EN

ID

Close modal

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

BAHAS MASALAH KESEHATAN JIWA, KOMITE III DPD RI TAMPUNG ASPIRASI URANG BANDUNG

22 September 2022 oleh admin

Jakarta, dpd.go.id - “Merawat kesehatan jiwa sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik”, demikian dinyatakan Hasan Basri, Ketua Komite III DPD RI dalam Rapat Kerja dengan jajaran OPD Pemprov Jabar dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Kesehatan Jiwa. Masih menurut HB panggilan bagi senator Kaltara itu, UNICEF menyebut 29 % orang muda berusia 15 – 24 di Indonesia menyatakan sering merasa depresi atau tidak berminat melakukan sesuatu. Data lain menyebutkan 6,2 % pelajar perempuan dan 4% pelajar laki-laki berusia 13 – 15 tahun menyatakan serius mempertimbangkan upaya bunuh diri.

Rapat Kerja yang berlangsung Senin 19/09/22 di Gedung Sate itu, juga dihadiri oleh anggota Komite III lainnya yakni Muslim M. Yatim (Sumbar), Amang Syafruddin (Jabar), Dedi Iskandar Batubara (Sumut), Edwin Pratama Putra (Riau), Jihan Nurlela (Lampung) Alexander Fransiscus (Kep. Babel), H.Cholid Mahmud (DI Yogyakarta), Erlinawati (Kalbar), Muhammad J. Wartabone (Sulteng), Lily Amelia Salurapa (Sulsel), Dewa Putu Ardika Seputra (Sultra) dan Rahmijati Jahja (Gorontalo).

Wakil Gubernur, UU Ruzhanul Ulum, yang menerima rombongan Komite III DPD RI menyebutkan jumlah pasien ODGJ di dominasi oleh perempuan. Selain itu ada peningkatan jumlah pasien di golongan anak-anak yang disebabkan karena adiksi internet. Dirinya juga menyebut, salah satu hambatan dalam penanganan kesehatan jiwa di provinsi Jawa Barat khususnya penanganan ODGJ adalah masih adanya steriotip negative dan stigma dari masyarakat bahkan keluarga terhadap ODGJ. Pengobatan secara tradisional bahkan pengekangan dan pemasungan dipilih untuk menghindari rasa malu dan aib keluarga. Dari sisi regulasi, beberapa peraturan daerah dan peraturan gubernur telah diterbitkan untuk penanganan kesehatan jiwa.

“Keterbatasan anggaran menjadi persoalan utama dalam operasional RS Jiwa,” tutur Direktur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, dr. Elly Marliyani, Sp.KJ, MKM. “Akibatnya muncul kendala lainnya seperti keterbatasan sarpras berupa belum tersedianya bangunan yang memadai, jumlah psikiater masih kurang memadai dan belum terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran dan alat kesehatan yang memadai dan sesuai kebutuhan pasien,” tambahnya. Namun demikian, RS Jiwa provinsi boleh berbangga karena mampu menghadirkan Kampung Walagri (Wahana Layanan ODGJ Mandiri). Kampung Walagri adalah upaya memulihkan anggota masyarakat dengan gangguan kejiwaan melalui 5 area pemulihan: pemulihan kilinis, fisik, eksistensi, sosial, dan pemulihan fungsi dalam satu kesatuan. Diharapkan, mereka yang tergolong dalam orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mampu hidup produktif sesuai dengan potensi diri secara mandiri.

Senator Sumbar yang juga wakil ketua Komite III, Muslim Yatim, mengapreasi langkah yang sudah sangat maju, yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jabar terutama dari sisi regulasi. Penguatan melalui beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov Jawa Barat termasuk adanya kampung Walagri yang disiapkan untuk membina ODGJ dan ODMK yang telah pulih akan menjadi contoh dan merupakan best practice bagi provinsi lainnya.

Jihan Nurlela, dokter yang merupakan senator Lampung itu memberikan apresiasi kepada pimpinan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, di tengah keterbatasan anggaran masih dapat memberi dukungan dan fasilitasi nakes untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (spesialis). “Saya mempertanyakan kepada Dirjen Kemas Kemenkes perihal alasan penghapusan program beasiswa dokter spesialis jiwa. Sebagai rekan sejawat saya mendesak Kemenkes untuk mengembalikan alokasi beasiswa bagi dokter spesialis jiwa”, tegas Jihan.

“Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, Komite III DPD RI mendorong Pemprov Jawa Barat untuk memberi dukungan bagi pembangunan RS Jiwa di tingkat kabupaten/kota untuk menanggulangi jarak tempuh warga ke RS Jiwa Provinsi mengingat pengobatan dan layanan kesehatan kesehatan jiwa juga berdasarkan layanan rujukan, “ imbuh Hasan Basri mengakhiri Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Pemprov Jabar.(*)

Berita Terkait

Sosial Media

Ikuti Official Akun Sosial Media

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Unduh Sekarang

Aplikasi Mobile Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia

TEMUKAN KAMI

© Official website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2022