Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar memfasilitasi pemerintah daerah menyelesaikan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Ketidakpastian dan tumpang tindih kebijakan tata guna lahan menyebabkan hampir semua provinsi belum menyelesaikan RTRW. Demikian kesimpulan rapat kerja (raker) yang diteken Ketua Komite II DPD Bambang Soesilo (Kalimantan ... Selengkapnya

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Soesilo (Kalimantan Timur) menyatakan, krisis listrik merupakan permasalahan nasional yang terjadi merata di hampir semua provinsi. Karena keterbatasannya, PT PLN (Persero) harus memberi kesempatan kepada daerah-daerah yang berpotensi mengupayakan sendiri penyediaan dan pemakaian energi kelistrikan, terutama energi yang terbarukan. “Agar ... Selengkapnya

JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan kajiannya kepada Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentang polemik pemberian fee atau honorarium dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) kepada kepala daerah beserta unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) lainnya. ICW berkesimpulan, praktik itu ilegal atau tidak sah dan dikategorikan tindak pidana korupsi. Mengawali Sidang Dengar Pendapat ... Selengkapnya

Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan warga tak mampu menguak kelemahan mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus yang melibatkan mereka, sistem peradilan pidana yang selama ini mendasari penyelesaian kasus pelanggaran hukum ternyata belum bisa memenuhi rasa keadilan. Demikian kesimpulan seminar Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) “Membangun Politik Penegakan ... Selengkapnya