x
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

1. Merancang dan menetapkan jadwal acara serta kegiatan DPD, termasuk sidang dan rapat, untuk :

a. 1 (satu) tahun sidang;

b. 1 (satu) masa persidangan;

c. sebagian dari suatu masa sidang; dan

d. penyelesaian RUU.

2. Merancang rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan;

3. Rencana kerja lima tahunan sebagai program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dapat direvisi setiap tahun;

4. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari rencana kerja lima tahunan;

5. Merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;

6. Merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak sidang Paripurna untuk mengubahnya;

7. Memberikan pendapat kepada pimpinan dalam penanganan masalah menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;

8. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut

9. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;

10. Membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib; dan

11. Merumuskan agenda kegiatan Anggota di daerah.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Panitia Musyawarah mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga dalam penentuan dukungan anggaran.

DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah 27 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah, dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja / Omnibus Law yang diajukan pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU ini untuk tidak berpihak kepada daerah. Hal itu diungkap pada Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (27/2). DPD RI sebagai bagian dari daerah perlu mengawal draft RUU Cipta Kerja ini sehingga daerah tidak dirugikan. Banyak hal yang menjadi perhatian dari da
Buka Sidang Paripurna 2020, DPD RI Soroti Banjir Hingga Naiknya Iuran BPJS 06 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Buka Sidang Paripurna Tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soroti dampak banjir yang melanda Ibukota dan sekitarnya hingga kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut diungkap dalam Sidang paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 6 januari 2020. Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS
RUU Daerah Kepulauan Inisiatif DPD RI Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2020 12 Desember 2019
Jakarta, dpd.go.id (12/12) – RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, mengatakan bahwa masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 merupakan salah satu hasil DPD RI dalam memperjuan
DPD RI Sahkan Pansus Papua Untuk Selesaikan Masalah di Papua Secara Komprehensif 04 November 2019
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI akan segera bekerja untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang masih menjadi polemik tak kunjung selesai. Pansus Papua dengan 15 orang Anggota yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI (4/11) ini, akan bekerja untuk menemukan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah di Papua secara komprehensif. “Kita berharap agar bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalah. Seperti
Lanyalla Berharap Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Baru Lebih Optimal 09 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti berharap dengan terpilihnya sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas konstitusional. Menurutnya ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah yang diemban, serta akan semakin meningkatkan kinerja DPD RI ke depan Hal tersebut tertuang pada Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang  dan Penetapan Keanggotaan Panmus Tahun Sidang 2019-2020 pada Sidang Paripurna ke-5 DPD RI Masa Sidang I. Lanyalla menyampa
DPD RI Pilih Pimpinan Alat Kelengkapan Periode 2019-2020 08 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI periode 2019-2020. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Wakil ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, Sultan B. Najamuddin. Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (8/10). Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin pemilihan Komite III DPD RI mengatakan pada rapat pimpinan DPD RI sebelumny
DPD RI Sahkan Keanggotaan Alat Kelengkapan 07 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id-Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti telah menetapkan Alat Kelengkapan DPD RI dan mengesahkan keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2019-2020. Dengan ditetapkannya keanggotaan alat kelengkapan Tahun Sidang 2019-2020, maka pemilihan pimpinan alat kelengkapan akan dilaksanakan besok tanggal 8 Oktober 2019. “Selanjutnya akan dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD yaitu Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, PPUU, PURT, BULD, BKSP, BAP, dan BK. Untuk pemilihan tersebut akan dilaksanaka
La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua DPD RI 2019-2024 01 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2019-2024. Setelah dilakukan voting dengan mendapatkan 47 suara sah dari 134 suara yang hadir, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. La Nyala Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD RI melalui voting setelah 4 (empat) Pimpinan DPD RI Terpilih yaitu Mahyudin, Nono Sampono, Sultan Bachtiar Najamudi, dan La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak menemukan kesepakatan melalui musyawarah untuk menentukan Ketua DPD RI. Setelah dil
DPD RI Periode 2014-2019 Gelar Sidang Paripurna Penutupan 30 September 2019
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI periode 2014-2019 melalui kinerja alat kelengkapannya, telah berhasil memberi warna yang cukup signifikan dalam memperkuat hubungan, kedudukan, peranan dan kewenangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Sidang Paripurna Penutupan DPD RI Periode 2014-2019 yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua Nono Sampono, Darmayanti Lubis, dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V DPD RI, Senayan Jakarta, Senin, 30 September 2019. “Pada periode ke-3, DPD RI telah menghasilkan sebanya
DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir 18 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.   Wakil Ket
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI