x
DPD-KEMENDAGRI SEPAKATI MEKANISME PEMBAHASAN RANPERDA 29 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda). Hal ini disampaikan Ketua BULD DPD RI, Mathin Billa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik di Ruang Rapat BULD, Rabu, (29/1). Marthin Billa mengatakan ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Terhadap UU Nomor 17 T
BAP DPD RI: Klaim Status Tanah Grondkaart PT.KAI Perlu Dikaji Ulang 29 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Persoalan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), di berbagai daerah terkait status tanah grondkaart masih banyak. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memandang perlu melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Direktur Utama PT.KAI Edi Sukmoro, dalam rangka mengurai permasalahan klaim Tanah status Grondkaart oleh PT. KAI, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, (29/1). Ketua BAP DPD RI Slyviana Murni
BULD DPD RI : DPD RI akan Sinkronisasi dalam Pembuatan Raperda 29 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari DPRD Kepulauan Riau di Ruang Rapat BULD Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu (29/1). Delegasi tersebut diterima oleh Anggota BULD yang dipimpin oleh Martin Billa Senator asal Provinsi Kalimantan Utara.  Dalam sambutannya Martin mengungkapkan bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan baru DPD RI, melalui BULD melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Hal ini tertuang pada Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Ta
Pentingnya Penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah Sebagai langkah mewujudkan kemudahan investasi 28 Januari 2020
Samarinda, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melakukan penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah sebagai langkah mewujudkan kemudahan investasi, dan terus berkomitmen terus berupaya memajukan serta meningkatkan kesejahteraan daerah.   Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komite IV H. Sukriyanto dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur, serta BI perwakilan Kalimantan Timur. Dari perwakilan dunia usaha, hadir KADIN, dan APINDO Kalimantan Ti
Komite II DPD RI Tinjau Korban Kebakaran di Pasar Batu Tarakan 28 Januari 2020
Tarakan, dpd.go.id -Komite II DPD RI meninjau lokasi kebakaran di Pasar Batu, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selain ke lokasi kebakaran, rombongan Komite II DPD RI juga berkunjung ke Posko pengungsian sementara korban kebakaran di Mesjid At'Taqwa, Sebengkok, Senin (28/1). Pimpinan rombongan Komite II DPD RI, yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri serta didampingi Wakil ketua Komite II Bustami Zainudin, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Lukky Semen, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabi
KOMITE IV DPD RI SOROTI KONDISI INVESTASI DAERAH 28 Januari 2020
Padang, dpd.go.id -Komite IV DPD RI soroti kondisi investasi daerah, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pendalaman materi RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Selasa, (28/1).  Ketua Komite IV, Elviana dalam sambutannya mengatakan Rapat Kerja dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Dijelaskan Senator dari Provinsi Jambi ini, bahwa Komite IV telah melakukan rapat dengan berbagai pihak te
DPD RI Menilai Indonesia Perlu Digalakkan Budaya Peduli Sampah 28 Januari 2020
Banda Aceh, dpd.go.id -Komite II DPD RI mendorong seluruh stakeholder agar menanamkan budaya peduli akan sampah. Untuk itu budaya peduli sampah nantinya akan menjadi salah satu masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. “Kami telah banyak menerima masukan dan rekomendasi dari Pemerintah Aceh terkait perubahan atas UU No.18 tahun 2008. Maka perlunya mempercepat budaya peduli sampah sehingga dengan sadar sampah kita tidak akan membuang sampah dimana saja," ucap Wakil
Komite I DPD RI: Negara Perlu Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat 28 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi. Masih banyak masyarakat hukum adat yang kehilangan wilayahnya karena masuk dalam wilayah konsesi seperti perkebunan dan pertambangan. Hak-hak masyarakat hukum adat masih terancam dan belum mendapat perlindungan yang memadai. Hal tersebut dibahas pada audiensi antara Komite I DPD RI dengan Jaringan Informal Pemerhati Isu Masyarakat Adat untuk membahas kebutuhan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang pada
TUNTUTAN PENINGKATAN PRESTASI HARUS DIIKUTI DUKUNGAN ANGGARAN 28 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diharapkan mampu semakin meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional salah satunya dengan mendorong peningkatan alokasi APBN untuk sektor olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) dan Asosiasi Profesor Olahraga Indonesia (Apkori) di Ruang Rapat Komite III DPD RI, (Selasa, 28/1/20
Komite I DPD RI evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 28 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite I DPD RI evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka perbaikan hal-hal yang terkait masalah desa. Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan brainstorming antara DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan perlu dilakukan karena desa adalah garda terdepan negara. “Komite I mendorong peningkatan koordinasi, antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan tugas pok
Perlunya Perubahan Atas UU Pengelolaan Sampah bagi Bali 28 Januari 2020
Denpasar, dpd.go.id – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) terkait dengan Penyusunan DIM RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ke Pemerintah Provinsi Bali, di Komplek Gedung Perkantoran Gubernur Bali, Denpasar pada hari Selasa (28/01/2020). “Tujuan Kunker ke Pemerintah Provinsi Bali ini untuk dapat mengetahui permasalahan atau isu pengelolaan sampah di Bali. Selain itu mengetahui pelaksanaan implementasi tentang UU No. 18  tahun 2008 serta menyerap aspirasi dan informasi te
Komite II DPD RI: Hanya 60 hingga 70 Persen Sampah Diangkut ke TPA 27 Januari 2020
Tarakan, dpd.go.id-Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) atau landfill. Apalagi, hanya 60 hingga 70 persen sampah yang bisa terangkut dan dibuang ke TPA. Terkait permasalahan itu, Komite II DPD RI menyerap aspirasi masyarakat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara mengenai isu di bidang lingkungan hidup yakni pengelolaan sampah. "Hanya 60-70 persen sampah yang dapat terangkut dan dibuang ke TPA, sementara sisanya tersebar di berbagai tempat," ucap Wakil Ketua K
KOMITE I DPD RI DESAK PENGESAHAN RUU DAERAH KEPULAUAN 27 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI mendesak agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan secepatnya agar masyarakat di daerah kepulauan dapat sejahtera. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI,  Fachrul Razi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan, (27/1). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Fachrul Razi yang merupakan Senator asal Aceh ini meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara dan seluruh kepala daerah dari daerah kepulauan untuk  mengadakan pertemuan lanjutan. “DPD ak
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Dukung Yoan Clara Menjadi Putri Indonesia 2020 27 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono berikan dukungan kepada Puteri Maluku Yoan Clara Teken, dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia yang ke-24 yang akan diselenggarakan pada 6 Maret 2020 nanti, di Jakarta.  Dukungan itu diberikan saat menerima Audiensi Putri Maluku 2019 tersebut, di ruang kerja Wakil Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/1). Senator asal Maluku itu berharap agar semakin banyak muncul putera-puteri daerah yang tampil mempunyai prestasi di semua lini, salah sat
KETUA BKSP DPD RI: CEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA KE DAERAH 25 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Pada tanggal 31 Desember 2019,   World Health Organization (WHO) mendapat informasi bahwa telah terjadi beberapa kasus pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang kemudian terkonfirmasi sebagai penyakit yang disebabkan Virus Corona. Dalam sepekan terakhir,  pemerintah Malaysia, Singapura, Vietnam, Perancis dan Amerika Serikat telah mengumumkan ditemukannya penderita Virus Corona di negara mereka. "Dunia kita semakin terintegrasi, sehingga potensi penyebarannya tidak bisa kita abaikan, karena perger


LIVE STREAM