“Ini kan sama-sama milik negara. Jadi tinggal duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Nanti kita coba untuk mengundang menteri pertahanan dan menteri dalam negeri untuk membahas masalah ini. Intinya, persoalan ini harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya,” tegas Sultan usai menerima Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi di Gedung Nusantara III, Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta, Rabu (19/02).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin didampingi anggota DPD RI daerah pemilihan Bengkulu Eni Khaerani dan Riri Damayanti. Sedangkan, Bupati Bengkulu Selatan didampingi Kabag Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Ramadhan. Bupati Gusnan meminta bantuan DPD RI untuk memfasilitasi penyelesaian hibah tanah milik TNI Angkatan Udara di Lapangan Terbang II Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

“Saat ini, lahan tersebut telah menjadi kantor Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan saya juga sudah tanya ke pihak Angkatan Udara, tidak mungkin di lokasi itu dibangun landasan pacu. Dilihat dari strategi militer, pembangunan landasan pacu lebih tepat jika dibangun di Bandara Fatmawati. Untuk di Lapangan Terbang II Padang Panjang, Bengkulu Selatan digunakan untuk radar intai,” ungkap Gusnan kepada Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang didampingi oleh anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bengkulu, Eni Khaerani dan Riri Damayanti.

Lebih lanjut Gusnan mengungkapkan lapangan terbang II Padang Panjang merupakan lahan eks lapangan terbang penjajah Jepang dengan luas 331,5 Hektar.  Lahan ini terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Lahan lapangan terbang II telah terdaftar sebagai Aset Barang Milik Negara (BMN) atau 
Tanah inventaris kekayaan negara atas nama Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia cq. TNI AURI.

Pada tahun 1950, tepatnya tanggal 25 Mei 1950 melalui surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang nomor : 023/P/KSAP/50 diputuskan bahwa lahan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia – AURI. Meski demikian, sejak dikeluarkan surat tersebut, lahan lapangan terbang II terlihat kurang terurus. Pada tahun 1996, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan permohonan kepada TNI Angkatan Udara untuk diperkenankan membangun Pusat Perkantoran di lokasi lapangan penerbangan II yang sampai dengan tahun tersebut belum dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Udara. Pihak TNI Angkatan Udara merespon hal tersebut dengan adanya rapat tanggal 12 april 1996 yang menghasilkan dua kesepakatan. 

Pertama, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membantu pengurusan sertifikat Lapangan Terbang I melalui APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan kedua, pembangunan perkantoran pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan di lapangan terbang II diruislagh dengan tanah di daerah Selali di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. “Hanya ruislag ini tidak bisa dijalankan karena Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mampu menyiapkan lahan pengganti seluas lapangan terbang II,” tegasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2016 kembali dilakukan penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama TNI AU dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya tanggal 18 oktober 2016. Dalam Naskah Kesepahaman Bersama nomor 22/X/2016 dan nomor 16 tahun 2016 tentang pinjam pakai BMN tanah TNI angkatan Udara Lapangan Terbang II Manna di Bengkulu Selatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut diatur mengenai masa pinjam pakai selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani para pihak. Lahan lapangan terbang II terbagi atas satrad 40 hektar, markas lanud 4 hektar, lahan pencadangan 16 hektar, site radar 6 hektar dan pinjam pakai tanah AU kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 265,5 hektar.

“ Luas lahan lapter II inilah yang kami mohon untuk dihibahkan sebesar 265,5 hektar atau setidak-tidaknya 105 hektar dengan rincian 57 hektar telah berdiri 47 bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan 48 hektar untuk pembangunan kantor yang akan datang,” tegasnya. (*).

Adapun kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi NTB adalah dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dimana lingkup tugas Komite III DPD RI pelaksanaannya menyangkut urusan Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga, Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ekonomi Kreatif, Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana dan Perpustakaan.

Dalam rapat Kunjungan Kerja tersebut Gubernur Zulkieflimansyah menyambut dan mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI di Bumi Gora.

"Selamat datang di Nusa Tenggara Barat, alhamdulilllah kami hadir lengkap. Pak Sekda, para asisten, Dispora, Dinas pendidikan, RSUD, Kepala Bappeda, hingga ITDC juga hadir menyambut," ucap Gubernur. 

"NTB adalah provinsi yang olahraga perorangannya selalu juara. Ada cabang lari, tinju, dan masih banyak lagi. Alhamdulilllah," lanjut Gubernur. 

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul juga menjelaskan harapan - harapannya agar DPD mampu membangun SDM dan kapasitas anak muda di NTB dan Indonesia.

"Di NTB Kami punya program strategis dengan mengirim 1000 anak NTB keluar negeri, khususnya bidang science dan teknologi. Bukan karena kami punya banyak uang, bukan juga karena pendidikan disini tidak baik. Namun karena kami ingin merawat kebhinekaaan," jelas Bang Zul.

"Kami di NTB mengirim anak-anak muda ke luar negeri agar persatuan dan kesatuan itu dirasakan betul oleh mereka. Yang mereka rasakan saat ini, ketika sedikit saja nama Indonesia tergores, mereka akan bereaksi. Namun berbeda jika kita mengirim anak-anak muda ini ke Jawa, yang ada adalah mereka membentuk perkumpulan kesukuan lagi, bukan dalam bingkai memaknai keberagaman dan kebhinekaaan Indonesia," lanjut Gubernur. 

Pada kesempatan tersebut, Bang Zul juga mengusulkan agar DPD dapat mendorong pembangunan kampus-kampus dan pemerataan pendidikan khususnya Indonesia Timur. "Memajukan Indonesia bagian timur adalah merawat kebhinekaan, terlebih dengan sistem seperti saat ini, rekan-rekan  DPD semua harus memberi perhatian lebih dengan membangun kampus-kampus di timur." 

Gubernur juga langsung memberikan contoh dan kasus yang terjadi di lapangan. "Misalnya anak-anak mau masuk sekolah kedinasan, ada 10 anak-anak di Timur yang memperoleh nilai 9, namun ketika tes ternyata ada 1000 anak-anak lain di jawa yang nilainya 10, ini tentu kondisi yang pahit," jelas orang nomor 1 di NTB tersebut. 

Selain itu Gubernur juga mengusulkan agar sekolah-sekolah kedinasan juga bisa dibangun di luar jawa. "IPDN, sudah tidak lagi di Jawa Barat, ada di  beberapa daerah. Coba dibayangkan jika STTD, STAN, STIS ada di semua daerah. Ini tentu akan mendorong integrasi antar anak bangsa, kebhinekaaan dan keberagaman yang kita inginkan.

"Komite III harus berbicara untuk mendorong  pembangunan ke wilayah timur. Jika tidak begitu, disintegrasi, keberagaman, kerukunan tidak ada artinya, karena tidak ada kesejahteraan," tutupnya. (*)

LaNyalla turut hadir bersama rombongan di Kantor Gubernur Jawa Tengah dalam acara rapat kerja bersama Kepala Daerah dan stakeholder olahraga Jawa Tengah, Selasa (18/2/2020). 

“Saya hadir di sini bersama Ketua dan anggota Komite III DPD RI sebagai bentuk dukungan saya terhadap agenda Komite III untuk melakukan revisi UU SKN. Ini bukan karena saya pernah menjadi korban dari UU tersebut lho,” tukasnya.

LaNyalla memang pernah menjadi “korban” UU SKN saat ia memimpin PSSI tahun 2015 silam. Kemenpora saat itu melalui Menteri Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif yang berujung pembekuan aktivitas PSSI di ranah publik. Sehingga PSSI pun mendapat suspensi dari FIFA karena dianggap telah diintervensi oleh pemerintah. 

Di hadapan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, LaNyalla menceritakan ikhwal dirinya merasa menjadi korban langsung dari UU SKN tersebut. “Hal itu bermula dari masuknya Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) ke internal federasi sepakbola Indonesia. Dimana BOPI menentukan peserta kompetisi. Dengan dalih ada klub yang dualisme. Padahal ranah tersebut adalah ranah federasi, dan sudah menjadi keputusan Kongres PSSI,” kenang LaNyalla.

Karena PSSI menolak intervensi tersebut, akhirnya Menpora mengeluarkan surat keputusan sanksi administratif, yang berujung pembekuan aktivitas PSSI. Dan karena hal itu pula, FIFA memberi sanksi PSSI karena dianggap telah diintervensi oleh pemerintah. 

“Timnas U-16 dan U-19 yang sudah TC harus bubar, sponsor hengkang, kontrak hak siar TV batal. PSSI pun mati suri. Karena kompetisi tidak bisa digelar, karena tidak dapat ijin dari kepolisian. Ini yang terjadi. Padahal semangat UU SKN seharusnya mendorong olahraga, bukan mematikan olahraga,” tandasnya. 

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno, yang juga Senator asal Jawa Tengah mengungkapkan, salah satu yang melatari agenda revisi UU SKN juga terkait dengan prestasi keolahragaan nasional yang cenderung stagnan. “UU ini juga belum mampu mencapai aspek tujuan keolahragaan yang sebagaimana diharapkan. UU belum menciptakan partisipasi atau budaya olahraga bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, selain Bambang, hadir pula sejumlah anggota Komite III di antaranya, Eni Sumarni (Jawa Barat), Eva Susanti (Sumatera Selatan), Mirati Dewaningsih (Maluku), Erlinawati (Kalimantan Barat), Ria Saptarika (Kepulauan Riau), Muslim Yatim (Sumatera Barat), Saleh Muhammad Aldjufri (Sulawesi Tengah), Anak Agung Gde Agung (Bali) dan Evi Zainal Abidin (Jawa Timur). 

Sedangkan dari dari stakeholder olahraga di Jawa tengah, selain dari dinas provinsi, yakni Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hadir pula Ketua KONI dan Ketua Formi Jawa Tengah, Pimpinan PB Djarum Kudus Foundation dan utusan dari Fakultas Olahraga Universitas Negeri Semarang. 

Ketua KONI Jateng Subroto mendukung rencana Komite III untuk merevisi UU SKN. Ia menitipkan aspirasi agar UU hasil revisi nantinya memberi fokus kepada peran pembina olahraga, termasuk pelatih dan payung hukum bagi swasta untuk menyalurkan dana CSR ke sektor olahraga. 

“Sebab di UU Perseroan Terbatas, CSR itu tidak untuk olahraga, tetapi lebih untuk kepentingan sosial dan pembinaan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan. Sehingga sering kali kami tidak mendapat apa yang kami harapkan dari pihak swasta,” ungkapnya. 

Menanggapi usulan Senator asal Bali, Anak Agung Gde Agung tentang pentingnya sport tourism menjadi kalender event yang besar, Kepala Dinas Pemudan dan Olahraga serta Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinoeng Nugroho menyatakan pihaknya masih memiliki satu kendala di Jawa Tengah dalam menyelenggarakan event tahunan Borobudur Marathon. 

“Kendalanya terlalu banyak instansi yang terlibat di Borobudur pak. Ada empat instansi. Ada Taman Wisata untuk urusan tiket, ada Cagar Budaya, ada Badan Otorita dan ada Pemda setempat. Kalau bisa cukup satu pintu pak. Cukup Badan Otorita Borobudur misalnya. Nah ini mohon disuarakan ke pusat,” kata Sinoeng. (*)

Sebelum bertemu dengan Menteri PUPR, rombongan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Septi Feriadi yang didampingi oleh Kepala Bappeda Bengkulu Tengah Nirwan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendri Donald, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Evi Susanti bertemu dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Lantai 8 gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, rombongan wakil bupati meminta bantuan kepada Sultan yang didampingi oleh anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu Eni Khairani dan Riri Damayanti untuk bertemu dengan Menteri PUPR dan Jajarannya guna menindak lanjuti beberapa proposal proyek yang telah diajukan.

“Langkah pemerintah bengkulu tengah ini bagus. Pro aktif menyongsong berbagai usulan ke kementerian dan lembaga di Jakarta. Karena kita tahu semua kementrian dan lembaga pasti padat dan memikirkan dari aceh sampai papua. Makanya bagaimana kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk memajukan Bengkulu,” ungkap Sultan kepada wartawan usai raker dengan Menteri PUPR dan jajarannya.

Meskipun, lembaga DPD RI tidak memiliki kewengan yang besar dibandingkan dengan lembaga DPR RI, namun DPD RI terus berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. “ Nah, bagaimana kita singgap dalam menyongsong usulan-usulan program kita. Dan sebagai wakil dari daerah tentunya kita semua, anggota DPD RI siap melakukan itu,” tegasnya.  
 
Sementara itu, Kepala Bappeda Bengkulu Tengah, Nazirwan mengungkapkan ada empat proposal proyek pembangunan yang telah diajukan ke kementerian PUPR. Keempatnya adalah Rumah untuk nelayan di Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, Bantuan BSPS tahun anggaran 2020, Relokasi korban banjir dan longsor Desa Genting di Kecamatan Bang Haji dan Rumah Susun untuk ASN.

“Ada empat proyek. Untuk rumah nelayan, tanahnya sudah tersedia 1,5 hektar. Hak pakai oleh pemda bengkulu tengah. Lokasi proyek ada di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Proyek ini sudah diusulkan sejak tahun 2017. Dan berdasarkan info dari dirjen penyediaan perumahan, Bengkulu Tengah mendapat alokasi 40 unit. Namun sampai sekarang belum ada kepastian,” uangkapnya.

Untuk bantuan BPSP tahun anggaran 2020, pemerintah kabupaten bengkulu tengah baru mendapatkan 100 unit. “Mohon kita dibantu diperjuangkan agar ada penambahan baik dari reguler maupun NAHP,” tegasnya.

Lebih lanjut Nazirwan mengungkapkan bahwa untuk proyek relokasi desa genting kecamatan Bang Haji yang terkena dampak banjir dan longsor tanggal 27 april 2019 lalu, pemerintah kabupaten bengkulu tengah mengusulkan 111 (seratus sebelas) unit rumah. “ Tanah seluas 1,7 hektar hibah dari PT Bio Nusantara ke Pemda Bengkulu Tengah. Mohon ini direalisasikan.”

Sedangkan untuk rumah susun bagi ASN, Pemerintah Bengkulu Tengah telah menyiapkan tanah seluas 1 hektar yang terletak di desa Taba Mutung Kecamatan Karang Tinggi, di belakang rencana pembangunan kantor kejaksaan Bengkulu Tengah. “ Kita memohon kepada menteri PUPR untuk membantu pembangunan 100 kamar rumah susun mengingat banyak ASN Pemerintah Kabupaten Bengkulku Tengah yang belum memiliki rumah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat ini hampir delapan puluh persen ASN pemkab Bengkulu Tengah berdomisili di Kota Bengkulu,” tegasnya. (*)

Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di DPD RI (18/2), Senator-Senator DPD RI yang tergabung di Komite II menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di daerahnya. Senator dari Provinsi Maluku, Anna Latuconsina, menanyakan mengenai tindak lajut perbaikan fasilitas masyarakat pasca gempa di Maluku yang terjadi tahun 2019 yang lalu. Menurutnya masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan infrastruktur, terutama tempat tinggal.

“Masyarakat korban gempa saat ini belum mendapatkan bantuan. Kami ingin mendapatkan informasi, kira-kira kapan masyarakat dapat bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ucap Anna.

Masih terkait penanganan pasca gempa, Senator dari Sulawesi Tengah, Lukky Semen, juga berharap Kementerian PUPR dapat segera memulihkan sarana dan prasarana publik yang rusak pasca gempa. Menurutnya perkembangan perbaikan fasilitas umum di Sulteng masih belum sesuai harapan. “Kami butuh penjelasan, khususnya menyangkut rehab-rekon hunian tetap yang sampai hari ini baru terealisasi 136 unit. Ini begitu panjang dan lama prosesnya,” tegasnya,

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Papua Barat, Mamberop Y. Rumakiek, meminta kepada Menteri PUPR untuk dibangun akses komunikasi langsung untuk dapat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di provinsinya. Mamberop menilai saat ini komunikasi yang ada masih belum terjalin dengan baik, akibatnya banyak wilayah di Papua Barat yang belum merata dan tertinggal pembangunannya. 

“Kami minta untuk disambungkan dengan Kepala Balai di Provinsi. Karena komunikasi ini terputus, maka aspirasi tidak bisa kami sampaikan. Kami hanya minta akses supaya bisa berkomunikasi, bahkan langsung ke kementerian, supaya aspirasi masyarakat ini bisa dianggarkan,” pinta Mamberop.

Terkait penyaluran aspirasi masyarakat daerah, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, meminta agar Menteri PUPR dapat membuat saluran khusus yang menghubungkan setiap Anggota Komite II dengan Kementerian PUPR. Saluran tersebut berfungsi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Saluran tersebut dianggap dapat efektif dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk menyokong perekonomian daerah.

“Terkait penyaluran aspirasi, saya harap nanti ada desk khusus untuk DPD. Desk itu bertujuan sebagai saluran aspirasi dari kami Anggota DPD RI sebagai wakil daerah,” pinta Puteh.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan daerah terkait pembangunan infrastruktur sudah direncanakan dalam program kerja pemerintah tahun 2020-2024. Menurutnya, Kementerian PUPR akan terus membangun infrastruktur, fasilitas ekonomi yang akan diintegrasikan melalui sarana jalan. Basuki menjelaskan, untuk pembangunan sampai tahun 2024, membutuhkan biaya sekitar 2.058 T. Sedangkan APBN paling banyak adalah 623 T, sehingga masih ada selisih sekitar 1.453 T. Selisih tersebut diupayakan ditutup dari investasi dan penugasan dari BUMN. Kementerian PUPR akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. 

“Program kami bukan membagi rata. Jadi mohon bapak-ibu bisa memaklumi, karena jika dibagi rata, itu tidak menjadi apa-apa. Misalnya uangnya ada 100, dibagi ke program di 34 provinsi, itu maka tidak akan jadi apa-apa. Kita selesai, baru kita pindah. Insyaallah dengan begitu, hasilnya akan lebih baik,” jelas Basuki.***ars

Hal ini tidak sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang mengatur bahwa walikota, wakil walikota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah tidak diwajibkan untuk mundur, melainkan hanya diminta untuk cuti sementara. “Berbicara masalah terminologi, UU 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD adalah pemerintahan daerah, jadi kalau salah satu boleh, kenapa yang satu tidak bisa. Dan saya pikir ini bisa menjadi satu dasar pemikiran kita, kenapa tidak mencoba untuk memberikan pemikiran yuridis terhadap Mahkamah Konstitusi," papar Ketua Komite I Agustin Teras Narang di Ruang Rapat Sriwijaya DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (18/2).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik menimpali bahwa Komite I DPD RI dan ADEKSI memiliki kesamaan pemikiran tentang hal itu. Ia berjanji aspirasi ADEKSI akan menjadi masukan bagi Komite I DPD RI untuk mengelaborasi pasal-pasal yang belum memenuhi rasa keadilan dan ruang demokrasi.

“Usulan masukannnya sudah sejalan dengan kami dan semangatnya sama, dan tugas Komite I DPD RI untuk menambah argumen hukumnya. ADEKSI diharapkan juga dapat ikut memperkuat usulan ini dengan melakukan audiensi dengan DPR RI,” tambahnya.

Perwakilan ADEKSI, Muhammad Ridho menilai bahwa tidak ada keadilan dalam kewajiban mundur sebagai anggota DPRD dan DPR RI ketika ingin maju menjadi calon kepala daerah. “Kami optimis UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bisa direvisi karena asas keadilan. Yakni, senapas dengan DPR, DPRD, TNI/Polri, dan ASN bisa mengajukan cuti dan tidak harus mundur saat mengikuti pilkada,” ujarnya. 

Lanjutnya, ADEKSI meminta agar aturan terkait kewajiban mundur bagi anggota DPRD dan DPR RI yang ingin maju sebagai calon kepala daerah direvisi. "Demi rasa keadilan, seharusnya DPRD dan DPR, hanya cuti sementara," pungkasnya. *

Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menjelaskan bahwa dalam masa sidang II tahun sidang 2019-2020 Komite IV DPD RI sedang melaksanakan pengawasan terhadap UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

“Kami telah melaksanakan kunjungan kerja ke daerah serta melakukan raker dengan para stakeholder dan pelaku UMKM di daerah  dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Kenyataannya, di lapangan masih terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, mulai dari akses permodalan, SDM, akses pasar, perizinan, serta persaingan usaha yang semakin ketat,” ucap Elviana.

Dalam raker tersebut, Komite IV DPD RI mendorong OJK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perbankan dalam penyaluran dana KUR dari segi sasaran dan prosedur sehingga ada peningkatan jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan/ pinjaman modal usaha.

 “Kami mendorong OJK dalam melaksanakan sosialisasi dan asistensi pendirian Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), sehingga diharapkan setiap daerah memiliki Jamkrida. Selain itu penting sekali bagaimana meningkatkan peran OJK di daerah dan bersinergi untuk melakukan edukasi lebih luas mengenai keuangan dan perbankan sesuai dengan lingkup tugas OJK, kepada masyarakat di masing-masing Provinsi,” katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komite IV DPD lainnya menyatakan bahwa DPD RI mendorong OJK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perbankan dalam penyaluran dana KUR dari segi sasaran dan prosedur sehingga ada peningkatan jumlah UMKM yang mendapat pinjaman modal usaha. 

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan pihaknya menaruh perhatian besar pada pengembangan UMKM di daerah. Menurutnya, selama ini OJK telah melakukan berbagai kegiatan dalam mendukung perkembangan UMKM.

“Dalam bentuk kebijakan, OJK mendorong kredit UMKM perbankan melalui penetapan bobot risiko yang lebih rendah pada bobot risiko dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) pada tagihan UMKM, pemberian insentif dalam pembukaan jaringan kantor bank yang memiliki rasio kredit UMKM tertentu, penetapan kualitas kredit UMKM hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran bunga dan/atau pokok, serta kewajiban pemenuhan rasio kredit setiap kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) pada usaha produktif dengan memasukkan UMKM sebagai usaha produktif,” jelas Wimboh.

Lebih lanjut, Wimboh Santoso sepakat dengan hasil rapat dengan Komite IV DPD RI untuk bersinergi dalam mendorong peningkatan akses keuangan bagi UMKM melalui program PELAKU (Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM). 

“Kami juga sepakat bersinergi dalam memitigasi munculnya penyedia jasa dan produk finansial berbasis online (fintech) illegal,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini wakil gubernur jawa tengah, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNS, Ketua Koni Jawa Tengah, Ketua FORMI Jawa Tengah, dan Pimpinan PB Djarum Foundation. 

Pembinaan
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mataliti menyatakan, “Semua negara menempatkan, olahraga sangat penting disamping kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, sejak 2006, prestasi olahraga Indonesia menurun atau stagnan”. 

Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan, “pemda fokus pada pembinaan dan kemitraan olahraga. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi olahraga. Sapras dikelola oleh swasta. Dampaknya, prestasi atlit Jateng sangat membanggakan. Termasuk, prestasi pelajar dan mahasiswa disabilitas sangat membanggakan”. “Termasuk melakukan pembinaan para pelatih agar lebih profesional,” tegasnya. 

Tandiyo, menyarankan, “jadwal, jenis, dan jenjang kejuaraan perlu ditata dengan baik sehingga agenda pembinaannya juga akan baik”. 

Strategi
Maimoen menambahkan, “upaya pencarian bibit unggul dilakukan melalui talent scouting, pengamatan langsung, seleksi umum, dan pengataman portofolio”. Namun, masih terdapat kendala di antaranya adalah, “sapras, keterlibatan perusahaan, olahraga potensial dan keunggulan lokal,” katanya. 

Anak Agung Gde Agung, asal Bali menyebutkan, “di Bali apa pun diuangkan termasuk olahraga. Untuk mendatangkan uang, even olahraga harus dijadikan berskala internasional sehingga bisa mendatangkan devisa. Inilah yang disebut sport tourism”. “Perlu dilakukan panca lomba, seperti olahraga gunung dan sungai,” tambahnya. 

Sinoeng Nugroho, menjelaskan strategi peningkatan prestasi olahraga, “dana hibah untuk KONI dan keterlibatan atlit di even-even olahraga, khususnya atlit disablitas yang sering mewakili Indonesia di even internasional”. 

Ketua KONI Jawa Tengah, Subroto, “perlu sinkronisasi dan linierisasi cabang olahraga dari sekolah hingga perguruan tinggi sehingga bisa menghasilkan atlit yang handal dan kesesuain sarana olahraga yang akan dikembangkan di kabupaten dan kota”.  

Subroto menyarankan, “akademisi memberikan data hasil riset sehingga atlit bisa berprestasi”. 

Penghargaan
Terkait regulasi UU Nomor 3 Tahun 2005, Maimoen mengusulkan, “agar penghargaan tidak hanya diberikan kepada atlit tetapi juga kepada organisasi pembina atlit. Atlit juga diharapkan tidak hanya mengejar bonus sehingga bisa pindah dari provinsi satu ke provinsi lain”. 

Menurut Sinoeng Nugroho, “penghargaan perlu diberikan kepada atlit dan mantan atlit, pelatih dan mantan pelatih. Khususnya pelatih tingkat dasar”.  

Wakil Kemenpora, menyatakan, “perekrutan atlit sebagai ASN telah dilakukan, dan ditempatkan di pusat dan daerahnya masing-masing. Penghargaan atlit tidak hanya diberikan oleh pusat, tetapi oleh daerah, BUMN, dan BUMD”. 

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES, Tandiyo Rahayu, “atlit perlu ijazah yang memadai sehingga saat ikut ASN minimal menempati golongan III. Perlu juga jatah beasiswa Bidik Misi untuk atlit berprestasi”.  

Ketua KONI Jawa Tengah, Subroto, “atlit terjebak bonus. Istilah ini kurang tepat, tetapi tali asih. Atlit itu sama dengan tentara yang memungkinkan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Atlit bisa diangkat ASN P3K”. 

Anggaran 
Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno mengatakan, “perlu penganggaran yang memadai untuk olahraga sehingga menghasilkan peningkatan prestasi”. 

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Sinoeng Nugroho, menyatakan, “untuk memenuhi fasilitas dan penghargaan atlit yang ideal, terbentur masalah kapasitas dan prioritas daerah, anggaran Pemda masih kecil, sehingga perlu dukungan APBN dan swasta. Tetapi, peran swasta belum maksimal”. 
Mirati Dewaningsih, dari Maluku, mengingatkan terkait fasilitas, bahwa, “sesudah ada fasilitas olahraga, kebanyakan daerah lemah dalam pemeliharaan”.

Subroto, “tidak ada CSR untuk olahraga dalam regulasi, sehingga banyak perusahaan yang ingin membantu terbentur regulasi tersebut”. 

Sekretaris Dinas Pendidikan, Padmaningrum, menjelaskan, “Jateng sedang membangun Sekolah Keberbakatan Olahraga setingkat SMA yang akan beroperasi pada 2021. Siswa diberi makan dan minum gratis. Ini akan menjadi SKO pertama di Indonesia. Sampai saat ini sudah pembangunan lantai 4, dan penyusunan kurikulum”.

Ketua Komite I Agustin Teras Narang mengatakan, bahwa semua pihak harus komitmen jika ingin pemindahan IKN dapat terwujud pada tahun 2024 nanti. “Saya melihat adanya keterbatasan waktu jika mau mewujudkan pemindahan IKN ke Kaltim pada 2024 nanti. Saat ini kami ingin tahu sejauh mana Kementerian PUPR telah mempersiapkan segala proses untuk pembangunan IKN tersebut,” kata Teras Narang didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik pada rapat tersebut.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, saat ini PUPR melalui Pokja Penyiapan Infrastruktur IKN sudah menyusun kajian konsep desain IKN dengan mempelajari berbagai negara yang melakukan pemindahan ibukota. “Rencana yang dikejar pada tahun 2024 pindah nanti adalah zona inti pusat pemerintahan yaitu, Istana Kepresidenan, Legislatif, Yudikatif dan sarana infrastruktur dasar penunjang lainnya,” ungkap Danis.

Pemenang Desain Ibukota Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR diwakili oleh Ardzuna Sinaga dari Tim Urban+ mengungkapkan bahwa konsep gagasan desain karya mereka sangat menunjukkan identitas dari Indonesia sendiri. “Nama Nagara Rimba Nusa Berawal dari "Nagara" yang berarti sebuah ibu kota, kemudian "Rimba" yakni mengenai hutan tropis Indonesia yang menjadi satu di antara hutan terbesar di dunia, dan "Nusa" sebagai salah satu konsep dari ribuan pulau yang menyatu,” jelas Ardzuna.

Pada kesempatan yang sama, Senator Kalimantan Timur Awang Ferdian Hidayat mewakili masyarkat Kaltim menyatakan optomis IKN akan terwujud. “Ini menyangkut citra bangsa, kita jangan khawatir karena semua pihak pasti akan semaksimal mungkin mewujudkan IKN ini, kita harus optimis dan saya yakin masyarakat Kaltim mendukung,” tukas Awang. 

Sementara itu, Senator asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha setuju dengan senator lainnya soal masalah landasan hukum pemindahan IKN harus kuat dan mampu dilanjutkan kepemimpinan berikutnya. “Persoalan aturan saya setuju, Undang-Undangnya harus kuat dan berkesinambungan hingga kepemimpinan selanjutnya. Kemudian persoalan lainnya desain harus berdasarkan kearifan lokal. Persoalan pendanaan juga perlu kejelasan,” pungkasnya. (mas)

"UU SKN ini belum membawa budaya olahraga bagi masyarakat kita. Padahal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga merupakan titik penting dalam pembangunan keolahragaan nasional dan fondasi untuk menguatkan prestasi olahraga," ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman saat Kunjungan Kerja di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (18/2).

Pada kesempatan ini, hadir Anggota DPD RI asal Provinsi Jambi M. Sum Indra, Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh M. Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Pdt. Wilem T.P. Simarmata, Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung Zuhri M. Syazali, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur Zainal Arifin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Nirwana, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Suriati Armaiyn, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Herlina Murib, dan Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Yance Samonsabra.

Rakhman menjelaskan bahwa faktanya berdasarkan data BPS tahun 2018 persentase penduduk Indonesia yang berolahraga hanya 35,7 persen dari seluruh penduduk Indonesia. "Demikian juga alokasi anggaran bagi pembangunan olahraga yang jumlahnya sangat kecil sehingga dianggap tidak sebanding dengan tuntutan untuk menghasilkan atlet berprestasi," cetusnya.

Bagi Indonesia, sambungnya, olahraga menjadi bagian dan tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional. Lantaran pembangunan di bidang olahraga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju. Esensinya, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia.

"Pembinaan dan pengembangan olahraga harus ditempatkan dalam pengarusutamaan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada semua lini dan tingkatan," kata senator asal Kalimantan Tengah itu.

Berangkat dari hal tersebut, Komite III DPD RI pada tahun sidang 2020 ini berinisiasi menyusun RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dan daerah tentunya dalam merumuskan kebijakan nasional DPD RI perlu untuk melakukan dialog dan diskusi kepada para pihak yang terlibat dalam aspek keolahragaan. "Harapannya kami dapat mendengar, menyerap serta menghimpun masukan, pandangan dan aspirasi terkait dengan perumusan inisiasi penyusunan RUU ini," ujar Rakhman.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Nirwana juga membenarkan anggaran menjadi masalah utama dalam pembangunan olahraga. Untuk itu, menurut Andi, perlu diprioritaskan cabang-cabang olahraga tertentu. "Bukan berarti kita mengindahkan cabang olahraga lainnya," lontarnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Suriati Armaiyn menjelaskan permasalahan pembangunan olahraga di Jambi hampir sama dengan provinsi-provinsi lain. Permasalahan pembangunan di Jambi juga hampir sama dengan Maluku Utara, baik dari sarana dan prasarana, maupun anggaran. "Setiap provinsi memiliki permasalahan pembangunan olahraga hampir sama. Namun kita harus menyiasati dengan menggandeng pihak swasta untuk meningkatkan prestasi olahraga di setiap provinsi," paparnya.

Sekda Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan saat ini pihaknya masih dihadapkan pekerjaan rumah terkait pembangunan sarana dan prasarana yang belum optimal. Untuk itu pihaknya mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar bisa meningkatkan pembangunan olahraga di Provinsi Jambi. "Saya berharap dukungan itu bisa berpengaruh kepada animo masyarakat untuk berolahraga sehingga juga akan berpengaruh kepada prestasi atlet dari Jambi," ulasnya. 

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Wahyudin menilai sistem sekolah full day sangat menyulitkan dalam meningkatkan prestasi olahraga. Lantaran, sistem full day menjadikan seorang anak mengurangi aktivitas berolahraga. "Pulang sekolahnya saja sudah sore. Bagaimana mau olahraga," paparnya.

Wahyudin juga meminta agar pemerintah pusat dapat membangun Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) di seluruh provinsi. "Bukan hanya di Jambi, hampir di seluruh provinsi masih banyak yang belum memiliki SKO," terangnya. Menurutnya, SKO ini sangat penting meningkatkan prestasi olahraga. "Jadi jangan hanya membangun gedung-gedung saja, tapi kita butuh SKO," pungkasnya.

Di akhir acara, Anggota DPD RI Provinsi Jambi M. Sum Indra memahami apa yang dirasakan cabang olahraga di Jambi di tengah minimnya anggaran. Tentunya hal tersebut akan menjadi masukkan kepada Komite III DPD RI.

"Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga juga terbatas. Tapi kami juga sudah mengusulkan bantuan untuk KONI di Jambi. Bukan saja olahraga, semua juga bidang juga kena pemangkasan anggaran. SKO juga telah kami usulkan kepada Menpora, agar bisa dibuat di semua provinsi," kata Sum Indra.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, Komite II DPD RI berkeinginan agar program-program dari pemerintah yang dapat menyejahterakan masyarakat daerah dapat disukseskan, salah satunya program dari Kementerian LHK. Dirinya meminta agar Siti Nurbaya Bakar melalui kementeriannya dapat membangun komunikasi dengan setiap anggota Komite II DPD RI sebagai mitra dalam menyukseskan program di setiap daerah. 

“Tadi kami berbicara dengan pimpinan, ada wujud konkret yang dapat dibangun secara bersama-sama antara kementerian dengan DPD RI sebagai bentuk sinergi. Nantinya ada wujud konkret. Kami sebagai anggota DPD RI bisa menjadi instrumen wujud nyata kerjasama dengan kementerian di daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Senada dengan Yorrys, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mendukung jalinan kerja sama yang akan dibangun antara Komite II dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah. Menurutnya, anggota DPD RI yang tergabung di Komite II mampu menyuarakan aspirasi masyarakat daerah dan juga dapat membantu mensosialisasikan program-program dari Kementerian LHK. “Tolong program kementerian saat turun ke daerah, anggota DPD diajak. Anggota DPD dapat ikut mendampingi dalam menyukseskan program-program kementerian LHK,” imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainudin, dalam rapat kerja tersebut, Komite II DPD RI juga menginginkan adanya pandangan dari Kementerian LHK terkait RUU perubahan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, masalah sampah menjadi hal yang mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya penanganan yang dapat menyesuaikan kondisi saat ini.

“Saat ini Komite II sedang menyusun RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan kami ingin mendengarkan pandangan Kementerian LHK terkait hal tersebut,” ucap Bustami yang mewakili Provinsi Lampung ini.

Masih terkait sampah, Anggota Komite II, Angelius Wake Kako, mengatakan penanganan masalah sampah di daerah-daerah masih kurang optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Akibatnya banyak sampah yang menumpuk dan akhirnya merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan penyakit.

“Di NTT, saya melihat saat kaum milenial, masyarakat muda yang peduli akan kondisi sampah. Mereka membuat komunitas yang peduli soal sampah. Tetapi mereka ini membutuhkan sarana prasarana juga terkait pengelolaan sampah,” jelas Angelius yang berasal dari NTT ini.

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan bahwa program dari Kementerian LHK salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya di hutan. Salah satu yang dilakukan adalah adanya kebijakan alokasi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. Kementerian LHK memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Selain itu, dirinya juga mengupayakan membangun ekonomi daerah melalui hutan produksi.

“Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” kata Siti.ndorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” kata Siti.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua II DPD RI, Nono Sampono  dan semua anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi, Eni Khairani dan Riri Damayanti John Latief.
 
“Sesuai dengan tupoksi yang ada, DPD RI siap untuk memfasilitasi musyawarah antar pihak demi terselesaikannya konflik tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Jangan sampai karena masalah ini berlarut-larut, masyarakat di bawah sana banyak dirugikan. Apalagi saya dengar sampai sekarang beberapa desa masih ada yang belum menerima dana desa. Ini kan kasihan,” ungkap Sultan saat memimpin rapat tersebut.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan bahwa nantinya setelah reses tanggal 28 Februari sampai dengan 22 Maret, pihak Sekretariat Jenderal DPD RI akan mengatur jadwal pertemuan antara semua stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan. “Kita nanti akan panggil Mendagri, Menkumham, Gubernur Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, Bupati Lebong, DPRD Lebong, Bupati Bengkulu Utara dan juga DPRD Bengkulu Utara. Kita ajak untuk duduk bersama, bermusyawarah guna menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan.”

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Menurut Nono, masalah konflik tapal batas tidak hanya terjadi di Bengkulu. Persoalan serupa terjadi di banyak wilayah Indonesia. “Hal yang sama juga pernah terjadi di kampung, daerah saya. Antara Kabupaten Seram Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan bupatinya sampai sampai adu jotos. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita selesaikan semuanya dengan cara-cara musyawarah, dengan cara kekeluargaan. Tidak menang-menangan. Tidak jago-jagoan. Karena kalau lewat jalur hukum kadang ada titik lemahnya,” tegasnya.

Nono Sampono juga mengungkapkan dalam proses mediasi nantinya dia mengharapkan semua pihak mempersiapkan data dan argumennya sehingga bisa dicarikan titik temunya. “ Sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga yang ikut membahas mengenai otonomi daerah, pemekaran dan juga penggabungan wilayah, DPD RI siap untuk memediasi persoalan ini,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi mengungkapkan sebagai salah satu tokoh yang ikut merancang pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu termasuk Kabupaten Lebong, dirinya mengusulkan Permendagri 20 Tahun 2015 yang dirasakan kurang memuaskan semua pihak agar ditinjau ulang. Menurutnya, ada dua hal yang bisa dilakukan yakni menelusuri melalui kementerian dan lembaga serta membentuk tim baru yang berasal dari luar pemerintahan terlebih dahulu. 

“Bisa kita melibatkan Badan Musyawarah Adat, kita bisa bentuk Tim Harmonisasi Wilayah. Karena ini tidak hanya antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Rejang Lebong. Ini terjadi juga dengan Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur. Kita dan para sesepuh duduk bersamalah memusyawarahkan semuanya. Jangan sampai ada konflik-konflik yang berkepanjangan. Waktu zaman pemekaran, persoalan ini tidak ada dan tidak pernah muncul. Semuanya akur-akur saja,” pungkasnya. (***)

Kepada Gubernur Khofifah, LaNyalla mengaku akan membantu di tingkat pusat apa yang menjadi kebutuhan Jawa Timur dalam mempercepat implementasi Perpres tersebut. “DPD sebagai wakil daerah siap support, apalagi untuk percepatan pembangunan,” ujar LaNyalla kepada Khofifah di ruang kerja Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (17/2/2020).

Khofifah mengucapkan terima kasih atas dukungan yang disampaikan langsung oleh LaNyalla. Ditambahkan Khofifah, Perpres tersebut memang harus menjadi isu bersama, khususnya bagi stakeholder di Jawa Timur. “Saya juga berharap Kadin Jatim juga terlibat mendorong para pengusaha sebagai investor,” tukasnya.

Diungkapkan Khofifah, pemerintah provinsi sudah minta kepada Menko Perekonomian untuk segera membentuk Project Managerial Office (PMO) di pusat, sehingga nanti di provinsi pihaknya tinggal membuat Provincial Project Managerial Office (PPMO). “Dan nanti provinsi akan menerbitkan obligasi daerah yang akan ditawarkan ke masyarakat,  sebagai salah satu sumber pembiayaan. Sehingga kemajuan Jatim nantinya juga didukung oleh masyarakat Jatim,” tukasnya.

Kedatangan LaNyalla ke kantor Gubernur didampingi oleh Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, yang dalam kesempatan itu juga menyampaikan keinginan Kadin untuk bisa bersama terlibat dalam implementasi Perpres tersebut. “Nanti kalau sudah dibentuk PPMO, kami dari Kadin ingin juga terlibat aktif, supaya lebih cepat memberikan update informasi kepada para pengusaha di Jatim,” ungkap Adik. (*)

Raker yang digelar di hall petemuan Hotel Toraja Misiliana itu selain dihadiri empat Senator DPD RI, masing-masing, Lily Amelia Salurapa (Dapil Sulawesi Selatan), Hasan Basri (Kalimantan Utara), Ajbar (Sulawesi Barat) dan Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), juga diikuti oleh jajaran Forkompinda Toraja Utara serta sejumlah ormas dan OKP, seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Kelompok Cipayung dan KONI Kabupaten Toraja Utara. 

Dalam sesi dialog, perwakilan dari unsur KONI dan KNPI Torut mengadu ke LaNyalla perihal tanah yang selama ini dijadikan fasilitas umum berupa sekolah, sarana olahraga serta puskesmas yang sepertinya bakal tergusur, menyusul kekalahan Pemkab Toraja Utara di pengadilan dalam perkara sengketa tanah tersebut. “Kami sangat memohon agar DPD RI membela kami, karena fasum tersebut kami gunakan untuk kepentingan warga dan pemuda di Toraja Utara,” ungkap wakil dari KONI. 

Menanggapi hal tersebut, LaNyalla menyatakan DPD RI sebagai lembaga legislatif tentu tidak bisa intervensi kepada lembaga yudikatif. Namun, dia berjanji akan mempelajari persoalannya, dan menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar ada solusi atas kemungkinan tergusurnya fasum tersebut. “Kami memang wakil daerah yang bertugas memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Nanti akan kami pelajari dan coba cari solusinya. Tetapi kalau intervensi putusan pengadilan, itu tidak mungkin,” jawab LaNyalla. 

Sementara wakil ketua DPRD Toraja Utara Semuel T. Lande, menyampaikan masih adanya kecamatan di Toraja Utara yang belum memiliki sekolah SMU. Sementara pemerintah pusat sudah memberlakukan sistem zonasi. Sehingga daya tampung SMU terdekat tidak memadai untuk menampung lulusan SMP dari kecamatan tersebut. “Kami mohon ini menjadi perhatian. Karena SMU menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya.  

Menanggapi hal tersebut LaNyalla mengakui sistem zonasi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apalagi sistem tersebut lebih cocok diterapkan di kota besar, untuk menghindari adanya dominasi sekolah favorit. Senada dengan LaNyalla, Senator Ajbar menyatakan memang seharusnya keberadaan sekolah di suatu lokasi atau wilayah harus lengkap. “Dimana ada SD, di situ ada SMP dan SMU. Temuan ini akan menjadi catatan kami,” tukas Ajbar. 

Sementara itu, wakil ketua Komite II DPD RI Hasan Basri berjanji akan mencatat semua permasalahan yang terlontar dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut. “Apalagi kalau ketua DPD sudah perintahkan, pasti akan kami tindaklanjuti. Tentu di Komite terkait, juga akan ditindaklanjuti sebagai bahan atensi. Dan Pak Ketua juga pasti melakukan tindaklanjut dengan melaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo atas semua temuan di daerah, seperti yang kemarin sudah dilakukan saat kunker ke sebagian provinsi di Sumatera,” paparnya. 

Sebelumnya, Bupati Kalatiku, menyatakan bahwa Toraja Utara akan fokus memperkuat keunggulan pariwisata dan hasil perkebunan kopi Toraja, sebagai satu-satunya kopi yang belum mengalami rekayasa genetik. Sehingga oleh peneliti dari ITB disebut sebagai kopi purba. Hanya saja, untuk pariwisata, masih memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi pariwisata di Toraja Utara. 

“Kami punya 17 destinasi wisata yang sudah eksisting, menyusul yang sedang disiapkan sebanyak 387 obyek. Hanya saja memerlukan dukungan infrastruktur dan akses transportasi penerbangan. Hal ini yang kami mohon untuk dibantu. Sehingga target kami, di akhir tahun 2020, saat liburan natal dan tahun baru, kami bisa menjaring wisatawan asing lebih banyak lagi,” tukasnya seraya menunjukkan sederet prestasi yang dicapai Toraja Utara, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,2 persen.

Sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan Ketua DPD RI ke Toraja Utara, Bupati Kalatiku memberikan gelar tamu kehormatan kepada LaNyalla dengan memakaikan selempang dan topi khas Toraja Utara. “Terus terang kami bangga dan berterima kasih. Karena sejak Kabupaten Toraja Utara ada, baru kali ini kedatangan tamu pimpinan lembaga tinggi negara,” kata Kalatiku disambut aplaus hadirin. (*)

"Satu hal yang mampu dijadikan kesimpulan besar pada penyerapan DIM itu adalah masyarakat di daerah membutuhkan kepastian hukum yang mengatur BUMDes," ucap Wakil Ketua PPUU Eni Sumarni saat RDPU di Ruang Rapat Majapahit, Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurutnya, PPUU DPD RI menyadari bahwa sifat usaha, jenis usaha, dan permodalan BUMDes berkorelasi dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes. Penentuan sifat usaha dan jenis usaha merupakan langkah awal yang berfungsi untuk memetakan potensi desa yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. " Penentuan sifat usaha dan jenis usaha BUMDes adalah langkah awal yang berupaya mengimajinasikan bentuk kelembagaan usaha BUMDes yang beririsan dengan sumber-sumber permodalan dan upaya pengelolaannya," cetusnya. 

Senator asal Jawa Barat itu juga menilai bahwa kehadiran kepastian hukum pengaturan BUMDes akan berbeda dengan Koperasi, Yayasan, maupun Perseroan Terbatas. Prinsip BUMDes yang menjalankan usaha di bidang ekonomi, atau pelayanan publik membutuhkan justifikasi perlakuan pengembangan bisnis yang berbeda. 

"Pengelolaannya menuntut penciptaan profitabilitas sosial yang lebih besar dibandingkan profitabilitas ekonomi karena Pasal 87 ayat (2) UU Desa memberikan prinsip dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," kata Eni.

Sementara itu, Ketua PPUU Alirman Sori menyampaikan perlunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan. “PPUU berkeyakinan bahwa pengaturan BUMDes yang terpisah dari UU Desa dan berfungsi sebagai pelengkap UU Desa akan lebih efektif dan efisien untuk memberikan kepastian hukum dan pengembangan BUMDes," papar Alirman.

Ekonom Senior Indonesia, Aviliani yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan dengan adanya dana desa dan BUMDes seharusnya kemiskinan itu tidak ditemukan lagi. “Apabila kepala desanya itu benar-benar menggunakan dana desa dan BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat, maka saya menilai angka kemiskinan cenderung turun. Disisi lain pendapatan perkapita masyarakat di desa itu naik. Tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang badan hukum BUMDes. Karena di Indonesia hanya mengenal badan hukum itu adalah PT, Firma, CV, Koperasi”, terangnya.

Menurut Aviliani apabila tidak ada peraturan yang mengatur tentang badan hukum BUMDes, maka akan terjadi permasalahan mengenai asset.  “Jadi kalau BUMDes makin besar, asetnya nanti milik siapa karena dia tidak punya badan hukum yang diakui di Indonesia. Menurut saya mungkin dikembalikan saja pilihan badan hukum kepada mereka. Jenis badan hukumnya boleh koperasi, boleh PT, Firma, pokoknya yang diakui di Indonesia. Saya sarankan kembali ke sana” ungkapnya.

Lebih lanjut Aviliani menyampaikan BUMDes harus bersinergi dengan bupati, perusahaan, dan kelompok tani. “BUMDes akan sukses kalau ada business model yang berkaitan dengan pihak-pihak ini” katanya.

Di sisi lain, Senator asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menyarankan Rancangan Undang-Undang BUMDes sebaiknya dibentuk BUMDes kawasan. “Jadi membentuk BUMDes kawasan, apakah itu kawasan ekonomi yang sama-sama daerah itu, sehingga bisa saling berintegrasi, dan keberadaan BUMDes betul-betul ada karena kebutuhan”, usulnya. (adt)

Kholik menjelaskan Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah, karena melihat bahwa pemekaran adalah aspirasi dari masyarakat daerah. Tujuannya mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah, dan juga mempercepat pemerataan pembangunan.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kajian yang sudah dipersiapkan oleh Kabupaten Banyumas dapat diterima oleh pemerintah, DPR dan DPD RI sehingga pemekaran layak untuk diwujudkan. “Sepanjang memang secara syarat administrasi sudah terpenuhi, maka kami akan mendukung dalam hal kebijakan politik. Harus diperhitungkan juga beban dari kabupaten induk dalam membiayai daerah otonom baru nanti,” ujar Abdul.

Sementara itu, anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Casytha A Kathmandu menjelaskan langkah DPD RI yang telah meminta pemerintah mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Saat ini terdapat sekitar 173 daerah yang mengajukan pemekaran. 

“Sayangnya, pemerintah saat ini baru membuka kran moratorium untuk wilayah Papua. Kami akan tetap mendorong pencabutan moratorium, sehingga diharapkan daerah otonom baru dapat segera terwujud karena tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Budi Setiawan menjelaskan Pemkab Banyumas telah menyampaikan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah otonom, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. DPRD Kabupaten Banyumas mendukung penuh usulan tersebut bahkan menilai pemekaran wilayah idealnya dibagi menjadi tiga daerah otonom yakni dua kabupaten dan satu kota. 

“Idealnya, Kabupaten Banyumas dimekarkan menjadi tiga wilayah yaitu dua wilayah kabupaten dan satu kota. Namun prosesnya jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan menjadi dua wilayah, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto karena infrastrukturnya sudah siap untuk dimekarkan. Intinya, kami mendukung pemekaran itu,” pungkasnya.

LaNyalla yang didampingi pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri, dan Senator asal Toraja, Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa serta Senator Ajbar (Sulawesi Barat) dan Senator Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), juga menyempatkan diri mengunjungi Masjid Tua Palopo dan Istana Kedatuan Luwu  Palopo. 

Di masjid yang dibangun tahun 1604 masehi, itu LaNyalla yang didampingi Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso dan Senator Hasan Basri serta Ajbar, melaksanakan sholat dhuhur berjamaah. Usai dari masjid yang didirikan Raja Luwu Datu Payung Luwu XVI Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matinroe, rombongan menuju Istana Kedatuan Luwu Palopo.

LaNyalla dan para Senator disambut dengan upacara penyambutan tamu adat oleh wakil Datu Luwu Andi Muhammad Nur Palulu beserta jajarannya. “Kami ingin menitipkan kepada Ketua DPD RI agar kearifan lokal di Indonesia tetap dapat terjaga,” ungkap Andi setelah menjamu rombongan DPD RI di dalam Istana Luwu Palopo. 

LaNyalla pun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas penyambutan terhadap dirinya dan para Senator DPD RI. “Awalnya kami hanya ingin melihat secara langsung Istana Luwu, namun ternyata kami disambut dengan upacara tamu adat. Sekali lagi, kami akan catat aspirasi tentang kearifan lokal tersebut. Apalagi DPD RI memang mewakili daerah, termasuk di dalamnya kebudayaan dan adat istiadat,” ungkap LaNyalla. 

Sementara itu, saat rapat kerja dengan Walikota Palopo, beberapa aspirasi disampaikan untuk dapat diperjuangkan di DPD RI. Di antaranya keinginan Palopo agar Universitas Andi Djemma bisa beralih status menjadi universitas negeri. Dan IAIN Palopo menjadi UIN. 

“Kami juga ingin mendapat tambahan dana DAK dari pusat, khususnya untuk infrastruktur jalan dan drainase serta bendungan di Latuppa untuk penanggulangan banjir, sekaligus destinasi wisata. Saat ini DAK yang kami terima dari APBN hanya Rp.14 milyar,” ungkap Judas Amir. 

Walikota juga meminta agar DPD RI dapat menyampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar memperhatikan jajaran di bawahnya, agar tidak melakukan alih fungsi lahan hutan dan seolah membiarkan perambah hutan di wilayah Palopo. “Sebab kami sudah diingatkan oleh BNPB, ancaman serius banjir dan longsor serta pergerakan tanah,” ungkapnya. 

Di tempat yang sama, Senator asal Sulawesi Barat Ajbar menyampaikan bahwa saat ini DPD RI sedang menyiapkan RUU Investasi Daerah dan RUU BUMDes, untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Ini tentu penting bagi kota jasa seperti Palopo, agar kemudahan berusaha dan berinvestasi bisa semakin meningkat,” urai Ajbar. 

Sedangkan Senator asal Toraja, Lily Amelia menyampaikan kepada walikota, bahwa sebelum LaNyalla menjadi ketua DPD RI, dirinya sudah meminta kepada pria berdarah Bugis itu untuk keliling Indonesia bila terpilih menjadi ketua. “Dan hari ini saya bawa beliau ke Sulawesi Selatan, termasuk ke Palopo dan Toraja,” ungkap Lily disambut tepuk tangan para peserta raker. (*)

Lebih lanjut dikatakannya akan dilakukan sinergi secara partisipatif berupa pelibatan Komite III DPD RI sebagai representasi masyarakat dan daerah dalam sosialisasi serta implementasi program kegiatan Kemdikbud RI. “DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah akan berupaya mendukung seluruh program kementerian yang memihak kepada masyarakat dan daerah. Program Bapak Menteri ini akan kita bantu melalui sosialisasi program ke daerah, kalau Bapak Menteri akan ke daerah bisa mengajak Anggota DPD. Kami akan bantu koordinasikan dengan daerah”, ujar Bambang saat memimpin raker didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Dalam raker tersebut, anggota DPD RI asal Kepulauan Bangka Belitung Zuhri M. Syazali menyatakan dukungannya pada program Merdeka Belajar. “Kita mendukung Merdeka Belajar dengan catatan, sebaik apapun gagasan jika tidak didukung SDM, maka tidak maksimal. Kuncinya adalah guru dan kurikulum, serta kepala sekolah. Jangan sampai kepala dinas, kepala sekolah diganti karena perbedaan pandangan politik. Anak didik akan menjadi korban” jelasnya.

Fadhil Rahmi, Senator asal Aceh pada kesempatan yang sama juga menyetujui Program Merdeka Belajar. “UN setuju diubah dan diharapkan mengakomodir pendidikan di pedalaman. Sedangkan untuk sertifikasi mohon dirasionalkan agar tidak ribet”, ungkapnya.

Di tempat yang sama anggota DPD RI asal Maluku Utara, Suriati Armaiyn berharap program tersebut dapat meningkatkan mutu kualitas di daerah terpencil. “Maluku Utara itu daerah kepulauan, fasilitasnya terbatas. Bagaimana upaya kita agar mutunya bisa sama dengan kota besar”, ungkapnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyambut baik dukungan Komite III tersebut karena program Merdeka Belajar merupakan pondasi untuk mengembalikan keberagaman sesuai dengan potensi masing-masing daerah. “Keberagaman harus dirayakan sehingga membuat anak-anak menjadi toleran dan bersemangat mencapai impiannya. Ini hanya langkah pertama karena baru empat bulan, kita belum bicara kualitas sepertu guru maupun kurikulum”, jelasnya. 

Lebih lanjut Mendikbud Nadiem menjelaskan program Merdeka Belajar adalah kebijakan yang sangat fokus kepada hasil. Tiga episode Merdeka Belajar menurutnya adalah kebijakan untuk melepaskan mata rantai bagi sekolah yang sudah siap untuk maju lebih dahulu. Menurutnya kebijakan yang diambil saat ini adalah dengan mengembalikan esensi UU 23/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 58 dan pasal 59. “Yang berhak menilai siswa adalah guru dan sekolah. Apabila sekolah ingin menggunakan ujian sesuai soal dari dinas silakan. Begitu pula jika sekolah ingin menggunakan dengan metode lain seperti essay atau portofolio,  kita persilakan. Tidak harus pilihan ganda, karena tidak selama ini model ujiannya hanya kemampuan menghafal, bukan bernalar”, paparnya.

Merdeka Belajar episode pertama adalah mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.  “Ke depannya evaluasi siswa dengan menggunakan penilaian dalam sekolah, ujian sekolah di akhir jenjang, dan asesmen kompetensi dan survei karakter yang mengedepankan literasi, numerasi dan karakter sesuai Pancasila, diselenggarakan di kelas 4,8, 11” ungkapnya.

Sedangkan Merdeka Belajar Episode Kedua adalah Kampus Merdeka yang mencakup program pembukaan program studi baru, sistem akreditasi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, hak belajar tiga semester di luar program studi. ”Izin pembukaan program studi baru akan lebih mudah, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Akreditasi untuk kampus dan dosen lebih sederhana agar tidak mengganggu proses belajar. Mahasiswa juga akan diberi hak belajar tiga semester di luar program studi, karena tidak ada satupun profesi yang mengandalkan satu ilmu saja”, jelasnya. 

Oleh karena itu Kemdikbud menurut Nadiem akan bekerjasama dengan berbagai kementerian, BUMN, dan swasta untuk mengisi tiga semester tersebut. “Bisa berbentuk program magang, proyek bangun desa, bakti sosial, membangun literasi di daerah terpencil, membantu wirausaha, riset, dan pertukaran pelajar,” paparnya. 

Merdeka Belajar Episode Ketiga yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020 yakni penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat, pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel.  “Sekarang BOS ditransfer tiga kali dan transfer langsung ke sekolah. Penggunaan BOS dapat digunakan untuk maksimal 50% bagi jasa honorer dan tenaga pendidik. Mulai 2020 pelaporan BOS via online, jika sekolah tidak bisa, itu tanggung jawab dinas” paparnya. (lis)

“Kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah. Terutama antara daerah di perkotaan dengan daerah di pelosok. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa memeratakan kualitas pendidikan antar daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan perubahan kebijakan menteri yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Sebenarnya kualitas sumber daya manusia kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Tapi kenapa di peringkat universitas  kita selalu berada di posisi ratusan kelas dunia. Ini juga yang menjadi PR kita semua. Bagaimana peringkat universitas kita bisa naik di kelas dunia.”

Sementara itu, dalam paparannya di Komite III DPD RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan program kerja Kemendikbud tahun 2020 terkait dengan evaluasi sistem pembelajaran. Pertama, menyediakan pratik-praktik baik untuk materi ujian sekolah. Kedua, mendampingi pemerintah daerah untuk tidak lagi mewajibkan materi ujian kelulusan di daerahnya, melainkan memberikan kemerdekaan untuk masing-masing sekolah. Ketiga, melaksanakan ujian nasional tahun 2020 (terakhir kalinya) untuk 8,4 juta peserta didik. Keempat, merancang asesmen kompetensi dan survei karakter tahun 2021. 

“Kemendikbud bekerjasama dengan PUPR dan Kemenkominfo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perangkat IT dalam program perancangan asesmen kompetensi dan survey karakter, perangkat IT tersebut juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara online,” tegas Nadiem. (*)

Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menyatakan melalui kunjungan ini untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan program-program dari balai penelitian yang sedang dilaksanakan di daerah. Salah satu hal yang perlu didorong adalah dengan meningkatkan anggaran penelitian teknologi pertanian. 

"Harapan saya, dengan adanya teknologi pertanian, akan mampu meningkatkan pendapatan petani, dengan meningkatnya pendapatan diharapkan mampu menarik kaum milenial kembali ke industri ini. Komite II DPD RI akan mendorong di daerah-daerah agar tidak segan-segan menggunakan bibit-bibit produksi lokal dari balai penelitian, saya menilai tidak kalah dari bibit-bibit dari luar," ucap Hasan Basri saat tinjauan lapangan.

Masih pada kesempatan tersebut, Senator asal Kalimantan Utara itu menilai anggaran yang diterima balai penelitian dari kementerian sangatlah kecil, padahal hasil penelitian dari balai-balai penelitian tersebut mampu dikembangkan bibit-bibit pertanian yang tidak kalah bersaing dengan bibit dari luar.

"Balai penelitian dan pengembangan pertanian di Sulawesi Selatan kecil anggarannya dan kemungkinan sama dengan balai penelitian lainnya hanya sekitar 30 miliar,  kami akan mendorong kepada kementerian untuk meningkatkan anggaran penelitian ini paling tidak dua kali lipat di daerah-daerah. Penelitian sangat penting dalam mendukung kemajuan teknologi dan industri pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan," katanya.

Senada dengan itu, Senator NTT Angelius Wake Kako mengatakan bahwa benih produksi anak bangsa melalui balai-balai penelitian ini harus lebih dipopulerkan, sehingga banyak para petani menggunakannya.

"Saya kira jika benih-benih produksi anak bangsa lebih didorong dan dipopulerkan, tidak kalah bersaing dengan benih dari luar, ini kesempatan yang baik bagi Komite II untuk mengangkat ini dan dibawa ke dapil-dapil untuk mendorong ini kepada petani-petani di daerah," katanya.

Pada Kesempatan yang sama, Senator Bali Made Mangku Pastika mengungkapkan, bahwa Bali tidak hanya mengandalkan pariwisata tapi juga budaya agriculture. Menurutnya balai-balai penelitiaan saat ini harus mampu menghasilkan industri pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pendapatan petani saat ini minim, sehingga para pemangku kepentingan harus memikirkan cara meningkatkan hasil budi daya pertanian. Di Bali sudah diterapkan yang namanya sistem pertanian terintegrasi dengan memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan mulai dari dari akar hingga daun tidak ada yang terbuang, ini disebut zero waste program dan hasil dari penelitian anak bangsa," pungkasnya.

Hadir pada kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komite II Hasan Basri, Anggota Komite II Made Mangku Pastika, Angelius Wake Kako, Anna Latuconsina, Emma Yohanna, Mamberob Yosephus Rumakiek, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, Namto Roba, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Taufiq Ratule. (mas)

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin saat Kunjungan Kerja Pengawasan Komite II ke Provinsi Lampung. Hadir dalam kesempatan itu Anggota Komite II DPD RI,  Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (11/2). 

Lebih lanjut Bustami mengatakan, Komite II juga mendorong kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Lampung dapat melanjutkan sinergitas yang sudah terbangun dengan baik dan menjadi percontohan sebagai wilayah yang fokus dalam membangun pertanian di wilayah barat. "Oleh karena itu kami berharap bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan juga dapat memberikan dorongan kepada petani untuk mengembangkan pemuliaan tanaman dan mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan kemudahan kepada petani kecil”, ujarnya.

Bustami mengatakan UU tersebut adalah UU baru yang mencabut dan menggantikan UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sistem budidaya tanaman di Indonesia sebenarnya telah memiliki akar sejarah yang kuat dan nilai hidup sistem pertanian yang telah lama dijunjung tinggi dan dikembangkan sebelum Indonesia merdeka. “Pemerintah wajib berperan aktif untuk mengembangkan sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan, menyediakan jaminan yang memadai kepada petani, karena petani harus mengorbankan kemerdekaannya dalam memiliki tanaman atau mengadopsi sistem budidaya tanaman tertentu” paparnya.

Senator asal Lampung ini menyampaikan perlunya sistem budidaya tanaman untuk memberikan kontribusi pada pembangunan pertanian yang mensyaratkan peningkatan produktivitas dan efisiensi, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewarnai proses transformasi struktural perekonomian, serta berfungsi sebagai pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja.

Dalam rapat tersebut, Bustami berharap dengan berlakunya UU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dapat memanfaatkan perubahan teknologi pertanian, sehingga mutlak menghasilkan tambahan produktivitas per satuan lahan dan produktivitas per satuan tenaga kerja.  “Pertanian masa depan masih akan terus menjadi andalan produsen pangan, penghasil devisa negara, pendukung sektor manufaktur dan jasa, serta penghasil energi baru atau energi alternatif dan terbarukan” terangnya.

Selain itu, Komite II meminta kepada pemerintah untuk segera membuat aturan turunan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku di bidang pertanian terutama petani kecil. “Sesuai dengan bunyi Pasal 70, Komite II mendorong pemerintah wajib menyediakan bank genetik, cadangan benih tanaman, benih hewan dan/atau bibit hewan, hingga cadangan pupuk nasional” pintanya.

Selain Bustami, delegasi Kunker Pengawasan dari Komite II yakni Wakil Ketua Komite II,  Abdulah Puteh dari Aceh, Habib Hamid Abdullah dari Kalimantan Selatan, Dedi Iskandar Batubara dari Sumatera Utara, Amaliah Sobli dari Sumatera Selatan, Dewi Sartika Hemeto dari Gorontalo, TGH Ibnu Khalil dari NTB. (Chandra)

Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno menyebutkan Komite III akan turut mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan Kemenparekraf secara proporsional. “DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah akan mendukung seluruh progam kementerian yang memihak kepada masyarakat dan daerah” paparnya.
 
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Sultan B Najamudin yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan DPD RI dapat melakukan pengawasan terhadap program kerja Kemenparekraf. Pengawasan DPD RI terhadap program kerja Kementerian selama ini rutin dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPD RI melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja Pengawasan. “Kalau diskusi dengan DPD lebih hidup, posisi anggota DPD RI legitimasi masing-masing provinsi non partai” terangnya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, Anak Agung Gde Agung mengusulkan agar sumber daya yang dikembalikan ke daerah bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya lainnya. “Kalau Bapak Menteri bisa memperjuangkan agar perimbangan keuangan pusat dan daerah lebih adil, maka daerah akan lebih semangat, karena pariwisata termasuk sumber daya lainnya”, ujarnya.’

Senada dengan hal tersebut, Anggota DPD RI asal Bengkulu, Ahmad Kanedi menyarankan perlunya strategi pariwisata nasional. “Perlu membuat grand strategy bagaimana orang Indonesia berwisata, sekarang ada virus corona di luar negeri, ya kita sesama orang Indonesia saja meningkatkan pariwisata dengan keliling Indonesia” , sarannya.

Menparekraf, Wishnutama Kusubandio sepakat agar sektor pariwisata lebih dihargai dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah. ” Sumber Daya Alam itu sudah pemberian dari Tuhan, sedangkan pariwisata itu diusahakan manusia untuk menghasilkan pendapatan jadi harus diapresiasi” ungkapnya.

Selain itu, Menparekraf mengatakan akan melakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. “ Kita akan tingkatkan premium tourism, supaya lebih banyak spending-nya dibandingkan jumlah turisnya. Kita juga akan bicara dengan airlines internasional untuk alihkan rutenya ke Indonesia bukan ke China. Event-event batal di China bisa dipindah ke Indonesia, dan pemberian diskon harga tiket untuk wisatawan nusantara.  Kita juga usul ke Bapak Presiden untuk  menambah hari libur supaya orang bisa liburan ke tempat wisata”, jelasnya. 

Wishnutama juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan, khususnya masalah keamanan bepergian yang dikeluarkan oleh Australia Travel Advice dan USA Travel Advisory. “Yang lucunya, sekarang ada wabah corona, tetapi travel advice China warna hijau,  Indonesia warna kuning. Jika Indonesia statusnya warna hijau, bisa dianggap Indonesia kondisinya nyaman dan aman, wisman bisa naik 20-30% apalagi dibangun infrastruktur”, ungkapnya.

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo mengatakan saat ini Kemenparekraf sedang menyusun Rencana Induk Pariwisata Nasional Terpadu (RIPANDU)  bagi seluruh stakeholders kepariwisataan nasional. “RIPANDU adalah master plan besar untuk Indonesia. Bisa diimplementasikan secara bertahap dan implementatif”, paparnya. (lis)

Wakil Ketua Komite II Hasan Basri mengungkapkan pada kunjungan kerja pengawasan ini, Komite II DPD RI mengumpulkan permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan budi daya pertanian berkelanjutan di daerah.

"Kami saat ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 22/2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Apa benar UU ini sudah dijalankan dengan baik dan kendala apa saja yang terjadi di daerah, kami perlu masukan dari stakeholder daerah, apa yang disampaikan pada saat ini menjadi catatan kami, akan kami bawa ke pusat," ungkap Senator asal Kalimantan Utara.

Di tempat yang sama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu penyangga pangan nasional, dan mengapresiasi DPD RI memberikan perhatian terhadap permasalahan yang tekait pertanian.

"Daerah sudah bekerja maksimal dalam mendukung program pemerintah pusat, Sulawesi Selatan harus didukung oleh pemerintah pusat, jangan apa-apa harus izin pusat, bagaimana kita bisa mengangkat petani lokal kita masalah pengadaan bibit dan pupuk masih dalam pengendalian pemerintah pusat. Saat ini kami surplus padi dan kami berusaha agar produk pertanian lainnya juga bisa diangkat seperti kokoa, tujuannya agar kami bisa menjadi cadangan pangan paling tidak untuk wilayah Indonesia Timur, kami apresiasi DPD RI mendukung daerah membawa permasalahan ini ke tingkat pusat," kata Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Senada dengan itu, Senator Sulawesi Selatan Tamsil Linrung juga menyayangkan bahwa kebijakan seperti penangkaran benih dan pupuk masih harus bergantung pemerintah pusat.

"Sulawesi Selatan bukan hanya penyangga beras, tapi punya sektor potensi lain seperti peternakan juga. Sulawesi Selatan harus didukung menjadi lumbung pangan dan menjaga ketahanan pangan paling tidak untuk wilayah Indonesia Timur, sangat disayangkan jika masalah benih saja harus bergantung pada pusat, daerah bisa dan sanggup didorong untuk mandiri," jelasnya 

Lain halnya, Senator Maluku Anna Latuconsina menyoroti masalah alih fungsi lahan, untuk membuat Indonesia berswasembada pangan harus mempertahankan ketahanan lahan agar tidak beralih fungsi.

"Regulasi yang ada saat ini untuk menjaga lahan pertanian beralih fungsi harus tegas dijalankan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga oleh aparat penegak hukum, untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia," pungkasnya.

Hadir pada kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Sulawesi Selatan, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mattalitti, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Anggota Komite II DPD RI Tamsil Linrung, Namto Roba, Stefanus B.A.N. Liow, Mamberob Yosephus Rumakiek, Angelius Wake Kako, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan,  Andri Prayoga Putra Singkarru, Emma Yohanna, Made Mangku Pastika, Lukky Semen, Fahira Idris, Anna Latuconsina, Alexander Franciscus, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. (mas)

Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menilai keberadaan UU 22/2019 dapat memberikan dorongan kepada petani untuk mengembangkan pertanian dan menjadi dorongan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk dapat merumuskan kebijakan peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan para petani. Dirinya berharap agar implementasi UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dapat berjalan dengan baik di Jawa Timur dan menjadi pendorong meningkatnya produksi pertanian yang akan mesejahterakan petani.

“Sistem budi daya tanaman perlu memberikan kontribusi pada pembangunan pertanian yang mensyaratkan peningkatan produktivitas dan efisiensi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Yorrys dalam pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur hari Selasa (11/2).

Dalam rapat tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Jawa Timur, Ardo Sahak, mengatakan jika Jawa Timur disebut lumbung pangan nasional karena produksi pertanian dan peternakannya mengalami surplus, dan itu bisa menopang kebutuhan pangan di provnsi lain di Indonesia. “Jawa Timur banyak menyuplai hasil pertanian dan peternakan ke provinsi lainnya,” jelas Ardo.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Pemprov Jatim, Hadi Sulistyo, produksi pertanian di Jawa Timur didominasi oleh padi, jagung, dan kedelai. Pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar 2,3 juta ton dan jagung mengalami surplus sebesar 4,3 juta ton. “Kontribusi tanam pangan di Jawa Timur, untuk tahun 2018, padi menyumbang 18,6 persen, jagung 21,8 persen. Untuk 2019, padi 19,27 persen, jagung 22,46 persen, kedelai 33,83 persen. Jadi ada kenaikan di tiap tahunnya,” jelas Hadi.

Hadi juga mengungkap beberapa permasalahan yang dihadapi pertanian di Jawa Timur pada tahun 2020 ini. Yaitu menurunnya alokasi pupuk bersubsidi ke Jawa Timur dan permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi lahan lain. Untuk pupuk bersubsidi, dirinya mengungkapkan pada tahun 2019, Jawa Timur mendapat alokasi 2,6 juta ton pupuk, dan  di 2020, dari usulan 4,9 juta, disetujui 1,3 juta ton. Terkait pencegahan alih fungsi lahan, Hadi mengatakan bahwa Pemprov Jatim sudah mengeluarkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), namun saat ini baru 14 dari 29 kabupaten/kota yang telah membuat perdanya. 

Senator dari Jawa Timur yang hadir dalam pertemuan tersebut, Adilla Azis, berharap kepada Pemprov Jawa Timur untuk memberikan pelatihan keahlian di desa Sumberejo, Malang. Tujuannya agar masyarakat di desa tersebut dapat sejahtera seiring dengan adanya peningkatan produksi pertanian di bidang holtikultura. “Mereka sekarang ini menginginkan adanya pelatihan. Karena di desa ingin menjadi ikon penghasil beras organik,” harap Adilla.

Senator dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, Senator dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni, dan Senator dari Kalimantan Tengah Yustina Ismiati, meminta agar Pemprov Jatim benar-benar berupaya untuk mencegah adanya alih funsi lahan pertanian. Menurut mereka, banyaknya alih fungsi lahan tersebut akan berdampak pada keberadaan Jatim sebagai lumbung pangan nasional, yang juga turut berdampak pada provinsi lain yang bergantung pada Jatim terkait suplai bahan pangan.

Sementara itu, Senator dari Provinsi Jambi, Ria Mayang Sari, meminta agar Pemprov Jatim juga bekerjasama dengan pemerintah desa dalam peningkatan produktivitas pertanian. Apalagi desa telah memiliki dana desa yang bisa digunakan untuk mengembangkan pertanian dan menyejahterakan masyarakat petani di desa tersebut. Karena selama ini, salah satu masalah yang dihadapi petani di desa adalah masalah permodalan dan pemasaran hasil pertanian. 

“Anggaran dana desa itu sangat besar, apakah Pemprov Jawa Timur sudah pernah mencoba (berkoordinasi) kepada pemerintah desa setempat untuk meningkatkan produktivitas dan penyuluh pertanian di desa?” ungkap Ria.

Saat menutup pertemuan, Yorrys mengatakan hasil kunjungan kerja ini akan disampaikan ke Pemerintah. Untuk selanjutnya akan dibuatkan program pilot project yang diusung DPD RI dengan Kementerian terkait. 

“Hasil pertemuan ini akan kami jadikan bahan untuk merumuskan program pilot project kerja sama DPD RI dengan kementerian-kementerian mitra Komite II. Program itu akan diterapkan di setiap daerah Anggota DPD RI, sehingga hasilnya akan benar-benar dirasakan,” tutup Yorrys yang juga Senator dari Provinsi Papua.

Kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Jawa Timur tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komite II Edwin Pratama Putra, Christiandy Sanjaya, Muhammad Afnan Hadikusumo, Riri Damayanti, Aa Oni Suwarman, dan Dharma Setiawan.*(ars)