x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Rektor Universitas Pakuan, Bibin Rubini, Dukung Revisi UU Sisdiknas 27 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Meninjau kembali Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bibin Rubini (Rektor Universitas Pakuan) mengungkapkan bahwa UU tersebut perlu direvisi karena beberapa alasan. “Latar belakang pertama revisi terhadap UU Sisdiknas ini adalah perkembangan yang terjadi begitu cepat selama dekade 2003 – 2013. Selain itu, banyak pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga pelaksanaannya sering menimbulkan konflik di masyarakat,” terang Bibin saat menjadi narasumber dalam Rapat Den
Sidang Paripurna ke-10 DPD RI: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Pengesahan Keputusan DPD RI 26 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta (26/02/13) pagi. Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida mewakili Ketua DPD RI, Irman Gusman yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri pelantikan presiden Korea Selatan. Membuka sidang, Laode menyoroti berbagai persoalan yang patut mendapat perhatian antara lain, masalah penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan diskriminasi laya
Muhammad Nuh: Kurikulum 2013 untuk Efektivitas Pembelajaran yang Baik 13 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Kurikulum 2013 yang tengah ramai diperdebatkan masyarakat terkait urgensinya pada dasarnya merupakan kurikulum yang dipersiapkan untuk menjawab tantangan kompetensi 15 hingga 20 mendatang. “Jadi, kurikulum 2013 ini bukan untuk menjawab tantangan zaman sekarang, melainkan untuk menyesuaikan kompetensi masa depan. Karenanya, kami mencoba merumuskan desain kurikulum baru yang merupakan pengembangan dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2004 dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 2006,” Menteri Pend
Rekomendasi KPAI untuk DPD RI terkait Perlindungan Anak 12 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Saat ini, sepertiga dari jumlah populasi di Indonesia atau sekitar  83,5 juta adalah anak-anak. Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Karenanya, perlindungan dan pendidikan bagi mereka menjadi sebuah hal yang niscaya. Ironisnya, menurut data yang dimilik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih banyak anak yang memerlukan perhatian khusus, mengalami tindak kekerasan, menderita gizi buruk dan busung lapar, terjangkit HIV, menjadi pekerja dan bahkan terlantar. “Ada banyak ma
Program Menuju Kota Layak Anak untuk Indonesia Layak Anak 2015 11 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Sri Danti, menyatakan bahwa salah satu isu penting dalam perlindungan anak adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). “Pada banyak kasus, penanganan ABH belum dilakukan secara terpadu antar instansi penegak hukum. Ditambah lagi selama ini penanganan ABH disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa,” tutur Sri Danti saat menyampaikan hasil capaian strategis Pembangunan Perlindungan Anak dalam Rapat Dengar P
Pengesahan Keputusan dan Laporan Pelaksanaan Tugas dalam Sidang Paripurna DPD RI 07 Februari 2013
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar sidang paripurna ke-15, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (19/06/12) pagi. Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida memimpin sidang paripurna. Agenda dalam sidang paripurna kali ini terdiri atas: 1. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan; 2. Pengesahan keputusan DPD RI. Dalam laporan Komite I DPD RI, Alirman Sori (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat) menyampaikan bahwa ada Pandangan atas 3 (tiga) RUU
Revisi UU Kepariwisataan sebagai Langkah Perbaikan dan Pemerataan Pembangunan 29 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Melanjutkan pembahasan revisi UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan narasumber Zamroni Salim dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pada Rabu (26/09/2012). Dalam kesempatan tersebut, Zamroni berharap bahwa perbaikan melalui revisi harus ke arah yang lebih baik tanpa campur tangan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, revisi ini harus menjadi langkah perbaikan dan pemerataan pembangunan. Dalam presentasinya Zamr
Mudrajad: Masalah Pariwisita Indonesia adalah Sampah dan Infrastruktur 25 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Tujuan yang paling penting dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menarik wisatawan baik mancanegara maupun nusantara agar mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Indonesia. Karenanya, naskah akademik perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 perlu menjabarkan masalah mendasar kepariwisataan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Mudrajad Kuncoro, Guru Besar termuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, saat menjadi narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III pada Rabu (23/01/2013). “Selain itu, s
Menyoal Urgensi Kurikulum 2013: Tidak Ada Efek Kualitatif yang Ditimbulkan 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mengkaji kembali urgensi penggantian Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013, Komite III DPD RI mengundang Ketua Litbang PB PGRI, Muhammad Abduhzen, untuk memperoleh pandangan dan pendapat berkaitan dengan Kurikulum yang akan digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Bertempat di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Abduhzen mengungkapkan bahwa penerapan Kurikulum 2013 sebenarnya tidak menimbulkan efek kualitatif bagi pendidikan nasional. “Saya khawatir penerapan Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan
Djoko Sudibyo: Perlu Pendidikan bagi Masyarakat di Daerah Wisata 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Melanjutkan pembahasan mengenai Perubahan atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mendatangkan beberapa pakar pariwisata sebagai narasumber untuk mengumpulkan pandangan dan pendapat terkait UU Kepariwisataan yang dipandang belum mampu mengakomodir kepentingan dari banyak kalangan tersebut. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, di Gedung DPD RI Jakarta pada Selasa (22/01/2013). Menurut Sulaiman Wiraatmaja dari Masya
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI