EN

ID

04 - Edisi April 2023: Nasib Tenaga Honorer Belum Ada Kepastian

2023-04-12T08:45:00Z , oleh admin

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) akhirnya membatalkan penghapusan tenaga honorer di kementerian/lembaga, termasuk yang ada di pemerintah daerah. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah telah terbantu oleh ribuan tenaga honorer dalam melayani masyarakat. Selain itu, jika PP No. 49/2018 diberlakukan, akan ada pemberhentian besar-besaran terhadap tenaga honorer. Namun pembatalan itu nantinya jangan sampai dijadikan pula sebagai peluang oleh oknumoknum tertentu untuk terus melakukan perekrutan tenaga honorer baru tanpa mekanisme yang jelas dan terselubung, sehingga akan menjadi buah simalakama. Diangkat, pasti akan membebani APBN dan APBD. Tak diangkat, jumlah mereka terus membludak.

Skandal pajak di Kementerian Keuangan yang terjadi baru-baru ini menjadi isu yang disorot oleh masyarakat luas. Isu terkait indikasi pencucian uang dan pengemplangan pajak di Kemenkeu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak akibat seruan penolakan pembayaran pajak di masyarakat. Tentunya hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tetapi juga berdampak pada perekonomian di daerah.

Majalah Terkait

Edisi 24-16-31 Desember 2024- Kembalikan Pilkada Ke DPRD

2024-12-20T04:18:00Z , oleh admin

DPD RI selama ini aktif mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak karena memandang Pilkada sebagai salah satu wujud otonomi daerah yang harus berjalan berkualitas, Namun, ia juga mengakui bahwa Pilkada langsung belum tentu menjamin legitimasi kuat dari rakyat, mengingat partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih rendah, bahkan kurang dari 70% secara nasional. Ia mengusulkan opsi untuk mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD, sedangkan pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung.

Edisi 23-1-15 Desember 2024-DPD RI Siap Bentuk Pansus Judi Online

2024-12-09T05:27:00Z , oleh admin

DPD RI Penting tindakan tegas dan menyeluruh dalam pemberantasan judi online yang semakin marak dan merugikan masyarakat. Pemberantasan judol harus mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya. Mulai dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran. Semua pihak yang turut andil dalam perputaran dana besar di kasus judol harus diusut hingga tuntas agar tidak hanya pelaku di tingkat kecil saja, tetapi aktor-aktor utama yang lebih menikmati keuntungan di atas kerugian masyarakat

Edisi 22 - 16 -30- Senator Dukung Penghapusan Utang Petani dan Nelayan

2024-12-03T03:05:00Z , oleh admin

DPD RI menyebut petani dan nelayan sebagai pahlawan ekonomi yang sering terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian, mestikipun mereka memegang peran vital dalam memenuhui kebutuhan pangan nasional dan gizi generasi bangsa. Penghapusan utang ini memberikan angin segar bagi mereka untuk bangkit, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki teknologi pertanian dan perikanan, serta lebih fokus pada produksi yang berkualitas. DPD Ri berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebab, hal terpenting dari setiap kebijakan pemenrintah adalah proses implementasinya. Selama ini, regulasi sering kali bagus, namun lemah dalam implementasi, Karena tidak semua UMKM mendapatkan penghapusan utang, perlu adanya, syarat dan kriteria, khusus umtuk mengantisipasi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

Edisi 21 - 1-15 November 2024 - DPD RI SIAP Berkolaborasi Dengan Pemerintah

2024-12-03T01:58:00Z , oleh admin

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyatakan kesiapan DPD RI bersinergi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun Indonesia yang adil dan merata. Sebagai wakil daerah, DPD RI siap memperjuangkan aspirasi konstituen di seluruh plosok negeri. Sinergi ini sangat penting di tengah tantangan global dan domestik yang membutuhkan persatuan antar-pemangku kebijakan demi mencapai cita-cita bersama: bangsa yang makmur, berdaulat, dan merdeka. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pembangunan daerah, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mengokohkan peran DPD RI sebagai lembaga legislatif yang berpihak pada daerah. Dengan menguatkan desentralisasi, memperjuangkan politik anggaran yang berkeadilan, serta mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah, DPD RI dapat hadir nyata bagi masyarakat yang diwakilinya.

Edisi 20 16-31 Oktober 2024 Senator Baru Semangat Baru

2024-10-30T06:07:00Z , oleh admin

Dari 152 yang dilantik, lebih dari separuhnya atau sekitar 55,3 persen, merupakan senator baru atau wajah baru. Para senator baru yang juga banyak dari kalangan generasi milenial tersebut, memiliki semangat baru dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah dan juganasional.

Sosial Media

Ikuti Official Akun Sosial Media

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Unduh Sekarang

Aplikasi Mobile Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia

TEMUKAN KAMI

© Official website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2025