x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ujian Nasional 19 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya berkenaan dengan Sistem Evaluasi Pendidikan, Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (19/03/2012) dengan menghadirkan dua narasumber. Bertempat di Ruang Rapat Komite III, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Syibli Sahabuddin selaku wakil ketua Komite III memimpin rapat tersebut. Berdasarkan PP No. 19/2005 terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan y
Revisi UU Kepariwisataan: Jadikan Daerah Tuan Rumah Bagi Dirinya Sendiri 14 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Anggota Komite III DPD RI menyimak paparan Yuwana Marjuka yang menguraikan Naskah Akademik Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (14/03/2012). Menurut Yuwana, Undang-undang tersebut cukup urgen untuk segera diamandemen mengingat beberapa kelemahan yang dimilikinya. Kelemahan tersebut antara lain kurangnya implementasi pada pembangunan pariwisata daerah, belum mampu mengakomodir kepentingan banyak pihak terkait, dan juga kurang melibatkan
I Love Indonesia: Agar Indonesia Lebih Mendunia 13 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI mendengarkan presentasi tentang program I Love Indonesia (ILI) yang diluncurkan oleh Forum Indonesiaku (FI) dalam Sidang Pleno pada Selasa (13/03/2012). Program yang bertujuan untuk mengangkat nama Indonesia di mata dunia ini memang sengaja menggunakan brand berbahasa Inggris seperti yang telah dilakukan oleh negara lain seperti Singapura dengan I Love Singapura. “Kami sengaja menamai program ini I Love Indonesia, bukan Aku Cinta Indonesia, semata agar lebih mendunia,” Ketua Forum
Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Baru (FPPTNB) Politeknik Negeri Batam Mendesak Agar Pegawai dan Dosen Segera Diangkat Menjadi PNS 13 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Audiensi Komite III DPD RI dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Baru (FPPTNB) Politeknik Negeri Batam pada Selasa (13/03/2012) membahas masalah pengangkatan pegawai di Perguruan Tinggi Negeri Baru menjadi PNS. Beberapa dosen dan dekan menyampaikan keluhan mereka mengenai persyaratan bagi pegawai untuk diangkat menjadi PNS yang dirasa tidak adil. “Para pegawai itu sudah mengabdi cukup lama, sebaiknya tidak usah memakai persyaratan umur dan masa kerja, langsung diangkat saja,” Rahmat, seorang
Komite III DPD RI Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Kabupaten Mamasa 12 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Forum Komunikasi Generasi Muda Indonesia Timur menyampaikan kegelisahannya atas masalah yang sedang terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat kepada Komite III DPD RI (12/03/2012). Masalah ini dipicu oleh putusan Mahkamah Agung yang tidak konsisten atas kasus mantan Bupati Mamasa, Obed Nego Depparinding. Obed yang awalnya diputus oleh MA dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan kini dibebaskan tanpa alas an yang jelas. Situasi di masyarakat pun memanas karena kasus tersebut kemudian menyeret agama sehi
DPD RI Meminta agar MUI Ditetapkan sebagai Lembaga Penjamin Produk Halal 08 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI, khususnya Timja Bidang Agama, memenuhi undangan rapat kerja Komisi VIII dalam rangka pembahasan RUU Jaminan Produk Halal bersama Pemerintah pada Kamis (08/03/2012). Hardi Selamat Hood (Ketua Komite III), Moh. Syibli Sahabuddin (Wakil Ketua Komite III), Ahmad Jajuli, dan Pendeta Rugas Binti hadir dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Jakarta tersebut. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali itu, Komite II
Pemerintah Diharapkan Mampu Melindungi dan Menyediakan Layanan Hukum Bagi Buruh Migran 07 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – KOMITE III DPD RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka menghimpun pandangan dan pendapat dari Migrant Care dan Koalisi Perempuan terkait dengan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI (07/03/2012). Bertempat di Gedung DPD RI, Komplkes Parlemen Jakarta, Moh. Syibli Sahabuddin, anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Barat memimpin rapat yang berlangsung selama sekitar dua jam. Koordinator Divisi Advokasi Kebijakan Migrant Care, Nurharsono mengungkapkan bahwa Revisi
IDI dan PERSI Dukung Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Perawat 06 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – DENGAN jumlah penduduk Indonesia yang hampir 240 juta jiwa, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuat perbandingan 1:3000 untuk jumlah pasien yang ditangani oleh seorang dokter umum. Dari rasio tersebut IDI memandang kompisisi dokter umum yang dibutuhkan sudah cukup, hanya saja tidak disebarkan ke seluruh Indonesia sehingga dokter lebih banyak berada di perkotaan. Hal tersebut berujung pada sistem rujukan yang tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi tumpang tindih antara tugas dokter dan perawat. “Padaha
Timja Agama Komite III DPD RI Tolak Wacana Moratorium Pendaftaran Ibadah Haji 05 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – BERBAGAI permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Rabitha Haji sebenarnya berada di hulu, yaitu payung hukum atau Undang-Undang. “Tidak boleh tidak, UU harus diubah karena sumber masalahnya ada di sana. Eksistensi UU Haji belum bisa mengakomodasi penyelenggaraan ibadah haji, maka amandemen UU No. 13 Tahun 2008 menjadi keharusan,” tegas Ade Marpudin dari Rabitha Haji saat memberikan pandangannya dalam rapat Timja Bidang Agama, Pendidika
Pemerintah Dukung RUU Jaminan Produk Halal untuk Segera Disahkan 22 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Masih dalam rangka menghimpun pandangan tentang RUU Jaminan Produk Halal, Komite III kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (22/02/2012) dengan narasumber dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III, Moh. Syibli Sahabuddin. Bagi umat Islam, makan dan minum adalah aktivitas memiliki nilai ibadah atau vertical sehingga kehalalan menjadi hal yang tak bisa
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI