x
Komite IV

Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Lingkup tugas Komite IV sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Anggaran pendapat dan belanja negara;

2. Pajak dan pungutan lain;

3. Perimbangan keuangan pusat dan daerah;

4. Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK;

5. Lembaga keuangan; dan

6. Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Komite IV DPD RI Bersinergi dengan OJK Dalam Pengembangan UMKM di Daerah 18 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id—Komite IV DPD RI melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di DPD RI, Selasa (18/2) untuk membahas perkembangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dukungan terhadap perkembangan UMKM di daerah.  Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menjelaskan bahwa dalam masa sidang II tahun sidang 2019-2020 Komite IV DPD RI sedang melaksanakan pengawasan terhadap UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.  “Kami telah melaksanakan kunjungan kerja ke daerah serta melakukan raker dengan para st
Komite IV DPD RI: Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Konsisten Menjalankan Regulasi Perizinan Investasi 05 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-DPD RI sangat mendukung kemudahan investasi dengan memperhatikan kharakteristik daerah, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak konsisten terhadap regulasi penanaman modal di Indonesia. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja antara Komite IV DPD RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membahas potensi dan tantangan investasi dan penanaman modal di daerah. Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (5/2).  Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta pada rapat kerja
Pentingnya Penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah Sebagai langkah mewujudkan kemudahan investasi 28 Januari 2020
Samarinda, dpd.go.id - Komite IV DPD RI melakukan penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah sebagai langkah mewujudkan kemudahan investasi, dan terus berkomitmen terus berupaya memajukan serta meningkatkan kesejahteraan daerah.   Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komite IV H. Sukriyanto dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur, serta BI perwakilan Kalimantan Timur. Dari perwakilan dunia usaha, hadir KADIN, dan APINDO Kalimantan Ti
KOMITE IV DPD RI SOROTI KONDISI INVESTASI DAERAH 28 Januari 2020
Padang, dpd.go.id -Komite IV DPD RI soroti kondisi investasi daerah, saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pendalaman materi RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Selasa, (28/1).  Ketua Komite IV, Elviana dalam sambutannya mengatakan Rapat Kerja dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Dijelaskan Senator dari Provinsi Jambi ini, bahwa Komite IV telah melakukan rapat dengan berbagai pihak te
APKASI dan APEKSI Sambut Baik Upaya DPD RI Menyusun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah 22 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id--Pada Rabu, 22 Januari 2020, Komite IV DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Kegiatan yang berlangsung di Ruang GBHN Nusantara V tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman materi investasi dan penanaman modal daerah, sebagai bahan pengayaan bagi Komite IV DPD RI yang tengah menyusun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah.  Dalam RDP tersebut, APKASI selaku organisasi yang menaungi pemerintah Kabu
DPD RI DAN KEMENTERIAN KEUANGAN BERSINERGI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA 14 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id -  Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan bersepakat untuk saling bersinergi dalam implementasi kebijakan dana desa.  Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat PPUU, Komplek Parlemen Senayan, Selasa, 14 Januari 2020. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta mengungkapkan Kementerian Keuangan mendukung fungsi pengawasan Komite IV DPD RI terhadap implementasi program kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.  Selain itu
DPD RI HARAPKAN KOPERASI DAN UMKM MAMPU BANGUN DAYA SAING 14 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI berharap pemerintah dapat mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) diantaranya dengan meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar sehingga para pelaku UMKM mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya. Hal ini tertuang dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri KUMKM, Teten Masduki dalam rangka membahas evaluasi terhadap kinerja Kementerian KUKM tahun 2019 dan pembahasan rencana kerja tahun 2020, di Ruang Kerja PPUU, Senin (14/01/2020). Ketua Komite IV DPD
Buka Sidang Paripurna 2020, DPD RI Soroti Banjir Hingga Naiknya Iuran BPJS 06 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Buka Sidang Paripurna Tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soroti dampak banjir yang melanda Ibukota dan sekitarnya hingga kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut diungkap dalam Sidang paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 6 januari 2020. Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS
RUU Daerah Kepulauan Inisiatif DPD RI Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2020 12 Desember 2019
Jakarta, dpd.go.id (12/12) – RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, mengatakan bahwa masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 merupakan salah satu hasil DPD RI dalam memperjuan
DPD RI Apresiasi Capaian PNBP Jateng 04 Desember 2019
Semarang, dpd.go.id - Wakil ketua Komisi IV DPD RI, Novita mengapresiasi capaian PNBP Jawa Tengah. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia saat rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Wilayaj Ditjen Perbendaharaan Prov Jateng,  di Gedung Keuangan Negara Semarang,  Selasa (3/12/2019) “Capaian PNBP Jateng sudah sangat luar biasa, walaupun tadi pak gub bilang itu bukan merupakan rumus tapi harus ada kretivitas sendiri untuk menurunkan angka kemiskinan, ja
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI