- Beranda
- Profil
- Anggota DPD
- Setjen DPD
- INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS JENDERAL TAHUN 2015-2019
- SAKIP Setjen DPD RI 2017
- LAK 2017
- LAK 2018
- Rencana Strategis 2015-2019
- Rencana Strategis 2010-2014
- Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal
- Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal DPD RI
- LAK 2016
- LAK 2015
- LAKIP 2014
- LAKIP 2013
- LAKIP 2012
- Penetapan Kinerja Biro dan Pusat Tahun 2015 dan 2016
- Perjanjian Kinerja Biro Dan Pusat 2014
- Penetapan Kinerja Biro dan Pusat Tahun 2013
- PPID
- Kontak
DPD RI Siap Membantu Penyelesaian Hibah Lahan TNI AU Ke Pemkab Bengkulu Selatan
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia siap membantu penyelesaian masalah hibah lahan TNI Angkatan Udara di Lapangan Terbang II di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengk ...selengkapnya
Terima Kunker DPD RI, Gubernur Dorong Pembangunan SDM dan Pemerataan Pendidikan
Mataram, dpd.go.id - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin oleh ...selengkapnya
Ketua DPD RI Dukung Komite III Revisi UU SKN, Bukan Karena Pernah Menjadi Korban
Semarang, dpd.go.id-Kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi dalam rangka inventarisasi masalah di lapangan terkait rencana Komisi III melakukan perubahan atas UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaa ...selengkapnya
Difasilitasi DPD RI, Wakil Bupati Bengkulu Tengah Bertemu dengan Menteri PUPR
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Deaerah Republik Indonesia memfasilitasi pertemuan pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan dilakukan di rua ...selengkapnya
Rapat dengan Menteri PUPR, Komite II Minta Infrastruktur Daerah Segera Dibangun
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagian daerah di Indonesia m ...selengkapnya
Komite I DPD RI Terima Aspirasi Revisi UU Pilkada dari ADEKSI
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini te ...selengkapnya
- Siaran Pers
- Keputusan DPD RI Nomor 107/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 106/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 105/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 102/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 97/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 96/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 90/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 88/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 61/DPD RI/IV/2013-2014
- Keputusan DPD RI Nomor 37/DPD RI/II/2013-2014
- TERFavorit
- Terbaru
23 Januari 2020
Dibaca 168 kali
Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan seleksi untuk merekrut tiga orang staf ahli dalam rangka pelaksanaan dukungan keahlian kepada Komite II dalam melaksanakan fungsi dan tugas legislasinya berupa penyusunan rancangan undang-undang, ...selengkapnya
30 Januari 2020
Dibaca 160 kali
Bandar Lampung, dpd.go.id-Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar Tes Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) di 33 Kota Provinsi se Indonesia secara serentak. Salah satunya di Kantor Sekretariat DPD RI (Perwakilan) Provinsi Lampung y ...selengkapnya
06 Januari 2020
Dibaca 134 kali
Jakarta, dpd.go.id-Buka Sidang Paripurna Tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soroti dampak banjir yang melanda Ibukota dan sekitarnya hingga kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut diungkap dalam Sidang paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DP ...selengkapnya
29 Januari 2020
Dibaca 124 kali
Jakarta, dpd.go.id-Persoalan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), di berbagai daerah terkait status tanah grondkaart masih banyak. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memandang perlu melakukan konsultasi deng ...selengkapnya
04 Februari 2020
Dibaca 117 kali
Pangkal Pinang, dpd.go.id – Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pangkal Pinang untuk membahas persoalan pendidikan dan jaminan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedatangan Komite III DPD RI tersebut menindaklanjuti wac ...selengkapnya
22 Januari 2020
Dibaca 117 kali
Jakarta, dpd.go.id--Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu menjadi penggerak perekonomian desa disebabkan masih tumpang tindihnya aturan yang mengatur tentang BUMDes. Revitalisasi BUMDes sangat diperlukan melalui pembentukan Rancangan ...selengkapnya
19 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia siap membantu penyelesaian masalah hibah lahan TNI Angkatan Udara di Lapangan Terbang II di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Kabupaten ...selengkapnya
18 Februari 2020
Mataram, dpd.go.id - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Ap ...selengkapnya
18 Februari 2020
Semarang, dpd.go.id-Kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi dalam rangka inventarisasi masalah di lapangan terkait rencana Komisi III melakukan perubahan atas UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) mendapat dukungan langs ...selengkapnya
18 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Deaerah Republik Indonesia memfasilitasi pertemuan pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pertemuan dilakukan di ruang VIP Gedung B, Kantor DPD RI, Komplek ...selengkapnya
18 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagian daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang m ...selengkapnya
18 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu ...selengkapnya
- Galeri Foto
- Galeri Video
Aspirasi
- Mohon kadang2 turun ke daerah dan serap aspirasi yang nyata kondisi fasilitas sekolah kejuruan, sangat ironis dengan harapan dan tujuan pendidikan dan sangat jauh dari harapan dan slogan smk bisa, mohon untuk di perhatikan
Nama: Prijo Nugroho Heru Djatmiko - salam....
melihat wewenang dari BPD yang ada di desa yang seharusnya tau tentang dana desa justru yang tau hanya kades, sekdes dan bendahara. sehingga banyak desa terpencil itu yang semakin tidak makmur bahkan pendapatan /dana desa ditutup tutupi. oleh sebab itu kami mohon akan sidak yang benar benar sidak tidak ada tangan dibawah meja. terima kasih dan maaf ini hanya email teman karena saya belum punya email.
Nama: Insan Kamil - kami tidak tau harus kemana untuk mendapatkan jalan mendapatkan RKB. di madrasah tempat kami mengabdi sangatlah membutuhkan ruang kelas, lab. computer/bahasa,Ruang Perpustakaan yg layak.
miris sekali ketika ada yang muridnya sedikit malah bantuan lancar tapi yg lumayan banyak justru tidak ada.
jadi mohon kiranya untuk diperhatikan tingkat kebutuhan madrasah dan bukan karna sekedar melihat partai atau hubungan teman dll. terima kasih dan mohon maaf.
Nama: MOH. AMIR SIRAJ - kini saat nya DPD RI melalui amandemen menjadi DPD RI yang Kuat dan bermartabat .melayani masyarakat daerah dengan penuh tanggung jawab. dan menyuarakan isi hati daerah yg diwakilinya.
Nama: khairudin zainu - Permohonan Pengajuan kegiatan Dialog interaktif dan diskusi terbuka mengenai wacana penghidupan kembali GBHN dan kaitannya dengan penguatan fungsi DPD, sebagai bentuk perwujudan kampus dalam pemecahan masalah dan pusat kajian akademik yang menunjukkan kepedulian kampus dalam program pembangunan Indonesia. Berikut inti dari gagasan kami sampaikan:
KONDISI SAAT INI
Kondisi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 semakin menjanjikan sistem yang demokratis. Kekuasaan Negara tidak lagi sentralistik pada satu atau beberapa lembaga Negara karena telah terjadi pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal, sehingga tercipta fungsi controlling antar lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain (check and balance). Dengan adanya fungsi pengawasan maka cara kerja dan kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga Negara akan efektif sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di Indonesia.
Perencanaan pembangunan negara secara spesifik dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dibawah koordinator Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Acuan pembangunan untuk memajukan Negara, telah terlegitimasi dengan baik dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU NO 17 TAHUN 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang ditentukan dengan Peraturan Presiden dan Presiden sekaligus sebagai pelaksana. Namun pada kenyataannya setelah hampir satu dekade perundang-undang ini berlaku pengimplementasiannya tidak sesuai dengan ekspektasi, terbukti dengan masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dan belum meratanya pembangunan.
Dari parameter inilah kemudian muncul wacana untuk menghidupkan kembali GBHN sebagaimana yang berlaku pada masa orde baru. Hal ini sempat disinggung oleh Megawati Soekarno Putri dalam RAKERNAS PDIP di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dari pidato tersebut timbullah pro dan kontra dikalangan para ahli dan masyarakat, dengan dasar argumentatifnya masing-masing.
Menanggapi problematika yang sedang terjadi, penulis menitik beratkan pada pandangan yang kontra terhadap kembalinya GBHN. Tetapi penulis menginginkan untuk tetap menghadirkan haluan Negara di tengah-tengah bangsa yang kehilangan arah. Kembalinya GBHN mencerminkan bahwa ketatanegaraan Indonesia akan berjalan mundur, sebab dihilangkannya GBHN karena GBHN tidak lagi mengikuti perkembangan masyarakat, dengan dihilangkannya GBHN melalui amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa Negara ini ingin menatap masa depan yang lebih baik.
Solusi yang Ditawarkan
1. Pedoman Pembangunan Nasional
Pedoman pembangunan berlaku secara nasional, bersifat mandiri dan mengikat karena dituangkan dalam salah satu pasal UUD NRI 1945, dimaksudkan agar pengimplementasian PPN ini lebih efektif dan merata, mengingat ketidakberhasilan Undang-Undang mengenai Pembangunan Nasional dan Daerah yang telah ada.
2. Pembentukan badan independen bersifat ad hoc non partai politik
Badan ini bertugas untuk menyusun materi isi dari Pedoman Pembangunan Nasional. Beranggotakan para ahli dari berbagai bidang, antaranya bidang hukum, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ekonomi dan sosial budaya sebagai perwakilan dari berbagai konsentrasi agar pembangunan nasional dapat menjangkau seluruh aspek.
Bersifat independen non partai politik dengan harapan bahwa penyusunan Pedoman Pembangunan ini dapat dirancang tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga jauh lebih efektif dalam pelaksanaannya.
3. Ditetapkan oleh DPD bersama dengan Presiden
DPD selaku lembaga regional representation yang dianggap paling mengerti kondisi di wilayah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di lingkup daerah. Sedangkan Presiden turut serta bersama DPD mengesahkan Pedoman Pembangunan dan sebagai pelaksana dari Pedoman Pembangunan Nasional.
4. Pertanggungjawaban dari Presiden kepada DPD
Presiden memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional kepada DPD disetiap akhir masa jabatan. Hal ini dimungkinkan karena DPD merupakan lembaga yang mengeluarkan Pedoman Pembanguna Nasional, selain itu juga merupakan lembaga yang menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta dianggap mengetahui efektif atau tidaknya pembangunan yang berlangsung di daerah.
5. Pedoman Pembangunan Nasional ini bersifat fleksibel.
Bersifat fleksibel agar suatu saat dapat dirubah dengan mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia internasional, meskipun demikian Pedoman pembangunan dapat dirubah per satu dekade supaya pembangunan yang telah terealisasi tidak terbengkalai.
Pihak-Pihak yang Membantu Mengimplementasikan Gagasan
1. Dosen Pengampu
Merupakan pihak pertama yang membantu memberikan arahan dan saran-saran dalam perumusan gagasan.
2. Lembaga Pemerintahan
a) Eksekutif
Yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur dan Bupati, sebagai pihak-pihak yang akan merealisasikan Pedoman Pembangunan Nasional.
b) Legislatif
DPD, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional dan mengawasi Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional.
DPR, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Undang-Undang untuk pembentukan lembaga Ad Hoc.
3. Masyarakat
Karena sebuah kebijakan sangat membutuhkan partisipasi yang pro-aktif dari masyarakat yang merupakan subjek dari pembangunan karena pembangunan dilakukan untuk masyarakat dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat.
Langkah Strategis Pengimplementasian Gagasan
1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ini sebatas hanya untuk memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional yang disahkan bersama dengan Presiden.
2. Pembentukan lembaga Ad Hoc
Lembaga Ad Hoc akan dikeluarkan melalui Undang-Undang sehingga memiliki payung hukum yang jelas.
3. Mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional
Yang akan dikeluarkan oleh DPD dan disahkan bersama dengan Presiden.
4. Pelaksanaan
Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional oleh lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah.
KESIMPULAN
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bijak seperti menetapkan haluan Negara yang sifatnya lebih mengikat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan nasional yang efektif dan merata ditinjau dari berbagai aspek.
Alasan utama mengapa harus mengimplementasikan gagasan ini, karena gagasan yang penulis tawarkan berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah berkembang dewasa ini. Pembentukan Pedoman Pembangunan Nasional sangatlah urgensi, mengingat ketidakberhasilan pelaksanaan perundang-undang yang telah berlaku.
Lahirnya Pedoman Pembangunan Nasional
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bijak seperti menetapkan haluan Negara yang sifatnya lebih mengikat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan nasional yang efektif dan merata ditinjau dari berbagai aspek.
Alasan utama mengapa harus mengimplementasikan gagasan ini, karena gagasan yang penulis tawarkan berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah berkembang dewasa ini. Pembentukan Pedoman Pembangunan Nasional sangatlah urgensi, mengingat ketidakberhasilan pelaksanaan perundang-undang yang telah berlaku.
Lahirnya Pedoman Pembangunan Nasional tidak akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan presidensil di Indonesia karena lembaga Negara kedudukannya tetap sederajad satu dengan yang lain. Dan diharapkan tidak ada lagi kesenjangan social, pembangunan dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya cita-cita bangsa serta tercapainya keinginan pemerintah untuk menyongsong generasi emas.
Nama: Dorra Prisilia - Permohonan Pengajuan kegiatan Dialog interaktif dan diskusi terbuka mengenai wacana penghidupan kembali GBHN dan kaitannya dengan penguatan fungsi DPD sebagai bentuk perwujudan kampus dalam pemecahan masalah dan pusat kajian akademik yang menunjukkan kepedulian kampus dalam program pembangunan Indonesia.
KONDISI SAAT INI
Kondisi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 semakin menjanjikan sistem yang demokratis. Kekuasaan Negara tidak lagi sentralistik pada satu atau beberapa lembaga Negara karena telah terjadi pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal, sehingga tercipta fungsi controlling antar lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain (check and balance). Dengan adanya fungsi pengawasan maka cara kerja dan kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga Negara akan efektif sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di Indonesia.
Perencanaan pembangunan negara secara spesifik dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dibawah koordinator Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Acuan pembangunan untuk memajukan Negara, telah terlegitimasi dengan baik dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU NO 17 TAHUN 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang ditentukan dengan Peraturan Presiden dan Presiden sekaligus sebagai pelaksana. Namun pada kenyataannya setelah hampir satu dekade perundang-undang ini berlaku pengimplementasiannya tidak sesuai dengan ekspektasi, terbukti dengan masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dan belum meratanya pembangunan.
Dari parameter inilah kemudian muncul wacana untuk menghidupkan kembali GBHN sebagaimana yang berlaku pada masa orde baru. Hal ini sempat disinggung oleh Megawati Soekarno Putri dalam RAKERNAS PDIP di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dari pidato tersebut timbullah pro dan kontra dikalangan para ahli dan masyarakat, dengan dasar argumentatifnya masing-masing.
Menanggapi problematika yang sedang terjadi, penulis menitik beratkan pada pandangan yang kontra terhadap kembalinya GBHN. Tetapi penulis menginginkan untuk tetap menghadirkan haluan Negara di tengah-tengah bangsa yang kehilangan arah. Kembalinya GBHN mencerminkan bahwa ketatanegaraan Indonesia akan berjalan mundur, sebab dihilangkannya GBHN karena GBHN tidak lagi mengikuti perkembangan masyarakat, dengan dihilangkannya GBHN melalui amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa Negara ini ingin menatap masa depan yang lebih baik.
SOLUSI YANG DITAWARKAN
1. Pedoman Pembangunan Nasional
Pedoman pembangunan berlaku secara nasional, bersifat mandiri dan mengikat karena dituangkan dalam salah satu pasal UUD NRI 1945, dimaksudkan agar pengimplementasian PPN ini lebih efektif dan merata, mengingat ketidakberhasilan Undang-Undang mengenai Pembangunan Nasional dan Daerah yang telah ada.
2. Pembentukan badan independen bersifat ad hoc non partai politik
Badan ini bertugas untuk menyusun materi isi dari Pedoman Pembangunan Nasional. Beranggotakan para ahli dari berbagai bidang, antaranya bidang hukum, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang ekonomi dan sosial budaya sebagai perwakilan dari berbagai konsentrasi agar pembangunan nasional dapat menjangkau seluruh aspek.
Bersifat independen non partai politik dengan harapan bahwa penyusunan Pedoman Pembangunan ini dapat dirancang tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga jauh lebih efektif dalam pelaksanaannya.
3. Ditetapkan oleh DPD bersama dengan Presiden
DPD selaku lembaga regional representation yang dianggap paling mengerti kondisi di wilayah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di lingkup daerah. Sedangkan Presiden turut serta bersama DPD mengesahkan Pedoman Pembangunan dan sebagai pelaksana dari Pedoman Pembangunan Nasional.
4. Pertanggungjawaban dari Presiden kepada DPD
Presiden memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional kepada DPD disetiap akhir masa jabatan. Hal ini dimungkinkan karena DPD merupakan lembaga yang mengeluarkan Pedoman Pembanguna Nasional, selain itu juga merupakan lembaga yang menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta dianggap mengetahui efektif atau tidaknya pembangunan yang berlangsung di daerah.
5. Pedoman Pembangunan Nasional ini bersifat fleksibel.
Bersifat fleksibel agar suatu saat dapat dirubah dengan mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia internasional, meskipun demikian Pedoman pembangunan dapat dirubah per satu dekade supaya pembangunan yang telah terealisasi tidak terbengkalai.
PIHAK-PIHAK YANG MEMBANTU MENGIMPLEMENTASIKAN GAGASAN
1. Dosen Pengampu
Merupakan pihak pertama yang membantu memberikan arahan dan saran-saran dalam perumusan gagasan.
2. Lembaga Pemerintahan
a) Eksekutif
Yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Gubernur dan Bupati, sebagai pihak-pihak yang akan merealisasikan Pedoman Pembangunan Nasional.
b) Legislatif
DPD, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional dan mengawasi Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional.
DPR, sebagai lembaga yang akan mengeluarkan Undang-Undang untuk pembentukan lembaga Ad Hoc.
3. Masyarakat
Karena sebuah kebijakan sangat membutuhkan partisipasi yang pro-aktif dari masyarakat yang merupakan subjek dari pembangunan karena pembangunan dilakukan untuk masyarakat dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat.
LANGKAH STRATEGIS PENGIMPLEMENTASIAN GAGASAN
1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ini sebatas hanya untuk memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional yang disahkan bersama dengan Presiden.
2. Pembentukan lembaga Ad Hoc
Lembaga Ad Hoc akan dikeluarkan melalui Undang-Undang sehingga memiliki payung hukum yang jelas.
3. Mengeluarkan Pedoman Pembangunan Nasional
Yang akan dikeluarkan oleh DPD dan disahkan bersama dengan Presiden.
4. Pelaksanaan
Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Nasional oleh lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah.
KESIMPULAN
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bijak seperti menetapkan haluan Negara yang sifatnya lebih mengikat baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan nasional yang efektif dan merata ditinjau dari berbagai aspek.
Alasan utama mengapa harus mengimplementasikan gagasan ini, karena gagasan yang penulis tawarkan berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah berkembang dewasa ini. Pembentukan Pedoman Pembangunan Nasional sangatlah urgensi, mengingat ketidakberhasilan pelaksanaan perundang-undang yang telah berlaku.
Lahirnya Pedoman Pembangunan Nasional tidak akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan presidensil di Indonesia karena lembaga Negara kedudukannya tetap sederajad satu dengan yang lain. Dan diharapkan tidak ada lagi kesenjangan social, pembangunan dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya cita-cita bangsa serta tercapainya keinginan pemerintah untuk menyongsong generasi emas.
Nama: Dorra Prisilia - Yth. Bapak Ibu Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), mohon kiranya bapak ibu memperhatikan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak baik itu fisik maupun mental. Anak2 adalah generasi penerus bangsa. ciptakan suasana aman, tentram untuk anak2 kita agar mereka tumbuh berkembang dengan baik. melalui bapak ibu, kami titip semua produk legislasi hendaknya memikirkan kepentingan anak dan perempuan
Nama: Khoirotin Nisa' - ingin menanyakan, perihal prsedur tentang kunjungan penelitian ke gedung DPD RI itu bagaimana ? terima kasih.
Nama: Rif'an Azam Amrulloh - Mohon kiranya kepada anggota DPD khususnya Dapil Riau untuk dapat mengagendakan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena secara geografis kecamatan Rangsang Barat merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Sehingga penanaman nilai-nilai kebangsaaan untuk generasi muda saat ini sangat dibutuhkan. Mohon di prioritaskan. terimakasih. M. Yusuf
Nama: M. YUSUF - Lombok, 26 April 2016.
Dengan Hormat;
Bahwa Tim Assesor dari Global Geopark Network (GGN) Unesco akan datang
menilai Kelayakan Destinasi Geopark Rinjani-Lombok (GRL) untuk mendapatkan
sertifikasi Global Geopark, pada tanggal 16-22 Mei 2016.
Penilaian Assesor GGN-Unesco 2016 di Lombok akan dilakukan oleh Tim Pakar
Ahli yang berasal dari Negara Italia (Tuan Morinho) dan Pakar cendekiawan
dari Korea Selatan (as Geologist Environment and Cultural
Diversity/heritage).
Maka atasnama segenap Masyarakat yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB) berbesar harapan bahwa sertifikat GGN tersebut dapat menyebabkan
meningkatnya angka kunjungan wisata di Pulau Lombok, menjadi semangat
meningkataknan pembangunan daerah sesuai parameter menuju kesejahteraan,
mengingat NTB adalah provinsi yang memiliki prestasi 33 dari aspek
pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia, Sedangkan potensi
sumber daya alam, kawasan dan budayanya sangat potensial.
Sungguh kami atas nama masyarakat Sasambo (sasak sumbawa mbojo) berharap banyak kepada
segenap instansi dan institusi kiranya dapat mengambil peran sesuai fungsinya guna menggalang dukungan dan bantuan seperlunya.
Semoga kami mendapatkan perhatian institusi atau pihak-pihak yang peduli
menggalang dukungan demi harapan dan kesempatan yang telah di usahakan
sejak tahun 2008 ini.
Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan penghargaan dan
terimakasih yang setingginya.
Salam Hormat :
1) Kelompok Masyarakat Sadar Wisata Lombok;
2) Kelompok Kerja (POKJA) Sembalun, Sesaot Pakuan, Aik Berik dan Senaru
Bayan;
3) Himpunan Porter Seluruh Lombok;
4) HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) cabang NTB;
5) Himpunan Mahasiswa Pencinta Alam di 20 Perguruan Tinggi di NTB;
6) Himpunan Usaha Kecil Mikro dan Menengah se-NTB;
7) Forum Kemangkuan Adat Sasak se-Pulau Lombok;
8) dan lain-lain.
Nama: M. Akbar M. Siddik - tolong di tindak, oknum staf yg menerima "tanda terima kasih" dalam usulan DOB khususnya papua..bnr2 kelewatan..
Nama: Imanuel S. - Kami Tenaga Honor Perawat Bulan April 2005 yanng telah bekerja selama 10 Tahun Lebih di RSUD.Dr.Pirngadi Kota Medan, memohon untuk diangkat menjadi PNS. Kami Tenaga Honor Perawat Bulan April 2005 berjumlah 4 orang. Atas Perhatianya, Kami Ucapkan Terimakasih. NO Hp : 085315066725
Nama: Samuel Joel Simanjuntak - Perwakilan Masyarakat Dalam Pemukiman Hgu Pt.Sir
Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 berkas.
Hal : KEPUTUSAN BANDING No:73/B/2015/PT.TUN - MEDAN
TGL 08/07/2015 TERINDIKASI KKN MOHON PENGUSUTAN
DEMI KEADILAN DAN TIDAK MELANGGAR HUKUM.
Kepada Yang Terhormat:
1. Bapak Presiden RI Joko Widodo di Jakarta.
2. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Bapak Ketua Komisi Yudisial RI di Jakarta
4. Bapak Pimpinan KPK RI di Jakarta
5. Bapak Kapolri RI di Jakarta.
6. Bapak Pimpinan DPR RI di Jakarta.
7. Bapak Pimpinan DPD RI di Jakarta.
8. Bapak Kepala BPN RI di Jakarta
9. Bapak Direktorat Jenderal Perkebunan RI di Jakarta
10. Bapak Gubernur Aceh di Banda Aceh.
11. Bapak Bupati Aceh Barat di meulaboh.
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Teriring do’a dan salam semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Bapak dalam menjalankan tugas sehari-hari amin.
Kami perwakilan rakyat dalam pemukiman HGU (hak guna usaha) perusahaan sari inti rakyat (PT.SIR), Mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk bertindak adil dan tidak melakukan KKN dalam memutuskan sengketa (Kasasi) Perkara Nomor: 73/B /2015 /PT.TUN-MEDAN tanggal 08 juli 2015, Pihak Kasasi Gubernur Aceh Lawan Perusahaan Sari Inti Rakyat (PT.SIR); dengan dalil-dalil kami sampaikan Terindikasi/kami duga sebagai berikut:
1. HGU PT.SIR sampai hari ini Tidak Memiliki Dokumen Amdal Melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB XIV penyidikan dan pembuktian Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 94, 95, 109, 111, 116 dan pasal 121; dan Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;
2. HGU PT.SIR sampai hari ini Tidak Memiliki Ijin Lingkungan Melanggar UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB XIV penyidikan dan pembuktian Bagian Kesatu Penyidikan Pasal 94, 95, 109, 111, 116 dan pasal 121; dan Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;
3. HGU PT.SIR sampai hari ini belum pernah Memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Melanggar UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 46 dan pasal 47, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/ Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98/permentan /ot.140 /9/ 2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan dan Qanun aceh Nomor 6 tahun 2012 Tentang Perkebunan Bagian Kedua Ketentuan Pidana Pasal 51;
4. HGU PT.SIR Tidak Memiliki HO (Izin Gangguan) melanggar qanun Kabupaten Aceh Barat nomor 4 tahun 2014 pasal 11.
5. HGU PT.SIR Telah mati Surat Izin Tempat Usaha (SITU) melanggar qanun nomor 5 tahun 2006 dan qanun nomor 6 tahun 2006 pasal 22 dan pasal 23. Dan Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98 /permentan /ot.140/9 /2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 21 huruf C;
6. Pimpinan HGU PT.SIR Komisaris Hj. Ratna Devi Nip: 19590620 199003 2 001 pangkat/golongan III/B status guru SDN Gunong Tarok dan Direktur dr.Keumala Hayati Nip: 19820422 200803 2 002 pangkat/golongan III/C status Dokter umum di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak ada izin dari atasan. Melanggar Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1974 Tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta dan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. HGU PT.SIR Tidak ada Program Plasma untuk masyarakat sekitar kebun Minimal 20 % sehingga telah Melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor:26/Permentan /Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 11, Jo Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98/permentan/ot.140 /9 /2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 11, pasal 13 dan pasal 15;
8. HGU PT.SIR Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (CSR) melanggar UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74;
9. Pihak Manajemen PT.SIR tidak Menghadiri panggilan/undangan Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat dan DPRK Aceh barat sampai tiga kali panggilan terindikasi tidak memiliki itikad baik dalam berinvestasi;
10. Mendukung Penuh Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Barat yang tidak mengeluarkan Izin usaha perkebunan budi daya (IUP-B) pada Pt.sir (karena tidak lengkap syarat).
11. Pihak Manajemen PT.SIR tidak menghargai mediasi yang dilakukan oleh Ditjen perkebunan pada tanggal 30 september 2014 di Jakarta.
12. Tanah HGU Seluas 4.293.07 hektar tidak produktif terindikasi di telantarkan perusahaan.
13. HGU PT.SIR menghambat pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi rakyat dalam pemukiman hgu;
14. Tidak ada rekomendasi dari dinas teknis kabupaten dan dari bupati aceh barat sehingga gubernur aceh tidak mengeluarkan IUP-B.
15. Memohon pada Gubernur Aceh, DPR Aceh, Dinas Perkebunan Aceh, Bupati Aceh Barat, DPRK Aceh Barat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat untuk mengusulkan pembatalah hak tanah HGU yaitu Sertikat HGU PT.SIR No 42 dan Ambil kembali Untuk Negara sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor:26 /Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Jo Peraturan menteri pertanian republik indonesia Nomor 98 /permentan /ot.140 /9/ 2013 Tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 54;
16. Mendesak Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini, Untuk menjalankan Sesuai Sumpah/Janji Alinia ke Empat Ayat 1 Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
Dengan ini kami selaku masyarakat awam menyikapi keputusan banding PT.TUN medan yang sangat-sangat sumir terindikasi sebagai berikut:
a. Dalam pokok perkara pertimbangan majelis pada point 2 bahwa yang dimohon perusahaan/penggugat adalah bersifat perpanjangan izin usaha. Menurut kami pertimbangan majelis sangat keliru karena yang dimohon penggugat adalah izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) yang belum pernah ada sama sekali semenjak tahun 2006 sampai saat ini. Dan surat permohonan izin tersebut ada terlampir dalam bukti penggugat (Bukti-P-1) maupun tergugat (Bukti T-1).
b. Pembelaan majelis hakim PT.TUN Medan terhadap kuasa hukum penggugat sepenuhnya kami serahkan pada bapak-bapak kerena menurut kami pengedar uang palsu ditangkap serta dipenjarakan dan tentang kuasa hukum yang terindikasi palsu bapak-bapak lebih tahu. Karena majelis PT.TUN medan ber alasan majelis pada point 2 majelis menerangkan bahwa kuasa hukum penggugat Teuku Yusrizal berita acara penyumpahan oleh wakil ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Tanggal 26 Nopember 1993. Yang prediksi kami kuasa hukum penggugat (Teuku Yusrizal) pada tahun 1993 masih sekolah SMP/MTSN.
c. Berdasarkan pertimbangan majelis/pendapat majelis huruf c yang menyimpulkan bahwa tindakan tergugat dinilai “Kontra produktif” atas kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini dalam hal ini Presiden Joko Widodo diberbagai kesempatan yang intinya: akan memangkas (memperpendek) jalur mata rantai birokrasi yang panjang dan berbelit belit yang dapat menyebabkan “In efisiensi” diberbagai bidang. Dangkalnya pertimbangan majelis dengan mengaitkan ucapan presiden sangatlah tidak patut karena penggugat (PT.SIR) tidak dikeluarkan izin yang dimohon pada gubernur aceh penyebabnya telah kami uraikan diatas mulai point 1 s/d point 15. Dengan ini kami mohon pada bapak Presiden Joko Widodo, MA, DPR RI, DPD RI, Komisi Yudisial, KPK dan Kapolri untuk mengusut oknum hakim PT.TUN yang memutuskan perkara ini dan mengusut penggugat karena ada indikasi KKN. Pada hakikatnya kami menjungjung tinggi semua peraturan pemerintah dan apabila hukum tajam kebawah tumpul keatas maka kami menyerahkan sepenuhnya pada rakyat tujuh belas desa dengan hukum rakyat.
d. Telampir Keputusan PTUN Banda aceh dan Keputusan Banding PT-TUN Medan.
Aceh Barat, 10 Nopember 2015
Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama perwakilan masyarakat
No NAMA DESA/GAMPONG JABATAN NAMA Tanda Tangan
1 Alue Lhee KEUCHIK ABDUL HAMID
2 Teupin Panah KEUCHIK T. HAMDAN
3 Seumara KEUCHIK USMAN
4 Meunuang Kinco KEUCHIK SAIDON
5 Keude Suak Awe KEUCHIK TAJUDIN
6 Lhok Guci KEUCHIK BAHAGIA.H
7 . Sawang Rambot KEUCHIK ANUAR.T
8 Lhok Sari KEUCHIK DARWIS
9. Suak Awe KEUCHIK HASANUDDIN
10. Gunong Tarok KEUCHIK KAILAN
11 Krueng Beukah KEUCHIK ABDUL HAKIM
12 Tegal Sari KEUCHIK SAMAUN
13 Teladan KEUCHIK TAMSUL
14 Alue Peudeng KEUCHIK MARZUKI
15 Drien Caleue KEUCHIK M. YUSUF
16 Berdikari KEUCHIK SARDI
17 Babah Krueng tek lep KEUCHIK ABDUL HALIM
18 Lsm GSF (Pendamping Masyarakat) DIREKTUR
ABDUL JALIL
19 Tokoh Masyarakat Pendamping ZAINI.S
20 Tokoh Masyarakat Pendamping IBNU ABBAS
21 Tokoh Masyarakat Pendamping SAMSUDIN
22 Tokoh Masyarakat Pendamping JAFAR.IS
Nama: abdul jalil - saya adalah PTT Satpol PP Provinsi DKI jakarta sudah lama mengabdi (10 Tahun).... tanpa ada kepastian Hukum yang Jelas Nasib kami Terkatung-katung... TOLONG Bantu Kami menjadi PNS... dan semoga Bapak/ Ibu dapat membantu kami dalam menemukan keadilan di negara ini.
Nama: Fitria Rachmayani - Saya adalah PTT (Pegawai Tidak tetap) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, sudah 10 Tahun saya mengabdi sejak Oktober 2005 s.d sekarang. Pengangkatan kami terkendala karena kami Honorer tanpa Katagori. Tolong bantu kami agar menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk rasa keadilan dan kemanusian.
Nama: Ari Amin - Agar pembangunan tidak timpang..tolong perjuangkan pemekaran di papua. setidaknya mereka mengenal sedikit ada kemajuan di daerah mrka. thanks
Nama: Faisal - Yth bapak/ibu anggota DPD yg mewakili aspirasi masyarakat.mohon ijin TOLONG PERHATIKAN NASIB PTT SATPOL PP DKI yg sudah mengabdi 10thn tanpa kejelasan diangkat menjadi PNS.sedangkan kami bekerja dan punya resiko yg sama dgn rekan2 POL PP PNS..tks...FKBPPN
Nama: moh budianto - Assalamualaikum Wr.Wb
KamiPTT Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memohon kepada Bapak Pimpinan DPD RI agar memperjuangkan nasib PTT Satpol PP menjadi PNS, mengingat masa kerja kami sudah mencapai 10 tahun, kendala kami adalah terganjal dengan PP 48 tahun 2015 yang menerangkan bahwa masa kerja minimal 1 tahun per desember 2005, menurut kami sangatlah tidak adil karena kami sudah direkrut dan bekerja sebelum PP 48 tahun 2005 diterbitkan.
dan kami pun sudah di Tes untuk menjadi PTT Satpol PP
kami juga memohon keadilan sebagaimana Guru Bantu DKI Jakarta yang ditugaskan di Sekolah-sekolah swasta tetapi atas perintah Bapak Presiden mereka (guru Bantu) bisa diangkat menjadi CPNS dan dites pada bulan Agustus 2015
Nama: Adi, S.Sos - kini DPD RI lebih aspiratif, tampilan websitenyapun tambah keren, sederhana tapi apik dan sejuk dipandang mata. Good ! Selamat utk Pusdatin utamanya pd Bidang Infromasi.
Nama: Lechito Luckyto - #PKN2015
Usulan : tiap tahun ada pengangkatan CPNS khusus guru swasta dan bidang kesehatan.
Nama: firdaus - #PKN2015
Dampak kenaikan BBM menyebabkan kenaikan harga sembako, lapangan kerja berkurang, omset menjadi turun. Karena daya beli masyarakat berkurang, bagaimana solusinya.
Semoga kami Dapat bantuan dari Pemerintah untuk kesejahteraan guru swasta.
Masalah guru, saya guru swasta, kesejahteraan kurang mencukupi.
Nama: Wilda Hanimah - Saya seorang guru pai lulus plpg 2012 sampai hari ini belum pernah menerima tunjangan guru,padahal saya punya nrg kata kemenag menunggu dipa gimana Pak sulistya? Dan saya mohon bantuan alat peraga pai untuk anak anak didik kami di SMK medika kota Pekalongan dan saya punya taman baca mohon dikirimi buku ke alamat nama Marjuki alamat tb(taman baca Sidomukti)panjang baru Pekalongan telp0285 413154
Nama: Marzuki #PKN2015 - BPJS sangat sulit didapatkan karena andrian, jadi malas buatnya, anggota kepolisian dt BPJS belum jelas penggunaannya.
Masalah bensin, turun naik harganya membuat masyarakat kesulitan.
Nama: Tiyas - Kami harap DPD RI lebih merakyat
Nama: sandi - Kami harap DPD RI lebih merakyat
Nama: Sandi - Kami harap DPD RI lebih merakyat
Nama: Sandia - Terima kasih atas partisipasi anda mengisi aspirasi di website DPD
Nama: Admin - Terima kasih atas partisipasi anda dalam kolom aspirasi DPD RI
Untuk melihat dan mengunduh Tata Tertib DPD RI yang terbaru dapat menuju menu Profil > Tatib/Kode Etik DPD.
Nama: Admin - Saya pelajari, saya pahami saya semakin giat utk mencari tahu, apa gunanya DPD dipilih oleh masy daerah? Sementara DPD tdk memiliki kekuatan yg powerfull dlm menentukan kebijakan. Sy bertnya lagi, fungsi MPR itu apa? Sementara MPR terdiri dr anggota DPR dan agt DPD, Disini rawan sekali dengan kepentingan parpol... Mahasiswa UIR
Nama: Stanggi - salam sejahtera
saya ingin pengangkatan k2 seperti K1 dan PTT, kemudian mendapat instruksi pengangkatan secara bertahap tanpa syarat
Nama: yusup - Di mana saya bisa mengunduh tatib terbaru DPD? Sebab tatib yang ada di situs dpd.go.id tidak dapat diakses sama sekali. Terima kasih.
Nama: Guntur - Mohon segera diusulkan ke Presiden untuk Anggota DPD RI Prov. Kalimantan Utara Hasil Pemilu 2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan
Nama: Edison Rapael - REALISASI ANGGARAN PEDESAAN HARUS MENGIKUTI MEKANISME BKPG DI ACEH KARENA KECIL SEKALI PELUANG KORUPSI DAN JUGA PROGRAM TEPAT SASARAN
Nama: Riswan Haris - Kajian DPR RI yang ditulis Izzaty keren.
APBN 2015 dan Tantangan Fiskal Pemerintahan Baru
Penulis
Izzaty
Sekilas
APBN Tahun 2015
Nama: Muhamad Dony - Yth. Ketua DPD RI
Saya berharap anggota DPD yg baru benar2 mewakili daerahnya membahas masalah daerah dgn presiden agar aspirasi rakyat terealisasi
Nama: Hatman - mohon ditampilkan siapa saja wakil kami di pusat ataupun di daerah beserta email atau contact person yang dapat kami gunakan untuk menyampaikan aspirasi
Nama: Omar Muhammad Altoumi Alsyaibani - DPD RI memiliki pengaruh besar, jadi saya harap untuk memperhatikan permasalahan infrastruktur di Medan. Tolon
Nama: Ir. Dedy Kurniawan - kami sebagai praktisi bidang ekonomi kemasyarakatan berharap pemerintah lebih mempermudah para pemula pengusaha agar lebih bisa ma
Nama: sugeng widodo - UU No. 4/2009 tentang minerba agar secepatnya dikeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis karena semua kabupaten di Indon
Nama: rasyid - PARA PEMODAL DI DAERAH HARUS MENGETAHUI TENTANG PASAR MODAL DI INDONESIA.
Nama: DICKY WICAKSONO - DPD seharusnya tidak boleh dari parpol!
Nama: kunti badiah - Selain untuk memberikan perlindungan dalam soal kepemilikan tanah dan menjaga pencemaran budaya dan lingkungan, Bali perlu mendapa
Nama: Mohammad Novriz - ------------------------------------------------------------------
Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia
Jl. Dahlia Raya No.195 P
Nama: Muhammad HS - majukan banjarmasin dengan UKM nya, karena sektor tersebut yang mmapu menopang perekonomian rakyat
Nama: Bambang Prayitn - DPD seharusnya mengesahkan usaha pelacuran dan perjudian ke dalam bentuk hukum dan undang-undang serta mengenakan pajak kepada per
Nama: Bambang Prayitn - saya memberi aspirasi DPD RI sebaiknya turun ke kota, terutama untuk Anggota pemilihan Sulawesi Utara
Nama: Hj. Anakia Moko - Saya kurang lebih sudah 10 tahun berada di banjarmasin,sebelum di banjarmasin saya sudah merasakan tinggal di surabaya,m
Nama: TAUFIK AKBAR
Pelelangan Online
Perpustakaan DPD RI
Tautan Lain
Website Satelit DPD RI 
LIVE STREAM
- SIDANG HARIAN
Anggota DPD RI 2019-2024 Alat Kelengkapan DPD
Pengumuman
JADWAL SIDANG
Tweets by @DPDRI
Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?
Majalah DPD RI
