluruh komponen bangsa," tambah LaNyalla. Dengan begitu, kata LaNyalla, kedaulatan rakyat secara utuh berada di Lembaga Tertinggi Negara. Para pendiri bangsa sama sekali tidak mengadopsi sistem Barat, meskipun teori-teori penguatan presidensial dan trias politica terus dikampanyekan sebagai sistem terbaik dalam demokrasi. "Karena pendiri bangsa sudah membahas secara tuntas, bahwa Demokrasi Pancasila sebagai sistem tersendiri, adalah sistem yang paling sesuai untuk negara super majemuk dan kepulauan ini," papar LaNyalla. Atas kesadaran tersebut, LaNyalla menjelaskan jika di DPD RI pada akhirnya bersepakat untuk menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, demi Indonesia yang lebih kuat, yang lebih bermartabat, yang lebih berdaulat dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Kami juga menyadari, bahwa sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa harus disempurnakan dan diperkuat. Maka, kami menawarkan penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, bukan penggantian sistem bernegara, seperti yang terjadi saat amandemen tahun 1999 hingga 2002," pungkas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Raffi Aydrus M. Hadir di antaranya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan, KH Achmad Samsoni, didampingi Hari Santoso (Wakil Ketua PDM Kabupaten Pasuruan), Ahmad Fuad Hasyim (Sekretaris PDM Kabupaten Pasuruan), Mahbub Junaidi (Bendahara PDM Kabupaten Pasuruan) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pasuruan, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan dan sejumlah pengurus serta kader Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan.(*)

Humas Kamis, 08 Februari 2024 14.20.00

DPD RI Gandeng Universitas Udayana Lakukan Penelitian Empirik Penyusunan RUU...

DENPASAR, dpd.go.id – Guna memperkaya muatan substansi dalam penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU PLP2B), DPD RI menggandeng Universitas Udayana (UNUD) untuk melaksanakan penelitian empirik pada hari Selasa (6/2). Kegiatan ini merupakan bentuk penyerapan masukan secara akademik dan teknokratik. Komite II sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pada Tahun 2024 ini menyepakati untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Undang-Undang ini termasuk salah satu Undang-Undang yang tercantum di dalam Daftar Prolegnas longlist berada pada urutan nomor 241”, ujar Sugihanto Rahim, Kasubag Rapat Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI ke Universitas Udayana dalam sambutannya. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana, I Wayan Budiasa, dan dimoderatori oleh Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Udayana, I Gusti Ayu Putri Kartika. Diskusi dimulai dengan paparan dari Ketua Tim Ahli RUU PLP2B DPD RI, Irman Firmansyah. “Alih fungsi lahan saat ini semakin meningkat khususnya di Pulau Jawa dan tingkat kesuburan tanah juga semakin menurun”, ujar Irman Firmansyah. Ketua Tim Ahli RUU PLP2B tersebut juga menyinggung perihal regulasi di tingkat daerah terkait dengan PLP2B. “Tidak semua Perda yang sudah ada saat ini memasukkan materi spasial LP2B”, ujarnya. Lebih lanjut, I Wayan Budiasa memaparkan terkait dengan kondisi subak sebagai salah satu kearifan lokal pertanian Bali. “Hampir semua yang mengerjakan sawah saat ini adalah penggarap. Sementara pemilik lahannya tidak ada yang menjadi anggota subak. Saya ragu siapa pemilik sawahnya?”, ujar Direktur Pascasarjana Universitas Udayana tersebut. Menurutnya kelembagaan subak juga perlu diperkuat regulasinya sebagai upaya dalam melindungi LP2B. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiyastana Eka Putra. “Alih fungsi lahan di Bali selalu menjadi isu strategis dalam penyusunan rencana daerah. Isu ini menjadi catatan setiap saat yang harus diantisipasi”, ucapnya. Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki Perda khusus tentang LP2B tetapi di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah diatur. “Terkait dengan LP2B di RTRW sudah eksplisit menyebutkan bahwa LP2B di kawasan pariwisata strategis daerah harus diintegrasikan dengan ekowisata atau agrowisata”, tambahnya. Di kesempatan yang sama, I Made Sudarma selaku Dosen Ahli bidang Ekonomi Pertanian Universitas Udayana juga menyampaikan kaitannya LP2B dalam ketahanan pangan. Menurutnya LP2B bertujuan untuk ketahanan pangan. “Pengertian ketahanan pangan juga harus jelas. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan tetapi juga dari keterjangkauan dan kebermanfaatan”, tegasnya. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaku utama LP2B adalah petani tetapi selama ini petani hanya menjadi objek. “Petani adalah makhluk ekonomi yang selalu menghitung benefit dan cost”, tambahnya. Diskusi ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Dwijendra sekaligus Ketua HKTI Provinsi Bali; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Perwakilan Kanwil BPN Provinsi Bali; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; Ketua HKTI Kabupaten Gianyar; Ketua Majelis Utama Subak Provinsi Bali; Ketua Majelis Madya Subak Kota Denpasar; Pekaseh Subak Jatiluwih, Tabanan; Pekaseh Subak Masceti, Gianyar; Ketua Yayasan Mandhara Research Institute; para Dosen dan jajaran Civitas Akademika Universitas Udayana; dan para pemangku kepentingan lainnya. (*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.10.00

Sukses Diperjuangkan Jadi PPPK, Guru di Jatim Terbitkan Buku Ulas...

SURABAYA, dpd.go.id - Ribuan guru yang tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P1 Jawa Timur sukses diperjuangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagai ucapan terima kasih, kiprah dan perjuangan Ketua DPD RI diabadikan dalam sebuah buku berjudul 'Merajut Asa Sang Pendidik Bangsa' yang ditulis oleh Yuni Soekarno. Ditemui pada acara Tasyakuran dan Silaturahmi Guru Lulus Passing Grade bersama Ketua DPD RI di Graha Kadin Jatim, Yuni bercerita bahwa ia tertarik untuk mengulas kiprah panjang Ketua DPD RI dalam memperjuangkan nasib ribuan guru di Jawa Timur yang telah lulus passing grade hingga diangkat menjadi PPPK. Dalam buku setebal 80 halaman tersebut, salah satunya bercerita tentang bagaimana perjuangan GLPG P1 Jawa Timur memperjuangkan nasib mereka. Termasuk di dalamnya juga mengulas peran penting Ketua DPD RI yang sejak tahun 2021 membantu perjuangan mereka hingga segera mendapatkan SK PPPK. "Kami di GLPG P1 Jawa Timur tahu betul bagaimana kiprah Pak LaNyalla dalam memperjuangkan nasib kami. Ketua DPD RI lah yang pada akhirnya memperjuangkan nasib kami dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya kami diangkat menjadi PPPK," kata Yuni, Rabu (7/2/2024). Yuni ingat betul, perjuangannya dimulai ketika tahun 2021 terdapat guru lulus passing grade, namun belum mendapatkan kuota formasi PPPK. "Kami kemudian mengadu kepada Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI yang secara khusus menerima audiensi kami di Jakarta. Beliau berkomitmen memperjuangkan aspirasi kami dan meminta datanya," tutur Yuni. Yuni menilai Ketua DPD RI langsung gerak cepat menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk memperjuangkan aspirasi GLPG P1 Jawa Timur. "Kami tahu persis bagaimana Pak LaNyalla merespon dengan cepat dan segera bertemu Ibu Gubernur Jatim untuk memperjuangkan nasib kami. Berkat perjuangan beliau, kami telah diangkat menjadi ASN sebagai PPPK," tutur Yuni. Ketua GLPG P1 Jawa Timur, Naphan Fathoni Aziz menjelaskan, saat ini ribuan guru di Jatim tinggal menunggu SK PPPK dan NIK. "Tanggal 1 Maret 2024 ini, SK dan NIK kita keluar. Tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak LaNyalla atas perjuangannya selama ini," tutur Fathoni. Dikatakan Fathoni, ada 5.464 guru yang sudah mendapat formasi dan pengajuan berkas di BKN. Fathoni menjelaskan awal mula perjuangannya mendapatkan status PPPK. "Awalnya adalah forum guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Rupanya, mengawal regulasi itu tidak mudah. Hingga akhirnya kami meminta bantuan kepada Pak LaNyalla untuk memperjuangkan nasib kami," tutur dia. "Pak LaNyalla ini kami panggil Abah. Beliau ini adalah tokoh yang mengawal sampai tuntas perjuangan GLPG P1 Jawa Timur. Beliau adalah tokoh inspirator dan mentor kami, hingga akhirnya kami disahkan menjadi PPPK," tambah Fathoni. Ketua DPD RI mengaku bersyukur langkahnya dalam memperjuangkan aspirasi guru yang tergabung dalam GLPG P1 Jawa Timur membuahkan hasil. Dikatakannya, sejak awal terpilih sebagai Ketua DPD RI, ia telah berkomitmen berjuang merealisasikan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat di Jawa Timur. "Mari kita syukuri pencapaian ini dan jaga amanah ini. Mari kita bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab kita bersama untuk membangun generasi bangsa yang hebat," tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu terus berkomitmen dalam memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang masuk ke meja kerjanya. Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat kepadanya merupakan kewajiban kerja yang harus dituntaskan. "Saya terikat sumpah dan jabatan bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, saya terus berikhtiar agar segala hal yang saya lakukan memiliki nilai positif kepada masyarakat," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM dan Dirut PT Puspa Agro, M Diah Agus Muslim.(*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.07.00