EN

ID

Siaran Pers

Rabu, 16 Maret 2022 12.58.01

Beras Mahal, Sultan Apresiasi Presiden Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi...

dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menaikan anggaran subsidi pupuk tahun 2024. Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi tersebut akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas padi dan harga beras secara nasional. "Persoalan pasokan pupuk subsidi masih menjadi kendala serius masyarakat petani padi selama ini. Akibatnya terjadi peningkatan biaya produksi padi di banyak daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (28/02). Akibat biaya produksi padi yang meningkat, kata Sultan, menjadi salah satu faktor yang mendorong petani untuk tidak melakukan proses produksi. Hal ini tentu mengganggu produktivitas beras di dalam negeri. "Petani kita sangat tergantung pada pupuk subsidi. Subsidi pupuk sangat membantu petani dalam melakukan produksi beras dan menjaga ketahanan pangan nasional", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah perlu terus mengendalikan peningkatan harga beras di pasaran saat ini dengan pendekatan yang sistematis. Tentunya dengan meningkatkan kapasitas produksi beras lokal secara merata di setiap daerah. "Peningkatan kuota pupuk subsidi dan ketersediaan irigasi akan menjadi awal yang baik bagi harapan swasembada beras nasional. Dan pada akhirnya nilai tukar petani akan meningkat dan menjadi semakin sejahtera", tutupnya. Presiden Joko Widodo, diketahui telah memutuskan untuk menambah pupuk subsidi hingga 9,55 juta ton. Keputusan itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna hari ini, Senin (26/2). Jumlah kuantum pupuk subsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton, tahun 2024 dinaikkan menjadi 9,55 juta ton. (*)

Humas Rabu, 28 Februari 2024 11.10.00

Pemberhentian AWK Diproses: Setjen DPD RI Konsultasi ke Kemensetneg RI...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI lakukan rapat konsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, tindaklanjuti Putusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI terkait pemberhentian Senator DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS pada Sidang Paripurna DPD RI awal Februari 2024, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Senin (26/2/2024). Pada rapat konsultasi tersebut, Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran berkonsultasi ke Kementerian Sekretariat Negara terkait Surat Ketua DPD RI dengan surat nomor AD.04.00/96/DPDRI/11/2024 tanggal 6 Februari 2024, yang ditujukan kepada Presiden RI pada tanggal 7 Februari 2024. Surat tersebut pada intinya menyampaikan usul pemberhentian Dr. Shri. I.G.N. Arya Wedakarna MWS, S.E. (M.TRU)., M.Si., sebagai Anggota DPD Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari daerah pemilihan Provinsi Bali, karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD, sesuai Keputusan Badan Kehormatan DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024. “Rapat ini sebagai tindaklanjut surat dari Pimpinan DPD RI dan Badan Kehormatan DPD RI, peran kami selaku sekretariat jenderal bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian,” ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin, Kepala Biro Persidangan II Mesranian, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif S Hutagaol, dan Kepala Biro Protokol Humas dan Media Mahyu Darma. BK DPD RI telah memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dan diputuskan pada Sidang Paripurna DPD RI Ke-8 awal Februari 2024. Surat tersebut diputuskan tertanggal 1 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Kehormatan, yakni Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa sebagai Ketua, Habib Ali Alwi, Marthin Billa, dan Made Mangku Pastika sebagai Wakil Ketua. “Seperti yang kita ketahui, BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali karena terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI,” tukas Rahman Hadi. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara RI Nanik Purwanti dalam rapat konsultasi itu menjelaskan bahwa saat ini Setneg sedang berproses dalam penerbitan Kepres dan masih mendalami beberapa persoalan baik aturan dan hukum terkait Keputusan Badan Kehormatan DPD RI No. 1 Tahun 2024. “Kami sedang dalami dan pelajari secepat mungkin, karena prosesnya 14 hari dan jatuh tanggal 1 Maret 2024. Sekarang hal ini juga sedang berjalan gugatan dari AWK di PTUN, sehingga kami perlu berhari-hati dalam mengeluarkan Kepres nantinya,” jelas Nanik. Nanik mengungkapkan bahwa adanya rapat konsultasi dengan jajaran Sekjen DPD RI kali ini untuk mencari kejelasan dan mendapatkan catatan penting yang nantinya akan diteruskan kepada menteri hingga presiden. “Kami perlu konfirmasi dan klarifikasi secara mendalam karena waktu juga sudah mepet, kami mencatat beberapa hal poin penting untuk segera ditindaklanjuti,” lanjutnya. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin menambahkan bahwa BK DPD RI mempunyai kekhususan, sehingga dalam memutuskan keputusan politik seperti pemberhentian anggota ini BK sudah tepat sesuai dengan UU MD3, Peraturan Tata tertib dan Tata Beracara DPD RI. "Keputusan BK sudah tepat final dan mengikat, karena BK punya kewenangan tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur dalam regulasi internal DPD RI dan UU MD3,” pungkas Oni.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 20.03.00

Ketua DPD RI: Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun Imbas Amandemen Konstitusi...

SURABAYA, dpd.go.id - Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 usai diselenggarakan. Khusus untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), banyak catatan yang diberikan masyarakat, khususnya terkait menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu jugalah yang menjadi sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Persiapan Sidoarjo, LaNyalla menjabarkan jika penurunan kualitas demokrasi Indonesia terjadi sejak bangsa ini melakukan amandemen terhadap konstitusi kita lada tahun 1999-2002 silam. "Itulah konsekuensi dari Pilpres gaya liberal yang kita terapkan sejak Era Reformasi. Tepatnya, setelah kita mengganti Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, dengan Undang-Undang Dasar produk amandemen di tahun 2002," tutur LaNyalla, Minggu (25/2/2024), kemarin. Senator asal Jawa Timur itu menjabarkan salah satu faktor penting menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Katanya, sejak bangsa ini mengganti sistem bernegara, sejak saat itu pulalah parameter dan tolok ukur dalam memilih pemimpin tak lagi didasarkan pada integritas, moralitas dan intelektualitas. "Yang dikedepankan adalah popularitas dan elektabilitas. Padahal, popularitas bisa di-fabrikasi melalui ilmu komunikasi dan teknologi. Begitu juga elektabilitas bisa di-fabrikasi melalui hasil-hasil survei yang bertujuan mempengaruhi pendapat dan mengarahkan pilihan masyarakat," terang LaNyalla. Menurutnya, itulah politik kosmetik palsu di era Pilpres saat ini, selain daripada menimbulkan polarisasi di tingkat akar rumput. "Hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika," tegas LaNyalla. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara juga patut dipertimbangkan agar bangsa ini tak terus menerus menggunakan sistem ala liberal Barat tersebut. Mengapa hal itu penting dikedepankan? Sebab, kata LaNyalla, sesungguhnya bangsa ini memiliki sistem bernegara tersendiri. "Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk. Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa," ujar LaNyalla. Sayangnya, kata LaNyalla, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru. Padahal, seharusnya, saat Reformasi itu, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. "Bukan mengganti sistem bernegara, karena para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur yang semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan ini," terang LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, hal itulah yang saat ini sedang ia perjuangkan. Yakni agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Caranya adalah dengan kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian kita lakukan amandemen dengan teknik adendum untuk menyempurnakan dan memperkuat, sesuai dengan semangat Reformasi," ujar LaNyalla. Dengan begitu, kita tidak memberi peluang penyimpangan praktik seperti yang terjadi di Era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi sekaligus kita juga tidak mengubah sistem bernegara asli Indonesia dengan sistem Barat yang Individualistik dan Liberal serta Kapitalistik. "Itulah yang kita sebut Sistem Pancasila. Sesuai dengan Sila Keempat; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh Sila Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima. Sehingga bangsa ini akan kembali ke jati dirinya, kembali menjadi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai yang telah dirumuskan para pendiri bangsa," pungkas LaNyalla.(*)

Humas Senin, 26 Februari 2024 19.53.00

Harga Beras Melonjak, Senator DIY: Boleh Jadi Akibat Bansos yang...

dpd.go.id - Harga beras secara nasional merambat naik pasca-Pemilu 2024, tembus di angka 18 ribu rupiah. Di antaranya karena pasokan yang berkurang dan permintaan yang tinggi. Di sisi lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menyatakan bahwa pemicu lain dari tingginya harga beras boleh jadi karena pemerintah ugal-ugalan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya, bahkan cenderung mengabaikan prosedur. Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Meski demikian, menurutnya pemerintah sudah melakukan mitigasi. Sayangnya, mitigasi itu dirusak atas nama bansos ketika masa kampanye pada Pemilu 2024. “Untuk ketahanan pangan kita memang perlu banyak evaluasi, apalagi jika ngomong food estate. Tapi kalau kita lihat, krisis ini sudah sejak tahun lalu dan pemerintah sudah melakukan mitigasi. Tapi sayangnya, pemerintah ugal-ugalan dalam membagikan bansos. Akibatnya, stok di gudang Bulog menipis sebelum waktunya. Ini pemerintah menyalahi manajemen sederhana antara pasokan dan permintaan,” ujar anggota Komite I DPD RI tersebut dalam siaran tertulis kepada media pada Kamis (22/02). Jika sesuai jadwal, menurut Gus Hilmy, distribusi bansos beras regular seharusnya dilakukan setiap bulan atau maksimal tiga bulan. Jadi menurutnya, faktornya tidak semata-mata dari iklim atau pertanian. “Ada faktor lain, ya. Ada kepentingan lain. Padahal pas kampanye kemarin, beras sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) terkesan murah dan mudah didapat, karena dibagi-bagikan kepada semua elemen masyarakat. Aneh juga kalau beras mahal dan langka sesudah Pemilu,” kata Gus Hilmy. Kekhawatiran lain yang dirasakan Gus Hilmy adalah tingginya harga beras akan memicu harga-harga lainnya akan melonjak. Hal ini akan semakin membebani masyarakat. “Tidak menutup kemungkinan, imbas dari tingginya harga beras ini akan merambat ke bahan-bahan yang lain, seperti cabai, bawang, daging, dan lain sebagainya. Akibatnya tentu semakin memberatkan daya beli masyarakat,” ungkap Gus Hilmy. Dari stok beras yang terkuras, Gus Hilmy meminta pemerintah untuk segera melakukan skema mitigasi karena ke depan permintaan akan semakin banyak untuk menghadapi Ramadhan dan lebaran. “Dari data yang kami peroleh, cadangan Bulog terkuras sebanyak 1,32 juta ton. Ini harus segera diatasi. Jangan sampai nantinya masyarakat dibuat sibuk dengan harga-harga bahan makanan pokok, sehingga mereka terganggu dalam menyambut Ramadhan dan lebaran yang seharusnya diisi dengan memperbanyak ibadah,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 22 Februari 2024 20.44.00

KOMITE IV Lakukan Studi Empirik di UB sebagai bentuk pelibatan...

dpd.go.id - Tahun 2024 ini Komite IV DPD RI memiliki agenda legislasi untuk menyelesaikan RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. Terdapat 5 tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap tahapan tersebut harus dilandasi asas keterbukaan, yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedatangan Komite IV di Universitas Brawijaya Malang pada hari ini (16/02) adalah untuk memperoleh berbagai masukan dari akademisi dalam rangka penyusunan RUU pengelolaan aset daerah. “Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan draf Naskah Akademik adalah dengan melaksanakan kegiatan Studi Empirik yang merupakan ranah teknokratik akademik yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI bersama dengan Tim Ahli RUU sebelum masuk ranah politik oleh Pimpinan dan Anggota DPD RI, kata Kepala Biro Persidangan II, Mesranian dalam sambutannya. “Apa yang dilakukan DPD ini telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dimana DPD melakukan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU. Penguatan Partisipasi Publik yang bermakna (Meaningfull Participation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat menghasilkan NA yang berkualitas” kata Aan Eko Widianto selaku Dekan FH Universitas Brawijaya dalam sambutannya. “DPD harus membuat UU dengan memaksimalkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation), hal ini harus menjadi kekuatan unggulan mengingat posisi DPD sebagai perwakilan daerah” tambahnya. Mewakili Tim Ahli RUU tentang Pengeloaan Aset Daerah yang hadir, Yuswandi Arsyad Tumenggung memaparkan pentingnya peran Aset Daerah dalam pembangunan ini. “Aset Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Aset Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai” ungkap Yuswandi. “Selain itu, mengapa pembentukan UU pengelolaan Aset Daerah ini penting salah satunya karena masih terdapat permasalahan terkait pemahaman mengenai regulasi yang masih terbatas pada aturan teknis yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Permbendaharaan, perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang sendiri tentang Aset Daerah” tambahnya. Aan Eko Widiarto yang juga narasumber pada studi empirik Komite IV, dalam paparannya menekankan perlunya kejelasan apakah konsep pengaturan aset daerah mengganti konsep pengaturan barang milik daerah serta perlunya kejelasan konsep dan ruang lingkup pengaturan aset daerah. “Yang terpenting disini adalah tentang kepastian hukum mengenai aset daerah serta pengaturan tentang barang berwujud dan barang tak berwujud’ tambah Aan Eko Widianto. Senada dengan Dekan FH Universitas Brawijaya, Dr. Dewi Cahyandari S.H.M.H, salah satu pakar hukum UB memberikan beberapa masukan mengenai Pengaturan Pengelolaan Aset Daerah yang Ideal, diantaranya: (1) Penyempurnaan siklus pengelolan Barang Milik Negara/Daerah; (2) Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; (3) Penguatan dasar hukum pengaturan; (4) Penyederhanaan birokrasi; (5) Pengembangan manajemen aset negara; dan (6) Penguatan basis data dengan memanfaatkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Menyambung dua narasumber sebelumnya, pakar hukum pidana Fakultas Hukum UB Alfons Zakaria dalam paparannya menekankan tentang substansi hukum yang harus diatur dalam Uu pengelolaan aset daerah yakni tentang Politik Hukum Pidana, Tindak, Pidana Korupsi, Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset, dan Pidana bagi Tindak Pidana dalam Pengelolaan Aset. “Dalam KUHP 2023 yang sesuai dengan pengaturan mengenai aset adalah pada pasal 51 huruf c yang menyebut tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat” kata Alfons dalam pemaparannya. “Ada missing hole atau lubang yang hilang terkait dengan kebermanfaatan aset daerah ini, pemanfaatan BMD outputnya tentang PAD, tapi jarang ada yang berbicara mengenai manfaat aset bagi masyarakat, sejauh mana aset-aset ini memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat? Lalu masalah lain adalah adanya ego sektoral antar daerah mengenai pemanfaatan aset ini, bagaimana nanti pengaturannya dalam UU aset daerah? Tanya salah satu peserta diskusi. “Terima kasih kepada DPD RI yang telah berkenan mengunjungi Universitas Brawijaya untuk melakukan studi empirik dalam rangka penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU tentang pengelolaan aset daerah, semoga kerjasama ini dapat terus dillanjutkan dimasa yang akan datang” kata Aan Eko Widianto menutup kegiatan studi empirik Komite IV. (*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 20.26.00

Komite IV Terima Masukan Akademisi Unram Terkait RUU Pengelolaan Aset...

MATARAM, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan studi empirik dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Jumat, 16 Februari 2024. Kepala Bagian Sekretariat Komite IV DPD RI, Samekto Ambinonuso, S.H., M.E., menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah di dalam mengelola aset. “Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI melaksanakan studi empirik ini untuk menerima masukan dari akademisi, salah satunya dari Universitas Mataram ini,” jelas Samekto Ambinonuso, S.H., M.E. Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Mataram dalam sambutannya menyampaikan bahwa sekilas tentang Aset Daerah lebih luas dari Barang Milik Daerah, karena Aset Daerah juga termasuk kekayaan daerah yang secara potensial bisa dimanfaatkan oleh daerah. “Persoalan Aset Daerah perlu dikaji lebih jauh karena di daerah banyak persoalan-persoalan hukum yang muncul karena salah dalam pemanfaatan Aset Daerah ini,” ucap Rektor Universitas Mataram tersebut. RUU Pengelolaan Aset Daerah memang sangat dibutuhkan mengingatnya banyak permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah. “Semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah ini betul-betul bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” tutup Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, SH., M.Agr.Sc., Ph.D. Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H., Tenaga Ahli RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah, Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa “Kita berharap RUU yang sedang disusun ini menjadi landasan hukum baru bagi pengelolaan Aset Daerah yang pada akhirnya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ucap Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu. Skema yang dibangun dalam RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah adalah aset sebagai kekayaan negara, sebagai kekayaan yang dimiliki yang secara konsteks regulasi sudah banyak diatur, namun pada tataran prinsip masih perlu pengaturan hal-hal lain terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah ini. Drs. Samsul Rizal, MM., Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan tentang asset daerah ini Pemerintah Daerah berharap agar pemanfaatan Aset Daerah ini sejalan dengan aturan yang ada, oleh sebab itu diperlukan aturan yang bisa diaplikasikan dengan baik pada tataran bawah, “Kita berharap agar regulasi yang dibuat ini tidak hanya mengatur pemanfaatan asset daerah oleh pemerintah akan tetapi juga mengatur bagaimana pemanfaatan asset daerah oleh masyarakat yang selama ini menjadi persoalan,” Drs. Samsul Rizal, MM. Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram bahwa asset merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan negara selain sumber daya manusia dan dana. “Aset daerah ini semestinya dicatat untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu perlu pengaturan terkait dengan Aset Daerah ini.” Lebih jauh Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum., menyampaikan bahwa hakikat pentingnya pengaturan tentang aset daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang status Aset Daerah. Selain itu juga untuk menjamin terpeliharanya asset dengan baik, memungkinkan pemberdayaan atau pemanfaatan asset untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian adanya pedoman yang jelas dalam pengelolaan aset secara tertib, adil dan terarah. “Saat ini peraturan tentang Aset Daerah terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum ada undang-undang khusus tersendiri yang mengatur tentang aset daerah,” ucap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram tersebut. Pengaturan aset di dalam undang-undang masih bersifat terintegratif di dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram menyampaikan bahwa di daerah memang banyak persoalan-persoalan terkait dengan pemanfaatan Aset Daerah oleh sebab itu sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur pengelolaan Aset Daerah ini. “Bumi air dan kekayaan alam itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk rakyat Indonesia, oleh sebab itu saya tidak sepakat dengan terminologi kepemilikan negara terhadap aset tersebut, karena semuanya seharusnya adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dan negara adalah pengelolanya,” ucap Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH. Masalah-masalah persoalan asset daerah ini diantaranya adalah terdapat aset-aset daerah yang tidak jelas status hukumnya, aset dikuasai pihak lain dengan HPL namun tidak dimanfaatkan selama jangka waktu penguasaan, tumpang tindih status tanah aset daerah, tanah diklaim sebagai milik dari dua pemerintah daerah, kurang optimalnya pemanfaatan barang milik daerah, dan mekanisme penghapusan aset masih tidak sesuai dengan ketentuan. Secara umum narasumber dalam Studi Empirik Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini sepakat dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Aset Daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyatakat Indonesia.(*)

Humas Senin, 19 Februari 2024 14.12.00

Kiprah Konkret LaNyalla Membuat Dua Lembaga Survei di Jatim Simpulkan...

SURABAYA, dpd.go.id - Banyak hal konkret yang telah diperjuangkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selama hampir 5 tahun terakhir sebagai Senator, membuat nama LaNyalla mendapat penerimaan dan peluang keterpilihan kembali yang cukup besar. Demikian kesimpulan dua lembaga survei di Jawa Timur.  Kedua lembaga survei tersebut adalah Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) dan Surabaya Survei Center (SSC). Meski keduanya melakukan survei di periode waktu berbeda, yakni Januari-Februari 2024 (ARCI) dan Juli-Agustus 2023 (SSC), namun angka yang didapat tidak jauh berbeda, yakni di kisaran raihan suara 20 persen, sekaligus menempatkan LaNyalla di posisi teratas dalam daftar Calon Anggota DPD RI di Pemilu 2024.  "LaNyalla masih menjadi calon anggota DPD RI dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, beberapa waktu lalu.  Senada, Peneliti senior SSC, Ikhsan Rosidi menuturkan, soal elektabilitas pasti hubungannya dengan hasil kerja-kerja politik. "Hasil kerja politik akan menghasilkan popularitas, popularitas tinggi, biasanya elektabilitas tinggi," tutur Ikhsan. LaNyalla memang dikenal kerap turun ke lapangan. Melihat dan mendengar langsung persoalan yang terjadi di daerah. Di Jawa Timur, ia telah mendatangi 38 kabupaten/kota. Sementara sebagai Ketua DPD RI, selama hampir 5 tahun menjabat, LaNyalla telah mendatangi 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hingga ke pulau terluar dan perbatasan.  Tercatat LaNyalla pernah menginjakkan kaki ke Pulau Rote dan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Entikong. Itulah mengapa, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ketika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menempatkan posisi DPD RI di atas DPR RI.  Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik. “Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah,” kata LaNyalla ketika itu. Sementara di mata sejumlah tokoh bangsa, LaNyalla juga dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan tema-tema kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga Wakil Presiden RI ke VI, Jenderal (Purn) Try Soetrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara.  Hal itu dikatakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima LaNyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022) silam.  Sejak saat itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Alhamdulillah, DPD RI secara kelembagaan mendukung, dan kami sudah menyiapkan kajian akademik, untuk penyempurnaan dan penguatan sistem Demokrasi Pancasila untuk menghindarkan praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,” tandasnya.(*)

Humas Kamis, 15 Februari 2024 15.51.00

Malah Coblos Calon Lain, LaNyalla Terapkan Ilmu Hakikat-Teologis...

SURABAYA, dpd.go.id - Mengagetkan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga calon anggota DPD RI pada Pemilu 2024 justru mencoblos calon lain. Tidak mencoblos dirinya sendiri. Hal itu terekam wartawan saat LaNyalla diminta awak media menunjukkan kertas suara DPD RI yang hendak ia masukkan ke kotak suara. Karena diminta wartawan, LaNyalla spontan membuka kertas suara DPD RI. Anehnya bukan fotonya sendiri yang ia coblos. Melainkan calon anggota DPD RI, yakni Lia Istifhama, yang merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sontak wartawan dan para juru foto kaget. “Lho kok coblos orang lain pak,” tanya sejumlah wartawan, Rabu (14/2/2024). LaNyalla pun menjelaskan, bahwa dirinya sengaja melakukan itu, karena malu sama Allah SWT jika ia memilih diri sendiri. Karena itu artinya nafsu dan kepentingan pribadi untuk menjadi pejabat. “Padahal niat saya sudah saya tetapkan untuk mengabdi dan membela kepentingan masyarakat, terutama masyarakat daerah melalui pintu DPD RI, jadi saya serahkan kepada Allah atas niat tersebut. Kalau Allah ridlo, Insya Allah saya jadi membawa kebaikan dan kemaslahatan,” tandas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur yang menyalurkan hak pilihnya di TPS Nomor 19, Desa/Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, itu menambahkan bahwa sikapnya itu adalah penerapan dari ilmu hakikat yang ia pelajari selama ini. “Jadi saya gak mau ditertawakan oleh Tuhan, karena nafsu pribadi, sampai lupa niat sesungguhnya, yang seharusnya itu yang menjadi tolok ukur. Jadi semoga ini menjadi ilmu dan tauladan bagi negarawan,” imbuhnya. Sebelum menyalurkan hak pilihnya, LaNyalla melaksanakan salat Dhuha terlebih dahulu. Usai melaksanakan salat sunnah tersebut, LaNyalla kemudian berangkat menuju lokasi pemungutan suara di TPS yang diikuti total calon pemilih 294 suara dengan komposisi 143 laki-laki dan 151 perempuan. Tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, LaNyalla yang mengenakan baju putih dan celana krem langsung menyerahkan kertas panggilan memilih dan duduk antre. Sesekali, ia berbincang bersama warga yang juga mengantre untuk menyalurkan hak pilihnya. "Hari ini saya menyalurkan hak politik saya. Tentu kita berharap agar penyelenggaraan pemilu kali ini berjalan LUBER dan Jurdil, tanpa adanya kendala. Kalau pun ada kecurangan, semoga bisa diatasi dan dipulihkan. Karena dunia internasional juga melihat proses pemilu ini. Sejauh yang saya lihat di TPS saya ini, semua berjalan dengan baik," kata LaNyalla. LaNyalla sendiri kembali maju menjadi anggota DPD RI dari Jawa Timur. LaNyalla ingin kembali mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya memperjuangkan kepentingan daerah. “Niat saya cuma satu, menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah-daerah, seperti yang kemarin selama di DPD RI saya kerjakan," jelas LaNyalla. Mengusung tagline 'Pancasila Berdaulat, Bangsa Selamat' LaNyalla betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan daerah. Ya, Senator asal Jawa Timur itu memang tengah berjuang membangun konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada kepada sistem bernegara sesuai konsep yang dirumuskan para pendiri bangsa. "Kita harus berani melakukan koreksi terhadap arah perjalanan bangsa. Kita harus berani menjadi generasi pelurus bangsa. Ingat, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kita harus menggunakan akal, pikir dan dzikir dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," tegas LaNyalla.(*)

Humas Rabu, 14 Februari 2024 16.22.00

Ketua DPD RI Ingatkan PR Jatim Terkait Pengentasan Kemiskinan ...

SURABAYA, dpd.go.id - Kepemimpinan Khofifah-Emil di Jawa Timur berakhir. Keduanya, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum juga tuntas, yaitu pengentasan kemiskinan. Menurut LaNyalla, pejabat dan aparat pemerintah Provinsi Jatim harus berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Seharusnya Jatim memiliki momentum dengan melalui pertumbuhan ekonomi Jatim yang meningkat signifikan dan tumbuh inklusif. "Memang ada pertanyaan, mengapa pertumbuhan ekonomi di Jatim bagus, kondisi itu belum mampu secara krusial berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Terutama oleh semua kepala daerah di Jatim, dimana yang salah di sini," tukas dia, Selasa (13/2/2024). Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran angka paling tinggi 21 persen dan paling rendah 3 persen. Jika dirata-ratakan angka kemiskinan berada pada kisaran 9,7 persen. Kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya dua digit atau di atas 10 hingga 21 persen terdiri dari 17 Kabupaten, dengan angka kemiskinan tertinggi di kabupaten Sampang, dengan persentase 21 persen dan 4 kabupaten dengan angka kemiskinan 10 persen di antaranya, Gresik, Nganjuk, Kediri dan Trenggalek. Sedangkan angka kemiskinan terendah adalah Kota Batu 3 persen, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun masing- masing 4 persen. "Masalah kemiskinan adalah masalah nir-kesejahteraan yang artinya hajat hidup pokok masyarakat. Pemerintah daerah harus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan ini," kata LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, perekonomian yang semakin tumbuh seyogyanya semakin memberikan tetesan kesejahteraan, akan makin mengurangi pengangguran, serta berdampak penurunan kemiskinan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, bila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 1,79% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6%. Serta penyumbang perekonomian terbesar kedua pula di Pulau Jawa dengan prosentase 25,56%.(*)

Humas Selasa, 13 Februari 2024 15.58.00

Kerjasama Diputus BPJS, LaNyalla Langsung Datangi RSU Anwar Medika Sidoarjo...

SIDOARJO. dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum (RSU) Anwar Medika Sidoarjo. Kedatangan LaNyalla untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan kerja sama oleh BPJS Kesehatan dengan RSU Anwar Medika. LaNyalla datang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Kadin Jatim, Fitradjaja Purnama dan Ketua Kadin Kota Surabaya M Ali Affandi LNM. Sementara dari RSU Anwar Medika hadir di antaranya dr Farida Anwari (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Abdul Kohar Mudzakir (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Achmad Yudi Arifiyanto (Direktur RSU Anwar Medika), Dina Hiedana (Wakil Direktur Umum RSU Anwar Medika) dan Nia Arizona (Humas RSU Anwar Medika). Kepada Ketua DPD RI, Direktur RSU Anwar Medika, dr Achmad Yudi Arifiyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya perbaikan dari sisi administrasi maupun keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Dikatakannya, dari hasil audit tim TKMKB BPJS Kesehatan ada kekeliruan pembayaran yang menyebabkan kerja sama dihentikan sementara.  "Pada tanggal 28 Desember 2023 sudah dilakukan mediasi pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada tanggal 8 Januari 2024 kembali dilakukan mediasi tahap kedua," kata Yudi, Senin (12/2/2024). Selanjutnya untuk kelebihan pembayaran, Yudi menjelaskan jika RSU Anwar Medika sudah mengembalikannya sebesar Rp7.097.535.700. "Kelebihan pembayaran sudah kami kembalikan kepada BPJS Kesehatan dengan kompensasi klaim di bulan pelayanan Desember 2023 yang akan masuk di bulan Januari 2024," jelas Yudi. Yudi menegaskan jika pihaknya berkomitmen penuh melakukan upaya perubahan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan, khususnya peserta BPJS Kesehatan, struktur manajemen, SOP keperawatan, update Panduan Praktik Klinik (PPK) sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan sejumlah hal lainnya. "Kami juga sudah memenuhi persyaratan di antaranya mendapatkan rekomendasi positif dari beberapa stakeholder di antaranya Bupati Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, PERNEFRI, PERSI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Sidoarjo," jelas dia. Yudi berharap segala hal yang telah dilakukannya dapat membuka lagi kesempatan agar RSU Anwar Medika bisa kembali menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. "90 persen pasien kami adalah peserta BPJS Kesehatan. Kami memiliki pasien rawat jalan setiap harinya sebanyak 800 pasien dan rawat inap setiap harinya 300 pasien. Kami berkomitmen dan sungguh-sungguh agar bisa bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan," tutur Yudi. Mendapati aspirasi itu, Ketua DPD RI meminta segala hal upaya yang telah dilakukan RSU Anwar Medika diserahkan kepadanya untuk dipelajari dan diteruskan kepada pihak terkait. LaNyalla meminta agar RSU Anwar Medika memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan, agar kerja sama bisa dilakukan kembali. "Saya kira, sepanjang segala persyaratan dipenuhi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilakukan. Apalagi ini adalah program pemerintah untuk masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan program ini, utamanya di RSU Anwar Medika ini," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu akan meneruskan aspirasi ini agar segera ditindaklanjuti dan segera mendapatkan solusi. "Saya akan teruskan hal ini ke Komite III DPD RI. Saya pribadi akan kawal penuh kasus ini sampai kerja sama kembali bisa dilakukan RSU Anwar Medika dan BPJS Kesehatan. Saya berharap kerja sama ini dapat kembali terjalin secepatnya," demikian LaNyalla.(*)

Humas Senin, 12 Februari 2024 14.36.00

Senator Aceh Minta Presiden Hentikan Pemberian Bansos Secara Non Prosedural...

Jakarta, dpd.go.id - Senator atau anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman meminta Presiden Jokowi agar menghentikan pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma oleh rakyat Aceh ini, anggaran APBN mestinya digunakan sebagaimana aturan dan prosedur dan penyaluran bansos mestinya dilakukan oleh Kemensos serta berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). "Pembagian sembako atau bansos oleh presiden Jokowi baik didepan istana atau di setiap kegiatannya di waktu terakhir ini telah mengangkangi aturan dan prosedur yang semestinya berbasiskan data yaitu by name by address", ujar Haji Uma. Haji Uma juga mempertanyakan apakah penerima bansos yang diserahkan Jokowi itu merupakan masyarakat miskin dan terdata baik di DTKS atau data lain yang selama ini dijadikan rujukan. Karena jika tidak, maka penyaluran bansos yang menggunakan anggaran negara itu tidak tepat sasaran. Dirinya menambahkan, jika bantuan yang diserahkan tepat sasaran mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi jika tidak, maka kasian masyarakat Indonesia lain yang miskin atau kurang mampu yang tinggal diseluruh pelosok negeri tapi tidak memiliki keberuntungan yang sama. "Jadi pertanyaannya penerima bansos itu terdata sebagai masyarakat miskin atau tidak? Jika tidak maka tentu penyaluran itu tidak tepat sasaran. Padahal Bansos itu dirancang untuk membantu warga yang kurang mampu di Indonesia", kata senator yang raihan suranya di pemilu 2019 lebih tinggi dari suara Jokowi pada Pilpres lalu di Aceh. Ini bentuk praktek yang melanggar aturan itu sendiri karena pertimbangan dalam penyusunan APBN yang disahkan 2024 yang telah mendapatkan pertimbangan DPD RI tidak terjadi pembengkakan dalam pelaksaannya karena dari amatan kita tidak ada hal yang urgensi darurat pangan atau bencana alam lainnya. "Tidak ada urgensi atas kondisi khusus, lalu kenapa memberikan bansos secara jorjoran. Apa lagi sampai ada permintaan pemerintah yang harus menggeser APBN yang sudah di sahkan ke sektor Bansos, ini telah mengganggu sistem yang ada", pungkasnya. Haji Uma juga melanjutkan, DPD RI wajib mengingatkan pemerintah sebagai mana di atur dalam undang undang 22D. Karena apapun yang di lakukan presiden adalah tugas negara yang melekat dan tidak boleh melanggar konstitusi dan undang undang serta bukan pula atas kepentingan politik pencitraan, kepentingan kelompok atau mencari simpati lalu kemudian melanggar konstitusi.(*)

Humas Sabtu, 10 Februari 2024 17.38.00

Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua...

SURABAYA, dpd.go.id - Sejumlah pengembang perumahan yang tergabung Forum Lintas Asosiasi Real Estate Jawa Timur meminta solusi atas persoalan yang mereka alami ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Juru Bicara Forum Lintas Asosiasi Real Estate yang juga Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Soesilo Efendy menerangkan, dalam lima tahun terakhir pengembang perumahan di Jawa Timur dihadapkan pada persoalan maraknya kavling liar atau ilegal.   Di Kota Surabaya misalnya, Soesilo menyebut hampir di setiap kecamatan terdapat kavling liar. Tentu saja hal itu tak hanya merugikan pengembang real estate saja, tetapi juga konsumen. "Saya kira pada titik inilah pentingnya mengedukasi pengembang real estate tentang cara membangun rumah yang baik dan benar dari semua aspek. Dalam hal kavling liar, kami sudah mengadu ke sana ke mari, tetapi tak ada perubahan. Kami berharap dengan menyampaikan hal ini kepada Pak LaNyalla, aspirasi kami dapat ditindaklanjuti," harap Soesilo. Soesilo menjelaskan, keberadaan kavling liat tentu saja berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional dari sisi real estate. Ia menyontohkan, jika secara resmi real estate menawarkan Rp500 juta untuk satu unit perumahan, maka pengembang di kavling liar bisa banting harga jauh di bawah rata-rata harga normal. Mereka, kata Soesilo, bisa saja menawarkan satu unit rumah diharga Rp100 juta.  "Anggota REI di Jawa Timur data tahun 2023 sebanyak 570 anggota. Tentu keberadaan kavling liar ini berpengaruh terhadap kami dan juga 185 turunan dari industri ini seperti perusahaan baja, cat dan lain sebagainya," terang Soesilo. Ia berharap Ketua DPD RI dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sejak lima tahun belakangan dihadapi pengusaha real estate. "Dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI responnya sangat baik. Kami diminta menyertakan data untuk segera ditindaklanjuti," ujar Soesilo. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI menegaskan jika keberadaan kavling liar tak bisa dibiarkan. Sebab, kata LaNyalla, kavling liat memiliki tiga ekses negatif. Pertama bagi pengembang itu sendiri. Kedua, tentu saja berdampak serius bagi pemasukan daerah. Ketiga, bagi konsumen itu sendiri, di mana di beberapa tempat terjadi kerugian yang dialami konsumen karena perizinan yang tak kunjung keluar hingga berbagai masalah lainnya. "Tentu ini menjadi perhatian serius kita bersama. Saya sebagai Ketua DPD RI memiliki komitmen penuh terhadap hal ini. Kavling liar tak boleh dibiarkan. Kami segera tindaklanjuti," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, sejauh ini real estate berkontribusi besar terhadap perekonomian, baik di daerah maupun di pusat. Dari data yang dimilikinya, LaNyalla memaparkan jika sektor real estate pada tahun 2023 tumbuh sebesar 2,69 persen. Sedangkan sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi Jatim di tahun 2023 mencapai 0,05 persen. Sementara sumbangannya terhadap PDRB Jatim mencapai Rp46,496 triliun dari total PDRB Jatim sebesar Rp2.953,546 triliun, naik dibanding tahun lalu sebesar Rp44,748 triliun dari total PDRB Jatim Rp2.731,358 triliun. Sementara pada tahun 2022, kontribusi sektor real estate terhadap ekonomi Jawa Timur sebesar 1,65 persen. Ada enam daerah yang merupakan daerah prioritas pengembangan properti di Jatim, yaitu Kota Batu, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Kediri. Adapun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor real estate per Februari 2022 mencapai 450.519 orang atau 0,332 persen persen dari seluruh tenaga kerja di Jatim.(*)

Humas Jumat, 09 Februari 2024 11.42.00

Di Depan Pengurus Muhammadiyah Pasuruan, Ketua DPD RI Uraikan Sistem...

PASURUAN, dpd.go.id - Meski hiruk pikuk Pemilu 2024 semakin semarak menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfokuskan diri pada perbaikan sistem bernegara sebagaimana digagas para pendiri bangsa. Hal itu sebagaimana tampak dalam pertemuan bertajuk Silaturahmi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan bersama Ketua DPD RI, yang digelar di Gedung Dakwah PDM Muhammadiyah Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024). Pada kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu menguraikan sistem bernegara asli Indonesia rumusan pendiri bangsa. Sehingga perjuangan yang ia tawarkan adalah perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara ketimbang membahas situasi politik Pemilu 2024. "Soal hak politik pada Pemilu 2024, saya kira semua memiliki hak yang sama. Saya lebih memilih memfokuskan diri melakukan perbaikan hal fundamental bangsa ini, yaitu sistem bernegara kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla dalam sambutannya. Sesungguhnya, LaNyalla menjelaskan, antara Muhammadiyah dan DPD RI memiliki banyak kesamaan pandang mengenai situasi kebangsaan kita saat ini. Jauh sebelum mengunjungi PDM Kabupaten Pasuruan, LaNyalla telah mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 26 September 2023. Saat itu, LaNyalla bertemu langsung dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haedar Nashir beserta jajaran. Saat itu, LaNyalla menyampaikan Proposal Kenegaraan dari DPD RI untuk perbaikan sistem bernegara di Indonesia. "Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan dukungan dan dalam semangat yang sama untuk membenahi sistem bernegara di negara ini. Bahkan, Muhammadiyah juga telah menerbitkan beberapa kajian terkait masalah kebangsaan, yang semangatnya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh DPD RI," terang LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan perihal urgensi melakukan perbaikan sistem bernegara. Katanya, dari kajian DPD RI, sistem bernegara hasil perubahan konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 telah membuat Indonesia menjadi negara yang meninggalkan Pancasila dan menjadi negara yang semakin individualistik dengan sistem ekonomi yang kapitalistik. "Sehingga negara ini semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita lahirnya negara ini seperti tertuang di dalam Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ulas LaNyalla. LaNyalla menjelaskan, sebagai Ketua DPD RI ia telah berkunjung ke lebih dari 350 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. LaNyalla bertemu banyak stakeholder di daerah untuk menyerap aspirasi. Hasilnya, LaNyalla menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. "Kami menyimpulkan terdapat dua persoalan mendasar, yaitu ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dari hasil telaah mendalam, akar persoalannya adalah konstitusi hasil perubahan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, yang ternyata menyisakan masalah yang sangat fundamental," terang LaNyalla. UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002, kata LaNyalla, dari hasil kajian Komisi Konstitusi dan hasil kajian akademik Pusat Studi Pancasila UGM telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan meninggalkan Pancasila sebagai identitas konstitusi. "Karena kedaulatan rakyat kita serahkan total kepada partai politik dan presiden terpilih. Sehingga arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh para ketua umum partai dan presiden terpilih saja. Itu faktanya. Padahal itu bukan sama sekali sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa kita," terang LaNyalla. "Sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, adalah Sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem Syuro. Sistem yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Lembaga Tertinggi yang menjadi penjelmaan seluruh komponen bangsa," tambah LaNyalla. Dengan begitu, kata LaNyalla, kedaulatan rakyat secara utuh berada di Lembaga Tertinggi Negara. Para pendiri bangsa sama sekali tidak mengadopsi sistem Barat, meskipun teori-teori penguatan presidensial dan trias politica terus dikampanyekan sebagai sistem terbaik dalam demokrasi. "Karena pendiri bangsa sudah membahas secara tuntas, bahwa Demokrasi Pancasila sebagai sistem tersendiri, adalah sistem yang paling sesuai untuk negara super majemuk dan kepulauan ini," papar LaNyalla. Atas kesadaran tersebut, LaNyalla menjelaskan jika di DPD RI pada akhirnya bersepakat untuk menawarkan gagasan perbaikan Indonesia, demi Indonesia yang lebih kuat, yang lebih bermartabat, yang lebih berdaulat dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Kami juga menyadari, bahwa sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa harus disempurnakan dan diperkuat. Maka, kami menawarkan penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut, bukan penggantian sistem bernegara, seperti yang terjadi saat amandemen tahun 1999 hingga 2002," pungkas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Raffi Aydrus M. Hadir di antaranya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pasuruan, KH Achmad Samsoni, didampingi Hari Santoso (Wakil Ketua PDM Kabupaten Pasuruan), Ahmad Fuad Hasyim (Sekretaris PDM Kabupaten Pasuruan), Mahbub Junaidi (Bendahara PDM Kabupaten Pasuruan) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Pasuruan, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan dan sejumlah pengurus serta kader Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan.(*)

Humas Kamis, 08 Februari 2024 14.20.00

DPD RI Gandeng Universitas Udayana Lakukan Penelitian Empirik Penyusunan RUU...

DENPASAR, dpd.go.id – Guna memperkaya muatan substansi dalam penyusunan draf naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU PLP2B), DPD RI menggandeng Universitas Udayana (UNUD) untuk melaksanakan penelitian empirik pada hari Selasa (6/2). Kegiatan ini merupakan bentuk penyerapan masukan secara akademik dan teknokratik. Komite II sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pada Tahun 2024 ini menyepakati untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Undang-Undang ini termasuk salah satu Undang-Undang yang tercantum di dalam Daftar Prolegnas longlist berada pada urutan nomor 241”, ujar Sugihanto Rahim, Kasubag Rapat Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI ke Universitas Udayana dalam sambutannya. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana, I Wayan Budiasa, dan dimoderatori oleh Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Udayana, I Gusti Ayu Putri Kartika. Diskusi dimulai dengan paparan dari Ketua Tim Ahli RUU PLP2B DPD RI, Irman Firmansyah. “Alih fungsi lahan saat ini semakin meningkat khususnya di Pulau Jawa dan tingkat kesuburan tanah juga semakin menurun”, ujar Irman Firmansyah. Ketua Tim Ahli RUU PLP2B tersebut juga menyinggung perihal regulasi di tingkat daerah terkait dengan PLP2B. “Tidak semua Perda yang sudah ada saat ini memasukkan materi spasial LP2B”, ujarnya. Lebih lanjut, I Wayan Budiasa memaparkan terkait dengan kondisi subak sebagai salah satu kearifan lokal pertanian Bali. “Hampir semua yang mengerjakan sawah saat ini adalah penggarap. Sementara pemilik lahannya tidak ada yang menjadi anggota subak. Saya ragu siapa pemilik sawahnya?”, ujar Direktur Pascasarjana Universitas Udayana tersebut. Menurutnya kelembagaan subak juga perlu diperkuat regulasinya sebagai upaya dalam melindungi LP2B. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiyastana Eka Putra. “Alih fungsi lahan di Bali selalu menjadi isu strategis dalam penyusunan rencana daerah. Isu ini menjadi catatan setiap saat yang harus diantisipasi”, ucapnya. Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki Perda khusus tentang LP2B tetapi di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah diatur. “Terkait dengan LP2B di RTRW sudah eksplisit menyebutkan bahwa LP2B di kawasan pariwisata strategis daerah harus diintegrasikan dengan ekowisata atau agrowisata”, tambahnya. Di kesempatan yang sama, I Made Sudarma selaku Dosen Ahli bidang Ekonomi Pertanian Universitas Udayana juga menyampaikan kaitannya LP2B dalam ketahanan pangan. Menurutnya LP2B bertujuan untuk ketahanan pangan. “Pengertian ketahanan pangan juga harus jelas. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan tetapi juga dari keterjangkauan dan kebermanfaatan”, tegasnya. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaku utama LP2B adalah petani tetapi selama ini petani hanya menjadi objek. “Petani adalah makhluk ekonomi yang selalu menghitung benefit dan cost”, tambahnya. Diskusi ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Dwijendra sekaligus Ketua HKTI Provinsi Bali; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Perwakilan Kanwil BPN Provinsi Bali; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; Ketua HKTI Kabupaten Gianyar; Ketua Majelis Utama Subak Provinsi Bali; Ketua Majelis Madya Subak Kota Denpasar; Pekaseh Subak Jatiluwih, Tabanan; Pekaseh Subak Masceti, Gianyar; Ketua Yayasan Mandhara Research Institute; para Dosen dan jajaran Civitas Akademika Universitas Udayana; dan para pemangku kepentingan lainnya. (*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.10.00

Sukses Diperjuangkan Jadi PPPK, Guru di Jatim Terbitkan Buku Ulas...

SURABAYA, dpd.go.id - Ribuan guru yang tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P1 Jawa Timur sukses diperjuangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagai ucapan terima kasih, kiprah dan perjuangan Ketua DPD RI diabadikan dalam sebuah buku berjudul 'Merajut Asa Sang Pendidik Bangsa' yang ditulis oleh Yuni Soekarno. Ditemui pada acara Tasyakuran dan Silaturahmi Guru Lulus Passing Grade bersama Ketua DPD RI di Graha Kadin Jatim, Yuni bercerita bahwa ia tertarik untuk mengulas kiprah panjang Ketua DPD RI dalam memperjuangkan nasib ribuan guru di Jawa Timur yang telah lulus passing grade hingga diangkat menjadi PPPK. Dalam buku setebal 80 halaman tersebut, salah satunya bercerita tentang bagaimana perjuangan GLPG P1 Jawa Timur memperjuangkan nasib mereka. Termasuk di dalamnya juga mengulas peran penting Ketua DPD RI yang sejak tahun 2021 membantu perjuangan mereka hingga segera mendapatkan SK PPPK. "Kami di GLPG P1 Jawa Timur tahu betul bagaimana kiprah Pak LaNyalla dalam memperjuangkan nasib kami. Ketua DPD RI lah yang pada akhirnya memperjuangkan nasib kami dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya kami diangkat menjadi PPPK," kata Yuni, Rabu (7/2/2024). Yuni ingat betul, perjuangannya dimulai ketika tahun 2021 terdapat guru lulus passing grade, namun belum mendapatkan kuota formasi PPPK. "Kami kemudian mengadu kepada Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI yang secara khusus menerima audiensi kami di Jakarta. Beliau berkomitmen memperjuangkan aspirasi kami dan meminta datanya," tutur Yuni. Yuni menilai Ketua DPD RI langsung gerak cepat menemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk memperjuangkan aspirasi GLPG P1 Jawa Timur. "Kami tahu persis bagaimana Pak LaNyalla merespon dengan cepat dan segera bertemu Ibu Gubernur Jatim untuk memperjuangkan nasib kami. Berkat perjuangan beliau, kami telah diangkat menjadi ASN sebagai PPPK," tutur Yuni. Ketua GLPG P1 Jawa Timur, Naphan Fathoni Aziz menjelaskan, saat ini ribuan guru di Jatim tinggal menunggu SK PPPK dan NIK. "Tanggal 1 Maret 2024 ini, SK dan NIK kita keluar. Tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak LaNyalla atas perjuangannya selama ini," tutur Fathoni. Dikatakan Fathoni, ada 5.464 guru yang sudah mendapat formasi dan pengajuan berkas di BKN. Fathoni menjelaskan awal mula perjuangannya mendapatkan status PPPK. "Awalnya adalah forum guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Rupanya, mengawal regulasi itu tidak mudah. Hingga akhirnya kami meminta bantuan kepada Pak LaNyalla untuk memperjuangkan nasib kami," tutur dia. "Pak LaNyalla ini kami panggil Abah. Beliau ini adalah tokoh yang mengawal sampai tuntas perjuangan GLPG P1 Jawa Timur. Beliau adalah tokoh inspirator dan mentor kami, hingga akhirnya kami disahkan menjadi PPPK," tambah Fathoni. Ketua DPD RI mengaku bersyukur langkahnya dalam memperjuangkan aspirasi guru yang tergabung dalam GLPG P1 Jawa Timur membuahkan hasil. Dikatakannya, sejak awal terpilih sebagai Ketua DPD RI, ia telah berkomitmen berjuang merealisasikan aspirasi rakyat, khususnya masyarakat di Jawa Timur. "Mari kita syukuri pencapaian ini dan jaga amanah ini. Mari kita bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab kita bersama untuk membangun generasi bangsa yang hebat," tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu terus berkomitmen dalam memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang masuk ke meja kerjanya. Menurutnya, amanah yang diberikan masyarakat kepadanya merupakan kewajiban kerja yang harus dituntaskan. "Saya terikat sumpah dan jabatan bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, saya terus berikhtiar agar segala hal yang saya lakukan memiliki nilai positif kepada masyarakat," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM dan Dirut PT Puspa Agro, M Diah Agus Muslim.(*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.07.00

Komite II DPD RI Menggali Informasi Empiris dalam Rangka Penyusunan...

MAKASSAR, dpd.go.id — Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau disingkat UU PLP2B telah memasuki usia lebih dari 10 dekade. Selama perjalanan undang-undang ini ditemukan permasalahan dalam implementasinya yang dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan perkembangan dunia Internasional. Komite 2 DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki kewenangan bidang legislasi di bidang sumber daya ekonomi berinisiatif menyusun RUU Perubahan atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penelitian empiris merupakan rangkaian awal penyusunan naskah akademik dan RUU PLP2B untuk memperoleh data dan informasi di Daerah. Salah satu daerah yang menjadi lokasi penelitian empiris adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan oleh Kesekjenan Komite II DPD RI bersama Tim Ahli RUU dan Tenaga Ahli Komite. Komite II DPD RI bekerja sama dengan Universitas Hassanudin, Makassar, menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam bentuk Focus Group Discussion dengan mengundang sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam sambutan pembukanya, Prof. Dr. Ir. Salengke, Sc. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hassanudin menyambut baik inisiatif dari Komite 2 DPD RI. “Kami mengapresiasi DPD RI atas inisiatifnya untuk melakukan evaluasi dan menyusun naskah akademik RUU perubahan UU 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan masukam dan menghasilkan regulasi sebagai solusi, khususnya permasalahan lahan pertanian mencapai ketahanan pangan Indonesia” ujarnya. Mediana Pongsitanan, Kabag Komite II DPD RI sekaligus Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI, dalam sambutannya mengatakan bahwa "Inisiasi penyusunan naskah akademik RUU tentang PLP2B ini adalah hasil inventarisasi masalah yang telah dilakukan DPD RI, dimana temuannya bahwa di banyak daerah telah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, minimnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian, dan semangat pengembangan sektor pertanian tidak sejalan dengan kearifan lokal". FGD ini diawali dengan sesi pemaparan yang disampaikan oleh Tim Ahli RUU, Dr. Ir. Umar Mansyur M.T., ia menyampaikan kondisi faktual lahan pertanian dan bebagai masalah dalam pengelolaannya. Disampaikan pula bahwa "berdasarkan kajian awal, Sulawesi Selatan dipilih karena memiliki luas lahan pertanian pangan terluas pertama setelah Jawa Timur" ujarnya. Sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah kota/kabupaten, dan perwakilan masyarakat menyampaikan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik. Prof.Dr.Ir.Muh.Hatta Jamil, S.P., M.Si.,Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas menyoroti banyak faktor yang menghambat pembangunan pertanian, dikatakannya bahwa "58% tenaga kerja pertanian berusia 45tahu ke atas dan 74,89% petanj berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar". lanjutnya, ia juga menegaskan, "peraturan perundang-undanga sudah sangat lengkap, permasalahan terdapat pada implementasi hingga ke daerah agar tujuan dari PLP2B terwujud". Dari perpsektif tata ruang, Dr.Eng.Abdul Rachman Rasyid, M.Sc., menegaskan bahwa permasalahan implementasi perlindungan LP2B belum maksimal dilaksanakan. Pada tahap Perencaan tata ruang, penetapan lokasi LP2B dilakukan oleh masing-masing instasi, sehingga data LP2B yang beragam, dan sumber spasial yang berbeda-beda. Pada tahap Pemafaatan Ruang, Lokasi pertanian pangan berkelanjutan dalam proyek strategis nasion tidak dikenakan kewajiban penggantian lahan dan Pemanfaatan lahan mengejar kuantitas bukan kualitas yang mengenyampingkan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada tahap pengendalian, masih banyak daerah yang belum memiliki membentuk peraturan daerah tentang PLP2B, keterbatasan biaya, dan insentif yang kurang efektif. Produk hukum daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan PLP2B sangatlah penting. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, "Dikatakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian apabila lahan tersebut telah ditetapkan sebagai LP2B, sehingga jika belum ada penetapan, maka tidak dapat disebut terjadinya alih fungsi lahan". Untuk itu, ia menyampaikan bahwa untuk memberikan perlindung hukum kepada petani, pemerintah daerah perlu membentuk peraturan gubernur atau peraturan bupati/kota sesuai kewenangannya. Pada sesi diskusi sejumlah guru besar Universitas Hassanudin, pemerintah daerah, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan masukan terkait materi empiris untuk memperkaya penyusunan naskah akademik RUU PLP2B. Diantaranya mengenai penyusunan perencanaan LP2B, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan Petani, partisipasi masyarakat, dan penegakkan hukum. Diskusi ini juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Dinas Tata Ruang Provinsi Sulsel, Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Sulsel, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsk Sulsel, Biro Hukum Setda Provinsi Sulsel, LSM The Gowa Center, para Dosen dan jajaran Civitas Akademika Universitas Hassanudin; dan para pemangku kepentingan lainnya.(*)

Humas Rabu, 07 Februari 2024 18.03.00

DPD RI Menyelenggarakan Penelitian Empiris Dalam Rangka Penyusunan RUU PLP2B...

BANDA ACEH, dpd.go.id – Lahan pertanian pangan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjaga ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang memiliki kewenangan bidang legislasi di bidang sumber daya ekonomi berinisiatif menyusun RUU Perubahan atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RUU di DPD RI, Kesekjenan DPD RI bersama tim ahli RUU PLP2B dan tenaga ahli Komite 2 DPD RI menyelenggarakan penelitian empiris di Universitas Syiah Kuala. Kegiatan penelitian empiris bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data guna memperkaya penyusunan naskah akademik dan RUU PLP2B. Kegiatan penelitian empiris di Universitas Syiah Kuala juga mengundang sejumlah akademisi, perwakilan dari pemerintah daerah, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diah Anggraeni, Kasubag Komite II DPD RI dan Ketua Tim Perwakilan Sekretariat Komite II DPD RI, menyampaikan dalam sambutannya bahwa penyusunan RUU PLP2B termasuk dalam longlist Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Lebih lanjut, Diah menyampaikan bahwa hasil kegiatan penelitian empiris akan menjadi referensi pokok guna memperkaya Revisi atas UU PLP2B. Teuku Meldi Kesuma selaku Sekretaris Universitas Syiah Kuala menyambut baik inisiatif dari Komite 2 DPD RI. “Kami mengapresiasi DPD atas terselenggaranya penyusunan PLP2B dan semoga penyusunan RUU PLP2B dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia”. Urgensi penyusunan RUU PLP2B juga ditekankan oleh Prof Mukhlis Yunus, staf khusus Gubernur Aceh yang juga merupakan guru besar Universitas Syiah Kuala. “Terdapat banyak konsekuensi negatif jika kita mengabaikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, oleh sebab itu penting untuk menyusun RUU PLP2B.”, ujar Prof Mukhlis Yunus dalam sambutannya. Kegiatan penelitian empiris dibuka sesi pemaparan yang disampaikan oleh empat pemantik diskusi. Dr. Casnan, S.Si, M.Si sebagai salah satu anggota Tim Ahli penyusunan RUU PLP2B membuka sesi pemaparan dengan menyampaikan kondisi lahan pertanian pangan di Indonesia saat ini. “Saat ini lahan sawah di Indonesia seluas 7,4 hektar mengalami berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, terdegradasi dengan C-Org rendah, tidak seimbangnya unsur hara, rendahnya luas kepemilikan lahan (

Humas Rabu, 07 Februari 2024 11.17.00

LaNyalla Apresiasi Kejagung, Usut Kasus PT Timah Temuan DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, yang mengakibatkan kerugian negara. Dikatakan LaNyalla, kasus tersebut sudah diekspos oleh DPD RI pada tahun 2019 silam. Menyusul temuan dan aduan masyarakat Bangka Belitung, saat dirinya selaku Ketua DPD RI berkunjung ke Provinsi tersebut tahun 2019 silam. LaNyalla juga sempat memanggil beberapa stakeholder terkait di kantor DPD RI sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut. “Setelah saya mendapat temuan dan aduan di lapangan, saya tindak lanjuti dengan memanggil direksi PT Timah, sejumlah pemilik smelter, masyarakat nelayan dan LSM di Babel serta unsur dari Mabes Polri. Saat itu saya temukan semua pihak di Senayan. Hasilnya saya ekspose dan sampaikan di Sidang Paripurna DPD RI,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Selasa (6/2/2024). Ia bersyukur akhirnya temuan dan ekspose tersebut benar-benar ditindaklanjuti aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bahkan Korps Adhyaksa tersebut sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Diungkapkan LaNyalla, temuan tersebut bermula dari aduan yang disampaikan perwakilan dari 27 pemilik smelter di Babel yang dicabut ijinnya oleh Mabes Polri dengan dalih illegal mining. Sehingga mereka tidak bisa melakukan proses produksi dan ekspor Tin Ingot. Sehingga mereka harus menjual mineral mentah ke PT Timah. Tetapi anehnya, menurut aduan tersebut, PT Timah justru menunjuk 5 smelter rekanan untuk membantu prosesing. Sehingga PT Timah membeli dari mereka. Dari aduan itu, disampaikan bahwa PT Timah membeli dari rekanan mereka dengan harga di atas harga normal. Kemahalan inilah yang menyebabkan neraca keuangannya justru menurun, meskipun PT Timah menguasai tunggal, dibanding saat ke-27 smelter yang ditutup itu masih beroperasi. Di situ patut diduga terjadi permainan untuk menguntungkan para pihak secara pribadi dengan merugikan BUMN tersebut. “Saat itu kami di DPD RI sudah membuat summary analisa kerugian PT Timah tahun 2019 akibat kerjasama dengan lima smelter rekanan. Lengkap dengan laporan keuangan PT Timah. Sumary tersebut telah kami kirimkan ke banyak pihak. Di antaranya ke aparat penegak hukum,” pungkas LaNyalla. Seperti diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung dua kali melakukan pengeledehan ke sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah tersebut. Penyidik juga memeriksa petinggi di PT Timah Tbk, yakni AU selaku Kepala Divisi Keuangan, AA selaku Kepala Bidang Sekretariat Unit Produksi Laut Bangka, dan FE selaku Direktur Keuangan dan Managemen Risiko. Kejagung juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TT dengan sangkaan sengaja menghalangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah tersebut. (*)

Humas Selasa, 06 Februari 2024 14.37.00

Harga Jagung Naik, Ketua DPD RI : Fenomena Perulangan, Butuh...

SURABAYA, dpd.go.id - Kondisi yang dialami peternak ayam pedaging dan ayam petelur mendapat perhatian serius dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Saat ini mereka kewalahan akibat melonjaknya harga jagung pakan yang gila-gilaan. Akhir Januari 2024 harga jagung pakan jauh melampaui Harga Acuan Pembelian (HAP). Di tingkat peternak sudah di atas Rp8.000 per kilogram. Padahal HAP yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.5/2022 sebesar Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga jagung ini akan membuat harga daging ayam potong dan telur menanjak naik. Dampaknya tentu saja memberatkan masyarakat. “Ini fenomena perulangan, pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Tidak bisa disentuh dengan pendekatan karitatif yang sifatnya mengobati sementara. Harus akar masalahnya. Apa akar masalahnya, kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” tandas LaNyalla, Senin (5/2/2024).  Dikatakan LaNyalla, salah satu dampak dari timpangnya proporsi distribusi APBN ke daerah yang hanya 36 persen, dengan beban daerah yang harus menanggung pembiayaan PNS sejumlah 78 persen dibanding kementerian, membuat kemampuan daerah menjadi terbatas mengerjakan kewenangannya.  “Salah satu kewenangan daerah adalah pembangunan infrastruktur daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari jalan sampai irigasi provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kelemahan itu, mustahil kita memiliki kedaulatan pangan. Ibaratnya, pemerintah pusat bangun bendungan, tetapi saluran irigasi yang menjadi domain daerah tidak optimal, yang paradok,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu.  "Kalau pemerintah mendengarkan para pakar atau ahli, kondisi seperti ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Termasuk pola penanganan terkait dengan cuaca, hingga yang fundamental dengan mengubah paradigma fiskal, melalui keadilan fiskal antara pusat dan daerah,” urainya.  LaNyalla juga mengingatkan, jangan fenomena perulangan ini sengaja dibiarkan, agar ada exit untuk impor. “Kalau itu sengaja, berarti memang didesain oleh oligarki, untuk menguntungkan importir dan rente-rente untuk dibagi-bagi di lingkaran pengusaha dan pengambil kebijakan,” pungkasnya. (*)

Humas Senin, 05 Februari 2024 15.38.00

Hasan Basri Beri Pertanyaan Seputar Kesejahteraan Masyarakat - Perbatasan ke...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri bersama anggota lainnya turut menghadiri sarahsehan bersama Calon Presiden dan hanya dihadiri oleh Calon Presiden RI Nomor Urut 1 Anies Baswedan, dua calon lainnya berhalangan untuk hadir, Jumat (2/2) lalu. Dalam kesempatan ini, Hasan Basri sebagai penyambung aspirasi masyarakat Kaltara, turut memanfaatkan momen ini mendengar pendapat dan program para calon presiden yang bermanfaat khususnya untuk wilayah Kalimantan Utara. Pertanyaan yang pertama dilontarkan lelaki yang dibesarkan di lingkungan nelayan ini, terkait usulan daerah otonomi baru yang tak kunjung menyentuh Kaltara. Seiring berjalanya dinamika masyarakat dan pertumbuhan penduduk, beberapa daerah mengalami pemekaran. Hal Ini menyangkut usulan daerah tentang daerah otonomi baru. Terdapat 329 usulan daerah otonom baru (DOB). Usulan itu mengenai pembentukan 56 provinsi, 236 kabupaten, dan 37 kota. Usulan-usulan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena kebijakan moratorium terhadap DOB. Usulan tersebut beriringan dengan tarik menarik kewenangan pusat-daerah sehingga memberi kesan tidak harmonisnya hubungan pusat-daerah. Apalagi setiap kepala daerah, merasa dipilih oleh rakyat dan lebih merupakan pemimpin daerah ketimbang sebagai orang pusat yang bertugas di daerah. Dalam sejarah otonomi daerah, pendulum kewenangan daerah selalu bergerak berdasarkan pemahaman dan interpretasi pemerintah pusat. Pemahaman dan interpretasi ini menjadi masalah krusial pada saat pusat sangat berkepentingan dengan sumber daya alam di daerah yang bersangkutan. Situasi ini mengakibatkan kesenjangan antar daerah sulit teratasi, karena masalah keluasan geografi maupun karena masalah keterbatasan infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Dampak dari kesenjangan antar daerah mengakibatkan lahirnya kesenjangan di bidang lain. Maka, kedalaman dan keluasan otonomi daerah menjadi isu sentral dalam hubungan pusat dan daerah. Menurut Hasan Basri, jika daerah yang bersangkutan memiliki kesenjangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka daerah itu niscaya terseok-seok dalam pemenuhan tanggung jawab otonomi daerah. Akibatnya, indeks pembangunan manusia meningkat secara lamban sementara dinamika masyarakat sekitar berjalan secara cepat. "Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kajian dan pandangan bapak calon presiden dalam memosisikan Hubungan dan Kewenangan pusat-daerah dalam merespons, usulan Daerah Otonomi Baru dan penyelarasan daerah dalam pembangunan sumber daya manusia dengan merujuk pada kewenangan daerah?," tanya lelaki yang akrab disapa HB ini. Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan langsung memberikan jawaban- jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Menurut capres Nomor Urut 1 ini, hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) demi meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan komitmen dari pusat dan daerah secara bersamaan. Apabila daerah bekerja sendiri, fiskalnya tidak akan mencukupi, harus didukung pusat. Selama ini, kewenangan yang diberikan dalam urusan kesra sangat mengandalkan pada kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut. "Apabila gubernur/bupati/walikota peduli pada isu kesra, maka itu di-handle. Apabila yang dipedulikan isu yang lain, maka isu kesra akan dilewatkan. Hal itu dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, pendidikan antar kabupaten/kota terdapat variasi yang tinggi," jelas Anies sapaan akrabnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, karena itu, perlu ada komitmen bersama dari pusat dan daerah untuk memajukan kesra, yang kemudian menjadi dokumen yang dikerjakan bersama-sama. Hal ini yang rencana akan dikerjakan oleh Calon Presiden Nomor Urut 1. Mereka akan mengumpulkan pemerintah daerah dan bekerja sama untuk mengetahui apa yang bisa pemerintah pusat bantu untuk mencapai target suatu daerah. Membuat target-target capaian kesra yang disepakati bersama dan didorong bersama supaya bisa memastikan delivery-nya berjalan baik karena delivery-nya tidak di tangan pemerintah pusat, tetapi di pemda, khususnya di kabupaten. "Sehingga, pemerintah pusat memiliki instrumen untuk transfer daerah itu terkait capaian-capaian kesra," tutur lelaki yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah pertanyaan pertama yang dijawab secara langsung oleh Calon Presiden RI Nomor 1 Anies Baswedan, Hasan Basri melanjutkan pertanyaannya di bidang pendidikan. Untuk diketahui, saat ini Hasan Basri dalam 15 program prioritas, salah satunya bantuan beasiswa untuk SD, SMP, SMA dan KIP Kuliah. Pendidikan merupakan suatu pilar penting untuk melalukan perubahan besar terutama ekonomi. Hasan Basri kembali melontarkan pertanyaan. "Bapak Calon Presiden yang saya hormati, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi. Data menunjukkan, hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia dalam status tidak berpendidikan cukup, sementara mereka yang lulusan SMA dan kejuruan tidak juga mampu masuk ke pasar tenaga kerja," tutur HB. Di sisi lain, setiap penduduk Indonesia membutuhkan asupan sekitar 2.300 kalori per hari dalam rangka memenuhi hidup layak. Batas kemiskinan pun bergerak diatas Rp 535.000 per jiwa per bulan. Batasan-batasan ini merujuk pula angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang naik melandai dari tahun 2014 pada posisi 68,90 hingga tahun 2022 pada posisi 72,91. Dipanggung global, IPM Indonesia menempati urutan 114 pada tahun 2022 dan pada tahun 2015 berada diurutan 113. Pengangguran tahun 2023 masih tercatat hampir 8 juta penduduk atau sekitar 5,32 persen. Tetapi ini karena yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Dari angka pengangguran, kemiskinan, IPM, dan jumlah kalori yang dibutuhkan bagi kehidupan layak, maka angka gini rasio yang mengemuka menjadi ramai diperdebatkan. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Universitas di Bogor menyebutkan angka gini rasio mencapai 0,45. Sementara wali data menyebutkan 0,389. Ini berarti ketersediaan sumber daya alam, banyaknya jumlah penduduk, dan luasnya geografi Indonesia menggambarkan situasi kesejahteraan sosial yang tidak menggembirakan. Kondisi seperti ini, bertentangan dengan visi Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana dirumuskan dalam alinea II Naskah Pembukaan UUD 1945. "Berdasarkan hal tersebut, bagaimana kajian dan pandangan Bapak Calon Presiden dalam merumuskan strategi kesejahteraan sosial merujuk pada visi Indonesia menurut alinea II Naskah Pembukaan UUD 1945 dan misi sebagaimana tertuang pada alinea 4-nya?," tanya HB. Lebih lanjut Anies menjawab terkait kawasan perbatasan memerlukan tambahan dukungan karena belum tentu berhadapan dengan perbatasan yang konsidi sosial ekonominya rendah. Kalau berhadapan dengan kondisi sosial ekonominya tinggi, maka ada tantangan tersendiri pasar-pasar yang dibanjiri produk negara tetangga. "Di Kalimantan misalnya, wortel, tomat dari negara tetangga. Hal itu bukan hanya menggerus petani lokal, tetapi mengganggu pasar. Untuk itu, perlu ada kesepakatan dukungan agar pusat memberikan dukungan ke daerah supaya kesejahteraan menjadi lebih baik dan dapat mengamankan perbatasan. Berdasarkan pertemuan ini, Hasan Basri beserta anggota Komite 3 lainnya banyak berdiskusi banyak hal terkait program-program para calon presiden, terutama yang menyasar daerah-daerah," jelas Anies. Setelah pertemuan, HB mengungapkan apresiasinya terhadap calon presiden yang menyempatkan waktu, untuk hadir pada Sarahsehan yang diinisiasi oleh DPD RI. "Kami apresiasi atas waktu dan kesempatan dari calon presiden yang hadir pada Sarahsehan kali ini," tutur Hasan Basri yang juga kembali mencalonkan pada pemilihan DPD RI Nomor Urut 5 pada wilayah pemilihan Kalimantan Utara ini. (**)

Humas Sabtu, 03 Februari 2024 18.55.00

Minimalisir Temuan Terkait Aset Daerah, DPD RI Usulkan Pembentukan UU...

JAKARTA, dpd.go.id - DPD RI menilai pembentukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah sangat penting guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pemerintah daerah didalam mengelola aset, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan mengenai aset daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga dalam laporan pelaksanaan tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Ruang Nusantara V, Jumat (02/02/2024). Fernando Sinaga mengatakan beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023, antara lain pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki perencanaan serta melakukan evaluasi dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi temuan dan permasalahan yang berulang. “BPK dan BPKP dapat bersinergi untuk membantu Pemda dan BUMD dalam hal tata Kelola keuangan yang baik guna meminimalisir dan mencegah meningkatnya jumlah temuan permasalahan pada Pemda dan BUMD,” tambahnya. Lebih lanjut Fernando mengatakan DPD RI memandang perlu memberikan penguatan kelembagaan BPK melalui perubahan UU. No. 15 tahun 2006 tentang BPK. “Harapannya agar BPK tidak hanya memberikan banyak rekomendasi, namun juga dapat melakukan tindakan lebih tegas terhadap entitas sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara,” ujarnya. Selanjutnya, terkait hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, DPD RI meminta agar pemerintah menindaklanjuti seluruh evaluasi pada RPJPN 2005-2025 dan diperbaiki pada RPJPN 2025-2045 mengingat bahwa tahun 2023 berbagai target RPJPN 2005-2025 tidak tercapai. “DPD RI mendesak agar Pemerintah memperhatikan aspirasi daerah dalam penyusunan RPJPN 2025-2045 agar terdapat pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal, dukungan terhadap otonomi, antisipasi keberagaman bonus demografi yang berbeda pada tiap daerah,” tambahnya. Lanjutnya, jika pemerintah dapat memperluas akses dan kesempatan terhadap peningkatan kualitas manusia, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di berbagai daerah secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. “Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan dengan serius sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkesinambungan agar alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) minimal seimbang dengan alokasi anggaran untuk belanja Pemerintah Pusat, mengingat bahwa daerah selama ini telah banyak berkontribusi pada negara sejak adanya otonomi daerah,“ tambahnya.(*)

Humas Sabtu, 03 Februari 2024 17.36.00

Diuji 8 Isu Penting oleh DPD RI, Anies Jabarkan Konsep...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 pada acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024. Pada acara yang mengambil tema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan' itu, DPD RI menguji para Capres dengan delapan pertanyaan penting yang merupakan isu fundamental kebangsaan. Hadir pada kesempatan pertama Capres nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan. Dalam paparannya, Anies mengulas visi misi yang diusungnya, yakni Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Saat ini, kata Anies, kita menyaksikan dalam perjalanan Republik ini, terjadi ketidaksetaraan pembangunan. "Ada daerah yang kemajuannya amat pesat dan ada daerah yang kemajuannya lambat dan tertinggal. Karena itu, misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua," kata Anies saat menyampaikan visi misinya di di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jumat (2/2/2024). Dikatakannya, ketika berbicara keadilan dan kesetaraan, maka ia mencoba untuk mengulas hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang asal-usul mengapa Republik ini didirikan.  "Ketika didirikan, kalimat yang digunakan adalah 'dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa', karena kita bangsa yang berketuhanan sebagaimana Sila Pertama Pancasila, dan berujung di Sila Kelima sebagai tujuannya, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Anies. Berangkat dari hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika ketidakadilan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ia mengambil contoh, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera adalah 74. Sedangkan luar Pulau Jawa dan Sumatera IPM 69. "Ada selisih lima poin jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, di mana IPM di Pulau Jawa dan Sumatera 69. Ini bukan sekadar angka. Tapi mari kita lihat sepuluh tahunnya. Untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan effort yang luar biasa. Harus ada langkah ekstra," tutur Anies. Anies menegaskan jika ia menginginkan agar anak Indonesia yang dilahirkan di mana saja harus bisa mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meraih masa depan yang baik. "Itu artinya, fasilitas pendukungnya juga harus baik," tegasnya. Usai memaparkan visi misinya, Anies kemudian ditanya tentang komitmen terhadap delapan persoalan fundamental kebangsaan. Komite I bertanya tentang Otonomi Daerah, dilanjutkan oleh Komite II yang bertanya tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan. Berikutnya adalah Komite III yang berbicara tentang Kesejahteraan Sosial dan Komite IV yang bertanya tentang Fiskal Daerah dan Ketua Kelompok DPD di MPR tentang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertanya tentang Azas dan Sistem Bernegara Pancasila, Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono tentang Kepulauan dan Maritim dan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin tentang Keadilan Fiskal antara Pusat dan Daerah. Menjawab pertanyaan Komite I, Anies menjelaskan semua itu berangkat dari tujuan kita melakukan desentralisasi yang dimulai pada tahun 1999. Saat itu, kata dia, Indonesia berada pada situasi unik, di mana sentralisasi terjadi dengan dengan kuat.  "Kemudian kita melakukan demokratisasi. Tak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di pusat dan pada saat bersamaan devolusi di daerah. Sebab, kapasitas pusat tidak memungkinkan melakukan delivery ke tingkat lokal ketika masih terpusat," ujar dia. Tujuannya, kata Anies, agar pelayanan lebih cepat, pun halnya dengan aspirasi yang cepat terserap. Jarak antara rakyat dan pengelola anggaran menjadi lebih dekat.  Di sisi lain, Anies melihat soal Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan dua hal. Apabila landasannya teknokratis, maka hal itu layak untuk dikembangkan. "Tetapi bila landasannya adalah karena konstelasi politik elit lokal yang tidak bisa dipersatukan, maka DOB tak layak untuk dikembangkan," papar Anies. Menjawab pertanyaan Komite II, Anies menyebut pentingnya kita menjalankan amanat konstitusi. "Rujukannya itu. Prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia berbeda dengan negara lain, di mana korporasi harus mentaati konstitusi. Tapi yang terjadi, kebijakan dibuat agar korporasi mau bekerja di sini," ujarnya.  Oleh karenanya, Anies menilai pengelolaan Sumber Daya Alam harus dikembalikan kepada kepada prinsip konstitusi.  Selanjutnya, menjawab pertanyaan Komite III, Anies menyebut jika daerah harus didukung pusat. Harus ada komitmen untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.  "Kami berencana membuat target capaian kesejahteraan rakyat dan itu didorong bersama supaya kita bisa memastikan delivery dengan baik. Sehingga, pemerintah pusat memiliki instrumen transfer daerah terkait capaian ini. Ini yang kami pandang penting yaitu dana otsus dan lain-lain," ujar Anies. Menjawab pertanyaan Komite III, Anies menyebut harus dikomunikasikan dan harus ada keseriusan antara pusat dan daerah. "Ini persoalan strategis untuk menjaga keutuhan Republik ini. Peristiwa Balkan itu yang kita ingat adalah konfliknya. Yang kita lupakan terjadi disparitas antar wilayah dalam waktu berkelanjutan dan didiamkan," ujarnya. Untuk itu, Anies menilai harus ada kajian terhadap empat hal mengenai apa yang harus dihentikan, dilanjutkan, diubah dan direncanakan ke depannya. Menjawab pertanyaan Kelompok DPD di MPR, Anies menjelaskan soal transisi energi. "Kita hanya memikirkan bagaimana pembangunan dan investasi terjadi, tapi tak dipikirkan bagaimana ujungnya," katanya. Padahal, akhir dari investasi itu adalah yang paling penting.  "Ini tak boleh terjadi dalam hal transisi energi. Kalau kita membangun rencana, maka harus kita pikirkan akhirnya," saran Anies. Sementara itu, Ketua DPD RI bertanya tentang tanggapan Anies terhadap kajian akademik DPD RI mengenai wacana kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan proposal kenegaraan DPD RI. "Kami ingin tahu kajian dan pandangan Saudara terhadap kelima Proposal Kenegaraan DPD RI, terutama dalam konteks untuk memastikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sesuai Pancasila," tanya LaNyalla kepada Anies. Mendapati pertanyaan itu, Anies menjawab bahwa diperlukan ruang dialog yang lengkap dan melibatkan seluruh stakeholder bangsa. "Kami melihat keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai diputuskan dalam tempo sesingkatnya, lalu diperdebatkan tanpa ada ujungnya. Maka harus dikaji secara komprehensif. Itu juga kritik kami terhadap IKN," jelas Anies. Dikatakannya, di dunia ini ada 560 definisi demokrasi. Demokrasi yang kita bayangkan bisa saja berbeda dalam pandangan orang atau kelompok lainnya. "Ketika kita merumuskan sistem demokrasi, maka kita perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu cukup untuk membahasnya. Sehingga, hasil yang nanti dirumuskan, sebagaimana yang diinginkan Ketua DPD RI itu sudah matang. Kami melihat esensinya harus berorientasi pada penuntasan janji kemerdekaan, amanat konstitusi dan sejalan dengan penuntasan PR kesejahteraan rakyat," jabar Anies. Ia meminta agar wacana yang digulirkan DPD RI untuk diberikan ruang perdebatan yang cukup agar keputusannya tidak elitis dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Menjawab pertanyaan Wakil Ketua I DPD RI, Anies menyebut akan membangun kepulauan dengan konsep kepulauan. "Antara daratan dan kepulauan, tentu harus ada perlakuan berbeda. Negara harus berani berinvestasi terhadap hal itu. Sebab, negara tidak berdagang dengan rakyat. Tidak ada untung rugi antara negara-rakyat. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Wakil Ketua II DPD RI, Anies menyebut kita harus memperbaiki dari akarnya. "Gejalanya yang nampak, mana anggaran beban daerah dan mana beban pusat. Itulah pentingnya agar kita mengoreksi kembali postur anggaran dan programnya," demikian Anies.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.33.00

Mahyudin Tanya Ke Anies, Soal Disparitas Anggaran Pusat-Daerah ...

dpd.go.id - Wakil ketua DPD RI Mahyudin, menyampaikan pertanyaan terkait masih adanya disparitas distribusi keuangan antar daerah, terlebih antara pusat dan daerah. Menurutnya jumlah dana yang ditransfer ke daerah dalam APBN lebih sedikit dari dana untuk pusat, padahal beban jumlah pegawai di daerah lebih banyak. "Distribusi APBN hingga saat ini sebesar 64 persen untuk Pemerintah Pusat dan 36 persen untuk Pemerintah Daerah. Sementara jumlah pegawai yang ditanggung Pemerintah Daerah sebanyak 78 persen, sedangkan Pusat berkisar 22 persen," katanya, dalam Sarasehan DPD RI, bersama Capres-Cawapres di kompleks parlemen DPR/MPR, Jumat (2/2/2024). Menurut senator asal Kaimantan Timur ini, kondisi disparitas berakibat terbatasnya daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Seperti tidak maksimalnya Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah, yang hanya mencapai angka rata-rata 58 persen untuk Provinsi, dan 59 persen untuk Kabupaten/Kota. "Kemampuan Daerah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak pun menjadi tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Padahal daerah selama ini memberikan sumbangsih bagi keuangan pusat dari sumber daya alam," katanya. Kondisi seperti ini, menurutnya, membuat daerah terkesan lebih merupakan objek kebijakan daripada subjek. "Dampaknya makna otonomi daerah yang merujuk pada semangat desentralisasi sejumlah kewenangan akhirnya kembali kepada resentralisasi," katanya. Menjawab pertanyaan tersebut, Anies Baswedan menyatakan bahwa terkait postur anggaran pusat dan daerah yang tidak berimbang itu harus dibereskan, dengan menciptakan program pembangunan yang sinkron antara pusat dan daerah. "Poblemnya adalah program pembangunan daerah yang tidak sinkron dan tidak adanya kesepakatan anatara pemerinta pusat dan daerah. Karena selama ini apa yang ada di daerah tidak dibicarakan bersama dengan pusat," jawabnya.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.28.00

Komite III DPD RI Awasi Pelaksanaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji...

Jakarta, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri menyampaikan, bahwa Komite III DPD RI telah melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana agenda yang telah ditentukan pada Rapat Pleno Komite III DPD RI. Demikian disampaikan pada laporan Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (2/2/2024). “Kami telah melakukan serangkaian kegiatan yang telah diagendakan dalam rapat pleno Komite III DPD RI, antara lain penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan," ujar Basri. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Komite III DPD RI masih perlu melakukan beberapa tahapan untuk nantinya difinalisasikan dan dilakukan harmonisasi pada bulan Juni 2024. "Kemudian Komite III DPD RI juga akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh," ucapnya. Di tempat yang sama Basri juga mengatakan bahwa terkait penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1445 H/2024 M, Komite III DPD RI telah melaksanakan inventarisasi materi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKH RI terkait kenaikan biaya haji tahun 2024. "Dalam rangka memperkaya materi dalam pengawasan UU ini, Komite III DPD RI juga akan mengundang mengundang Dirjen PHU Kementerian Agama RI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)," tambahnya. Sebagaimana diketahui dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite III juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), khususnya pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.25.00

BK DPD RI Berhentikan Anggota DPD RI Asal Bali ...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Kehormatan (BK) DPD RI telah memutuskan pemberhentian Anggota DPD RI asal Bali Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik. "BK DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Shri IGN Arya Wedakarna MWS Anggota DPD RI dari Provinsi Bali terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik, serta Tata Tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam UU MD3, dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai Anggota DPD RI. Putusan ini selanjutnya dituangkan dalam Keputusan BK DPD RI," ucap Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2/24). Made Mangku Pastika menjelaskan pemberhentian Shri IGN Arya Wedakarna MWS berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik, atas pernyataan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia yaitu terhadap suku selain Bali, dan agama selain Hindu. Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI. "Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud serta berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2021," paparnya. Ia kembali menjelaskan bahwa BK DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang juga dilakukan oleh Shri IGN Arya Wedakarna MWS. Hal tersebut atas pernyataan terhadap peristiwa pembakaran Villa Detiga Neano Resort, setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. “Rapat Badan Kehormatan DPD RI memutuskan menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” imbuhnya. BK DPD RI juga menindaklanjuti pengaduan Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. Setelah melakukan pemeriksaan materi pengaduan, serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. “Badan Kehormatan memutuskan tidak menindaklanjuti penanganan dugaan pelanggaran dimaksud,” terangnya.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.22.00

Komite II DPD RI Soroti Pengelolaan Limbah/Sampah Alat Peraga Kampanye...

Jakarta, dpd.go.id – Isu pengelolaan sampah Alat Peraga Kampanye (APK) belum menjadi fokus dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu pengelolaan sampah APK perlu menjadi salah satu fokus utama dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Komite II telah melakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan dari pemerintah deerah mengenai dampak kegiatan pemilu serentak tahun 2024 terhadap kondisi lingkungan hidup. "Pengelolaan sampah APK perlu menjadi salah satu fokus utama dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 sehingga menjadi acuan untuk pemilu dimasa yang akan datang," ungkap Wakil Ketua Komte II Bustami Zainudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (2/2/2024). Pada sidang paripurna ke-8 tersebut, Komite II juga memandang pentingnya isu perlindungan terhadap lahan pertanian pangan, Komite II DPD RI menyusun RUU Revisi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin pada sidang paripurna tersebut mengungkapkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RUU adalah Kunjungan Kerja dan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di seluruh Provinsi. "Target penyusunan RUU PLP2B ini akan diselesaikan pada Bulan Juni 2024," ucapnya. Menutup laporan Komite II DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 DPD RI ini menyepakati agenda reses pada masa kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan periode 3 Februari - 3 Maret 2024 yaitu Pengawasan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. "Usai reses, Komite II akan melanjutkan pembahasan secara tripartit RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET)," pungkas Bustami. (*mas)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.19.00

Muncul Pinjol Di ITB, Sultan Dorong LPDP Berinovasi Distribusikan Beasiswa...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinovasi dalam mendistribusikan beasiswa dan biaya pendidikan murah bagi anak muda Indonesia. Hal ini disampaikan Sultan menyusul adanya pamflet penawaran pinjaman online (pinjol) dan informasi cicilan kuliah bulanan yang dikelola untuk bayar uang kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB). "Kehadiran lembaga keuangan daring (pinjol) pada lembaga pendidikan seperti kampus tentu menjadi hal yang baru bagi masyarakat kita. Fenomena pinjol masuk kampus adalah bagian dari distrupsi industri keuangan digital yang perlu kita sambut secara bijaksana", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (02/02). Menurutnya, tidak masalah jika pinjol bekerja sama dengan kampus untuk menawarkan produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan mahasiswa. Asalkan pinjol tersebut mengantongi izin dari OJK dan tidak justru mengganggu proses belajar mahasiswa di kampus. "Fenomena ini tentu menjadi tantangan sekaligus kritik bagi pemerintah, khususnya lembaga pengelola keuangan pendidikan (LPDP). Pemerintah seharusnya peka melihat problem pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi", tegas mantan aktivis KNPI itu. Dana pendidikan yang dikelola oleh LPDP, sambungnya, harus bisa didistribusikan secara mudah bagi semua mahasiswa yang membutuhkan. LPDP tidak cukup hanya menyalurkan beasiswa yang prosesnya cukup rumit dan hanya menjangkau sedikit anak muda Indonesia. "LPDP harus inovatif dan responsif terhadap persoalan pembiayaan kuliah mahasiswa di semua perguruan tinggi. Baik melalui beasiswa maupun dengan skema pembiayaan yang murah dan mudah bagi semua mahasiswa yang membutuhkan", ungkapnya. Pendidikan tinggi, lanjutnya, merupakan bagian dari investasi SDM yang wajib diperhatikan oleh negara. Dan persoalan pembiayaan manjadi persoalan paling krusial yang dihadapi oleh semua anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi saat ini.(*)

Humas Jumat, 02 Februari 2024 17.03.00

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Dalam Rangka Pengawasan atas...

dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Permodalan Nasional Madani Cabang Ambon di Provinsi Maluku yang juga menghadirkan para pelaku UMKM. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Komite IV memiliki concern yang tinggi terhadap UMKM, mengingat bagaimana besarnya peran UMKM didalam perekonomian nasional. Novita Anakotta, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran, dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.” Namun, Senator Provinsi Maluku ini juga menjelaskan bahwa, “Survei yang dilakukan Kemenkop UKM mencatat terjadinya penurunan penjualan peralatan kampanye dibandingkan periode Pemilu 2019” Selain itu, beliau juga bertanya kepada pelaku UMKM “Apa masukan dari para pelaku UMKM terkait dampak dari pesta demokrasi ini yaitu pemilu, adakah dampak yang baik terhadap usaha para pelaku UMKM? Novita, berharap mendapatkan masukan mengenai kendala dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya berkaitan dengan dampak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Salah satu Pelaku UMKM di Ambon, Ibu Martha menyatakan bahwa “Ada nasabah yang namanya sudah tercantum, namun dananya tidak dapat cair”, hal ini mengakibatkan kekecewaan bagi para pelaku usaha. Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Ambon, Provinsi Maluku, Taufiq Marsuki, mengatakan bahwa “Diperlukan peran dari nasabah untuk memastikan data yang dimiliki pihak eksternal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdata dengan benar sehingga sesuai dengan data yang ada di sistem PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)” Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Manager Regional PNM Mekaar, Ibu Endang Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa “Seringkali ada nama perbedaan nama nasabah dengan data nama nasabah yang dimiliki Dukcapil. Sehingga sistem menolak dan harus diperbaiki di Dukcapil”. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa “Kendala saat ini di Maluku Tengah adalah banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasabah yang belum terdaftar di dukcapil”. Senator Provinsi Maluku, Ibu Novita Anakotta turut menyampaikan bahwa “Administrasi kependudukan ini betul-betul legitimate atau sah karena segala bantuan itu berdasarkan data dari Dukcapil” Selain dari sisi teknis administratif, Wakil Ketua Komite IV DPD RI tersebut juga menyampaikan kalau “ agar UMKM ini bisa tumbuh sangat pesat dibutuhkan strategi pemasaran mulai dari packaging atau kemasan sampai kualitas rasa yang harus selalu dijaga. Selain itu dengan adanya era digitalisasi, smartphone dan media digital dapat digunakan untuk memudahkan strategi pemasaran para pelaku usaha UMKM. Untuk memberdayakan UMKM di Kota Ambon, PT. PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Hal ini di implementasikan melalui pembagian beberapa kelompok nasabah yang di klasterisasi berdasarkan domisili para pelaku usaha UMKM setempat sehingga dapat mencapai keberhasilan program pengembangan kapasitas usaha (PKU). PT. PNM menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan para pelaku UMKM karena sudah meluangkan waktu dan menyampaikan gambaran mengenai dampak pemilu serta kendala yang dihadapi dalam bersinergi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.(*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 21.54.00

Undang Tiga Capres, DPD RI Uji Visi Hubungan Pusat-Daerah dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengundang ketiga Calon Presiden yang berkontestasi pada Pemilu 2024, pada Jumat (2/2/2024) di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Masing-masing calon presiden akan didengar komitmen kebangsaannya terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa dalam Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 dengan tema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI'. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, salah satu persoalan fundamental terkait keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara Pusat dan Daerah. Seperti diketahui, APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat sebesar 64 persen, sedangkan pemerintah daerah 36 Persen. “Sementara proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah sebesar 78 persen. Sedangkan pemerintah pusat hanya 22 persen," tutur LaNyalla, Kamis (1/2/2024) di Jakarta. Dengan rasio proporsi yang berbanding terbalik itu, menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas. “Hasilnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka 58 persen untuk provinsi dan 59 persen untuk kabupaten/kota," jelas LaNyalla. Sebaliknya, Kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di Daerah Kepulauan dan Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Persoalan fundamental kedua menurut LaNyalla adalah ketidakadilan yang dirasakan daerah dan masyarakat daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi lainnya di daerah, yang outputnya justru memindahkan kantong kemiskinan baru dan memperparah bencana ekologi. “Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia,” tegas LaNyalla. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka segala kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya di daerah. Persoalan fundamental ketiga yang merupakan muara dari semua persoalan fundamental tersebut menurut LaNyalla adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan indentitas konstitusi kita yaitu Pancasila. “Perubahan isi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam tersebut, membuat Konstitusi Indonesia justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme serta ekonomi yang kapitalistik," terangnya. Untuk itu, pihaknya perlu menguji visi kenegaraan capres terkait dengan putusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023 lalu, dimana DPD RI menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk kembali menerapkan sistem rumusan para pendiri bangsa, dengan penyempurnaan dan penguatan. Sehingga tidak terjadi praktik penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. “Nanti kita minta pandangan dan kajian dari masing-masing capres terhadap beberapa isu fundamental tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui visi mereka terkait hubungan pusat dan daerah, serta ketatanegaraan Indonesia,” tandas LaNyalla. Acara yang akan dimulai pukul 14.00 WIB itu akan menghadirkan para capres secara terpisah. Direncanakan Anies Baswedan akan mengisi slot pukul 14.00 WIB, sementara Ganjar Pranowo hadir pukul 19.00 WIB, dan Prabowo Subianto pada pukul 20.30 WIB. Kegiatan yang disiarkan live streaming melalui akun Youtube Official DPD RI itu, juga akan mengundang pimpinan MPR dan DPR, KPU/Bawaslu, Gubernur, Ketua Asosisi Pemerintahan Daerah, Raja dan Sultan Nusantara, serta pimpinan ormas, akademisi dan organisasi mahasiswa. (*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 19.50.00

BULD DPD RI : Pengelolaan Pangan Sangat Urgen Bagi Daerah...

JAKARTA, dpd.go.id-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menaruh perhatian serius pada persoalan ketahanan pangan di daerah. Namun faktanya, sampai saat ini belum semua daerah mempunyai peraturan daerah sebagai dasar ketahanan pangan. "Sejatinya pengelolaan pangan sangat urgen bagi daerah karena menyangkut sembilan indikator sebagai tolok ukur kualitas hidup masyarakat. Pangan juga sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas," ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (1/2/24). Secara implementatif, lanjutnya, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan arah bagi daerah untuk menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan ketahanan pangan. Maka dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah, tentunya pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat untuk mengatur secara mandiri. "Pemerintah daerah memiliki legitimasi secara mandiri dalam berbagai urusan dan menentukan kebijakan yang diambil dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan di daerahnya," tutur Stefanus. Stefanus menjelaskan BULD DPD RI juga memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah. Selain itu, pihaknya juga akan memastikan bahwa peraturan daerah dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat dan sebaliknya. "Ini adalah tugas dan fungsi BULD DPD RI, jadi bukan hanya memberikan penguatan tetapi kami juga mengawasi apakah peraturan daerah ini sejalan dengan regulasi pusat," lontarnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy mengaku pesimis soal swasembada pangan pada tahun 2045. Menurutnya masih banyak permasalahan pertanian di Indonesia yang sangat kompleks. "Banyak hal yang meragukan swasembada pangan 2045, pupuk saja sampai detik ini masih susah. Belum lagi petani dirugikan karena cost sangat tinggi, dan tenaga penyuluh juga berkurang. Bagaimana kita akan bersaing dengan negara maju, dengan negara tetangga saja kita tidak ada apa-apanya," imbuhnya. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Giyatmi menjelaskan sistem pangan Indonesia yang kompleks selalu menghadapi beragam ancaman dari berbagai faktor. Hal tersebut menyebabkan terganggunya ketahanan pangan dan meningkatkan risiko terjadinya krisis pangan. "Pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina-Rusia merupakan salah satu faktor ancaman serius terhadap sistem pangan global, termasuk sistem pangan Indonesia," tuturnya. Giyatmi menambahkan bahwa krisis pangan juga berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pada perekonomian nasional. Karenanya, krisis pangan merupakan tantangan keberlanjutan kehidupan kemanusiaan yang memerlukan penanganan strategis dan taktis. "Penanganan ini perlu melibatkan berbagai sektor dan semua pemangku kepentingan secara terintegrasi," paparnya. Di kesempatan yang sama, Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Sobri menjelaskan tantangan pertanian dan penyediaan pangan diakibatkan, karena daya dukung lahan pangan relatif rendah. Menurutnya jika dibandingkan negara lain yang memiliki populasi besar atau negara tetangga, Indonesia sangat jauh. "Skala usaha produksi pertanian kita sangat rendah dibandingkan negara maju, sehingga efisiensi produksi dan daya saing masih rendah," ujarnya(*)

Humas Kamis, 01 Februari 2024 19.45.00

Sukseskan Pemilu 2024, Komite III DPD RI Minta KPU Dan...

LAMPUNG, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Lampung untuk melakukan inventarisasi pengawasan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rabu (31/1/2024). Dalam kunker tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI memfokuskan pada pendidikan politik bagi generasi muda menjelang Pemilu 2024. Wakil Ketua Komite III DPD RI menilai, pendidikan politik harus dilakukan sejak dini mengingat saat ini para pemilih di Pemilu 2024, didominasi oleh generasi muda. Adanya pendidikan politik, dapat memberikan edukasi ke generasi muda terkait calon yang pantas dipilih sebagai pemimpin dan wakilnya. “Pemilu 2024 harus menjadi momentum baik untuk memberikan edukasi politik dan pemilu kepada para pemilih pemula, terutama untuk kalangan siswa SMA serta mahasiswa semester awal. Terlebih, saat ini masih banyak pemilih pemula yang belum mendapat sosialisasi terkait kepemiluan,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024, dinilai sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tersebut. Karena total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Sehingga perlu bagi penyelenggara pemilu dan dinas terkait untuk melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tersebut. “Kami di Komite III DPD RI sangat konsen terhadap pembentukan pembelajaran Pancasila, salah satunya partisipasi dalam pemilu. Dan momentum pemilu 2024 ini, dengan hampir 50% pemilih pemula harus benar-benar dimaksimalkan untuk mendapatkan pendidikan politik, yang dampaknya ke peningkatan partisipasi pemilu,” imbuh Senator dari Lampung ini. Menurutnya, pemilih pemula yang didominasi oleh para siswa SMA serta pelajar mahasiswa ini harus bisa dimaksimalkan dengan memberikan pelajaran untuk membentuk karakter yang cerdas serta berjiwa demokratis. Dan untuk mewujudkannya, membutuhkan sinergitas antara lembaga penyelenggara pemilu dengan Dinas Pendidikan. “Pada pertemuan hari ini terlaporkan kurang optimalnya sinergi antar kedua lembaga ini. Dinas pendidikan yang merasa belum optimal sosialisasi terkait kepemiluan karena menunggu dan belum adanya semacam edaran dari KPU yang ditujukan kepada lembaga pendidikan. Dan ini menjadi temuan kami, dan dengan waktu yang tersisa ini masih bisa diatasi dengan cara KPU segera bersurat kepada lembaga pendidikan untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih pemilu 2024,” ucapnya. Pendidikan politik, lanjut Abdul Hakim, sangatlah penting. Karena masih banyak generasi muda yang belum mengetahui profil para peserta pemilu, mulai dari caleg ataupun berbagai lembaga legislatif di Indonesia. Bahkan hal tersebut tidak hanya ditemuinya di kalangan anak sekolah, tetapi juga guru dan tenaga pengajar. Oleh karena itu, dirinya menginisiasi adanya kerja sama antara KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan dan melakukan pendidikan politik di sekolah-sekolah. “Hal ini menjadi penting sebagai upaya untuk menyukseskan pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih pemula,” ucap Abdul Hakim. Hadir dalam diskusi tersebut, Anggota KPU Provinsi Lampung Agus Rianto dan Ali Sidik, Anggota Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir, serta perwakilan dari Disdikbud Provinsi Lampung.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.43.00

Harlah NU, LaNyalla Berharap Wujudkan Mabadi Khairah Ummah...

JAKARTA, dpd.go.id - Peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 diharapkan menjadi momentum untuk merenungkan kembali peran penting NU dalam perjuangan kemerdekaan dan perumusan Azas dan Sistem bernegara Indonesia melalui flasafah Pancasila. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Rabu (31/1/2024) di Jakarta. Dikatakan LaNyalla, apalagi jika kita meresapi apa yang disampaikan Almarhum Kiai As’as Syamsul Arifin, yang menyatakan ‘Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab. Umat Islam wajib membela Pancasila. Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama’. “Itu artinya, perjuangan NU adalah perjuangan kenegaraan, sehingga Ulama NU sejatinya adalah negarawan. Dan Indonesia saat ini memang membutuhkan sosok-sosok negarawan. Karena bangsa ini kelebihan politisi dan kekurangan negarawan,” tandasnya. Sehingga, lanjut LaNyalla, seharusnya NU juga melakukan koreksi atas sistem bernegara Indonesia yang sejak era Reformasi justru menganut faham demokrasi liberal, dan konstitusi kita menjabarkan nilai-nilai individualisme dan ekonomi yang semakin kapitalistik. “Bahkan nyata-nyata Konstitusi dan turunannya telah meninggalkan Pancasila. Ini kan artinya Pancasila telah dirusak. Sehingga NU sudah seharusnya bekerja keras untuk mewujudkan Mabadi Khaira Ummah, dengan membangun kesadaran bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu juga berharap NU yang tetap berpegang pada prinsip Khittah 1926, dengan menjaga sikap Tawassuth, Tasamuh, Tawazzun dan I'tidal. Sehingga NU tetap menjadi lampu penerang bangsa ini. “Saya mengajak semua elemen bangsa, bersama Nahdlatul Ulama mari kita menangkan Indonesia di mata Dunia. Selamat Harlah ke 101, semoga kehadiran NU senantisa membawa berkah. Memacu kinerja mengawal kemenangan Indonesia,” pungkasnya. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.38.00

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI Dalam Rangka Pengawasan atas...

Bandung, dpd.go.id = Komite IV DPD RI berupaya mendapatkan informasi mengenai dampak pemilu terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat lokal, terutama dengan melibatkan secara aktif para pelaku UMKM”. Namun, Senator Provinsi Jawa Barat ini juga menjelaskan bahwa, “Survei yang dilakukan Kemenkop UKM mencatat terjadinya penurunan penjualan peraga kampanye sekitar 40 sampai 90% dibandingkan periode Pemilu 2019”. Oleh karena itu, Amang berharap mendapatkan masukan mengenai kendala dalam pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya berkaitan dengan dampak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, menyebutkan bahwa,”Digitalisasi pelaku UMKM di Kota Bandung masih kecil, yakni sekitar 20 persen”. Salah satu implikasinya, menurutnya, ialah pemasaran belum massif karena pelaku UMKM masih belum banyak yang melek digital. Sejumlah kendala lainnya yang Eric sampaikan adalah homogennya UMKM membuat mereka khawatir kalau karyanya dicontek pesaing, keberlanjutan bahan baku masih belum pasti, dan harga bahan baku tinggi karena beli secara ketengan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Bandung, Atet Dedi Hendiman, menyampaikan bahwa,”Terdapat sekitar 10181 UMKM yang terdata di Dinkop UKM Pemkot Bandung dengan total omzet sebesar Rp 1,3 triliun”. Lanjutnya, Atet menyebut bahwa usaha mikro menyerap 21298 tenaga kerja, usaha kecil menyerap 4576 tenaga kerja, dan usaha menengah menyerap 352 tenaga kerja. Terkait dengan pemilu, beliau berujar bahwa terdapat pelaku usaha konveksi 108 dari 806 pelaku di Kota Bandung. Selain itu, hasil wawancara Dinkop UKM terhadap sentra kaos dan percetakan bahwa penjualannya menurun secara signifikan, “Karena penggunaan medsos dan pemesanan APK dalam jumlah besar dari pusat” jelasnya. Untuk memberdayakan UMKM di Kota Bandung, Pemkot Bandung mengimplementasikan sejumlah program, diantaranya adalah pendampingan kepada sekitar 900 pelaku usaha mikro setiap tahun. Dalam hal ini, Atet mengusulkan, “Perlu penambahan pendamping UMKM” usulnya. Implementasi program lainnya adalah fasilitas promosi secara offline dan online, fasilitasi pembiayaan (KUR daerah dengan fasilitas subsidi suku bunga, subsidi jaminan kredit, dan fasilitas kemudahan yang ada di PKBL), fasilitasi peningkatan SDM (digital marketing, kewirausahaan tematik, desain kemasan produk, dan manajemen keuangan), serta kemitraan dan jaringan. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemkot Bandung karena sudah meluangkan waktu dan menyampaikan gambaran mengenai dampak pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 20.36.00

KOMITE II LAKSANAKAN KUNKER PENGAWASAN UU PPLH TERKAIT PEMILU SERENTAK...

BANDAR LAMPUNG, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPLH) pada hari Selasa (30/1) di Kantor KPU Kota Bandar Lampung. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat KPU Kota Bandar Lampung dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; Ketua KPU Kota Bandar Lampung beserta jajaran; serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Bustami Zainudin selaku Tuan Rumah Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II menyampaikan perlunya pengelolaan dan penanganan sampah alat peraga kampanye (APK) yang optimal agar tidak berdampak pada lingkungan. “Penumpukan APK seperti baliho, spanduk, dan lainnya menimbulkan hilangnya estetika daerah”, tambahnya. Pimpinan Komite II DPD RI tersebut juga menyampaikan pentingnya peran digitalisasi dalam masa kampanye. “Diharapkan kampanye dapat dimaksimalkan melalui media sosial, agar tidak menimbulkan sampah di luar ruang”, ujar Senator asal Lampung tersebut. KPU Kota Bandar Lampung sudah menghimbau kepada peserta pemilu agar menggunakan bahan kampanye yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya, namun dalam implementasinya masih banyak peserta yang memakai bahan polyester untuk alat kampanye yang berbahaya dan sulit didaur ulang. “Hal tersebut dikarenakan, dalam sisi regulasi, tidak ada larangan atau sanksi yang mengaturnya”, ucap Dedy Triyadi, Ketua KPU Kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung juga menyampaikan akan menerbitkan surat edaran tentang Pengelolaan Sampah Hasil Kampanye kepada Kabupaten/Kota. Dalam edaran tersebut akan DLH Kabupaten/Kota akan diminta untuk turut menangani Limbah Hasil Kampanye. “Fungsi DLH Provinsi hanya sebagai koordinator, untuk pelaku teknis diserahkan kewenangannya pada DLH Kabupaten/Kota”, ucap Achmad Jon Victor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Bustami Zainudin turut menyampaikan perlunya forum-forum RT untuk dilibatkan dalam pengelolaan sampah APK. Lalu, Pimpinan Komite II DPD RI tersebut juga menegaskan bahwa terkait pengelolaan dan penanganan sampah APK, jika tidak diatur dalam UU Pemilu, perlu ditujukan ke UU lainnya agar ada sanksi jera kepada pihak yang melanggar. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 16.20.00

Komite IV DPD RI Dukung Pemberdayaan Perempuan di Rimbo Bujang,...

RIMBO BUJANG, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada 30 Januari 2024. Kegiatan tersebut diisi dengan pertemuan dengan ibu-ibu anggota Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya), di Kantor Koperasi Kowari Jaya, di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dra. Elviana, M.Si., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas Komite IV DPD RI dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di daerah. “Kegiatan ini merupakan upaya saya sebagai wakil rakyat Jambi dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan bagaimana dampak Pemilu ini terhadap pelaku UMKM dan adakah efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” jelas Dra. Elviana, M.Si. Perhelatan Pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui jalan ekonomi kemasyarakatan. Seharusnya kegiatan apapun terkait dengan Pemilu seperti pengadaan alat peraga kampanye bisa melibatkan pelaku UMKM untuk mendongkrak produk lokal dan menciptakan dampak positif pada perekonomian masyarakat di daerah. “Namun menurut catatan Kementerian Koperasi dan UKM di lapangan, Pemilu 2024 belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM,” ucap Dra. Elviana, M.Si., Senator dari Provinsi Jambi tersebut. Terdapat penurunan penjualan produk peraga kampanye cukup drastis, sekitar 40% sampai 90% dibandingkan Pemilu Tahun 2019. Penurunan tersebut karena berbagai hal seperti masa kampanye Pemilu 2024 yang singkat dan peserta pemilu yang mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media online ataupun sosial media dibanding media cetak. Diskusi Pimpinan Komite IV bersama Pelaku UMKM di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tersebut didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo serta Ketua Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya), Sunarti. Iswandi, Kepala Bidang (Kabid)  Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya memberikan program-program untuk peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi di Kabupaten Tebo. “Namun karena saat ini Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran, maka banyak program-program peningkatan UMKM dan Koperasi yang tidak bisa dilaksanakan,” ucap Iswandi. Sementara itu Sunarti, Ketua Koperasi Konsumen Wanita Rimbo Jaya (Kowari Jaya) dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa koperasi yang dia kelola bertekad untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya. “Anggota koperasi ini adalah ibu-ibu pelaku UMKM yang menghasilkan berbagai produk seperti makanan olahan ataupun produk lainnya, melalui koperasi ini kami bertekad untuk menopang perekonomian keluarga, agar perempuan menjadi berdaya,” ucap Sunarti. Dalam kesempatan diskusi dengan ibu-ibu anggota koperasi Kowari Jaya, Dra. Elviana, M.Si., juga menyampaikan bahwa perempuan harus berdaya, harus mampu meningkatkan perekonomian keluarga. “Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga terjadi karena perempuan tidak berdaya secara ekonomi, oleh sebab itu agar hal-hal negatif tidak terjadi dalam rumah tangga, perempuan harus berdaya mendukung peningkatan ekonomi keluarga,” ucap Dra. Elviana, M.Si. Lebih jauh Dra. Elviana, M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki berbagai program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Program pembiayaan tersebut bisa diakses oleh perempuan pelaku UMKM melalui PT Permodalan Nasional madani (PNM).(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 15.43.00

KOMITE II DPD RI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PENGAWASAN...

ACEH TAMIANG, dpd.go.id — Pelaksanaan Kampanye pada masa Pemilu tentunya bersinggungan dengan aspek lain, salah satunya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang timbul pada masa kampanye mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu pada pepohonan, penanganan limbah APK, bahkan isu lingkungan lainnya yang terpengaruh masa kampanye. Komite II DPD RI melakukan pertemuan dan dialog dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU PPLH), di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pertemuan ini, dihadiri oleh Pj. Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten; Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Pertemuan ini diawali dengan sambutan Penjabat (Pj.) Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Assisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Muslizar, S.Pd, MM. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kab. Aceh Tamiang menyambut baik kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang di Daerah, khususnya pelaksanaan UU PPLH di Kabupaten Aceh Tamiang. Wakil Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komite II dalam rangka menjalankan kewenangan pengawasan undang-undang PPLH ini melihat sejauh mana perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, seperti pemasangan APK dan kesiapan penanganan limbah APK pasca agenda kampanye atau permasalahan lingkungan hidup lainnya terkait dengan pelaksanaan UU PPLH. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang, Syurya Luthfi, S.STP, menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait ketertiban pemasangan APK. DLH pun sudah berkoordinasi terkait penanggulangan sampah APK pasca kampanye melalui pemilahan dan pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Satu sisi, TPA di Kab. Aceh Tamiang sudah kelebihan kapasitas dan keterbatasan alat pengangkutan sampah karena usia yang cukup tua, Terkait pemasangan APK, upaya sosialisasi pengaturan pemasangan APK sudah dilakukan juga, seperti larangan pemasangan APK di pepohonan, namun tetap masih terjadi" ujar Kadis Lingkungan Hidup. Selaras dengan penyampaian Kadis Iingkungan Hidup, Kepala Satpol PP dan Wilaytul Hisbah, Oki Kurnia, S.STP juga menyampaikan bahwa sudah dilakukan tindakan penertiban APK yang tidak sesuai zona dan lokasi pemasangan, khususnya menggunakan pohon untuk pemasangan APK. Terkait pelanggaran kampanye tersebut, sudah dilaporkan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. Sepanjang masa kampanye, Pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaran bidang lingkungan hidup juga dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol melalui koordinasi dengan Bawaslu. APK yang dipasang tidak sesuai zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan penertiban. Dalam kegiatan ini juga diperoleh aspirasi dan implementasi UU PPLH yakni pergeseran kewenangan kab/kota terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pusat, keterbatasan kewenangan daerah kab/kota mengenai informasi perizinan usaha pasca OSS, dan pengelolaan lahan yang disediakan untuk masyarakat namun belum maksimal dimanfaatkan. Selain itu, Kab. Aceh Tamiang telah melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD) berdasarkan Kajian Iingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana amanat UU PPLH, serta telah dikembangkannya energi terbarukan biomassa yang saat ini sedang proses pembangunan. Pada akhir pertemuan, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, menyampaikan bahwa Kab. Aceh Tamiang memiliki potensi yang besar untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni kuatnya budaya di masyarakat dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 14.33.00

Pentingnya Pelibatan UMKM Dalam Pesta Demokrasi Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat...

Tarakan, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kalimantan Utara yang juga menghadirkan para pelaku UMKM. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Komite IV memiliki concern yang tinggi terhadap UMKM, mengingat bagaimana besarnya peran UMKM didalam perekonomian nasional.   Menurut Fernando Sinaga, Senator Dapil Kaltara, perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sedang berlangsung ini seharusnya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah, nyatanya berdasarkan catatan Kemenkop UKM di lapangan Pemilu 2024 ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. “ Di Kaltara, berdasarkan data BPS, jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM dimana jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM. Kami ingin mengetahui sejauh mana dampak Pemilu 2024 ini bagi UMKM di Kaltara, karena di beberapa daerah, Pemilu kali ini tidak memberikan dampak signifikan secara ekonomi bagi pelaku UMKM”, kata Fernando dalam sambutannya selaku Wakil Ketua Komite IV. “Diharapkan melalui kunker di Tarakan hari ini, kami dapat memperoleh informasi dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait mengenai pelaksanaan atas UU UMKM, khususnya mengenai dampak Pemilu terhadap dunia usaha baik bagi pelaku usaha yang tergabung di APINDO maupun UMKM yang dibina APINDO, serta pertumbuhan ekonomi di daerah” tambah Fernado.   “Pengusaha di Kaltara sangat concern terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM” kata Peter Setiawan Ketua APINDO Kaltara. “Perhatian APINDO sangat serius untuk menjadikan UMKM naik kelas, program UMKM merdeka adalah salah satu program APINDO untuk memajukan UMKM. Tahun 2023 lalu ada sekitar 45 UMKM yang dirangkul APINDO, dan kami APINDO sangat menyadari bahwa UMKM ini adalah tulang punggung penggerak ekonomi di daerah” ungkap Peter. Kami APINDO Kaltara sudah membangun kerjasama dengan kampus STMIK Kaltara, mahasiswa terjun langsung ke UMKM binaan APINDO dan membantu UMKM agar bisa naik kelas dengan pengembangan  bisnis secara digital agar mampu bersaing secara nasional dan internasonal, tambah ketua DPP APINDO Kaltara. APINDO juga berharap agar kehadiran Komite IV ke Kaltara membawa angin segar bagi UMKM ke depan dalam megembangkan UMKM dan ekonomi daerah Kaltara.   Pelaku UMKM di Kaltara yang hadir menggunakan kesempatan diskusi hari ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI dan APINDO. Pelaku UMKM membenarkan turunnya omset atau penjualan produknya pada Pemilu 2024 ini dibandingkan dengan Pemilu 2029 lalu. “Kami juga menghadapi berbagai masalah dalam mengembangkan dan memasarkan produk kami, diantaranya bahan baku yang mahal sehingga harga jual tidak bisa bersaing dengan penjual-penjual online, masalah pemasaran (sulitnya produk UMKM masuk kedalam supermarket), hingga masalah ketersiadaan alat yang kurang memadai serta masalah klasik UMKM yakni masalah permodalan”ungkap pelaku UMKM yang hadir.   Menanggapi berbagai aspirasi dari para pelaku UMKM, Peter Setiawan menekankan bahwa perluasan pasar UMKM adalah hal penting “Kita harus bisa memperluas pasar secara digital, UMKM juga harus aktif karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan jaman,  perkembangan teknologi, maka UMKM juga akan ketinggalan jaman dan susah untuk naik kelas, dan satu lagi yang terpenting bahwa UMKM harus memiliki mental pengusaha yang kuat, berani mencoba, dan tidak takut gagal” pesan Peter Setiawan, yang juga salah satu pengusaha sukses di Kaltara. menyambung yang disampaikan Ketua APINDO Kaltara, Fernando menyampaikan perlunya ada pendampingan kepada UMKM untuk menyesuaikan dengan kemauan pasar. “selain itu APINDO juga diharapkan dapat membuat MoU dengan Pemerintah daerah untuk membantu UMKM, misalnya mewajibkan supermarket agar menerima produk UMKM untuk dijual di supermarket-supermarket serta membantu pendampingan UMKM agar produknya memenuhi standar pasar” tambah Fernando.   ”Terima kasih atas masukan-masukan dan aspirasi yang kami terima hari ini terkait dengan pelaksanaan UU UMKM, baik dari UMKM maupun dari APINDO, kami Komite IV DPD RI akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja dengan pemangku kepentingan yang ada di pusat” kata Fernando menutup kegiatan diskusi dengan APINDO dan UMKM Kaltara.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 09.55.00

KOMITE II DPD RI MENYERAP PERMASALAHAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN...

Samarinda, dpd.go.id – Komite II DPD RI, dalam rangka pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Serta Perubahannya Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur; penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur; akademisi dari Universitas Mulawarman; dan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia Aji Mirni Mawarni selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU PPLH. “Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan masukan dari daerah sejauh mana dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pemilu terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang ini lebih spesifik ditujukan antara lain terkait pemasangan APK oleh peserta pemilu tidak sesuai aturan, eksploitasi sumber daya alam, dan penumpukan sampah terutama limbah plastik hasil kampanye, APK, kartu suara, dan lain-lain sehingga membahayakan ekosistem dan biodiversitas”, tegas Pimpinan Komite II tersebut. Selanjutnya pada sesi diskusi yang dipimpin oleh Aji Mirni Mawarni, peserta secara mendalam menyampaikan permasalahan dan aspirasi terkait pengelolaan sampah Alat Peraga Kampanye (APK). Para peserta rapat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Komite II DPD RI yang mengangkat isu permasalahan sampah APK. Walaupun isu ini penting, namun isu pengelolaan sampah APK belum mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, penyelenggaraan pemilu, dan peserta pemilu. Peraturan Pemilu belum secara detail mengatur kewajiban para peserta Pemilu untuk bertanggungjawab terhadap sampah APK. Hal ini memunculkan ketidakpastiaan pengelolaan sampah APK setelah periode kampanye yang akan berakhir dalam waktu dekat. Melihat urgensi pengelolaan sampah APK tersebut, para peserta membahas rencana jangka pendek bagaimana mengelola sampah APK agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Merespons berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para peserta pertemuan tersebut, Aji Mirni Mawarni juga menyampaikan bahwa DPD menyerap seluruh masukan dan evaluasi pelaksanaan Pemilu yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. “Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak/Ibu akan kami perjuangkan agar peraturan Pemilu yang akan datang juga lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah APK”, tegas Wakil Ketua Komite II sekaligus senator dari Kalimantan Timur. Pertemuan ditutup dengan penukaran cendera mata DPD RI yang diwakili oleh Aji Mirni Mawarni dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.(*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 09.49.00

TINJAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASA PEMILU, KOMITE II LAKSANAKAN...

MIMIKA, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PPLH) pada hari Selasa (30/1) di Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika. Delegasi Komite II DPD RI melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Besar Lantai 3 Kantor Bupati Mimika dan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum beserta jajaran; KPU yang diwakili oleh Komisioner KPU Mimika beserta jajaran; Bawaslu yang diwakili oleh Anggota Bawaslu Mimika; PT Freeport Indonesia yang diwakili oleh Manager Environmental beserta jajaran; Satpol PP Mimika yang diwakili oleh Kabid Trantib; serta para pemangku kepentingan lainnya. Yorrys Raweyai selaku Tuan Rumah Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II mengawali sambutannya dengan menyampaikan alasan Komite II melakukan pengawasan UU PPLH. “Alasan Komite II melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pelaksanaan Pemilu terhadap pengelolaan lingkungan hidup”, ujarnya. Ketua Komite II DPD RI tersebut juga menyampaikan bahwa perlu untuk mengetahui seberapa besar penggunaan sumber daya alam untuk aktivitas Pemilu seperti kampanye dan pengadaan peralatan kampanye. Lebih lanjut, Yorrys juga menambahkan pentingnya masukan konkret dan aspirasi masyarakat terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada sektor lingkungan hidup. Selanjutnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab, KPU Mimika menyampaikan permasalahan penanganan sampah alat peraga kampanye (APK) terletak pada dasar pelaksanaan hukumnya. “Permasalahan sampah yang timbul akibat pelaksanaan kampanye pemilu belum diatur secara eksplisit dalam regulasi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)”, tegas Sekretaris KPU Mimika, Rony Robert. Anggota Bawaslu Mimika, Salahudin, juga turut mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan himbauan untuk kedua kalinya terkait dengan penertiban APK yang menyalahi aturan tetapi masih dijumpai pelanggaran sehingga diperlukan tindakan yang lebih tegas. Menyikapi permasalahan terkait sampah yang timbul akibat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Anace Humbore menyampaikan pentingnya koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. “Terkait dengan pentingnya integrasi antar stakeholders dalam menyikapi permasalahan sampah APK di Mimika, pembahasan terkait pertemuan lebih lanjut dalam menyikapi diskusi hari ini akan dibahas segera”, tegasnya. (*)

Humas Rabu, 31 Januari 2024 07.31.00

Senator DPD RI Fernando Sinaga Sebut UMKM di Kaltara Tak...

Tarakan, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senator Fernando Sinaga melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa (30/1/2024) di Kota Tarakan. Fernando Sinaga menjelaskan, Kunjungan Kerja Komite IV tersebut dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang difokuskan pada dampak Pemilu terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga berdialog dengan Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kalimantan Utara, Peter Setiawan beserta seluruh jajarannya di DPP APINDO. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Tarakan. Dalam sambutan pengantarnya, Fernando Sinaga menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. “Menurut data kami, Kemenkop UKM itu mencatat kurang lebih 64,2 juta UMKM di Indonesia pada 2021, dan sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar kurang lebih 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, sementara kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja”. “Khusus di Provinsi Kalimantan Utara ini data BPS juga mencatat jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM”, ungkapnya. Fernando Sinaga menilai, perhelatan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung ini sejatinya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah termasuk Kalimantan Utara. Sayangnya, Fernando Sinaga melihat hingga saat ini pesta demokrasi belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM. Utamanya pada bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atas alat peraga kampanye. “Masa kampanye yang lebih singkat dibanding pemilu 2019 hanya 2,5 bulan pada Pemilu 2024 ini sepertinya menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik, dan hal ini memberikan dampak cukup signifikan pula terhadap penurunan omset pelaku UMKM di beberapa daerah”, ujar Fernando Sinaga. Bukan hanya itu saja, Fernando Sinaga mengatakan, seiring dengan berkembangnya teknologi, tren strategi kampanye politik beralih dari metode offline ke online sehingga banyak peserta pemilu yang mengalokasikan dananya untuk media sosial dibanding pertemuan tatap muka dan menggunakan alat peraga kampanye. “Hal ini juga memberikan dampak pada penurunan omset, baik pada pelaku bisnis percetakan maupun bisnis makanan atau minuman. Terbukti dari survei yang dilakukan Kemenkop UKM, kami mencatat terjadi penurunan penjualan peraga kampanye sekitar 40-90% dibandingkan periode Pemilu 2019”, ungkap Fernando Sinaga. Fernando Sinaga berharap dari kunjungan kerja di Dapilnya ini akan mendapat masukan berharga dari DPP APINDO Provinsi Kalimantan Utara terkait permasalahan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Selain itu, Fernando Sinaga menambahkan, kunjungan kerjanya kali ini juga merupakan upaya Komite IV DPD RI mendesak pemerintah agar berperan sebagai fasilitator untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara partai politik, calon legislatif, dan pelaku UMKM jelang Pemilu 2024. (*)

Humas Selasa, 30 Januari 2024 18.56.00

Ongkos Logistik ke Eropa Naik 63%, Ketua DPD RI: Harus...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti khawatir dengan keberlangsungan ekspor produk UMKM ke Eropa. Mengingat biaya pengiriman barang dari Asia ke Eropa yang melonjak hingga mencapai 63%, seperti disampaikan Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah pusat mengambil langkah tepat bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah ekspor, sehingga mereka tidak terhenti gara-gara kenaikan biaya logistik. "Pemerintah harus mencarikan solusi bagi para pelaku UMKM yang sudah berhasil merambah pasar ekspor. Karena kenaikan biaya logistik ini bisa membuat biaya operasional semakin tinggi dan akhirnya mereka tidak mampu menutup biaya ekspor sehingga memilih menghentikan ekspor," kata LaNyalla, Selasa (30/1/2024). Jika tidak menjadi perhatian pemerintah, LaNyalla menyampaikan, kondisi tersebut bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Faktanya saat ini penopang ekonomi Indonesia adalah UMKM. Bahkan, 90 persen pelaku usaha domestik di Indonesia ini justru UMKM. "Jika pemerintah berkomitmen mendorong UMKM agar bisa menguasai pasar ekspor, inilah saatnya pemerintah hadir, sehingga pelaku UMKM tidak terkendala biaya logistik," ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyebut konflik yang terjadi di Laut Merah membuat tarif logistik pengiriman kapal atau freight cost dari Asia ke Eropa melonjak drastis, sekitar 53% sampai 63%.(*)

Humas Selasa, 30 Januari 2024 13.24.00

Kunjungi KPU Surabaya dan Sidoarjo, Ketua DPD RI Pantau Persiapan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan mengunjungi Kantor KPUD Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang diemban Komite I DPD RI itu dimaksudkan untuk melihat lebih dekat persiapan yang sudah dilakukan jajaran KPU di daerah, khususnya di Jawa Timur. Di KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham, Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan SDM, Subairi serta jajaran lainnya. Ketua KPUD Kota Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan, di Kota Surabaya terdapat 8161 TPS yang tersebar di 31 kelurahan dan 2 wilayah hukum Polres. "Untuk anggota KPPS, kami merekrut sebanyak 57.169 KPPS," terang Nur Syamsi, Senin (29/1/2024). Terkait kesiapan logistik, Nur Syamsi bersyukur jika di Kota Surabaya tak mengalami kendala apapun. "Untuk logistik sudah siap 100 persen, termasuk template untuk DPD RI. Kami akan menetapkan 16 ribu petugas keamanan yang di fasilitasi Pemkot," tutur dia. Selanjutnya, Nur Syamsi menjelaskan bahwa selama ini, KPUD Kota Surabaya bekerja sesuai dengan kalender kerja dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. "Jadi, tidak ada tekan-menekan dari pihak atau lembaga lain. Kami tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku," tutur Nursyamsi. Di sisi lain, Nur Syamsi menjelaskan jika pihaknya selalu siap dengan berbagai kemungkinan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. "Termasuk skenario dua putaran. Jadi pada prinsipnya, kami sudah siap dengan berbagai macam skenario," tutur dia. Di sisi lain, Nur Syamsi berharap DPD RI dapat memfasilitasi kesejahteraan bagi anggota KPUD di daerah. "Mungkin bisa difasilitasi untuk peningkatan kesejahteraan bagi anggota KPUD," harap dia. Usai dari KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI mengunjungi KPUD Sidoarjo. Di sini, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak, Sekretaris KPUD Sidoarjo Sulaiman, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Fauzan Adim, Divisi Teknis Penyelenggaraan Miftakul Rohmah, Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Labib, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ana Aziza dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Musonif Afandi. Kepada Ketua DPD RI, Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak menjelaskan seluruh logistik pemilu sudah diterima. Saat ini masih berada di gudang dan di-setting memasukkan logistik ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya didistribusikan secara bertahap mulai dari kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS. "Tidak ada kendala dalam logistik pemilu. Di Sidoarjo ini terdiri dari 18 kecamatan, 346 desa dengan 5.551 TPS Reguler dan 15 TPS Lokasi Khusus. DPT-nya berjumlah 1.461.642 dengan petugas KPPS berjumlah 38 ribu lebih," katanya. Sementara di pondok pesantren, rumah sakit dan kampus, Iskak menyebut jika KPUD Sidoarjo tak menyiapkan TPS Khusus. "Karena tidak ada permintaan," ujar Iskak. Di sisi lain, Iskak meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi gedung atau kantor yang ditempatinya saat ini. Saat ini, kata Iskak, tanah dan bangunannya bukan milik KPUD Sidoarjo. "Tanahnya seluas 1.624,5 m² itu milik Pemprov Jatim dan bangunannya seluas 812 m² milik Pemkab Sidoarjo,. Statusnya siap pakai," tutur Iskak. Iskak mengaku bupati siap menghibahkan bangunannya sepanjang tanah juga dihibahkan ke KPUD Sidoarjo oleh Pemprov Jatim. "Kami sudah bersurat kepada gubernur dan bupati. Mungkin Pak Ketua DPD RI bisa memfasilitasi hal ini," harap Iskak. Ketua DPD RI mengaku hasil kunjungan ini akan diserahkan kepada Komite I untuk ditindaklanjuti. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Komite I DPD RI tengah mengambil sampel penyelenggaraan pemilu jika ada kendala yang dihadapi. Untuk aspirasi yang disampaikan, LaNyalla mengaku akan memperjuangkan dan meneruskannya kepada pihak terkait. "Soal aspirasi peningkatan kesejahteraan dari KPUD Kota Surabaya dan hibah tanah dari KPUD Sidoarjo, saya akan membantu meneruskan aspirasi tersebut dan memfasilitasinya. Memang itu tugas kami di DPD RI," terang LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara baik tanpa ada kecurangan-kecurangan di lapangan. "KPU bertanggungjawab meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi pada saat pengambilan dan penghitungan suara dilakukan. Suara rakyat tidak boleh diselewengkan," ingat LaNyalla. LaNyalla berharap Pemilu 2024 menghasilkan proses yang memiliki kredibilitas dan legitimasi kuat di masyarakat. "Dia harus kredibel dan legitimate. Meskipun sesungguhnya, saya tetap mendorong dan memperjuangkan agar presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Tentu kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, di mana sistem bernegara sesuai cita-cita pendiri bangsa sudah dirumuskan di sana," pungkas LaNyalla. (*)

Humas Senin, 29 Januari 2024 18.13.00

Terkait Sapi Impor Masuk Lumajang, Ketua DPD RI Minta Pemda...

SURABAYA, dpd.go.id - Selama 3 bulan terakhir sapi potong impor telah masuk ke Kabupaten Lumajang secara ilegal. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Daerah bertindak tegas, karena selain melanggar aturan, juga menggangu tata niaga perdagangan sapi di Lumajang dan Jawa Timur. "Jelas masuknya sapi impor ke Lumajang ini ilegal, tentu harus ditindak tegas oleh aparat dan dinas terkait. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Jawa Timur tidak mengijinkan sapi impor masuk," kata LaNyalla, Senin (29/1/2024). Menurut LaNyalla, kebijakan soal impor sapi berada di pemerintah pusat. Sedangkan masuknya sapi impor ke Kabupaten/Kota harus dapat persetujuan dari Gubernur. Sedangkan Provinsi Jawa Timur menolak sapi impor masuk wilayahnya. Di Indonesia, yang menyetujui sapi impor masuk ke daerah masing-masing ada tiga Provinsi, yakni Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat. Belakangan diketahui, sapi-sapi impor yang masuk ke Lumajang berasal dari sapi impor Kabupaten Bandung, Jawa Barat. “Artinya peredaran sapi impor ke Lumajang sudah tidak sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. Makanya, saya tegaskan lagi agar tindakan tegas dilakukan demi melindungi pedagang dan peternak. Kalau dibiarkan, dampak pertama dirasakan pedagang, selanjutnya cepat atau lambat berpengaruh terhadap para peternak sapi lokal," ujar dia. Selain melakukan tindakan tegas, Senator Jawa Timur yang mencalonkan kembali menjadi anggota DPD RI itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemprov Jatim membenahi tata niaga sapi. "Ajak bicara para pedagang sapi, pedagang daging sapi, jagal dan pihak terkait lainnya supaya mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak," tuturnya.(*)

Humas Senin, 29 Januari 2024 11.38.00

Masyarakat Madura Beri Mandat Ketua DPD RI untuk Kembalikan UUD...

PAMEKASAN, dpd.go.id - Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memperjuangkan agar konstitusi Indonesia dikembalikan kepada UUD 1945 naskah asli. Mandat tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Masyarakat Cinta Tanah Air, M Hasan pada acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan Yayasan Indonesia LaNyalla Center di Berlian Hotel, Pamekasan, Madura, Sabtu (27/1/2024). Hasan menjelaskan, ada beberapa alasan lembaganya memberikan mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang mengembalikan konstitusi Indonesia kepada UUD 1945 naskah asli. Sejauh yang dilihatnya, Ketua DPD RI adalah figur yang representatif dan konsisten dalam memperjuangkan kembalinya UUD 1945 naskah asli. "Pulau Madura tak akan tinggal diam dan akan berperan aktif mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Kami mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI," kata Hasan. Hasan sependapat dengan pandangan Ketua DPD RI bahwa sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, bangsa ini semakin karut marut. "Ekonomi dikuasai oleh kelompok kapitalis. Sementara demokrasi kita dibajak oleh oligarki, sehingga menghilangkan peluang putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin," tegas Hasan. Selain itu, Hasan juga meminta Ketua DPD RI memperjuangkan berdirinya Provinsi Madura. Dalam mandat terakhirnya, Hasan meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan berdirinya lembaga perbankan yang inisiasi dan sahamnya dikuasai oleh masyarakat Madura. Mendapat mandat tersebut, Ketua DPD RI menjelaskan jika secara kelembagaan, melalui Sidang Paripurna pada tanggal 14 Juli 2023, lembaganya telah memutuskan untuk mengajak seluruh stakeholder bangsa untuk menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang kemudian disempurnakan dan diperkuat, agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. "Peta jalannya adalah dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian dilakukan amandemen dengan teknik adendum," kata LaNyalla. Hal itu dilakukan agar amandemen tidak mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002. "Justru kita menyempurnakan dan memperkuat konstitusi kita, dengan mengakomodasi tuntutan Reformasi, yang di antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan KKN dan penegakan hukum serta HAM," jelas LaNyalla. Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur itu menilai DPD RI telah menyusun dan menyiapkan kajian akademik tentang penyempurnaan dan penguatan konstitusi asli tersebut, yang nantinya dilakukan melalui amandemen-adendum. Di sisi lain, mengenai Presidential Threshold, LaNyalla menyebut lembaganya telah berjuang sekuat tenaga, namun dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya. "Kami sudah berjuang agar Presidential Threshold ini nol persen, agar putra-putri terbaik bangsa yang tidak berpartai bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Namun perjuangan kami dikalahkan oleh MK," terang LaNyalla. Selanjutnya, soal pemekaran Pulau Madura menjadi provinsi, LaNyalla menyebut hanya kurang sedikit syarat saja. Syarat tersebut yakni provinsi harus memiliki lima kabupaten/kota di dalam wilayahnya. Sedangkan Madura baru memiliki empat kabupaten yakni Bangkalan, Sumenep, Pamekasan dan Sampang. "Silakan dimekarkan satu kabupaten lagi untuk memenuhi syarat tersebut. Kalau itu sudah terpenuhi, bawa kepada kami usulannya. Itu memang tugas DPD RI. Kami akan perjuangkan," kata LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, tokoh masyarakat Madura, KH Zawawi Imron dan pengurus Kadin Jatim, Solehuddin. Hadir di antaranya sejumlah lembaga masyarakat seperti Yayasan Indonesia LaNyalla Center, Masyarakat Cinta Tanah Air, Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI), Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.(*) Berikut lima poin mandat yang diserahkan kepada Ketua DPD RI: 1. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar melaksanakan mandat untuk memperjuangkan atas kembalinya naskah asli UUD 1945 sebagai sumber hukum positif (Ius Constitutum) dalam berbangsa dan bernegara. 2. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar benar-benar berjuang dan memperjuangkan syarat dan ambang batas nol persen calon presiden dan wakil presiden untuk tahun periode 2029-2035. 3. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang dan memperjuangkan pemekaran Madura sebagai Provinsi Madura. 4. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI untuk berjuang agar keberadaan DPD RI mempunyai kesetaraan dalam tugas, pokok dan fungsi di dalam parlemen agar setara dengan DPR RI. 5. Kami masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Madura memberi mandat kepada Ketua DPD RI agar berinisiasi bersama masyarakat Madura agar segera mendirikan Bank Madura dan mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat Madura (BUMIRA) yang berbadan hukum Perseroan serta kepemilikan sahamnya melibatkan masyarakat miskin (sahan gotong-royong atau saham sedekah).(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 17.49.00

Di Pamekasan, Ketua DPD RI Sebut PR Besar Indonesia Hentikan...

PAMEKASAN, dpd.go.id - kendati memiliki banyak daerah yang berpotensi menghasilkan garam cukup besar, namun faktanya hingga kini Indonesia masih ketergantungan terhadap impor garam. Tahun lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor garam Indonesia mencapai US$ 135,3 juta atau setara dengan 2,8 juta ton garam. Hal itulah yang menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Di hadapan Pj Bupati Pamekasan dan Kepala Desa se-Pamakesan, LaNyalla menilai impor garam menjadi persoalan pelik yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. "Indonesia punya pekerjaan besar yang berkaitan dengan daerah-daerah penghasil garam. Termasuk Pamekasan sebagai bagian dari Pulau Madura yang memang memiliki keunggulan komparatif sebagai pulau penghasil garam. Pekerjaan besar Indonesia adalah bagaimana menghentikan Impor garam," kata LaNyalla pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pamekasan di Pringgitan Dalam Mandhapa Agung Pendopo Ronggosukowati Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Sabtu (27/1/2024). Menurut LaNyalla, hal ini penting sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Senator asal Jawa Timur itu menilai, salah satu upaya untuk menghentikan impor adalah dengan cara menaikkan Kadar Natrium Clorida atau NaCL garam rakyat atau garam krosok, sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan garam konsumsi dan garam Industri. Berdasarkan data Universitas Brawijaya Malang pada Agustus 2023 garam di pulau Madura menguasai sekitar 30 persen lahan tambak nasional. Produksi garam Madura ikut menyumbang sekitar 35 persen atau 600 ribu ton dari total produksi garam nasional. Diakui LaNyalla, garam rakyat atau garam krosok memang memiliki kadar NaCL yang masih di bawah standar kebutuhan garam konsumsi dan garam Industri. Garam krosok kita memiliki kadar NaCL rata-rata di kisaran 80 hingga 90 persen. Padahal Standar Nasional Indonesia untuk garam konsumsi minimal di kisaran 94,7 persen. "Sedangkan garam Industri harus di kisaran 98 hingga 99 persen kadar NaCL-nya," jelas LaNyalla. Maka dari itu, LaNyalla menilai pendekatan untuk meningkatkan kadar NaCL garam krosok tentu harus dilakukan pemerintah melalui pendekatan teknologi, dengan melibatkan secara aktif Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Di sisi lain, LaNyalla menyebut setidaknya ada beberapa skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kata LaNyalla, melalui pendirian pabrik garam industri dengan teknologi washing plant. Pabrik tersebut harus terintegrasi dan berdiri di sentra atau lahan garam rakyat. "Sehingga semua garam krosok produksi petambak garam bisa langsung diolah. Di sini peran BRIN harus masuk melalui teknologi washing plant yang mampu meningkatkan kadar NaCL garam krosok menjadi garam konsumsi dan garam Industri," ujar LaNyalla. Setiap unit pabrik garam industri terintegrasi dalam perhitungan membutuhkan investasi sekitar Rp 40 miliar, dengan kapasitas produksi mencapai 40 ribu ton per tahun. Artinya, kata LaNyalla, dengan membangun sekitar 15 unit pabrik di sentra produksi garam, maka akan dihasilkan sekitar 600 ribu ton garam rakyat yang sudah naik kelas menjadi garam konsumsi dan industri. Angka tersebut tentu saja mampu mengurangi kebutuhan impor untuk industri aneka pangan. "Di sini seharusnya pemerintah hadir secara aktif. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, hingga desa. Semua bersinergi untuk memaksimalkan keunggulan Komparatif menjadi keunggulan kompetitif," tutur LaNyalla. Apalagi jika pabrik pengolahan garam tersebut bisa didirikan atas kerja sama BUMD dan BUMDes. Sinergi yang luar biasa, untuk memberikan keuntungan kepada daerah sendiri. Skema kedua menurut LaNyalla adalah dengan teknologi pemanfaatan limbah larutan garam jenuh dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih beroperasi hingga saat ini. "Selama ini limbah tersebut hanya dibuang ke laut. Dengan teknologi, limbah tersebut bisa diolah menjadi garam dengan kadar NaCL tinggi untuk kebutuhan industri non-pangan seperti petrokimia, pabrik kaca dan kertas," ulasnya. Diakui LaNyalla jika teknologi ini memang lebih mahal investasinya. Tetapi sudah mulai dicoba untuk keperluan riset di salah satu PLTU di Banten dengan kapasitas produksi 100 ribu ton garam industri per tahun. Menurut LaNyalla, hal ini penting disampaikan, karena negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. "Bahkan mereka sudah menggunakan pendekatan Bioteknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," kata LaNyalla. Meski memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, LaNyalla menyebut pemerintah lebih memilih jalan pintas untuk impor bahan kebutuhan pangan dan sembako. LaNyalla mensinyalir, hal ini ditempuh lantaran adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi, termasuk importir garam. Untuk memperbaiki hal itu, LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Caranya dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila yang telah ditinggalkan sejak amandemen konstitusi tahun 1999-2002. "Makanya saya mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa, termasuk kepala desa di Kabupaten Pamekasan, untuk bersatu membangun konsensus secara nasional agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," tukasnya. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy dan pegiat konstitusi, dr Zulkifli S Ekomei. Hadir pada kesempatan tersebut Pj Bupati Pamekasan Masrukin, Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan, Farid Afandi dan sejumlah kepala desa lainnya di Kabupaten Pamekasan.(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 17.00.00

Ketua DPD RI Bangun Kesadaran Kritis Kader PMII tentang Pembangunan...

PAMEKASAN, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan menyampaikan orasi kebangsaan pada pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pada acara yang mengambil tema 'PMII Pamekasan Dalam Narasi Pembangunan Berkelanjutan' itu, LaNyalla mendorong agar mahasiswa, khususnya kader PMII untuk membangun kesadaran kritis terkait prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development di Indonesia. Menurut LaNyalla, ada perbedaan mendasar dan bahkan bertolak belakang antara pembangunan berkelanjutan dengan hanya sekadar melanjutkan pembangunan. Dijabarkan LaNyalla, pembangunan berkelanjutan memiliki dua ciri utama yakni prinsip untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan prinsip tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. "Prinsip dasar dari terminologi pembangunan berkelanjutan adalah harus dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah model atau paradigma," kata LaNyalla di Gedung Prima Jaya Abadi Pamekasan, Jumat (26/1/2024), malam. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut pembangunan berkelanjutan adalah model atau paradigma pembangunan yang tidak akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, LaNyalla menegaskan jika pembangunan harus terdistribusi dan dirasakan secara adil di seluruh lapisan masyarakat tanpa ada satu kelompok pun yang tertinggal atau justru menderita akibat ketidakmerataan. "Dalam konsep pemerataan pembangunan, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif. Mengapa ini penting? Tidak lain agar kebijakan dan proyek pembangunan berkelanjutan dapat sesuai aspirasi dan secara tepat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," jelas LaNyalla. Sedangkan melanjutkan pembangunan, yang bermakna hanya sekadar melanjutkan pembangunan atau program dari pemerintah sebelumnya oleh pemerintah berikutnya, berbeda secara prinsip dengan pembangunan berkelanjutan. Karena lanjut LaNyalla, ada fenomena paradoksal dalam pembangunan di Indonesia, sehingga tidak harus dilanjutkan. Salah satunya adalah untuk melihat dengan jernih, apakah yang terjadi saat ini adalah pembangunan di Indonesia atau membangun Indonesia. Keduanya, kata LaNyalla, lagi-lagi memiliki makna berbeda. Membangun Indonesia bermakna sesuai dengan tujuan lahirnya negara ini, yakni untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. "Tetapi kalau pembangunan di Indonesia, justru bisa saja tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Karena orientasinya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga jalan yang ditempuh adalah memberikan karpet merah dan kemudahan kepada investor asing atau swasta yang dimiliki orang per orang untuk menguasai dan melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutur LaNyalla. LaNyalla mengingatkan agar kader-kader PMII harus dapat membedakan narasi pembangunan berkelanjutan dengan melanjutkan program atau kebijakan dari rezim lama ke rezim baru. Keduanya tidaklah sama dan memiliki pengertian berbeda. LaNyalla juga meminta kepada kader-kader PMII harus jeli dan kritis melihat konsep dan paradigma pembangunan di Indonesia. Dengan begitu, PMII dapat memberikan koreksi atas apa yang sedang terjadi, termasuk fakta bahwa Proyek Strategis Nasional atau PSN, yang menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria ternyata justru meningkatkan jumlah konflik agraria terkait pembebasan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya yang terbaru adalah yang terjadi di Pulau Rempang. Berangkat dari hal tersebut, demi untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, LaNyalla menawarkan satu peta jalan dengan memperbaiki konstitusi kita agar Indonesia mampu memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita. "Terutama kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Caranya dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila," demikian LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu di antaranya Pj Sekda Pamekasan Achmad Faisol, Ketua Umum Pengurus Besar PMII, Abdullah Syukri, jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan dan ratusan kader PMII Kabupaten Pamekasan.(*)

Humas Sabtu, 27 Januari 2024 10.18.00

Ketua DPD RI Dukung Penuh Bangkalan Kembangkan Wisata Berbasis Budaya...

BANGKALAN, dpd.go.id - Sebagai pintu gerbang Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan harus fokus kepada pengembangan wisata berbasis budaya serta kuliner. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan bertema 'Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, Jumat (25/1/2024). Menurut LaNyalla, kunjungannya ke Kabupaten Bangkalan kali ini, bukan hanya ingin menyerap aspirasi para kepala desa, namun juga untuk memberi dukungan nyata bagi pengembangan wisata di Bangkalan. "Kunjungan saya ke Kabupaten Bangkalan juga dalam rangka memberi dukungan untuk menyukseskan "Bangkalan Estoh", kalender even tahun 2024, sebagai ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke sini," katanya. LaNyalla berharap, kunjungannya tersebut semakin memperkenalkan kecantikan alam, budaya, dan sejarah Kabupaten Bangkalan. Sehingga bukan hanya Karapan Sapi saja yang terkenal, tetapi ada juga Festival Seribu Satu Menu Bebek, Festival Tellasan Petto', Bangkalan Carnival, dan festival budaya lainnya, terutama Even unggulan "Malam Terak Bulan". "Selain even pariwisata tahunan, pengembangan wisata berbasis budaya serta kuliner juga harus tetap mempertahankan destinasi wisata yang sudah ada, seperti bukit-bukit kapur yang ada. Sehingga wisatawan yang ke Pulau Madura tidak hanya tertarik dengan pulau Gili Iyang dan pantai-pantai di Sumenep," tuturnya lagi. Sementara itu, dalam penilaian LaNyalla perkembangan pembangunan di segala bidang yang digalakkan pemerintah bersama masyarakat di Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. "Harapan saya, Pemerintah Daerah dan Desa terus bersinergi agar desa mampu menjadi kekuatan ekonomi, seperti yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan," papar dia. Jika desa bisa menjadi kekuatan ekonomi, lanjut LaNyalla, tidak hanya mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, wajar jika Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun. Untuk itu orientasi dari pemangku kebijakan di desa sangat penting. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh stakeholder lainnya. Harus ada satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa. Dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. "Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintah di atas desa, bukan arahan bupati atau gubernur atau presiden. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu. Sekali lagi bukan Top Down. Tetapi harus Bottom Up," tegasnya. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie beserta jajaran Forkopimda dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Bangkalan.(*)

Humas Jumat, 26 Januari 2024 21.39.00

Buka Turnamen Catur Antar Pesantren se-Madura, Ketua DPD RI Ulas...

BANGKALAN, dpd.go.id - Permainan catur rupanya memiliki keterkaitan yang panjang terhadap sejarah peradaban Islam. Permainan catur sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal itulah yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka turnamen catur antar-pesantren se-Madura yang diselenggarakan Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Dikatakan LaNyalla, sejarah catur tidak terlepas dari sejarah penyebaran Islam, yaitu pada Abad ke-VI. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, permainan catur dibawa umat Islam dari India dan Persia ke seluruh dunia. "Bahkan pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Tholib, catur merupakan permainan yang populer dimainkan. Sejarah juga mencatat bahwa panglima perang Rasulullah, Sahabat Khalid bin Walid juga menggemari catur," jelas LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal yang tepat jika Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan menggelar turnamen catur. Pondok pesantren, LaNyalla melanjutkan, memiliki peranan cukup strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dikatakannya, santri merupakan aset SDM yang memiliki potensi untuk dikembangkan, baik dari segi pengetahuan agama maupun umum. "Melalui pertandingan catur ini, para santri dapat mengasah kemampuan otak dan kecerdasan mental. Karena catur dapat mengasah otak manusia dalam hal perencanaan, pemecahan masalah, pengendalian diri dan kecepatan memproses informasi, serta kemampuan memprediksi peluang," ujar LaNyalla. Meski sejak zaman Rasulullah SAW olahraga ini sudah populer, namun di Indonesia catur dibawa oleh bangsa Belanda saat datang ke Nusantara. Awalnya hanya orang Belanda yang bermain catur. Tetapi menjelang kemerdekaan, mulai banyak pribumi yang memainkannya. Melalui turnamen ini, LaNyalla berharap bisa melahirkan bibit-bibit berbakat yang bisa dikembangkan menjadi atlet olahraga prestasi. "Tentu akan menjadi kebanggaan bagi kita apabila ada pecatur nasional dari kalangan santri yang bisa membawa nama Indonesia di ajang internasional," harap LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan KH Imam Buhori Cholil, Pengasuh Pondok Pesantren Syaichona M Cholil Bangkalan KH M Nasih Aschal, Ketua PCNU Bangkalan KH Makki Natsir, Ketua KONI Bangkalan Fauzan Ja'far, Ketua Percasi Bangkalan M Burhan Arif, tokoh masyarakat Bangkalan KH Imron Fattah dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Jumat, 26 Januari 2024 15.03.00

1,1 Juta UMKM Nahdliyin Kesulitan Akses Pasar, Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah akses pasar dan permodalan. Hal ini pula yang dialami oleh sekitar 1,1 juta anggota UMUM Nahdliyin yang tergabung dalam Perkumpulan Andalan Nahdliyin UMKM Indonesia (PERAN UMKM Indonesia). Keluhan itu yang mereka sampaikan saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Graha Kadin Jawa Timur, Kamis (25/1/2024). Ketua Umum PERAN UMKM Indonesia, KH M Endy Setyo Lesmana menjelaskan, sejak Juli 2023 jumlah anggota lembaganya berjumlah 1,1 juta. Namun, akses pasar dan permodalan selalu saja menjadi kendala yang dihadapi oleh anggotanya. "Kami bersyukur anggota kami memiliki produk yang cukup berkualitas. Namun, saat kami ingin memperluas pasar, kendala yang kami hadapi adalah akses pasar, utamanya pasar modern dan kendala permodalan," tutur Gus Endy, sapaan karib KH Endy Setyo Lesmana. Padahal, kata Gus Endy, minat masyarakat terhadap usaha UMKM cukup tinggi. Pun halnya selama ini UMKM menjadi penopang perekonomian nasional, karena pelakunya adalah masyarakat di tingkat akar rumput. "UMKM yang bergabung di kami sangat besar. Tahun ini kemungkinan jumlahnya akan bertambah menjadi 1,8 juta UMKM. Secara nasional, UMKM yang tergabung di lembaga kami sebanyak 6,8 juta dengan berbagai klasifikasi," jelas Gus Endy. Gus Endy meminta saran kepada Ketua DPD RI agar untuk dapat mengurai persoalan yang mereka hadapi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI langsung mengkoneksikan PERAN UMKM Indonesia kepada Kadin Jatim untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas produk mereka, agar mendapat akses pasar yang lebih luas. "Di Kadin Jatim ini, kebetulan saya yang menginisiasi melalui Kadin Institute, itu memang dibangun untuk membantu UMKM. Nanti ada pendidikan vokasinya, ada kurasinya, sehingga produk UMKM kita sesuai dengan standar pasar modern dan standar ekspor," kata LaNyalla.  Jika sudah mengikuti pendidikan vokasi, kurasi dan lain sebagainya di Kadin Jatim, Senator asal Jawa Timur itu menilai akses permodalan bisa difasilitasi oleh Kadin Jatim. "Tentu menjadi anggota Kadin Jatim terlebih dahulu. Atau solusi lainnya, buat koperasi. Nanti dikawal oleh Kadin Jatim," tutur LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla menilai, negara perlu memberdayakan dan berpihak kepada pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. LaNyalla juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menyebut, fakta yang terjadi saat ini semakin kuat dan kaya seseorang, maka mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik. Maka, menurut LaNyalla, solusinya adalah kembali ke UUD 1945 naskah asli. Dengan begitu, LaNyalla yakin UMKM akan semakin maju karena rakyat memiliki kedaulatan ekonomi. "Dengan sistem Ekonomi Pancasila, UMKM akan hidup. Karena sudah sangat jelas dalam sistem ini negara harus berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ujar LaNyalla. Di mana, lanjutnya, ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing. Dengan ketiga pilar itu, terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, private, people partnership. "Jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, maka keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib," ujarnya. Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dan sejumlah wakilnya. Sedangkan Gus Endy didampingi Sekjen PERAN UMKM Indonesia Ocy Fiscasari, Dewan Pengawan PERAN UMKM Indonesia, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo dan jajaran pengurus PERAN UMKM Indonesia.(*)

Humas Kamis, 25 Januari 2024 16.36.00

Sultan Sambut Baik Uji Coba Sistem Credit Scoring UMKM Oleh...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik rencana Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) akan melakukan uji coba sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan atau jaminan dengan sistem credit scoring ini mencapai Rp 500 juta. "Kami mengapresiasi langkah serius pemerintah mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan dalam rangka meningkatkan penyaluran KUR yang sempat mengalami penurunan. Sementara pembiayaan dan kredit masih menjadi masalah serius bagi UMKM dalam meningkatkan skala usahanya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (25/01). Menurutnya, sistem Credit Scorring relevan dengan kebutuhan dan nilai pembangunan ekonomi Pancasila yang berasaskan keadilan. Kita berharap pendekatan pembiayaan KUR tanpa agunan ini akan menumbuhkan lebih banyak lagi UMKM di Indonesia. "Dengan demikian UMKM akan beradaptasi dengan tuntutan lembaga keuangan yang menyalurkan KUR. Terutama dalam mengatur manajemen keuangan unit usaha UMKM", sambung mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Meski demikian, Sultan meminta agar lembaga keuangan perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan kontrol pada aktivitas usaha UMKM terkait. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya non performing loan hingga penyalahgunaan kredit yang diberikan. "Pelaku UMKM pengguna KUR tanpa agunan harus tetap diberikan pendampingan usaha secara berkala. Agar kebijakan yang mahal ini memberikan dampak ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berkontribusi pada penerimaan pajak negara", tegasnya. Menurut Kemenkop UKM, syarat UMKM yang bisa mendapatkan KUR tanpa agunan ini harus memenuhi beberapa penilaian. Penilaian yang dimaksud di antaranya track record pembayaran jaminan sosial seperti BPJS, pembayaran listrik, pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.(*)

Humas Kamis, 25 Januari 2024 08.43.00

Berdampak Serius Terhadap IHT di Jatim, Ketua DPD RI Soroti...

MALANG, dpd.go.id - Kenaikan cukai 10 persen berdampak sangat serius terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya di Jawa Timur. Hal itulah yang menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat mengunjungi dua pabrik rokok di Jawa Timur, yakni CV Sayapmas Nusantara sebagai produsen rokok Sayap Mas dan PT Gudang Baru Berkah sebagai produsen rokok Gajah Baru. Betapa tidak, LaNyalla menyebut Jawa Timur merupakan daerah yang berkontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional. "Kontribusi industri tembakau di Jawa Timur sendiri mencapai 33% dari angka Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Sejumlah daerah seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jombang dan Jember merupakan penghasil tembakau yang meliputi 50% persen produksi tembakau nasional," kata LaNyalla, Rabu (24/1/2024). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu faktor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, LaNyalla juga menilai jika IHT juga memberikan kontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Perindustrian, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. "IHT sendiri telah memberikan multiplayer effect kepada petani tembakau dan juga masyarakatnya, karena dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap, tentu akan memberikan dampak berantai kepada perekonomian negara. Menurut saya, sejauh ini juga belum ada industri yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar IHT," tegas LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, sumbangan cukai rokok terhadap penerimaan negara sangat besar. Tercatat hingga Oktober 2023, realisasi penerimaan cukai rokok sudah mencapai Rp163.2 triliun. Di Jawa Timur sendiri, LaNyalla menyebut pabrik rokok, baik skala produksinya dari yang besar dan kecil, cukup berperan sebagai penopang ekonomi masyarakat, sehingga pengaruhnya sangat besar dan memberikan efek berantai. "Jangan sampai kenaikan cukai ini justru mematikan IHT yang tengah berkembang. Kita harus ingat bahwa cukai bersifat double function, yakni fungsi budgetair dan regulerend. Ini penting untuk dipahami, terutama juga yang sekarang menjadi primadona daerah, yakni Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT," jelas LaNyalla. LaNyalla pun meminta kepada pemerintah untuk memikirkan ulang kenaikan cukai tersebut. "Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda kenaikan tersebut untuk ditinjau kembali dengan memperhatikan berbagai faktor," saran LaNyalla. GM CV Sayapmas Nusantara sebagai produsen rokok Sayap Mas, Navaf menjelaskan, kenaikan cukai itu berdampak cukup besar terhadap perusahaan. Lantaran cukai yang naik, maka permintaan pasar terhadap produk olahan tembakau CV Sayapmas Nusantara mengalami penurunan permintaan. "Karena kenaikan cukai, maka kami menaikkan harga pasaran. HPP naik, maka harga pun naik. Imbasnya, permintaan menurun. Kami mendapat komplain karena harga yang terus naik," kata Navaf. Sebab, kata dia, bukan kali ini saja cukai rokok mengalami kenaikan. Tahun lalu, Navaf menyebut cukai rokok mengalami dua kali kenaikan. "Tahun ini kembali naik, padahal tahun lalu sudah dua kali harga cukai naik. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah," kata dia. Bagian Hubungan Industrial PT Gudang Baru Berkah, Ziauddin tak menampik jika kenaikan cukai berdampak pada penyesuaian harga jual produknya di pasaran. "Kami melakukan perubahan harga yang tentu saja berpengaruh terhadap konsumen. Maka, kami harus memutar otak melakukan perubahan strategi penetrasi pasar. Kami harus memberikan penjelasan kepada konsumen," kata Ziauddin. Selain itu, Ziauddin menjelaskan jika kenaikan harga otomatis akan dibarengi dengan peningkatan kualitas dan cita rasa produk. Sebab, kata dia, konsumen amat sensitif terhadap rasa. Di sisi lain, Ziauddin menjelaskan jika Industri Hasil Tembakau merupakan industri padat karya. Apalagi, kata dia, rokok kretek sudah menjadi identitas bangsa. "Kami berharap keberlanjutan industri ini mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah. Apalagi kami juga dihadapkan pada produk ilegal. Kami berharap dengan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah akan tercipta pasar yang fair terhadap industri hasil tembakau," harap dia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Ketua Kadin Malang, Priyo Sudibyo.(*)

Humas Rabu, 24 Januari 2024 16.08.00

RDPU Komite IV: Memperkuat Peran Negara untuk Pencapaian RPJPN 2005-2025...

dpd.go.id - KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RDPU tersebut menghadirkan Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan Universitas Paramadina, pada hari Selasa, 23 Januari 2024. RDPU tersebut dipimpin oleh KH. Amang Syafrudin, Lc. Ketua Komite IV DPD RI yang juga merupakan Senator dari Provinsi Jawa Barat. KH. Amang Syafrudin, Lc., dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Komite IV DPD RI ini dilaksanakan dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. “RPJPN 2005-2025 adalah perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional,”ucap Ketua Komite IV DPD RI. Lebih lanjut KH. Amang Syafruddin, Lc., menyampaikan bahwa RPJPN merupakan acuan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. “Mengingat bahwa UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 akan segera berakhir dan saat ini RUU RPJPN 2025-2045 dalam tahap pembahasan, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN 2005-2025 guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 untuk kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan RUU RPJPN 2025-2045,” ucap KH. Amang Syafrudin, Lc. Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan juga salah seorang Pendiri INDEF menyampaikan bahwa secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Periode Pemerintahan 1969-1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,77%, periode 2005-2014 sebesar 5,72%, dan pada periode 2015-2019 sebesar 5,03% rata-rata lebih rendah dari periode sebelumnya. “Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari pertama Rincian Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha (Sektor); kedua Rincian Komponen Sisi Pengeluaran; ketiga, dampak Pertumbuhan Ekonomi thd tingkat Pengangguran dan Kemiskinan,” ucap Prof. Didin S Damanhuri. Tenaga Ahli Lemhannas periode 2007 – 2022 tersebut menyampaikan bahwa sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar adalah Pertanian hanya tumbuh 1,77% (2020), 1,87% (2021) dan 2,25% (2022). Rata-rata pertumbuhan sektor Pertanian 2015-2022 hanya mencapai 3,05%. Sementara pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tahun 2022 sebesar 4,89%, lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi. Secara rata-rata 2015-2022 hanya tumbuh 3,29%. Sementara, porsi terhadap PDB yang 2014 masih 21,08%, tahun 2022 tinggal 18,34%. Dari sisi Pengeluaran untuk Investasi 2022 hanya tumbuh 3,87% (di bawah pertumbuhan ekonomi). Rata-rata tahun 2015-2022 juga lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi (2018 tertinggi hanya mencapai 3,68). Pada periode 2005-2014, mencapai 9%. Sementara, untuk Konsumsi Rumah Tangga 4,93% untuk 2022, minus 2,63% 2020 dan 2,02% tahun 2021. Dari sisi Pengeluaran Pemerintah malah minus 4,51% untuk 2022, Rata2 2015-2022 hanya 2,15%. Dari sisi ekspor tumbuh pesat 16,28% (2022), 17,95% (2021) 8,42% (2020), tapi 85% berasal dari Sawit, Batubara besi-baja yang kecil dampaknya ekonomi rakyat dan sangat tergantung kepada harga-harga internasional. Dari sisi Pengurangan Kemiskinan yang masih 9,57% atau 26,36 jt (2022) penurunannya sangat kecil dibandingkan sebelumnya. Selama 2014-2022 yang hanya berkurang 1,37 juta dari 27,73 juta atau 10,96% (2014). “Secara umum dapat digarisbawahi bahwa Indonesia akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan dalam RPJPN 2005-2024,” jelas Prof. Didin S Damanhuri. Oleh sebab itu, Prof. Didin S Damanhuri menyampaikan bahwa beberapa negara mampu keluar dari penurunan ekonomi dan Indonesia bisa mencontoh hal tersebut karena ada proses “heterodoxi” pembangunan (keluar dari mainstream) dengan ciri-ciri secara makro yaitu (1) Ada ideologi nasional yang kuat untuk menghadapi hegemoni negara-negara maju (Advance Capitalist State), (2) Peran “Active State” yang mampu mencegah akuisisi kaum modal thd pasar dan mencegah kaum modal untuk mengendalikan negara menjadi alat untuk akumulasi kapital dan kepentingan mereka sendiri, (3) Adanya independensi kebijakan pembangunan, (4) Adanya Kemandirian Ekonomi, kedaulatan politik dan Aksi Kebijakan berbasis Suitainable Development (ekonomi, social dan ekologi), dan (5) Adanya kemandirian pangan, energi, finansial, teknologi dan pelaku bisnis untuk Kepentingan Nasional.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 21.02.00

Ketua DPD RI Dorong Pengembangan Investasi di Jember Berbasis Agro...

JEMBER, dpd.go.id - Selain sebagai lumbung pangan, Kabupaten Jember juga merupakan penghasil tanaman hortikultura dan perkebunan yang strategis, yaitu tebu dan tembakau. Istimewanya, tembakau Jember sangat cocok untuk produksi cerutu dengan kualitas ekspor. Berangkat dari fakta tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai sudah seharusnya kebijakan perkebunan di Jember memaksimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang terkenal dengan sebutan Kota Tembakau tersebut. "Oleh karenanya, saya mendorong agar kebijakan perkebunan di Jember ini diprioritaskan kepada pengembangan investasi berbasis agro bisnis dan agro industri," kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Silaturahmi Kebangsaan Nasional DPC APDESI Kabupaten Jember dengan tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Phoenix Ballroom, Luminor Hotel Jember, Selasa (23/1/2024). Berkaca pada hal tersebut, LaNyalla sempat memberi saran kepada Menteri BUMN agar membatalkan rencana penggabungan beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara Holding. Termasuk juga menggabungkan PTPN komoditas perkebunan, baik tembakau, kopi, karet, kakao dan sawit menjadi satu. Bukan tanpa alasan kebijakan tersebut dikritik LaNyalla. Selain menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, kebijakan tersebut juga bisa merugikan petani mitra. Hal itu terjadi jika kinerja PTPN X yang selama ini fokus kepada komoditas tembakau dan tebu di Jember menurun akibat penggabungan tersebut. "Saya sudah mengingatkan Menteri BUMN untuk memikirkan ulang rencana tersebut. Tapi rupanya, kebijakan itu tetap dilakukan," tutur LaNyalla. Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan kepada pemangku kebijakan untuk berpikir dalam skala makro dan mikro dalam membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan hasil bumi. Desa, LaNyalla melanjutkan, harus menjadi kekuatan ekonomi. Hal tersebut telah ia sampaikan berulang kali pada berbagai forum. LaNyalla menyampaikan alasan gagasannya tersebut. Selain untuk mencegah urbanisasi, kekuatan ekonomi desa harus diperkuat lantaran Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya memang berada di desa. "Maka tak ada alasan lain, desa harus menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Kita harus mempersiapkan dengan matang, utamanya desa yang memiliki kekuatan hasil bumi yang dapat terus diperbarui," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, hal ini sangat penting diupayakan, mengingat dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan global yang diperkirakan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan di tahun itu sebanyak 60 persen dibanding sekarang. Pada saat yang sama, di tahun itu juga Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi atau ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Itu sebabnya negara-negara di dunia tengah sibuk mempersiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. "Bahkan, mereka sudah menggunakan pendekatan Bioteknologi dan intensifikasi lahan untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," jelas LaNyalla. Amerika Serikat, Brazil, Argentina, India, China, adalah negara-negara di dunia yang telah bersiap dan memiliki tanaman berbasis Bioteknologi dengan luasan lahan jutaan hektare. Lalu bagaimana Indonesia? Di Indonesia, kata LaNyalla, termasuk di Jember ini, justru mengalami masalah. Dalam hal komoditas tebu misalnya, justru memiliki persoalan kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Padahal, kata LaNyalla, berdasarkan sebuah studi pada zaman Belanda sekitar tahun 1930-an, lahan tebu di Indonesia mencapai total 200 ribu hektare dan bisa menghasilkan gula 3 juta ton. "Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan total lahan tebu di Indonesia yang berkisar 500 ribu hektare, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton. Malah menurun. Ini tentu persoalan serius yang harus dilihat dari banyak aspek," ulas LaNyalla. Dikatakannya, saat negara-negara lain orientasinya memperkuat pembangunan di sektor kedaulatan pangan, Indonesia justru mengambil jalan pintas untuk impor bahan kebutuhan pangan dan sembako. "Ini karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegas LaNyalla. Sebagai solusinya, LaNyalla menawarkan satu peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. "Yaitu dengan cara menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Konsep yang kita hapus sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002," tutur LaNyalla. Sejak saat itu, LaNyalla melanjutkan, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Sehingga sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. "Negara tak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk Konsesi Lahan atau Izin Pertambangan," urai LaNyalla. Padahal, LaNyalla mengimbuhkan, konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar naskah asli berikut penjelasannya sama sekali bukan seperti itu. Negara justru memegang kendali untuk sektor-sektor kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor publik yang harus dikuasai negara dan mana sektor komersial yang boleh dikuasai orang per orang. "Kita harus kembali kepada konsep mazhab ekonomi kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Inilah yang sedang saya perjuangkan dan tawarkan kepada bangsa ini, agar Indonesia kembali berdaulat, adil dan makmur. Sehingga tujuan dari lahirnya negara ini, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat segera terwujud," demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Guru Besar UIN KHAS Jember, Prof Dr Abdul Muis Thabrani dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Jember, Zamroni Ulfa. Hadir di antaranya Ketua APDESI Kabupaten Jember, Kamiludin dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Jember.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 15.57.00

Luhut Wacanakan Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Sultan Singgung Fenomena Green...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merespon wacana menteri koordinator kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menaikan pajak kendaraan bermotor untuk mensubsidi transportasi umum. Menurutnya, Kebijakan tersebut sedikit banyak akan memberatkan ekonomi kelas menengah bawah yang paling terdampak beban inflasi. Jika dipaksakan, akan menimbulkan fenomena green inflation. "Kebijakan transisi energi melalui penggunaan transportasi umum sangat penting untuk diterapkan. Namun kurang adil jika pemerintah harus membebankan biaya operasional transportasi umum pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang notabene adalah masyarakat kelas menengah bawah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (23/01). Kebijakan transisi energi, kata Sultan, cukup mahal dan sangat mempengaruhi biaya energi masyakarat di negara berkembang seperti Indonesia. Kesadaran menggunakan transportasi umum masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi saat ini. "Kami sangat memahami bahwa tingkat kesadaran atau animo masyarakat dalam menggunakan transportasi umum masih sangat rendah. Bahkan belum mencapai angka 50 persen", tegasnya. Tapi kebijakan menaikan pajak kendaraan bermotor, untuk mensubsidi transportasi umum seperti kereta api, sambungnya, dinilai kurang tepat. Karena tidak semua daerah memiliki moda transportasi umum seperti kereta api. "Mungkin lebih tepat jika kebijakan tersebut hanya diberlakukan di kota-kota besar dengan tingkat kemacetan dan polusi udara tinggi. Karena tidak adil jika masyarakat di daerah-daerah non Jawa menanggung beban operasional kereta api", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, kata Sultan, pembiayaan transisi energi dan beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak proporsional ditanggung oleh kelas menengah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Kita ketahui, bahwa transisi energi juga dapat menimbulkan dampak makroekonomi tidak langsung terhadap inflasi. Dalam jangka pendek, dampak-dampak ini sebagian besar akan mendorong kenaikan harga sehingga terjadi inflasi", tutupnya. Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi atau Menko marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia akan menaikan pajak motor konvensional atau motor dengan bahan bakar bensin dan akan mengalokasikannya ke transposisi publik.(*)

Humas Selasa, 23 Januari 2024 11.12.00

Di hadapan BPKH, Komite III DPD RI Pertanyakan Kenaikan Biaya...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu penjelasan langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) terkait kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar 3,4 juta rupiah atau diangka 93,4 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 90 juta rupiah di tahun 2023. Dari jumlah tersebut, besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji di tahun 2024 menjadi sebesar 56 juta rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 49 juta rupiah. "Kami merasa perlu mendengar penjelasan lebih rinci dari BPKH mengingat masih banyak masyarakat yang masih mempertanyakan kenaikan tersebut. Untuk itu, kami memerlukan rincian dan simulasi kenaikan agar dapat kami jelaskan kepada masyarakat terutama di dapil pilihan kami, ” tutur Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/1/2024). Senator Asal Provinsi Lampung itu juga turut mempertanyakan apakah kenaikan Bipih dipengaruhi oleh jumlah setoran awal biaya haji mengingat sudah 14 tahun setoran awal tersebut belum mengalami perubahan. "Apakah perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap setoran awal Bipih yang sejak 2010 tidak ada perubahan nominal yaitu sebesar 25 juta rupiah? Di kesempatan ini kami juga ingin mendorong BPKH agar dapat mengembangkan kerjasama investasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata Abdul Hakim. Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira menjelaskan, kenaikan BPIH disebabkan oleh beberapa faktor seperti, inflasi baik di Indonesia maupun inflasi di Arab Saudi dan kenaikan biaya masyair (biaya prosesi ibadah haji) dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA). "Kenaikan biaya masyair dari KSA disebabkan oleh kebutuhan internal KSA akibat turunnya cadangan minyak dan pandangan mereka terhadap kegiatan haji yang dianggap sebagai tourism bukan perjalanan ibadah," ungkap Acep. Acep menambahkan faktor lain penentu kenaikan biaya haji ikut dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. "Dengan kondisi nilai tukar rupiah yang selalu berubah dari tahun ke tahun, maka penentuan setoran awal memang perlu dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Agama dan DPR. Setoran awal yang dibayarkan jemaah dalam bentuk rupiah harus kami ubah kurs nya ke dalam dollar Amerika untuk membayar pesawat dan kami tukarkan ke mata uang riyal Saudi untuk pembayaran biaya masyair. Sehingga setoran awal semakin tahun pasti semakin berkurang nilai tukarnya," pungkas Acep. Sementara itu Eni Khaerani berharap BPKH dapat memberikan jeda waktu yang cukup sejak pengumuman penentuan biaya haji tahunan dengan batas waktu pelunasan agar jemaah haji dapat mempersiapkan diri secara maksimal "Kami berharap agar jeda waktu pengumuman biaya haji tidak terlalu dekat dengan batas pelunasan biaya haji. Kami juga berharap agar BPKH dapat memberlakukan sistem cicilan terhadap jemaah haji yang ingin melakukan pelunasan," tutup Senator asal Bengkulu itu *hes

Humas Senin, 22 Januari 2024 11.10.00

Ketua DPD RI: Mubaligh Wajib Sampaikan ke Umat, Cinta Tanah...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan peran penting Mubaligh terhadap umat. Menurut LaNyalla, Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karenanya, Mubaligh menjadi ujung tombak bagi umat dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Termasuk, pesan-pesan keagamaan terkait bagaimana kita sebagai umat Islam ikut andil membangun bangsa dan negara. Sebab, kata LaNyalla, mencintai Tanah Air juga merupakan bagian dari iman. LaNyalla mengutip Kiai Baha’udin Nursalim yang mengatakan bahwa terdapat Hadist Nabi yang menyatakan bahwa memikirkan kemaslahatan umat, bangsa dan negara, itu nilainya setara dengan ibadah selama 60 tahun. "Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang masih memikirkan tentang penguatan sistem bernegara Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kita," kata LaNyalla, di hadapan ratusan anggota IMI Kota Surabaya pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1/2024). Menurut LaNyalla, peran yang diambil oleh para Mubaligh dalam membangun bangsa dan negara dari perspektif teologis merupakan hal yang lumrah. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. Sebab pada hakikatnya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut kita tidak punya hak memiliki bumi ini. "Maka, kita wajib menjaga dari kerusakan dan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, membahas dan membicarakan tentang sistem bernegara atau aturan main dalam menjalankan negara menjadi sangat penting," tutur LaNyalla. Berbicara aturan main, LaNyalla menyebut tentu saja kita akan membahas konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang merupakan payung hukum tertinggi di semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. "Karena sejatinya, nilai-nilai spiritualisme tidak boleh dikalahkan oleh nilai-nilai materialisme," tegas LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla menegaskan bahwa ia tak memiliki agenda politik untuk terlibat dalam pemenangan salah satu calon presiden dalam kontestasi Pemilu Langsung yang tengah berjalan. Satu-satunya agenda yang diusung LaNyalla adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Ini penting untuk didengarkan dan dipahami," kata LaNyalla menjabarkan. LaNyalla melanjutkan, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah memiliki sistem bernegara tersendiri. Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk. Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Sistem tersebut bukanlah nilai-nilai barat yang liberal dan individualistik serta kapitalistik. Tetapi sayangnya, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru," jabar LaNyalla. Padahal seharusnya, yang dilakukan pada saat Reformasi adalah membenahi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan sebaliknya, mengganti sistem bernegara. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur. "Sistem ala Barat maupun Timur tak ada yang cocok diterapkan di Indonesia. Maka, para pendiri bangsa kita telah merumuskan sistem sendiri yang berlandaskan Pancasila yakni Demokrasi dan Ekonomi Pancasila. Sistem asli yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa," tegas LaNyalla. Yang terjadi kemudian, sejak Era Reformasi bergulir, kita merasakan betul bagaimana degradasi moral dan semakin marak terjadi. Oligarki ekonomi dan politik pun semakin menggurita. Pun halnya masyarakat, terjadi polarisasi dan pembelahan yang begitu terasa hingga ke akar rumput. Kemiskinan struktural dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Juga semakin banyak paradoksal yang kita lihat dan rasakan. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yang tak lagi kita terapkan. Hal inilah yang menurut LaNyalla harus menjadi refleksi bersama. "Inilah yang saya katakan bahwa saya berniat dan berjuang untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada asas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap para Mubaligh yang tergabung di dalam Ikatan Mubaligh Indonesia memiliki kesadaran kolektif, untuk kita mengajak umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia untuk bertaubat dari penerapan sistem liberal Barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia. "Yang ternyata memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme-patriotisme. Karena hanya menghasilkan buzzer-buzzer di media sosial yang memproduksi narasi-narasi jahat dan saling hujat," ajak LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran dan Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM beserta jajaran. Hadir pula ratusan anggota IMI Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Ainur Rofiq.(*)

Humas Senin, 22 Januari 2024 10.56.00

Sosialisasi 4 Pilar, Nono Sampono Ajak Menjaga Persatuan dan Kesatuan...

dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, memupuk toleransi dan tenggang rasa menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Nono Sampono dalam sosialisasi empat pilar yang dihadiri anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Province Maluku, di Kota Ambon, Jumat (19/01/2024). Menurutnya, di tengah hiruk pikuk kampanye pemilihan umum, semua pihak harus dapat menahan diri agar NKRI tetap terjaga. Nono Sampono meminta semangat persatuan dan cinta tanah air harus dikedepankan demi kepentingan bangsa. Nono menambahkan, Sosialisasi Empat Pilar ditujukan untuk menjadi pengingat bagi masyarakat, terkait keputusan para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. “Sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya. Jelang pemilu 2024, masyarakat diminta tidak sampai terjebak pada penyebaran berita bohong. “Dalam berbangsa dan bernegara kita harus menjaga agar negara ini tidak terpecah belah.  Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara,” ujarnya. Dengan adanya sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, ia berharap masyarakat memiliki pemahaman bersama dan semangat untuk menjaga NKRI. Di akhir, Nono mengajak para generasi muda untuk memahami nilai-nilai luhur bangsa, karena modal dasar munculnya generasi muda yang berkualitas, berkarakter dengan rasa nasionalisme tinggi dan gemar bekerja keras. "Generasi muda yang berkarakter akan kuat dan pekerja keras mampu menjadi penyelamat negara ini. Peran generasi muda sangat penting karena generasi mudalah nantinya yang akan mewarisi bangsa dan negara besar ini," pungkas Nono Sampono.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.30.00

Regenerasi Petani Lambat, Ketua DPD RI: Pekerjaan Serius Jatim sebagai...

JAKARTA, dpd.go.id - Sebagai lumbung padi peringkat teratas nasional, lambannya regenerasi petani di Jawa Timur adalah persoalan yang serius. Oleh karena itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya percepatan regenerasi petani untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. "Soal regenerasi petani, ini masalah yang dihadapi oleh Jatim dan mungkin juga semua provinsi di Indonesia. Lambannya regenerasi petani menyebabkan terus terjadi penurunan jumlah petani muda. Oleh karena itu saya meminta pemerintah Pusat dan Jatim serius dalam mengeksekusi persoalan ini,” ujar LaNyalla, Jumat (19/1/2024). Berkurangnya jumlah petani muda, lanjut LaNyalla, akan berpengaruh kepada produktivitas pertanian yang pada akhirnya berdampak pada turunnya stok pangan nasional. Hal itu, kata LaNyalla, tidak boleh terjadi. Mengingat krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Bahkan Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. "Kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Tidak hanya mencari solusi untuk swasembada, tapi juga mengambil peluang. Karena Jawa Timur salah satu penjaga kedaulatan pangan Indonesia dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia," tukas dia. Menurut LaNyalla, tantangan dunia pertanian sangat kompleks sehingga untuk mengejar swasembada perlu diperjuangkan lebih keras lagi. Selain berkurangnya minat anak muda bertani, kondisi tersebut diperparah dengan beberapa permasalahan lain, seperti alih fungsi lahan yang sedemikian cepat, fluktuasi harga panen, perubahan iklim dan cuaca yang sulit diprediksi, faktor kenaikan harga BBM dan lain-lain. "Kita memang harus memaksimalkan segala potensi untuk swasembada, meskipun sangat berat. Karena kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi di Indonesia mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare. Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hektare. Ini tentu harus dicegah dan dicarikan solusinya," ujar LaNyalla. Indonesia, lanjutnya, juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani di Indonesia. Dihitung rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare. "Ini menyulitkan bagi kita untuk mengejar swasembada. Makanya kita dorong percepatan regenerasi petani karena saya yakin di tangan anak muda, di tangan petani milenial, pertanian akan kembali berjaya karena dengan pola pikir maju dari mereka dalam memanfaatkan teknologi, hasil-hasil pertanian akan sangat menjanjikan," papar dia. Saat ini di Jatim, berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, petani milenial yang berumur 19-39 tahun, baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital, sebanyak 971.102 orang (17,63 persen dari total petani di Jawa Timur yang sebanyak 5.507.699 orang). Sementara itu, petani yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 2.264.127 orang (41,11 persen) dan petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 616 orang (0,01 persen). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2023 terdapat 6,18 juta petani muda yang berada di rentang usia 19-39 tahun. Petani muda ini menyentuh 21,93 persen dari jumlah petani di Indonesia.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.27.00

BAP DPD RI Mediasi Warga Terkait Sengketa Lahan di Jeneponto...

dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (18/1/2024). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua BAP Bambang Santoso dan Evi Apita Maya didampingi Asisten Perekonomian dan pembangunan Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari. Rapat juga dihadiri Pemkab. Jeneponto, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulsel, Kepala Kantah Kabupaten Jeneponto, PT.PLN ULP Punagaya, Camat Bangkala, Kepala Desa Punagaya dan masyarakat pengadu. Bambang Santoso mengatakan, RDP ini dilakukan dalam upaya memediasi masyarakat Desa Punagaya Kabupaten Jeneponto terkait uang ganti rugi lahan yang dipakai untuk proyek strategis nasional. Masyarakat Desa Punagaya mengadu bahwa uang ganti rugi yang didapat tidak sesuai dengan nilai pasar dan ada juga yang tidak mendapatkan uang ganti rugi tersebut. ”Ini adalah mediasi antara para pihak. Dan selama ini, ternyata ada pihak yang tidak puas bahkan kekecewaan, karenanya BAP datang sebagai penyambung lidah masyarakat di daerah dan akan kami tindaklanjuti dengan kementerian terkait,” urainya. Hadirnya BAP untuk memediasi pengaduan masyarakat tersebut diharapkan menjadi titik terang persoalan sengketa lahan yang sejak tahun 2006 tak kunjung selesai. Dari pertemuan tersebut, ada sejumlah kesimpulan yang dihasilkan, salah satunya dengan membawa hasil kesimpulan ke kementerian terkait. Misalnya BUMN dan Kementerian ATR/BPN. ”Misalnya BUMN yang dibawahnya ada PLN, PLTU termasuk nanti kita libatkan Kementerian ATR/BPN,” ujar senator dari Provinsi Bali tersebut. (*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.25.00

Dukung Penguatan HKPD, Sultan: Kenaikan 40-75 Persen Pajak Hiburan Perlu...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang rencana menaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen dalam Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Menurutnya, kenaikan pajak sebesar itu kurang adil bagi pelaku industri dan masyarakat pengguna jasa hiburan tersebut. Kebijakan ini berpotensi mengganggu perkembangan industri hiburan dan kreativitas anak muda Indonesia. "Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan Pemerintah terkait inovasi dan reformasi untuk meningkatkan penerimaan pajak guna pemulihan ekonomi. Kami selalu berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam mendorong peningkatan tax ratio dan penguatan HKPD", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (19/01). Meski demikian, sambungnya, pemerintah diharapkan bisa bertindak secara proporsional dalam memberlakukan kebijakan penerimaan pajak. Jangan sampai kebijakan pajak ini justru menyebabkan industri hiburan menjadi sepi dan mati. "Saya kira tarif tersebut adalah sangat tinggi jika dibanding dengan pajak serupa di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sehingga Dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan asing ke Indonesia", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Oleh karena itu, kata Sultan, pemerintah sebaiknya fokus untuk melakukan perluasan basis pajak dan peningkatan pengawasan oleh pegawai pajak. Tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan pajak hiburan di tengah surplus penerimaan pajak selama 3 tahun terakhir. Kisruh pajak hiburan saat ini muncul disebabkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD, tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen. Padahal, aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mencantumkan batas bawah pajak hiburan kelompok tersebut.(*)

Humas Jumat, 19 Januari 2024 13.17.00

38 Kabupaten/Kota di Jatim Terancam Bencana Cuaca Ekstrem, LaNyalla Minta...

JAKARTA, dpd.go.id - Perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terhadap Jawa Timur tidak diragukan lagi. Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo tentang ancaman cuaca ekstrem mendapat perhatian khusus. Apalagi ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung pada 17 hingga 23 Januari itu terjadi merata di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Cuaca ekstrem tersebut berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. “Semua kepala daerah di Jatim harus merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi titik-titik rawan banjir dan longsor di daerah masing-masing. Masyarakat harus dikawal agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik," ujar LaNyalla, Kamis (18/1/2024). Mitigasi bencana merupakan bentuk pengurangan kerugian yang lebih besar akibat bencana yang sulit dideteksi kemunculannya secara tepat. Selain itu, mitigasi bencana juga dilakukan untuk menghindari maupun mencegah keberadaan bencana. "Kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan. Oleh karenanya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terkait potensi ancaman bencana cuaca ekstrem yang telah diperingatkan BMKG. Mari kita jaga bersama," imbau pria berdarah Bugis itu. Selain itu, pria yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu menyebut ada tiga hal yang setidaknya mesti dilakukan dan disiapkan juga oleh masyarakat. Pertama, kata LaNyalla, meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini penting agar kita memiliki kesiapsiagaan ketika terjadi perubahan mencolok di sekitar kita imbas dari cuaca ekstrem yang nantinya melanda. "Kalau kita sudah siap siaga sejak awal, maka langkah berikutnya kita jangan panik dan siapkan skenario penyelamatan atau jalan keluar menghindari ancaman bencana. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT," kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, tentu saja melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat. Kedua, menyiapkan skenario penanganan bencana terhadap potensi yang timbul dari cuaca ekstrem tersebut. "Saya berharap BPBD bisa memberikan peringatan dini yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban, baik jiwa maupun harta benda. Siapkan skenario antisipasi dan penanganannya," ingat LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada akan potensi cuaca ekstrem bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, serta hujan es yang berpotensi terjadi selama sepekan ke depan (17-23 Januari 2024) di semua Kabupaten dan Kota Jawa Timur.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 13.03.00

Dalam Rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007...

Makassar, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kunker dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Hasil evaluasi RPJPN 2005-2025 merupakan referensi utama dalam menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045”. Beberapa hasil evaluasi RPJPD Pemprov Sulsel 2005-2025 antara lain perlunya pemerataan konektivitas antar wilayah terhadap pusat-pusat ekonomi, peningkatan inklusivitas pembangunan, perlindungan sektor ekonomi informal, pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pemberdayaan pelaku UMKM dan tenaga kerja. “Kami berharap mendapatkan masukan agar RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045 dapat lebih sempurna sebagaimana yang kita harapkan bersama” ungkapnya. Amang Syafrudin, Ketua Komite IV DPD RI sekaligus Senator DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Pelaksanaan RPJPN selama ini seharusnya telah memberikan kepada daerah arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional”. Dalam hal ini, UU RPJPN memuat sembilan arah kebijakan pembangunan nasional, diantaranya sosial budaya dan kehidupan beragama; ekonomi; IPTEK; sarana dan prasarana; politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan aparatur; Wilayah dan tata ruang; dan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan. Oleh karena itu, “Mengingat RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan RPJPN yang tentu berkaitan dengan RPJPD Sualwesi Selatan, guna melakukan evaluasi dan dasar dalam penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas” lanjut Amang. Plh Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni, menyatakan bahwa evaluasi RPJPN 2005-2025 penting untuk menjadi catatan. “RPJPN 2005-2025 hanya memberi arahan umum terkait prioritas kebijakan pada setiap tahapan 5 tahunan Pembangunan dan tidak memberi indikator kinerja kuatitatif sehingga daerah tidak bisa menurunkannya secara kuantitatif” tuturnya memberi contoh catatan atas RPJPN 2005-2025. Di samping itu, ia melanjutkan, “RPJPD Sulsel Tahun 2005-2025 telah direalisasikan melalui RPJMD setiap periode dengan konsistensi dan capaian indikator kinerja yang cukup baik yang ditandai dengan hasil evaluasi RPJPD Sulsel yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja tercapai”. Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, mengatakan bahwa, “RPJPN 2005-2025 secara teoretik sudah bagus”. Namun, menurutnya, dalam implementasinya masih bias. Beberapa sorotan isu, menurut Jayadi, pada RPJPN adalah terkait visi-misi kepala daerah yang kadang tidak sesuai dengan RPJPN dan parpol pengusung yang berbeda antara di daerah dengan di tingkat nasional. Beliau juga memberi catatan terkait hilirisasi bahwa, “terlalu bermain-main seakan-akan di hulu sudah bagus” katanya. Kemudian, catatan terkait otonomi daerah dari Jayadi, “justru yang terkesan terjadi adalah resentralisasi” tuturnya. Amirul Tamim, Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan sejumlah catatan dari berbagai aspek, misalnya aspek pendidikan, kemaritiman, dan pangan. Terkait dengan aspek pangan, Amirul menyampaikan, “kita negara agraris, tetapi kita belum bisa swasembada”. Selain itu, terkait dengan kemaritiman, “Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sulawesi Selatan meningkat sehingga minat menjadi nelayan meningkat. Hal itu berbanding terbalik dengan implementasi di beberapa tempat lainnya” katanya. Elviana, Anggota DPD RI dari Provinsi Jambi, menyoroti permasalahan dana desa yang pada awalnya sangat baik karena mendorong otonomi desa, namun belakangan mulai muncul sejumlah masalah. Elviana memberi contoh, “Pemerintah memberi patokan-patokan yang luar biasa sehingga desa tidak bisa bergerak leluasa mengelola dana desa” katanya. Bahkan, “Pemerintah pusat juga menitipkan kepentingan pusat pada dana desa, misalnya soal pengentasan stunting” lanjutnya. Maya Rumantir, Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan, menyampaikan perhatiannya pada target lima tahun di Pemprov Sulsel yang belum tercapai. Menurutnya, “Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk tetap menyelesaikan target RPJPN”. Selain itu, Maya juga menyoroti masalah stunting yang menurutnya adalah masalah yang serius. “Masalah stunting dan kemiskinan di Sulsel menjadi perhatian di beberapa daerah” jelasnya agar Pemprov dapat mengintervensi masalah stunting tersebut. Oleh karena itu, “Perencanaan yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan” tutupnya. Kunjungan kerja tersebut ditutup oleh Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait informasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. “Sudah sampai di penghujung waktu. Masukan sudah cukup banyak.” tutupnya.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 13.00.00

“EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025 SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RPJPN 2025-2045”...

Selasa 16 Januari 2024, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kunker dilaksanakan dalam rangka Pengawasan pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. “Sebagian perekonomian masyarakat Bali masih dibawah sehingga perlu campur tangan kebijakan pusat, pada saat ini bisa dikatakan bahwa perekonomian di Bali masih kontraksi, dan yang paling dahsyat pada 2020 yakni dengan catatan capaian pertumbuhan perekonomian minus 9% lalu di 2021 mulai naik meski masih kontraksi di angka pertumbuhan minus 4%, Mulai tahun 2022 pertumbuhan mulai bergerak positif 4% lebih, dan 2023 sudah mencapai 5% lebih, bahkan bisa melampaui angkapertumbuhan nasional” ungkap  Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Bali. “Gambaran perekonomian yang mengalami kontraksi pada saat Covid-19, terhentinya sektor pariwisata saat Covid, menggambarkan betapa ekonomi di Bali sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor pariwisata, Karena tahun 2025 memasuki RPJPN baru, maka semua pengalaman yang terjadi di Bali menjadi pembelajaran jelang RPJPD 2025-2045 nanti dan menjadi catatan dan evaluasi penyusunan RPJPN 2025-2045” tambah Dewa Made. “Secara makro, baik Inflasi, ratio gini, usia harapan hidup, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali cukup terkendali dan lebih baik dari angka nasiona, demikian pula tingkat partisipasi pendidikan juga cukup baik. Kondisi ini tentu dikurangi masa covid”  pungkas Dewa Made.   Dr. Made Mangku Pastika, M.M, dalam sambutannya selaku tuan rumah Dapil Bali menekankan pentingnya jiwa entrepreneurship bagi para kepala daerah.  “Penting agar Kepala Daerah memiliki otak sebagaimana pengusaha (entrepreneur), kita mencatat APBD Bali mencapai Rp6,7 triliun, ditambah dengan SDM Pemerintahan sebanyak lebih dari 12.000 yang harus dikelola dengan baik untuk menjadikan rakyat sejahtera. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang komprehensif untuk penyusunan RPJPN 2025-2045”.   “Mengingat bahwa UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV DPD RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN ini guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025 untuk kemudian hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RUU RPJPN Tahun 2025-2045” kata Fernando Sinaga dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Kami berharap dalam kunjungan kerja hari ini, kita mendapatkan gambaran tentang Identifikasi permasalahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan juga Inventarisasi masukan dan pandangan mengenai pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 yang pada akhirnya akan dapat tersusun dokumen rekomendasi atas Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 guna dijadikan dasar dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045” ungkap Fernando, Senator dari Kalimantan Utara ini saat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komite IV di Bali.   Hadir pula Pimpinan DPD RI, Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M yang dalam sambutannya menyampaikan bagaimana peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. “DPD lahir semangatnya adalah memperjuangkan kepentingan daerah, kita memakai paham bikameral karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak terwakili di kamar sebelah (DPR), dalam system ketatanegaraan, kita punya pemerintah, kita punya rakyat (diwakili DPR), dan kita punya wilayah (diwakili DPD RI), kami (DPD) hadir untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan antar daerah atau wilayah satu dengan lainnya. APBN yang terserap di pulau Jawa 59%, kemudian wilayah barat dan Sumatera 20%, selebihnya masuk wilayah timur.  Disitulah kehadiran DPD dengan 4 orang wakil di tiap provinsi, agar dapat memperjuangkan kesetaraan antar wilayah” ungkap Mahyudin dalam sambutan membuka kegiatan Raker dengan Pemrov Bali. “Saya berharap dari diskusi ini mendapat masukan-masukan dalam rangka penyusunan UU RPJPN 2025-2045 dan sebagai bahan dalam menyusun pertimbangan APBN. Saya juga berharap Bali segera betul-betul pulih seperti sedia kala mengingat Bali merupakan salah satu tempat terindah di dunia” imbuh Mahyudin. Terkait dengan jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 di Provinsi Bali pada periode III tahun 2018 terdapat sebanyak 41 indikator (70% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi dan tinggi). Sementara periode IV tahun 2022 terdapat total sebanyak 31 indikator (80% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi.) “Kami berharap agar isu strategis mengenai Kesenjangan antarwilayah, kapasitas fiskal yang terbatas dan tidak merata antar kabupaten/kota serta kemandirian pangan (ketergantungan pasokan beberapa komuditi pangan dari luar pulau Bali) agar menjadi perhatian untuk dapat dimasukkan ke dalam dokumen rancangan akhir RPJPN 2025-2045, selain itu kami juga berharap agar Pembiayaan untuk urusan pemerintah dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas” kata I Wayan Wiasthana. “Dengan mencermati koridor ekonomi dengan tematik wilayah, dimana Bali tergabung dalam wilayah Nusa Tenggara yakni koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara, super hub pariwisata dan ekonomi kreatif  Nusantara bertaraf internasional agar difasilitasi dalam hal pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal khususnya sektor pariwisata pertanian dan perikanan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola peningkatan Pembangunan wilayah dan Peningkatan ketahanan dan sosial budaya dan ekologi” lanjut  I Wayan Wiasthana ketika menyampaikan masukan dalam kaitannya dengan RUU RPJPN 2025-2045.   Tidak hanya penyampaian paparan, I Wayan Wiasthana juga menyampaikan harapan Pemrov Bali kepada DPD RI berharap menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap implementasi RPJPN di tingkat nasional serta memastikan bahwa prioritas nasional dalam RPJPN terakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan daerah. “Kami juga menginginkan dukungan dari DPD RI dalam upaya pemberdayaan daerah dan peningkatan otonomi daerah dan berharap DPD RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah dalam konteks RPJPN di tingkat nasional” tambah I Wayan Wiasthana.   “RPJPN 2005-2025 segera berakhir, kira-kira angka apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai di Provinsi Bali?” tanya Prof. Fadel Muhammad mewakili Anggota Komite IV. “Saya melihat pertumbuhan di Bali sudah cukup bagus, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh BI dan BPS, kalau bicara pariwisata, Bali memang luar biasa, namun perlu juga ditingkatkan sektor lainnya seperti pertanian dan peternakan di Bali” imbuh Senator Gorontalo yang juga Wakil Ketua MPR RI.   “Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemda Bali” Made Mangku Pastika, Senator memberi masukan sebelum rapat kerja ditutup. “Kita harus bisa menprediksi apa yang akan terjadi paada 20 tahun mendatang. “Saran saya, bagaimana kita mempersiapkan SDM Bali yang berkualitas tinggi, intelektual dan memiliki karakter yang kuat, sehingga perubahan atau goncangan apapun yang terjadi, Bali masih dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selain itu sektor lingkungan hidup harus menjadi perhatian pemrov Bali, buatlah Bali green and clean” imbuh Made Mangku.   Menutup pertemuan, Fernando menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemrov Bali beserta jajaran. ”Semoga apa yang disampaikan Pemrov Bali pada kesempatan Raker hari ini menjadi masukan untuk penyusunan RUU RPJPN 2025-2045 dan hal-hal yang pnting untuk ditindaklanjuti, akan kami tindaklanjuti melalui Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja terkait” kata Fernando.(*)

Humas Kamis, 18 Januari 2024 12.52.00

Peduli Akan Perubahan Iklim, BKSP DPD RI Dan Bappenas RI...

Jakarta, dpd.go.id – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) menggelar rapat kerja dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Country Office of Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rangka mengadakan kerja sama untuk menghadapi perubahan iklim. Rabu (17/1/2024). Ketua BKSP, Darmansyah Husein menyampaikan saat ini dunia sedang menghadapi tiga krisis lingkungan hidup yang luar biasa yaitu perubahan iklim (climate change), serta ancaman hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity loss) dan meningkatnya polusi dan limbah (pollution and waste). Menurutnya, ketiga krisis ini saling terkait dan semakin diperparah dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat celcius pada tahun 2030 yang akan datang. “Maka untuk mengantisipasi krisis iklim yang terjadi, perlu adanya kerja sama untuk menuntaskan isu mitigasi, adaptasi dan pembiayaan perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia, termasuk peluang-peluang kerja sama teknis, penelitian dan pengembangan, kebijakan, dan edukasi untuk daerah dan masyarakat di daerah, ujarnya. Menaggapi pernyataan BKSP, Direktur GIZ Office Indonesia, Martin Hansen menyatakan GIZ juga memiliki fokus terhadap tranformasi energi, proteksi hutan, pengurangan karbon pada sektor industri, dan ekonomi hijau. “GIZ bersedia memfasilitasi kerja sama dengan berbagai negara termasuk Indonesia, dan Bappenas telah menjadi salah satu partner kerja kami dalam mengerjakan proyek-proyek di Indonesia”, tegasnya. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Scenaider Clasein mengungkapkan Bappenas akan bersedia mengkoordinasi pendanaan yang dibutuhkan oleh provinsi-provinsi di Indonesia dengan GIZ. “Jika pemerintah daerah tertarik dengan pendanaan yang berasal dari GIZ maupun negara lain, maka harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bappenas. ” ujarnya. Senator asal Sulawesi Selatan, Lily Amelia mengungkapkan perlunya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan terhadap daerah-daerah di Indonesia, termasuk wilayah Toraja yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata. “Saya kira perlu adanya kerja sama antara pemerintah Sulawesi Selatan dan Jerman untuk menciptakan Toraja yang bersih. Dengan adanya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan yang baik di Toraja, peningkatan pengunjung di sana akan dapat tercapai.” katanya. *nay

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.51.00

Haji Uma Terima Aspirasi Perwakilan Honorer Kemenag Terkait Rekrutmen PPPK...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma menerima perwakilan tenaga honorer Kementerian Agama (Kemenag) diruang kerjanya di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (15/1/2024) kemarin. Perwakilan tenaga honorer Kemenag dari beberapa provinsi itu menemui Haji Uma guna mengadukan permasalahan terkait minimnya pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kementerian Agama. Kepada Haji Uma, para tenaga honorer ini menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi seperti susahnya akses bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan mekanisme tes yang ditentukan oleh pemerintah. Mereka juga merasa habis usia mengabdi dan tidak mungkin mencari lapangan kerja lain. Melalui Haji Uma, mereka menuntut agar honorer yang telah lulus pasing grade (P, PR1 dan PR2) pada tes CPPPK 2023 agar diprioritaskan dan diangkat tanpa tes. Mereka juga meminta agar tidak ada pembedaan honorer swasta dan negeri, serta meminta penuntasan Non-ASN 2024. Mendapat aduan dari tenaga honorer, Haji Uma langsung melakukan upaya komunikasi dengan senator H. Hasan Basri, unsur pimpinan Komite III yang ditanggapi dengan komitmen bagi rapat inventarisasi masalah dan aspirasi dengan Forum Honorer. Hasilnya nanti menjadi bahan untuk rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kemenag. Disamping itu, komunikasi dilakukan juga oleh Haji Uma dengan Hj. Diyah Pitaloka, M.Si, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dalam upaya memfasilitasi aspirasi para honorer yang ditanggapi komitmen untuk bertemu membahas masalah dan aspirasi yang dijembatani Haji Uma. "Sehubungan dengan aspirasi honorer Kemenag dari beberapa provinsi yang diadukan ke saya, maka kita mencoba menampung untuk kemudian diteruskan dan difasilitasi dengan Komite III DPD RI dan Komisi VIII DPR RI yang memiliki bidang kerja dan kemitraan terkait", ujar Haji Uma, Selasa (16/1/2024). Haji Uma menambahkan, upaya yang dilakukannya sebagai bentuk tindak lanjut dengan harapan aspirasi honorer dari beberapa provinsi ini tersampaikan dan terakomodir guna diteruskan dalam rapat dengan kementerian agama, baik melalui rapat Komite III DPD RI ataupun Komisi VIII DPR RI kedepannya. Sementara dirinya sendiri tidak berada di Komite terkait baik secara bidang kerja maupun kemitraan dengan pihak kementerian terkait, dalam hal ini yaitu kementerian agama. Seperti diketahui, Haji Uma sendiri duduk di Komite IV DPD RI. Terkait dengan hasil komunikasinya, dirinya juga menyambut baik tanggapan positif dari unsur pimpinan Komite III DPD RI khususnya serta unsur pimpinan Komisi VIII DPR RI terkait tindak lanjut fasilitasi aspirasi para honorer yang dilakukannya. "Alhamdulillah, tanggapan pimpinan Komite III DPD RI dan unsur Komisi VIII DPR RI positif dan berkomitmen untuk proses tindak lanjutnya nantinya dengan mengadakan rapat bersama forum honorer Kemenag kedepannya", tutup Haji Uma.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.48.00

Jatim KLB Polio, Ketua DPD RI Minta Pemprov Ambil Langkah...

JAKARTA, dpd.go.id - Kasus polio di Jawa Timur kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan langkah komprehensif agar kasus tersebut tidak semakin menular. "Saya tegaskan Pemprov Jatim untuk melakukan tindakan cepat, terukur dan menyeluruh, baik dalam penanganan kasus polio yang sedang terjadi maupun langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir korban selanjutnya. Ini harus menjadi perhatian, " kata LaNyalla, Rabu (17/1/2024). Menurut LaNyalla, kasus polio tidak boleh dianggap remeh. Selain penyebarannya cepat, polio dapat menyebabkan kelumpuhan bersifat permanen. "Meskipun jarang sekali kasus polio menyebabkan kematian, namun dampak penyakit ini sangat besar. Polio bisa menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan seumur hidup. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi produktivitas hidup seseorang," tukas LaNyalla. Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengikuti imunisasi. Karena polio tidak bisa diobati, menurutnya pencegahan adalah hal mutlak untuk dilakukan. "Kepada masyarakat bisa melakukan antisipasi penyebaran polio dengan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Perlu juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi. Terakhir, jangan lupa melakukan vaksinasi secara lengkap yang sudah banyak difasilitasi oleh pemerintah,” pesannya. Kasus polio di Jatim ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ditemukan 11 anak yang terjangkit virus polio. Dari hasil surveilans, bahwa 9 anak terjangkit di antaranya tidak menunjukkan gejala atau dalam kondisi sehat. Namun saat cek feses ternyata terdapat virus polio. Dua anak lainnya, di Sampang dan Pamekasan baru diketahui terjangkit polio lantaran kondisinya sakit dan kini sudah mendapatkan pendampingan untuk menjalani terapi.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.46.00

Soroti Perpres Carbon Capture Storage, Sultan: Langgengkan Penggunaan Energi Fosil...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyoroti rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Carbon Capture Storage (CCS). Menurutnya, langkah pemerintah tersebut justru akan melanggengkan penggunaan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar yang berkontribusi terhadap pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Di samping potensial akan meningkatkan angka deforestasi. "Menetapkan CCS sebagai strategi mengurangi emisi karbon adalah langkah keliru dalam agenda pengendalian terhadap kenaikan suhu bumi. Padahal pemerintah baru saja berpartisipasi dalam COP28 Dubai, yang merupakan COP pertama yang secara resmi mengakui bahwa bahan bakar fosil adalah penyebab utama perubahan iklim", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (17/01). Indonesia, kata Sultan, seharusnya lebih mengedepankan agenda pengurangan emisi karbon dengan pendekatan yang lebih ambisius. Mengingat dampak perubahan iklim yang sangat mengancam terhadap negara kepulauan seperti Indonesia. "Penerapan CCS tidak lebih baik daripada fungsi hutan sebagai penyerap karbon yang paling efektif. Apalagi jika diperkuat dengan pendekatan kebijakan transisi energi yang saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menilai kebijakan CCS hanya akan menjadikan Indonesia sebagai tempat sampah karbon yang dihasilkan oleh negara lain. Sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dampak yang ditimbulkan oleh CCS. "Kami harap pemerintah tidak gegabah menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon hanya karena iming-iming pembiayaan iklim yang bahkan belum diperoleh kata sepakat dan komitmennya di setiap COP. Biarkan setiap negara penghasil utama karbon menyiapkan sendiri CCS", tutupnya. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait aturan main CCS di luar kegiatan hulu minyak dan gas bumi (Migas) akan segera keluar. Penerbitan aturan main tersebut maksimal bulan depan.(*)

Humas Rabu, 17 Januari 2024 12.42.00

Ulang Kejayaan Jaman Belanda, Ketua DPD RI Dorong Situbondo Genjot...

SITUBONDO, dpd.go.id - Sebelum Indonesia merdeka, Belanda pernah mendirikan 6 pabrik gula di Kabupaten Situbondo. Alasan dari negeri penjajah, secara geografis Situbondo sangat cocok untuk tanaman tebu, bahan baku membuat gula. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo mengoptimalkan pengelolaan tanaman pangan tersebut supaya Situbondo kembali menjadi sentra perkebunan tebu. Selain berpotensi menggerakkan roda perekonomian, optimalisasi juga menjawab persoalan serius yang akan dihadapi pada 30 tahun mendatang yakni masalah pangan dan energi. Hal itu disampaikan LaNyalla dalam Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Situbondo yang bertema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jumat (12/1/2024). "Situbondo memiliki potensi yang bisa ditingkatkan di sektor perkebunan tebu, dengan daya dukung memadai serta sekitar 8.000 hektare lahan tebu. Secara geografis, Situbondo sangat tepat menjadi sentra perkebunan tebu. Itulah mengapa sebelum bangsa ini merdeka, Belanda mendirikan 6 pabrik gula di sini," ujarnya. Tetapi persoalan saat ini adalah kualitas dan kuantitas tebu rakyat di Indonesia yang terus menurun. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, banyak faktor yang mempengaruhi. Selain alih fungsi lahan yang terus terjadi, sehingga areal pertanian dan perkebunan berkurang, juga beberapa faktor lainnya yang bermuara kepada penurunan kualitas hasil pertanian dan perkebunan. "Makanya selain perlu menjaga eksistensi pabrik gula yang ada, Pemkab seharusnya juga mengupayakan integrasi antara pertanian dengan perkebunan dan peternakan. Mengingat, lahan pertanian terus berkurang, sementara jumlah penduduk terus bertambah," paparnya. LaNyalla menyampaikan, dari sebuah studi diketahui, pada jaman Belanda, tahun 1930-an, total lahan tebu dengan luas 200 ribu hektare bisa menghasilkan gula 3 juta ton. Tetapi sekarang, dengan lahan yang lebih luas, dengan hitungan 500 ribu hektare se Indonesia, justru hanya menghasilkan gula 2,2 juta ton. "Ini tentu persoalan serius dengan banyak aspek yang harus dilihat. Karena itu saya tekankan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Situbondo dalam upayanya sebagai sentra perkebunan tebu," tutur LaNyalla. Ditegaskan oleh LaNyalla, membangun desa sebagai kekuatan ekonomi dan sentra penjaga kedaulatan pangan adalah orientasi penting bagi masa depan suatu negara. Karena krisis pangan dunia diperkirakan akan terjadi menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Saat itu, lanjutnya, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, yang mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Bahkan Badan Pangan Dunia meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. "Itulah mengapa, negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. Bahkan sudah menggunakan pendekatan BioTeknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi," tukas dia lagi. LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat yang kini memiliki luas tanaman berbasis BioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektar untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Brazil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai seluas 50 juta hektar. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektar. China, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun yang gersang untuk bisa ditanami. "Ironisnya di saat negara lain sedemikian tinggi orientasinya dalam pembangunan sektor kedaulatan pangan, Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan. Ini terjadi karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," tegasnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut LaNyalla kembali menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. "Seperti diketahui Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, menjadikan Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Jauh dari konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Naskah Asli berikut penjelasannya," papar dia. Sejak penggantian Konstitusi itu, negara semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi, air dan menguras sumber daya alam Indonesia. "Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi," ungkapnya. Terkait otonomi daerah dan otonomi desa, Wakil Bupati Situbondo. Hj. Khoirani, S.Pd., M.H menilai perlunya integrasi, sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Tentunya dengan kehadiran dan arahan Ketua DPD RI di Situbondo akan semakin menambah kuat kerjasama antara keduanya. "Mudah-mudahan kehadiran beliau Ketua DPD RI akan membawa manfaat bagi masyarakat Situbondo, juga menambah semangat kita dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutur Hj. Khoirani. Wakil Bupati juga menghimbau ke Pemerintah Desa bersama-sama memupuk semangat kerja, meningkatkan motivasi dan rasa pengabdian sehingga menjadikan Situbondo berjaya serta berkelanjutan. "Otonomi desa harus diikuti partisipasi dari masyarakat melalui dialog dengan stakeholder desa. Sehingga kebijakan yang diambil benar-benar aspirasi dari masyarakat yang memberi manfaat ekonomi langsung namun tetap berorientasi pada pembangunan Kabupaten Situbondo serta Provinsi Jawa Timur," ucap dia. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Kabag Sekretariat Ketua DPD RI, Azmaryadhy Djunaedhy. Selain Wakil Bupati Situbondo hadir Sekda Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan, seluruh Kepala OPD, Camat dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Situbondo. Hadir juga Ketua MPC PP Kabupaten Situbondo, Dwi Puji Rahayu.(*)

Humas Jumat, 12 Januari 2024 15.03.00

Ketua DPD RI Tanggapi 4 Korban Tewas di Bangkalan: Carok...

SURABAYA, dpd.go.id - Aksi perkelahian bersenjata di Bangkalan, Madura, yang menyebabkan empat nyawa melayang disesalkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Perkelahian di hari Jumat tersebut dipicu persoalan sepele, antara pengendara motor (korban) yang ditegur pelaku. Diberitakan, pelaku menegur korban yang mengendarai motor terlalu keras. Korban tidak terima dan memukul pelaku penegur. Lantas pelaku tidak terima, mengambil senjata di rumah, mendatangi korban bersama saudaranya. Dua pelaku bersenjata celurit tersebut menyerang empat pelaku dan menewaskan mereka. “Menurut saya itu perkelahian bersenjata. Bukan murni Carok. Carok itu memang ada dalam tradisi Suku Madura, yang sekarang memang sudah jauh berkurang. Carok itu janjian bertemu, saling membawa senjata, lazimnya di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian publik. Umumnya terkait dengan persoalan yang menyangkut harga diri yang serius,” urai LaNyalla, Minggu (14/1/2024). Namun, LaNyalla juga berharap tradisi Carok di Madura direvitalisasi. Sehingga menjadi produk budaya dan senjata cluritnya bisa menjadi heritage, atau warisan kebudayaan Suku Madura. Sehingga celurit khas Madura yang dulu kerap dibuat Carok, dapat menempati posisi seperti Keris di Jawa. “Dan kisah-kisah atau sejarah tentang Carok dapat menjadi khazanah literasi budaya Indonesia,” imbuhnya. “Dengan begitu nilai yang dikedepankan adalah nilai kebudayaannya. Bukan nilai aksinya. Sehingga tidak lagi dilakukan, tetapi dilestarikan nilai kebudayaannya sebagai pengetahuan, warisan budaya dan nilai-nilai sejarah kearifan lokal yang dijadikan produk budaya. Ini juga bisa mengundang potensi wisata, sebagai sebuah pengetahuan sejarah,” ungkap LaNyalla. Menurutnya, jika tradisi Carok diteruskan pada skala aksi, maka akan merugikan pada jangka panjang. Karena masyarakat di pulau Garam semakin plural dan majemuk. Investasi dunia usaha dan dunia industri juga diharapkan semakin banyak. Sehingga kenyamanan, ketentraman dan keamanan menjadi syarat utama. Tetapi kalau dilestarikan sebagai produk budaya, justru bisa mendatangkan nilai ekonomis. Menurutnya, ada banyak tradisi serupa seperti carok di berbagai daerah lainnya. Masyarakat Bugis-Makassar memiliki tradisi Sigajang Laleng Lipa, yang merupakan tradisi untuk mempertahankan harga diri dan martabat. Namun saat ini, tradisi tersebut justru menjadi budaya yang memiliki nilai tambah masyarakat dalam konteks pariwisata. “Tradisi tersebut justru menjadi pendukung pariwisata. Dia disajikan dalam pertunjukkan-pertunjukkan pameran seni-budaya Bugis-Makassar dalam konteks pariwisata," ujar pria berdarah Bugis tersebut.(*)

Humas Minggu, 14 Januari 2024 14.56.00

Ketua DPD RI Ingatkan Perda RTRW Jatim Tak Bertentangan dengan...

JAKARTA, dpd.go.id - Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (RTRW) tahun 2023-2043 dan Perda Retribusi yang mencantumkan usulan retribusi ruang laut akan segera disahkan DPRD Provinsi Jawa Timur sebelum Gubernur Khofifah mengakhiri jabatannya, 13 Februari 2024. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar Perda tersebut tidak berlawanan dengan RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD RI. Sehingga keberadaan Perda semakin memperkuat upaya pelestarian lingkungan, dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. "Artinya, Perda tersebut harus seiring sejalan dengan RUU Daerah Kepulauan, supaya keberadaan pulau-pulau kecil ini memberi manfaat dan keuntungan secara merata dan bukan sebaliknya, hanya menguntungkan segelintir pihak saja dan malah menggerus kehidupan masyarakat pesisir," kata LaNyalla, Senin (15/1/2024).  Jika Perda RTRW dan Perda Retribusi Daerah yang merupakan integrasi tata ruang darat dan laut disahkan, maka dapat dipastikan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan ruang laut dengan jumlah yang signifikan.  Mengingat Jawa Timur diketahui memiliki 512 pulau-pulau kecil dan wilayah perairan dengan luas wilayah pengelolaan 12 mil ke arah laut mencapai 5.202.579,34 hektar.  Kontribusi itu diperoleh sewa perairan untuk bangunan yang menetap di atas laut seperti dermaga dan keramba jaring apung. Selain itu juga ada retribusi karcis masuk di area konservasi untuk wisatawan lokal dan lain-lain. "Pendapatan asli daerah yang diperoleh harus dikembalikan lagi pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui berbagai program yang tepat dan berkelanjutan," tegasnya. Sementara itu terkait RUU Daerah Kepulauan, Senator asal Jawa Timur itu berharap segera diundangkan. LaNyalla menilai, RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil, serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah, untuk percepatan pembangunan.(*) [slot thailand](http://tapping.bapenda.garutkab.go.id/data_viewer/) [slot thailand](https://e-report.pemkomedan.go.id/) [slot thailand](https://batiktotorp.com/) [slot thailand](https://mbkm.unsulbar.ac.id/) [slot thailand](https://siputik.unsulbar.ac.id/) [batiktoto](https://batiktotopastibayar.com/) [slot thailand](https://sikip-tik.unsulbar.ac.id/) [slot thailand](https://thailand.penerimaan.uinbanten.ac.id/)

Humas Senin, 15 Januari 2024 14.50.00

Ketua DPD RI Ajak Perguruan Tinggi di Jatim Kolaborasi Bangun...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak lembaga pendidikan tinggi di Jawa Timur untuk berkolaborasi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Jatim yang unggul dan berkualitas. "Lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM. Perguruan tinggi identik sebagai lembaga riset. Kampus memiliki dosen dan tenaga peneliti yang besar. Kekuatan inilah yang dapat menjadi titik balik peningkatan SDM. Artinya, pengembangan SDM harus berbasis riset," kata LaNyalla, Selasa (16/1/2024). Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah seharusnya kampus yang dipenuhi oleh tenaga terdidik menjawab tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Pada saat yang sama, dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita. Apalagi, LaNyalla menilai Jawa Timur memiliki lembaga pendidikan tinggi yang cukup banyak dan berkualitas mumpuni. Bahkan, berdasarkan versi Edurank 2023, ada 16 kampus terbaik di Jawa Timur. Di antaranya adalah Universitas Airlangga (peringkat nasional 6), Universitas Brawijaya (peringkat nasional 8), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (peringkat nasional 10) dan Universitas Negeri Malang (peringkat nasional 16). "Artinya, seluruh kampus hasil risetnya harus digunakan untuk pembangunan SDM Jatim. Dengan begitu, Jatim memiliki peluang sebagai lokomotif pembangunan SDM nasional," tutur LaNyalla. Untuk mewujudkan hal itu, LaNyalla mengajak seluruh kampus untuk bersama-sama berkolaborasi membangun SDM Jatim. "Saya kira inilah momentum bagi kita bersama, dalam hal ini insan perguruan tinggi, untuk berkolaborasi menjadi motor penggerak pembangunan SDM di Jawa Timur," ajak LaNyalla. Menurut LaNyalla, kolaborasi ini penting dijalin agar kampus, pemerintah dan stakeholder terkait di Jawa Timur memiliki langkah dan gerak seirama dalam membangun dan mengembangkan SDM sesuai dengan potensinya masing-masing. "Kampus memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis keunggulan Jawa Timur. Artinya, kita mengembangkan pembangunan SDM sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan yang dimiliki oleh Jawa Timur itu sendiri," ujar LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 16 Januari 2024 11.14.00

PENTINGANYA UU PENGELOLAAN ASET DAERAH UNTUK MANAJEMEN ASET DAERAH YANG...

Ambon, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Kota Ambon, Maluku. Kunker tdilaksanakan dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah sehingga perlu melakukan diskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. “RUU Pengelolaan Aset Daerah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan menjadi UU mengingat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang selama ini terjadi sebagaimana temuan-temuan pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan BPK RI” kata Novita Anakotta dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset selalu muncul pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, seperti; Aset daerah tidak diketahui keberadaanya dan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan; Aset daerah dikuasai/digunakan pihak lain; Penatausahaan Aset Daerah tidak tertib dan lain-lain” ungkap Novita Senator Maluku ini. Diharapkan melalui kunker di Kota Ambon hari ini, kami dapat memperoleh informasi terkait kendala pengelolaan aset daerah dari para pemangku kepentingan dan Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan aset daerah yang dapat dituangkan dalam norma-norma perundang-undangan serta Mendapatkan gambaran pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Strategi Pemda agar pengelolaan BMD mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerahPemerintah daerah memerlukan strategi perencanan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaanya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi daerah” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jacob Silanno dalam paparannya di depan Pimpinan Komite IV. Dalam kesempatan diskusi dengan Novita selaku Senator Maluku, Jajaran BPKAD kota Ambon bergantian menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan aset di Pemkot Ambon diantaranya mengenai aset yang telah diserahkan dari pemrov untuk dikelola oleh Pemkot namun tidak disertai legalitas yang sah. Ada juga permasalahan terkait aset lama yang masih terdaftar namun aset atau barangnya sudah tidak ada, dan tidak dapat dihapuskan dari pencatatan sehingga perlu regulasi yang memudahan untuk penghapusan aset yang tidak dapat ditelusuri. “Kami minta dibantu agar legalitas aset yang dikelola pemkot agar dipermudah, seperti pengurusan lahan sekolah yang sudah puluhan tahun menjadi penguasaan pemkot agar dimudahkan pengurusan sertifikatnya serta kemudahan dalama melakukan penghapusan aset yang sudah kadaluwarsa dan tak bisa ditelusuri” kata salah satu jajaran BPKAD Pemkot Ambon. “Diharapkan hasil pertemuan hari ini menjadi catatan untuk memperbaiki tata Kelola aset di daerah di masa yang akan datang’ sambung Jacob Silanno. Menutup pertemuan, Novita menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkot Ambon beserta jajaran. ”Semoga masukan-masukan yang luar biasa dari Pemkot Ambon terkait dengan pengelolaan aset daerah ini dapat menjadi tambahan materi dalam penyusunan DIM RUU pengelolaan Aset Daerah yang akan disusun oleh Komite IV DPD” kata Novita pada penutupan diskusi dengan Pemkot Ambon.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 15.08.00

Hasan Basri Inventarisir Masukan Revisi UU Kepariwisataan, Walikota Tarakan Keluhkan...

TARAKAN, dpd.go.id - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tarakan, Senin (8/1/24). Kunker kali ini, untuk meminta masukan dan saran terhadap revisi Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kedatangan Senator muda asal Kaltara Hasan Basri, diterima Walikota Tarakan dr. Khairul beserta jajaran. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Walikota Tarakan ini, juga dihadiri PHRI Provinsi Kaltara, Asita Provinsi Kaltara dan Asosiasi Pramuwisata serta akademisi dari Universitas Terbuka Tarakan. Hasan Basri menyampaikan bahwa seluruh anggota Komite III DPD RI yang menjadi mitra dengan Kementerian Pariwisata melakukan kegiatan yang sama di 34 Provinsi guna meminta saran dan masukan dari pemerintah daerah terhadap revisi atau perubahan atas Undang-undang  Kepariwisataan. Usulan perubahan ini, sudah masuk dalam program legeslasi nasional. "Sebab undang-undang ini sudah cukup lama dan perlu ada perubahan. Tetapi sebelum melakukan perubahan, perlu mendengarkan aspirasi baik pemerintah daerah maupun pelaku pariwisata khususnya di Kaltara," kata Hasan Basri. HB sapaan Hasan Basri menambahkan, masukan dan saran yang disampaikan, akan menjadi pandangan dan pendapat Komite III terkait revisi undang-undang ini. Komite III sendiri sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI, merupakan representasi perwakilan daerah yang memiliki tugas untuk menjalankan amanah konstitusi dibidang legeslasi dan pengawasan atas undang-undang. "Berkenanan dengan hal tersebut, makanya Komite III sedang melakukan inventarisasi materi dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Hal ini dilihat karena undang-undang yang ada, sudah tidak relevan dengan situasi dan regulasi yang ada saat ini serta perlu ada perbaikan dalam penyelenggaraan kepariwisataan agar lebih memberikan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat dunia," ujarnya. Alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting di Indonesia, karena memiliki posisi strategis dalam peningkatan devisi negara. Makanya dengan potensi keindahan alam, budaya serta warisan leluhur Indonesia, merupakan nilai tambah yang perlu kita promosikan dan kembangkan demi menarik wisatawan. "Dampaknya bisa menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya. Sementara itu, Walikota Tarakan dr. Khairul menyarankan perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata bisa dituangkan di Undang-undang Kepariwisataan. Salah satunya membangun infrastruktur pariwisata, supaya memudahkan wisatawan datang ke daerah khususnya Kota Tarakan. "Selama ini tidak ada biaya sepeserpun dari pemerintah pusat untuk pengembangan potensi wisata. Termasuk memoles destinasi wisata kita, jadi bagaimana perhatian pemerintah pusat ini perlu dituangkan di undang-undang agar ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota," bebernya. Tidak kalah pentingnya dikatakan Walikota, masalah aksesibilitas. Mahalnya biaya transportasi ke Kota Tarakan, sering dikeluhkan setiap menggelar nasional maupun olahraga untuk datang. "Dari beberapa event yang kita selenggaran di Kota Tarakan, selalu mengeluhkan biasa transportasi ke Kota Tarakan salah satunya harga tiket pesawat terlampau mahal. Itu keluhan teman-teman yang disampaikan ke kami, harapannya ini bisa dicarikan solusi pemerintah pusat dengan menekan harga tiket maupun membangun jembatan bulan supaya orang bisa datang ke Tarakan lewat jalur darat termasuk jalur laut," ungkapnya. Walikota juga berharap status bandara Juwata Tarakan bisa kembali seperti semula yaitu bandara internationa, sehingga penerbangan dari Tawau, Malaysia - Tarakan bisa kembali dibuka. Akibat ditutup sementara status bandara internaisonal, menyebabkan tidak bisa lagi penerbangan Tawau - Tarakan dibuka. "Kita ini tidak tahu sampai kapan status bandara internasional Juwata Tarakan ditutup sementara sampai kapan, ini perlu diperjuangkan kembali dan penerbangan Tawau - Tarakan kembali dibuka untuk memudahkan wisatawan mancanegara datang ke Kota Tarakan," harapnya. Sedangkan Ketua PHRI Provinsi Kaltara Kie Pie menambahkan perlunya pengembangan sumber daya manusia (sdm) di kaltara terutama kompensasinya. Menurutnya, standar kompetensi sdm di Kaltara belum siap. "Menurut kami yang paling penting sdm nya terutama etikanya. Karena saya melihat siswa SMK yang maggang di tempat saya, etika bekerjanya tidak ada seperti kita minta datang jam 7 pagi dia baru datang jam 9, kita tegur besoknya gak masuk ini perlu," terangnya. Ketua Asita Provinsi Kaltara Ivan Kamsil menyarankan dibentuk peraturan daerah (perda) sebagai antisipasi dengan terbukanya konektivitas transportasi. Perda tersebut, untuk memproteksi pelaku usaha dari negara lain masuk ke Kaltara yang bisa mematikan pelaku usaha lokal. "Apabila semua terbukanya konentivitas udara, laut dan darat, efeknya adalah masuknya wisatawan baik bisnisman maupun pariwisata. Disamping itu, di Kaltara bisa didatangi pelaku-pelaku usaha dari seberang Tawau Malaysia yang dimana mereka lebih profesional dibanding kita yang di Kaltara dalam hal marketing dan segala macamnya. Nah ini perlu diantisipasi," tutupnya.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.41.00

Ketua DPD RI Dorong Pemkab Bantu Pengrajin Tahu Jombang Bangun...

SURABAYA, dpd.go.id - Polemik pengelolaan limbah pengrajin tahu di Jombang masih terus bergulir. Teranyar, Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah' mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengenai persoalan yang mereka hadapi. Pasalnya, pada Kamis 4 Januari 2024, pengrajin tahu di Jombang didatangi petugas Polda Jatim terkait pembuangan limbah. Berangkat dari fakta tersebut, LaNyalla meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk memfasilitasi pengrajin tahu dalam membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). "Yang menjadi keluhan mereka adalah para pengrajin tahu ini tak memiliki instalansi pengolahan limbah, karena biaya yang besar. Sedangkan untuk lahan, mereka sudah menyediakannya. Ini yang perlu didorong dan difasilitasi," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Selasa (9/1/2024). Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPD RI bernomor 03.006/SB-TJ/I/2024 tertanggal 7 Januari 2024, Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah' yang beranggotakan 82 orang menyatakan komitmennya untuk membuat IPAL skala komunal. "Akan tetapi sampai hari ini belum ada penanganan dan sentuhan dari Pemkab Jombang. Artinya, mereka sesungguhnya berkomitmen terhadap hal itu. Komitmen ini harus kita dukung, agar pengrajin tahu yang berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jombang tak melulu dihadapkan pada masalah hukum," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemkab Jombang menyambut komitmen pengrajin tahu untuk bersama-sama membangun IPAL. "Pemkab Jombang perlu hadir dalam persoalan yang dihadapi pengrajin tahu," ujar LaNyalla. Di sisi lain, dalam suratnya para pengrajin tahu meminta agar pasokan kedelai yang merupakan bahan baku tahu agar menjadi fokus perhatian pemerintah. Sebab, kata mereka, selama ini sering terjadi keterlambatan suplai kedelai impor, sehingga menyebabkan harga kedelai tidak stabil. "Terkait pasokan kedelai ini, pemerintah pusat harus turun tangan. Jangan sampai suplai kedelai sebagai bahan baku tahu menjadi terhambat. Saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait hal ini," tegas LaNyalla. LaNyalla pun meminta agar persoalan yang dihadapi pengrajin tahu di Jombang agar menjadi perhatian serius pihak terkait. Sebab, kata LaNyalla, industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD. Di sisi lain, LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu. "Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum dan pasokan bahan baku mereka lancar. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka," ujar LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.08.00

Sultan Minta Penerapan Kebijakan PIT Diikuti Dengan Peningkatan Insentif Alat...

dpd.go.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pelaksanaan penangkapan ikan terukur (PIT) sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam menjamin keberlanjutan usaha perikanan nasional. Hal ini karena mekanisme kuota dan zonasi yang ditetapkan dalam PIT dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan di laut. Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui KKP terlebih dahulu memprioritaskan kapasitas dan kualitasb kapal dan alat tangkap nelayan lokal secara bertahap. "Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan penangkapan ikan yang legal dan berkelanjutan. Kebijakan PIT ini harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh pelaku industri perikanan tangkap di seluruh daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (09/01). Menurutnya, pemerintah perlu mengontrol jalannya proses eksplorasi perikanan laut saat ini. Terutama terhadap kapal nelayan berskala besar dan berbendera asing. "Namun kami menilai kebijakan PIT belum tepat untuk diberlakukan bagi nelayan lokal berskala kecil. Kebijakan PIT jangan sampai justru menyebabkan nelayan lokal tidak mampu berkembang dan bersaing", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. DPD RI, kata Sultan, terus mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif dan alokasi belanja kapal dan alat tangkap bagi nelayan lokal. Sekaligus menyiapkan SDM perikanan yang memiliki kemampuan dan pengalaman meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap. "Harus diakui bahwa Pagu anggaran KKP saat ini masih jauh dari ideal untuk memajukan sektor perikanan tangkap nasional. Pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain untuk mendorong inovasi dalam industri perikanan tangkap", tutupnya. Diketahui, pagu anggaran KKP dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp8,03 triliun. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya mendapatkan pagu sebesar Rp940.673.896.000, namun Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Rp1.217.075.027.000.(*)

Humas Selasa, 09 Januari 2024 14.02.00

 KOMITE IV: “PENTINGANYA UU PENGELOLAAN ASET DAERAH UNTUK MANAJEMEN ASET...

Banten, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah sehingga perlu melakukan diskusi dan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. “RUU Pengelolaan Aset Daerah menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan menjadi UU mengingat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah yang selama ini terjadi sebagaimana temuan-temuan pada Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan BPK RI” kata Fernando Sinaga dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV. “Berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset selalu muncul pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, seperti; Aset daerah tidak diketahui keberadaanya dan tidak didukung dengan dokumen kepemilikan; Aset daerah dikuasai/digunakan pihak lain; Penatausahaan Aset Daerah tidak tertib dan lain-lain” ungkap Fernando, Senator dari Kalimantan Utara ini. “Diharapkan melalui kunker di Kab. Serang hari ini, kami dapat memperoleh informasi terkait kendala pengelolaan aset daerah dari para pemangku kepentingan dan Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan pengelolaan aset daerah yang dapat dituangkan dalam norma-norma perundang-undangan serta mendapatkan gambaran pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jelas Fernando yang didampingi oleh Ali Ridho, Senator Banten. Ali Ridho juga memaparkan bahwa “masih terdapat aset daerah di Kabupaten Serang yang masih ‘tidur’ dan perlu perhatian khusus untuk dapat dikembangkan serta dalam pengembangannya sebaiknya dapat berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten”. “Pemanfaatan aset daerah secara efisien dan efektif dengan mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi. Ini strategi kami Pemda dalam Pengelolaan BMD sebagai penggerak ekonomi daerah” jelas Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Nanang Supriyatna. “Meskipun penerimaan dari hasil pemanfaatan aset belum bisa menjadi kontributor utama penerimaan daerah, namun tambahan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan setidaknya bisa digunakan untuk mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki” tambahnya dalam paparannya di depan Pimpinan dan Anggota Komite IV. Dalam kesempatan diskusi dengan Komite IV, Jajaran Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Kab. Serang, bergantian menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan aset di Pemkab Serang diantaranya Permasalahan Aset yang dikuasi pihak lain/tidak diketahui keberadannya yang disebabkan karena Pengelola barang kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan sanksi terhadap pengguna barang dan Pengguna barang juga kurang optimal dalam melakukan pengawasan, pengamanan, tidak tertib administrasi dan tidak tegas terhadap pemegang barang yang melakukan penyelewengan serta terdapat Aparatur Pemerintah yang menyalahgunakan wewenang. Rachmat Maulana, Plt. Kepala BPKAD Serang, memaparkan “Sebaiknya RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah tidak mengatur hal yang bersifat terlalu teknis, namun dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Muatan RUU Pengelolaan Aset Daerah sebaiknya mengatur juga terkait Kerjasama Pengelolaan BMD, sharing profit bagi aset daerah yang digunakan untuk kepentingan negara, standarisasi pengelolaan Barang Milik Daerah harus bersifat universal yaitu berlaku sama untuk seluruh Indonesia agar memudahkan pemeriksaan aset, dan pemutihan aset, dalam hal ini aset yang sudah ada secara fisik dari zaman dahulu kala namun secara administrasi belum terdaftar.” “Kami berharap dukungan Pemerintah Pusat dalam hal Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemerintah Daerah terkait Peningkatan Kapasitas SDM dalam bentuk Pelatihan Pengelolaan BMD sehingga Pengguna Barang dan Pengurus Barang memiliki Sertipikat Keahlian tentang Pengelolaan BMD. Selain itu, Pengelolaan BMD diperlukan SDM yang cakap dan terampil sehingga kami berharap SDM yang menangani BMD (Pengurus Barang) ada perlakuan khusus sebagai Jabatan Fungsional dan dapat diberikan Tunjangan Tambahan Khusus Pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan” jelas Plt. Kepala BPKAD Serang mengungkapkan harapannya terkait pengelolaan BMD. Menutup pertemuan, Fernando menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkab Serang beserta jajaran. ”Semoga masukan-masukan yang luar biasa dari Pemkab Serang terkait dengan pengelolaan aset daerah ini dapat menjadi tambahan materi dalam penyusunan DIM RUU pengelolaan Aset Daerah yang akan disusun oleh Komite IV DPD” kata Fernando pada penutupan rapat kerja dengan Pemkab Serang. (*)

Humas Senin, 08 Januari 2024 11.41.00

Kunjungi Pemkot Surabaya, Ketua DPD RI Komit Jaga Kewenangan Daerah...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang sudah berlangsung kurang lebih satu dasawarsa berimplikasi kepada pergeseran kewenangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Bahkan UU tersebut mengarahkan kepada pengalihan urusan pemerintahan yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berpindah atau ditarik ke pemerintah provinsi/pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurut LaNyalla diperlukan sistem atau model ideal dalam Otonomi Daerah terhadap pembagian kewenangan dari pusat, Pemprov dan Pemkot. Untuk menindaklanjuti hal itu, Ketua DPD RI mengunjungi Pemerintah Kota Surabaya, di Balaikota Surabaya, Senin (8/1/2024) guna memperoleh masukan-masukan dan aspirasi yang strategis terkait dengan materi muatan revisi UU Pemda. "Saya ke sini dalam rangka evaluasi dan identifikasi materi perubahan UU Pemda. Karena salah satu upaya untuk menjaga semangat otonomi daerah adalah dengan melakukan revisi terhadap UU Pemda. Lewat revisi UU Pemda akan memastikan pembagian kewenangan yang ideal untuk percepatan pembangunan yang berkeadilan," ujar LaNyalla. Dikatakan Senator asal Jawa Timur itu, selama perjalanannya, UU Pemda yang telah mengalami beberapa kali revisi, tetapi semakin bergeser dari tujuan yaang seharusnya berpihak ke daerah untuk memajukan daerah. Apalagi ditambah dengan terbitnya UU Cipta Kerja (UU Ciptaker), UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), UU Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan UU Kesehatan, tujuan otonomi daerah semakin jauh dari cita-cita. "Kewenangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menjadi sempit dan daerah tidak mendapatkan apa-apa. Sebab semua urusan ditarik ke pusat. Seperti urusan di bidang perizinan, minerba, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pendidikan menengah dan khusus," papar dia. Sementara itu hakikat DPD RI adalah memperjuangkan kepentingan daerah, sehingga daerah semakin mandiri dan cepat mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat di daerah. "Kita segera memprakarsai revisi UU Pemda. Supaya ada kejelasan kembali apa kewenangan pusat, apa kewajiban pusat, sebaliknya apa kewajiban daerah dan apa yang akan diperolehnya. Sehingga tidak ada lagi seperti sekarang, dimana Pemda atau Pemkot mempertanyakan pembagian hasil fiskal, pajak, hasil cukai perdagangan dimana kota sebagai daerah pemungut tapi tidak mendapatkan bagian dari pungutan itu," tukasnya. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S.Psi, MM yang menerima Ketua DPD RI mendukung upaya Ketua DPD RI dan DPD RI tersebut. Menurut Sekda, daerahlah yang lebih tahu masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. "Sehingga dengan kewenangan yang luas, daerah lebih mampu membangun sesuai kebutuhan rakyat juga mendorong investasi yang lebih tinggi lagi di daerah," katanya. LaNyalla hadir bersama M Ali Affandi (Ketua Kadin Kota Surabaya), Baso Juherman (Staf Ketua DPD RI), Roni Suharso (Kepala Kantor DPD RI Jatim) dan Azmaryadhy Djunaedhy (Kabag Set Ketua DPD RI). Sekretaris Daerah Kota Surabaya, didampingi Ir. Erna Purnawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Sidharta Praditya Revienda Putra (Kabag Hukum dan Kerjasama), Maria Theresia Ekawati Rahayu (Kepala Bakesbangpol), Arief Boediarto (Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), M Fikser (Kasatpol PP), Rachmad Basari (Kepala Inspektorat), Febrina Kusumawati (Kepala Badan Pendapatan Daerah) dan Ira Tursilowati (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).(*)

Humas Senin, 08 Januari 2024 11.35.00

LaNyalla Bersyukur Kepercayaan Publik Terhadap DPD di Atas KPK dan...

SURABAYA, dpd.go.id - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ada sembilan lembaga negara yang masuk dalam survei tersebut. Salah satunya adalah DPD RI. Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik. "Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah," kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Minggu (7/1/2024). Di antara RUU yang diusulkan DPD RI adalah RUU Daerah Kepulauan, RUU Kelautan, RUU Perlindungan Bahasa Daerah dan RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. “Khusus RUU Kerajaan ini, kami terus mendesak DPR RI agar segera dibahas, karena Indonesia ini lahir dari negara-negara dan bangsa-bangsa lama, yaitu Kerajaan dan Kesultanan yang ada di Nusantara,” tandasnya. Dalam survei tersebut, DPD RI meraih point 60,4 persen di atas KPK dan DPR RI yang memperoleh point 58,8 persen dan 56,2 persen. “Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada DPD RI. Kami akan terus bekerja lebih baik lagi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh ini, kami terus menjaga amanah yang diberikan rakyat dan berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi dari berbagai elemen dan stakeholder di daerah," kata LaNyalla. Sebagai pimpinan DPD RI, LaNyalla telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Aspirasi tersebut langsung diperjuangkan, baik melalui Komite-Komite DPD RI, Kementerian/Lembaga, maupun langsung kepada Presiden RI. Sejumlah isu krusial turut diperjuangkan DPD RI seperti peningkatan status lembaga pendidikan IAIN menjadi Universitas Negeri Islam, pengangkatan guru honorer menjadi tenaga PPPK, tuntutan para Kepala Desa agar lebih leluasa mengalokasikan dana desa sesuai kondisi di masing-masing desa, dan sejumlah hal lainnya. Teranyar, DPD RI tengah memperjuangkan agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Caranya, dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dan diperkuat melalui amandemen dengan teknik adendum. "Kami terus berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat. Arah perjalanan bangsa ini harus diluruskan. Sistem perekonomian dan demokrasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru itu yang harus kita pastikan tidak terjadi lagi, bukan mengganti sistem bernegara Indonesia menjadi liberal,” tukasnya. Dikatakan LaNyalla, hal itu terjadi imbas perubahan atau amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia. "Sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal," demikian LaNyalla.(*)

Humas Minggu, 07 Januari 2024 11.06.00

Kontrak PPPK Banyuwangi Berakhir, LaNyalla Berharap Bupati Akomodatif...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali memperlihatkan sikap tegasnya dalam membantu daerah. Itu setelah, senator asal Jawa Timur itu meminta kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani agar akomodatif dengan memaksimalkan perpanjangan kerja 2.131 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut. Kendati demikian, LaNyalla menghormati kriteria perpanjangan yang diberikan Bupati Banyuwangi, yaitu penilaian atas kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Itu karena memang kriteria penilaian bisa diberlakukan oleh Bupati. "Tetapi sebagai bagian dari penyanggah ekonomi dan pendukung daya beli masyarakat, sebaiknya memang dilakukan akomodasi terhadap mereka, untuk diperpanjang. Sebab, tingkat daya beli masyarakat belum membaik. Sehingga mereka yang masih bekerja dan berpenghasilan, sangat menolong indeks konsumsi masyarakat,” tandas LaNyalla, Minggu (7/1/2024). Selama ini LaNyalla memang dikenal peduli dengan rekruitmen PPPK, terutama dari kalangan tenaga pendidik atau guru honorer. Di level Pemprov Jawa Timur, sekitar 6.000 lebih guru honorer telah diperjuangkan oleh pria asli Bugis itu, melalui Pemerintah Provinsi Jatim. Bahkan LaNyalla mengawal langsung penyerahan berkas mereka ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Seperti diketahui, kontrak ribuan PPPK Banyuwangi selesai di awal tahun 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan langkah evaluasi terhadap keberadaan mereka. Salah satunya, peran serta dalam penanganan kemiskinan menjadi salah satu penilaian evaluasi. Tenaga PPPK yang habis masa kontraknya terdiri dari 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis dan 2.062 orang formasi guru. Mereka tengah menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), untuk menentukan apakah diperpanjang kontraknya atau tidak. Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan mereka dalam pengentasan kemiskinan daerah. Karena selama menjalani kontrak, mereka dilibatkan dalam beberapa program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi dan pendampingan warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK. Hal itu menjadi kebijakan, karena Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa. Di antaranya adalah penuntasan anak miskin tidak/ putus sekolah, penanganan bumil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.(*)

Humas Minggu, 07 Januari 2024 11.03.00

Rentan Gempa Bumi, Ketua DPD RI Dorong Indonesia Adopsi Sistem...

JAKARTA, dpd.go.id - Sistem peringatan dini gempa bumi di Jepang berhasil meminimalisir jatuhnya korban saat Negara Matahari Terbit itu dilanda gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 7,5. Teknologi canggih Jepang itu diharapkan dapat diadopsi oleh Indonesia yang juga rentan terhadap bencana gempa bumi. Setidaknya hal itu yang menjadi harapan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi canggihnya sistem peringatan dini gempa bumi di Jepang. "Saya kira kita perlu mengadopsi sistem peringatan dini yang diimplementasikan di Jepang. Mengingat posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, menjadi faktor utama gempa bumi sering melanda negara ini," kata LaNyalla dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (5/1/2024). Sebagaimana diketahui, baru-baru ini gempa bumi melanda dua wilayah di Indonesia. Pertama, gempa bumi mengguncang Banten sekitar pukul 7:53 pagi WIB, Rabu (3/1/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa bumi memiliki magnitudo 5,9. Pusat gempa berada di laut 72 Km Barat Daya Bayah. Kedua, gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4.4 mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat pada pukul 20.46 WIB, Senin (1/1/2023). BMKG melalui akun Twitter resminya menyebut gempa bumi ini berlokasi di 4 kilometer arah timur laut Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, Sumedang juga diguncang gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 4,8 pada Minggu (31/12/2023) sekitar pukul 20.34 WIB. Menurut LaNyalla, sistem peringatan dini penting untuk dimiliki Indonesia. Sebab, jika kita menilik situs BMKG, hampir setiap hari gempa bumi terjadi dengan kekuatan Magnitudo berbeda-beda. Indonesia sendiri memiliki pengalaman pahit ketika gempa bumi mengguncang yang disertai dengan tsunami. Sebut saja misalnya gempa bumi yang mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004, pukul 07.58.53 WIB, dan berkekuatan M 9,3. Gempa bumi juga melanda Sumatera Utara dengan Magnitudo 8,6 pada 28 Maret 2005. Pada 27 Mei 2006, Yogyakarta diguncang gempa bumi berkekuatan M 5,9 di lepas pantai Samudra Hindia. Gempa bumi juga melanda wilayah Sumatera Selatan pada 12 April 2007, berkekuatan M 8,4 Gempa bumi juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 21 November 2022 dengan kekuatan Magnitudo 5,6. "Peristiwa-peristiwa di atas mengingatkan kita pentingnya memiliki sistem yang bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat, mengenai potensi bencana di wilayahnya, dalam hal ini bencana gempa bumi," kata LaNyalla. Dengan SDM dan jaringan teknologi yang dimiliki, Senator asal Jawa Timur itu optimistis sistem peringatan dini gempa bumi ala Jepang dapat diadopsi dengan baik di Indonesia. Apalagi, kata dia, saat ini hampir seluruh masyarakat memiliki ponsel pintar sebagai alat komunikasi. "Jepang memanfaatkan teknologi smartphone 3G untuk sistem peringatan dini ini. Saya kira, Indonesia bisa mengadopsi dan mengimplementasikannya dengan baik," harap LaNyalla. Sebagaimana diketahui, sistem peringatan dini gempa bumi yang dimiliki Jepang dioperasikan oleh Japan Meteorological Agency (JMA). Sistem peringatan dini tersebut akan mengeluarkan peringatan dengan cepat ketika gempa bumi berlangsung dan memberi waktu yang sangat berharga bagi warga untuk melindungi diri. Awalnya, sistem ini diperkenalkan Oktober 2007 dengan media TV dan radio. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini juga dapat memberi peringatan melalui smartphone yang dimiliki warga. Pada tahun 2007, seluruh smartphone 3G di Jepang sudah kompatibel dengan sistem peringatan dini tersebut.(*)

Humas Jumat, 05 Januari 2024 10.59.00

Ketua DPD RI Tegaskan Soal Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ada dua hal yang disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat bersama anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II berkunjung ke Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (04/01/2024). Pertama, LaNyalla mengingatkan keputusan DPD RI yang akan membuka membuka posko pengaduan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di setiap kantor DPD RI di Ibukota provinsi. Kedua, terkait perjuangan DPD RI dalam mengembalikan bangsa ini kepada sistem bernegara seperti yang telah dirumuskan para pendiri bangsa. "Sidang Paripurna DPD RI Ke-7 telah mengambil keputusan, DPD RI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. DPD RI juga akan membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak di setiap Kantor DPD di Ibukota Provinsi. Saya ingatkan kepada teman-teman anggota DPD untuk menindaklanjuti hal ini dan berkoordinasi dengan Kantor daerah masing-masing," katanya. Dikatakan LaNyalla, DPD RI mempunyai kepentingan untuk mengawasi Pemilu serentak tahun 2024. Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI harus memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan tidak ada permainan uang. "Kita berharap Pemilu menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga mampu dengan independen mengambil kebijakan terbaik bagi masyarakat," tuturnya. Selanjutnya, Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan bahwa perjuangan DPD RI agar bangsa kembali kepada UUD 1945 naskah asli kemudian diperbaiki melalui teknik adendum, akan terus dilanjutkan. "Perjuangkan ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana rumusan para pendiri bangsa. Artinya kita DPD RI memperjuangkan hal itu karena memang aspirasi rakyat," jelas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni (DKI Jakarta), Habib Ali Alwi (Banten), Ali Ridho Azhari (Banten), Muhammad Afnan Hadikusumo (DIY), Hilmy Muhammad (DIY), Hafidh Asrom (DIY), Bambang Sutrisno (Jateng), Amang Safrudin (Jabar), Asep Hidayat (Jabar), Eni Sumarni (Jabar), Abdul Hakim (Lampung), Adilla Azis (Jatim), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Jihan Nurlela (Lampung) dan Abdi Sumaithi (Banten).(*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.17.00

Senator Fernando Sinaga Sampaikan Sejumlah Aspirasi Masyarakat Kaltara di Sidang...

Jakarta, dpd.go.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan laporan kegiatan reses di daerah pemilihannya, Provinsi Kalimantan Utara di Sidang Paripurna DPD RI pada Rabu (3/1/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. Di sidang paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyampaikan laporan kegiatan dari anggota DPD RI lainnya yang berasal dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Marthin Billa, Hasan Basri dan Asni Hafid. Untuk diketahui, DPD RI baru saja menyelesaikan masa reses dalam bentuk kegiatan di daerah pemilihan pada 2 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Sebagai pimpinan Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga menyampaikan 3 isu strategis sebagai aspirasi yang dihimpunnya selama masa reses, yaitu soal pengendalian inflasi di Kaltara, serapan APBN 2023 di Kaltara dan pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025 di Kaltara. Terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mengatakan Tanjung Selor sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan pernah mengalami inflasi sampai pada 7,98 persen pada Desember 2022 lalu. “Kini menurut data yang kami dapatkan dari BI Perwakilan Kaltara, per November 2023 hanya 1,95 persen. Hal ini mencerminkan inflasi sudah lebih rendah, bahkan lebih rendah dari nasional yaitu 2,86 persen”, ujarnya. Fernando Sinaga menilai turunnya angka inflasi secara signifikan di Tanjung Selor yang pernah membuat heboh secara nasional ini dipengaruhi oleh faktor teknis yang justru menjadi faktor kunci, yaitu sinergi dan koordinasi TPID Kabupaten Bulungan dengan BI Perwakilan Kalimantan Utara dalam mengendalikan keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan logistik, serta komunikasi yang efektif diantara para pemangku kepentingan. “Kami berharap faktor ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain dalam mengendalikan inflasi. Bagi DPD RI, faktor teknis ini sesungguhnya bisa menjadi indikator pengawasan inflasi daerah oleh anggota DPD RI di seluruh provinsi”, timpalnya. Masih terkait pengendalian inflasi di Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah mencari akar masalah dari tingginya inflasi, yaitu masih banyaknya masyarakat yang berpendapatan rendah. “Bahkan orang yang tergolong miskin harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya makan, yaitu hampir 65 persen uangnya untuk konsumsi. Akibatnya, inflasi yang rendah itu hanyalah di angka belaka dan semu. Masyarakat Kalimantan Utara ingin pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan yang didukung oleh pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli, regulasi yang jelas dari Pusat, dan perbaikan pasokan serta logistik”, tegas Fernando. Dalam laporan yang disampaikan di Sidang Paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyoroti isu strategis kedua, yaitu serapan APBN 2023 di Kalimantan Utara. “Pertama, serapan APBN 2023 pada akhir tahun 2023 lalu di Provinsi Kalimantan Utara, sampai bulan November 2023 telah mencapai Rp. 7,21 triliun. Serapan ini naik sangat signifikan jika dibandingkan akhir tahun 2022 lalu, yaitu hanya Rp. 2,52 triliun”, ujar Fernando Sinaga. Namun demikian, lanjut Fernando, tingginya serapan APBN di Kalimantan Utara ini belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sampai Maret 2023, penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Utara hanya 0,41 poin, jumlah warga miskin Kalimantan Utara kini berjumlah 47.970 jiwa. “Karena itu, masyarakat membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Kalimantan Utara agar DAU digunakan oleh Pemda di Kalimantan Utara sebagai instrumen penurunan angka kemiskinan secara signifikan”, lanjutnya. Fernando Sinaga menyatakan, sesungguhnya ada aspirasi dari masyarakat yaitu harus ada rumusan bersama antara Pusat dan Daerah tentang target penurunan kemiskinan yang ingin dicapai melalui instrumen DAU. “Aspirasi lainnya yang kami dapatkan selama masa reses terkait serapan dana APBN 2023 di Kalimantan Utara adalah keinginan masyarakat agar kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan output saja, tetapi harus juga mencakup outcomes atau dampak dari output tersebut yaitu pencapaian jangka menengah yang riil dirasakan masyarakat dari serapan APBN terutama penurunan angka kemiskinan”, tegasnya. Senator Fernando Sinaga mengatakan, isu strategis ketiga adalah soal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 di Kalimantan Utara. Menurutnya, terkait hal ini ada 3 aspirasi Masyarakat Kalimantan Utara. Pertama, masyarakat menuntut agar potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara dijadikan sebagai prioritas utama yang harus dikembangkan dan dirumuskan strategi pelaksanaannya oleh pusat dan daerah sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara di masa depan. “Kedua, masyarakat meminta adanya program keberlanjutan yaitu memperkuat SDM di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan aspirasi ketiga yakni masyarakat butuh kejelasan prioritas dan arah pembangunan Kalimantan Utara terutama pada bidang pertambangan, kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan”, tutupnya. (*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.19.00

Dorong Produktivitas, Sultan Minta Pemerintah Atur Tata Niaga Kedelai...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memperhatikan produktivitas dan tata niaga bahan pokok kedelai dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai agar ketersediaan dan harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe-tahu terpenuhi secara stabil. Mengingat 86 persen kebutuhan kedelai dalam negeri adalah hasil impor. "Kami prihatin dengan keluhan ketiadaan stok kedelai dari para pelaku usaha di industri pengolahan tahu tempe. Kami minta Ketersediaan dan harga bahan pokok seperti Kedelai juga perlu diatur dengan skema domestic price obligation (DPO)", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (04/01). Tahu tempe, kata Sultan merupakan sumber protein nabati favorit masyarakat Indonesia. Sehingga permintaan terhadap kedua produk pangan ini selalu meningkat setiap tahunnya. "Oleh karena itu Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pokok kedelai dalam jangka panjang. Jika terpaksa impor, pemerintah harus menugaskan Badan Pangan Nasional atau satu BUMN untuk memastikan tata niaga kedelai dalam negeri terkendali", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa ketergantungan industri tahu tempe terhadap kedelai impor harus dikurangi. Sehingga meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri menjadi pilihan kebijakan yang patut diprioritaskan "Sangat penting bagi pemerintah dan BUMN untuk memberikan perhatian dan membangun kemitraan dengan Para petani kedelai. Maka dibutuhkan insentif teknologi dan modal yang cukup untuk mendorong produktivitas kedelai dalam negeri", jelasnya. Mantan aktivis KNPI itu menegaskan bahwa sesuai amanat UU Pangan No 18/2012 bahwa setiap bahan pokok seperti Kedelai harus dikuasai, dikelola pemerintah. "Jangan sampai ketersediaan bahan pokok masyarakat justru dikendalikan oleh para kartel. Pemerintah harus lebih serius dan pro aktif mengatur tata niaga kedelai sehingga industri bisa pulih dan masyarakat dapat menikmati tahu tempe dengan harga yang terjangkau", tutupnya. Diketahui, Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia (Gapkoptindo), Aip Syarifuddin menuturkan, pasokan kedelai di Tanah Air mulai langka selama beberapa minggu terakhir. Menurut dia, pemerintah harus ambil langkah dan tidak lalai terhadap masalah kelangkaan tersebut. (*)

Humas Kamis, 04 Januari 2024 10.18.00

DPD RI Bakal Tindak Lanjuti IHPS I Tahun 2023 Dari...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyuddin menjelaskan bakal menindaklanjuti pembahasan terkait pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut IHPS I Tahun 2023 BPK RI. Hal tersebut tertuang pada Sidang Paripurna II Tahun Sidang 2023-2024. “Komite IV DPD RI hendaknya fokus sesuai dengan pelaksanaan lingkup tugas dan kewenangannya dalam kerangka fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dimana DPD RI telah melaksanakan Sidang Paripurna Luar Biasa dilanjutkan dengan Rapat Konsultasi DPD RI dengan BPK RI pada tanggal 5 Desember lalu,” ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Mahyuddin menambahkan bahwa hasil rapat konsultasi tersebut diharapkan dijadikan salah satu bahan pengayaan dan masukan dalam memperkaya materi pertimbangan DPD RI atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang akan diserahkan kepada DPR RI. Kemudian, pihaknya juga akan menindaklanjuti Surat Presiden Nomor R-60/Pres/11/2023 tanggal 10 November 2023 yang telah diterima oleh Pimpinan DPD RI, Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. “Berakhirnya RPJMN 2020-2025 serta RPJPN 2005-2025 maka Komite IV hendaknya segera melakukan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang RPJPN 2025-2045 pada tahun 2024 yang dapat diawali dengan melakukan pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025,” tutur Mahyudin. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi dan masukan dari daerah dapat mewarnai RUU tersebut dan dapat diperjuangkan untuk dijadikan bagian dari rencana strategis nasional ke depan. Mengingat RUU tentang RPJPN 2025-2045 bersifat multidimensi dan lintas sektor, oleh karena itu dalam pembahasannya Komite IV juga perlu mendapatkan masukan dari Komite I, Komite II dan Komite III. “Berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat dan daerah, serta masih banyaknya ditemukan permasalahan terkait aset daerah dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, maka Komite IV akan melakukan Penyusunan RUU usul inisiatif tentang Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2024,” ujar Mahyuddin. Pada laporan reses di daerah pemilihannya, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menjelaskan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJN 2005-2045. Perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp116.247,75 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,88 miliar. “Artinya Perekonomian Provinsi Lampung triwulan III tahun 2023 terhadap triwulan II tahun 2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,37 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,99 persen,” kata Jihan. (ddn*)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.14.00

Sudah Berumur 14 Tahun, DPD RI Bakal Revisi UU Kepariwisataan...

Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang perlu menyikapi persoalan kepariwisataan di berbagai daerah, mengingat pariwisata mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional dan keberlangsungan ekonomi rakyat di daerah melalui usaha mikro, kecil dan menengah. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah berumur 14 tahun. Sudah banyak perubahan yang terjadi sebagai dinamika di bidang Kepariwisataan di Indonesia maupun di dunia. Sehingga perlu adanya penguatan terkait regulasi, pendanaan, kelembagaan, pemanfaat teknologi serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat,” tutur Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam pembukaan Sidang Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024). Senator asal Kalimantan Timur ini menambahkan, perlunya penyusunan segera Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurutnya, dalam penyusunan RUU tersebut harus turut melibatkan berbagai stakeholder di bidang kepariwisataan. "Perlu adanya pengaturan dan mekanisme yang lebih baik dalam bentuk dukungan anggaran dan kemudahan investasi untuk pengembangan kepariwisataan di daerah, salah satunya dalam bentuk dana bagi hasil atau peningkatan dana transfer daerah (TKD) dengan meminimalisir hambatan administrasi dan berfokus pada pengembangan pariwisata jangka panjang," ucap Mahyudin. *UMKM Keluhan Akses* Sementara itu, terkait perlindungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif yang juga menjadi fokus pembahasan dalam sidang paripurna. Lily Amelia Salurapa menyayangkan minimnya akses permodalan bagi pelaku UMKM. "Banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan yang mengeluhkan kesulitan dalam mengajukan modal usaha. Hal ini berdampak pada sulitnya UMKM untuk berkembang. Sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar UMKM dan ekonomi kreatif dapat terus berinovasi ," kata Anggota DPD RI asal Sulsel ini. Senada dengan Lily, Dewi Sartika Hemeto menuturkan, selain permasalahan modal minimnya pengetahuan UMKM daerah terkait dengan persaingan usaha di dunia digital juga harus menjadi catatan pemerintah. "Masih sering ditemui di lapangan, UMKM yang belum mengerti cara memasarkan produknya secara digital. Sehingga pemerintah daerah perlu hadir untuk mengadakan pendampingan dan pelatihan supaya para UMKM ini dapat mengerti cara pemanfaatan teknologi digital untuk dapat bersaing dalam dunia usaha," pungkas Senator asal Gorontalo itu.*hes

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.11.00

Komite II DPD RI Fokuskan Penyelesaian Masalah Pertanian Yang Tak...

JAKARTA, dpd.go.id - Di dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, Komite II DPD RI akan memfokuskan pada penyelesaian permasalahan di sektor pertanian yang terus dikeluhkan masyarakat dan belum terselesaikan sampai saat ini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat. "Komite II perlu memperhatikan penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan jaminan hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga dapat terwujudnya ketahanan," ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Komplek Parlemen (3/1/2024). Hal tersebut dilakukan karena sampai saat ini masih banyak terjadi permasalahan lahan pertanian dan lahan pangan yang dapat mencancam produktivitas pertanian di Indonesia. Karena jika tidak diselesaikan, maka akan mengancam stabilitas pangan di Indonesia. "Dan mencegah terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional sebagai dampak meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri," imbuh Mahyudin. Dalam masa penyerapan aspirasi di daerah, anggota-anggota DPD RI juga menemukan berbagai permasalahan pertanian yang juga akan ditindaklanjuti oleh Komite II DPD RI. Permasalahan tersebut seperti kelangkaan pupuk, alih fungsi lahan pertanian, ataupun sulitnya memperoleh alat-alat pertanian. "Di Provinsi Gorontalo masalah pertanian yang sama masih sering ditemui, seperti mahalnya harga pupuk, kelangkaan pupuk subsidi yang mengakibatkan rendahnya produktivitas pertanian," jelas Anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo Lily Amelia Salurapa.***

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.06.00

DPD RI Akan Buka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu Di...

Jakarta, dpd.go.id - Membuka Sidang Paripurna Ke-7, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan DPD RI akan membuka posko pengaduan pelanggaran Pemilu di setiap Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Sebagai lembaga negara yang mewakili daerah, DPD RI berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. DPD RI akan mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pilkada secara demoraktis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui alat kelengkapan Komite I DPD RI. DPD RI juga berharap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih baik dari Pemilu dan Pilkada Serentak sebelumnya. "Komite I ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pilkada secara demoraktis, jujur-adil, bebas politik uang, dan legitimate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah," tutur Mahyudin membuka sidang bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Sesuai hasil Rapat Pimpinan DPD RI dan Rapat Pleno Panmus yang dilaksanakan pada 3 Januari 2024 terdapat usulan dari Komite I agar pengawasan atas pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 menjadi prioritas DPD RI di Masa Sidang ini bersama seluruh Anggota Komite II, Komite III dan Komite IV di daerah pemilihan masing-masing. "Sesuai kewenangan tersebut, dalam sidang paripurna ini Pimpinan DPD RI mendorong untuk dilaksanakannya pembentukan posko pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di setiap Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi," ujarnya. Disamping itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil maka perlunya setiap elemen bangsa turut serta mengawasi hajat nasional yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali tersebut. DPD RI sebagai lembaga negara yang lahir dari proses pemilu, tentunya memiliki beban tersendiri guna membawa bangsa ini menghasilkan kepemimpinan negara ke arah yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan amanah konstitusi yang memberikan ruang bagi DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya pengawasan atas pelaksanaan undang-undang pemilu. Pada kesempatan ini Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengungkapkan bahwa Komite I DPD RI melihat Isu-isu terkait pemerintahan daerah khususnya praktik hubungan pusat dan daerah yang saat ini mengarah pada dominasi sentralisasi dengan lahirnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU HKPD yang berdampak pada hilangnya semangat otonomi daerah yang berdasarkan Pancasila. "Hal ini dapat terlihat dari terkungkungnya kerangka penataan daerah di Indonesia serta terkungkungnya posisi Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan," ucap Mahyudin. Kemudian dengan banyaknya aspirasi masyarakat desa khususnya perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai saluran termasuk unjuk rasa. Untuk selanjutnya Komite I akan mengawal aspirasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa. "Komite I akan mengawal aspirasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Desa," pungkas Mahyudin. (*mas)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.05.00

Hafidh Asrom Kembali Duduk Menjadi Anggota DPD RI sebagai PAW...

JAKARTA, dpd.go.id - Sidang Paripurna DPD RI ke-7 Masa Sidang III Tahun 2023-2024 melantik Anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Hafidh Asrom, daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/1/2024). Pelantikan PAW Hafidh Asrom berdasarkan petikan Keputusan Presiden RI No.122/P Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Peresmian Pergantian Antar waktu Anggota DPD dan MPR masa jabatan 2019-2024. Pengucapan sumpah atau janji anggota PAW DPD RI dipandu oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin dan Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin. Mahyudin berharap Hafidh dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. "Kami berharap dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh Saudara Hafidh Asrom sebagai Anggota DPD RI selama tiga periode mulai tahun 2004 sampai tahun 2019 akan lebih memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” ucap Mahyudin dalam Sidang Paripurna DPD RI. Hafidh Asrom menggatikan Cholid Mahmud yang wafat pada tanggal 29 Oktober 2023. Ia merupakan anggota DPD RI perwakilan Provinsi Yogyakarta yang telah menjadi anggota DPD RI selama tiga periode, yaitu tahun  2004–2009, tahun 2009–2014, dan tahun 2014–2019. Selama menjadi anggota DPD RI, Hafidh sangat gencar memperjuangkan kepentingan daerah terutama Provinsi DIY. Pada Periode 2004-2009, Hafidh terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang Undang Provinsi DIY. Sidang Paripurna juga menyetujui hasil kesepakatan Anggota DPD RI Dapil DIY bahwa Hafidh Asrom secara otomatis melanjutkan tugas sebagai Anggota Komite III DPD RI dan Anggota pada alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.**BE

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.02.00

Terima Audiensi Taruna Akpol, Ketua DPD RI Ingatkan Jaga Sikap...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepada calon perwira polisi, terutama para Taruna Akademi Kepolisian untuk tetap menjaga sikap dan perilaku yang baik, selama pendidikan bahkan hingga nanti saat benar-benar terjun ke masyarakat. Sebab menurut LaNyalla, banyak polisi yang berubah perilaku setelah keluar pendidikan. Sehingga beberapa kasus pemberhentian polisi terjadi di berbagai daerah. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menerima audiensi para Taruna Akademi Kepolisian di Ruang Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/1/2024). Hadir para Taruna Akpol antara lain, Muhammad Nauval Razzaq Makarim, Bimo Kusuma Huda, Wenang Avidan Roeroe, Syahrul Faidzin dan Gavareyzel Ryanda Z. Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Brigjen (Pol) Amostian. "Mungkin ini soal mentalitas, ini yang perlu terus dijaga oleh para Taruna. Saat pendidikan ditanamkan hal-hal baik, namun kemudian faktanya di kemudian hari banyak oknum polisi yang melakukan berbagai pelanggaran. Saya harap adik-adik semua jauh dari perilaku itu," ujar LaNyalla. Disampaikan juga oleh Senator asal Jawa Timur itu di dalam hadits Nabi telah disebutkan bahwa polisi termasuk profesi pertama yang bisa membawa seseorang masuk neraka atau surga, di antara profesi lainnya. "Polisi yang lurus pertama kali masuk surga. Sebaliknya, polisi korup akan lebih dahulu masuk neraka. Begitu juga hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara. Ini ada dalam hadist," lanjutnya. Ditekankan olehnya, profesi polisi sangatlah mulia. Karena mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tugas polisi juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat yang benar-benar sangat terasa. "Pesan saya nanti kalau jalankan tugas, ikuti kode etik, kedepankan prinsip keadilan. Jika semua anggota polisi menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, tentu tercipta kemaslahatan di tengah masyarakat," tuturnya. Selanjutnya LaNyalla meminta para Taruna untuk fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pendidikan. Karena pendidikan polisi sangat ketat dan penuh persaingan. "Ikuti nasihat orang tua, para pengajar, pelatih, dan pembimbing, agar lebih sukses dalam belajar. Hidup kamu akan terus bersaing sejak masuk Akpol sampai nanti keluar Akpol," tukas dia.(*)

Humas Rabu, 03 Januari 2024 10.00.00

Sultan Minta Masyarakat Sumatera Terima Kedatangan Etnis Rohingya ...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta masyarakat Melayu khususnya di wilayah Sumatera secara sukarela menerima kehadiran warga etnis Rohingya di daerahnya masing-masing. Menurutnya, kedatangan etnis Rohingya Myanmar perlu diterima dan diperlakukan secara manusiawi. Kami mengapresiasi penerimaan masyarakat atas kedatangan etnis Rohingya di beberapa daerah saat ini. "Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa memperdulikan asal usul dan latar belakang budaya atau agama", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (02/01/2024). Mantan wakil gubernur Bengkulu itu mendorong agar pemerintah daerah yang daerahnya didatangi etnis Rohingya menyiapkan barak pengungsian dan makanan yang layak. Tentunya dengan dukungan pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan polri. "Kami ingin Para pengungsi Rohingya juga diperiksa identitas dan riwayat kesehatannya. Jangan sampai kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat setempat", jelasnya. Meski demikian, lanjutnya, Sultan mendorong agar Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan diplomasi bersama negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar. "Kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintahan militer Myanmar harus dihentikan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus menjadi pionir atas persoalan yang terjadi di Myanmar", tegasnya. Menurut data dari badan pengungsi PBB, UNCHR, lebih dari 1.500 warga Rohingya mendarat di Indonesia sejak bulan November. Rohingya sendiri meninggalkan Myanmar karena kekerasan yang terjadi, di mana mereka dianggap sebagai pendatang asing dari Asia Selatan. Diketahui, Sedikitnya 147 pengungsi etnis Rohingya mendarat di teluk tak berpenghuni di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), pada Sabtu (30/12) sekitar pukul 23.00 WIB. Teluk itu bersebelahan dengan Desa Kwala Besar yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumut. Mereka tiba dalam kondisi memprihatinkan, dengan makanan dan minuman yang sangat terbatas. Tanpa berpikir dua kali, warga Desa Kwala Besar langsung memberikan pertolongan dengan mengumpulkan makanan, minuman, dan baju bekas layak pakai untuk diberikan kepada para pengungsi, yang terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak.(*)

Humas Selasa, 02 Januari 2024 11.09.00

Mahasiswa Usir Pengungsi Rohingya di Aceh; Senator Asal Yogyakarta: Siapa...

dpd.go.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam massa Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya mendatangi lokasi para pengungsi di Gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (27/12/2023). Sebelumnya, mereka sempat berdemonstrasi di depan Gedung BMA dan menuntut para pengungsi untuk keluar dari gedung tersebut. Para mahasiswa pun membawa paksa para pengungsi dari lokasi itu ke Kantor Kemenkumham Aceh. Peristiwa ini mengundang kepriharinan dari berbagai pihak. Di antaranya dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., yang menyesalkan terbentuknya aliansi Mahasiswa Tolak Pengungsi Rohingya dan mempertanyakan siapa di balik gerakan ini. “Kita sangat prihatin. Gabungan mahasiswa membentuk aliansi yang menolak para pengungsi Rohingya, siapa yang memfasilitasi mereka? Aparat keamanan perlu mengusut ini,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada media (28/12/2023). Menurut Gus Hilmy, tindakan para mahasiswa tersebut menunjukkan adanya banyak celah masalah dalam kehidupan mereka sebagai kaum terpelajar. Kita sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa, bagaimana mungkin mereka berlaku kasar mengusir pengungsi Rohingnya. Tindakan ini membuka banyak celah masalah dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan oleh para pelajar yang seharusnya perilakunya mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya mereka,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada media (28/12/2023). Selain nilai keimanan dan kebudayaan, Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang juga merupakan dasar negara. “Apa mereka tidak sadar bahwa Pancasila kita menempatkan kemanusiaan sebagai sila kedua sesudah sila ketuhanan?! Apa mereka tidak belajar dari bantuan internasional yang diberikan kepada rakyat Aceh, bahkan hingga hari ini, paska bencana tsunami?!” papar Gus Hilmy. Menurut anggota Komite I DPD RI tersebut, negara sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengatur para pengungsi, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Termasuk dalam pemilihan lokasi para pengungsi merupakan bagian dari pelaksanaan dari Perpres tersebut. “Negara tentu tidak boleh tinggal diam dengan adanya pengungsi Rohingya ini. Ada upaya-upaya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpres tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kita harus menghormati ini agar nama baik Indonesia tidak tercoreng di mata dunia,” kata Gus Hilmy. Di sisi lain, Gus Hilmy mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. “Kita juga prihatin terhadap isu-isu negatif yang berkembang di media sosial. Utamanya yang menyudutkan para pengungsi, ungkapan-ungkapan kebencian dan diskriminasi. Kita percayakan pada Pemerintah untuk menangani mereka,” pungkas Gus Hilmy.(*)

Humas Kamis, 28 Desember 2023 11.02.00

Tak Punya Pengolahan Limbah, Paguyuban Pengrajin Tahu Minta Solusi ke...

JOMBANG, dpd.go.id - Persoalan pengolahan limbah masih menjadi kendala yang dihadapi pengrajin tahu yang tergabung dalam Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang. Mereka pun mengadu kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tengah melakukan kegiatan reses. Mereka berharap mendapat solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi. "Sampai saat ini, pengrajin tahu di Jombang belum menemukan solusi terkait pengolahan limbah, dalam hal ini Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu. Mereka ingin usahanya berjalan lancar tanpa ada kendala," kata HM Syarif Hidayatullah yang memfasilitasi aspirasi Paguyuban Pengrajin Tahu Jombang kepada Ketua DPD RI, Minggu (24/12/2023). Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang yang karib disapa Gus Sentot itu menjelaskan, ada 87 pengrajin tahu yang memiliki keluhan tersebut. Sebab, selama ini limbah yang mereka hasilkan dari pengolahan 100 ton kedelai tiap bulannya belum memiliki solusi. Akibatnya, selalu saja hal tersebut jadi persoalan. "Dari pihak paguyuban siap menyediakan lahan untuk pengolahan limbah. Hanya saja kan untuk pembiayaan pengolahan limbah ini kan, butuh biaya yang besar. Maka, mereka butuh bantuan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh Pak LaNyalla," terang Gus Sentot. Menurut Gus Sentot, selama ini persoalan limbah menjadi kendala krusial yang dialami oleh pengrajin tahu. Mereka kerap kali berurusan dengan hukum karena persoalan limbah yang belum terfasilitasi dengan baik. "Harapan mereka dapat difasilitasi, sehingga mereka tenang dalam berusaha dan tidak melulu bersentuhan dengan persoalan hukum," tutur Gus Sentot. Selain persoalan pengelolaan limbah, Gus Sentot menjelaskan jika persoalan yang juga dihadapi oleh pengrajin tahu adalah ketersediaan bahan baku. "Akhir-akhir ini bahan baku tersendat. Kita tahu kan, kedelai ini impor. Sehingga butuh sentuhan dari pemerintah," kata LaNyalla. Aspirasi lainnya, kata Gus Sentot, adalah harapan dari warga di Bandar Kedungmulyo yang berharap bekas banjir di areal pemukiman mereka bisa segera diatasi. "Banjir itu kan musibah tahunan di akibat meluapnya air sungai. Akibat banjir itu terjadi penumpukan lumpur yang perlu untuk dilakukan pengerukan. Perhatian pemerintah kurang. Ada yang bilang untuk pengerukan kewenangan lembaga ini dan itu. Maka, perlu perhatian untuk segera diselesaikan," kata Gus Sentot. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI bergerak cepat berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengrajin tahu tersebut. "Saya langsung tugaskan Komite I dan II di DPD RI untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira masalah ini perlu mendapat perhatian khusus kita, apalagi industri tahu di Jombang sangat potensial sebagai penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata LaNyalla. LaNyalla pun meminta kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin), baik di Kabupaten Jombang maupun di Jawa Timur untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengrajin tahu. "Saya kira Kadin Jombang dan Kadin Jatim perlu turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pengrajin tahu kita tak berurusan terus dengan hukum. Kadin bisa mensupervisi para pengrajin dalam pengelolaan usaha dan limbah mereka," ujar LaNyalla. Pun halnya dengan keluhan warga di Bandar Kedungmulyo, Senator asal Jawa Timur itu meminta BNPB dan dinas PUPR, terutama Subdin Daerah Aliran Sungai segera melakukan pembersihan lumpur imbas banjir. Di sisi lain, perlu dicarikan solusi agar daerah tersebut bebas dari banjir tahunan.(*)

Humas Minggu, 24 Desember 2023 15.01.00

Ketua DPD RI: Tokoh Bangsa asal Jombang Punya Sumbangsih Besar...

JOMBANG, dpd.go.id - Dalam lawatannya ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur serangkaian kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan jika Kabupaten Jombang memiliki banyak tokoh besar yang ikut menyumbangkan gagasan dalam merumuskan sistem bernegara Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa itu dilahirkan dari pondok-pondok pesantren yang banyak tersebar di yang berjuluk Kota Santri itu. Menurut LaNyalla, sejarah mencatat jika pondok-pondok pesantren yang ada di Jombang melahirkan tokoh-tokoh besar yang mewarnai perjalanan bangsa dan negara ini. Baik di era para perjuangan kemerdekaan, maupun di era para pendiri bangsa merumuskan sistem bernegara, serta di era penerus pembangunan bangsa dan negara ini. "Boleh dikatakan jika tokoh-tokoh yang ada di Jombang ini adalah pemegang saham bangsa dan negara ini," tegas LaNyalla, pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center Jombang, Sabtu (23/12/2023). Berangkat dari fakta tersebut, Senator asal Jawa Timur itu menilai sudah sepatutnya masyarakat Jombang memiliki tradisi berpikir yang sangat patriotisme dan nasionalisme. Oleh karenanya, pada kesempatan tersebut LaNyalla menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Peta jalan itu juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Caranya adalah dengan menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yang di antaranya adalah tokoh-tokoh dari Jombang," papar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sistem bernegara itu telah dihapus secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Alih-alih melakukan amandemen, yang terjadi justru menghapus secara total sistem bernegara kita. Karena yang terjadi, lebih dari 95 persen isi pasal-pasal di dalam UUD 1945 naskah asli. "Karena sejak saat itu, kita mengadopsi sistem bernegara ala Barat yang individualistik dan sistem ekonomi yang semakin kapitalistik liberal," urai LaNyalla. Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi prestasi yang telah diraih Kabupaten Jombang, baik di tingkat regional maupun nasional. Penghargaan tersebut di antaranya tiga penghargaan sekaligus untuk kategori Top BUMD di Tahun 2023 ini. LaNyalla mendorong agar tak hanya BUMD, tetapi BUMDes yang ada di desa-desa yang terus didorong dan digenjot dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang. "Bagi kami di DPD RI, peran BUMDes seharusnya bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," tutur LaNyalla. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim menilai, BUMDes harusnya memiliki peran yang sangat besar dalam membangun perekonomian desa. BUMDes juga seharusnya mampu menjembatani petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Sebab, sejatinya BUMDes mampu memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar. Selama ini, petani selalu mengandalkan tengkulak untuk mengakses pasar. Karena memang merekalah yang memegang akses terhadap pasar. Peran itu seharusnya bisa diambil-alih oleh BUMDes. Bisa bisa mengorganisir petani dan menjual hasil pertanian atau perkebunan mereka langsung ke pasar. Dengan begitu, petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Di sisi lain, LaNyalla mengungkap bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup lengkap. Mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan kawasan industri strategis. Sebagai Kota Santri Kabupaten Jombang juga memiliki nilai lebih sebagai penjaga moral dan akhlak dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, LaNyalla menilai sudah seharusnya pondok pesantren di Jombang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Jombang. Pj Bupati Jombang, Sugiat menjelaskan, saat ini Kabupaten Jombang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. "Saat ini di Kabupaten Jombang ada 91 desa dengan kategori mandiri dan 211 desa dengan kategori maju," tutur Sugiat. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Jombang Sugiat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, HM Syarif Hidayatullah yang karib disapa Gus Sentot, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta ratusan kepala desa se-Kabupaten Jombang.(*)

Humas Sabtu, 23 Desember 2023 14.58.00

Selain Bawang Merah, Ketua DPD RI Dorong Kabupaten Nganjuk Kembangkan...

NGANJUK, dpd.go.id - Selain sebagai sentra penghasil bawang merah, Kabupaten Nganjuk juga memiliki potensi kesuburan tanah dan topografi sebagian wilayah di dataran tinggi pegunungan. Selain cocok untuk potensi pertanian dan perkebunan, menurut sejumlah riset juga cocok untuk sentra peternakan. Berangkat dari hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar potensi perkebunan dan peternakan juga dapat dikembangkan dan ditingkatkan. "Jadi nantinya, selain sebagai sentra penghasil bawang merah, Kabupaten Nganjuk memiliki pemasukan lain dari sektor perkebunan dan peternakan," kata LaNyalla dalam pidatonya pada acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Nganjuk di Gedung Wanita Kabupaten Nganjuk, Kamis (21/12/2023). Pada acara yang mengambil tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' itu LaNyalla melanjutkan, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Oleh karenanya, sudah selayaknya orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Nganjuk harus terintegrasi. Tujuannya agar dapat memastikan Kabupaten Nganjuk dalam hal menjaga predikat sentra penghasil bawang merah. Senator asal Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Pemkab Nganjuk yang membuat website yang menyajikan informasi lengkap mengenai bawang merah. Di dalamnya terdapat informasi mengenai kebutuhan para petani bawang merah yang meliputi penyedia sarana produksi, benih, pupuk dan lainnya. Termasuk juga informasi mengenai kelompok tani, informasi lahan, hingga produk olahan bawang merah yang siap dipasarkan. "Saya menilai langkah Pemkab Nganjuk membuat website yang memuat informasi aktual mengenai bawang merah secara lengkap merupakan langkah yang tepat," tutur LaNyalla. LaNyalla berharap para pemangku kebijakan harus memastikan orientasi kebijakan dalam penggunaan anggaran untuk memastikan belanja pembangunan, baik APBD maupun Dana Desa (DD), untuk mendukung keunggulan kompetitif dan komparatif Nganjuk sebagai kabupaten penghasil holtikultura bawang merah terbesar di Jawa Timur. "Maka politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten, maupun pemerintahan desa juga harus berorientasi untuk memastikan, semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat," ujar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, wajah provinsi adalah wajah kabupaten/kota. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil yakni desa. Oleh karenanya, pembangunan yang titik tekannya adalah kesejahteraan masyarakat, juga harus terintegrasi dari pusat hingga ke desa-desa. LaNyalla juga menawarkan Peta Jalan perbaikan sistem bernegara dan mengajak kepada seluruh elemen bangsa, termasuk kepala desa di Kabupaten Nganjuk untuk melahirkan konsensus bersama agar kembali kepada kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian diperbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegara seperti saat amandemen 1999-2002 silam. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad Chaniago, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf Andi Sasmito, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Alamsyah, Ketua KADIN Nganjuk Dimyati Rofi'i, Wakil Ketua DPRD Nganjuk yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Nganjuk Raditya Haria Yuangga, Pengusaha Thoriq Thalib Ishaq, ratusan kepala desa se-Kabupaten Nganjuk dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Kamis, 21 Desember 2023 14.56.00

Ketua DPD RI: Desa di Bojonegoro Harus Jadi Penopang Ketahanan...

BOJONEGORO, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melanjutkan kegiatan resesnya dengan bertemu ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Bojonegoro. Pada pertemuan yang mengambil tema 'Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' itu, LaNyalla mengingatkan agar desa melalui dana desa yang dimilikinya, sedapat mungkin diarahkan untuk mendukung Bojonegoro sebagai kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas). "Karena itu, saya katakan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa untuk keunggulan kompetitif dan komparatif Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Migas," kata LaNyalla di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro, Rabu (20/12/2023). Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, di berbagai kesempatan ia telah berulangkali menyampaikan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa. Sebagai sebuah wilayah, LaNyalla menyebut Bojonegoro memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah penghasil Tembakau Virginia yang disebut-sebut sebagai varian terbaik di dunia. Selain itu, Bojonegoro juga penghasil Tembakau Jawa, perkebunan jagung serta buah-buahan, pertambangan batu kapur dan lainnya. Kabupaten yang dikenal dengan makanan khas Ledre ini juga salah satu daerah penghasil Migas yang tergolong besar. Dari data tahun 2021, produksi minyak mentah di Bojonegoro mencapai 76 juta barrel, menyumbang lebih dari 200 ribu barrel lifting minyak Indonesia per hari. Oleh karena itu, LaNyalla menilai politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintahan desa, juga harus berorientasi untuk memastikan semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat desa. "Sekaligus memastikan ancaman dan tantangan yang ada, terutama luapan sungai Bengawan Solo mendapat jalan keluar dan teratasi," saran LaNyalla. Di sisi lain, dalam konteks perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengungkapkan bahwa ia sedang menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Caranya adalah dengan menerapkan kembali sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Peta jalan itu, LaNyalla melanjutkan, untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. "Maka, kita harus menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yakni Pancasila," tegas LaNyalla. Sebab, kata LaNyalla, falsafah bangsa itu telah diganti secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Sejak amandemen itu, bangsa ini justru mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. "Sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya," kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa, termasuk AKD Bojonegoro untuk membangun konsensus secara nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPD RI. Dalam sambutannya, Adriyanto memaparkan jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro sektor Migas pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -6,16 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi non-Migas pada tahun 2022 tumbuh 6,04 persen. “Sedangkan Dana Desa (DD) Kabupaten Bojonegoro pada tahun ini sebesar Rp407 miliar. Dengan Alokasi 12,5 persen dari Dana Perimbangan (DAU dan DBH) yang diterima daerah. Tetapi aspirasi dari para kepala desa agar angka ini dapat terus dinaikkan," kata Adriyanto. Di sisi lain, Adriyanto menjelaskan jika Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah dengan capaian Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia. Bahkan, pada tahun 2023 ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten bebas Desa Berkembang. "Tahun 2023 IDM Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 262 desa mandiri dan 157 desa kategori maju," terangnya. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Adriyanto memaparkan jika IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 71,8, mengalami peningkatan sebesar 1,68 dari tahun 2022 yaitu sebesar 70,12. "Tentu hal ini tidak terlepas dari kerja keras para kepala desa yang berhasil menggunakan dana desa dengan baik," demikian Adriyanto. Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, ratusan kepala desa dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 14.40.00

Dinilai Lecehkan Syariat Islam Demi Dukung Prabowo, Ketua DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam materi pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menggunakan analogi syariat Islam dalam sholat sebagai bahan candaan. Dikatakan LaNyalla, olok-olok atau candaan terhadap syariat dalam ibadah sholat sangat tidak pantas, dan melecehkan ibadah utama umat Islam. Menurut LaNyalla apa yang dilakukan Menteri Perdagangan RI itu adalah bentuk fanatisme buta yang melampaui batas, demi mendukung paslon dalam Pilpres. “Ini bukan saja offside, tapi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah. Apalagi kita selama ini sudah punya rambu-rambu terkait materi yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Komika saja, yang jelas niatnya melawak, dipidana, apalagi politisi,” tandas LaNyalla di sela reses di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu, (20/12/2023). LaNyalla mengaku mendapat banyak sekali aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat di grass root, dan dari sejumlah tokoh, yang mengecam apa yang dilakukan Zulkifli Hasan tersebut, setelah video rekaman pidatonya viral di media sosial. “Masyarakat di bawah dan sejumlah tokoh jadi geram melihat itu. Saya maklum, karena hal itu sudah masuk ke ranah yang sangat privat dalam ibadah Umat Islam. Apalagi perintah sholat itu satu-satunya perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad dalam Isra’ Mi’raj. Ini ibadah yang paling utama,” tandasnya. Sebagai Ketua Partai, lanjut LaNyalla, seharusnya Zulkifli Hasan paham apa itu "istihza’a". Yang secara bahasa berarti "sukhriyah" atau melecehkan dengan mengolok-olok. Apalagi yang diolok-olok adalah ibadah salat yang merupakan wujud Habluminallah dalam ajaran Islam. “Mengolok-olok dengan sebutan buruk kepada seseorang atau kelompok saja dilarang di dalam AlQuran. Apalagi mengolok-olok ritual ibadah sholat, meskipun sebagai candaan,” imbuhnya. LaNyalla menganggap fenomena olok-olok dan cemooh atau candaan terhadap agama, terutama Islam di Indonesia yang belakangan ini semakin marak di media sosial, adalah dampak dari kemenangan faham materialisme atas idealisme dan spiritualisme. “Ini menurut saya dampak dari perubahan Konstitusi dan Sistem Bernegara di Indonesia, yang semakin liberal, individualistis dan penghambaan ekonomi kapitalistik. Karena memang kita sudah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi yang telah diubah total di tahun 1999 hingga 2002 itu,” tandasnya. Karena itu, ia berulang kali menyampaikan bahwa Pemilihan Presiden Langsung memang bukan budaya dan tradisi Indonesia. Tapi adopsi dari sistem barat yang individualis. Sehingga mengubah karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya bangsa yang guyub dan komunal. “Ini bisa kita lihat, dalam pemilihan ketua di organisasi apapun, termasuk partai, yang dilakukan melalui perwakilan. Bukan dipilih langsung oleh semua anggotanya secara langsung,” pungkasnya. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menggambarkan bahwa saat ini ada kelompok masyarakat saat menjalankan salat tidak berani melafalkan 'Amin' begitu imam selesai membaca Surat Al Fatihah. Juga tidak menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud, karena khawatir dikira mendukung paslon lain. “Ini karena saking cintanya kepada Pak Prabowo,” selorohnya di video tersebut, sembari memeragakan dengan menjulurkan dua jari. (*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 10.30.00

DPD RI SUKSES RAIH PERINGKAT PERTAMA PENGHARGAAN INFORMASI PUBLIK...

JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses meraih peringkat pertama penghargaan “menuju informatif” dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/12). Pada penganugerahan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir telah mewakili DPD RI dalam menerima anugerah yang disampaikan oleh Komisioner KIP, Handoko Agung Saputro dan disaksikan oleh berbagai pimpinan kementerian/lembaga. “DPD RI tentunya telah membuktikan komitmen tinggi menjalankan UU KIP 14/2008. Ini dikuatkan melalui partisipasi E-Monev yang meningkat lebih baik dari tahun lalu,” ujar Lalu Niqman. Lalu Niqman juga meyakini, Monev yang digelar KIP setiap tahun ini mengalami tren kenaikan dan menunjukkan progress positif dari aparatur hingga berdampak pada kenaikan kinerja di DPD RI. "Alhamdulilah setiap tahun kami mengalami tren kenaikan," imbuhnya. Senada dengan itu, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma juga menyampaikan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik. “Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang akuntabel, mudah, dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, inovasi dan inklusifitas akses informasi publik,” ujar Mahyu. Dengan perolehan nilai 88,09 tentunya DPD RI menduduki peringkat ke-1 dari 13 Kementerian/Lembaga yang memperoleh klasifikasi Menuju Informatif. Sebanyak total 369 Badan Publik mengikuti rangkaian Monev KIP 2023 yang terdiri atas tahapan Monitoring Portal Resmi dan Portal PPID Badan Publik, Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), serta Uji Presentasi di hadapan para komisioner Komisi Informasi Pusat dan praktisi pengelola informasi.(*)

Humas Rabu, 20 Desember 2023 10.25.00

Perjanjian Kinerja Ditandatangani, Setjen DPD RI Dituntut Capai Target 2024...

JAKARTA, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi bersama Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Deputi Bidang Persidangan Oni Choiruddin memimpin penandatanganan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI tahun 2024 di DPD RI, Selasa (19/12/2023). Adanya Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas Setjen DPD RI sebagai supporting system yang memberikan dukungan administrasi dan keahlian bagi DPD RI. "Perjanjian Kinerja dapat menjadi dasar bagi unit kerja untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk anggaran di dalamnya dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dan berdampak bagi kemajuan lembaga DPD RI, pemerintah, dan masyarakat," ucap Rahman Hadi di depan Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Setjen DPD RI. Perjanjian Kinerja, lanjut Rahman, juga dapat menjadi langkah awal bagi setiap pimpinan unit kerja untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang menggunakan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rahman berharap, dengan adanya komitmen dari pemberi dan penerima penugasan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dapat mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan secara akuntabel, transparan, dedikasi, dan integritas di lingkungan Setjen DPD RI. "Dan diharapkan melalui kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini dapat memberikan kontribusi bagi penambahan nilai akuntabilitas kinerja Setjen DPD RI pada pelaporan kinerja di tahun 2024 sehingga berdampak pada penilaian reformasi birokrasi Setjen DPD RI," imbuhnya. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir menjelaskan bahwa kegiatan penandatanganan tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Perpres No. 29/2014 dan PermenPAN-RB No. 53/2014. Dia menjelaskan, Perjanjian Kinerja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawah kendalinya, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang memuat sasaran, indikator, target, dan anggaran yang akan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. "Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima kinerja, sehingga kinerjanya akan terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia," imbuh Lalu. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 tersebut akan dilaporkan ke Kementerian PAN-RB melalui aplikasi e-SAKIP Reviu dan diunggah ke website dpd.go.id, website rb.dpd.go.id, dan aplikasi e-kinerja Setjen DPD RI. "Kami berharap seluruh Biro/Pusat dan kantor daerah untuk mengunggah di masing-masing media sosialnya sebagai wujud keterbukaan informasi," ucapnya.(*)

Humas Selasa, 19 Desember 2023 10.22.00

Ketua DPD RI: Kalau Serius, PSSI Sasar Rumah Judi Online...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola Polri menyasar rumah judi online yang yang diduga menjadi sponsor klub sepakbola Tanah Air. Sebab, kata LaNyalla, perjudian, apapun bentuknya, selain dapat merusak masyarakat juga akan membuat pertandingan sepakbola berjalan tak fair. Padahal, fair play merupakan salah satu indikator penting dalam ranah persepakbolaan, tak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. "Saya meminta agar PSSI dan Satgas Anti Mafia Bola serius menyasar rumah judi online yang menjadi sponsor atau mereka yang memang terlibat dalam pendanaan salah satu klub di Indonesia. Karena mereka ini merusak tatanan moral masyarakat dan merusak sepakbola Indonesia. PSSI harus terjun langsung dan turut andil menelusuri ini. Jangan muter di dalam rumah saja," tegas LaNyalla saat bincang santai dengan komunitas suporter bola yang tergabung di dalam LaNyalla Academia, Selasa (19/12/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai aksi mencegah rumah judi menjadi sponsor klub, akan menunjukkan bukti keseriusan negara dan PSSI dalam mewujudkan transformasi sepakbola Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Apalagi rumah-rumah judi yang servernya ditempatkan di negara tetangga itu menyedot uang warga Indonesia dalam jumlah fantastis. "Kalau PSSI hanya sibuk muter di dalam rumah sendiri, akibatnya kasus-kasus kecil dipaksakan jadi besar, seolah sudah membuat sepak bola bersih. Tapi rumah judi online yang merugikan warga negara dan merusak mental pemain dan klub terus jalan. Ini seharusnya yang menjadi fokus,” timpal mantan Ketua Umum PSSI itu. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di persepakbolaan Indonesia, LaNyalla tahu persis kesulitan dalam mengusut judi onilne di sepakbola Indonesia. Tetapi ia yakin bila dilakukan serius, PSSI bisa memutus hubungan rumah-rumah judi online tersebut dengan klub-klub di tanah air. "Seperti harapan masyarakat pecinta sepakbola Indonesia, saya juga memimpikan sepak bola yang bersih, permainan yang fair, yang muaranya tentu pada prestasi terbaik timnas,” imbuh mantan Ketua Badan Timnas PSSI itu.(*)

Humas Selasa, 19 Desember 2023 09.44.00

Belajar e-Parlemen, Dewan Nasional Namibia Kunjungi DPD RI...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menerima kunjungan benchmarking study dari Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha, di DPD RI, Selasa (19/12/2023). Kunjungan tersebut dilakukan Lukas Sinimbo untuk mempelajari kegiatan operasional dari lembaga legislatif di Indonesia, mulai dari sistem administrasi, penganggaran, ataupun pelayanan kegiatan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas wakil daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Nasional Namibia Lukas Sinimbo Muha menjelaskan bahwa negaranya menganut asas trias politika, di mana pemerintahan dijalankan dengan membagi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk cabang legislatif, terdiri dari dua lembaga yaitu Dewan Nasional dan Majelis Nasional. Menurut Lukas, sebagai negara yang baru merdeka di tahun 1990, menurutnya perlu dilakukan pembelajaran ke negara lain terkait pelaksanaan persidangan. "Kami juga ingin belajar tentang praktik-praktik ideal terkait kepemimpinan di persidangan dan staf administrasi. Kami perlu belajar dengan negara yang telah membangun sistem yang lama agar kami bisa membangun hubungan antara staf politisi dengan staf administrasi dengan baik," jelasnya. Selain itu, kedatangan ke DPD RI juga bertujuan untuk mempelajari cara-cara dalam membangun hubungan dan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dengan eksekutif yang bisa diterapkan di negaranya. Karena selama ini rekomendasi yang dirumuskan oleh lembaganya ketika melakukan pengawasan, tidak sepenuhnya dilakukan oleh lembaga eksekutif di negaranya. "Oleh karena itu, kami ingin belajar lebih jauh bagaimana membangun hubungan yang baik antara legislatif dengan eksekutif," ucapnya. Terkait dengan kunjungan tersebut, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya, DPD RI dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang merupakan pegawai negeri profesional yang memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sekretariat Jenderal ini bertugas untuk memberikan dukungan administratif, operasional, keahlian, dan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi," jelas Darmansyah yang didampingi oleh Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI Sanherif S Hutagaol, dan beberapa pejabat di lingkungan Setjen DPD RI. Senator dari Bangka Belitung ini juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan persidangan, DPD RI telah melaksanakan strategi e-parlemen. E-parlemen tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan standar pada inti proses tata kelola parlemen dan serta mendorong kolaborasi, inklusivitas, partisipasi dan keterbukaan Parlemen kepada masyarakat. "Strategi e-parlemen DPD RI saat ini adalah membangun satu ekosistem aplikasi yang meliputi database keanggotaan, portal dan dasboard DPD RI, mapping kegiatan DPD RI, informasi persidangan DPD RI, dan digital signage yang memberikan kemudahan akses informasi mengenai kinerja DPD RI ke masyarakat," ucap Darmansyah. Dalam kesempatan tersebut, Darmansyah juga berharap dapat terjadi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Namibia. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat pada negara-negara besar saja, tetapi telah berkembang ke berbagai wilayah, termasuk ke negara-negara di benua Afrika. Sehingga dengan adanya kerja sama tersebut, dapat memberikan manfaat perekonomian bagi kedua negara. "Kami juga berharap akan terjadi penguatan kerja sama antar parlemen untuk mendorong dialog dan kerja sama antar lembaga senat atau kamar kedua secara bilateral dan multilateral, dalam rangka berbagi pengetahuan dan praktek terbaik dalam penyelenggaraan bikameralisme sesuai dengan konteks politik masing-masing negara," harap Darmansyah Husein. Penawaran penguatan kerja sama bilateral tersebut pun disambut baik oleh Lukas. Menurutnya kunjungan-kunjungan dari negaranya, seperti Presiden Namibia beberapa waktu lalu dan kini Dewan Nasional Namibia, dapat membuat pintu kerja sama antar kedua negara. "Kunjungan ini akan kami tindaklanjuti, apalagi presiden dan menteri telah berkunjung ke Indonesia. Dengan demikian, masyarakat kita percaya karena telah saling berkunjung, dan ini akan menjadi pintu kerja sama bagi masyarakat kita," ucap Lukas.(*)

Humas Senin, 18 Desember 2023 08.12.00

Di Hadapan AKD Probolinggo, Ketua DPD RI Ingatkan Lima Prioritas...

PROBOLINGGO, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu dengan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat melakukan kegiatan reses, Jumat (15/12/2023). Pada kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Rumah Dinas Bupati Probolinggo itu, LaNyalla mengingatkan lima prioritas yang harus dilakukan kepala desa agar desa yang mereka pimpin menjadi mandiri. "Lima prioritas itu adalah pengembangan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa," papar LaNyalla, pada kegiatan yang mengambil tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" itu. Menurut LaNyalla, dengan segala macam potensi yang dimilikinya, memang sudah seharusnya desa itu mandiri. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dimaksudkan agar desa mampu bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi. Dalam konteks itu, Senator asal Jawa Timur itu menyebut yang utama adalah orientasi dari para pemangku kebijakan desa, baik kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh stakeholder lainnya. "Tentu orientasinya adalah mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi," terang LaNyalla. Potensi desa, kata LaNyalla, harus ditentukan dengan baik dan benar, berdasarkan keunggulan yang dimiliki. Sebab, antara satu dengan desa yang lain memiliki keunggulan potensi berbeda. Dalam menentukan, LaNyalla menilai harus lahir dari stakeholder desa, bukan ditentukan oleh struktur yang lebih tinggi. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun. Tidak boleh top down, tapi harus bottom up," tegas LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla menyebut lembaganya secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes. Sebab, keberadaan BUMDes telah diatur dalam peraturan pemerintah dan sudah efektif berlaku. "Bagi kami di DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab, BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," terangnya. Ada banyak peran, fungsi dan keuntungan adanya BUMDes. LaNyalla menyontohkan jika saja BUMDes memegang satu proses produksi yang bisa dikelolanya, maka hal itu lebih baik daripada dikelola oleh individual orang per orang. Karena BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa. "BUMDes juga bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Karena selama ini petani dengan lahan kecil atau peternak kecil, hanya memiliki akses pasar melalui para tengkulak," ujar LaNyalla. Apalagi jika BUMDes bisa mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke pasar, pasti tengkulak tidak mampu memainkan harga dan petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. "Apabila BUMDes menjadi besar, tentu BUMDes berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud. Inilah yang harus menjadi fokus kerja masa depan para kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada di desa," ingat LaNyalla. Menurut LaNyalla, apa yang dipaparkannya berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. LaNyalla menegaskan bahwa ia tengah menawarkan Peta Jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Caranya, kata dia, bangsa dan negara ini harus kembali menerapkan sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Ini adalah Peta Jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara kita, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Yaitu dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila," tegas LaNyalla. Sebab, azas dan sistem bernegara telah diubah melalui amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002. Sejak saat itu, bangsa ini mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. "Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk konsesi lahan atau izin pertambangan," urai LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini, termasuk kepala desa, untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. "Sehingga kita akan kembali kepada mazhab ekonomi kesejahteraan, yaitu konsep ekonomi usaha bersama dengan azas kekeluargaan dan pemerataan. Karena rakyat, terutama mereka yang berada di desa-desa, harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya," demikian LaNyalla. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI memberikan apresiasi kepada kabupaten dan desa-desa di Kabupaten Probolinggo, atas prestasi yang sudah diraih, baik di tingkat regional maupun nasional. Termasuk yang paling baru adalah keberhasilan Kabupaten Probolinggo menyabet penghargaan Pembangunan Ekosistem Literasi. Karena penghargaan tersebut identik dengan pembangunan sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan. Hadir pada kesempatan itu Pj Sekda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Ketua KADIN Kabupaten Probolinggo Gede Vandana Wijaya atau Ivan GSL dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Probolinggo.(*)

Humas Jumat, 15 Desember 2023 15.47.00

Di Tahun Politik, Ketua DPD RI Berjuang Kalahkan Nilai-nilai Barat...

JAKARTA, dpd.go.id - Di tahun politik ini, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan tidak punya agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden satu pun. Agenda besar dirinya adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002. "Saya tidak punya agenda politik untuk memenangkan pasangan calon presiden. Selain saya tidak mau, sebagai anggota DPD RI sudah jelas dalam Undang-undang, kami tidak boleh partisan," kata LaNyalla dalam sambutan virtual pada Musyawarah Pimpinan Nasional 2023 Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) yang dilaksanakan di Makassar, Sabtu, (16/12/2023). Lanjut dia, yang diperjuangkan saat ini adalah memenangkan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada azas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam. Karena, lanjut dia, Indonesia telah memiliki sistem tersendiri, yang paling sesuai dengan watak asli dan kemajemukan bangsa Indonesia. Tetapi sistem itu dibuang, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru. "Padahal, seharusnya yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan mengganti sistem bernegara. Karena para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala barat maupun timur. Yang semuanya tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai negara majemuk dan kepulauan ini," paparnya. Dijelaskan oleh Senator asal Jawa Timur itu, bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yaitu adanya MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan. "Anggota MPR berasal dari anggota DPR yang dipilih secara langsung dan utusan-utusan lain, yaitu Utusan Golongan-Golongan dan Utusan Daerah yang harus diutus dari bawah," tukas dia.   Anggota DPR, anggota Utusan Golongan dan anggota Utusan Daerah itulah menjadi penjelmaan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Mereka ini yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, sebagai bentuk kehendak politik rakyat. "Lalu mereka inilah yang memilih Presiden di MPR untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat. Yang kemudian dievaluasi di akhir masa jabatannya," kata pria asli Bugis yang besar di Jawa Timur itu. Sistem itulah yang menurut LaNyalla harus disempurnakan dan perkuat. Sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru. Sehingga bangsa Indonesia kembali dengan jati dirinya. "Pemilihan Presiden langsung hanya mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Dan hal itu sangat tidak produktif, serta menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika," katanya.   Pemilihan Presiden secara langsung juga telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang dijalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa di-fabrikasi. Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka dan disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita palsu yang dibentuk sedemikian rupa. Pilpres langsung juga sangat rawan terjadi kecurangan yang massif dalam pelaksanaannya. Sebab tidak satupun calon presiden yang bisa memiliki bukti formulir C-1 dari 800 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia. Kata LaNyalla, hal itulah yang seharusnya menjadi refleksi. Bagaimana mungkin bangsa yang berketuhanan ini dapat melakukan apa saja, termasuk kecurangan dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dan kekuasaan? "Inilah yang saya katakan, bahwa saya berniat dan berjuang, untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada azas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam," tegasnya Dia berharap para mahasiswa yang tergabung di dalam Lingkar Dakwah Mahasiswa Islam memiliki kesadaran kolektif, untuk bertaubat dengan sistem liberal barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia. Yang ternyata memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. "Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Hal itu hanya menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," tukas dia.(*)

Humas Sabtu, 16 Desember 2023 15.44.00

Sultan Sayangkan Panelis Debat Pilpres Tidak Mempersoalkan Periodesasi Jabatan Maksimal...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin turut mengomentari proses debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa 12 Desember lalu. Menurutnya, masyarakat tidak mendapatkan banyak gambaran yang terang terkait topik demokrasi, terutama peran dan fungsi partai politik dari ketiga capres. "Saya kira para Panelis Debat Pilpres cukup baik mengeksplor realitas demokrasi dan politik nasional secara umum. Namun para panelis belum secara detail dan kritis mempersoalkan jabatan ketua umum partai politik yang tidak dibatasi oleh undang-undang partai politik saat ini", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (17/12). Keberadaan Partai politik saat ini, kata mantan aktivis KNPI itu, perlu dilakukan pembaharuan, agar mampu berkontribusi pada pembangunan demokrasi Indonesia. Karena dalam kelembagaan dan pola kaderisasi parpol cenderung tidak demokratis. "Hal ini terlihat dari jabatan ketua umum partai politik yang sepertinya berlaku seumur hidup. Padahal partai politik diberikan tugas oleh konstitusi sebagai institusi publik yang bertanggung jawab untuk mencetak calon pemimpin nasional", tegasnya. Tapi kelembagaan partai, sambungnya, justru lebih banyak diatur oleh Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Partai. Akibatnya persoalan paling krusial seperti masa jabatan maksimal ketua umum partai tidak mampu dikendalikan oleh undang-undang. "Partai politik bukan organisasi dagang atau perusahaan keluarga yang secara tirani dimiliki dan dikuasai oleh satu atau sekelompok orang. Jadi sangat disayangkan isu partai politik yang menghambat proses demokrasi dan keadilan politik ini justru absen dalam proses debat kemarin", tutupnya.(*)

Humas Minggu, 17 Desember 2023 15.41.00

Kunjungi Ponpes di Pasuruan, LaNyalla Didoakan Kiai Sukses Perjuangkan Kembali...

PASURUAN, dpd.go.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkeliling pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Ada dua pondok pesantren yang dikunjunginya, yakni Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani dan Pondok Pesantren Sidogiri. Di kedua pondok pesantren tersebut, LaNyalla mendapat dukungan sekaligus doa dari para kiai agar perjuangan mengembalikan UUD 1945 naskah asli membuahkan hasil. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, KH Yazid Bustomi mengapresiasi kehadiran Ketua DPD RI ke pondok pesantrennya. "Sejak dulu beliau memang rajin mengunjungi pondok-pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani. Beliau selalu meminta pertimbangan tentang apapun yang sedang diperjuangkan," kata kiai yang karib disapa Gus Yazid itu di pondoknya, Minggu (17/12/2023). Gus Yazid mendukung perjuangan LaNyalla mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Ia pun mendoakan agar perjuangan Senator asal Jawa Timur itu berhasil, sehingga sistem bernegara dan sistem ekonomi bangsa kembali sejalan dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila. Usai dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Al-Hasani, Ketua DPD RI melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Sidogiri. Ketua DPD RI diterima oleh pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, KH Nur Hasan Ghozi dan Ustaz Hamid. Ketua DPD RI kembali mendapatkan dukungan doa agar perjuangannya membuahkan hasil. KH Nur Hasan Ghozi menegaskan jika ia mengawal penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli. "Melalui stakeholder dan elemen yang ada, baik itu jaringan pondok pesantren maupun ormas, kami mengawal dan mendukung penuh perjuangan Ketua DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli," kata kiai yang karib disapa Gus Nur ini. Bukan tanpa alasan Gus Nur mendukung gerakan Ketua DPD RI. Sebab, katanya, satu-satunya solusi bangsa adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Kalau tidak begitu, maka segala sesuatunya akan dikalkulasi secara politis, bukan secara kebangsaan," ujar Gus Nur. Ketua DPD RI bersyukur perjuangannya mendapat dukungan luas dari stakeholder bangsa, termasuk pondok-pondok pesantren. Menurut LaNyalla, tak hanya di Pasuruan dan Jawa Timur saja, berdasarkan kunjungannya ke lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia, ia selalu diberikan mandat untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa melalui jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. "Apa yang sedang saya perjuangkan ini bukan keinginan saya pribadi. Tetapi ini adalah kehendak rakyat. Rakyat yang menginginkan agar bangsa ini kembali kepada sistem asli bangsa kita sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla. Sistem tersebut yakni Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, yang telah diganti total melalui amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002 silam. Hasilnya, sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. "Sedangkan sistem bernegara kita tak lagi sejalan dengan Sila Keempat Pancasila, yang mengedepankan musyawarah mufakat. Bangsa ini justru mempraktikkan Demokrasi Liberal ala Barat. Salah satu produknya adalah Pilpres Langsung yang terbukti menimbulkan banyak masalah, salah satunya polarisasi rakyat," ujar LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama, agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. "Caranya, kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum," demikian LaNyalla. Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, Rafi Aydrus dan sejumlah aktivis yayasan LaNyalla Academia.(*)

Humas Minggu, 17 Desember 2023 15.35.00

Buka National Coaching Clinic Wasit, Juri dan Pelatih, LaNyalla Ingatkan...

BANYUWANGI, dpd.go.id - Saat berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kegiatan resesnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan membuka kegiatan National Coaching Clinic Wasit, Juri dan Pelatih Pencak Silat 2023. Pada kegiatan yang mengambil tema 'Bangkitkan Mental Atlet Demi Prestasi Dunia' itu, LaNyalla mengingatkan agar stakeholder di olahraga seni beladiri pencak silat agar selalu memegang teguh empat aspek nilai luhur pencak silat. "Empat aspek nilai luhur pencak silat itu adalah aspek spiritual, seni gerak, beladiri dan olahraga. Saya meminta agar empat aspek nilai luhur ini dipegang teguh, baik oleh wasit, juri, pelatih dan atlet itu sendiri," kata LaNyalla saat membuka acara yang diselenggarakan IPSI Kabupaten Banyuwangi dan Blambangan National Championship di Aula Kantor Kecamatan Giri Banyuwangi, Rabu (13/12/2023). Pada kesempatan itu, LaNyalla mengapresiasi pencak silat yang mampu menorehkan banyak prestasi di kancah internasional. Yang terbaru, kata LaNyalla, pencak silat Indonesia berhasil meraih juara umum di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Tak tanggung-tanggung, olahraga asli Indonesia itu meraih 9 medali emas, 6 perak dan 1 perunggu. "Pencapaian itu tentu membanggakan, tak hanya bagi mereka yang terlibat dalam cabang olahraga pencak silat saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Yang juga membanggakan adalah, capaian medali tersebut melampaui dari target yang dicanangkan," ujar LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai peningkatan kapasitas teknikal kepada mereka yang terlibat di dalam pembinaan atlet pencak silat Indonesia harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Salah satunya adalah melalui pelatihan atau coaching clinic untuk juri, wasit dan pelatih, yang hari ini diselenggarakan oleh IPSI Kabupaten Banyuwangi bersama Blambangan National Championship. "Saya berharap coaching clinic hari ini mampu menghasilkan juri, wasit dan pelatih pencak silat yang profesional, andal dan menjunjung tinggi sportivitas," harap LaNyalla. Hadir pada kesempatan itu Ketua Harian IPSI Kabupaten Banyuwangi Janoto, Wakil Ketua II IPSI Banyuwangi Sugi Hariyono, Sekretaris Umum IPSI Banyuwangi Hidayaturrahman, Presiden Blambangan National Championship Yuwono Darpito, Ketua Panitia Acara Winarno, serta puluhan juri, wasit dan pelatih pencak silat.(*)

Humas Rabu, 13 Desember 2023 16.07.00

Sampaikan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove Di Forum COP28, Sultan Puji Komunitas...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong para pemimpin dunia melakukan kolaborasi dalam program konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup di Paviliun Indonesia pada COP28 Dubai pada Rabu (06/12). "Agenda pengendalian terhadap kenaikan suhu bumi menjadi tanggung jawab bersama yang urgen. Salah satunya dengan melakukan inovasi rehabilitasi kawasan hutan dan lahan yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia selama ini", ujar Sultan. Menurutnya, saat ini Indonesia cukup intensif mengembangkan program rehabilitasi hutan mangrove yang merupakan kawasan hutan mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 24 persen dari total luas mangrove dunia, yaitu 3,36 juta hektar. Diperkirakan terdapat 3,14 miliar ton karbon biru yang tersimpan di hutan bakau, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya Bangsa Indonesia berkontribusi pada dunia untuk mengurangi gas rumah kaca sesuai komitmen kuat Indonesia yang tercantum dalam untuk NDC. 'Dunia berutang terima kasih terhadap jutaan hektar mangrove Indonesia yang aktif menyerap polusi karbon dunia. Meskipun, kekayaan biodiversitas pesisir tersebut belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah Indonesia", ujarnya. Inilah waktunya, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, bagi kita semua untuk menunjukkan keseriusan dalam pengendalian terhadap krisis iklim. Dunia perlu berkolaborasi memulihkan kembali kerusakan ekosistem yang kita ciptakan sendiri. "Sehingga Kami menaruh kebanggaan terhadap para milenial anak muda komunitas LATUN, yakni komunitas lestari alam laut untuk negeri yang terus berjuang merehabilitasi hutan mangrove di pesisir provinsi Bengkulu. Latun menjadi salah satu contoh bagaimana anak muda sebagai pewaris masa depan dunia merawat kelestarian ekologi", ungkap mantan aktivis KNPI itu. "Karena kolaborasi merupakan simpul kekuatan utama dalam proses rehabilitasi dan konservasi biodiversity. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi", tutupnya.(*)

Humas Jumat, 08 Desember 2023 15.30.00

Ketua DPD RI Pertemukan Konjen Jeddah dan Kantor Urusan Haji,...

JEDDAH, dpd.go.id - Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPD RI atas penyelenggaraan ibadah Haji 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang. “Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla. Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. “Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya. Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI. Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya. Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50. “Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” tukasnya. Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin. Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia masih mempertimbangkan dengan cermat. Mengingat lokasi yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api. “Akan lebih sulit mobilitas melalui kereta api, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya. Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI, bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jamaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer. “Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau jaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta ploting lokasi pemondokan Jamaah Haji Indonesia,” ungkapnya. Kemenag RI telah menentukan lokasi, masing-masing di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram. “Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambah Nasrullah. Terkait penambahan Kuota 20 ribu Jamaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Karena pemberian Kuota tambahan tersebut tidak mendadak seperti yang terjadi di musim Haji tahun 2023. “Terakhir yang dapat kami sampaikan, terhadap Jamaah Haji Lansia, kami di Indonesia mengubah kebijakan melalui pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu, baru pelunasan. Kalau sebelumnya, setelah lunas baru pemeriksaan Kesehatan, sekarang kita balik. Sehingga calon jamaah yang diketahui memiliki penyakit komorbid yang berat, akan terdeteksi di awal, sebelum melunasi biaya haji,” pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi. (*)

Humas Jumat, 08 Desember 2023 15.27.00

Jumlah Petani Menyusut, Sultan Minta Pemerintah Berikan Insentif Modal Usaha...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk serius memperhatikan persoalan regenerasi Petani Indonesia saat ini. Hal ini disampaikan Sultan menyusul semakin menyusutnya jumlah petani di tanah air. "Pertanian merupakan investasi dengan hasil paling nyata dan menentukan bagi sebuah negara berkembang agraris. Dan petani sebagai pelaku usaha pertanian menjadi modal yang harus dipertahankan kualitas dan jumlahnya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (09/12). Meskipun, kata Sultan, tengah terjadi introduksi teknologi pertanian dalam skala yang besar. Posisi petani masih menjadi kontributor utama ekonomi pertanian dan industri pangan nasional. "Penurunan jumlah pelaku usaha pertanian tentu memiliki banyak faktor dan motifnya. Tapi yang paling menentukan menurut kami adalah tentang ketersediaan insentif modal, teknologi dan pasar yang tidak terintegrasi", ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Terutama, sambungnya, terkait modal usaha dan harga input agribisnis yang dinilai cukup besar sangat memberatkan petani. Sementara akses petani ke lembaga keuangan kita sangat kecil. "Pemerintah sudah menggelontorkan ratusan Triliun dana kredit usaha Rakyat (KUR). Namun itu tidak cukup signifikan menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian", tegasnya. Oleh karenanya, kata Sultan, kami mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal ke sektor pertanian. Termasuk memberikan insentif modal dan teknologi pertanian kepada para milenial yang memiliki minat di sektor pertanian. "Persoalannya bahkan anak muda lulusan SMK dan politeknik pertanian tidak bersemangat untuk bertani. Akibat terjadi keterbatasan modal dan teknologi yang berujung pada ancaman krisis petani di Indonesia", tutupnya. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada Senin (5/12/2023). Salah satu hasil sensus menunjukkan, adanya penurunan jumlah petani dari 31,71 juta unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir.(*)

Humas Sabtu, 09 Desember 2023 15.23.00

Hari Anti Korupsi: Ketua DPD RI Ingatkan PUPR Potensi Korupsi...

SURABAYA. dpd.go.id - Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR berpotensi menjadi ladang korupsi dengan pola penyuapan dari pengusaha ke otoritas. Mengingat lamanya proses pengurusan PBG dan SLF tersebut. Demikian diingatkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember.  Seperti diketahui, PBG adalah dasar hukum yang memungkinkan pemilik bangunan memulai konstruksi. Sedangkan SLF menyatakan bangunan tersebut aman untuk digunakan. Keduanya berfungsi untuk memastikan investasi bangunan yang aman dan legal.  “PGB dan SLF ini menyasar semua bangunan. Tidak hanya Gedung bertingkat. Tetapi juga Gudang dan perumahan. Persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha adalah lamanya waktu pengurusan PBG dan SLF, membuat pelaku usaha menunjuk konsultan untuk mengurus, dimana biayanya akan menjadi sangat mahal. Dan ada potensi penyuapan agar dipercepat,” tandas LaNyalla, Sabtu (9/12/2023).  Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu juga mengungkap, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyoroti persoalan lamanya waktu dan bervariasinya biaya konsultan pengurusan PBG dan SLF, sehingga diduga berpotensi terjadi tipikor penyuapan.  “PGB dan SLF ini menjadi lama karena harus melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA) yang jumlahnya sedikit di Indonesia. Bahkan ada beberapa provinsi yang tidak memiliki TPA, karena organisasinya saja tidak ada. Tidak semua provinsi memiliki Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) yang eksisting,” ungkapnya.  Karenanya, lanjut LaNyalla, perlu perhatian serius dari Kementerian PUPR. Jangan sampai di tengah upaya pemerintah meningkatkan peringkat EoDB (Easy of Doing Business) justru jadi tergerus karena persoalan ini.    “Mungkin perlu segera diputuskan, metode untuk mempercepat pengurusan PBG dan SLF ini. Sekaligus kepastian biaya yang terjangkau. Yang disesuaikan dengan iklim dunia usaha yang baru saja recovery pasca Pandemi. Juga sistem IT yang lebih terintegrasi dan memudahkan. Sehingga para pelaku usaha tidak harus membayar konsultan,” tukas LaNyalla. Ia pun juga berharap PUPR sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang PBG dan SLF segera menentukan keseragaman dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Sekaligus keseragaman biaya, atau mengacu kepada indek ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota.  “Saya hanya berharap, jangan peraturan yang menyulitkan dan lama prosesnya, justru menjadi ladang tindak pidana penyuapan dan kemahalan biaya berusaha bagi para pelaku dunia usaha yang belum sepenuhnya bangkit pasca Pandemi. Selain merugikan, juga melemahkan skor kemudahan investasi di Indonesia,” pungkas Senator asal Jawa Timur ini.(*)

Humas Sabtu, 09 Desember 2023 16.03.00

Bustami Dorong Penetapan RUU Desa Sebelum Pemilu...

BANDAR LAMPUNG – Anggota DPD RI Dapil Lampung, Dr. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., mendorong DPR RI segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan secara pribadi, Bustami yang juga unsur Pimpinan Komite II DPD RI dan Ketua Dewan Pakar DPP APDESI periode 2021-2026 ini mendukung apa yang menjadi aspirasi dari para kepala desa seluruh Indonesia. Empat di antaranya, sebut Bustami, itu sebagaimana terakomodir pada 19 poin RUU hasil revisi dan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Badan Legislasi DPR RI. Pertama, terkait kenaikan gaji dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Kedua, terkait tunjangan purna tugas kepala desa dan BPD; Ketiga, terkait masa jabatan kepala desa. Keempat, terkait dana desa. ”Oleh karena itu, kami dari DPD RI mendesak agar proses penetapan RUU jadi undang-undang ini diupayakan sebelum Pemilu 2024 mendatang agar semua punya kepastian. Karena, perjuangan (revisi UU) ini kan bukan sehari dua hari. Dan, DPD RI sebagai representatif daerah memang tugasnya harus mengawal agar penetapan revisi UU ini dapat terlaksana dalam satu atau dua bulan jelang Pemilu 2024,” tegasnya, Senin (4/12). Kenapa? Bustami yang juga A’wan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung ini menjelaskan krusialnya perubahan UU tersebut. Seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa, menurutnya ini menyangkut efisiensi biaya pemilu. ”Kemudian yang namanya memimpin, karena kan saya ini pernah jadi bupati (Waykanan periode 2010-2015, red) waktu satu periode lima tahun itu terlalu singkat. Baru dua tahun kita mengenal wilayah dan baru kita berproses, sudah mau pemilu lagi. Itu juga yang terjadi pada kepala desa yang periode masa jabatannya hanya enam tahun,” tegasnya. Demikian halnya membangun desa hanya dengan dana Rp1 miliar atau Rp2 miliar, menurutnya sangat jauh dari kebutuhan. ”Karena infrastruktur daerah itulah yang mengangkat perekonomian rakyatnya. Sehingga dengan jalan usaha tani yang bagus, infrastruktur jalannya bagus, irigasinya bagus, maka harga-harga hasil produksi pertaniannya pun tidak akan mahal. Sekarang ini kan harga-harga kebutuhan produksi pertanian itu mahalnya di ongkos karena jalan yang rusak dan sebagainya,” tandas Bustami yang juga Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Lampung ini. Lebih jauh, anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila MPW Pemuda Pancasila Lampung juga Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini mengatakan bahwa DPR telah membentuk Panja untuk mulai menyusun draf revisi RUU Desa dengan menggelar rapat pertamanya pada 19 Juni 2023. Kemudian hasil revisi finalnya ada 19 poin penting dalam perubahan yang diusulkan DPR dalam RUU Desa tersebut sebagaimana laporan Ketua Panja DRS. M. Nurdin, M.M. kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI pada 3 Juli 2023 lalu. Ke-19 poin tersebut, antara lain: 1) Penyisipan 2 (dua) pasal diantara Pasal 5 dan Pasal 6 yakni Pasal 5A tentang pengaturan hak Desa atas dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi dan Pasal 5B tentang pengembangan/pemanfaatan kawasan suaka oleh Desa; 2) Perbaikan rumusan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h tentang ”dana operasional”.; 3) Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan. 4) Pasal 26 ayat (4) tentang kewajiban Kepala Desa untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. 5) Pasal 27 perubahan rumusan substansi tentang kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. 6) Pasal 33 menambah substansi syarat calon Kepala Desa yakni tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan. 7) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa. 8) Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 9) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yakni Pasal 50A tentang hak Perangkat Desa. 10) Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 11) Pasal 62 tentang penambahan hak Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 12) Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana Desa 20% (dua puluh perseratus) dari dana transfer daerah. 13) Penyisipan 1 (satu) pasal di antara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. 14) Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. 15) Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun. 16) Penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 87 dan Pasal 88 yakni Pasal 87A tentang BUMDes yang dikelola secara profesional dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Koperasi untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. 17) Pasal 118 tentang aturan peralihan bagi: a. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini. b. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi. c. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini. d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. e. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Penyisipan 1 (satu) pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni Pasal 120A tentang ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan (post legislative scrutiny), yaitu 3 tahun setelah pengundangannya, Pemerintah melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada DPR RI. 19) Perbaikan rumusan teknis redaksi Pasal 2, Pasal 4, Pasal 50, Pasal 67, Pasal 78, dan Pasal 86.(*)

Humas Selasa, 05 Desember 2023 13.11.00

Intip Kesiapan Tuan Rumah, Ketua DPD RI Apresiasi Kerajaan Saudi...

ARAFAH, dpd.go.id - Komitmen Kerajaan Saudi Arabia untuk meningkatkan layanan kepada jamaah Haji di Arafah dan Mina (Armina) mendapat perhatian dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan, LaNyalla mengintip secara langsung perbaikan di lapangan yang mulai dijalankan saat ini. Dalam peninjauan non protokoler tersebut, Ketua DPD RI melihat secara langsung beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan sejumlah kontraktor di lokasi wukuf di Arafah dan tenda-tenda di Mina, Minggu (3/12/2023) siang waktu setempat. “Saya memberikan apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji KSA yang komit melakukan apa yang sudah disampaikan kepada dunia, khususnya kepada Indonesia, bahwa mereka terus melakukan peningkatan layanan, terutama di Armina,” kata LaNyalla. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan lokasi non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas di maksud. “Baru setelah itu, saya akan bertemu dengan pajabat Kantor Urusan Haji dan Konjen di KJRI kita. Jadi sengaja saya balik metodenya. Lapangan dulu, lihat langsung, baru ke otoritas,” ungkapnya. Seperti diketahui, Kerajaan Saudi Arabia memang meningkatkan 4 layanan dasar di Armina. Pertama, penambahan jumlah toilet, kedua menggunakan alas lantai pasir halus di tenda Wukuf, ketiga stabilisasi kelistrikan dan lantai keramik di Mina. Selain itu, kebijakan Kementerian Haji KSA juga meniadakan zona negara dan benua di lokasi Armina. Sehingga tidak ada lagi lokasi khusus untuk negara tertentu di Arafah dan Mina. Tetapi ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap. “Karena menggunakan sistem first come first, maka mulai sekarang Indonesia harus mulai mengincar dan melakukan plot lokasi. Sehingga begitu nanti dibuka pandaftaran, kita sudah punya target lokasi incaran, baik di Arafah maupun Mina,” pungkas LaNyalla. Usai meninjau Armina, Ketua DPD RI dijadwalkan bertemu Konjen RI Yusron B. Ambary di KJRI Jeddah dan pejabat Kantor Urusan Haji, sebelum bertolak ke Indonesia. Dalam kunjungan kali ini, LaNyalla hanya ditemani beberapa staf, dan tidak bersama anggota DPD RI.(*)

Humas Senin, 04 Desember 2023 11.18.00

Doni Munardo Meninggal Dunia, Sultan: Beliau Panglima Perang Melawan Covid-19...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku merasa kehilangan dan duka mendalam atas meninggalnya Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Sultan mengaku mengenal dekat mantan Danjen kopassus itu sebagai sosok yang bersahaja, tenang dan pengabdi yang pekerja keras. Semua kita bersaksi beliau pernah menjadi panglima perang melawan pandemi Covid-19 yang militan. "Kita patut bersyukur bahwa bangsa ini pernah dianugerahi seorang patriot dengan reputasi pengabdian yang tulus. Pak Doni Munardo bekerja senyap untuk mewujudkan capaian besar yang menjadi tanggung jawabnya", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (04/12). Di komunitas Melayu, kata Sultan, Jenderal Doni Munardo merupakan panutan yang sangat dihormati. Beliau selalu memberikan perhatian yang serius pada etika bisnis dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. "Semoga perjuangan dan pengabdian beliau kepada bangsa ini tercatat sebagai amal ibadah dan amal jariyah oleh Allah Tuhan yang Maha kuasa", tutupnya. Doni Monardo yang juga mantan Danjen Kopassus meninggal dunia pada Minggu (3/12) pukul 17.35 WIB. Doni Monardo meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Doni Monardo akan dimakamkan hari ini, Senin 4 Desember 2023 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. "Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad, 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB," tulis Tenaga Ahli BNPB 2019-2023 Egy Massadiah lewat pesan singkat, Minggu (3/12).(*)

Humas Senin, 04 Desember 2023 11.11.00

NONO SAMPONO AJAK TINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL MELALUI SENAM TERA...

Jakarta, dpd.go.id - Berbagai pihak perlu memberikan atensi khusus terhadap pengembangan minat olahraga pada masyarakat. Masyarakat yang lebih sehat dan bugar serta memiliki imunitas yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat mengikuti kegiatan senam tera dalam rangka HUT ke-38 Senam Tera Indonesia (STI) yang berlangsung di lapangan parkir Pantai Aloha, PIK 2, Jakarta (3/12/23). Nono Sampono mengatakan kegiatan senam tera hadir untuk memasyarakatkan kesehatan dan kebugaran, hasil catatan dari World Health Organization (WHO) menyatakan sebanyak 82,7 persen masyarakat Indonesia bermasalah dengan kesehatan dan kebugaran. “Hasil Litbang Kemenpora menyatakan anak dengan umur di atas 10 tahun hanya 6 persen yang mau rutin berolahraga atau aktivitas fisik, sisanya cenderung menikmati bermain gadget. Ini adalah persoalan bangsa kita dan senam tera merupakan jawabannya,” ujar Nono yang merupakan Ketua Umum Senam Tera Indonesia. Selain itu, lanjut Nono, minimnya minat berolahraga pada generasi muda, menyebabkan sulitnya mencari bibit-bibit atlet muda nasional. “Sekali lagi, ini adalah persoalan bangsa, bagaimana bisa menumbuhkan minat olahraga kepada kaum muda sehingga tidak menjadi generasi yang malas berolahraga,” tambahnya. Sementara itu, Wakil Presiden ke 6 Tri Sutrisno yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan apresiasi atas kehadiran sekitar 7000 peserta yang datang dari sejumlah daerah. Dirinya berharap semangat peserta senam tera dapat memicu semangat masyarakat di seluruh Tanah Air untuk berolahraga. Sebab, dengan berolahraga akan menciptakan kondisi yang bugar. “Senam tera ini dilakukan dengan gerakan dan irama yang baik dan akan menghasilkan badan yang sehat. Kita berdoa semakin sehat, makin panjang umur dan tidak terganggu oleh jenis penyakit apapun,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang juga Ketua Senam Tera Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris menjelaskan saat ini pihaknya juga memberikan piala dan hadiah bagi pemenang lomba senam kreasi berbasis budaya Betawi yang dimenangkan oleh peserta dari wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPD RI Provinsi Jambi, Juniwati Masjchun Sofwan dan Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Denty E.W. Pratiwi. *

Humas Minggu, 03 Desember 2023 09.30.00

Di Sidang Paripurna, Fernando Sinaga Sampaikan Pandangan dan Pendapat DPD...

Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menyampaikan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggota DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini menyampaikan hal tersebut di Sidang Paripurna ke – 6 DPD RI Masa Sidang II tahun 2023 – 2024 pada Jumat (1/12/2023) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan. “Ada 9 butir pandangan dan pendapat tentang perubahan ketiga UU Perkoperasian. Pertama, DPD RI memandang bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sedang dibahas saat ini harus segera ditetapkan dengan mengakomodir Pandangan dan Pendapat DPD RI”, tegas Fernando. Kedua, Fernando Sinaga melanjutkan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia serta belum sepenuhnya mencerminkan sifat gotong royong yang merupakan asas dari koperasi. Ketiga, DPD RI berpandangan bahwa Untuk mendorong keberpihakan Koperasi terhadap kepentingan ekonomi kerakyatan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi harus melibatkan Pemerintah Daerah, yakni dalam hal pembinaan, pendampingan, dan pengawasan hingga akses pemasaran produk. Fernando Sinaga mengatakan, yang keempat adalah DPD RI berpandangan bahwa untuk memajukan dan meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian dan pembangunan nasional diperlukan dukungan anggaran yang memadai melalui Kelembagaan/Lembaga yang menaunginya yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. “Kelima DPD RI berpandangan bahwa pembentukan Koperasi harus diatur berdasarkan ruang lingkup usaha anggota dari masing-masing Koperasi. Misalnya masyarakat peternak menjadi anggota Koperasi ternak, masyarakat petani menjadi anggota koperasi petani, dan seterusnya sehingga mempermudah pengembangan koperasi”, kata Fernando Sinaga. Fernando Sinaga melanjutkan, keenam yaitu terkait pendidikan Koperasi, DPD RI meminta DPR RI dan Pemerintah agar memperhatikan RUU Perkoperasian yang pernah disampaikan sebagai RUU Inisiatif DPD RI Tahun 2015 khususnya Bab tentang Pendidikan Perkoperasian. Ketujuh terkait pengawasan. Menurut Fernando Sinaga, beberapa poin yang menjadi perhatian DPD RI seperti masa jabatan pengawas, kesalahan pengawas, dan tanggung jawab pengawas. “Terkait masa jabatan pengawas RUU ini mengandung potensi multitafsir dan perdebatan”, ungkapnya. Kedelapan, Fernando Sinaga mengatakan kelembagaan dalam RUU Perkoperasian, memuat beberapa lembaga yang baru yaitu; Lembaga Pengawas, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Forum Koordinasi. “Hadirnya lembaga-lembaga baru dalam RUU tersebut menunjukkan itikad baik dari Pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan Perkoperasian di Indonesia”, timpalnya. Sedangkan kesembilan, Fernando Sinaga menyoroti soal peran Pemerintah. Menurutnya, pemerintah dalam RUU ini, hanya merujuk pada Pemerintah Pusat dengan tanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana, membuat mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan. “Seharusnya selain Pemerintah Pusat, juga melibatkan peran Pemerintah Daerah”, tegas Caleg DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor urut 4 ini. Diakhir paparannya, Fernando Sinaga berharap Sidang Paripurna kali ini dapat mengambil keputusan tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi putusan DPD RI. (*)

Humas Jumat, 01 Desember 2023 09.26.00

Pilpres Langsung Tetap Hasilkan Polarisasi dan Caci Maki. LaNyalla: Karena...

JAKARTA, dpd.go.id - Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung masih saja menghasilkan pembelahan (polarisasi) masyarakat dan aksi saling hujat serta caci maki antar pendukung pasangan calon peserta Pilpres. Fakta ini terlihat sangat jelas di media sosial dan di ranah publik tertentu. Hal ini menjadi sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menilai Pilpressung tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk, yang sebenarnya berkarakter asli bangsa yang guyub dan komunal, tetapi dipaksa menjadi bangsa individualis dan pragmatis. “Kita sudah punya sistem asli, pemilihan mandataris MPR melalui wakil yang utuh, alias penjelmaan rakyat, sehingga yang bermusyawarah itu seharusnya para hikmat. Tapi karena praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang, dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal, akibatnya kita menjadi bangsa lain, bangsa yang tercerabut dari akarnya,” urai LaNyalla di Surabaya, Selasa (21/11/2023).  Dikatakan LaNyalla, seharusnya saat Reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru, bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal. Akibatnya kohesi bangsa yang kita rajut berabad-abad seketika bisa rusak hanya karena Pilpressung.  “Makanya dalam beberapa kesempatan, saya selalu sampaikan bahwa polarisasi bangsa yang terjadi akibat Pilpressung harus kita akhiri. Polarisasi di masyarakat sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika,” papar dia. LaNyalla menggambarkan bagaimana antar kelompok di masyarakat melakukan aksi reaksi atas output pesan masing-masing baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Ditambah pola komunikasi elit politik yang kerap menimbulkan kegaduhan. Sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi. “Kita sempat menyaksikan sweeping bendera, kaos, forum diskusi, pembubaran atau pelarangan forum pertemuan dan lain sebagainya. Sampai hari ini, masih saja terjadi olok-olok antar kelompok, dengan sebutan-sebutan yang jelek. Padahal sudah sangat jelas, olok-olok dengan sebutan yang jelek, dilarang Al-Quran,” tegasnya. LaNyalla juga menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung telah melahirkan politik kosmetik dan merusak kohesi bangsa. Karena terjadi mobilisasi di masyarakat oleh elit-elit politik. Ditambah dengan pembenaran-pembenaran atas mobilisasi tersebut. Sementara di satu sisi, ada kritik dan protes atas mobilisasi tersebut. Sehingga akan terus terjadi saling hujat.  "Pemilihan presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal harganya. Apalagi batu uji yang digunakan untuk mencari pemimpin lewat pemilihan langsung adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media komunikasi,” imbuhnya. LaNyalla juga mengatakan elektabilitas yang dimiliki para kandidat juga dapat digiring melalui angka-angka survei, lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau sebaliknya puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa. Menurut LaNyalla, Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, penting, dan mendesak, daripada disibukkan oleh hiruk pikuk dan biaya mahal demokrasi ala barat. "Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," ujar dia. LaNyalla menilai sudah saatnya Pilpres Langsung dievaluasi. Sebab, selain menimbulkan banyak gejolak di tengah-tengah masyarakat, faktanya Pilpres Langsung bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang tertuang dalam Sila Keempat Pancasila. "Sila Keempat Pancasila mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi kerakyatan kita melalui perwakilan para hikmat, yang berada dalam satu wadah yang utuh, di lembaga tertinggi negara,” tukasnya.  Kedaulatan menurut Pancasila tetap berada di tangan rakyat, di MPR, yang dihuni anggota DPR hasil Pileg, dan juga Utusan-Utusan dari non Pileg, yaitu Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Presiden itu hanya Mandataris MPR, alias petugas rakyat. Sehingga kedaulatan tidak boleh kita pindahkan kepada presiden hanya karena mendapat suara langsung dari kotak TPS di Pilpressung.  “Sejak perubahan Konstitusi, kedaulatan rakyat setelah Pileg dan Pilpres pindah menjadi kedaulatan partai politik dan kedaulatan presiden. Sehingga rakyat sudah tidak bisa lagi ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Faktanya penentunya hanya partai dan presiden terpilih. Padahal azas dan sistem Pancasila sama sekali bukan itu,” tandasnya.  Karena itu, Senator asal Jawa Timur itu, mengajak bangsa ini untuk mengembalikan terlebih dahulu UUD 1945 kepada naskah aslinya, untuk diamandemen menggunakan teknik adendum atau penambahan, untuk mencegah terulangnya praktek penyimpangan di masa lalu. Sehingga, dengan teknik adendum, amandemen tidak mengganti sistem. Seperti yang dilakukan negara-negara lain. Amerika dengan 27 kali adendum dan India dengan 104 kali adendum. (*)

Humas Selasa, 21 November 2023 15.57.00

Sultan B Najamudin Beri Wejangan Mahasiswa Universitas Dehasen Bengkulu Agar...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan beberapa tips sukses kepada mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu. Ia berpesan agar para mahasiswa jangan takut untuk bermimpi menjadi orang yang sukses dan hebat. “Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bisa dikatakan orang tua saya dulu sangat susah. Meski begitu saya punya mimpi untuk bisa menjadi orang sukses, alhamdulilah saat ini saya bisa menjadi pimpinan DPD RI termuda. Maka adik-adik bermimpilah setinggi-tingginya kelak kalian bisa menggantikan saya. Untuk itu anak muda harus bangkit,” ucap Sultan saat menerima kunjungan delegasi dari Universitas Dehasen Bengkulu di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/11). Senator asal Bengkulu ini mendorong para mahasiswa agar memiliki motivasi sedini mungkin. Motivasi tersebut tentunya akan membawa perubahan ke arah yang positif. “Kita harus pastikan diri kita sendiri, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Dengan begitu mimpi itu akan muncul. Seperti ucapan Bung Karno bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, kita harus tumbuhkan semangat itu dari sekarang,” harapnya. Sultan menjelaskan bahwa sukses itu memiliki pola tersendiri. Namun bagaimana pola itu harus dibuat, ia mencontohkan bila mau menjadi pengusaha atau politikus maka harus banyak belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyak. “Saat ini kita dimudahkan dengan kehadiran internet, di situ ilmu apa saja kita tinggal cari di internet. Sekarang mudah, jadi sudah tidak ada alasan untuk bermalas-malasan,” tuturnya. Ia juga berpesan bahwa untuk mencapai sukses itu tidaklah instan maka dibutuhkan mitra atau kolega yang bisa merintis dari bawah. Tentunya peran kolega atau mitra juga sangat berpengaruh dalam membuat dan membangun jaringan usaha. “Jadi pastikan kalian para mahasiwa mempunyai kolega untuk membicarakan masa depan,” tutur Sultan. Sultan juga mewanti-wanti para mahasiswa untuk menjauhkan sifat iri kepada orang. Sifat iri menciptakan penyakit yang akan menjauhkan dari kesuksesan. “Jangan ada sifat merasa senang bila orang lain susah, dan susah jika orang lain senang. Sifat iri ini yang harus kita singkarkan, apabila sifat ini yang ditanamkan. Sudah pasti akan susah mencapai kesuksesan,” imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma mengatakan kesuksesan dan keteladaan seperti Sultan B Najamudin harus dicontoh oleh para generasi muda. Beliau dengan usia tergolong masih muda mampu memimpin DPD RI. “Track record beliau sangat baik jadi harus menjadi contoh bagi generasi muda. Beliau diberi amanah untuk duduk di sini, artinya sudah ditentukan Yang Maha Kuasa bisa duduk di sini. Tentunya beban Pak Sultan sangat berat, dan jalan menuju ke sini penuh liku,” ujarnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu Maryaningsih berterimakasih atas sambutan yang luar biasa sehingga pihaknya bisa hadir di tempat terhormat ini. Untuk itu, ia berharap Wakil Ketua DPD RI bisa memberikan pembekalan ilmu yang bermanfaat untuk para mahasiswa. “Kunjungan kali ini tak lepas untuk menambah pengalaman dan wawasan kami,” harapnya.(*)

Humas Selasa, 21 November 2023 15.44.00

Sidang Paripurna DPD RI Dukung Kemerdekaan Palestina dan Kecam Agresi...

Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung dan mengapresiasi peran pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. DPD RI mengecam agresi militer Israel atas Palestina dan minta agresi militer itu segera dihentikan. "Demi kemanusiaan kita tidak boleh mundur memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan mengecam agresi militer Israel yang telah melanggar hukum humaniter internasional," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Sultan B Najamudin saat memimpin Sidang Paripurna Ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (1/12/23) "Hal ini menjadi sikap resmi DPD RI dalam menyikapi berbagai permasalah bangsa saat ini," lanjut Nono Pada sidang paripurna ini, Komite I DPD RI melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pandangan DPD RI terhadap 27 RUU tentang Kabupaten/Kota. "Selain itu, pada raker dengan MenPAN RB Komite I kami meminta prioritas khusus pada tenaga kesehatan, pendidik, serta Satpol PP, menjadi PPPK, dan mewujudkan birokrasi yang lebih baik," tukas Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma. Selanjutnya, Wakil Ketua PPUU Ajiep Padindang menjelaskan hasil pelaksanaan tugas PPUU terkait pemantauan dan peninjauan UU No.30 tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (UU AP). "PPUU melihat UU tersebut tidak efektif dalam kerangka melaksanakan tujuan awal pembentukannya yakni mendorong good governance, selain itu, eksistensi dan substansi UU AP belum banyak dipahami oleh para pihak terkait," jelas Ajiep. Pada sidang ini, Komite II meminta pengesahan atas Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Serta Perubahannya Dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. "RUU Komite II Tahun 2024 yakni Revisi atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan pengawasan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus," ujar Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Mirati Dewaningsih melaporkan hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Bahasa Daerah yang disusun Komite III. "Pada tanggal 22 November 2023, Komite III telah melaksanakan Rapat Bersama Komisi X DPR RI dengan agenda penyampaian penjelasan DPD RI sebagai pengusul RUU tersebut," ungkap Mirati. Setelahnya, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV yaitu Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada Pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah. Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "DPD RI menegaskan pentingnya evaluasi terhadap UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, karena regulasi ini telah berumur hampir 20 tahun," beber Fernando. Selanjutnya pada sidang ini, Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow melaporkan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait Hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024. "BULD mengharapkan Ranperda ini mendorong kemandirian daerah, serta memberikan stimulasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah," tukasnya. Selanjutnya berturut-turut laporan alat kelengkapan DPD RI yang tidak mengambil keputusan adalah PURT, BK, BKSP dan BAP DPD RI. Di akhir sidang, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan DPD RI mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara etik Hakim Konstitusi yang terjadi, serta mendukung adanya netralitas ASN TNI/Polri dalam Pemilu 2024 dalam rangka mewujudkan pemilu damai dan bermartabat bagi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Menutup sidang paripurna, Nono mengharapkan agar setiap anggota dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan reses dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah. "Seluruh hasil penyerapan aspirasi di daerah dapat disampaikan pada sidang paripurna pembukaan 3 Januari 2024, DPD RI dari daerah untuk Indonesia," pungkas Nono. (*mas)

Humas Jumat, 01 Desember 2023 15.41.00

BULD DPD RI Pertanyakan Permasalahan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Tambang...

JAKARTA, dpd.go.id – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar rapat kerja untuk menemukan solusi terkait permasalahan perizinan dan pengembangan usaha yang dihadapi daerah pasca berlakunya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Berlakunya UU Cipta Kerja tersebut membuat kewenangan daerah menjadi ditarik ke pusat, terutama terkait perizinan dalam hal pertambangan dan pengawasannya. “Kami ingin mendapatkan informasi dan juga hal-hal yang bersifat penting dan strategis untuk bisa membantu kami sebagai lembaga yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga hubungan legislasi antara pusat dengan daerah ada chemistry-nya dan regulasi yang banyak diterbitkan tidak mempersulit pekerjaan-pekerjaan di daerah,” jelas Wakil Ketua BULD DPD RI Alirman Sori dalam Rapat Kerja dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BPKM Dendy Apriandi, di Ruang Sriwijaya DPD RI, Rabu (22/11/2023). Alirman Sori menjelaskan, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan UU No. 3/2020 tentang Minerba, memunculkan masalah tersendiri di daerah. Hal ini disebabkan karena kewenangan pemberian izin berada di tingkat pusat, tetapi lokasi terdapat di daerah, dan pendelegasiannya juga diberikan ke daerah. Hal tersebut menimbulkan adanya permasalahan dalam hal pengawasan yang dibebankan ke pemerintah daerah di tingkat kabupaten ataupun kota. “Untuk memberikan kepastian hukum dan aspek pengawasan, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah pusat sehingga aspek pengawasan bisa menjamin terjadinya pengawasan yang kondisi yang sesungguhnya. Karena yang dicari-cari ketika ada risiko itu orang daerah, bupati dan walikota, sementara kewenangan itu ada di provinsi,” imbuhnya. Senada, Senator DPD RI dari Kalimantan Utara Marthin Billa berharap terdapat mekanisme pengawasan terkait kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena hasil dari kunjungan kerja yang dilakukan BULD, masih banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan terkait mekanisme pengawasan usaha pertambangan yang terdapat di daerah. “Bagaimana tugas BULD ini merupakan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pusat, sehingga antara daerah dengan pusat dapat berjalan dengan baik. Karena ini sangat penting dan saya lihat ini pengawasannya sangat sulit,” ucap Marthin. Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Bangka Belitung Alexander Fransiscus juga mengeluhkan terkait belum jelasnya proses perizinan pertambangan. Karena di provinsinya, banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh izin usaha tambang, sehingga mereka terpaksa melakukan penambangan tanpa izin. “Masalah Wilayah Penambangan Rakyat (WPR), sejauh mana dari Kementerian ESDM mengeluarkan izin ini ke masyarakat. Karena masyarakat kita masih melakukan penambangan kucing-kucingan, dikarenakan mereka masih banyak yang belum mengantongi izin, sehingga banyak aparat penegak hukum yang mengejar, kasihan mereka. Saya rasa perlu Kementerian ESDM membantu masyarakat Bangka Belitung tentang perizinan,” jelasnya. Terkait pengawasan usaha tambang di daerah, Dadan Kusdiana pun mengakui terdapat permasalahan di beberapa daerah. Namun dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), petunjuk teknis, dan koridor sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengawasan untuk mewujudkan good mining practice bagi seluruh pemerintah daerah. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri. “Kami juga ada inspektur tambang di daerah dengan total 700 orang. Tetapi kita sama-sama memastikan agar proses ini dilakukan. Kami tidak bisa mengawal yang memang ini menjadi tugas, fungsi dan kewenangan yang ada di daerah,” ucap Dadan. Selain terkait pertambangan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai upaya pemulihan sektor UMKM pasca terdampak pandemi Covid-19. Wakil Ketua BULD DPD RI Eni Sumarni mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM di daerah yang menghadapi permasalahan terkait regulasi dan pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan memperoleh suntikan modal akibat belum mekanisme yang dianggap menyulitkan pelaku UMKM. “UMKM ada beberapa kendala di lapangan terkait investasi, terutama di regulasinya. Karena ada aturan OJK, mereka tidak bisa mendapatkan lagi dana pinjaman yang menyangkut di OJK. Permintaan para UMKM pada umumnya OJK minta didispensasi khusus masa pandemi, sehingga para UMKM bisa bangkit mendapat dana pinjaman dari kreditur yang ditunjuk oleh pemerintah,” kata Eni. Terkait UMKM, Deden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Inline Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dalam menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim investasi. “Kalau berbicara UMKM, ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dengan keluarnya beberapa peraturan pelaksana dan UU Cipta Kerja. Semoga nanti tatanan implementasinya bisa kita kawal, sehingga kemudahan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, khususnya UMKM,” ucap Deden.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.39.00

PENGHARGAAN REKSA BANDHA 2023, SETJEN DPD RI RAIH DUA PENGHARGAAN...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) raih dua Penghargaan Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan yang diterima Setjen DPD RI dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati merupakan simbol dari upaya negara untuk membangun kultur menjaga aset negara. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Rahman Hadi mengungkapkan, pada tahun 2023 ini DPD RI memperoleh dua penghargaan yaitu juara kedua untuk kategori Sertifikasi Barang Milik Negara yang diberikan sebagai upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah. Juga juara ketiga untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan diberikan sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengelolaan BMN di lingkungan Setjen DPD RI melalui peningkatan indeks pengelolaan aset dan implementasi jabatan fungsional penatalaksanaan barang. "Kita bersyukur mendapatkan dua penghargaan reksa bandha tahun ini, juara dua pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara dan juga juara ketiga untuk kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan. Ini merupakan kerja-kerja kita dalam rangka menata aset, mengelola, memanfaatkan dan pengadministrasian telah dinilai baik serta tertib sesuai aturan, sehingga segala aset BMN di DPD RI wajib kita jaga," ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang aset negara atau barang milik negara merupakan aset yang diperoleh dari uang negara. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, pencapaian dan kontribusi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang kepada stakeholder serta K/L. Sri Mulyani mengatakan BMN merupakan komponen yang dikelola dengan baik untuk akuntabilitas terhadap rakyat. Dalam rangka meningkatkan budaya pemeliharanan aset negara, penting bagi semua pihak menjaga dan menciptakan aset yang mempunyai nilai tambah dalam perekonomian. "Aset negara merupakan kerja keras negara untuk memperolehnya, sudah seharusnya hasil dari kerja keras ini dapat dimanfaatkan dengan baik dengan tetap menjaganya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi," ungkap Sri Mulyani. Pada saat yang sama, Dirjen DJKN Rionald Silaban melaporkan bahwa Anugerah Reksa Bandha 2023 yang dilaksanakan pada tahun ke-2 ini memiliki makna sebagai anugerah pengelolaan kekayaan negara yang diberikan sebagai penyemangat K/L selaku pengguna barang untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. Menurutnya, peran penting pengelolaan BMN tidak hanya terbatas pada tugas dan fungsinya dalam mendukung pelayanan publik. Besarnya nilai BMN menjadi komponen penentu opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu BMN perlu diimbangi pengawasan dan pengendalian sebagai penentu quality spending untuk memastikan BMN digunakan dengan tertib administrasi fisik maupun mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan BMN dan penetapan cost effisiensi.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.30.00

Prihatin Keterwakilan OAP Minim, Filep Berhasil Perjuangkan Penambahan Kursi DPRK...

JAKARTA, dpd.go.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma membawa perubahan baru dalam UU Otsus Jilid II, yaitu terkait pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Pasalnya, hal ini tidak ditemukan dalam Otsus Periode pertama. Senator Filep pun menceritakan perjuangannya terkait hal ini. “Sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI, saya menginisiasi adanya pengisian anggota DPRK. Ini menjadi pembeda yang sangat jelas dengan Otsus Periode pertama. UU Nomor 21/2001 tidak mengatur ketentuan pengangkatan anggota dan penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Ini menyebabkan suara OAP sangat kecil atau menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Fakta membuktikan bahwa keterwakilan OAP pada Pemilu 2019 yang duduk di lembaga DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sangat minim,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (30/11/2023). Filep menyampaikan, hal itu dapat dilihat seperti yang terjadi di Kota Jayapura dari total 40 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 13 orang, Kabupaten Jayapura dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 7 orang, Kabupaten Sarmi, dari 20 kursi DPRD hanya 7 orang asli Papua, di Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi DPRD hanya 4 orang asli Papua, di Kabupaten Merauke dari 30 kursi, orang asli Papua hanya 3 orang, di Kabupaten Keerom dari 23 kursi DPPRD orang asli Papua hanya 7 orang. Sementara di Papua Barat, lanjut Filep, dari 20 kursi DPRD Kabupaten Sorong keterwakilan orang asli Papua hanya 3 orang, di Kabupaten Fakfak dari 20 kursi DPRD orang asli Papua hanya 8 orang, di Kabupaten Raja Ampat dari 20 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 9 orang, di Kota Sorong dari 30 kursi DPRD orang asli Papua hanya 6 orang dan di Kabupaten Teluk Wondama dari 25 kursi DPRD, orang asli Papua hanya 11 orang. “Saya menyaksikan hal ini sehingga saya katakan kepada semua kementerian terkait bahwa harus ada DPRK yang diangkat dari unsur OAP. Hasilnya saudara-saudara dapat melihat sendiri bahwa hadirlah Pasal 6A yang disisipkan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 2 tahun 2021. Dalam pasal itu disebutkan bahwa DPRK terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Hasil ini yang kita harapkan, karena keterwakilan OAP dalam politik jelas harus kita perhatikan,” jelasnya. “Anggota DPRK yang diangkat itu berjumlah sebanyak seperempat kali dari jumlah anggota DPRK. Masa jabatannya 5 tahun. Sehingga menjadi jelas bagi publik bahwa ini perjuangan yang sangat berani dan revolusioner. Selain itu, jangan lupa pula bahwa ada minimal 30 persen anggota yang diangkat berasal dari unsur perempuan,” kata Filep menambahkan. Lebih lanjut, Pace Jas Merah itu menyampaikan, berdasarkan Pasal 191 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Kemudian, ia mendorong hadirnya penambahan keanggotaan OAP dalam DPRK. “Setelah adanya UU Otsus Perubahan yang kami rintis terutama terkait keanggotaan DPRK ini, maka ada penambahan 5 kursi minimal dan 14 kursi yang diangkat dari OAP dari maksimal anggota DPRK. Katakanlah jika dulu anggota DPRD Manokwari itu sebanyak 25 orang dimana jumlah OAP-nya hanya 10/11 orang, maka sekarang dengan adanya UU Otsus Perubahan, jumlahnya ditambah 6 atau 7 OAP dari jalur pengangkatan. Jumlah suara ini jelas signifikan bagi eksistensi OAP di kabupaten. Karena itulah saya sangat bersyukur dengan keberhasilan ini,” sebutnya. Filep yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI itu lantas mengungkapkan alasan memperjuangkan perubahan ini. Menurutnya, dalam sejarah proses pemilihan anggota DPRP dan DPRD selama ini, OAP selalu menjadi minoritas. Bahkan di beberapa kabupaten jumlahnya kurang dari 3 persen. “Hal ini tak lepas dari kemampuan finansial atau cost politik OAP yang minim, juga anggapan bahwa OAP tidak memiliki kemampuan sehingga sulit bersaing dengan saudara-saudara Nusantara yang lain. Belum lagi, populasi OAP yang semakin sedikit, menyebabkan setiap kali pemilihan secara terbuka, OAP selalu kalah. Itulah sebab awalnya kita dorong adanya partai politik lokal namun ditolak oleh MK. Makanya kita dorong jalur pengangkatan sebagai suatu model yang baru yang akan berguna bagi Pemilu 2024 nanti,” ungkapnya. “Lalu, dari jalur pengangkatan juga harus masuk unsur pimpinan dewan. Di sinilah struktur Otsus diperkuat dimana OAP mewakili OAP. Dengan cara ini, baik di level provinsi maupun kabupaten semua kebijakan akan ada afirmasi bagi OAP”, kata Filep lagi. Tak hanya itu, sejalan dengan UU Otsus Perubahan tersebut, Filep yang bertindak sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk melahirkan PP terkait ini sebagaimana perintah Pasal 6A ayat (6). Kemudian, lahirlah PP Nomor 106/2021 dan PP Nomor 107/2021. Dia menerangkan pada Pasal 3 huruf b PP Nomor 106 Tahun 2021 telah ditegaskan bahwa ruang lingkup PP termasuk dalam pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP. Selanjutnya, Pasal 42 PP tersebut juga menegaskan kembali isi Pasal 6A UU Otsus Perubahan. Dan di Pasal 42 ayat (3) disebutkan dengan jelas bahwa anggota DPRK yang diangkat menduduki salah satu unsur wakil ketua DPRK. “Ini benar-benar memberikan kuasa politik yang sangat besar bagi OAP. Sekali lagi saya sangat bersyukur karena perjuangan saya membuahkan hasil. Generasi OAP di masa depan akan merasakan manfaat ini,” tegas Filep. “Bahkan ada privelese atau keistimewaan yang dimiliki oleh DPRK yang diangkat ini. Dalam Pasal 47 PP itu disebutkan bahwa Anggota DPRK yang diangkat berhimpun dalam 1 Kelompok Khusus dan bersifat tetap, yang memiliki sekretariat sendiri. Bagaimana dengan daerah pengangkatannya? Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa daerah pengangkatan anggota DPRK berdasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya yang ada di kabupaten/kota. Begitupun Pasal 57 ayat (4) mengatakan bahwa penetapan alokasi kursi, didasarkan pada persebaran suku, subsuku, dan kesatuan adat serta budaya di kabupaten/kota. Dengan demikian OAP tidak akan menjadi minoritas lagi sehingga suara OAP dapat semakin didengar dan menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” tutup Filep.(*)

Humas Kamis, 30 November 2023 15.24.00

Sultan Sebut Sosok Tegas Jenderal Maruli Simanjuntak Sangat Dibutuhkan Dalam...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai penetapan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) merupakan pilihan tepat dan relevan dengan situasi nasional saat ini. Menurutnya, sosok Jenderal Maruli yang tegas dan pekerja keras sangat dibutuhkan TNI angkatan darat dalam situasi politik. "Kami mengucapkan selamat menjalankan tugas baru sebagai KASAD kepada Jenderal Maruli Simanjuntak. Dalam suasana politik nasional yang semakin memanas kita membutuhkan seorang patriot sejati seperti beliau", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (29/11). Posisi KASAD, kata Sultan, tidak hanya strategis dalam memimpin angkatan darat sebagai Matra terbesar TNI. Namun juga penting dalam memastikan netralitas TNI sehingga dapat terwujud stabilitas politik dan kohesi sosial. "Sehingga pilihan presiden Joko Widodo terhadap Jenderal Maruli Simanjuntak adalah sangat tepat. Sebagai sahabat, Kami mengenal jenderal Maruli sebagai pribadi yang ramah, bersahaja namun sangat tegas", ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Sultan dan beberapa menteri dan pimpinan MPR, DPR, DPD terlihat turut serta dalam prosesi pelantikan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai KASAD di istana negara pada Rabu (29/11). Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dengan pangkat Jenderal TNI. Pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang, sesuai dengan surat Keputusan Presiden Nomor 103/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.22.00

Komite II DPD RI: Perlu Segera Direvisi UU No. 41...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite II DPD RI memandang perlu dilakukan revisi UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Karena banyak permasalahan yang muncul seperti ahli fungsi lahan pertanian. "Kami akan melakukan revisi terhadap UU PLP2B. Hal ini dikarenakan beberapa masalah yang muncul, salah satunya terkait alih fungsi lahan pertanian yang tentunya ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, serta dampak kemajuan teknologi yang mengharuskan semua bidang mengikuti arus perkembangan tersebut. Berkenaan dengan itu, Komite II DPD RI memandang perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap UU tersebut," ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/11). Menurutnya, kegiatan RDP ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RUU. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif baik dari sisi implementasi di lapangan maupun sisi akademik dari pemerintah dan pakar. "RDP ini berguna untuk memperkaya substansi RUU yang sedang kami disusun," imbuhnya. Aji Mirni menilai bahwa Komite II DPD RI telah mendata 14 isu pokok yang akan dibahas dalam RUU tentang PLP2B ini. Salah satunya mengenai perencanaan dan penetapan, pengembangan, serta penelitian. "Isu-isu pokok tersebut bisa saja bertambah ataupun berkurang berdasarkan hasil diskusi Komite II DPD RI dengan pakar maupun dengan pihak pemerintah," tukasnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan Bappenas harus memikirkan bagaimana bisa menambah lahan pangan. Lantaran pemilik lahan saat ini lebih mementingkan lahannya dijual untuk dibangun toko atau perumahan. “Bappenas harus memikirkan bagaimana untuk menambah lahan pangan. Jangan sampai bekas tambang justru dibuat untuk lahan pangan karena ini akan membutuhkan biaya tak sedikit. Jadi harus ada perencanaan lahan baru,” terangnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau Richard Hamonangan Pasaribu mengutarakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menyatakan ada beberapa kawasan hutan yang bisa dikonversi untuk pangan. Artinya, Indonesia mempunyai peluang di depan mata seperti lahan dan petani-petani yang handal agar bisa menjadi lumbung dunia. “Peluang dan potensi soal pangan sebenarnya di depan mata kita. Namun masalahnya terletak pada ketersediaan pupuk dan irigasi,” lontarnya. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto menjelaskan Indeks Orientasi Pertanian (IOP) cenderung menurun tahun dari tahun 2017 hingga 2019. Bahkan pada tahun 2020 IOP kembali menurun lebih besar lagi karena adanya refocusing anggaran untuk COVID-19. “Pada tahun 2021-2022 IOP mulai meningkat kembali total bantuan pembangunan untuk sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.18.00

DPD RI dan DPR RI Duduk Bersama Bahas RUU Bahasa...

JAKARTA, dpd.go.id - Komite III DPD RI melakukan rapat konsultasi bersama Komisi X DPR RI terkait pembahasan RUU Tentang Bahasa Daerah. RUU tersebut merupakan inisiatif DPD RI yang disusun pada tahun 2015 silam, sebagaimana Keputusan DPD RI No. 34/DPD RI/II/2015-2016 Tentang RUU Tentang Bahasa Daerah. “Kami menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI pada 12 September 2023 lalu, telah menyepakati dan menetapkan RUU tentang Bahasa Daerah masuk dalam daftar RUU Prolegnas Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dengan nomor urut 37,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/11). Abdul Hakim menjelaskan RUU Bahasa Daerah dilatarbelakangi atas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Atas urgensi tersebut, DPD RI melakukan inisiasi RUU Bahasa Daerah. “Kami berpendapat kondisinya sudah mendesak, sehingga bahasa-bahasa daerah yang masih ada dan hidup harus dilindungi, dibina, dan dikembangkan berdasarkan UU Tentang Bahasa Daerah untuk melestarikan bahasa daerah,” kata senator asal Lampung itu. Abdul Hakim menambahkan upaya perlindungan bahasa daerah ini sudah seharusnya dilakukan secara holistik untuk memberikan jaminan bagi perlindungan yang komprehensif. “Upaya holistik tersebut dalam bentuk pengaturan yang sistematis dan komprehensif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi yang menempatkan bahasa daerah sebagai salah satu objek dan kekayaan budaya bangsa,” tungkasnya. Ia juga menyadari bahwa RUU ini telah disusun oleh DPD RI sejak tahun 2015 lalu. Abdul Hakim menyadari RUU Bahasa Daerah ini perlu disempurnakan dari sisi substansi materi, struktur, dan formatnya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “DPD RI sangat terbuka terhadap pandangan dan pendapat DPR RI dan Pemerintah terhadap RUU Bahasa Daerah ini, sebagai bentuk pengayaan dan penguatan terhadap norma-norma dalam RUU ini,” kata Abdul Hakim. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan konstitusi sesuai amanat Pasal 22D UUD 1945. Untuk itu sependapat dengan Abdul Hakim bahwa RUU ini perlu ada penyempurnaan dari substansi sesuai UU yang berlaku. "Kami sangat terbuka atas pandangan DPR RI, karena ini budaya yang harus dilestarikan. Selain itu, sebagai representasi masyarakat dan daerah, yang membawa sepenuhnya kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah, DPD RI sangat berharap dapat terlibat dan berkontribusi secara langsung dalam proses pembahasan selanjutnya secara tripartit, sebagaimana ketentuan yang ada.” imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan RUU Bahasa Daerah ini sudah sepatutnya segera disahkan. Untuk itu, ia berharap pembahasan RUU bisa berlanjut pada pertemuan selanjutnya. “Kita memang perlu melakukan konsultasi dengan DPD RI. Oleh karena itu perlu dilakukan rapat dalam rangka mengkaji dan mempelajari RUU ini,” paparnya.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.37.00

Jelang Nataru, Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas...

Jakarta, dpd.go.id - Kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus segera diambil guna mengantisipasi minusnya neraca produksi konsumsi yang dialami oleh sebagian besar wilayah pertanian di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). "Ketersediaan cadangan pangan merupakan faktor kunci menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan. Namun menurunnya produksi tanaman pangan mengakibatkan harga pangan melambung tinggi, seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam," sambung Yorrys di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menjelaskan, secara nasional ketersediaan 12 pangan pokok periode Januari –Desember 2023 termasuk dalam menghadapi Nataru masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian masih ada beberapa komoditas pangan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga masih perlu diimpor. "Beberapa komoditi yang masih perlu diimpor meliputi, beras, kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula. Untuk beras produksi beras dari dalam negeri mencukupi, yaitu sebesar 30,8 juta ton, sedangkan total kebutuhan sebesar 30,6 juta ton, namun demikian perlu dilakukan impor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah," pungkasnya. Dirinya menambahkan, Kementerian Pertanian memiliki langkah untuk menekan penurunan produksi akibat mundurnya musim tanam karena kemarau panjang yang melanda tanah air dan peristiwa El Nino yang telah mengakibatkan lebih dari 735 juta penduduk dunia terdampak kelaparan, yaitu dengan melakukan tanam cepat. "Kementrian pertanian memastikan daerah-daerah irigasi yang dapat ditanami untuk segera ditanami. Ada sekitar 1-1,5 juta hektar yang diupayakan untuk dilakukan tanam culik atau dalam istilah pertanian artinya proses tanam segera setelah selesai panen," ujar Andi Amran yang kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak dilantik pada 25 Oktober lalu. Sementara itu, Richard Hamonangan Pasaribu mengatakan skema pengolahan pertanian saat ini belum sebanding dengan potensi pangan Indonesia yang sangat tinggi. "Dari segi ketersediaan lahan maupun kesuburan tanah, negara kita memiliki potensi penghasil produk pangan yang sangat tinggi asal dikelola dengan maksimal. Misalnya untuk pupuk, pertanian kita sangat bergantung dengan ketersediaan pupuk kimia yang seringkali langka dan mahal padahal kita memiliki alternatif untuk mengelola pupuk alami yang bahan bakunya melimpah di tanah air," tutur Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau ini. Senada dengan Richard, Christiandy Sanjaya juga menyayangkan pengelolaan lahan yang hanya berfokus pada pengelolaan lahan pertanian existing bukan justru membuka lumbung pangan nasional di daerah lain. "Sebaiknya dibuat kebijakan jangka panjang agar pengelolaan pertanian diperluas, jangan hanya bergantung dari pasokan hasil dari lumbung di Jawa saja. Masih banyak lahan-lahan di luar Pulau Jawa yang jika dikelola dengan maksimal dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus terus melakukan impor," kata Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat itu. Menutup rapat tersebut, Aji Mirni Mawarni berharap berharap ada evaluasi sistem infrastruktur pengelolaan pertanian agar produksi pertanian dapat mencukupi kebutuhan penduduk. "Kementerian Pertanian harus bersinergi dengan instansi pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Karena apabila lahan pertanian dapat diperluas dan ditanami maksimal serta produksi tani meningkat, masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan pasokan pangan terutama di hari raya dan tahun baru seperti sekarang," tutup Wakil Ketua Komite II ini.*hes

Humas Rabu, 29 November 2023 15.33.00

Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM...

JAKARTA, dpd.go.id – Pemerintah melalui BPH Migas akan menerapkan aturan pelarangan pengisian BBM Besubsidi bagi masyarakat penunggak pajak di Tahun 2024 nanti. Bahkan saat ini, ada provinsi yang telah mulai menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini ditanggapi beragam oleh berbagai pihak dan elemen masyarakat, termasuk dari anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau populer disapa Haji Uma, pada Selasa (28/11/2023). “Menurut saya, kebijakan ini disusun tanpa melalui kajian komprehensif, khususnya terkait dampak sosial ekonomi bagi masyarakat kecil. Tentu masyarakat kecil akan sangat dirugikan dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan ini mesti dikaji ulang,” tegas unsur pimpinan PURT DPD RI ini. Senator yang pada pemilu 2019 lalu mengalahkan raihan suara Jokowi di Aceh ini mengakui dapat memahami tujuan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Namun menurutnya, formulasi solusi untuk mencapai tujuan tersebut sangat tidak tepat dan bahkan akan menimbulkan masalah baru nantinya. Haji Uma juga menyebut bahwa masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi sebagian besar masyarakat saat ini sedang dalam kondisi sulit secara ekonomi. “Sebagian masyarakat bukan tidak taat pajak, tapi kondisi ekonomi sedang sulit. Jika hal ini tetap diterapkan akan muncul masalah baru dan membuat kondisi masyarakat kecil semakin sulit secara ekonomi dan berdampak juga bagi ekonomi daerah. Karena itu perlu dikaji ulang dan carikan solusi lain yang lebih tepat,” ujar Haji Uma. Disisi lain, sejauh ini pemerintah Aceh memang belum mengeluarkan aturan maupun surat edaran menindaklanjuti kebijakan BPH Migas. Namun dipastikan, kebijakan ini akan diterapkan di Aceh kedepan, tercermin dari pernyataan Abdul Halim, anggota Komite BPH Migas saat berada di Krueng Raya, Aceh Besar (24/11/2023) lalu. Menyikapi hal itu, Haji Uma berharap dan meminta pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengkaji secara menyeluruh dampak sebab akibat dari kebijakan ini, terutama bagi masyarakat kecil. Haji Uma menilai Aceh mesti mendapat pengecualian untuk mengatur diri sendiri dalam kaitan dengan kebijakan ini. Mengingat Aceh punya kekhususan tersendiri dibawah payung hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. “Aceh dengan kekhususannya dibawah payung hukum UU Pemerintah Aceh perlu mendapat pengecualian untuk mengatur dan memiliki kebijakan sendiri dalam konteks penerapan aturan ini,” tutup Haji Uma.(*)

Humas Rabu, 29 November 2023 15.30.00

KOMITE IV DPD RI ADAKAN FGD TERKAIT EFEKTIVITAS UU HKPD...

SERANG, dpd.go.id - KOMITE IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Efektivitas Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin 27 November 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI, Pj. Gubernur Provinsi Banten dan jajarannya, Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi Banten, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Akademisi dari FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pj. Gubernur Provinsi Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Pada dasarnya secara umum Provinsi Banten patuh dengan berbagai regulasi yang disiapkan, utamanya berbagai aturan perundang-undangan yang sudah disahkan,” ucap Al Muktabar. Lebih jauh Pj. Gubernur Provinsi Banten tersebut menyampaikan bahwa diskusi ini terkait Undang-Undang HKPD, Pemerintah Provinsi Banten berharap banyak agar undang-undang ini mendorong dan mendukung tata kerja pemerintahan daerah dalam kerja pembangunan dan permasyarakatan. “Banten memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pasca Covid 19, segala keadaan sudah pulih, sekarang pemerintah daerah konsen untuk menyelesaikan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan hal-hal yang terkait dengan itu,” jelas Al Muktabar. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten juga berupaya mengendalikan inflasi daerah, investasi di Banten beberapa tahun belakangan meningkat cukup baik dimana pada tahun 2022 dan 2023 Provinsi Banten berhasil melampaui target pembangunan nasional. Dr. H. TB. Ali Ridho Azhari, M.Si., Kordinator FGD Tim Komite IV DPD RI di Provinsi Banten menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Anggota Komite IV DPD RI di acara FGD tentang “Efektivitas UU HKPD dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” “Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Banten dan narasumber-narasumber lainnya di dalam FGD terkait UU HKPD ini,” ucap Senator Provinsi Banten tersebut. KH. Amang Syafruddin, Lc., Ketua Komite IV DPD RI., menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI sengaja memilih Provinsi Banten sebagai tempat untuk melaksanakan Kunjungan Kerja ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait UU HKPD. “Terutama seberapa jauh kita bisa menghadirkan semangat UU HKPD dalam menciptakan kemandirian fiskal di Provinsi Banten,” ucap Senator dari Provinsi Jawa Barat tersebut. Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan atau berdasarkan prinsip money follows functions dan money follows program salah satu penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas Negara kepada daerah otonom melalui kewenangan untuk mengelola pendapatan perpajakan. “UU HKPD sebagai produk implementasi kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal menjadi instrument untuk mendorong penguatan local taxing power melalui kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengedepankan simplifikasi dan integrasi namun tetap menjaga iklim berusaha yang kondusif,” ucap Lydia Kurniawati Christyana. Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menyampaikan bahwa pelaksanaan UU HKPD ini akan berdampak bagi Pemerintah Daerah. “Semoga saja dengan adanya UU HKPD ini ke depan Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Ph.D., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Banten menyampaikan bahwa tujuan UU HKPD adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. “UU HKPD mendorong pemerataan kesejahteraan Masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Ph.D. Dr. Hady Sutjipto, M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menyampaikan berdasarkan kajian yang dilakukan Bappenas dampak TKD terhadap komposisi belanja di daerah. “Pemerintah Daerah Sebagian besar masih bergantung pada TKD dari Pemerintah Pusat,” ucap Dr. Hady Sutjipto, M. Si. Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan pertanyaan terkait dengan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia dibandingkan dunia tidak terlalu baik implementasi fiskal di Indonesia. “BPK mencatat 80,7% Pemda belum termasuk kategori mandiri dari kategori fiskal, artinya 80,7% Pemda ini masih tergantung pada TKD dari Pusat, artinya ini ada masalah yang besar terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini, oleh sebab itu kita harus mendaur ulang pola pemerintah daerah ini untuk menciptakan daerah-daerah yang mandiri,” jelas Senator dari Provinsi Gorontalo tersebut. Prof. Dr. H. Jimly Assiddiqie, S.H., UU HKPD ini sebagai regulasi yang baru perlu pemerintah-pemerintah daerah menyesuaikan regulasi turunannya. “Oleh sebab itu saya mengusulkan agar pemerintah daerah berinisiatif membuat regulasi turunan dari UU HKPD ini, setelah itu nanti berkordinasi dengan pemerintah pusat,” ucap Senator dari Provinsi DKI Jakarta. Lebih jauh Prof. Dr. H. Jimly Assiddiqie, S.H., menyampaikan bahwa pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sudah diadopsi ombibus legislative technic. Teknik omnibus ini bukan hanya untuk pembentukan Undang-Undang di Pemerintah Pusat, tetapi juga dipakai untuk di tingkat daerah. Dr. Made Mangku Pastika, MM., Senator dari Provinsi Bali menyampaikan bahwa kehadiran UU HKPD pada dasarnya sangat baik. “Secara idealis UU HKPD ini filosofinya sangat bagus, tapi dalam pelaksanaannya undang-undang ini berpotensi untuk menciptakan kerugian pada Pemerintah Daerah,” ucap Gubernur Bali Periode 2008 sampai 2018 itu. Secara umum UU HKPD ini hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, oleh sebab itu penerapannya sejatinya juga mampu menjawab berbagai kegelisahan masyarakat Indonesia terkait dengan desentralisasi keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan PDRD dalam UU HKPD hadir dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat local taxing power dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah meskipun demikian kebijakan tersebut diharmonisasikan dengan pemungutan perpajakan yang tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah Beberapa key policies PDRD dalam UU HKPD antara lain (a). menurunkan administration dan compliance cost melalui restrukturisasi jenis pajak daerah berbasis konsumsi dan rasionalisasi jenis layanan retribusi daerah, (b). perluasan basis pajak dengan hadirnya opsen pajak provinsi dan kabupaten kota sebagai pengganti skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan serta perluasan objek pajak melalui sinergitas pajak pusat dan pajak daerah dan harmonisasi dengan peraturan perundang undangan lain. UU HKPD memperkenalkan opsen yang dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan bagian PKB dan BBNKB bagi kabupaten kota serta dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten kota. Masa peralihan PDRD secara umum paling lama 4 Januari 2024 sedangkan untuk PKB, BBNKB, Pajak MBLB dan opsennya berlaku paling lama 4 Januari 2025. Penyelesaian penyusunan Perda PDRD berikut dengan perangkat pendukungnya secara tepat waktu menjadi salah satu kunci implementasi UU HKPD secara optimal guna mengantisipasi potensial loss PAD dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah. (*)

Humas Selasa, 28 November 2023 15.23.00

LaNyalla: BUMDes yang Kuat, Bisa Hilangkan Tengkulak ...

MADIUN, dpd.go.id - Mewujudkan kemandirian desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di dalamnya, baik dari potensi kekayaan alam maupun budaya adalah salah satu hal yang jadi perhatian DPD RI. Yakni memastikan bagaimana daerah mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat hadir di acara "Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Madiun" bertajuk "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", Rabu (22/11/2023), di Kantor Bupati Madiun itu mengatakan, salah satu hal yang harus dapat dilakukan pemerintah desa adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap keberadaan dan peran Badan Usaha MiliK Desa (BUMDes). "DPD RI secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes, sebab keberadaan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan sudah efektif berlaku. BUMDes yang kuat, dapat menghilangkan posisi tengkulak. Karena itu pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa," kata LaNyalla. Ia memberi contoh, misalkan ada satu proses produksi yang bisa dikelola BUMDes tentu jauh lebih baik daripada dikelola oleh individu orang per orang. Karena BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa. BUMDes juga bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Selama ini petani dengan lahan kecil atau peternak kecil, hanya memiliki akses pasar ke para tengkulak. “Jika BUMDes bisa mengorganisir petani-petani dengan lahan kecil, lalu menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog, pasti Tengkulak tidak mampu memainkan harga. Dan para petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. Di satu sisi, BUMDes juga menjadi besar, dengan basis ekonomi kerakyatan. Dan pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud," ujar LaNyalla. Terkait upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengatakan dirinya bersama DPD RI menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional. Yakni dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Sistem bernegara rumusan para pendiri bangsa itu menempatkan negara berada pada posisi sangat berdaulat atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan isinya. Negara juga menguasai cabang-cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor public goods yang harus dikuasai negara dan mana sektor commercial goods yang boleh dikuasai orang per orang. "Ini adalah rumusan sistem yang belum pernah secara murni diterapkan di era orde lama dan orde baru, namun sudah dihapus total dari dalam Konstitusi negara pada saat bangsa ini melakukan amandemen undang-undang dasar pada tahun 1999 hingga 2002 silam," kata LaNyalla. Sejak penggantian konstitusi dari naskah asli menjadi undang-undang dasar hasil perubahan pada tahun 2002 silam, negara ini semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam di negara ini. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi air dan menguras sumber daya alam Indonesia. “Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi," ujar LaNyalla. Mazhab Ekonomi Indonesia yang sebenarnya adalah mazhab ekonomi kesejahteraan, dan hal itu sudah tuntas dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Bahkan menjadi cita-cita nasional, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hakikat dari cita-cita lahirnya bangsa ini adalah untuk mewujudkan sila pamungkas dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sehingga saya mendorong semua elemen bangsa ini untuk melahirkan konsensus bersama untuk kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan cara kita sepakati untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar, melalui amandemen dengan teknik adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegaranya," kata LaNyalla. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon mengatakan, kehadiran LaNyalla ke Madiun ini seperti doping bagi masyarakat Madiun yang membuat bersemangat menghadapi perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat desa. "Pak Nyalla itu seperti pemicu semangat agar kami bisa terus lebih baik lagi. Seperti ayah yang datang kepada anaknya. Semoga aspirasi kami masyarakat Madiun terutama masyarakat desa bisa terealisasi dan terwujud," katanya. Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan paradigma berfikir masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kebijakan di desa, harus diubah dengan paradigma berfikir yang jujur. “Jadi nantinya amanah dalam memimpin desa. Karena Desa adalah kekuatan yang paling utama untuk pergerakan ekonomi di desa. Jika semua melakukan urbanisasi ke kota, lantas nanti siapa yang memikirkan desa. Oleh karena itu paradigma berfikirnya harus diubah," katanya. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi membeberkan, saat ini jika kita tidak segera mengembalikan UUD 45 ke naskah asli yang nanti terjadi bukan Indonesia emas, tetapi Indonesia yang cemas di bidang ekonomi. "Liberalisme ekonomi, sebenarnya akan membuat ekonomi di Indonesia menjadi kapitalisme yang dikecilkan menjadi oligarki. Jadi ada memang gerakan untuk menguasai Indonesia dengan cara menguasai ekonominya yang dilanjutkan dengan gerakan politik yang menurut saya kata ‘asli’ di Pasal 6 UUD 45 dihapus. Padahal kronologi politiknya itu ada di situ, jadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang diatur dan ditetapkan dengan undang-undang,” pungkas Mulyadi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Madiun, Achmad Romadhon; serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Supriadi.(*)

Humas Rabu, 22 November 2023 15.54.00

FEB UI Sebut Indonesia Gagal Menjadi Negara Maju 2045, Sultan:...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai perkiraan Indonesia gagal mencapai target sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi atau negara maju di 2045 sebagai warning bagi pemerintah. Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengungkapkan bahwa semua variabel struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terbilang rapuh. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi yang masih rendah dan biaya logistik yang cukup tinggi. "Ke depannya Pemerintah perlu mendorong akselerasi tranformasi ekonomi dengan memprioritaskan adopsi teknologi pada sektor riil. Dengan demikian akan terwujud efisiensi dan peningkatan inovasi hilirisasi pada sektor rill", jelas Sultan. Penguatan kapasitas ekonomi berbasis hilirisasi komoditas, kata Sultan, harus tetap ditingkatkan. Namun perluasan investasi dengan teknologi modern adalah kebutuhan yang harus didukung oleh semua elemen bangsa. "Kami juga mendorong agar Pemerintah melakukan reformasi penerimaan pajak sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan. Ratio pajak terhadap PDB menjadi isu yang harus dijadikan atensi serius oleh pemerintahan ke depan dengan pendekatan hukum yang lebih tegas", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa untuk mencapai Indonesia emas 2045, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki kecakapan dalam bidang ekonomi dan ketegasan dalam penegakan hukum. Artinya, dalam konteks kepemimpinan nasional, kita membutuhkan seorang transformer ekonomi yang tegas dalam penegakan hukum. Diketahui, Lembaga Penelitian dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI beberapa waktu lalu merilis white paper berjudul Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029. Dalam white paper tersebut dikatakan Indonesia bisa gagal menjadi negara maju pada 2045. LPEM FEB UI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5%, pertumbuhan kredit per tahun pun tak pernah tembus 15%, rasio pajak terhadap PDB tak pernah melampaui 11% dan bahkan hanya 9,9% satu dekade terakhir, hingga kontribusi industri terhadap PDB yang terus merosot hingga kini di level 18% dan kemiskinan ekstrem yang persisten di level 1,7%.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.48.00

Kades di Tulungagung Ajukan Pembangunan Gedung SMA, LaNyalla: Pemerintah Wajib...

TULUNGAGUNG, dpd.go.id - Sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, menyampaikan aspirasi permohonan pembangunan fasilitas belajar di wilayahnya. Permohonan pembangunan fasilitas berupa gedung sekolah SMA tersebut disampaikan para Kades kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di acara "Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tulungagung", di Pendopo Bupati Tulungagung, Kamis (23/11/2023). Ke-13 kades tersebut di antaranya Kepala Desa Kepala Desa Batokan, Kuswanto; Kepala Desa Pucung Lor, Imam Sopingi; Kepala Desa Srikaton, Gunawan Setyo Hadi; Kepala Desa Padangan, Sutopo; Kepala Desa Banjarsari, Muhammad Kholil dan lainnya. "Untuk memfasilitasi wajib belajar 12 tahun, mohon dibangun SMA di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Fasilitas ini sangat mendesak karena posisi Kecamatan Ngantru jauh dari SMA yang berada di kecamatan sekitar," ujar salah seorang perwakilan kepala desa saat menyampaikan aspirasinya kepada LaNyalla. Menanggapi hal tersebut, LaNyalla mengatakan pendidikan merupakan salah satu hak dasar dari setiap warga negara. Pemerintah, kata dia, tentunya wajib hadir untuk menyiapkan dan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat. "Karenanya saya menyambut positif aspirasi ini dan akan kami teruskan. Pemerintah wajib hadir," kata LaNyalla. Ia mengatakan, hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan penting dalam pertemuan-pertemuan ini, bagaimana kami DPD dapat menyerap dan mengartikulasikan aspirasi daerah," ujarnya. Dalam acara bertajuk "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" yang dihadiri seluruh kepala desa di Kabupaten Tulungagung, LaNyalla kembali menyampaikan bahwa seluruh pemangku kebijakan di desa harus memiliki orientasi dalam membangun desa. Mewujudkan desa sebagai kekuatan ekonomi nasional dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa yang salah satunya ditopang dengan pendidikan yang baik. "Yang paling utama adalah orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden sekalipun," ujar LaNyalla. LaNyalla juga secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes. Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka. "Inilah yang harus menjadi fokus kerja masa depan para Kepala Desa dan seluruh stakeholder yang ada di desa," ujar LaNyalla. Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan keberadaan BUMDes akan memperkuat kemandirian desa dalam mengelola potensi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara mandiri. "Kalau kita ingin mensejahterakan desa, ya lakukanlah dengan cara dikelola oleh kita sendiri. Makanya BUMDes dan semua sumber daya harus dari desa itu dikelola sendiri," kata Noorsy. Pengelolaan pun harus dilakukan dengan pendekatan keadilan ekonomi sesuai dengan nafas dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. "Jangan dikelola dengan cara barat, kalau dikelola dengan cara barat maka nantinya akan kacau dan tidak akan merakyat. BUMDes kata kuncinya. Untuk masyarakat, bukan sekadar laba, tapi manfaat buat masyarakat," ujarnya. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi mengingatkan, penting bagi Indonesia untuk segera kembali ke sistem bernegara berdasarkan UUD'45 naskah asli. "Jangan dikira negara kita bakal selamat, sudah ada yang mau jadi pangkalan militer, ibu kota sudah (akan) pindah, pemerintah daerah meminta otonomi, desa minta otonomi. Kita harus paham kondisi ini. Itu artinya segera kembali ke UUD'45 agar rakyat berdaulat. Balik lagi ke UUD 45," ujar Mulyadi. Sekretaris Daerah Pemkab Tulungagung Sukaji mewakili Pj Bupati mengucapkan terima kasih atas kehadiran LaNyalla. Kata dia, semoga aspirasi yang disampaikan para kepala desa bisa direalisasikan berkat kehadiran Ketua DPD RI di Tulungagung. "Karena kami yakin aspirasi itu bisa mewujudkan kami untuk otonomi desa dan menyejahterakan masyarakat Tulungagung. Selain pembangunan SMA, kita juga akan terus berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan orientasi menonjolkan produk unggulan, dan potensi pariwisata agar menjadi kekuatan ekonomi sehingga desa menjadi lebih mandiri," katanya.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.43.00

Buka Mukernas, LaNyalla Ajak Wahdah Islamiyah Perjuangkan Pancasila Sebagai Falsafah...

MAKASSAR, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi Wahdah Islamiyah yang konsisten mempraktikkan nilai-nilai bangsa dalam bernegara yang termaktub di dalam Pancasila, yaitu musyawarah. LaNyalla pun mengajak Wahdah Islamiyah untuk turut serta dalam perjuangan mengembalikan Pancasila seutuhnya sebagai falsafah dasar negara. Hal itu disampaikan secara virtual oleh LaNyalla saat membuka Musyawarah Kerja Nasional ke-XVI Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah yang diselenggarakan di Makassar, 23-26 November 2023. "Saya mengajak kepada seluruh anggota Wahdah Islamiyah untuk terus memperjuangkan Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara, sekaligus sebagai nilai-nilai yang berjalan seiring dengan nilai-nilai ajaran Islam," kata LaNyalla, Kamis (23/11/2023). Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, para pendiri bangsa ini telah memilih sistem Syuro, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. MPR itulah sebagai tempat bagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini. Mengapa demikian, karena sejatinya pemilik kedaulatan negara ini adalah rakyat. "Inilah sistem asli Indonesia. Sistem bernegara yang berasaskan Pancasila. Sistem yang dirancang dan disepakati para pendiri bangsa," terang LaNyalla. Bukan tanpa alasan pula mengapa para pendiri bangsa kita menggunakan kalimat; ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan’. Sebab, kata LaNyalla, memang mereka yang bermusyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negara ini sejatinya haruslah para hikmat, yaitu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan keilmuan. "Sehingga, MPR sebagai lembaga tertinggi tidak hanya dihuni oleh anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu Legislatif, tetapi juga dihuni oleh utusan dari golongan-golongan masyarakat dan unsur-unsur yang terkait dengan kesejarahan wilayah atau daerah," papar LaNyalla. Dengan demikian, mereka yang berada di lembaga tertinggi negara itu benar-benar utuh dan lengkap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Mereka kemudian bermusyawarah menentukan haluan negara sebagai wujud kehendak politik rakyat, sekaligus memilih mandataris untuk melaksanakan haluan negara tersebut. "Sistem yang sangat sempurna itu akhirnya kita ganti dengan sistem bernegara ala barat yang individualis dan liberal, melalui amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu," tutur LaNyalla. Amandemen itu dilakukan karena kita menganggap bahwa sistem rumusan pendiri bangsa itu identik dengan sistem orde baru. Padahal, apa yang terjadi di era orde baru, bahkan orde lama, adalah praktik penyimpangan dari sistem bernegara rumusan asli dari para pendiri bangsa. Akibatnya, LaNyalla menilai sejak reformasi hingga hari ini bangsa ini semakin miskin negarawan. Tetapi dipenuhi dengan politisi yang hadir melalui industri pencitraan dan popularitas. Bangsa ini seolah menjadi bangsa lain. Semakin kehilangan jati diri, moral, adab dan etika. "Yang semakin kita rasakan justru sebaliknya. Bangsa ini semakin terpolarisasi dan terbelah. APBN dan APBD dikeluarkan besar-besaran hanya untuk pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah yang ditentukan oleh partai politik, yang kemudian dipoles oleh lembaga survey dan media untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas," terang LaNyalla. Oleh karena itu, setelah menelaah dengan jernih, LaNyalla menyebut di DPD RI melalui Sidang Paripurna pada tanggal 14 Juli 2023, DPD RI secara kelembagaan memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan negara ini, agar kita kembali menjalankan dan menerapkan asas dan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat. Dijelaskan LaNyalla, penyempurnaan dan penguatan ini tentunya memperhatikan amanat tuntutan Reformasi. Oleh karenanya, LaNyalla menyebut DPD RI menawarkan penyempurnaan dan penguatan dengan melakukan amandemen dengan teknik adendum terhadap Undang-Undang Dasar naskah 18 Agustus 1945. Amandemen yang dilakukan tidak mengganti sistem bernegara Pancasila dengan sistem Barat yang Liberal dan kapitalistik. "Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus kita sebagai bangsa akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial," demikian LaNyalla.(*)

Humas Kamis, 23 November 2023 15.40.00

Menteri ATR Diminta Tuntaskan PTSL di NTT...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di NTT. Pasalnya, dari target hampir 4 juta bidang tanah yang disertifikat, baru 1,5 juta yang berhasil mengikuti program tersebut. “Belum sampai setengahnya selesai. Saya kuatir tidak tuntas sampai 2024 nanti seperti yang ditargetkan,” kata Abraham di Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Ia menyebut PTSL sangat baik dan harus didukung. Alasannya, PTSL merupakan proses pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. PTSL sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang PTSL. Dengan hadirnya PTSL, masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah dan menghindari konflik/sengketa tanah. Kemudian masyarakat bisa memakai sertifikat yang ada untuk jaminan pinjaman ke bank sebagai modal usaha. Namun dalam pengamatan Abraham di lapangan, program itu berjalan lambat. Ia tidak mengetahui penyebab kelambatan proses tersebut. Dia hanya berharap bisa lebih cepat agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya. “Banyak masyarakat yang menunggu proses tersebut. Mudah-mudahan bisa digenjot agar sesuai target,” tegas Abraham. Senator yang sudah tiga periode ini juga meminta Menteri ATR/BPN agar menuntaskan masalah pembebasan lahan untuk proyek nasional berupa bendungan Temef di Timor Tengah Selatan (TTS). Alasannya, kehadiran proyek itu meresahkan masyarakat karena pembangunan bendungan mengabaikan proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 125 hektare. “Mohon segera diselesaikan supaya masyarkat tenang. Kami siap bantu jika memang perlu dilibatkan,” ujar Abraham. Selain itu, anggota Komite I DPD RI ini juga meminta Hadi Tjahjanto agar terus memberantas mafia tanah di Provinsi NTT. Pemberantasan hendaknya tidak selesai dengan penangkapan beberapa orang mafia tanah di Labuan Bajo tahun 2021 lalu. “Mafia tanah di NTT sangat banyak dan menggurita. Pak Menteri harus lanjutkan bersih-bersih,” saran Abraham. Di tempat terpisah, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji untuk menuntaskan program PTSL di NTT. Dia berjanji sebelum berakhirnya masa jabatan tahun depan, program PTSL akan selesai. “Kita tuntaskan tahun depan,” ungkap Hadi.(*)

Humas Jumat, 24 November 2023 15.35.00

Ancaman Krisis Pangan, LaNyalla Ajak Kabupaten Ngawi Jaga Kedaulatan Pangan...

NGAWI, dpd.go.id - Krisis pangan diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang tahun 2040 hingga 2050 mendatang. Bahkan Badan Pangan Dunia memprediksi akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60 persen di tahun tersebut dibanding sekarang. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi, sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia. Tidak hanya mencari solusi untuk swasembada, tapi juga mengambil peluang. Karena Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. "Apalagi Indonesia juga akan mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia. Ini artinya, Kabupaten Ngawi adalah salah satu penjaga kedaulatan pangan Indonesia. Sehingga, sudah seharusnya, orientasi pembangunan desa-desa di Kabupaten Ngawi terintegrasi untuk tetap memastikan Kabupaten ini sebagai Sentra penghasil Beras terbesar di Jawa Timur dan Indonesia," ujar LaNyalla di acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", di Pendopo Widya Graha Bupati Ngawi, Jumat (24/11/2023). LaNyalla menilai tantangan untuk memaksimalkan potensi tersebut masih harus terus diperjuangkan. Karena kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi di Indonesia mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare. "Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hektare. Ini tentu harus dicegah dan dicarikan solusinya," kata LaNyalla. Indonesia juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani di Indonesia. Dihitung rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare. "Ini tentu menyulitkan bagi kita untuk mengejar swasembada. Apabila dibandingkan dengan petani di Thailand yang rata-rata memiliki lahan dua hektare. Belum lagi bila kita melihat apa yang dilakukan negara-negara lain, yang sudah menjalankan BioTeknologi Agrikultural dalam pertanian atau perkebunan mereka," ujar LaNyalla. Amerika Serikat misalnya, memiliki luas tanaman berbasis bioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektare untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Sedangkan Brasil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai dengan luas lebih dari 50 juta hektare. Begitu juga Argentina memiliki tanaman berbasis BioTeknologi seluas 23 juta hektare. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektare. Sedangkan Cina, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun mereka menjadi bisa ditanami. "Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orientasi pembangunan di sektor kedaulatan pangan sedang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Tetapi Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan dan Sembako. Ini karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi," ungkap LaNyalla. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia menerapkan secara utuh kedaulatan negara dengan cara kembali kepada asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila. Perlu diketahui, perubahan atau amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala barat yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karena semua bisa diberikan kepada investor dalam bentuk konsesi lahan atau izin pertambangan. Padahal konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam UUD naskah sebelum amandemen berikut penjelasannya, sama sekali bukan seperti itu. Negara justru memegang kendali untuk sektor-sektor kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Sehingga ada batasan yang tegas, mana sektor publik yang harus dikuasai negara, dan mana sektor komersial yang boleh dikuasai orang per orang. "Sehingga saya mendorong semua elemen bangsa ini, termasuk bapak dan ibu kepala desa melahirkan konsensus bersama agar kita kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dengan cara kita sepakati untuk kembali kepada UUD 1945 Naskah Asli, untuk kemudian kita perbaiki kekurangannya dengan cara yang benar melalui Teknik Adendum. Bukan dengan mengganti total sistem bernegaranya," ujar LaNyalla. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, wilayahnya sudah tidak ada desa tertinggal. Ony juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggunakan digital dalam mengelola desa. "Kami juga menggenjot transparansi dengan menggunakan aplikasi, sehingga Alhamdulillah kepala desa kami tidak ada urusan dengan hukum. Setiap desa juga sudah terkoneksi, karena setiap desa punya forum sendiri di website. Jadi tidak ada gejolak di desa karena terdeteksi secara dini. Dengan kehadiran Pak Nyalla kami mohon arahan masukan bagi kami pemerintah kabupaten Ngawi, semoga kami menjadi lebih baik lagi," kata Bupati. Dalam acara tersebut, Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy memaparkan, ada beberapa hal yang harus disiapkan Desa untuk menjaga desanya agar tetap berdaulat di berbagai aspek. “Bikin sebuah badan yang menjadi pilar pelindung, penopang, agar saat nanti ada anggaran asing masuk ke Desa, ada penjaga dari serbuan itu. Jadi pilar itulah nanti yang melindungi dari investor-investor asing yang niatnya mau menyerbu desa tersebut. Jadi desa tetap mandiri dan kuat," kata Noorsy. Sementara Dosen Politik UI, Mulyadi mengatakan, masyarakat desa itu harus juga melek politik. Dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua DPD RI bahwa kedaulatan pangan harus dijaga dan semua berawal dari Desa. Mulyadi menilai sesungguhnya Desa itu harus mendapatkan otonomi penuh agar kedaulatan pangan terjaga. "Jadi mau masa jabatan 10 tahun sampai 100 tahun, Desa itu harus bisa menentukan dirinya sendiri. Karena di situlah garda terdepan untuk menjaga masyarakat kita dari kemakmuran dan kesejahteraan," katanya. Dalam acara tersebut, Bupati Ngawi ditemani Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko dan Sekda Kabupaten Ngawi Mohammad Sodiq Triwidyanto. Selain itu hadir juga Kepala OPD Kabupaten Ngawi, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi.(*)

Humas Jumat, 24 November 2023 15.29.00

Kredit Macet UMKM Meningkat, Sultan Usulkan Bunga KUR Diturunkan Menjadi...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan agar Pemerintah kembali menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap UMKM dari 6 persen saat ini menjadi 4 persen. Hal ini disampaikan Sultan menyusul meningkatnya angka kredit Macet program pembiayaan KUR UMKM. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mencatat kredit macet pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun. Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang. Menurut Sultan, angka pertumbuhan kredit yang stagnan dan kredit Macet KUR yang meningkat menandakan sedang terjadi pelemahan ekonomi nasional. Terbukti pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sedang mengalami kontraksi oleh berbagai sebab. "Kredit macet UMKM merupakan hal yang wajar secara bisnis. Namun pertumbuhan kredit yang cenderung lamban adalah gejala ekonomi yang perlu direspon secara cepat oleh pemerintah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (25/11). Pembiayaan KUR, kata Sultan, merupakan program ekonomi pemerintah berbasis UMKM yang harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan stabilitas ekonomi global dan nasional. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target, pemerintah perlu menyesuaikan bunga KUR agar pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan mampu menopang pertumbuhan. "Kami percaya, dengan bunga KUR yang lebih murah, akan mengurangi proses restrukturisasi utang akibat potensi kredit macet di masa depan. Tentunya dengan tetap melakukan pendampingan usaha yang baik oleh perbankan", tegasnya. Salah satunya, usul mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dengan meminta nasabah KUR untuk membuat tabungan khusus cicilan KUR. Bank bertanggung jawab untuk memastikan nasabah memiliki modal literasi keuangan dan manajemen bisnis yang baik sebelum memberikan pinjaman KUR. "Sehingga Kami mengusulkan agar literasi keuangan dimasukkan menjadi dalam kurikulum pendidikan nasional. Karena pembangunan SDM harus berjalan bersama dengan pembekalan yang cukup tentang literasi keuangan", tutup Sultan.(*)

Humas Sabtu, 25 November 2023 15.27.00

Pembunuh Imam Maskur di Tuntut Hukumam Mati dan di Pecat...

Jakarta, dpd.go.id – Tiga Oknum TNI pembunuh Imam Maskur yaitu Praka Riswandi Manik, Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir di tuntut oleh Oditur Militer dengan pidana pokok pidana mati dan pidana tambahan dipecat dari TNI. Tuntutan terhadap ketiga terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaka Sampurna pada sidang tuntutan di Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta Timur, Senin (27/11/2023). “Menjatuhkan hukumam bagi terdakwa satu pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD, terdakwa dua pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dan terdakwa tiga pidana pokok pidana mati, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD”, tegas Letkol Chk Upen Jaka Sampurna. Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Imam Masykur bersama-sama dengan Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J) pada 12 Agustus 2023. Sidang sendiri dipimpin oleh hakim ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto dan hakim anggota Letnan Kolonel Idolohi dan Mayor Kum Aulia Dandel. Pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaka Sampurna dan diperdengarkan langsung kepada ketiga terdakwa. Sidang pembacaan tuntutan terhadap pelaku pembunuh Imam Maskur turut dihadiri oleh tim pengacara Imam Maskur dan tim pengacara Hotman 911 serta anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma. Paska sidang, Haji Uma yang diwawancarai wartawan menyambut baik tuntutan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu sudah sesuai dengan harapan semua pihak yang selama ini terus mengawal kasus Imam Maskur. “Alhamdulillah, tuntutan sesuai harapan kita bersama terutama keluarga korban yang berharap mendapat keadilan dan hukuman maksimal terhadap pelaku. Kita berharap ini akan konsisten hingga jatuh putusan nantinya”, ujar Haji Uma. Lebih lanjut, Haji Uma juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tahap putusan nantinya. Adapun jadwal persidangan lanjutan dengan agenda pledoi akan berlangsung tanggal 4 desember dan putusan diperkirakan diminggu ketiga desember 2023.(*)

Humas Senin, 27 November 2023 15.22.00

LaNyalla: Kekacauan Tata Negara Indonesia Bermula Saat Amandemen Konstitusi Tahun...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan sistem bernegara Indonesia saat ini telah berubah total. Hal itu bermula dari proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 yang membuat konstitusi Indonesia meninggalkan Pancasila sebagai identitasnya. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan "Keynote Speech" di acara Focus Group Discussion "Membedah Proposal Kenegaraan DPD RI Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa" di Universitas Wijaya Putra, Senin (27/11/2023). LaNyalla mengatakan, awal terjadi gerakan reformasi yang saat itu dimotori mahasiswa dan dipicu krisis moneter dan puncak penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto yang dianggap otoriter dan menyuburkan KKN di sekitar keluarga dan orang dekatnya. Oleh karena itu, tuntutan reformasi saat itu adalah turunkan dan adili Soeharto beserta kroninya, batasi masa jabatan presiden, hapus praktik KKN dan penegakan hukum, serta cabut dwi fungsi ABRI. "Tuntutan tersebut wajar. Karena memang orde baru melakukan praktik penyimpangan terhadap sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa," kata LaNyalla. Tetapi, satu tahun setelah Reformasi, mulai terjadi perubahan sistem ketatanegaraan. Yang terjadi adalah penggantian konstitusi Indonesia. Bukan pembenahan atas praktik penyimpangan Orde Baru, tetapi justru mengganti sistem bernegara Indonesia dari Sistem Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa menjadi mengadopsi sistem barat yang liberal dan individualistik. "Inilah yang terjadi di dalam proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu," katanya. Akibatnya, sejak tahun 2004 hingga hari ini, sistem bernegara Indonesia telah berubah total. Kedaulatan rakyat tidak lagi dijelmakan di dalam lembaga tertinggi negara. Melainkan berpindah menjadi kedaulatan Partai Politik dan kedaulatan Presiden Terpilih yang dipilih melalui Pemilu dan Pilpres Langsung. "Lembaga tertinggi negara dibubarkan. Tidak ada lagi utusan golongan dan utusan daerah. Tidak ada lagi Haluan Negara, karena Presiden terpilih sebagai eksekutif dapat membuat kebijakan apapun, selama mendapat dukungan dari partai politik," kata LaNyalla. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah pun seolah tidak berarti, katanya. Sebab DPD di Indonesia bukan pembentuk Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan seperti Senat dalam sistem Kongres di Amerika Serikat atau Inggris dan Australia. Jadi, kekacauan tata negara Indonesia ini sebenarnya bermula saat bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002 silam. "Rakyat Indonesia, sebagai pemilik negara ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kedaulatan rakyat sudah diberikan menjadi kedaulatan Partai Politik di DPR RI, dan kedaulatan Presiden melalui Pilpres Langsung. Inilah yang saya katakan, bahwa Pilpres Langsung sejatinya tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Karena memang bukan nilai-nilai asli dari bangsa dan negara yang super majemuk ini," kata LaNyalla. Karena itu, LaNyalla mengajak semua pihak utamanya mahasiswa membangun kesadaran kolektif sebagai bangsa untuk mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan identitas konstitusi bangsa. "Kita dorong semua elemen bangsa agar terwujud Konsensus Nasional, untuk kita kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 untuk kemudian kita sempurnakan dan perkuat melalui Amandemen dengan Teknik Adendum, tanpa mengganti Sistem Bernegara yang bermuara kepada Penjelmaan Rakyat di dalam MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan," katanya. LaNyalla berharap para mahasiswa mendapat pemahaman yang utuh, karena masa depan bangsa dan negara ini ada di pundak mereka. "Indonesia sebagai bangsa yang besar, harus kembali ke jati dirinya. Kembali kepada spirit para pendiri bangsa ini. Agar Indonesia kembali berdaulat, adil dan makmur," kata LaNyalla. Sementara Rektor Universitas Wijaya Putra, Dr. Budi Endarto SH MHum, mengapresiasi penyelenggaraan acara diskusi. Ia mengatakan, banyak mahasiswa S1 saat ini yang lahir di atas tahun 2000 sehingga sama sekali belum paham tentang konsep bernegara sebelum dilakukannya Amandemen UUD 1945. "Membedah perumusan kenegaraan DPD RI dalam memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa adalah topik yang sangat penting. Saya mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI telah menyempatkan diri untuk hadir," kata Budi Endarto. Narasumber FGD, pengamat ekonomi politik, Dr Ichsanuddin Noorsy, mengatakan UUD 1945 hasil amandemen juga mendikte rakyat. Contohnya terkait Presidential Threshold 20 persen. Rakyat didikte dengan calon Presiden dari pilihan partai dan pemilihan langsung. "Dimana artinya demokrasi? Padahal filosofi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Pemilihan langsung ini sama saja memecah belah. Kita terpecah belah di bawah karena emosional dan psikologis dari calon presiden dan wakilnya. Sudah benar sekali apa yang dikatakan ketua DPD, sebelum bangsa ini terbelah, mari kembali pemilihan presiden ke MPR,"tukasnya. Narasumber lainnya, Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi, menjelaskan tentang berdirinya Indonesia yang sebenarnya tidak pernah dijajah. Yang dijajah adalah bangsa-bangsa lama seperti bangsa Batak, Aceh, Jawa, Bugis dan lainnya. Mereka inilah yang kemudian membentuk Indonesia. "Gabungan negara dan bangsa lama yang dijajah inilah, kemudian membentuk negara ini. Makanya sudah sewajarnya penguasa negara atau bangsa lama ini diberi penghormatan. Seperti para raja dan sultan nusantara, mereka itu harus diberi tempat dan kedudukan terbaik dalam bangsa ini. Salah satunya mereka menjadi utusan daerah di MPR. Diambilnya dari bawah dari utusannya, bukan ditunjuk seperti jaman Soeharto," ujarnya. Mulyadi juga meminta kepada para dosen untuk terus belajar dan membaca dengan baik semua perkembangan demokrasi dan memegang teguh disiplin ilmu, agar para mahasiswa Indonesia calon penerus bangsa bisa menjadi pemimpin pemimpin yang hebat dan berkualitas. "Sehingga kita jangan menjadi negara yang jadi incaran untuk dikuasai bangsa asing dengan cara dikontrol bahkan dibeli. Sungguh mengerikan, " katanya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor I Universitas Wijaya Putra Dr. Taufiqurrahman SH MHum; serta Wakil Rektor II Universitas Wijaya Putra, Esa Wahyu Endarti SH MSi.(*)

Humas Selasa, 28 November 2023 15.15.00

Deklarasi Pemilu Damai, LaNyalla: PSHT Tidak Kemana-mana, Tapi Ada Dimana-mana...

MADIUN, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri acara "Deklarasi Pemilu Damai" yang diinisiasi salah satu organisasi bela diri silat terbesar di tanah air, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). LaNyalla yang juga Ketua Dewan Pembina PSHT menekankan bahwa PSHT harus ikut memastikan agenda demokrasi di Indonesia yakni pemilihan umum dapat berlangsung dengan "Damai, Luber (Langsung, Umum, Bersih) dan Sukses". LaNyalla dalam acara deklarasi yang berlangsung di Stadion Wilis, Madiun, Minggu (26/11/2023), mengatakan sudah menjadi kewajiban semua warga negara untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik dengan indikator sukses pemilu; yaitu adanya kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya, dan adanya ruang bagi peserta pemilu untuk berkompetisi dengan adil dan tanpa kecurangan. "Tentu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak akan mampu bekerja sendiri untuk memastikan pemilu berkualitas. Apalagi dengan sebaran jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 820 ribu lebih di seluruh Indonesia," kata LaNyalla. Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif elemen-elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan untuk ikut mengawal dan terlibat aktif memastikan Pemilu dapat berlangsung dengan indikator sukses yang terukur. Tentu dengan berkoordinasi dengan Bawaslu di masing-masing wilayah sesuai tingkatan. LaNyalla berpesan agar warga PSHT tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam Pemilu. Karenanya warga PSHT sebaiknya tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. "Artinya tidak terlibat dukung mendukung secara frontal, tetapi tetap aktif menggunakan hak pilihnya," katanya, Hal ini, ujar LaNyalla, karena polarisasi akibat Pemilihan Presiden Secara Langsung (Pilpressung) yang bergulir sejak era reformasi masih terjadi. Karena Pilpressung memang tidak cocok untuk bangsa Indonesia yang super majemuk dan negara kepulauan yang terpisah-pisah. Pilpressung juga tidak cocok diterapkan di negara yang karakter bangsanya guyub dan komunal. Sejak Era Reformasi yang ditandai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia seolah berubah menjadi bangsa lain. Bangsa yang tercerabut dari akar budaya dan jati dirinya, menjadi bangsa yang semakin individual dan liberal serta materialistis pragmatis. "Padahal kita sebenarnya sudah punya sistem asli. Yaitu Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat. Yang nanti duduk di DPR RI. Sedangkan utusan-utusan lain, yaitu utusan golongan-golongan dan utusan daerah, yang duduk di MPR RI, tidak dipilih melalui Pemilu tetapi harus diutus dari bawah. Mereka semua inilah, anggota DPR, anggota utusan golongan dan anggota utusan daerah yang menjadi penjelmaan rakyat yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampe Rote," kata LaNyalla. "Mereka inilah yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, dan memilih Presiden untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat," katanya. Tetapi karena praktik penyimpangan yang terjadi di era orde baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal. Padahal seharusnya, saat reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era orde baru. Bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal ala barat. "Inilah yang sekarang sedang saya perjuangkan. Agar bangsa ini kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, yang kita sempurnakan dan perkuat, agar penyimpangan yang terjadi di era orde lama dan orde baru tidak terulang," ujarnya. Di akhir sambutan, LaNyalla mengajak bangsa ini membangun kesadaran kolektif untuk kembali kepada Pancasila. Kembali menerapkan Demokrasi Pancasila. Sehingga kedaulatan tetap di tangan rakyat, yang berada di lembaga tertinggi negara. Ketua Umum PSHT, Moerdjoko mengatakan Deklarasi Pemilu Damai yang diinisiasi PSHT merupakan wujud dari nafas organisasi yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dalam kesatuan. “Sikap politik PSHT kenegaraan, kita menjunjung tinggi Pancasila, UUD 45, negara kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika. Bahwa PSHT tidak berafiliasi tidak bergantung, tidak mengikat dengan partai politik manapun, tidak terikat, kita netral, kita harus menjaga tradisi dari PSHT,” kata Moerdjoko. PSHT memberikan kebebasan kepada warganya untuk berpolitik, mau memilih maupun dipilih. "Mari aturan kita tepati dan jadikan pemilu damai,” katanya. Turut hadir di acara tersebut, Capres Anies Baswedan; Anggota DPD RI Tamsil Linrung, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Farid Makruf; Wakapolda Jatim Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan; Wali Kota Madiun Maidi; Ketua KPU Prov Jatim; Ketua Bawaslu Prov Jatim; serta Dewan Ketua Pusat PSHT Issoebijantoro.(*)

Humas Minggu, 26 November 2023 16.08.00

Di depan Advokat Peradi, Ketua DPD RI Paparkan Dua Penyebab...

SURABAYA, dpd.go.id - Sejak era reformasi, Indonesia menerapkan Sistem Demokrasi ala Barat melalui Pemilu Presiden Langsung. Dan sejak saat itu juga, kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat. Karena pelaksana kedaulatan adalah Partai Politik dan Presiden terpilih. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan penerapan Sistem Demokrasi ala liberal Barat itu disumbang dua hal mendasar. Pertama adanya praktik penyimpangan yang terjadi di Era Orde Baru terhadap sistem Demokrasi Pancasila. Kedua, karena para mahasiswa hukum dan kampus-kampus hukum di Indonesia dijejali teori tata negara yang menyatakan demokrasi Barat adalah yang terbaik. "Akibatnya pada saat Amandemen Konstitusi kita langsung mengadopsi sistem demokrasi tersebut. Termasuk mengganti sistem bernegara Indonesia. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah membenahi praktek penyimpangan di Era Orde Baru, tanpa harus mengganti Azas dan Sistem Bernegara yang sesuai Pancasila," ujar LaNyalla dalam Focus Group Discussion oleh DPC PERADI Kota Surabaya dengan tema "Inkonsistensi UUD NRI 2002” di Kantor Kadin Jatim, Surabaya, Senin (27/11/2023). Dengan diterapkannya Sistem Demokrasi ala Barat, lanjut LaNyalla, Partai Politik dan Presiden, masing-masing memegang kedaulatannya sendiri. Bahkan Partai Politik menjadi sangat dominan, karena mereka yang mengusung dan memilih calon presiden, untuk disodorkan kepada rakyat. Akibatnya, Presiden terpilih akan menjalin koalisi dengan Partai Politik dengan cara, bagi-bagi jabatan dan kekuasaan. Jika partai politik dan Presiden terpilih menjalin koalisi mayoritas, maka apapun yang mereka kehendaki pasti akan terlaksana. Karena partai politik melalui anggota DPR adalah pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang. "Tidak ada lagi ruang rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena memang sudah tidak ada Lembaga Tertinggi Negara lagi. MPR sudah bukan lagi lembaga tertinggi. Sudah tidak ada lagi Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Semua berada di tangan Partai Politik. Dimana di dalam Undang-Undang Partai Politik, mereka diberi ruang untuk memperjuangkan kepentingan Partainya masing-masing," papar LaNyalla. Sementara, rakyat yang tidak setuju terhadap produk Undang-Undang hanya diberi ruang untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Dimana komposisi Hakim MK terdiri dari pilihan presiden dan pilihan partai politik. Dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. "Memang ada Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi DPD di Indonesia bukan pembentuk Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan seperti Senat dalam Sistem Kongres di Amerika Serikat atau Inggris dan Australia. Karena memang Indonesia bukan negara federal," katanya lagi. Dalam pandangan Senator asal Jawa Timur itu, kekacauan sistem tata negara Indonesia ini sebenarnya bermula saat bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Karena itulah, kata LaNyalla, DPD RI, mengambil inisiatif kenegaraan, dengan mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menerapkan Sistem Bernegara sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, sehingga bangsa ini kembali ke fitrah negara Pancasila, dengan jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya dilakukan penyempurnaan dan penguatan dengan teknik adendum. "Penguatan dan penyempurnaan itu untuk memastikan posisi kedaulatan rakyat yang lebih kuat, dan untuk menghindari praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Di sinilah peran penting para Advokat Indonesia untuk ikut dan aktif meresonansikan gagasan demi Indonesia yang lebih baik ini kepada seluruh elemen bangsa," tegasnya. Ketua DPC Peradi Surabaya, Hariyanto memaparkan alasan mengapa institusinya menggelar FGD ini. Dikatakannya, demokrasi adalah alat, bukan tujuan. Demokrasi, lanjutnya, harus dibangun dengan rambu-rambu. "Kalau rambunya tidak jelas, dasar normatifnya jungkir balik, tak sesuai dengan amanat para pendiri bangsa, saya kira kita juga harus hati-hati, ke mana bangsa ini akan dibawa," tutur Hariyanto. Ia mengingatkan perlunya kita memikirkan kembali pemikiran founding fathers saat mendirikan negara ini. Salah satu tujuannya, kata Hariyanto, adalah kesejahteraan rakyat. Manakala kita lupa akan hal tersebut, Hariyanto menyebut praktiknya akan jauh panggang dari api. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan? Itu sebabnya Hariyanto menegaskan bahwa forum ini diselenggarakan. Tentunya demi kebaikan bernegara kita. "Kami berharap FGD ini ada tindaklanjutnya. Selalu ditegaskan bahwa kita harus taat pada Pancasila dan UUD 1945. Lah UUD yang mana? Kalau demikian, maka semestinya harus kembali kepada UUD 1945 sebelum diamandemen," demikian Hariyanto. Dalam paparannya, Pengamat Ekonomi-Politik, Dr Ichsanuddin Noorsy memaparkan amburadulnya Amandemen UUD 1945 tahap I sampai IV. Menurutnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 mengandung kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan. "Yang menyatakan ini bukan Ichsanuddin Noorsy, tetapi Komisi Konstitusi dalam kajiannya di tahun 2002. Yaitu terdapat inkonsistensi substansi, baik yuridis maupun teoritis. Ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan UUD," jelasnya. Sementara Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi memaparkan, ada tiga misi terselubung dalam penggantian UUD 1945. Yaitu ingin menguasai ekonomi, menguasai politik dan menguasai Presiden. "Coba saja baca dan perhatikan di dalam pasal-pasalnya. Kuasai ekonomi akhirnya dijadikan liberalisme. Di politik yaitu dengan liberalisme politik, adanya gabungan partai seperti Pasal 6A ayat 2. Lalu kuasai pemerintah itu dengan diubahnya penjelmaan rakyat di MPR menjadi pilpres langsung," tukasnya. Pada FGD itu, dua narasumber dihadirkan untuk memperkaya khasanah wawasan peserta. Mereka adalah Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy dan Dosen FISIP UI, Dr Mulyadi. Hadir sejumlah tokoh, di antaranya Ketua DPC Peradi Surabaya Hariyanto, Ketua KADIN Jatim, Adik Dwi Putranto dan sejumlah pengurus dan anggota DPC Peradi Surabaya.(*)

Humas Senin, 27 November 2023 15.57.00

Komite III DPD RI Bahas Permasalahan Pariwisata Hingga Rencana Kerja...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI membahas permasalahan pariwisata di daerah, hingga Realisasi Program Kerja Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Tahun 2024 serta Pandangan terhadap RUU perubahan atas UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (27/11/23). Selain itu pada rapat kerja ini, Ketua Komite III Hasan Basri mengapresiasi kinerja kementerian pariwisata, dan mengharapkan adanya percepatan dan optimalisasi pencapaian target, sasaran dan program startegis kemenparekraf. "Terkait perubahaan UU Kepariwisataan kami siap membangun sinergi dengan Kemenparekraf dan juga dengan DPR RI agar dapat segera ditindaklanjuti." ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III Mirati Dewaningsih dan Muslim M Yatim. Di rapat kerja tersebut, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa saat ini terus mendorong kinerja kemenparekraf sesuai dengan target. Sandiaga juga menggagas konsep pemikiran tentang green tourism/eco tourism bisa diterapkan dan bisa terakomodasi pada RUU tentang perubahan atas undang-undang no 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. “Dalam mendorong percepatan kinerja kementerian dan peningkatan program-program kerja pariwisata di daerah, kami siap bersinergi dengan para Senator DPD RI,” tukas sandiaga. Senada dengan itu, Wakil Menteri Parekraf Angela Herliani Tanoesoedibjo mengungkapkan kementerian pariwisata akan melakukan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2024 dilaksanakan melalui 9 strategi. "Kemenparekraf telah mengeluarkan sembilan strategi dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” lanjut Wamenparekraf itu. Di kesempatan yang sama, Senator asal Bali Anak Agung Gde Agung mengharapkan pemerintah menindaklanjuti terkait permasalahan kemacetan, masalah sampah, dan wisatawan yang merugikan di Bali. Lebih lanjut ia mengusulkan adanya event-event dalam rangka pelestarian kebudayaan bisa dimasukkan kalender event pariwisata. "Saat ini, banyak wisatawan asing nakal, melakukan kejahatan scamming dan lainnya, saya harap menjadi sorotan kementerian patiwisata terkait penerbitan visa," ungkap Anak Agung Gde Agung. Sementara itu, Senator Jawa Tengah Bambang Sutrino mencermati pariwisata di Jawa Tengah yaitu masalah pengembangan pariwisata Jawa Tengah, standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata masih terbatas, dan masalah program pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. "Terkait pengelolaan Borobudur saat ini yang dibatasi jumlah pengunjung, saya minta masukkan yang mendalam dari Kementerian Pariwisata," tukas Bambang. Terkait wisata religius, Senator asal Banten Abdi Sumaithi menyoroti perihal tempat wisata yang punya nilai ibadah, sejarah dan wisata dapat dikelola dan dikemas lebih baik lagi oleh pemerintah. "Tiga fungsi ini tidak mudah, perlu perhatian serius pemerintah terkait peningkatan objek wisata religi ini," imbuhnya. Lain halnya, Senator Gorontalo Rahmiyati Yahya mengusulkan adanya pelibatan anggota DPD RI pada kegiatan Kementerian Pariwisata di daerah, dalam rangka meningkatkan sektor wisata daerah. "Dilema pariwisata daerah, wisatawan seringkali hanya memanfaatkan fasilitas hotel dan rumah makan di kota, sehingga wisata yang di daerah kurang diminati," ucap Rahmiyati Di forum tersebut, Wakil Ketua Mirati Dewaningsih mengapresiasi kinerja kementerian pariwisata, terkait target wisatawan di wilayah timur yang meleset dari target serta terkait mahalnya biaya transportasi, juga terbatasnya jumlah tenaga dan SDM pariwisata. "Rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerah perlu didorong dan diberikan stimulus oleh kementerian," ucapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim juga menyoroti terkait mahalnya biaya tiket pesawat untuk ke daerah wisata, sehingga mempengaruhi tingkat kunjungan pariwisata ke daerah. "Seperti apakah kementerian pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisata di saat mahalnya ongkos penerbangan saat ini," kata Muslim Ketua Komite III Hasan Basri menyoroti upaya kementerian dalam meningkatkan kondisi rendahnya indeks nilainya pelayanan infrastruktur pariwisata dan rendahnya upah tenaga pariwisata. "Saya harap Kementerian memberikan perhatian pada program prioritas dukungan manajemen, pelatihan pendidikan vokasi kepariwisataan di Kalimantan Utara," tambahnya. Menanggapi hal itu, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan permasalahan konektifitas udara di destinasi wisata saat ini sedang ditangani oleh tim khusus dengan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kemenkomarves. "Deputi Kebijakan Strategis akan saya tugaskan update terkait air connectivity dan update terkait perubahan UU Kepariwisataan," jelasnya. Menutup Rapat Kerja, Ketua Komite III Hasan Basri mengharapkan Kemenparekraf melakukan percepatan dan optimalisasi target, penguatan program Kemenparekraf dan peningkatan kontribusi bagi perkembangan daerah. “Untuk itu diharapkan sinergi, kerja sama dan pelibatan Komite III dalam implementasi dan kebijakan Kemenparekraf utamanya di daerah,” pungkas Hasan Basri.(*)

Humas Senin, 27 November 2023 15.40.00

Pentingnya Penguatan BPK RI Melalui Perubahan UU BPK Untuk Memaksimalkan...

Maluku Utara, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester I tahun 2023 . “Kami sangat bersyukur Anggota Komite IV dapat berkunjung ke Maluku Utara hari ini, dan selaku Anggota DPD dari Dapil Maluku Utara berharap pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Maluku Utara” kata Ikbal Djabid dalam sambutannya selaku koordinator tim Kunjungan kerja (6/11/2023). Ketua Komite IV DPD RI KH. Amang Syafrudin, Lc menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi BPK Maluku Utara yang telah berkenan menerima Komite IV untuk bersama-sama berdiskusi dengan BPK terkait permasalahan-permasalahan di Maluku Utara yang banyak menjadi Temuan BPK. “Kami sangat concern akan hasil Pemeriksaan atas LKPD tahun 2022 karena apabila dibandingkan dengan tahun 2021, berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi penurunan opini LKPD pada pemerintah provinsi (pemprov) dimana dari 34 Provinsi yang pada tahun sebelumnya 100% WTP, kini turun menjadi 94% karena ada 2 provinsi yang mendapat opini WDP, dan salah satunya adalah Provinsi Maluku Utara” sambung Novita Anakotta, Senator asal Maluku yang merupakan Wakil Ketua Komite IV. “Betul sekali yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota Komite IV bahwasannya banyak sekali permasalahan di Maluku Utara, terima kasih sudah berkenan hadir disini sehingga kita bisa berdiskusi bagaimana agar Maluku Utara ini menjadi lebih baik”, kata Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea S.E., M.Si., Ak. dalam sambutannya. “Terjadi peningkatan temuan di Maluku Utara yang disebabkan ketidakpatuhan yang cukup tinggi atas ketentuan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya integritas dan kejujuran dari pegawai di lingkungan wilayah Provinsi Maluku Utara. Hal ini terlihat dari cukup masifnya temuan terkait perjalanan dinas dan bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan sesuai. Provinsi Maluku Utara mendapat opini WDP pada LKPD 2022, padahal sebelumnya selama 5 kali berturut-turut selalu mendapat WTP”, kata Marius dalam paparannya. “Penurunan opini di Malut dikarenakan terdapat tiga permasalahan material yang menjadi pengecualian dalam opini pada LKPD Maluku Utara tahun 2022 yaitu: Pertama, Belanja Barang (berupa Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Lembur, Honorarium dan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat) sebesar Rp11,33 miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5,91 miliar tidak didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan sah; Kedua, Mutasi tambah Aset Tetap senilai Rp224,91 miliar tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan dokumen sumbernya secara rinci serta Belanja Barang dan Belanja Bunga sebesar Rp108,66 miliar belum dapat dikapitalisasi sebagai penambah saldo per jenis Aset Tetap; dan yang Ketiga, Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp715,08 miliar, diantaranya sebesar Rp131,54 miliar merupakan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang tidak didukung dengan dokumen sumber pengakuan utang, antara lain bukti realisasi fisik dan keuangan serta dokumen perikatan yang sah.” ungkap Marius. Banyak permasalahan mendasar dalam LKPD Provinsi Maluku Utara yang menjadi temuan BPK. “Kami berharap melalui DPD RI selaku perwakilan daerah, dapat membantu kami agar Pemda lebih sadar akan pentingnya menyampaikan LKPD yang benar, akurat dan akuntabel sehingga menjadikan Maluku Utara lebih baik, karena kami masih menemukan adanya proyek-proyek fiktif dimana ada proyek namun tidak ada anggarannya” tambah Marius. “Kami juga ingin menyampaikan apa yang menjadi concern Bapak/Ibu Anggota DPD yaitu terkait kondisi Kabupaten Taliabu yang masih mendapat opini WDP seperti tahun lalu. Kami menemukan adanya ketekoran kas di tahun 2019 sekitar Rp57M, atas hal tersebut kami sudah minta agar segera diselesaikan dan ditindaklanjuti, namun hingga 2022, baru terselesaikan sekitar Rp20 M, maka untuk Kab. Taliabu, BPK tidak akan memberikan opini WTP jika Pemda tidak menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK”, tanggapan Marius atas pertanyaan Komite IV terkait dengan opini WDP di Kab. Taliabu. Dalam diskusi yang berlangsung sangat aktif dan dinamis di ruang rapat kepala BPK Maluku Utara, Ikbal Djabid menanyakan kepada BPK terkait dengan pemeriksaan BPK atas pendapatan pajak air permukaan di Provinsi Maluku Utara. “Tambang banyak di Maluku Utara, namun bagaimana dengan pendapatan atas pajak air permukaan yang seharusnya masuk ke pemda?”. Senator asal Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, menyampaikan kekagetannya atas temuan-temuan di Maluku Utara. “Saya kaget dengan kondisi di Maluku Utara, karena Ternate ini terkenal dengan orang yang berakhlak, tapi ternyata pengelolaan keuangan di Maluku Utara kurang berakhlak yang dicerminkan banyaknya temuan oleh BPK”ungkapnya. “Apa yang dipaparkan BPK tadi sangat memprihatinkan, saya cukup mengetahui tentang Taliabu dan memang daerahnya cukup terisolir, dan saya berharap pada BPK agar tetap maju terus untuk menjalankan tugasnya apapun kendalanya, kami mendukung BPK dalam hal ini” tambah Sanusi. Senada dengan Sanusi, Dr. Amirul Tamim Anggota Komite IV dari Dapil Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas upaya dan kerja BPK dalam menyelamatkan uang negara melalui pemeriksaannya. ”Kita harus melakukan evaluasi, apakah UU BPK masih relevan atau tidak di dalam mendukung BPK khususnya BPK perwakilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengingat BPK merupakan Lembaga yang strategis dalam perannya melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dan kasus di Malauku Utara atau temuan di Maluku Utara ini saya yakin banyak terjadi di daerah lain juga” kata mantan Walikota Bau Bau ini. “Apakah Gubernur selaku perwakilan Pemerintah pusat di daerah sering mengadakan rapat dengan BPK, untuk meminta masukan dari BPK terkait dengan pengelolaan keuangan negara?’ lanjut Amirul. Gubernur perlu sering rapat dengan BPK meminta masukan-masukan agar permasalahan pengelolaan keuangan daerah dapat teratasi dengan bantuan masukan BPK, dan penting juga koordinasi antara BPK dan BPKP terkait dengan pengawasan keuangan daerah “saran Amirul. “Apa yang terjadi di Maluku Utara ini sama dengan yang terjadi di Sulawesi Tengah, temuan dan permasalahan yang disampaikan oleh BPK juga terjadi di Sulteng” ungkap Senator asal Sulawesi Tengah, Ahmad Syaifullah Malonda. “Mungkin kita perlu viralkan semua temuan-temuan BPK di daerah, agar Pemda ke depan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan” tambahnya. “Informasi dari BPK ini harus ditindaklanjuti dan dicarikan solusi karena kami selaku wakil daerah sangat berkepentingan untuk membantu perbaikan-perbaikan daerah, kami juga sepakat untuk memperkuat BPK melalui perubahan UU BPK, BPK harus mendapat kewenangan lebih agar hasil temuan dapat ditindaklanjuti secara benar” Kata Ketua Komite IV. “Bagaimana dengan permasalahan aset yang selalu menjadi temuan dalam setiap pemeriksaan, apakah permasalahannya di pengelolaannya atau di pelaporannya? Tanya Novita Anakotta. Maluku dan Maluku Utara memiliki kesamaan geografis, bagaimana kendala-kendala pemeriksaan yang dilakukan BPK selama ini, tambah Novita. “Kami BPK RI Perwakilan Maluku Utara berharap DPD RI sebagai salah satu lembaga negara merupakan salah satu stakeholder/ pengguna laporan keuangan BPK, dapat bersinergi dan memberikan masukan dan kontrol kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan diharapkan DPD dapat memberikan masukan/ pertimbangan yang tepat kepada DPRD muapun DPR RI sehingga dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ Perusahaan pada entitas yang bersangkutan khususnya pemerintah daerah’ demikian harapan Marius di akhir kegiatan diskusi. “Kami juga menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan Anggota Komite IV, semoga pertemuan pada hari ini dengan Komite IV DPD RI dapat memberikan manfaat serta mendorong peningkatan kinerja BPK RI dalam melakukan tugas pemeriksaan, pungkas Marius menutup diskusi. (*)

Humas Selasa, 07 November 2023 10.36.00

DPD RI SIAPKAN SUBSTANSI MATERI RUU BAHASA DAERAH YANG TERANCAM...

dpd.go.id - DPD RI mengusulkan penambahan substansi dalam materi RUU Bahasa Daerah tentang pemartabatan bahasa daerah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib. Usulan ini sangat tepat dan menjadi kata kunci penting sebagai jiwa dalam setiap upaya pelindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dengan pakar bahasa Prof. Multamia Retno Mayekti Tawangsih dan M. Yoesoef di Gedung DPD RI, Komplek Senayan Jakarta, Senin (6/11/23). Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite 3 Muslim M Yatim dan Abdul Hakim dalam paparannya mengatakan kondisi bahasa daerah yang menjadi kekayaan bangsa kita, semakin terancam seiring perkembangan zaman. kondisi itu menjadi landasan yang kuat untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur Bahasa Daerah. Atas dasar itu, DPD RI menyusun Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD RI tentang Bahasa Daerah (RUU Bahasa Daerah). “Untuk itu diperlukan kerangka hukum dalam bentuk legislasi yang khusus menjamin dan mengatur bahasa daerah agar dapat terus berkembang sebagai jati diri dan identitas masyarakat di daerah yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan nasional,” ujar Hasan Basri. Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M. Yatim menambahkan, dalam perkembangannya, RUU Bahasa Daerah yang telah diserahkan ke DPR RI tersebut, oleh Badan Legislasi DPR RI ditetapkan sebagai salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023, berada dalam urutan nomor 37 dan siap untuk mulai dilakukan pembahasan pada masa sidang ini. “DPD RI akan terlibat dalam pembahasan RUU bersama DPR RI dan Pemerintah. Berdasarkan hasil rapat Komisi X DPR RI, Pembahasan RUU Bahasa Daerah diagendakan tanggal 21 November 2023 dengan agenda penyampaian penjelasan DPD RI selaku pengusul RUU Bahasa Daerah,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia, Profesor Multamia Retno Mayekti Tawangsih menyatakan bahwa setidaknya ada 11 (sebelas) bahasa daerah yang telah punah. “Bahasa itu punah karena semakin sedikit penuturnya. Bahasa daerah saat ini mulai ditinggalkan tampak dari jumlah penuturnya yang tidak lebih dari seratus orang,” ujarnya. Sementara itu, Tim Ahli Penyusun RUU Komite II Dr. M. Yoesoef menjelaskan bahwa dengan adanya RUU Bahasa Daerah justru menunjukkan keselarasan dalam konteks pemartabatan Bahasa Daerah itu sendiri sebagai upaya mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah upaya peningkatan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan. “Bagaimana bentuk pemartabatannya, antara lain dengan menjadikan Bahasa Daerah sebagai salah satu materi pelajaran muatan lokal wajib yang berdampingan dengan muatan lokal lainnya. Namun hambatannya apabila Bahasa daerah diwajibkan sebagai mata pelajaran, maka akan memunculkan persoalan ketika di suatu daerah terdapat lebih dari satu Bahasa Daerah,” tambah M. Yoesoef.*

Humas Senin, 06 November 2023 10.08.00

Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Komite II DPD RI Tinjau...

BOGOR, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam Kunjungan tersebut, Komite II DPD RI menggelar dialog dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, Administrator dan Dewan KEK Lido serta asosiasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif guna meninjau sejauh mana pengelolaan KEK Lido mampu berperan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. “Melihat potensi yang dimiliki KEK Lido terutama di sektor pariwisata seyogyanya banyak tenaga kerja lokal yang terserap dan memunculkan lapangan usaha baru bagi masyarakat. Untuk itu, Komite II DPD RI mempertanyakan apakah tata kelola KEK Lido telah mampu menyejahterakan masyarakat dan juga memajukan pembangunan daerahnya,” kata Abdullah Puteh, Wakil Ketua Komite II DPD RI dalam dialog yang berlangsung Senin (6/11/2023). Sementara itu, Bustami Zainudin menambahkan bahwa kunjungan kerja Komite II DPD RI tidak hanya untuk meninjau tata kelola dan implementasi KEK Lido. Dirinya mengatakan kehadiran Komite II DPD RI sebagai salah satu upaya tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dan Badan Usaha pengelola terkait kendala, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pada sektor KEK. “Komite II DPD RI siap menjadi fasilitator untuk menjembatani kendala Badan Usaha pengelola KEK dalam pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah. Karena pengelolaan infrastruktur di luar Kawasan KEK seperti akses jalan dan pembangunan tol merupakan tanggung jawab pemerintah,” tutur Senator asal Lampung tersebut. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite II DPD RI ini juga berpesan agar Badan Usaha Pengelola KEK Lido ikut merangkul dan memberi peluang untuk UMKM agar dapat mengembangkan usaha di wilayah KEK Lido. “KEK dirancang sebagai model terobosan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian, untuk itu PT. MNC Land Lido selaku Badan Usaha Pengelola KEK Lido harus menyediakan tempat untuk UMKM. Jangan sampai UMKM kesulitan untuk masuk dan mendirikan usaha di wilayah KEK,” pinta Bustami. Menanggapi hal tersebut, VP Goverment Relation PT. MNC Land Lido, Dana Magenda mengungkapkan target penyerapan tenaga kerja di KEK Lido sebanyak 29.000 orang. Adapun tenaga kerja yang telah terserap sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus berjumlah 3.847 orang. “Dengan rencana pengembangan kawasan yang akan terus berkembang, kami optimis penyerapan tenaga kerja akan sesuai target,” ungkapnya. Dana menjelaskan, perkembangan KEK Lido dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bogor Selatan. Untuk itu, Dana berharap agar Komite II dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah terkait pembangunan exit tol Cigombong 2. “Kami berharap dengan dibangunnya exit tol Cigombong 2, akan membantu pengunjung KEK Lido untuk dapat langsung menuju kawasan tanpa harus melewati jalan nasional yang berpotensi menimbulkan kemacetan apabila seluruh kawasan telah selesai terbangun,” ucap Dana. Disisi lain Teras Narang menyayangkan keberadaan KEK belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing di area KEK. “Perlu dilakukan perbaikan pola koordinasi antar pemerintah mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke tingkat dibawahnya agar keberlangsungan dan fungsi KEK dapat sesuai komitmen awal,” tutup Senator asal Kalimantan Tengah itu. ***hes

Humas Senin, 06 November 2023 10.00.00

Komite III DPD RI Dorong Adanya Revisi UU Tentang Kepariwisataan...

Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI gelar RDPU dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/11/23). Pada rapat ini, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengungkapkan perlu kajian mendalam dalam bidang pariwisata di Indonesia, juga dalam merumuskan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. "Saya kira perlu kajian yang mendalam merumuskan pengawasan atas implementasi UU Tentang Kepariwisataan ini,” ucap Hasan Basri didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim dan Abdul Hakim. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim menegaskan saat ini UU tentang Kepariwisataan usianya lebih dari 10 tahun. Melihat perkembangan dan perubahan yang ada perlu didorong adanya revisi, terutama terkait kebijakan induk kepariwisataan agar mampu diimplementasikan di daerah. "Banyak aturan dalam bentuk PP dan peraturan lainnya belum jalan dalam memdukung kebijakan pariwisata di daerah saat ini," ujar Senator Lampung tersebut. Menanggapi paparan para pengamat pariwisata, Senator asal Bali Anak Agung Gde Agung menegaskan bahwa di dunia pembangunan pariwisata Indonesia harus mengarah kepada quality tourism daripada bahwa mass tourism. "Dampak dari mass tourism saat ini terutama di Bali lebih mengarah kepada banyak permasalahan. Selain itu kebijakan kemudahan berinvestasi bidang pariwisata yang sentralistik juga perlu disoroti," ungkap Anak Agung. Wakil Ketua Komite III DPD R, Muslim M Yatim menambahkan bahwa blueprint pariwisata yang digagas oleh pemerintah perlu di update kembali. "Saya lihat banyak daerah yang bisa maju dan berkembang pariwisatanya tapi tidak tersentuh program destinasi pariwisata priortas yang ada saat ini," tambahnya Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan Diena Mutiara Lemy mengungkapkan dari data yang ada, pendapatan dari sektor pariwisata terutama pasca covid naik drastis, akan tetapi data tersebut masih data makro. Data tersebut belum mengiris sampai ke dalam lapisan terkecil. Menurutnya, pembangunan pariwisata saat ini harus lebih mengarah kepada pariwisata keberlanjutan agar dapat memberdayakan perekonomian ke semua sektor. "Masih dibutuhkan data yang lebih terinci bukan hanya makro untuk mengukur dampak dari sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu masih perlu perhatian semua pihak untuk mewujudkan industri pariwisata berkelanjutan," jelas Diena. Senada dengan itu, Pakar Pariwisata dan Pengembangan Kepariwisataan Myra Puspasari Gunawan menyoroti perubahan cara pandang terhadap sektor pariwisata. Pariwisata saat ini tidak hanya sebagai industri tetapi semangat dalam membangun sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. "Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global," tutur Myra. (*mas)

Humas Senin, 06 November 2023 09.55.00

Kunjungan Kerja Ke Sulut, Komite II Upayakan Penyelesaian Permasalahan Di...

MANADO, dpd.go.id – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dengan memfasilitasi rapat antara Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dengan berbagai kementerian/lembaga untuk membahas kendala dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang. "Sejak dicanangkan oleh pemerintah tahun 2019, sampai saat ini masih banyak permasalahan. Ini kita coba untuk datang dan meninjau, lalu kita follow up di Jakarta. Kita akan panggil kementerian terkait beserta pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang ada," ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam rapat di Kantor Gubernur Sulut, Senin (6/11/2023). KEK, lanjut Yorrys merupakan model terobosan bagi daerah dalam menyelenggarakan fungsi perekonomian yang di dalamnya terdapat industri kelautan, industri perikanan, perdagangan, ataupun pariwisata. Sehingga keberadaan KEK di sebuah daerah, harus dapat dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat berkontribusi kepada masyarakat dan daerah. "Tujuannya agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dan untuk mengetahui sejauh mana dampak KEK terhadap percepatan perkembangan perekonomian daerah," jelasnya. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Elvira Katuuk mengatakan bahwa KEK di Bitung dan Likupang memiliki posisi strategis dalam pengembangan perekonomian di Sulut. Dia menjelaskan, dalam Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, terdapat industri pengolahan kelapa, farmasi, pengolahan ikan, dan logistik yang berpotensi menyerap 34.700 tenaga kerja dan investasi sebesar 32,9 triliun. Sedangkan KEK Likupang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami mengharapkan, dapat terbangun sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder untuk membawa kedua kawasan ekonomi khusus ini agar dapat lebih berkembang dan memperkuat ekonomi. Sehingga keduanya dapat berhasil untuk membawa dampak kemajuan ke industri dan pariwisata di daerah Sulut sampai pada tingkat nasional yang bermuara pada kemajuan daerah, kesejahteraan, dan kontribusi daerah Sulut sebagai kemajuan NKRI," harapnya. Terkait kendala yang dihadapi di KEK Bitung, Administrator KEK Bitung Pingkan Sondakh menjelaskan bahwa saat ini di kawasan KEK Bitung masih terdapat lahan seluas 92,72 hektare yang belum dimatangkan. "Selain itu juga belum ada infrastruktur dasar, seperti jalan ataupun saluran air, serta belum terbangun instalasi pengolahan limbah," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Administrator KEK Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Richard Dondokambey menjelaskan bahwa KEK Likupang sampai saat ini juga masih mengalami beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah pengembangan KEK Likupang melalui pelestarian alam. "Kami berharap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan KEK Likupang. Karena kami akan mengembangkan wisata marina, dan kami memohon untuk dibantuk akses di dalam, seperti terkait regulasi apa yang bisa disiapkan. Juga instalasi air bersih sebesar 100 meter kubik/hari, adanya terminal khusus, dan penyediaan fasilitas tenaga listrik dari Kementerian ESDM," kata Richard. Terkait beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KEK Bitung dan KEK Likupang tersebut, Senator Stefanus BAN Liow pun mengatakan bahwa Komite II DPD RI berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi terkait KEK di Sulut tersebut dalam waktu dekat melalui rapat-rapat yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut bertujuan untuk menghasilkan solusi dalam operasional dan pengembangan kedua KEK tersebut, seperti perumusan program, penyiapan regulasi, ataupun pembentukan sinergi dan kolaborasi pihak-pihak terkait. "Sehingga tujuan dari adanya KEK Bitung dan KEK Bitung dapat terwujud. Komite II hadir untuk memberikan solusi, bukan menjadi pemantik. Karena itu adalah pertanggungjawaban iman, moral, dan politik ketika diperkenankan Tuhan dan dipercaya masyarakat Sulawesi Utara," ucap Senator dari Provinsi Sulut yang juga akrab dipanggil Stefa ini. Setelah rapat tersebut berakhir, rombongan Komite II DPD RI pun melakukan peninjauan ke KEK Bitung dan KEK Likupang bersama pemerintah daerah terkait untuk meninjau kondisi kedua kawasan ekonomi khusus tersebut untuk mengetahui berbagai permasalahan secara langsung.**ars

Humas Senin, 06 November 2023 09.50.00

Jumlah Masyarakat Terjerat Pinjol Semakin Banyak, LaNyalla: Kesulitan Ekonomi atau...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti semakin besarnya jumlah masyarakat yang terlilit pinjaman online dengan bunga tinggi yang mendekati rentenir. Fenomena itu menurut LaNyalla bisa jadi menunjukkan ada fakta kesulitan ekonomi akut di masyarakat. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengungkapkan ada 21 pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending yang memiliki tingkat kredit macet di atas 5 persen. Artinya peminjamnya gagal bayar utang dalam periode 90 hari. OJK juga melaporkan tunggakan pinjaman online menembus angka Rp 51,46 triliun atau naik sekitar 28,1 persen secara tahunan per Mei 2023. "Banyaknya masyarakat terjerat pinjaman online ini sebuah fenomena yang memprihatinkan. Apakah benar-benar ada kesulitan ekonomi di masyarakat bawah atau fenomena apa? Tentu ini harus dimitigasi oleh pemerintah," ujar LaNyalla, Senin (6/11/2023). Menurut LaNyalla, selain kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, apakah juga disebabkan perilaku masyarakat yang konsumtif? Selain lemahnya regulasi, baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum. Karena itu, Senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah melakukan tindakan tegas terkait pinjol yang sudah menyusahkan pengguna dengan dalih memberikan kemudahan. Karena menurutnya, dalam waktu singkat dapat merusak sistim ekonomi bangsa. "Perlahan tetapi pasti, maraknya pinjaman online yang gagal bayar, akan semakin menjerat dengan bunga berbunga, dan ujungnya masyarakat terkena black list bank, ini pada jangka panjang meruntuhkan kekuatan ekonomi di masyarakat," papar dia. "Efeknya tidak sepele, tetapi sangat luas. Padahal masyarakat perlu akses pembiayaan ke perbankan untuk modal usaha dan lain-lain. Seandainya kena blacklist, masyarakat akan sulit mendapatkan modal," tukas dia. LaNyalla juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan OJK terhadap fintech atau penyedia pinjol sampai memiliki jumlah tunggakan pinjaman sangat besar. "Angka kredit macet sangat besar dan tentu dampaknya besar. Kita merasa aneh, soalnya pinjol yang sebagian diawasi OJK tetapi kenyataan kondisinya demikian," tuturnya.(*)

Humas Senin, 06 November 2023 09.40.00

LaNyalla: Cara Menjelmakan Kembali Indonesia Sesuai Cita-cita Para Pendiri Bangsa,...

JAKARTA, dpd.go.id - Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara, menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merupakan satu-satunya cara menjelmakan kembali Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu dikatakan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech Seminar Kebangsaan Pemuda Panca Marga (PPM) bertema 'Menjelmakan Kembali Indonesia Menurut Cita-cita Para Pendiri Bangsa' di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (4/11/2023). Seminar menghadirkan Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy dan Dosen Politik UI Dr Mulyadi sebagai narasumber yang dimoderatori oleh Dr Ngurah Sucitra, Dosen STIN. "Mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara artinya Konstitusi Indonesia harus kembali kepada Konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 silam," paparnya. Untuk itulah, LaNyalla melanjutkan, pentingnya gerakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen. Karena sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa terdapat di dalam Konstitusi tersebut. "Sedangkan Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002 jelas mengganti sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Bahkan telah meninggalkan Pancasila sebagai identitas Konstitusi dan justru menjabarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme barat," tukas dia lagi. Sedangkan untuk melihat seperti apa Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa, LaNyalla mengajak untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa yang terdokumentasi secara lengkap dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Terutama dalam notulensi yang tercatat rapi, saat para pendiri bangsa bersidang menyiapkan lahirnya negara ini dalam forum BPUPK dan PPKI. "Dalam risalah notulensi jelas disepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum yang terikat dengan filosofi dasarnya, yaitu Pancasila. Artinya Indonesia bukan saja sekedar negara hukum. Tetapi negara hukum Pancasila," tegasnya. Lanjut LaNyalla, hal itu mengandung makna bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sehingga Indonesia adalah negara yang berketuhanan, negara yang berkemanusiaan, negara yang bersatu dalam kesatuan, negara yang dipimpin dengan cara kerakyatan dan musyawarah. Serta negara yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM), Berto Izaak Doko menjelaskan Pemuda Panca Marga mendapatkan mandat untuk secara konsisten mengimplementasikan jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang 1945 (JSN’45). Salah satu upayanya adalah menjawab persoalan bangsa saat ini. "Faktanya perjalanan bangsa sudah tidak on the track, apalagi setelah dilakukannya amandemen Konstitusi 1 sampai 4. Bagi kami itu cacat hukum. Makanya kami setuju kembali ke UUD 45 naskah asli yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945, agar bangsa ini kembali sesuai cita-cita para pendiri bangsa," ucapnya. Letjen TNI (Purn) Muzani Syukur, Waketum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang membacakan sambutan Ketua Umum LVRI mengapresiasi kegiatan seminar kebangsaan karena topik yang diambil sangat luar biasa. "Kenapa disebut luar biasa? Karena tema atau topik bahasan telah menyentuh kepentingan bangsa. Artinya anak-anak PPM peduli terhadap persoalan bangsa. Artinya anak-anak sudah berada pada posisi di tempat yang benar, dimana sebagai anak veteran memang kalian harus memberi solusi. Ini sesuai perjuangan para sesepuh dan senior," tukasnya. Pengamat ekonomi politik, Dr Ichsanuddin Noorsy, memaparkan amburadulnya Amandemen UUD 1945 tahap 1 sampai 4. Menurutnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002 mengandung kontradiksi, baik secara teoritis konseptual maupun dalam praktik ketatanegaraan. "Yang menyatakan ini bukan Ichsanuddin Noorsy, tetapi Komisi Konstitusi dalam kajiannya di tahun 2002. Yaitu terdapat inkonsistensi substansi baik yuridik maupun teoritik. Ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan UUD 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan UUD," katanya. Ichsanuddin Noorsy mencontohkan di dalam Pasal 33 UUD 45 hasil amandemen. Ayat satu disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tetapi di ayat 4 disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. "Kata disusun dan diselenggarakan itu kontradiksi. Disusun artinya ada intervensi negara. Sedangkan diselenggarakan itu negara hanya seperti event organizer, menyerahkan ke pasar," tukas dia. Dosen Fisip UI, Dr Mulyadi, menjelaskan sejarah berdirinya Indonesia yang sebenarnya tidak pernah dijajah. Karena yang benar-benar dijajah adalah bangsa-bangsa lama seperti bangsa Batak, Aceh, Jawa, Bugis dan lainnya. "Artinya Indonesia itu dibentuk oleh gabungan negara dan bangsa lama. Mereka ini yang dijajah, kemudian membentuk negara ini. Makanya sudah sewajarnya penguasa negara atau bangsa lama ini diberi penghormatan. Seperti para raja dan sultan nusantara, mereka itu harus diberi tempat dan kedudukan terbaik dalam bangsa ini," ujarnya. Dalam pandangannya, ada tiga misi terselubung dalam penggantian UUD 45. Yaitu ingin menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menguasai Presiden. "Coba saja baca dan perhatikan di dalam pasal-pasalnya. Kuasai ekonomi akhirnya dijadikan liberalisme. Di politik yaitu dengan liberalisme politik, adanya gabungan partai seperti Pasal 6A ayat 2. Lalu kuasai pemerintah itu dengan diubahnya penjelmaan rakyat di MPR menjadi pilpres langsung," tukasnya. Turut hadir dalam acara itu, Sekjen PPM, Delwan Noer, Sekretaris Wantimpus PPM, Suryo Susilo, para anggota PPM dari berbagai daerah, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa, Pemuda Pancasila, FKPPI, FKPP AL, IPKI, FKPP AU dan para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi.(*)

Humas Sabtu, 04 November 2023 09.32.00

KPU Resmi Umumkan DCT Pemilu 2024, Fernando Sinaga Siap Lanjutkan...

Jakarta, dpd.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, untuk DPR RI sebanyak 9.917 calon dan untuk DPD RI sebanyak 668 calon. Pengumuman disampaikan melalui Konferensi Pers Penetapan DCT DPR RI dan DPD RI Pemilu 2024 di Media Centre KPU, Jumat (3/11/2023), yang dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU August Mellaz, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Fernando Sinaga memberikan tanggapannya melalui siaran pers yang dibagikan ke sejumlah media massa pada Sabtu (4/11/2023). Fernando Sinaga sudah masuk dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) DPD RI Pemilu 2024 dengan nomor urut 4. Wakil Ketua Komite IV ini menyatakan apresiasinya terhadap kinerja KPU selama tahapan ini berlangsung. “Silon bacaleg telah disiapkan dengan baik oleh KPU sejak awal pendaftaran bacaleg DPD. Proses verifikasi melalui berbagai perbaikan dan verifikasi akhir telah saya ikuti dengan baik sesuai arahan KPU dan KPU Provinsi Kaltara hingga akhirnya saya menjadi caleg DPD RI dapil Provinsi Kaltara yang telah ditetapkan dalam DCT”, tegas Fernando Sinaga. Setelah ditetapkan sebagai Caleg DPD RI Dapil Provinsi Kaltara di Pemilu 2024, Fernando Sinaga mengajak kepada para pendukungnya dan semua warga Kaltara untuk bersama – sama berjuang memenangkan dirinya terpilih kembali sebagai anggota DPD RI periode 2024 – 2029. “Saya menilai rakyat Kaltara akan menjaga keberlanjutan aspirasinya melalui saya di DPD RI. Karena itu saya optimis rakyat Kaltara akan Kembali berjuang bersama saya dengan memilih saya sebagai anggota DPD RI periode 2024 – 2029”, ujar Fernando Sinaga optimis. (*)

Humas Sabtu, 04 November 2023 09.25.00

Anggota BPK Tersangka Korupsi, Sultan : Sangat Prihatin ...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat prihatin dengan lembaga BPK RI setelah anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus menara BTS Kementerian Informasi dan komunikasi. "Mengingat BPK adalah lembaga audit keuangan yang sangat diharapkan perannya dalam proses pemberantas korupsi. Kami ingin kejaksaan agung RI dapat mengusut dan membuka kasus ini secara terang benderang", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (04/11). Menurutnya, peristiwa ini sangat mencoreng reputasi lembaga BPK RI yang dikenal sangat profesional dan akuntabel. BPK RI adalah salah satu lembaga audit terbaik di dunia, mengingat prestasinya yang membanggakan selama ini. "Oleh karena itu, Kami ingin BPK segera memperbaharui sistem pengawasan internal agar lebih bisa memproteksi anggota BPK dari intervensi pihak eksternal yang terkait dengan objek pemeriksaan. Kami tidak sedang mempertanyakan integritas anggota dan auditor BPK, tapi BPK secara kelembagaan perlu memperketat pengawasan internal", tegasnya. Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menerangkan bahwa DPD secara kelembagaan selama ini selalu melakukan proses seleksi terhadap calon anggota BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR. Namun sayangnya hasil seleksi DPD sering kali tidak dirujuk oleh DPR. "Konstitusi hanya memerintahkan kepada DPD untuk melakukan fit and proper test dan kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR. Sehingga Kami mengusulkan agar keterlibatan DPD dalam proses seleksi terhadap calon anggota BPK perlu diperkuat secara konstitusional", tutupnya. Diketahui, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Achsanul diduga menerima uang Rp40 miliar dari IH melalui SR dan WP di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2022 lalu. Dia dijerat pasal dugaan gratifikasi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).(*)

Humas Sabtu, 04 November 2023 15.20.00

PANMUS DPD RI Gagas Revisi Pedoman Pengawasan Untuk Optimalkan Peran...

dpd.go.id - Panitia Musyarawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Panmus DPD) selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka revisi Peraturan DPD No.6/2012 tentang Pedoman Pelaksanan Pengawasan DPD RI, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/11/2023). Rapat itu dibuka oleh Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi dan dihadiri para senator, Darmansyah Husein sebagai Koordinator Tim Program Panmus DPD RI dan anggota tim yaitu Achmad Sukisman, Mohammad Afnan Hadikusumo, Amang Syafrudin, Dedi Iskandar Batubara dan Fadel Muhammad. "Perlunya kebutuhan optimalisasi pengawasan DPD, khususnya dalam rangka memastikan otonomi daerah terlaksana dengan baik di daerah," ucap Gita Ariadi membuka acara. Senada dengan itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Lalu Wira Pria Suhartana berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk memastikan optimalisasi peran DPD pada fungsi pengawasan untuk mengimbangi fungsi lainnya seperti anggaran dan legislasi. "Hal ini menuntut dukungan infrastruktur regulasi, lembaga dan kultur sehingga DPD lincah melakukan peran dimaksud," jelas Lalu Wira. Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI Darmasnyah Husein mengungkapkan, selama ini DPD mempedomani Peraturan DPD No.6/2012 dalam melakukan implementasi fungsi pengawasan. Namun, seiring dengan perubahan berbagai regulasi seperti perubahan Tatib DPD, maupun perubahan UU MPR, DPR dan DPD (MD3) serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), terdapat kebutuhan mendesak meninjau kembali Peraturan DPD menyangkut pedoman pengawasan di atas. "Ini merupakan konsekuensi untuk menampung dinamika internal dan eksternal politik kelembagaan. Serta aspirasi masyarakat yang menuntut DPD responsif dalam menyuarakan kehendak publik," tukas Darmansyah Husein. Pada FGD ini diharapkan agar terdapat percepatan revisi Peraturan DPD terkait Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD sehingga semua pihak memiliki acuan dan referensi untuk berkontribusi terhadap peran DPD saat melakukan fungsi pengawasan sebagai bagian dari mandatory konstitusional dari konstitusi. "Dengan percepatan revisi peraturan, DPD akan semakin menguat kualitasnya. Sehingga berdampak signifikan bagi advokasi kepentingan daerah di level nasional," pungkas Senator dari Bangka Belitung tersebut. **

Humas Jumat, 03 November 2023 08.39.00

Ketua DPD RI dan Dewan Presidium Konstitusi Rapat Konsolidasi Terkait...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi melakukan Rapat Konsolidasi Teknis terkait rencana mendatangi pimpinan MPR RI di Komplek Parlemen Senayan di Gedung Nusantara IV pada Jumat, 10 November 2023. Menurut LaNyalla, nantinya Dewan Presidium Konstitusi akan menyampaikan Maklumat yang dibacakan oleh Wakil Presiden RI ke -VI, Try Sutrisno, dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan MPR. "Adapun isi maklumat adalah desakan kepada MPR RI untuk segera menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal, yaitu untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum Perubahan di tahun 1999 hingga 2002," kata LaNyalla di Kantor MPN Pemuda Pancasila, di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). Ditambahkan LaNyalla, setelah dikembalikan selanjutnya dilakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud di atas dengan teknik adendum, dengan tujuan untuk Menyempurnakan dan Memperkuat Kedaulatan Rakyat. "Naskah kajian akademik untuk Amandemen dan addendum telah disiapkan oleh DPD RI, sebagai satu-satunya Lembaga Tinggi Negara, yang secara resmi melalui Sidang Paripurna, telah mengambil Inisiatif kenegaraan untuk kembali menerapkan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa," tuturnya. Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy yang memimpin rapat konsolidasi teknis menyampaikan bahwa gerakan tersebut sengaja memilih nama Dewan Presidium Konstitusi. Hal itu menegaskan bahwa upaya tersebut bukan gerakan rakyat tetapi gerakan lembaga tinggi negara yang mendapat dukungan dari lapisan masyarakat. "Makanya kita semua jangan takut. Ini agenda konstitusional. Yang menyampaikan maklumat ini adalah lembaga tinggi negara dan penjelmaan rakyat karena didukung semua elemen rakyat," tukas dia. Noorsy juga menekankan dalam gerakan itu semua orang mempunyai kedudukan sama. Yakni sama-sama mempunyai kedaulatan sebagai rakyat. "Ini kita sebut egaliter democracy. Kedudukan kita sama, namun tetap saja disini ada prime of interest yaitu Pimpinan DPD RI dan Wakil Presiden RI ke VI yang juga Panglima ABRI ke IX, Jenderal TNI Purn Try Sutrisno,” ucap dia. Dalam rapat konsolidasi tersebut sejumlah tokoh yang hadir juga menyampaikan pikiran dan usulan terkait kembalinya UUD 1945 18 Agustus 1945. Para tokoh tersebut antara lain akademisi Chusnul Mar'iyah, Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, Ketua Pemuda Panca Marga, Berto Izaak Doko, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Brigjen (Purn) Hidayat Purnomo, Marsekal Pertama (Purn) Bastari, Nurhayati Assegaf, Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia), Ana R Legawati (Sekjen FKPPI), Prof A. Basit (akademisi), Jay Tamalaki (budayawan), Jandi (perwakilan WALUBI), BEM Universitas Jayabaya, mahasiswa UBK dan sejumlah perwakilan komponen masyarakat lainnya. Ichsanuddin Noorsy menyampaikan nantinya saat bertemu Pimpinan MPR, para tokoh yang merupakan elemen penjelmaan rakyat juga akan mendapat kesempatan untuk secara singkat menyampaikan pendapat. (*)

Humas Jumat, 03 November 2023 08.33.00

Ketua DPD RI Ajak MUI Gabung Dewan Presidium Konstitusi, Sambangi...

JAKARTA, dpd.go.id -  Upaya untuk terus membangun kesadaran publik tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli terus dilakukan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Kamis (2/11/2023), Ketua DPD RI bersama jajaran menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di kawasan Jakarta Pusat. Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI mengajak MUI untuk ikut bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.  "Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama juga guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk ikut bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu kemudian menjabarkan beberapa hal yang melandasi gagasan agar bangsa ini kembali ke UUD 1945 naskah asli. Menurut dia, persoalan bangsa ini harus dibenahi dari akar persoalannya, yakni di hulu. "Komitmen kami adalah memperbaiki bangsa ini. Tentu perbaikan itu harus dilakukan di hulunya, karena di sanalah problematikanya. Hulunya itu adalah UUD 1945. Sudah waktunya UUD 1945 yang dikudeta pada tahun 1999-2002 harus dikembalikan sesuai aslinya," tutur LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang turut mendampingi Ketua DPD RI menambahkan, apa yang dilakukan DPD RI merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa yang kian karut marut. Ichsanuddin menjabarkan, sistem pemilihan presiden secara langsung sangat jelas bertentangan dengan Pancasila, utamanya adalah Sila Keempat Pancasila. "Amerika saja sebagai dedengkot demokrasi tidak menerapkan public vote, tetapi electoral vote. Lalu mengapa kita menelan mentah-mentah konsep yang jelas-jelas bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila itu," tutur Ichsanuddin Noorsy. Ia kemudian mengutip pidato mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam satu kesempatan di Universitas Al-Azhar Kairo. "Obama saat itu mengatakan 'demokrasi yang disebarkan Amerika Serikat tidak kompatibel dengan negara-bangsa lainnya," jabar Ichsanuddin Noorsy. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan bahwa, dalam konteks ajakan Ketua DPD RI untuk menyambangi MPR RI, maka secara kelembagaan pihaknya harus menggelar rapat demi membangun kesepakatan terlebih dahulu. "Dalam kesempatan ini kami tak memutuskan apakah setuju atau tidak setuju dengan gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli," kata Kiai Marsudi. Menurut Kiai Marsudi, perubahan merupakan hal yang wajar. Ia mengilustrasikan, berbeda tempat dan waktu bisa saja berbeda pandangan. Yang terpenting, kata dia, ada tiga hal yang harus dipegang teguh agar bangsa ini tidak bubar. "Pertama adalah integrasi wilayah, kedua integrasi pemimpin dan rakyat dan ketiga integrasi nilai," jelas Kiai Marsudi. Ia kemudian berpesan kepada Ketua DPD RI, agar memperhatikan empat hal dalam berpolitik kebangsaan. Pertama soal struktur berbangsa dan bernegara. Kedua persatuan, baik wilayah maupun ide. Ketiga yakni aturan mulai dari UUD 1945 hingga turunannya. Dan terakhir bisa dikontrol. “Pemimpin harus bisa dikontrol dan mengontrol. Negara ini adalah negara kesepakatan. Untuk menuju sepakat maka musyawarah. Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan," demikian Kiai Marsudi. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Turut mendampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, serta Pegiat Konstitusi Zulkifli S Ekomei. Sedangkan dari MUI hadir di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Buya Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal MUI H Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Rofiqul Umam Ahmad dan sejumlah jajaran pengurus MUI lainnya.(*)

Humas Kamis, 02 November 2023 16.07.00

Ada Usulan Hak Angket MK, Sultan Minta Semua Elemen Bangsa...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin angkat bicara terkait adanya upaya politik hak angket anggota DPR terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca ditetapkan keputusan batas usia minimal Calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hasil keputusan MK bersifat final dan mengikat tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun. Mempertanyakan hasil keputusan MK artinya mendelegitimasi supremasi hukum dan konstitusi itu sendiri. "Proses dan hasil keputusan lembaga peradilan termasuk MK tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan politik sesaat. Bahwa terjadi kontroversi akibat hasil keputusan MK, maka hal itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam demokrasi", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (01/11). Menurut hemat kami, kata Sultan, hasil keputusan MK harus dihormati oleh semua elemen bangsa sebagai sebuah ketetapan hukum positif. MK sudah memiliki mekanisme sendiri untuk mengevaluasi kode etik para hakimnya melalui Majelis Kehormatan MK. "Mari Kita percayakan kepada MKMK untuk memproses kode etik para hakim sedang berlangsung. Kami harap semua pihak untuk menjaga stabilitas politik nasional di tengah volatilitas ekonomi global saat ini", tutupnya. Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut. "Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi paska terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.(*)

Humas Rabu, 01 November 2023 16.01.00

Ketua DPD Ingatkan Rencana Holding Perkebunan Tabrak PP 26/2021 dan...

JAKARTA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Machmud Mattalitti mengingatkan Kementerian BUMN untuk berhati-hati dalam rencana melakukan merger beberapa anak perusahaan di bawah PT Perkebunan Nusantara (Holding Perkebunan) menjadi tiga entitas bisnis utama. Karena aksi tersebut berpotensi melanggar aturan perundangan. Aksi tersebut dipastikan menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Saya ingatkan agar rencana itu tidak dipaksakan, karena pelanggaran aturan itu berakibat sanksi, sampai pada tingkat pencabutan ijin usaha,” tandas LaNyalla. Seperti diberitakan, Kementerian BUMN lewat Holding Perkebunan berencana melakukan aksi korporasi berupa proses merger BUMN yang menjalankan usaha perkebunan. Aksi korporasi tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pembentukan Sub Holding Pabrik Gula bernama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) yang sudah berjalan selama dua tahun, Sub Holding Kelapa Sawit (Palm Co) dan Sub Holding Aneka Tanaman & Pengelolaan Aset (Supporting Co). Namun pembentukan Palm Co dan Supporting Co yang mengelola onfarm (kebun HGU) melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Pertanian, khususnya pada Pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang batas luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Palm Co yang nantinya menggabungkan PTPN pengelola kebun kelapa sawit yaitu PTPN III, IV, V, VI dan XIII akan memiliki luas lahan sebesar 562.440 Ha pasca merger, berdasar data Annual Report Perusahaan PTPN holding tahun 2022. Sementara di PP 26/2021 Pasal 3 Ayat (1) huruf a, menyatakan batasan luas perkebunan sawit maksimal seluas 100 ha. Sedangkan Palm Co memiliki luas 5 kali lipat lebih dari aturan tersebut. Senada dengan Palm Co, Supporting CO yang merupakan gabungan dan PTPN I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV yang mengelola komoditas tebu, kopi, teh, karet, kakao dan tembakau akan memiliki luas lahan secara keseluruhan 339.574 Ha pasca merger. Sementara batasan aturannya maksimal 193.000 Ha. “Komoditas karet misalnya, maksimal luas lahan sebuah perusahaan perkebunan hanya diperbolehkan 23 ribu Hektare, tapi dengan merger, Supporting Co akan memiliki 127.856 hektare. Kan jelas menabrak aturan,” ungkap LaNyalla di Jakarta, Rabu (1/11/2023). Dengan jumlah lahan yang melampaui batas maksimal dari PP 26/2021 tersebut, lanjut LaNyalla, maka usaha perkebunan milik BUMN akan sarat dengan praktek kartelisasi. Selain itu akan berdampak buruk pada persaingan usaha yang sehat karena usaha perkebunan hanya akan dimonopoli oleh satu pihak. “Saran saya jelas, jangan menabrak aturan dan perundangan. Pemerintah melalui BUMN harus memberi contoh yang baik, karena itu bagian dari good governance dan clean government. Justru sebaliknya, lebih baik kinerja PTPN yang kurang performa, diperbaiki,” tandasnya. LaNyalla juga mendapat informasi terkait kinerja Sub Holding Pabrik Gula bernama PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) yang sudah berjalan dua tahun ini. Dimana jadwal giling pabrik dalam beberapa kasus justru selesai di bulan Oktober. Padahal sebelumnya dulu, November baru tutup giling. Artinya kinerjanya tidak menjadi lebih baik. (*)

Humas Rabu, 01 November 2023 14.40.00

DPD RI Desak Pemerintah Perkuat Upaya Diplomasi Hentikan Agresi Militer...

JAKARTA, dpd.go.id -- DPD RI mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap Rakyat Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghentikan agresi militer Israel di Palestina. Agresi militer Israel yang kini telah menelan lebih dari 8.000 korban jiwa rakyat Palestina dianggap sebagai tindakan yang harus segera dihentikan. Anggota DPD RI dari Provinsi Riau Muhammad Gazali mengatakan bahwa seluruh anggota DPD RI harus mengutuk dan mengecam apa yang dilakukan Israel tersebut. Apalagi yang dilakukan Israel tersebut tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang menghargai kemerdekaan dan mengutuk penjajahan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPD RI yang menganggap isu penjajahan yang dilakukan Israel ke Palestina menjadi isu DPD RI yang harus dikumandangkan ke seluruh Indonesia dan bahkan ke dunia. Bahwa DPD RI duduk tegak, bergandengan tangan dengan rakyat Palestina, serta mengecam dan mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” tegasnya dalam wawancara usai Sidang Paripurna DPD RI ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Nusantara V, Selasa (31/10/2023). Palestina, imbuh Gazali, merupakan salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh hal yang dirasakan dan diderita oleh rakyat Palestina juga harus menjadi derita bangsa Indonesia. “Oleh karena itu kita mendukung Palestina. Rakyat Indonesia, muslim kah, non muslim kah, harus mendukung Palestina. Karena konstitusi mengarahkan kita harus mendukung orang yang dijajah dan membelanya, membuatnya agar mereka bisa mendapatkan kemerdekaan,” tegasnya. Anggota DPD RI dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani juga menyatakan keprihatinannya dengan apa yang terjadi di Palestina. Agresi yang dilakukan tentara Israel merupakan salah satu bentuk penjajahan dan genosida yang ditujukan ke Rakyat Palestina. “Ini tidak mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia, di mana kita sangat mendukung perdamaian dunia. Hal ini seharusnya tidak boleh ada di dunia, karena termasuk perbuatan yang tidak manusiawi,” ucapnya. Dirinya mengatakan bahwa DPD RI akan mendesak pemerintah melakukan langkah konkret melalui fungsi-fungsi diplomasi dari kelembagaan negara untuk bisa berkontribusi dalam mendorong elite-elite dunia melakukan gencatan senjata untuk Israel. “Selain itu, satu langkah pasti yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk (pemberian) bantuan, serta juga secara politis kita harus berupaya agar hal ini tidak terulang-ulang lagi kedepannya,” katanya. Disamping menyikapi tentang konflik di Palestina, Jialyka juga menyikapi konflik di Papua. Jialyka berharap pemerintah dan pihak terkait harus dapat menangani kasus penembakan yang tidak kunjung berhenti di Papua. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan yang menyebabkan adanya korban jiwa dari warga sipil. “Kita prihatin dengan fenomena konflik yang terus terjadi di Papua sampai saat ini. Konflik-konflik di Papua harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia,” ucap Jialyka.(*)

Humas Selasa, 31 Oktober 2023 14.22.00

Sultan Minta PJ Kepala Daerah Hadirkan Inovasi Kebijakan Dan Netral...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah menegaskan agar para Pejabat Kepala Daerah menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam perhelatan pemilu 2024. Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu agar ratusan PJ kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Indonesia dapat fokus bekerja membangun daerah secara baik dan akuntabel. "Kami mengucapkan selamat berbakti kepada segenap PJ kepala daerah yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mengemban amanah pembangunan di daerah. Tentu kehadiran para PJ Kepala Daerah membawa optimisme dan harapan bagi masyarakat daerah dalam percepatan pembangunan di daerah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (30/10). Menurutnya, saat ini terdapat banyak persoalan daerah khususnya terkait isu pangan dan kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian serius para kepala daerah. Isu sosial di daerah cenderung lebih sensitif di setiap kontestasi politik. "Kehadiran PJ kelapa daerah diharapkan mempu membawa perubahan dalam budaya kerja birokrasi di daerah dan inovasi kebijakan yang efektif dan sesuai local wisdom. Keterlibatan PJ kepala daerah dalam politik praktis hanya akan menghambat kemajuan daerah", tegasnya. Oleh karena itu, kata Sultan, kami berharap pemerintah melalui kementerian dalam negeri bisa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PJ kelapa daerah secara berkala. Di samping memberikan target pembangunan secara terukur.(*)

Humas Senin, 30 Oktober 2023 11.38.00

LaNyalla: Pertemuan 10 November adalah Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri...

SURABAYA, dpd.go.id - Rencana Dewan Presidium Konstitusi yang akan dipimpin Wakil Presiden RI ke VI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan Pimpinan DPD RI bersama komponen masyarakat untuk mendatangi Pimpinan MPR RI, pada Jumat, 10 November 2023, disebut sebagai Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (28/10/2023). “Ini adalah perwujudan kecintaan kami terhadap Indonesia. Dan gerakan ini murni untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak ada agenda dan kepentingan lain, selain mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dasar dan norma hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di republik ini,” tukas LaNyalla. Teknis dan agenda acara untuk tanggal 10 November, sambung LaNyalla, akan disampaikan secara terbuka dalam acara Deklarasi Dewan Presidium Konstitusi yang akan digelar di Sekretariat MPN Pemuda Pancasila di Jakarta, Jumat 3 November mendatang. “Kami mengajak perwakilan komponen bangsa untuk hadir, baik di tanggal 3 November, maupun di tanggal 10 November di MPR RI,” tandasnya. Dikatakan LaNyalla, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah ada dan mewarnai hidup bangsa di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Oleh karena itu para pendiri bangsa bersepakat bahwa sistem bernegara Indonesia, adalah sistem tersendiri. Bukan sistem liberal yang individualis, dan juga bukan sistem komunis yang berbasis kelas. “Karena manusia Indonesia adalah manusia monodualis, sehingga ada keselarasan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena kemerdekaan yang diperjuangkan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa. Bukan kebebasan individu. Sehingga sistem demokrasi Pancasila yang diwujudkan dalam sistem bernegara oleh pendiri bangsa itulah yang harus kita jalankan,” tandasnya. Sebab, lanjutnya, sistem bernegara di Indonesia sudah seharusnya konsisten dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Maka sistem bernegara di Indonesia juga harus melandaskan kepada Lima Sila, yang meliputi ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan. “Tapi kemudian kita mengadopsi begitu saja sistem barat yang liberal, bahkan semakin hari semakin neoliberal. Akibatnya kita kehilangan jati diri dan kehilangan orientasi sebagai bangsa besar, bangsa yang dilahirkan oleh peradaban besar di masa lampau. Ini yang wajib kita kembalikan, dengan kembali kepada Pancasila,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, UUD hasil Amandemen tahun 1999-2002 yang telah mengubah sistem bernegara dan meninggalkan Pancasila harus kita koreksi. Dengan cara kita kembalikan ke UUD 1945 naksah 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan Amandemen dengan teknik adendum. Sehingga kita menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan rakyat, tanpa mengubah sistem bernegara. “Insya Allah Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Karena semua negara di dunia semakin memperkokoh kedaulatannya dalam menyongsong perubahan global. Amerika sudah memulai dengan slogan Buy America dan America Great Again. China juga sudah merajut kembali Jalur Sutera yang digagas pendahulu mereka. Indonesia juga harus kembali ke Pancasila, karena hanya sistem ini yang memiliki wadah yang utuh untuk menampung semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan,” pungkasnya. (*)

Humas Sabtu, 28 Oktober 2023 11.24.00

Senator NTT : Judi Online Menyengsarakan Rakyat...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto menilai praktik judi online yang sekarang ini marak terjadi sangat menyengsarakan rakyat. Pasalnya, akibat judi online, masyarakat bisa jual motor, mobil, rumah hingga tanah. Dampak lain adalah sering terjadi pertengkaran suami-istri dalam keluarga. Bahkan berujung perceraian karena kalah judi online. “Ini banyak terjadi di NTT. Saya yakin di tempat lain di republik ini juga terjadi hal serupa,” kata Abraham di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023. Anggota Komite I DPD RI menjelaskan masyarakat tergiur judi online karena ingin cepat kaya. Modus judi online adalah memberikan kemenangan kepada masyarakat saat awal-awal terlibat judi. Karena senang dengan keuntungan yang diperoleh, masyarakat kemudian bernafsu terus terlibat. Tanpa sadar, mereka kecanduan seperti orang kecanduan merokok. Saat kecanduaan itulah, bandar judi mulai mengeruk uang masyarakat. “Banyak masyarakat tidak mau kerja kebun. Karena menganggap kerja kebun, lama dapat hasil. Sementara dengan judi, bisa langsung dapat banyak dalam satu malam. Tapi mereka tidak sadar, setelah itu, bandar judi menguras semua kekayaan mereka,” jelas Abraham. Yang menyedihkan, lanjut Abraham, judi online melibatkan orang tua, anak muda hingga anak-anak ikut. Bahkan ibu-ibu dan anak gadis pun ikutan juga. Fenomena lainnya adalah banyak yang meminjam uang ke orang lain agar punya modal ikut judi online. Jika tidak dapat dari tetangga atau teman, kemudian melakukan pinjaman online (Pinjol). Pada akhirnya, Pinjol tidak mampu bayar karena tidak ada penghasilan. Maka jalan keluarnya adalah menjual rumah, tanah, atau harta apa saja untuk bayar Pinjol maupun ikut judi online. “Ini benar-benar tidak waras. Banyak harta yang habis. Sangat meresahkan,” tegas Abraham. Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini mengapresiasi terhadap Polri yang telah menetapkan 866 tersangka judi online sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023 dari judi online. Angka itu terdiri atas 760 tersangka ditangkap sepanjang 2022. Sedangkan sepanjang 2023, sejak awal tahun hingga 30 Agustus kemarin sudah ditangkap 106 tersangka. Apresiasi yang sama disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang telah memblokir sebanyak 40.000 situs pada tahun 2023 ini. Sepanjang lima tahun terakhir, ada sekitar 840.000 situs judi online diblokir. Namun dia merasa aneh, praktik judi online masih marak sampai hari ini. Bahkan terkesan tidak ada upaya serius dari penegak hukum untuk memberantas judi online tersebut. Masyarakat di daerah sangat bebas dan merasa biasa mengikuti kegiatan illegal tersebut. “Jarang saya lihat ada penggerebekan di daerah. Apa karena server ada di daerah lain atau luar negeri. Jika dibiarkan, bisa habis satu generasi hanya karena judi online,” ujar pemilik Hotel Harper Kupang ini. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, ada sekitar Rp 57 triliun perputaran uang perjudian pada tahun 2021. Angka itu meningkat sampai Rp 82 triliun lebih di 2022. Data PPATK juga menyebut ada peningkatan aliran uang mencurigakan yang terjadi di dalam perputaran uang judi online. Di tahun 2021 ada sekitar 3.446 kasus. Sementara tahun 2022 meningkat pesat jadi 11.222 kasus.(*)

Humas Kamis, 26 Oktober 2023 11.19.00

Minta Pemerintah Fokus Bekerja Di Tengah Meningkatnya Dinamika Politik, Sultan:...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah fokus melaksanakan tugas kenegaraan di tengah meningkatnya dinamika politik jelang pemilu 2024. "Kami minta pemerintah tetap fokus melakukan perbaikan pada produktivitas dan distribusi bahan pangan strategis ke semua Daerah. Sehingga tidak perlu terjadi lonjakan harga dan mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (26/10). Diketahui, hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen menurun dari 125,2 pada bulan sebelumnya menjadi 121,7. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pangan strategis seperti beras, telur, gula dan daging di pasaran. "Beras yang menjadi makanan pokok masyarakat terus melambung tinggi di tingkat pedagang. Akibatnya sekarang banyak masyarakat harus makan nasi jagung, sebagai upaya penghematan", sambungnya. Tapi, lanjutnya, harga jagung pun kini ikut mengalami kenaikan harga secara signifikan. Jagung tidak hanya dijadikan pakan ternak, tapi juga dikonsumsi oleh masyarakat. "Saya kira Fenomena ekonomi harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat tingkat produktivitas pangan kita sedang mengalami penurunan", terangnya. "Kita membutuhkan pola diversifikasi bahan pangan seperti ini. Tapi jika semua  harga pangan mengalami peningkatan, tentu akan menjadi masalah di tingkat konsumen", tegasnya. Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu mendorong Pemerintah melalui Badan pangan Nasional, kementerian perdagangan dan pertanian untuk terus melakukan inovasi baik di sektor hulu maupun di tingkat distribusi. . "Pemerintah juga diharapkan bisa mengendalikan aktivitas impor bahan pangan sesuai kebutuhan dalam negeri. Importasi pangan sebaiknya dilakukan secara seimbang dengan kondisi cadangan dan pasokan pangan petani dalam negeri", tutupnya.(*)

Humas Kamis, 26 Oktober 2023 11.12.00

Dengar Langsung Gagasan DPD RI dari Wapres ke-6 Try Sutrisno,...

JAKARTA, dpd.go.id - Keinginan DPD RI untuk mengembalikan Konstitusi Negara ke UUD 1945 naskah asli yang kemudian disempurnakan dengan teknik adendum mendapat sambutan positif dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Menurut Ketua Umum PHDI, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, S.IP gagasan besar DPD RI tersebut sebelumnya sudah ia dengar secara langsung dari Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno. "Berkaitan dengan kaji ulang konstitusi kita, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Try Sutrisno. Beliau secara tegas dan jelas menyebut telah menitipkan atau mendelegasikan upaya tersebut kepada Pak LaNyalla," ujar Wisnu Bawa Tenaya ketika menerima kunjungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kantor PHDI Pusat, Jakarta Barat, Rabu (25/10/2023). PHDI, lanjut Wisnu Bawa Tenaya, menilai UUD 1945 naskah asli jelas mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dengan UUD hasil reformasi saat ini, kondisi bangsa semakin tidak beraturan. Dijelaskan Mantan Danjen Kopassus itu, Pancasila sejatinya sudah ada di Negarakertagama. Seharusnya nilai-nilai itu dipegang terus sampai sekarang dan harus dibumikan kepada umat dan masyarakat. "Tidak bisa dipungkiri kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini masih jauh dari cerminan makna sila per sila Pancasila. Saya sangat paham hal ini karena saya di Badan Pengarah BPIP. Makanya harus dibumikan ke dalam sistem demokrasi, ekonomi, dan sendi kehidupan lainnya," ujar dia. Ditambahkan oleh Wisnu, proposal kenegaraan dan naskah akademik yang dihasilkan oleh DPD RI akan disosialisasikan ke para pemuka agama Hindu dalam Pesamuan Agung yang rencananya digelar pada 10-12 November 2023 di Denpasar, Bali. "Di Pesamuan Agung ini bertemu para pemuka agama Hindu juga umat. Nanti di forum itu akan kita sampaikan tentang upaya kembali ke UUD 45 naskah asli dan tentunya Pancasila supaya para pemuka dan umat mengerti," papar dia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa Wapres RI ke VI Try Sutrisno memang sejak awal meminta dirinya memperjuangkan kembalinya UUD 1945 naskah asli. Dan amanat itu terus dijalankan sampai detik ini. "Pak Try mengatakan kalau tidak sekarang kita lakukan, bangsa ini akan semakin hancur berantakan. Kita harus punya keberanian untuk melakukannya demi bangsa Indonesia yang lebih baik," papar dia. Bahkan, jelas LaNyalla, Try Sutrisno akan memimpin sendiri dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara (MPR Lembaga-Lembaga Negara, Presiden, TNI, Ketua Partai dan elemen bangsa lainnya) untuk kembali ke Pancasila. Walaupun dengan kondisi beliau yang sudah sepuh. "Pak Try juga mengingatkan soal respons bangsa lain. Bahwa konsep atau sistem bernegara kita ini berbeda dengan bangsa lain. Artinya dalam upaya mengembalikan konstitusi ke UUD ‘45 naskah asli, kita juga paham dengan situasi eksternal," jelasnya. Lanjut LaNyalla, upaya DPD RI tersebut tidak ada urusan dengan perhelatan Pilpres. Karena kembali ke UUD 1945 hukumnya wajib. "Dalam proposal kenegaraan DPD RI ada poin mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, di situlah seharusnya pemilihan presiden dilakukan oleh penjelmaan seluruh komponen rakyat, sekaligus membuat Haluan Negara sebagai wujud kehendak rakyat. Bukan seperti sekarang, pilihan ketua partai, lalu disodorkan ke rakyat untuk dipilih, para calon presiden punya kehendak masing-masing,” jelas dia. LaNyalla mengungkap, sudah banyak organisasi masyarakat, profesi, keagamaan, dan elemen masyarakat lainnya yang bersedia untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi. Tentunya semakin banyak yang bergabung akan semakin memudahkan langkah pengembalian UUD 1945 sebagai Konstitusi negara. "Nanti kita sama-sama ke MPR membawa proposal kenegaraan, lengkap dengan naskah akademiknya. Tidak usah bawa massa banyak, yang penting isinya berkualitas karena kita ingin kembalikan UUD 45 secara santun," tegasnya. Turut mendampingi Ketua DPD RI, Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir beserta jajaran. Sementara selain Ketua Umum PHDI, hadir juga Sekretaris Umum PHDI, Ketut Budiasa, Bendahara Umum, Made Sumadi Arta, Kabid Ekonomi dan Kesejahteraan PHDI, Wayan Samudra Gina Antara, Kabid Kes Sosman, Suarthanu, Kabid PPP & PA Tri Nur E Mantik dan Sekbid Budaya dan Kearifan Lokal, Budiana Setiawan.(*)

Humas Rabu, 25 Oktober 2023 11.04.00

BULD DPD RI Terima Audiensi Biro Hukum Setda Pemda DIY...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari Biro Hukum Setda Daerah Iistimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (25/10/2023) di Ruang Mataram Gedung DPD RI. Audiensi tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dari BULD DPD RI terkait mekanisme pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda). Pada audiensi ini, Kepala Bagian Sekretariat BULD DPD RI Yulia Indrianingtyas menjelaskan tugas dan kewenangan DPD RI dalam melakukan pemantauan Perda dan Ranperda. Selain itu, Yulia juga memaparkan mekanisme DPD RI dalam memberikan pendapat dan pertimbangan atas kebijakan dan masalah hukum yang terjadi di daerah terkait Perda dan Ranperda. "Saat ini BULD DPD RI sedang fokus pada pemantauan terkait Ranperda APBD Tahun 2024," ucap Yulia pada forum tersebut. Pada kesempatan ini, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Wachid Nugroho menjelaskan pedoman BULD DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. BULD merumuskan bahwa mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk memperpanjang mata rantai pembentukan perda, akan tetapi lebih kepada pemantauan secara holistik dengan penentuan sasaran isu tertentu. "Sesuai Peraturan DPD RI No. 4 Tahun 2022, BULD DPD RI menentukan mekanisme sasaran pemantauan perda melalui pengelompokan isu, dan prosesnya dengan tidak memberatkan daerah," ungkap Wahid. Sementara itu, Tenaga Ahli BULD DPD RI Wahyu Nugroho menanggapi terkait DIM ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Daerah Istimewa Yogjakarta. "Setelah kami baca dan pelajari, menurut kami permasalahan lebih pada aspek pengawasan dan sanksi, bukan pada substansi isi perdanya,” tukasnya. Pada forum audensi ini, Biro Hukum Setda DIY ingin mengetahui lebih dalam mekanisme BULD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda. Utamanya terkait perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Daerah Istimewa Yogjakarta. "Meskipun keterbatasan sumber daya manusia di daerah, kami terus bekerja maksimal mendorong produk hukum di daerah dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,"pungkas Kabag Hukum Setda Bantul Suparman.(*mas)

Humas Rabu, 25 Oktober 2023 11.02.00

Tamsil Linrung Harapkan Generasi Muda Terlibat Di Kancah Politik Untuk...

JAKARTA, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mendorong agar generasi muda Indonesia tidak lagi apatis dan mau terlibat dalam kancah politik di Indonesia. Dirinya menilai, dengan adanya keterlibatan generasi pemuda, citra parlemen dan eksekutif di Indonesia akan menjadi lebih baik, tidak seperti yang dipersepsikan rakyat Indonesia selama ini. “Kita perlu dorong mereka agar politik tidak seperti yang dikesankan selama ini, politik itu kotor, toh tidak membawa apa-apa, ini keliru. Ini perlu disampaikan ke mereka, supaya mengambil peran agar parlemen ini diisi oleh politisi-politisi yang bisa membawa citra yang lebih positif bagi parlemen,” ucapnya ketika membuka acara Konferensi Pemuda Parlemen di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu (25/10/2023). Tamsil mengatakan bahwa saat ini citra politik di Indonesia, termasuk lembaga parlemen, cenderung negatif, sehingga membuat masyarakat, terutama kaum milenial menjadi apatis terhadap perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan pemuda, mampu memunculkan tokoh-tokoh baru yang lebih berkualitas untuk mengisi lembaga parlemen ataupun eksekutif di Indonesia. “Parlemen ini diharapkan diisi oleh anak muda. Cuma saya berharap mereka yang bisa terlibat ini bukan terlibat karena peranan keluarga atau orang tua, tapi betul-betul karena kompetensi, kemampuan dalam beradaptasi dan beriteraksi dengan dunia politik, sehingga dia betul-betul matang, bukan menjadi karbitan,” imbuh Tamsil yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Akutanbilitas Publik (BAP) DPD RI ini. Tamsil mengungkapkan, berbagai kebijakan menyangkut nasib rakyat Indonesia dirumuskan di kancah politik, seperti kebijakan terkait harga-harga bahan pokok, bahan bakar minyak, ataupun anggaran untuk pendidikan. Dengan terlibat di kancah politik, para pemuda dapat berperan serta dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. “Semua hal itu ditentukan oleh politisi, seperti biaya pendidikan. Dulu ketika saya menjadi Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR, saya meminta Menteri Keuangan untuk mengganggarkan beasiswa pendidikan. Hasilnya tahap pertama dialokasikan 1,5 triliun, lalu ditambah 5 triliun di tahap selanjutnya,” jelasnya. Dalam acara tersebut, Founder Pemuda Parlemen Khaeria Ulfarani Rahman mengatakan bahwa organisasinya terdiri dari anggota-anggota yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Organisasi Pemuda Parlemen bertujuan untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat. “Akan disampaikan, gagasan, kritikan, dan solusi kreatif yang akan disampaikan ke pimpinan yang Insya Allah akan dikawal oleh Bapak Tamsil Linrung,” ucapnya.*ars

Humas Rabu, 25 Oktober 2023 10.44.00

LaNyalla Minta KPPU Turun, Bunga Tinggi Pinjol Indikasi Kartel Karena...

SURABAYA, dpd.go.id - Tingginya bunga pinjaman online dalam berbagai bentuknya, terindikasi sebagai aksi kartel, karena angka tersebut diduga disepakati dan ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Demikian sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bunga yang sangat tinggi itu tetap menggiurkan konsumen, karena kemudahan proses mendapatkan pinjaman. Sehingga menjadi persoalan sosial baru di masyarakat, karena menjadi predator yang meresahkan masyarakat. "Saya kira hal ini tak bisa dibiarkan. Oleh karenanya, saya meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan terbuka, sebab bisnis pinjol sudah sangat meresahkan," tegas LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Selasa (24/10/2023). Dalam praktiknya, bisnis pinjaman online dijalankan dengan tenor pengembalian yang relatif cepat dengan bunga flat 0,8 dan kini turun menjadi 0,4 persen per hari. Menurut informasi, penetapan suku bunga pinjaman online dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). "Pertanyaannya, AFPI itu siapa? Pinjaman daring ini kan sesungguhnya sangat misterius, tetapi perkembangan pinjaman daring terus meningkat," kata LaNyalla. Ada beberapa hal yang menjadi kerugian bagi konsumen ketika melakukan peminjaman daring. Calon konsumen tidak memiliki informasi penetapan bunga 0.8 persen atau 0,4 persen per hari. "Beban peminjam menjadi lebih berat, karena biaya layanan pun ternyata dibebankan kepada peminjam," papar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, jika dikalkulasi, beban bunga 0,4 persen per hari akan menjadi 12 persen per bulan. Dan dalam tempo setahun menjadi 144 persen secara bunga sederhana, dan menjadi 290 persen per tahun jika menggunakan bunga majemuk. "Inilah bunga yang sebenarnya terjadi. Artinya, jika peminjam punya utang sebesar Rp1 juta, maka peminjam harus mengembalikan 2 kali lipat dalam enam bulan atau 1 tahun menjadi Rp3,9 juta," jelas LaNyalla. Menurut LaNyalla, bisnis ini sudah tidak sehat dan tidak ada bedanya dengan lintah darat. Meskipun berdalih diawasi oleh OJK, tetapi faktanya tidak ada laporan keuangan seperti lembaga perbankan dan tidak ada pengumuman suku bunga. "Pinjol ini merupakan merupakan kelompok predator yang mengincar dan memanfaatkan kesulitan likuiditas sebagian masyarakat. Tidak bisa didiamkan dan harus diambil tindakan tegas. Maka, KPPU saya minta bergerak melakukan penyelidikan terkait hal ini," tutup LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 24 Oktober 2023 15.08.00

Soroti Komposisi Capres-Cawapres 2024, Sultan: Sangat Jawasentris...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memberi catatan khusus sekaligus mengungkap keprihatinannya pada komposisi calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) Tahun 2024. Menurutnya, para Capres-Cawapres yang diusung oleh para elit politik saat ini tidak mewakili realitas keindonesiaan yang plural. Bisa dikatakan sangat Jawasentris. "Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, Pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kualitatif ini, tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (24/10). Akibatnya, kata Sultan, timbul kecurigaan dan sikap saling tuduh antar elit. Ke depannya kita perlu mengubah pola nominasi capres dan cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesia sentris, tanpa mensyaratkan presidensial treshold. "Dari sisi komposisi capres dan cawapres, Pilpres 2024 tidak banyak menyatukan dan mengkonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di Daerah. Sangat wajar jika koalisi yang dibangun parpol cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislatif", tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Sultan mengkritisi pertimbangan politik elit yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Sehingga muncul istilah "bettle ground" yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral. "Menciptakan Bettle ground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik. Jawasentrisme politik dalam pilpres sangat mempengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini", sambungnya. Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu menerangkan bahwa pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Sehingga sebagai bangsa kita perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang cenderung makin mengarah liberal saat ini. "Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential treshold (PT 20 persen), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota Parlemen baik anggota DPR dan DPD RI pada pemilihan presiden", usul Sultan Secara pribadi juga kami pernah mengusulkan jika perlu wapres itu lebih dari satu untuk mengakomodir kewilayahan indonesia yang sangat luas dan beragam ... banyak sekali ide gagasan dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar makin hari makin ideal dan akomodatif Bahkan lebih dari ini patut menjadi bahan pertimbangan dan renungan kita semua agar mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR adalah salah satu opsi yang lebih ideal dan akomodatif agar tidak di serahkan ke mekanisme pasar seperti sekarang ini karena biaya politik akhirnya makin lama mahal sekali, sistem ini juga lebih efektif untuk mengelolah bangsa sebesar ini sesuai dgn konsep bernegara Pancasila tutup Sultan.(*)

Humas Selasa, 24 Oktober 2023 15.01.00

Filep Wamafma: Pj Gubernur PBD Serahkan Dana Hibah dari Otsus...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi langkah kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad terkait dengan keterbukaan informasi pengelolaan APBD bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) khususnya di bidang pendidikan dalam rangka memberikan afirmasi bagi perguruan tinggi. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) diketahui menyalurkan dana hibah pendidikan senilai Rp11,1 miliar kepada enam perguruan tinggi dan satu yayasan di Sorong sebagai bentuk perhatian untuk memajukan pendidikan di wilayah itu. Pj Gubernur PBD, Mohammad Musa’ad menyebutkan, distribusi bantuan dana hibah itu dilakukan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang otonomi khusus dan juga PP 106 terkait dengan kewenangan dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus). Selain itu, Pemprov PBD juga akan memberikan dukungan berupa bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan spesifikasi 80 persen orang asli Papua dan 20 persen untuk non-orang asli Papua. Terkait hal ini, Dr. Filep Wamafma mengatakan, realisasi distribusi bantuan ini menandakan bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya memahami amanat kebijakan Otsus di tanah Papua, terutama peruntukannya bagi sektor pendidikan. “Saya melihat bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya memahami betul hakikat kebijakan Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan. Sehingga lahir langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk membantu dan menunjang perguruan tinggi dan layak diapresiasi,” ujar Filep kepada awak media, Senin (23/10/2023). Dirinya lantas mempertanyakan kebijakan serupa yang sejauh ini belum terlihat dalam kebijakan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw di Provinsi Papua Barat. Menurutnya, transparansi terkait bantuan hibah pendidikan selama ini sangat tertutup khususnya bagi perguruan tinggi. “Tentu kita melihat dan mencermati perbandingan realisasi kebijakan di bidang pendidikan di masing-masing daerah yang merefleksikan pemahaman Otsus dari para pejabatnya. Menurut saya penjabat Gubernur Papua Barat Daya lebih memahami tentang implementasi Otsus untuk bidang pendidikan berikut alokasi anggarannya. Hal yang berbeda dan jauh sekali terjadi di Papua Barat selaku provinsi induk, alokasi anggaran provinsi Papua Barat dalam APBD begitu besar tapi sampai saat ini kita tidak melihat adanya kebijakan afirmasi dalam rangka Otsus di bidang pendidikan dan khususnya bantuan bagi perguruan tinggi,” jelasnya “Padahal perguruan tinggi di Papua Barat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan di provinsi Papua Barat Daya. Sejatinya, semakin kecil ruang lingkup wilayah maka semakin sedikit cakupan tanggung jawabnya, jadi harusnya bisa diakomodasi dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Papua Barat harusnya lebih mudah untuk menetapkan kebijakan ini,” jelasnya. Filep lantas mengingatkan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan yakni 30% dari dana Otsus dan 35% dari DBH migas. Dia pun menyesalkan realisasi kebijakan di Papua Barat tidak transparan dan belum menyentuh persoalan ini, bahkan di akhir masa jabatan penjabat Gubernur Papua. “Saya berharap pemerintah dan DPR Provinsi Papua Barat dan juga fraksi Otsus harusnya memahami tentang implementasi Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan karena pendidikan adalah investasi masa depan. Bagaimana kita bisa mendayagunakan SDA yang berlimpah untuk kemakmuran masyarakat tetapi peningkatan SDM-nya tidak didukung, bagaimana kita bicara SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan pendidikan bagi perguruan tinggi atau pendidikan itu sendiri,” tegas Filep. “Jadi kritik terhadap Otsus harusnya juga ditujukan kepada pelaksana kebijakan yakni pejabat yang mengelola anggaran Otsus yang menentukan apakah implementasi kebijakan ini tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua atau tidak. Apabila cara-cara pengelolaan keuangan daerah yang mengesampingkan alokasi Dana Otsus sektor pendidikan ini masih berjalan, maka jelas hal ini kontraproduktif dengan upaya peningkatan SDM Papua sekaligus mengakibatkan penilaian negatif terhadap implementasi Otsus hingga publik menilai bahwa Otsus itu mengalami kegagalan,” sambungnya. Selaku Senator Papua Barat, Filep berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mempertanggungjawabkan dana Otsus untuk pendidikan dalam bentuk program dan bantuan kepada masyarakat dan perguruan tinggi. “Saya mohon juga kepada penegak hukum baik Kejaksaan, Kapolda Papua Barat dan juga KPK untuk turut mengawasi realisasi Dana Otonomi Khusus yang hari ini patut diduga tidak dilaksanakan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Dana Otsus untuk pendidikan 30% ditambah DBH Migas 35% sehingga totalnya 65%, tetapi faktanya tidak ada transparansi untuk Perguruan Tinggi, ini perlu ditelusuri dan diselidiki oleh Pihak Penegak Hukum,” pungkasnya.(*)

Humas Senin, 23 Oktober 2023 14.53.00

Dukung Kemnaker Atur Perlindungan Ojol, LaNyalla: Lindungi Hajat Hidup Orang...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tengah menyiapkan aturan yang akan memberikan perlindungan bagi pengemudi online, dalam perspektif hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator. Dikatakan LaNyalla, yang dibutuhkan pengemudi online saat ini bukan pembatasan jam kerja, tapi hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator yang harus diatur melalui regulasi. Termasuk beban biaya potongan dan lain-lain yang membuat pengemudi harus bekerja ekstra keras untuk bisa mendapat penghasilan yang layak. “Ini yang harus menjadi concern kemenaker. Karena pengemudi online saat ini, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, sudah banyak memberi kontribusi terhadap bangsa. Aktivitas masyarakat semakin dimudahkan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Ini harus dipandang sebagai modal sosial bagi negara,” tukas LaNyalla, Senin (23/10/2023). Berdasarkan data, jumlah pengemudi ojek online di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Sehingga aturan ini tentunya akan memberikan perlindungan terhadap hajat hidup orang banyak, sambung Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Masih menurut LaNyalla, perlindungan terkait status hubungan kerja, harus meliputi tingkat penghasilan yang layak, serta jaminan sosial dan kesehatan. Karena perspektif, selama ini, pengemudi dalam posisi mitra lepas yang tidak memiliki posisi tawar. "Sehingga ketika terjadi satu permasalahan, pengemudi ojek online selalu menjadi pihak yang paling lemah. Padahal skema kerja antara pengemudi dengan aplikator seharusnya diatur dan dilindungi oleh regulasi. Sehingga dapat dipastikan adanya keadilan ekonomi,” kata LaNyalla. LaNyalla menyoroti kebijakan yang dilakukan Gojek di Singapura yang dapat menurunkan komisi aplikator atau biaya bagi hasil bagi mitra pengemudi taksi online dari 15% menjadi 10% mulai 1 November. Hal ini dapat menjadi acuan di Indonesia. Untuk itu, secara prinsip LaNyalla mendukung rencana Kemnaker dan siap memberikan dukungan yang diberikan dalam upaya percepatan terbitnya aturan yang melindungi pengemudi dalam perspektif hubungan kerja. Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji aturan baru soal ojek online atau ojol yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Beberapa aturan yang tengah digodok diantaranya adalah pengemudi ojol harus berusia minimal 18 tahun dan wajib memiliki SIM dan STNK, serta pengemudi ojol juga mesti didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan.(*)

Humas Senin, 23 Oktober 2023 14.44.00

Tingkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional, DPD RI Dorong Pengembangan Industri Hilirisasi...

Morowali, dpd.go.id - Kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak harga komoditas di pasar global. Hal tersebut menjadi aspek fundamental ketahanan ekonomi yang menjadikan Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri berbasis komoditas di kancah gloal. Hal itu disampaikan oleh Nono Sampono, saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Peringatan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Morowali Utara di Pelataran Kantor Bupati (22/10/2023). Nono Sampono dalam sambutannya menyebut, sebagai negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki sebuah amanah besar. Salah satunya dengan adanya cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan potensi menjadi ujung tombak bagi perekonomian. “Hilirisasi dalam industri pertambangan nikel merupakan penunjang ketahanan nasional dari aspek ekonomi. Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga merupakan agenda nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ujung tombak perekonomian dan keberlanjutan pembangunan bangsa.” ujar Nono. Menurut data yang diterbitkan Kementerian ESDM pada tahun 2022, cadangan nikel kita mencapai 72 juta ton, setara dengan 52% dari total cadangan nikel dunia. Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton). Hilirisasi nikel juga telah terbukti berkontribusi positif dan di sepanjang 2022 telah berkontribusi 2,17% terhadap total ekspor non migas. Apalagi dengan adanya permintaan kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan baterai listrik atau Electric Vehicle (EV). Saat ini kendaraan listrik memang baru menyumbang 2 persen penjualan mobil global. Namun, diperkirakan pada tahun 2040, kendaraan listrik akan menguasai 58 persen kendaraan global. “Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi sebuah simbol keberdayaan, suatu anugerah dan mandat dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita menjaga dan mengelolanya dengan bijaksana.” ujar Nono Sampono. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain besar sebagai penyedia bahan baku industri baterai listrik lithium ion bagi kebutuhan global. “Saya yakin bahwa melalui kerja sama yang efektif dan dedikasi yang kuat dari semua stakeholder, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara beserta masyarakatnya akan mampu menghadapi tantangan ini dan meraih kesuksesan bersama sebagai sebuah bangsa.” pungkas Nono Sampono.(*)

Humas Senin, 23 Oktober 2023 14.39.00

Hadapi Kompetisi Global, LaNyalla: Kita Butuh SDM yang Kompetitif dan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memantau kegiatan "Upgrading Asesor Kompetensi LSP Pekerja Domestik" yang diselenggarakan KADIN Institute di Graha KADIN Jawa Timur, Kamis (19/10/2023). Pada kesempatan itu, LaNyalla menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri yang akan bekerja ke luar negeri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lainnya. "Tentu kita perlu mendorong agar pemerataan peningkatan SDM dalam negeri kita, agar meningkatkan kemampuan mereka. Kebutuhan itu terus berkembang. Dan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan negara-negara tujuan," kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Kamis (19/10/2023). Secara umum, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa perlu dilakukan penyesuaian regulasi oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di era disrupsi saat ini. "Saat ini, kita sudah menghadapi era disrupsi teknologi yang sangat cepat. Akan sangat berat tantangan bagi kita untuk membangun SDM. Maka, peningkatan kapasitas SDM amat penting untuk menjadi perhatian serius," kata LaNyalla. LaNyalla menyitir data dari World Statistics. Dalam 10 tahun terakhir, persentase pekerja profesional di Indonesia masih di kisaran angka 4,90 persen. Sementara tenaga teknisi profesional di angka 2,40 persen. "Padahal profesi tersebut adalah profesi yang relatif dapat bertahan di era disrupsi teknologi. Artinya, human development untuk mewujudkan human capital menghadapi tantangan yang tidak mudah, apalagi dengan orientasi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja masa depan," papar LaNyalla. Menurut LaNyalla, kompetisi global memaksa kompetensi SDM di pasar tenaga kerja menjadi syarat utama. Kendati begitu, LaNyalla menegaskan bahwa kita butuh SDM yang unggul berhati Indonesia, berideologi Pancasila. "SDM suatu bangsa adalah wajah bangsa itu sendiri. Karena itu, ide besar atau muara dari program seperti ini harus menjadi satu goal, yaitu Indonesia Kompeten," tegas LaNyalla. Dikatakannya, karakteristik SDM unggul memiliki dua ciri utama. Pertama, SDM harus kompetitif dalam karakter, yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan entrepreneurship. "Kedua, SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menguasai the emerging skills, yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif serta mampu membangun the emerging business," ujar LaNyalla. Wakil ketua umum KADIN Jatim Bidang SDM yang sekaligus Direktur KADIN Institute, Dr Nurul Indah Susanti, M.Si., Psi., mengatakan kegiatan upgrading yang diikuti 108 peserta se-Jawa Timur ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 239 Tahun 2022 tentang SKKNI dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 067 Tahun 2023 tentang KKNI Bidang Pekerja Domestik. Selanjutnya, hal tersebut dikemas dalam skema sertifikasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. "Selain itu juga kegiatan upgrading ini diselenggarakan dalam rangka persiapan dibukanya moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Kerajaan Saudi Arabia," kata Nurul yang juga sebagai pemateri, sekaligus sebagai Master Asesor BNSP pada kegiatan tersebut. Dengan adanya perubahan dan penyesuaian skema terbaru itu, Nurul menyebut pemerintah perlu memastikan apakah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) telah siap serta memastikan kualitas SDM PMI yang akan bekerja ke Luar Negeri Negeri. "Upgrading ini juga diselenggarakan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM," jelas Nurul. Nurul juga menjelaskan jika ada perubahan jabatan pada skema terbaru. Diantaranya house keeper, baby sitter, care taker, family cook, child care dan eldery cartaker sesuai negara penempatan. "Upgrading ini agar asesor lebih meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi teknis maupun kompetensi metodologi sebagai asesor. Maka, upgrading ini diperlukan agar tenaga kerja kita memenuhi standar yang dibutuhkan," kata Nurul.(*)

Humas Jumat, 20 Oktober 2023 14.33.00

Ban Import Ilegal Banjiri Kawasan Sumatera, Sultan Minta Pemerintah Tingkatkan...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian perdagangan dan bea cukai meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelundupan dan peredaran barang impor ilegal di pasaran. Hal ini disampaikan mantan Gubernur Bengkulu itu saat mengetahui adanya peredaran ban Import Ilegal asal China di beberapa daerah di kawasan Sumatera. "Indonesia sedang mengalami distrupsi barang impor, baik yang legal maupun ilegal. Fenomena yang memprihatinkan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah khususnya Bea cukai", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum'at (20/10). Membanjirnya barang impor ilegal, kata Sultan, sangat merugikan pendapatan negara dan mengganggu produksi industri manufaktur dalam negeri. Terutama produk yang merupakan olahan atau hilirisasi hasil alam Indonesia yang sangat potensial seperti ban kendaraan. "Sebagai salah satu negara penghasil karet alam terbesar dunia, Indonesia harus mampu menahan laju masuknya produk ban Import yaang secara bisnis harganya lebih murah. Dalam konteks ini, saya kira Bea cukai menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab", kritik mantan aktivis KNPI itu. Lebih lanjut, Sultan mendorong kementrian perdagangan untuk segera mengamankan produk ban impor ilegal yang banyak beredar di banyak daerah saat ini. Secara tak langsung, Keberadaan ban kendaraan ilegal sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) telah melayangkan sejumlah surat pengaduan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atas impor ban ilegal asal China yang membanjiri pasar dalam negeri.  Ketua APBI Aziz Pane mengatakan kasus banjir ban impor ilegal marak terjadi di pulau Sumatra, dari Aceh hingga Lampung, di mana pintu masuk impor ban ilegal tersebut dari Batam dan Jambi. (*)

Humas Jumat, 20 Oktober 2023 15.02.00

Sebut Reward Plt Mentan Ke Daerah Hanya Populisme Policy, Sultan:...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah mengkritisi wacana Plt Menteri Pertanian RI Arief Prasetyo Adi yang akan memberikan reward atau hadiah kepada daerah yang mampu meningkatkan produktivitas beras dalam jumlah besar. Menurut Sultan, pemberian reward tidak memiliki relevansi dengan upaya meningkatkan produktivitas pangan Nasional di tengah kondisi pertanian yang sedang kritis saat ini. Saya kira Reward ini lebih untuk tujuan populisme semata. "Pembangunan pertanian pangan Nasional harus dijalankan sesuai rencana atau road map pembangunan pertanian yang sudah ditetapkan. Kementerian tentu sudah memiliki rencana strategis dan road map pembangunan pertanian hasil Musrenbang Tani Nasional yang masih berlaku hingga 2024", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (17/10). Pembangunan sektor pertanian setiap daerah, lanjutnya, memiliki peluang dan tantangan yang berbeda-beda. Sedangkan pembangunan sektor pertanian khususnya bahan pangan saat ini sedang berada pada titik kritis yang mengkhawatirkan. "Problem pertanian kita sangat kompleks di segala sisi. Baik regenerasi Petani, introduksi teknologi hingga persoalan lahan", sambungnya . Oleh karena itu, Kementerian pertanian dan Badan Pangan Nasional harus konsen dengan semua problem mendasar di sektor pertanian secara serius. Kementan mesti menjadi motor penggerak utama produksi dan penyediaan beras nasional", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Lebih lanjut Sultan meminta agar kementerian pertanian segera meningkatkan belanja dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di daerah. Alsintan merupakan faktor produksi yang paling dibutuhkan petani di tengah fenomena El Nino dan meningkatnya biaya produksi pangan saat ini. "Produktivitas beras di daerah tidak boleh dijadikan ajang kompetisi oleh pemerintah. Daerah justru membutuhkan insentif anggaran khusus dari APBN untuk mendukung produktivitas beras dan bahan pangan lainnya", tutupnya. Kementerian Pertanian, diketahui akan memberikan reward (penghargaan/ hadiah) untuk saudara-saudara kita Dinas Pertanian di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi beras cukup banyak. "Sejatinya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras," katanya dalam keterangan, dikutip Selasa (17/10/2023).(*)

Humas Rabu, 18 Oktober 2023 11.06.00

Konsisten Perjuangkan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, Ketua DPD...

BLITAR, dpd.go.id - Di sela kegiatan resesnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyempatkan diri menziarahi makam Proklamator yang juga salah satu pendiri bangsa, Ir Soekarno atau Bung Karno. Ziarah makam Presiden RI pertama itu dikatakan LaNyalla sebagai simbol konsistensinya dalam perjuangkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Tiba di Komplek Makam Bung Karno (MBK), Ketua DPD RI yang didampingi Kepala Kantor DPD RI Wilayah Jatim Rony Suharso serta Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei dan Farhan Fitrianta itu, disambut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Edy Wasono beserta jajaran. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menyebut bahwa ziarah makam yang dilakukannya untuk meneladani pemikiran dan sikap Sang Proklamator. "Tentu kita ingat betul Bung Karno pernah menegaskan bahwa kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau Jas Merah. Dalam hal ini, kita pun tak boleh meninggalkan sejarah bagaimana negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa," kata LaNyalla, Selasa (17/10/2023). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, bangsa ini sudah jauh meninggalkan Pancasila sejak amandemen UUD di tahun 1999-2002. Dikatakan LaNyalla, berdasarkan kajian Komisi Konstitusi bentukan MPR di tahun 2002, disimpulkan amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 dilakukan tanpa naskah akademik dan inkonsistensi dari segi teori antara satu dengan lainnya. "Oleh karenanya, penting bagi bangsa ini untuk kembali UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan penguatan serta penyempurnaan sistem bernegara melalui amandemen dengan teknik adendum," tegas LaNyalla. LaNyalla juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendorong MPR dan semua lembaga negara serta institusi, termasuk organisasi-organisasi masyarakat untuk membangun konsensus nasional demi mewujudkan hal tersebut. LaNyalla menegaskan, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila, sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” papar LaNyalla. Sistem yang mampu mewadahi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. "Bukan sistem bernegara yang ditentukan oleh partai politik saja atau oleh Presiden terpilih saja. Tetapi benar-benar sistem yang utuh. Inilah Sistem Majelis Syuro atau Majelis Permusyawaratan Rakyat," beber LaNyalla.(*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 16.19.00

DPD RI Dorong Provinsi di Indonesia Jalin Sister City Dengan...

JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berharap provinsi-provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan kerjasama antar daerah atau sister city dengan Xinjiang, Tiongkok. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian di setiap daerah. “Kami berharap agar kerjasama ini tidak hanya menyentuh antara pemerintah pusat maupun badan usaha milik negara serta swasta, tetapi juga dapat dikembangkan pada level kerjasama antar pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah. Termasuk untuk mengembangkan hubungan antara provinsi-provinsi kami dengan Xinjiang di masa yang akan datang,” ucap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima kunjungan delegasi dari The Chines People's Political Consultative Conference (CPPCC) di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Sultan menambahkan kunjungan delegasi ini merupakan hal yang sangat penting dan istimewa untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam. Hubungan bilateral kedua negara ini sebenarnya sudah terjadi saat era Presiden Soeharto, maka saat ini menjadi kesempatan yang bagus bagi daerah di Indonesia. “Sampai hari ini hubungan kedua negara berjalan harmonis antara Indonesia dan Tiongkok, maka kami berharap kedepannya bisa lebih erat lagi antara provinsi ke provinsi di Tiongkok,” tukasnya. Senator asal Bengkulu ini mengatakan Indonesia dan Tiongkok saat ini juga telah menjalin kerjasama untuk mengembangkan industri nikel untuk keperluan baterai mobil listrik dan material penting di berbagai sektor industri. Indonesia dan Tiongkok juga menjadi anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang beranggotakan 15 negara di Kawasan Asia dan Pasifik dan merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia saat ini. “Saya berharap hubungan yang sudah baik ini bisa ditingkatkan lagi, apalagi Indonesia memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota,” paparnya. Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa DPD RI merupakan wakil rakyat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan setiap provinsi diwakili empat orang. DPD RI juga bukan berdasarkan partai politik melainkan dari perorangan. “DPD RI juga terdiri dari beberapa alat kelengkapan salah satunya BKSP, tugasnya membangun kerjasama antar parlemen atau lembaga lainnya. Termasuk memfasilitasi kerjasama antara provinsi di Indonesia dengan provinsi negara lain,” ujarnya. Darmansyah Husein mengatakan bahwa pihaknya juga telah menjembatani hubungan bilateral antara Provinsi Banten dengan negara Prancis. Maka pada pertemuan ini, ia juga mengharapkan Xinjian juga bisa bekerjasama dengan provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Bangka Belitung. “Bangka Belitung juga memiliki penghasil timah dan berbagai etnis. Maka sangat tepat bisa ada kerjasama dengan Xinjiang,” harapnya. Senada dengan Darmansyah Husein, Anggota DPD RI asal Provinsi Banten Ali Ridho Azhari juga mengharapkan Provinsi Banten bisa menjalin kerjasama atau sister city dengan Xinjiang. “Seperti Bangka Belitung, Banten juga berharap bisa menjalin sister city dengan Xinjian,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Syviana Murni juga mengharapkan kerjasama dengan Xinjiang terkait cendikiawan muslim. Menurutnya umat muslim di Xinjiang cukup banyak, maka sangat tepat bila ada kerjasama cendikiawan muslim. “Walaupun umat muslim Xinjiang merupakan suku minoritas, namun umat muslim di Xinjiang mencapai 25 juta jiwa. Maka perlu ada kerjasama cendikiawan muslim di sana,” imbuhnya. Ketua CPPCC Xinjiang HE Nurlan Abdimajin mengatakan hubungan bilateral antara Tingkok dan Indonesia sedang berkembang pesat atau bisa dikatakan membuka lembaran baru kedua negara. Kerjasama ini tentunya bertujuan untuk kemitraan strategis dengan tujuan tatanan masyarakat yang tentram dan sejahtera. “Xinjiang juga berminat untuk melakukan kerjasama dengan daerah di Indonesia. Apalagi Presiden Xi Jinping juga sangat memperhatikan daerah Kawasan Otonom Xinjiang,” terangnya. (*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 16.15.00

LaNyalla: Indonesia Semakin Krisis Negarawan, Semua Lembaga Berpolitik...

SURABAYA, dpd.go.id - Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengungkap adanya manuver yang tidak lazim di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, hal itu menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan, karena semua lembaga sudah berpolitik praktis. Termasuk hakim konstitusi. “Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK, sebagai the guardian of constitution sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia,” tandas LaNyalla, Selasa (17/10/2023). Ditambahkan LaNyalla, sejak Indonesia menganut sistem liberal, dengan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan, negeri ini semakin kehilangan jati diri, dan nilai-nilai adab, etika dan moral. “Negara yang menganut liberalisme dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu, dan mendapat pemakluman dari elit. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu,” urai LaNyalla. Tokoh yang getol memperjuangkan agar Indonesia kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa itu juga menyinggung soal batas usia capres dan cawapres. Menurutnya, Indonesia negara besar, yang lahir dari peradaban besar kerajaan dan kesultanan Nusantara. Tidak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau Skandinavia. Sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa secara usia. “Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan, maka tradisi di dalam pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan. Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan ujicoba,” pungkasnya. Karena itu, lanjut LaNyalla, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia capres-cawapres. "Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa," kata Saldi saat membacakan dissenting opinion dalam putusan tersebut, Senin, 16 Oktober 2023. Saldi melanjutkan, dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada tanggal 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara. "Hasilnya enam hakim konstitusi sepakat menolak dan memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang," kata Saldi. Selanjutnya, dalam perkara gelombang kedua yakni perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Ketua MK Anwar Usman ikut memutus dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para hakim yang dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. (*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 11.33.00

Putusan MK Berubah, Gus Hilmy: Benar tapi Tidak Pas...

dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Almas Tsaqibbirru Re A, mahasiswa asal Surakarta, mengenai uji materi undang-undang terkait batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal sebelumnya, di hari yang sama (Senin, 16/10/2023) MK telah memutuskan penolakan atas permohonan serupa dari pemohon yang lain. Keputusan MK ini mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak. Pasalnya, ada dua permohonan yang nyaris sama tetapi memiliki keputusan yang berbeda. Respon tersebut di antaranya dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut mengaku kecewa dengan putusan MK karena memiliki motif yang berbeda. "Ini bukan sekadar putusan atas suatu perkara, tapi ada motif tertentu. Sebagai keputusan MK, kita hormati, kita apresiasi. Tapi kita merasa seperti ada udang di balik batu, ya. Dalam bahasa Arab, kalimatu haqqin yuradu bihal bathil, keputusannya benar tapi untuk maksud yang tidak pas," terang anggota Komite I DPD RI tersebut. Kekecewaan tersebut, lanjut Gus Hilmy, seperti negara yang sedang dipermainkan untuk tujuannya sendiri. Hal ini pun dianggap Gus Hilmy merusak independensi MK. "Ini kok negara seperti dipermainkan. Permainan yang vulgar pula. Punya tujuan yang semestinya belum waktunya, tetapi dipaksakan melalui cara-cara dan menggunakan instrumen negara agar terlihat benar. Kalau memang belum waktunya, mengapa harus dipaksakan?" lanjut Gus Hilmy. Dengan putusan MK tersebut, Gus Hilmy menganggap bahwa bangsa ini mengalami kemunduran. "Ini menjadi titik kemunduran bangsa kita. Kepercayaan masyarakat terhadap MK rusak, MK sendiri sudah tidak independen, dan di sisi lain, kita berupaya membangun demokrasi sedemikian rupa, tetapi justru dirusak ketika menjelang pesta demokrasi," kata Gus Hilmy. Meski demikian, Gus Hilmy mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan suasana yang semakin memanas.(*)

Humas Selasa, 17 Oktober 2023 11.26.00

1.000 Persen Sejalan dengan DPD RI, WALUBI Desak Terbangunnya Konsensus...

JAKARTA, dpd.go.id - Perwakilan Umat Buddha Seluruh Indonesia (WALUBI) menyatakan kesiapannya bergabung dengan DPD RI dan elemen masyarakat lain mendesak stakeholder negara membangun konsensus nasional untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli yang kemudian disempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum. Ketua Umum WALUBI, Hartati Murdaya saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kantor WALUBI di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023), mengatakan WALUBI sejalan dengan DPD RI yang menginisiasi penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. "Kami dukung Pak LaNyalla dan DPD RI untuk mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 Naskah Asli. Saya seribu persen ikut dengan gagasan tersebut," kata Hartati Murdaya. Namun Hartati Murdaya berpesan agar langkah dan upaya yang diambil tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Supaya tidak mengganggu pembangunan bangsa yang sedang berjalan. "Kami paham bahwa gagasan DPD RI ini sangat tepat dan baik bagi bangsa. Tetapi kami ingin dilakukan secara damai, sehingga perjalanan bangsa tetap lancar, pembangunan terus dan investasi berdatangan sebagai peninggalan bagi anak cucu kita. Artinya jangan sampai gejolak politik menimbulkan gejolak sosial yang berdampak pada ekonomi," papar dia lagi. Menurut Hartati Murdaya, konstitusi bangsa ini memang harus kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. UUD 1945 naskah asli merupakan karya besar para pendiri bangsa yang paham akan kemajemukan dan tentunya murni untuk kepentingan rakyat. "Kembali ke UUD '45 naskah asli karena UUD ini benar-benar memberi kemakmuran rakyat, juga melindungi hak rakyat seperti pada pasal 33. Kalau UUD yang sekarang memberi ruang ekonomi kapitalistik. Kita tahu UUD sekarang dan turunannya, baik itu UU, peraturan pemerintah, dan lainnya, tidak berpihak kuat kepada rakyat. Bagaimana kita lihat UU Ciptaker yang banyak kontradiksi," tutur dia. Sementara itu, terkait utusan golongan kembali hadir dalam keanggotaan MPR, Hartati Murdaya menyampaikan WALUBI sudah menyampaikan aspirasi tersebut ke MPR. Menurut Hartati, adanya utusan golongan mampu memberi keseimbangan di dalam MPR dalam mengambil keputusan dan menyusun Haluan Negara, sehingga tidak hanya didominasi oleh partai politik. "Bangsa ini sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Harusnya semua dirangkul, merefleksikan keutuhan semua elemen bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Semua duduk dalam MPR serta diajak bicara dalam memutuskan kebijakan negara. Selama ini, kami WALUBI jarang dilibatkan. Itulah makanya kami melihat urgensi hadirnya kembali utusan golongan di MPR," tukasnya. Hartati Murdaya mendoakan supaya perjuangan DPD RI mengembalikan UUD 1945 naskah asli berjalan sukses dan implementasinya menjadi lebih baik lagi. "Saya senang dengan keberanian Bapak (La Nyalla), tetapi kenapa baru sekarang? Orang yang berani seperti bapak ini jarang sekali. Saya minta perjuangan ini jangan sampai berhenti. Tidak mundur tetapi tetap sabar," ucapnya. Dalam kesempatan itu, Hartati juga langsung memerintahkan ke jajaran WALUBI ke seluruh pelosok tanah air untuk sosialisasi dan menggaungkan kembali ke UUD 1945 yang kemudian diperkuat melalui Amandemen dengan teknik adendum. Romo Asun Gotama, Wakil Sekjen WALUBI, mengatakan perjuangan untuk kembali ke UUD 1945 pasti tidak mudah. Namun dia optimistis, jika rakyat berkehendak pasti semua akan berjalan dengan mudah. "Mudah-mudahan banyak elemen bangsa yang setuju dengan gagasan ini. Tetapi yang terpenting dari segi politik aman dan ekonomi berjalan lancar," tegasnya. Ketua DPD RI AA LaNyallah Mahmud Mattalitti mengapresiasi langkah WALUBI yang sudah menyampaikan aspirasi langsung kepada Ketua MPR RI, agar Konstitusi dikembalikan ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian diamandemen dengan teknik adendum. Dikatakan LaNyalla, sikap WALUBI sejalan dengan sikap DPD RI, melalui Proposal Kenegaraan DPD RI: Penyempurnaan dan Penguatan Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa’. "Kami DPD RI juga telah menyiapkan kajian akademik mengenai apa saja yang perlu di adendum untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem asli Indonesia tersebut. Salah satu adendumnya terkait utusan golongan adalah memberikan wewenang kepada utusan golongan dan utusan daerah, untuk memberikan pendapat atas rancangan undang-undang yang dibahas di DPR RI. "Di era Orde Baru kita tahu utusan golongan juga masih kurang berperan. Sebab mereka dulu diutus oleh pemerintah alias ditunjuk. Kalau versi DPD dalam proposal kenegaraan, utusan golongan benar-benar diusulkan dari bawah, dari golongannya masing-masing," ucapnya. LaNyalla juga berterimakasih kepada WALUBI yang siap bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara (MPR/ Lembaga-Lembaga Negara/ Presiden/ TNI/ Ketua Partai/ dan Elemen Bangsa lainnya) untuk kita kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. "Kami pasti akan mengambil cara yang santun, dengan saluran yang resmi. Kami pasti sosialisasikan ke semua pihak, ke semua elemen bangsa. Niat baik harus dijalankan dengan baik pula," ujar LaNyalla. Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Akademisi UI Dr Mulyadi dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran. Selain Ketua Umum WALUBI, hadir juga Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama, Wakil Ketua Harian WALUBI yang juga Ketua DPD WALUBI Provinsi DKI Jakarta, Jandi Mukianto SH, MH, Sekjen KCBI (Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia) Willy Wiyatno PhD, Ketua Wanita WALUBI, Esther Setiawati dan Budiharto Hasbun, SE, MM. Sekjen Mahabudhi.(*)

Humas Senin, 16 Oktober 2023 11.21.00

Ratusan Pesenam Menggoyang Kantor DPD RI Lampung...

dpd.go.id - Hentakan lagu Tobelo, Poco - poco dan Cha Cha Ochay Minggu pagi hingga siang menggelegar mengiringi ratusan pesenam menampilkan berbagai ragam gerak senam kreasi modern, dalam ramuan Lomba Senam Kreasi Gembira yang di helat oleh Kantor DPD RI Lampung, di Halaman Kantor Sekretariat DPD RI Jalan Diponegoro No. 17 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Minggu (15/10/2023). Kegiatan lomba senam dalam rangka HUT DPD RI ke 19 tahun 2023 ini diikuti 33 group, yang berasal dari Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung. Suasana lomba sangat meriah, masing masing group tampil dengan kostum yang sangat indah, unik dan menarik. Lomba dibuka secara oleh senator asal Lampung yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI Ir. Abdul Hakim, M.M., dan didampingi Sekretaris Jenderal DPD RI Dr. Rahman Hadi, Ketua KORMI Provinsi Lampung Ir. Anshori Djausal, M.T., Kepala Kantor DPD RI Lampung Gino V., dan perwakilan mitra lembaga DPD RI yang ada di daerah diantaranya Bank Indonesia, OJK, Maybank, PT. PLN (Persero), PT. Bukit Asam, PT. Pelindo 2, PT. Sungai Budi Group, TKBM Pelabuhan Panjang, PT. Bulog, Tripanca, dan juga Coca cola. Para senator, Sekjen DPD RI, Ketua KORMI Lampung dan seluruh undangan terjun langsung, membaur bersama ratusan pesenam untuk melakukan senam bersama. Dibawah komando trio maut Apriliana, Mira dan Inggit, seluruh pesenam diajak serta tenggelam dalam hentakan musik senam Lampung Berjaya, membuat pagi terasa bergetar di halaman Kantor DPD RI Lampung. Setelah senam bersama usai, ajang lomba dimulai. Masing masing group tampil secara bergilir sesuai lagu pilihannya. Sorak sorai penonton dan pendukung selalu bergemuruh setiap sesion lomba berakhir. Walau cuaca cukup terik, tapi jalannya lomba berlangsung lancar dan nyaman karena panitia menyediakan tarup sebagai peneduh. Tepat tengah hari, lomba berakhir. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang terdiri dari Deni Permana, Ade Juwita, dan Trisye Yohana, terpilih 6 pemenang yaitu: Juara 1 direbut oleh Klub Jantung Remaja (KJR) Bougenvil Bandar Lampung, Juara 2 Sanggar Senam Kejora Pringsewu, Juara 3 ASKI Nindy Tanggamus, Juara Harapan 1 ULD 1 Bandar Lampung, Juara Harapan 2 ULD 2 Bandar Lampung dan Juara Harapan 3 Sanggar Senam Bianca Kota Bandar Lampung. Peraih Juara favorit direbut oleh pesenam pesenam cilik binaan ASKI Lampung Selatan yang tampil dengan sangat energik dan atraktif. Selain mendapatkan piala tetap, masing masing pemenang juga mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan dari panitia, yang diserahkan langsung oleh Bustami Zainudin, senator asal Lampung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite II DPD RI. Para senator sangat mengapresiasi kegiatan Lomba Senam Kreasi Gembira ini, selain sebagai ajang silaturahmi juga merupakan ajang pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga. Selain itu, kegiatan ini juga untuk semakin mendekatkan lembaga DPD RI kepada masyarakat. Anshori Djausal selalu Ketua KORMI Lampung sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi atas inisiatif Kantor DPD RI Lampung untuk melaksanakan kegiatan yang sangat positif ini. Karena memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat tidak boleh hanya berhenti menjadi slogan. Harus dalam tindakan nyata yaitu berkegiatan olahraga secara bersama untuk menuju Indonesia Bugar 2045. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekjen DPD RI Rahman Hadi, kiranya kegiatan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor DPD RI Lampung juga diikuti oleh kantor kantor DPD RI di provinsi lain di Indonesia, sehingga kehadiran DPD RI benar benar bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain lomba senam, panitia juga menggelar kegiatan Donor Darah bekerjasama dengan PMI Provinsi Lampung dan Sosialisasi Bangga dan Cinta Rupiah oleh Bank Indonesia Perwakilan Lampung.(*)

Humas Senin, 16 Oktober 2023 11.16.00

Minta Pemerintah Indonesia Proaktif Dalam DK PBB, Sultan: Perang Hamas-Israel...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah Indonesia proaktif menggunakan pengaruh diplomatiknya menghentikan aksi militer kelompok Hamas-Israel saat ini. Menurut, perang terbuka kelompok pembebasan Palestina dengan negara zionis Israel telah menyebabkan krisis Kemanusiaan yang memprihatinkan di kedua pihak. "Sebagai Bangsa, kita semua tentu merasa tidak nyaman dan terusik secara moral dengan aksi militer yang justru mengorbankan nyawa warga sipil. Hal itu diperparah dengan pendekatan blokade Supplay makanan, obat-obatan dan energi listrik terhadap penduduk Gaza oleh Israel", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (14/10). Indonesia, menurut Sultan, memiliki modal diplomatik yang cukup menentukan terhadap eskalasi yang terjadi di tepi Barat Palestina. Baik sebagai anggota Organisasi Negara-negara Islam (OKI) maupun sebagai anggota tetap dan presidensi Dewan Keamanan PBB. "Kami mempertanyakan agenda pemerintah Indonesia dalam menjadikan Tahun 2023 sebagai "tahun kemajuan" dalam penyelesaian isu Palestina secara nyata dan konkret. Ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera merekomendasikan Proposal perdamaian Palestina-Israel", tegasnya. Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu meminta Brazil dan anggota DK PBB untuk mengadakan sidang dan perdebatan terbuka yang menghasilkan resolusi kemananan dan misi perdamaian abadi Palestina-Israel. Agar DK PBB menyerukan gencatan senjata secara permanen dan mendesak Israel memulihkan kembali koridor kemanusiaan bagi warga sipil Palestina. "Namun yang paling krusial adalah bagaimana memastikan anggota-anggota PBB mengakui Pelastina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tampaknya inilah misi perdamaian paling pokok yang harus terus diperjuangkan oleh Indonesia dalam setiap agenda diplomatik di PBB", tutupnya. Perserikatan Bangsa-bangsa "turun tangan" di konflik Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas. Dalam instagram resmi Sekjen PBB Antonio Guterres meminta agar kedua pihak terus menahan diri. Pasalnya, banyak warga sipil yang menjadi korban dalam konflik berdarah keduanya itu. PBB pun meminta Israel segera mencabut blokade di Jalur Gaza.(*)

Humas Sabtu, 14 Oktober 2023 10.31.00

Tanggapi Pernyataan Bahlil Lahadalia, Senator Filep Beri Kritik Menohok!...

JAKARTA, dpd.go.id - Ramai beredar di media sosial video Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan bahwa selama kinerja Penjabat (Pj) Gubernur di Papua bagus, maka akan tetap dipertahankan oleh pemerintah. Dalam video itu, pernyataan Bahlil yang juga mencatut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut seketika menuai beragam reaksi dari publik Papua. Terkait hal ini, Senator Filep Wamafma pun memberikan tanggapannya “Saya harus katakan bahwa pernyataan saudara Menteri Investasi sangat berbahaya karena beberapa hal. Pertama, Pj Gubernur merupakan jabatan karena penunjukkan dan bukan pilihan rakyat. Konsekuensinya adalah bahwa jabatan Pj Gubernur dilimitasi oleh waktu yang tidak panjang,” ujar Filep Wamafma saat ditemui awak media, Jumat (13/10/2023). Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini mengingatkan bahwa pada Pasal 8 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dengan tegas menyebutkan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. “Jadi perpanjangannya satu tahun. Masa jabatan satu tahun itu pun disebutkan dapat dikecualikan, sekali lagi dapat dikecualikan. Artinya bisa kurang dari itu kalau menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur, misalnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, memasuki usia pensiun, menderita sakit fisik atau mental tidak berfungsi secara normal, mengundurkan diri, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia. Jadi tidak ada opsi perpanjangan di atas 2 tahun,” jelasnya. “Kedua, pernyataan Saudara Menteri hanya menyebarkan narasi pembodohan publik. Seolah-olah negara ini milik orang tertentu sehingga bisa diatur suka-suka saja. Hal-hal seperti ini membuat masyarakat semakin dibodohi oleh penyesatan hukum. Saya pikir pejabat publik selevel Menteri seharusnya tidak seperti itu,” tegas Filep lagi. Wakil Ketua Komite I DPD RI ini lantas menyoroti efek yang ditimbulkan dari pernyataan Menteri Investasi tersebut. Menurutnya, seorang pejabat publik harusnya berhati-hati dalam memberikan pernyataan. “Ini kan tahun politik dan tahun elektoral. Pernyataan Saudara Menteri Investasi bisa berpotensi menumbuhkan benih konflik horizontal diantara masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Apalagi sampai bicara bahwa ‘kamu mau demo pun tetap tidak bisa’. Kalimat ini seolah bermaksud membungkam kemerdekaan berpikir kritis masyarakat. Tidak boleh otoriter begitu,” kata Filep. “Maka pertanyaan yang bisa jadi menggelitik publik adalah, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Menteri Investasi terkait Pj Gubernur? Apakah ada kepentingan bisnisnya atau kepentingan politiknya? Menurut saya ada banyak pekerjaan rumah Menteri Investasi di Papua yang seharusnya dilakukan, misalnya apa manfaat investasi bagi masyarakat adat Papua, bagi Orang Asli Papua? Yang harus diperhatikan saudara Menteri Investasi adalah bagaimana manfaat investasi bagi penuntasan kasus stunting, kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, lalu bagaimana program CSR dari investasi bisa menyejahterakan Orang Papua,” sambung Filep. Senator Papua Barat ini pun meminta agar Bahlil Lahadalia berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai Menteri Investasi daripada memberikan pernyataan yang menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah publik. “Lebih jauh lagi, publik bisa bertanya kepada Menteri Investasi ini, bagaimana dengan program Kawasan Ekonomi Khusus di Papua Barat Daya, bagaimana Kawasan Industri di Papua Barat, bagaimana rencana membangun Smelter di Papua. Ada begitu banyak hal sebenarnya yang belum dilakukan oleh Menteri Investasi di Papua. Masyarakat Papua tidak mengetahui progres kerja Menteri Investasi di tanah Papua. Semua berharap supaya jangan sampai pernyataan Saudara Menteri menciptakan konflik diantara sesama masyarakat adat Papua,” tegas Filep. “Jadi sekali lagi, berhentilah mengeluarkan pendapat atau komentar yang kontraproduktif, apalagi dengan mencatut nama Menteri lain bahkan Presiden. Atau jangan-jangan Saudara Menteri tidak mampu sehingga hanya bisa mencatut nama orang?” pungkas Filep mengakhiri wawancara.(*)

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.26.00

ICMI Siapkan Forum Diskusi Khusus, Tindak Lanjuti Proposal Kenegaraan DPD...

JAKARTA, dpd.go.id - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengapresiasi proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Bahkan, ICMI berkomitmen membuat forum khusus untuk memperkuat proposal kenegaraan tersebut dalam rangka membahas konstruksi bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. "Naskah akademik DPD RI akan kita bahas di forum yang lebih besar. Kita rancang betul semacam konvensi untuk merekonstruksi sistem kenegaraan kita," kata Ketua Umum ICMI, Prof Arif Satria pada pertemuan dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Kantor ICMI Pusat, Jumat (13/10/2023). Prof Arif melanjutkan, sebagai lembaga intelektual, ICMI memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi masa depan dan merespons berbagai hal, termasuk soal struktur kenegaraan. "Reformasi sudah berjalan selama 20 tahun. Saya kira sudah saatnya kita evaluasi. Kita harus jernih menarik hikmah dari proses ini," kata Prof Arif. Prof Arif mengapresiasi DPD RI yang selama ini berkomitmen menjaga dan merawat bangsa dalam sebuah format yang lebih pas dalam kondisi kekinian maupun masa depan. "Sistem politik kita seperti sekarang ini perlu banyak dievaluasi. Pemilu ini juga dampaknya luar biasa pada moralitas anak bangsa. Demokrasi kita sekarang hanya demokrasi angka yang menghasilkan kepemimpinan elektoral, bukan substansial. Sudah saatnya kita koreksi untuk perbaikan bangsa ke depan," ujar dia. Pada saat yang sama, Prof Arif menjabarkan jika sesungguhnya bangsa ini belum matang secara politik dan ekonomi. Padahal, menurut dia, keduanya merupakan hal yang penting dalam penguatan bangsa. "Sistem ekonomi dan politik kita belum kompatibel. Kita tak bisa menciptakan tatanan yang ideal tanpa ada keseimbangan yang holistik. Maka, dua hal ini, politik dan ekonomi, harus dibahas secara serius nantinya melalui forum yang kami buat, dalam rangka memperkuat proposal kenegaraan DPD RI," tutur Prof Arif. Secara lebih lugas, Direktur CIDES (Center for Information and Development Studies) ICMI, Andi Faisal Bakti menegaskan bahwa sesungguhnya bangsa ini tak lagi mengimplementasikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi bangsa. "Kita sudah tidak menjalankan Pancasila. Batang tubuh sudah berubah. Sila Pancasila tak lagi berkorelasi dengan realita kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Jadi, hal yang amat penting untuk kita evaluasi," tutur dia. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyambut baik tawaran ICMI yang akan menyiapkan forum khusus guna membahas secara detail proposal kenegaraan yang ditawarkan lembaga yang dipimpinnya. LaNyalla mengaku siap mengorbankan waktu dan pikirannya untuk perbaikan arah bangsa ke depan. "Saya ucapkan terima kasih kepada ICMI yang memiliki suasana kebatinan yang sama tentang bagaimana sistem bernegara kita saat ini sudah jauh melenceng dari rumusan dan cita-cita para pendiri bangsa. Saya sambut baik tawaran untuk membahas proposal kenegaraan yang kami tawarkan secara lebih dalam," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengajak kepada ICMI untuk bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi untuk mendesak stakeholder negara seperti MPR, Lembaga-Lembaga Negara, Presiden, TNI dan elemen bangsa lainnya agar terbangun konsensus nasional. Agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperkuat dengan teknik adendum. "Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 telah mengubah 95 persen isi pasalnya. UUD hasil amandemen tersebut telah meninggalkan Pancasila dan menjabarkan nilai-nilai Liberalisme dan Individualisme. Maka, sudah saatnya kita koreksi sistem bernegara kita dan kami sudah memiliki draf kajian akademik yang merupakan rumusan dari lima proposal kenegaraan yang kami tawarkan," ujar LaNyalla. Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy menambahkan, saat ini segala hal bergantung pada partai politik yang pada akhirnya membuat segala hal menjadi terpolitisasi di semua aspek lini kehidupan berbangsa dan bernegara. "Sehingga rusak secara struktural dan kultural. Padahal, kalau kita merujuk pada rumusan pendiri bangsa, mereka yang ingin berkontribusi terhadap Republik ini salurannya tak hanya partai politik, tetapi juga Utusan Daerah dan Utusan Golongan," tutur Ichsanuddin Noorsy. Akademisi UI, Dr Mulyadi menjelaskan secara rinci komparasi implementasi sistem demokrasi di Indonesia dan Amerika. Menurutnya, Amerika yang disebut sebagai negara pelopor demokrasi, faktanya tak menggunakan sistem demokrasi langsung seperti diimplementasikan di Indonesia. "Apa yang terjadi di negeri ini sudah kebablasan. Amerika saja tak menerapkan demokrasi seperti yang diterapkan di Indonesia ini. Maka, memang sudah seharusnya dikoreksi," ujarnya. Sebagaimana diketahui, DPD RI menawarkan lima proposal kebangsaan. Selain mengadopsi apa yang menjadi tuntutan Reformasi tentang pembatasan masa jabatan presiden dan menghapus KKN serta penegakan hukum dan HAM (lebih lengkap lihat grafis di bawah). Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian, Pengamat Ekonomi-Politik Dr Ichsanuddin Noorsy, Akademisi UI Dr Mulyadi dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi beserta jajaran. Sedangkan ICMI dihadiri Prof Arif Satria (Ketua Umum), Prof Muhammad Jafar Hafsah (Wakil Ketua Umum Bidang IPTEK, Agro-maritim dan Lingkungan Hidup), Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Politik dan Hukum), Prof Teuku Abdullah Sanny (Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Umat), Dr Hery Margono (Wakil Sekretaris Jenderal). Hadir pula Andi Faisal Bakti (Direktur CIDES ICMI), Welya Safitri (Ketua Umum Pengurus Pusat Perempuan ICMI), Dr Yulianto Syahyu (Direktur Lembaga Bantuan Hukum ICMI), Dr Ismail Ramadhan (Ketua Umum Pemuda ICMI), Sibawaihi (Direktur Program ICMI) beserta staf ICMI lainnya.(*) PROPOSAL KENEGARAAN DPD RI Lima proposal penyempurnaan dan penguatan asas dan sistem bernegara Pancasila yang ditawarkan DPD RI adalah sebagai berikut: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga di-isi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya di-isi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden, atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di Era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah Negara-negara lama dan Bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari Organisasi Sosial Masyarakat dan Organisasi Profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan dan Agama bagi Indonesia. 4). Memberikan ruang pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan Undang-Undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem Demokrasi Pancasila.

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.23.00

Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Sultan Yakin MK Tidak Terpengaruh...

dpd.go.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin merespon upaya Judicial Review Undang-undang Pemilu terkait batas usia minimal Calon presiden dan calon wakil presiden dari beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK harus menjaga marwah konstitusi dan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Artinya, MK tidak boleh serta merta mengevaluasi materi UU pemilu hanya karena ingin memenuhi obsesi politik elit tertentu menjelang pemilu presiden. "Kami Haqul yakin MK tidak akan terpengaruh, apalagi ikut terlibat dalam dinamika dan manuver politik praktis yang dimainkan oleh para elit politik. Karena tak tepat bagi MK untuk mengkaji dan memutuskan mengubah pasal 169 huruf (q) UU pemilu di tengah proses politik yang sedang berlangsung saat ini", ujar mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya pada Jum'at (13/10). Perdebatan terkait batas usia minimal capres dan cawapres, kata Sultan, sangat menyita perhatian publik hari-hari ini. Secara umum publik tidak sependapat dan cenderung menolak upaya JR yang dinilai hanya memuluskan langkah politik elit politik tertentu. "Lembaga hukum dan MK harusnya menahan diri untuk tidak menindaklanjuti upaya hukum dan JR yang terkait dengan Pemilu di saat proses pemilu sedang berlangsung. Apalagi materi JR tidak memiliki relevansinya dengan tahapan proses pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung", tegasnya. Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa materi pasal 169 UU pemilu tidak pernah menimbulkan masalah pada pemilu-pemilu sebelumnya. "Kami tidak melihat adanya dampak sosiologis maupun yuridis dari pasal yang telah melahirkan banyak pemimpin Nasional ini. Kecuali adanya obsesi dan manuver politik elit tertentu menjelang pemilu presiden 2024" tutupnya. Diketahui, aturan tentang syarat usia minimal capres-cawapres tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu tengah digugat ke MK. Pemohon perkara ini terdiri dari sejumlah pihak, mulai dari kalangan mahasiswa, pengacara, kepala daerah, hingga politisi. Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."(*)

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.08.00

BULD DPD RI Terima Audiensi DPRD Tanah Datar Terkait Konsultasi...

JAKARTA, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari Pansus DPRD Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (13/10/2023) di Ruang Padjajaran DPD RI. Audiensi tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan BULD DPD RI dalam penyempurnaan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar yang sedang disusun DPRD Kabupaten Tanah Datar. “Apakah dari draf (Ranperda) yang kami sampaikan, ada yang perlu ditambahkan atau dilengkapi. Supaya nanti pemerintah daerah, DPRD, atau perusahaan air minum tidak bermasalah ke depannya dan untuk mencegah adanya celah hukum,” ucap Ketua Pansus DPRD Kabupaten Tanah Datar Eri Hendri. Ketika menerima audiensi tersebut, Kepala Bagian Sekretariat BULD DPD RI Yulia Indrianingtyas mengatakan bahwa kedatangan DPRD Kabupaten Tanah Datar terkait konsultasi Ranperda, telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BULD DPD RI. “Salah satu tugas BULD DPD RI adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Ranperda dan Perda. Untuk Ranperda dari DPRD Kabupaten Tanah Datar, akan didiskusikan dengan Tim Pendukung yang terdiri dari Puskadaran, Pusjakum, dan tenaga ahli BULD,” jelasnya. Menanggapi Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar, Tim Ahli BULD DPD RI Wahyu Nugroho mengatakan bahwa Ranperda tersebut diperlukan penyelarasan norma dengan peraturan hirarkis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, terutama penyertaan modal daerah. “Selain itu, dalam ranperda ini juga harus mengatur mengenai mekanisme terkait partisipasi masyarakat, bisa berupa masukan, keterlibatan, ataupun pengawasan terkait penyertaan modal ke perusahaan air minum di Kabupaten Tanah Datar,” ucapnya. Sementara itu, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Hanugra Ryantoni menilai bahwa Ranperda ini merupakan bentuk pelaksanaan dari skema otonomi daerah. Dirinya pun berharap agar dalam penyusunan Ranperda tersebut dapat memperhatikan enam prinsip. Pertama, penyertaan modal pemerintah daerah bagian dari investasi langsung. Kedua, dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD. Ketiga, penyertaan modal harus ditetapkan melalui perda. Keempat, penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah. Kelima, penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD dilakukan setelah analisis pemerintah daerah. “Dan keenam, penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, agar terbebas dari risiko anggaran,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Wachid Nugroho menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang harus didiskusikan lebih lanjut terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola agar Ranperda tersebut membawa manfaat ke masyarakat. Dirinya juga berpesan agar dalam penjelasan umum harus terkandung penjelasan tujuan dari penyertaan modal. “Penjelasan umum paling tidak bagian dari kita yang kemudian melihat sejauh mana inti dan tujuan dari sebuah aturan itu dibentuk,” jelasnya. Di akhir acara, Eri Hendri pun akan menampung catatan dari Tim Pendukung BULD DPD RI sebagai bahan dari penyempurnaan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Kabupaten Tanah Datar. “Terima kasih, ini tinggal menambahkan sedikit agar perda kami lebih sempurna dan lebih kuat di mata legalitas. Saran akan kami sampaikan ke Tim Ranperda terkait penyempurnaan perda yang kami buat,” katanya.*ars

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 10.06.00

Abdullah Puteh: Harga Beras Tinggi Kementan Harusnya Gerak Cepat...

Aceh Utara, dpd.go.id - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Prof. Abdullah Puteh, mengeluarkan pernyataan tegas terkait lonjakan harga beras yang meresahkan masyarakat. Dalam pernyataannya, Abdullah Puteh mengajukan sejumlah solusi konkret untuk menanggulangi masalah tersebut. "Saya sangat prihatin melihat harga beras yang terus melambung tinggi, dan ini memberikan beban ekonomi yang besar pada masyarakat kita. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, harus mengambil langkah-langkah strategis dan tepat sasaran untuk mengatasi masalah ini," ujar Prof. Puteh. Harga beras yang tinggi telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan krisis iklim. Meskipun Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar di dunia, lonjakan harga beras telah menjadi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan banyak orang. Salah satu langkah pertama yang diusulkan oleh Abdullah Puteh adalah meminta Kementerian Pertanian untuk mengambil tindakan konkret dalam menghadapi krisis harga beras. Dia menekankan perlunya perencanaan yang cermat dan solusi yang tepat guna. “Saya mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk melakukan cross-checking stok pangan nasional, termasuk di Aceh. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang mungkin mengalami minim pasokan,” kata Senator asal Aceh tersebut. Abdullah Puteh juga menawarkan sejumlah solusi konstruktif untuk menurunkan harga beras yang tinggi. Pertama-tama, dia mendorong pemerintah untuk mempercepat proses distribusi beras ke berbagai pasar besar. Hal ini akan membantu menjaga pasokan stabil dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. “Tentunya disini saya juga menggarisbawahi pentingnya memfokuskan perhatian pada persiapan produksi musim tanam 1 di bulan November dan Desember. Dengan memastikan kesiapan petani dan pemenuhan kebutuhan produksi, pemerintah dapat meningkatkan produksi beras dan menekan harga,” kata Prof. Puteh. Abdullah Puteh juga menyuarakan perlunya segera melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar. Program ini diharapkan dapat membantu menjaga harga beras agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan Prof. Abdullah Puteh juga mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan yang berdampak positif dalam mengatasi krisis harga beras dan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada masyarakat yang paling rentan.(*)

Humas Jumat, 13 Oktober 2023 09.43.00

Kecam Serangan Israel, Anggota DPD RI asal Aceh Desak Indonesia...

Jakarta, dpd.go.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, H. Sudirman mengecam serangan Israel ke Jalur Gaza yang telah menelan banyak korban masyarakat sipil. Menurutnya, serangan Israel ke Jalur Gaza yang turut menyasar pemukiman rakyat sipil dan pekerja medis, dugaan penggunaan bom fosfor dan penerapan blokade total di Gaza adalah Kejahatan Perang dan Kemanusiaan. "Apa yang dilakukan zionis Israel dalam serangannya ke Jalur Gaza merupakan bentuk tindak kejahatan perang dan kemanusiaan yang sama sekali tidak dapat ditolerir komunitas internasional", ujar senator yang akrab disapa Haji Uma pada Kamis (12/10/2023). Untuk itu, dirinya mendesak Pemerintah Indonesia menyatakan sikap tegas dan melakukan langkah diplomasi, terutama dengan negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mendorong penghentian serangan Israel ke Palestina. "Kita mendesak sikap tegas Pemerintah Indonesia dalam menyikapi yang terjadi serta langkah diplomasi global terutama dengan negara anggota OKI untuk mendesak Israel untuk menghentikan serangannya", tegasnya. Selain itu, Haji Uma juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia dan komunitas muslim global untuk melakukan boikot terhadap produk Israel atau terafiliasi dengan negara zionis tersebut. "Diluar peran diplomasi pemerintah, kita selaku rakyat Indonesia serta komunitas muslim secara global perlu melakukan tindak nyata, salah satunya dengan cara memboikot berbagai produk Israel atau yang terafiliasi dengannya", tutup Haji Uma.(*)

Humas Kamis, 12 Oktober 2023 14.04.00

Sekretariat Jenderal DPD RI Raih JDIHN Award Tahun 2023...

Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini meraih penghargaan terbaik kelima untuk kategori tingkat lembaga negara se-Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2023. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan JDIHN Award 2023 yang kali ini mengusung tema ‘Membangun Hukum Nasional Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital’ Penghargaan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut diterima langsung oleh Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Oni Choiruddin didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI Andi Erham, di Jakarta, Kamis (12/10/23). Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan, JDIHN Award ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk anggota JDIHN. Pengelolaan JDIHN didasarkan pada Peraturan Presiden No 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan inventarisasi jumlah anggota JDIHN 1.662 instansi dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama efektif antara pusat dan anggota JDIHN dan antara sesama anggota JDIHN di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola sistem basis data terintegrasi. “Saya mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang terus berkolaborasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JDIHN, utamanya menciptakan keterbukaan akses dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Yasonna. (*mas)

Humas Kamis, 12 Oktober 2023 13.41.00

Soal Utang Kereta Cepat, LaNyalla Ingatkan Wamen BUMN Soal Kualitas...

SURABAYA, dpd.go.id - Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar, dan tidak merasa dianggap bodoh semua se Indonesia. “Narasi yang dibangun Wamen dengan mengatakan utang kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ditanggung oleh APBN itu, seolah APBN tidak akan intervensi. Padahal utang tesebut jelas dijamin APBN. Dan PT KAI sudah pernah menerima suntikan PMN dari APBN untuk kepentingan proyek tersebut. Ini harus dibuka utuh,” tukasnya, Kamis (12/10/2023). Ditambahkan LaNyalla, sebaiknya Wamen membaca dulu isi dari Peraturan Presiden Nomor 93/2021, dimana beleid tersebut memperbolehkan pendanaan KCJB menggunakan APBN. “Perlu juga baca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2023, yang mengatur pemerintah untuk bisa menjamin pembayaran utang proyek KCJB. Jadi pintu APBN itu terbuka untuk PT KAI bila cash flow BUMN tersebut bleeding,” tandas Penasehat KADIN jawa Timur itu. Diungkap LaNyalla, PT KAI juga termasuk BUMN yang masih rutin menerima tambahan dana dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Bahkan di tahun 2022, secara khusus menerima PMN untuk proyek KCJB sebesar Rp. 3,2 triliun melalui PP Nomor 62/2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu. “Tahun 2024 nanti PT KAI juga masih masuk daftar pemohon PMN lagi, di antara belasan BUMN lainnya. Tahun 2024, PT KAI mengajukan Rp 2 triliun untuk pengadaan KRL yang dioperasikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI),” beber LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengurai, PMN memang bisa berfungsi untuk meningkatkan leverage BUMN sebagai agent of value creator, sehingga pada akhirnya memberi keuntungan kepada negara melalui deviden. Tetapi juga bisa sebaliknya, bukan manfaat ekonomi langsung, tetapi untuk menyelamatkan BUMN dari kebangkrutan dan menjaga hubungan kelembagaan (kewajiban) dengan pihak ketiga. “Latar belakang ini yang sering terjadi dalam proses penyuntikan PMN ke BUMN-BUMN kita. Terutama BUMN Karya. Semua daftar BUMN penerima PMN dapat dicek kok, dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (*)

Humas Kamis, 12 Oktober 2023 13.34.00

Dana Otsus Sudah Disalurkan, Senator Filep Minta Pemda Kelola Secara...

PAPUA BARAT, dpd.go.id - Di sela-sela kegiatannya menerima aspirasi masyarakat di daerah, Senator Filep Wamafma meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk bekerja maksimal memanfaatkan dana Otsus yang sudah disalurkan Pemerintah Pusat. Menurut keterangan yang diterima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bahwa per Agustus 2023, pemerintah telah menyalurkan dana Otsus ke Papua Barat. “Perjuangan untuk menghasilkan UU Otsus Perubahan, sekarang sudah diikuti dengan penyaluran dana Otsus. Kurang lebih 45 persen sudah disalurkan atau sekitar 1,034 triliun dari pagu sebanyak Rp2,301 triliun”, ujar Filep (11/10/2023). “Adanya block grant, specific grant, tambahan infrastruktur, hendaknya dimanfaatkan dengan baik sesuai anamat UU Otsus Perubahan. Supaya masyarakat tahu, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masing-masing telah menerima alokasi dana Otsus tersebut,” katanya menambahkan. Filep Wamafma lantas menyebutkan secara rinci yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerima Rp 506,204 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak Rp 51,055 miliar, Kaimana Rp 87,591 miliar, Manokwari Rp 136,785 miliar, Manokwari Selatan Rp 41,711 miliar, Pegunungan Arfak Rp71,403 miliar, Teluk Bintuni Rp 45,003 miliar, dan Pemkab Teluk Wondama Rp 94,382 miliar. “Penyaluran tahap 2 sudah dilakukan Pemprov Papua Barat, Pemkab Kaimana, Manokwari, dan Teluk Wondama. Sementara pagu dana Otsus untuk Pemprov Papua Barat pada 2023 sebanyak Rp1,011 triliun, Fakfak Rp170,183 miliar, Kaimana Rp170,984 miliar, Manokwari Rp242,994 miliar, Manokwari Selatan Rp139,039 miliar, Pegunungan Arfak Rp238,012 miliar, Teluk Bintuni Rp150,012 miliar, dan Teluk Wondama Rp178,010 miliar. Uang itu milik masyarakat Papua Barat,” tegas Filep. Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini meminta agar Pemprov dan Pemkab serius merealisasikan amanat UU Otsus melalui penggunaan dana Otsus yang efisien dan efektif sehingga tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Dana Otsus itu harus tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, alokasi untuk pemberdayaan masyarakat adat, dan infrastruktur. Jangan lupa bahwa besaran dana ini meningkat. Distribusi dana Otsus ke kabupaten/kota meningkatkan PAD masing-masing kabupaten/kota. Sebagai Ketua Tim penyusunan UU Otsus DPD RI, saya sudah memperjuangkan anggaran yang begitu besar ke kabupaten dan kota. Maka perlu ada implementasi dengan baik sesuai amanat UU Otsus. Tidak boleh ada anggaran yang mubazir lagi. Transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan,” ucap Filep. “Mengikuti hal itu, mekanisme pengawasan harus dilakukan inspektorat dan DPRPB. Saya minta pengawasan ketat dari DPRPB khususnya Fraksi Otsus baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota yang akan dibentuk nanti, termasuk juga MRP. Mewakili masyarakat Papua Barat dan terutama para konstituen, saya katakan bahwa saya akan kawal penggunaan dana Otsus ini. Kegagalan di masa lalu tidak boleh diulangi lagi. Pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, harus betul-betul terlihat,” kata Filep lagi. Wakil Ketua Komite I DPD RI ini kemudian mengajak masyarakat untuk turut mengawasi realisasi dana Otsus. Dirinya berharap dana Otsus yang sangat besar tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar dari amanat UU Otsus. “Saat ini menjelang tahun elektoral yaitu tahun politik yang semakin panas. Jadi saya minta semua elemen masyarakat Papua Barat untuk ikut serta mengawasi dana Otsus ini. Ini uang yang sangat besar. Jangan sampai dalam realisasinya dimanfaatkan untuk pencitraan tertentu. Atau jangan sampai masyarakat tidak menikmati hasilnya,” ungkap senator Papua Barat ini. “Saya juga minta penegak hukum, BPK, untuk melakukan audit dan mengawasi keterbukaan informasi penggunaan dana Otsus termasuk hibah maupun yang dikelola oleh SKPD. Tujuannya agar rakyat Papua percaya bahwa ada manfaat lahirnya Otsus di tanah Papua. Saya optimis para kepala daerah yang mayoritas OAP pasti punya niat mulia untuk membangun daerah dan masyarakat Papua. Saya mendukung dan mengawasi kebijakan Otsus terhadap Pemerintah Daerah sebagai komitmen untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua,” pungkas Filep.(*)

Humas Rabu, 11 Oktober 2023 13.19.00

Over Eksploitasi Nikel, LaNyalla Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan...

SURABAYA, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritisi eksploitasi nikel secara berlebihan yang terus terjadi di berbagai daerah tanah air khususnya di Pulau Sulawesi. Eksploitasi alam karena ambisi pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik itu justru mempercepat kerusakan lingkungan dan memunculkan permasalahan sosial di masyarakat. LaNyalla secara tegas meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang merugikan itu. "Eksploitasi bahan tambang di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi menuai kontroversi dengan masyarakat sekitar, baik yang terdampak langsung maupun tidak. Selain pelanggaran hak asasi, eksploitasi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan menambah laju deforestasi. Akibatnya ekosistem terganggu kemudian mendatangkan kebencanaan," ujar LaNyalla, Rabu (11/10/2023). Kebencanaan, menurut LaNyalla, bukan hanya pada alam tapi juga kebencanaan pada manusia. Masyarakat di area pertambangan dan sekitarnya banyak kehilangan mata pencaharian, kehilangan lahan, rumah dan kehidupan yang tidak menentu. "Hal ini menjadikan realitas terbalik antara pengusaha tambang dengan masyarakat yang lahannya digerus untuk pertambangan," tuturnya. Dalam pandangan LaNyalla, investasi tersebut nyatanya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan ekonomi kelompok elit. Dampak negatifnya hanya rakyat yang merasakan. “Bagi saya hal seperti ini adalah sebuah kejahatan," tegas dia. Belakangan ini, dikatakan LaNyalla, banyak kebijakan pemerintah yang cenderung memberi kemudahan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Jika tidak diikuti pengembangan tata kelola pertambangan yang kuat, eksploitasi akan menimbulkan konsekuensi serius. "Berbagai konsekuensi itu sudah terjadi dan harus menjadi perhatian pemerintah. Makanya arah politik dan tata kelola pertambangan, meskipun pijakannya adalah kemudahan investasi, tidak boleh mengabaikan lingkungan dan masyarakat terdampak," ujar dia. Untuk itu, saran LaNyalla, pemerintah perlu melakukan moratorium penerbitan izin tambang mineral di Sulawesi dan wilayah lain yang sejenis. Untuk melakukan pemetaan terbaru dampak lingkungan dan Perlu juga meninjau dan kebencanaan yang mengancam masyarakat sekitar tambang. Seperti diketahui, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, sebelumnya mengatakan salah satu konsesi perusahaan tambang nikel terbesar di Sulawesi Selatan mengancam keberadaan lumbung merica Nusantara di Blok Tanamalia atau Pegunungan Lumereo-Lengkona, dengan total luasan konsesi mencapai 17,8 ribu hektare. Sedangkan di Sulawesi Tengah, Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili menyebut hutan hujan alam yang terdapat dalam konsesi pertambangan nikel terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan luas lebih dari 200 ribu ha. Pada 18 tahun terakhir, deforestasi terbesar juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan luasan mencapai 722,7 ribu hektar. Deforestasi akibat ekspansi tambang nikel itu diduga menjadi pemicu banjir besar sejak tahun 2020 di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan catatan Walhi, konflik warga dengan perusahaan tambang nikel juga meningkat. Dari tahun 2019-2023 Walhi mencatat sekitar 32 orang yang dikriminalisasi, dua orang ditangkap, dan 14 orang mengalami penganiayaan.(*)

Humas Rabu, 11 Oktober 2023 13.15.00

Waka Komite IV DPD RI Fernando Sinaga Desak BPKP Konsisten...

Tanjung Selor, dpd.go.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 di Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada Selasa (10/10/2023). Dalam workshop itu, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga hadir sebagai salah narasumber. Dalam paparannya, Fernando Sinaga yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini mendesak pemerintah pusat kembalikan marwah otonomi desa untuk optimalisasi penggunaan dan penyerapan Dana Desa sesuai mandat UU Desa, yaitu rekoqnisi, subsidiaritas, pengakuan dan beri kepercayaan desa untuk mengelola dana desa sesuai kebutuhan warga yang sudah terumuskan melalui forum musyawarah desa sebagai forum tertinggi kedaulatan warga desa. “Kami di DPD RI meminta agar Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Dana Desa dan menghilangkan segala bentuk mandatory penggunaan Dana Desa agar desa memiliki ruang fiskal lebih luas dalam melaksanakan program pembangunannya sesuai dengan kebutuhan yang sejalan dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa’”, ujar Fernando. Wakil Komite IV DPD RI ini menegaskan, pada Sidang paripurna Luar Biasa DPD RI pada bulan September lalu, dirinya sudah tegaskan agar DPD RI serius memperjuangkan pelaksanaan Otonomi Dana Desa. “Ketika itu saya menyatakan bahwa DPD RI harus mendesak pemerintah mengevaluasi Kembali penggunaan dan pengelolaan Dana Desa khususnya mengenai ketentuan – ketentuan yang mengatur presentase penggunaan Dana Desa. Pengelolaan dan penggunaan dana desa seharusnya diserahkan kepada pemerintah desa karena mereka yang lebih memahami kebutuhan dan kondisi desanya”, ungkapnya. Fernando Sinaga meminta semua pemangku kepentingan pengambil kebijakan terutama Kementerian/Lembaga yang mengurusi desa segera mewujudkan otonomi desa untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah desa membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. “Ini adalah soal kewenangan desa. Oleh karena itu kami meminta pemerintah termasuk mitra kami dari BPKP untuk konsisten dan komitmen menjalankan penguatan kewenangan desa yang selalu disebutkan dalam berbagai aturan dibawah UU Desa”, timpal Fernando Sinaga. (*)

Humas Selasa, 10 Oktober 2023 16.16.00

Darurat Eksploitasi Pulau Kecil, LaNyalla Minta RUU Usulan DPD RI...

SURABAYA, dpd.go.id - Eksploitasi pulau-pulau kecil yang terjadi cukup massif di beberapa daerah menjadi fokus perhatian DPD RI. Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mendesak agar RUU tentang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI segera disahkan, sehingga dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan memitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil. "RUU Daerah Kepulauan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Saya meminta agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, agar kita dapat segera melakukan pelestarian dan mitigasi eksploitasi pulau-pulau kecil di Indonesia," kata LaNyalla, Selasa (10/10/2023). Mengutip data yang dilansir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada tahun 2022, sebanyak 55 pulau kecil di Indonesia mengalami kerusakan parah imbas eksploitasi tambang dengan 164 izin yang diberikan. Di sisi lain, mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI) hingga 2011, ada 28 pulau kecil di Indonesia sudah tenggelam dan 24 pulau kecil lain terancam tenggelam. Yang lebih mengerikan, laporan hasil kajian Maplecroft's Climate Change Vulnerability Index (Indeks Dampak Perubahan Iklim) yang dirilis lembaga dunia, Maplecroft, menyebut sekitar 1.500 pulau di Indonesia yang akan tenggelam pada tahun 2051. "Tentu hal ini butuh keseriusan kita untuk segera melakukan mitigasi secara menyeluruh, agar kelestarian pulau-pulau kecil di Indonesia tetap terjaga. RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu jawaban atas hal tersebut," kata LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai RUU Daerah Kepulauan merupakan salah satu RUU yang wajib mendapat prioritas untuk segera diundangkan. Di sisi lain, LaNyalla menilai RUU Daerah Kepulauan mencakup tinjauan mengenai kondisi riil serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat potensi daerah untuk percepatan pembangunan. "Melihat pada urgensinya, saya meminta agar RUU tersebut segera diundangkan, agar dapat segera berlaku dan langkah-langkah strategis perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat segera diambil," ujar LaNyalla. Selain RUU tentang Daerah Kepulauan, ada dua usulan DPR RI lain yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2023. Yakni RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan RUU tentang Bahasa Daerah.(*)

Humas