x
Komite III

Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.

Lingkup tugas Komite III sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pendidikan;

2. Agama;

3. Kebudayaan;

4. Kesehatan;

5. Pariwisata;

6. Pemuda dan olahraga;

7. Kesejahteraan sosial;

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Ekonomi Kreatif;

11. Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana; dan

12. Perpustakaan.

 

Terima Kunker DPD RI, Gubernur Dorong Pembangunan SDM dan Pemerataan Pendidikan 18 Februari 2020
Mataram, dpd.go.id - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH, M.K.N bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (18/02/2020). Adapun kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi NTB adalah dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dimana lingkup tuga
Ketua DPD RI Dukung Komite III Revisi UU SKN, Bukan Karena Pernah Menjadi Korban 18 Februari 2020
Semarang, dpd.go.id-Kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi dalam rangka inventarisasi masalah di lapangan terkait rencana Komisi III melakukan perubahan atas UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) mendapat dukungan langsung dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.  LaNyalla turut hadir bersama rombongan di Kantor Gubernur Jawa Tengah dalam acara rapat kerja bersama Kepala Daerah dan stakeholder olahraga Jawa Tengah, Selasa (18/2/2020).  “Saya hadir di sini bersama Ketua dan anggota Kom
DPD RI DAN PEMDA DORONG KETERLIBATAN SWASTA DALAM KEOLAHRAGAAN 18 Februari 2020
Jawa Tengah, dpd.go.id - Pada Selasa (18/02) dilakukan kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Pemerintah Provinsi Jawa tengah beserta jajarannya dalam rangka inventarisasi materi penyusunan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di Kantor Gubernur Jawa Tengah.  Hadir dalam kegiatan ini wakil gubernur jawa tengah, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNS, Ketua Koni Jawa Tengah, Ketua FORMI Jawa Tengah, dan Pimpinan PB Djarum Foundation.  Pembinaan Ketua DPD RI, AA La Nya
Pacu Prestasi Olahraga, DPD RI Akan Revisi UU SKN 18 Februari 2020
Jambi, dp.go.id-Komite III DPD RI memandang Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus segera direvisi karena belum mampu mencapai aspek tujuan keolahragaan yang sebagaimana diharapkan. UU ini juga dinilai belum menciptakan partisipasi atau budaya olahraga bagi masyarakat Indonesia. "UU SKN ini belum membawa budaya olahraga bagi masyarakat kita. Padahal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga merupakan titik penting dalam pembangunan keolahragaan nasional dan fondasi untuk menguatkan prestasi
DPD RI DORONG PEMDA DUKUNG PROGRAM MERDEKA BELAJAR 12 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id- DPD RI mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung program Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Majapahit, Gedung DPD RI, Rabu (12/2). Lebih lanjut dikatakannya akan dilakukan sinergi secara partisipatif berupa pelibatan Komite III DPD RI sebagai representasi masyarakat d
DPD RI Desak Mendikbud Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah 12 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Demikian diungkapkan Sultan usai memimpin rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/02). “Kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah. Terutama antara daerah di perkotaan dengan daerah di pelosok. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa meme
DPD RI GANDENG KEMENPAREKRAF TINGKATKAN PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 11 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id- DPD RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini termuat dalam rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Tarumanegara di Gedung DPD RI, Jakarta (11/2). Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno menyebutkan Komite III akan turut mendo
DPD RI Berharap Pemerintah Antisipasi Perkembangan Globalisasi dan Teknologi Informasi 10 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sudah mencapai taraf revolusi digital. Tingginya kemajuan era globalisasi dan teknologi informasi, akan berdampak pada relasi antara negara dengan warga negara, maupun antar warga negara dalam konteks menjalankan ibadah agama. Komite III DPD RI berharap pemerintah segera antisipasi perkembangan globalisasi dan teknologi informasi. Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno mengatakan berbagai berita palsu atau hoax harus diantisipasi agar tidak mengganggu kerukunan u
Kunker ke Babel, Komite III Serap Aspirasi Soal Pendidikan dan Jaminan Kesehatan 04 Februari 2020
Pangkal Pinang, dpd.go.id – Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pangkal Pinang untuk membahas persoalan pendidikan dan jaminan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedatangan Komite III DPD RI tersebut menindaklanjuti wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti Ujian Nasional (UN) dengan sistem assessment dan pelaksananaan jaminan kesehatan oleh BPJS pasca kenaikan iuran BPJS kesehatan 100 persen.  “Kedatangan kami untuk dalam rangka memperoleh pandangan, pendapat, masukan bahkan kritik da
TUNTUTAN PENINGKATAN PRESTASI HARUS DIIKUTI DUKUNGAN ANGGARAN 28 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diharapkan mampu semakin meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional salah satunya dengan mendorong peningkatan alokasi APBN untuk sektor olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) dan Asosiasi Profesor Olahraga Indonesia (Apkori) di Ruang Rapat Komite III DPD RI, (Selasa, 28/1/20
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI