AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2024-01-15T03:34:00Z , oleh admin
Indonesia kini berada di ambang pelaksanaan Pemilu 2024, sebuah perhelatan demokrasi penting yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Pemilu ini tidak hanya krusial untuk memilih anggota legislatif dan presiden yang akan memimpin untuk lima tahun mendatang, tetapi juga menjadi titik tolak bagi masa depan bangsa. Saat ini, negara ini memasuki fase kampanye yang intens, melibatkan calon anggota legislatif serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan memainkan peran kritis dalam pemilu ini dengan membuka posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di setiap provinsi di Indonesia. Sebab, DPD RI bertugas mengawasi pelaksanaan berbagai undang-undang, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilu. DPD RI berkomitmen untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, adil, bebas dari politik uang,dan sah sesuai aturan hukum. Hasil pemilu ini akan menentukan arah bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan, menjadikan tanggung jawab DPD RI semakin berat dan penting. Dalam upaya menjaga integritas pemilu, DPD RI akan mengawasi setiap tahapannya, termasuk Pilkada Serentak 2024. Dengan membuka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu di setiap provinsi, DPD RI mengundang partisipasi masyarakat untuk melaporkan potensi pelanggaran. Keputusan ini diresmikan dalam sidang paripurna DPD RI, menegaskan komitmen lembaga ini dalam menjaga transparansi dan keadilan pemilu.
2024-12-20T04:18:00Z , oleh admin
DPD RI selama ini aktif mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak karena memandang Pilkada sebagai salah satu wujud otonomi daerah yang harus berjalan berkualitas, Namun, ia juga mengakui bahwa Pilkada langsung belum tentu menjamin legitimasi kuat dari rakyat, mengingat partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih rendah, bahkan kurang dari 70% secara nasional. Ia mengusulkan opsi untuk mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD, sedangkan pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung.
2024-12-09T05:27:00Z , oleh admin
DPD RI Penting tindakan tegas dan menyeluruh dalam pemberantasan judi online yang semakin marak dan merugikan masyarakat. Pemberantasan judol harus mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya. Mulai dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran. Semua pihak yang turut andil dalam perputaran dana besar di kasus judol harus diusut hingga tuntas agar tidak hanya pelaku di tingkat kecil saja, tetapi aktor-aktor utama yang lebih menikmati keuntungan di atas kerugian masyarakat
2024-12-03T03:05:00Z , oleh admin
DPD RI menyebut petani dan nelayan sebagai pahlawan ekonomi yang sering terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian, mestikipun mereka memegang peran vital dalam memenuhui kebutuhan pangan nasional dan gizi generasi bangsa. Penghapusan utang ini memberikan angin segar bagi mereka untuk bangkit, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki teknologi pertanian dan perikanan, serta lebih fokus pada produksi yang berkualitas. DPD Ri berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebab, hal terpenting dari setiap kebijakan pemenrintah adalah proses implementasinya. Selama ini, regulasi sering kali bagus, namun lemah dalam implementasi, Karena tidak semua UMKM mendapatkan penghapusan utang, perlu adanya, syarat dan kriteria, khusus umtuk mengantisipasi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
2024-12-03T01:58:00Z , oleh admin
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyatakan kesiapan DPD RI bersinergi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia yang adil dan merata. Sebagai wakil daerah, DPD RI siap memperjuangkan aspirasi konstituen di seluruh plosok negeri. Sinergi ini sangat penting di tengah tantangan global dan domestik yang membutuhkan persatuan antar-pemangku kebijakan demi mencapai cita-cita bersama: bangsa yang makmur, berdaulat, dan merdeka. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mengokohkan peran DPD RI sebagai lembaga legislatif yang berpihak pada daerah. Dengan menguatkan desentralisasi, memperjuangkan politik anggaran yang berkeadilan, serta mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah, DPD RI dapat hadir nyata bagi masyarakat yang diwakilinya.
2024-10-30T06:07:00Z , oleh admin
Dari 152 yang dilantik, lebih dari separuhnya atau sekitar 55,3 persen, merupakan senator baru atau wajah baru. Para senator baru yang juga banyak dari kalangan generasi milenial tersebut, memiliki semangat baru dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah dan juganasional.
AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Sosial Media
Ikuti Official Akun Sosial Media
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
TEMUKAN KAMI
© Official website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2025