x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Kunker ke Babel, Komite III Serap Aspirasi Soal Pendidikan dan Jaminan Kesehatan 04 Februari 2020
Pangkal Pinang, dpd.go.id – Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pangkal Pinang untuk membahas persoalan pendidikan dan jaminan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedatangan Komite III DPD RI tersebut menindaklanjuti wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti Ujian Nasional (UN) dengan sistem assessment dan pelaksananaan jaminan kesehatan oleh BPJS pasca kenaikan iuran BPJS kesehatan 100 persen.  “Kedatangan kami untuk dalam rangka memperoleh pandangan, pendapat, masukan bahkan kritik da
TUNTUTAN PENINGKATAN PRESTASI HARUS DIIKUTI DUKUNGAN ANGGARAN 28 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diharapkan mampu semakin meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional salah satunya dengan mendorong peningkatan alokasi APBN untuk sektor olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) dan Asosiasi Profesor Olahraga Indonesia (Apkori) di Ruang Rapat Komite III DPD RI, (Selasa, 28/1/20
Raker dengan Menpora, Komite III Minta Infrastruktur Olahraga di Daerah Diperhatikan 21 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id (21/1) – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membahas pengembangan kepemudaan dan olahraga di DPD RI, Selasa (21/1). Dalam rapat itu, Komite III DPD RI meminta kepada Kemenpora untuk lebih memperhatikan pembangunan olahraga di daerah. Daerah-daerah di Indonesia memiliki bibit-bibit yang dapat menjadi atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional.  Menurut Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno, untuk dapat menghasilkan atlet yang berprestasi, p
UN Diubah, Komite III DPD RI Desak Pemerintah Ubah PP 19/2005 dan Sinkronkan dengan UU Sisdiknas 20 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id (20/01) - Keberadaan (Ujian Nasional) UN menimbulkan ketakutan bagi siswa dan orang tuanya. Oleh karena itu, Komite III DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Ruang Rapat Komite III DPD RI hari Senin (20/1) untuk membahas berkenaan dengan wacana penghapusan UN tersebut, untuk mengetahui pandangan dan pendapat dari para pihak tersebut sebagai bahan raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nanti.  Ketua Komite III
Kisruh Lambatnya Pembayaran Klaim Rumah Sakit Oleh BPJS, Komite III DPD RI Kaji Usulan Pembentukan Konsorsium Perbankan Sebagai Pembayar Klaim 15 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Komite III DPD RI menyelengarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dr. Exsenveny Lalopua dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Fajaruddin Sihombing Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), dan Hasbullah Thabrany Pakar Jaminan Sosial. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (15/01). Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Gazali menyatakan, selama reses anggota Komite III DPD RI banyak menerima keluhan dan aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan jaminan sosi
Revisi PP No 17 tahun 2007 tak kunjung terbit, Polemik menjelang perhelatan PON mengancam masa depan atlet 14 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id- Anggota Komite III DPD RI berkesempatan mendapatkan penjelasan secara langsung terkait keputusan Pemerintah yang berujung pada tidak di tandingkannya 10 Cabang Olahraga (Cabor) dalam perhelatan PON 2020 di Provinsi Papua. Hal tersebut tertuang saat RDPU Komite III bersama KONI Pusat, Selasa (14/1).  Sebagai catatan, sejalan dengan rekomendasi Senator Jatim, Evi Zainal Abidin, yang tertuang didalam laporan hasil kunjungan serap aspirasi masyarakat dalam rangka kegiatan reses Anggota Komite III di KONI Kota Malang d
Komite III DPD RI Minta Pengurangan 10 Cabor Dikaji Ulang 14 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Komite III DPD RI memandang penghapusan 10 cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua dapat dikaji ulang dan dicarikan solusinya. Salah satu alasan penghapusan cabor tersebut karena ketidaksiapan sarana dan prasarana venue atau lapangan pertandingan. “Hal tersebut dinilai dapat mencederai proses pembinaan dan pengembangan potensi atlet. Padahal atlet dari 10 cabor tersebut sudah mempersiapkan diri untuk gelaran PON XX,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman d
Buka Sidang Paripurna 2020, DPD RI Soroti Banjir Hingga Naiknya Iuran BPJS 06 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Buka Sidang Paripurna Tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soroti dampak banjir yang melanda Ibukota dan sekitarnya hingga kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut diungkap dalam Sidang paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 6 januari 2020. Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS
RUU Daerah Kepulauan Inisiatif DPD RI Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2020 12 Desember 2019
Jakarta, dpd.go.id (12/12) – RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, mengatakan bahwa masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 merupakan salah satu hasil DPD RI dalam memperjuan
KUNKER KE KALTIM, KOMITE III DPD RI TERIMA KELUHAN SOAL KEPULAUAN DERAWAN DAN BERAU TAK MASUK DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS 12 November 2019
Samarinda, dpd.go.id - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  target wisman ke Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 tidak pernah terpenuhi.  salah satu faktor penyebabnya adalah  berbagai regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang  memiliki dampak pada perkembangan kepariwisataan Indonesia. Kebijakan promosi atau tarif misalnya,  yang menurut asumsi beberapa analis, pariwisata Indonesia bisa dikategorikan mahal jika dibanding dengan negara lain untuk objek yang sama seperti ke Taman Negara Gunu
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI