x
Komite II

Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.

Lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pertanian dan Perkebunan;

2. Perhubungan;

3. Kelautan dan Perikanan;

4. Energi dan Sumber daya mineral;

5. Kehutanan dan Lingkungan hidup;

6. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal;

7. Perindustrian dan Perdagangan;

8. Penanaman Modal; dan

9. Pekerjaan Umum.

 

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka komite II DPD RI :

a. Menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan

b. menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah.

(2) Komite membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya.

 

Rapat dengan Menteri PUPR, Komite II Minta Infrastruktur Daerah Segera Dibangun 18 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagian daerah di Indonesia masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, ataupun perumahan untuk rakyat.  Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di DPD RI (18/2), Senator-Senator DPD RI yang tergabung di Komite II menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di
Komite II DPD RI Jalin Kerja Sama dengan Kementerian LHK Untuk Sejahterakan Daerah 17 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar di DPD RI, Senin (17/2) untuk membahas program kerja dari Kementerian LHK. Dalam raker tersebut, Komite II DPD RI membahas mengenai permasalahan sampah dan kehutanan yang terjadi di daerah. Selain itu, ke depannya Komite II DPD RI akan menjalin kerja sama dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah-daerah. Menurut Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, Komite II DPD RI berkeingina
Teknologi Pertanian Untuk Menarik Kaum Milenial Masuk Industri Pertanian 11 Februari 2020
Maros, dpd.go.id-Perlunya Sosialisasi Teknologi Pertanian terhadap kaum milenial agar tertarik masuk ke dalam industri pertanian. Hal tersebut dibahas Komite II DPD RI saat meninjau Balai Pusat Inovasi Teknologi Tanaman Serealia, di Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal), Maros, Sulawesi Selatan, Selasa, (11/2). Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menyatakan melalui kunjungan ini untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan program-program dari balai penelitian yang sedang dilaksanakan di daerah. Salah satu hal yang perlu didorong
Komite II DPD RI Dorong Lampung Kembangkan Pertanian Unggulan 11 Februari 2020
Bandar Lampung, dpd.go.id -- Komite II mengapresiasi langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong dan mengembangkan komoditas pertanian sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerahnya. Sehingga komoditas tersebut dapat menjadi produk unggulan yang memenuhi kebutuhan pangan nasional dan diekspor ke berbagai negara. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin saat Kunjungan Kerja Pengawasan Komite II ke Provinsi Lampung. Hadir dalam kesempatan itu Anggota Komite II DPD RI,  Guber
Komite II: Regulasi di Bidang Pertanian Harus Mampu Lindungi Daerah Lumbung Pangan Nasional 11 Februari 2020
Surabaya, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Komite II DPD RI berharap agar UU tersebut mampu mendorong kebijakan pemerintah untuk peningkatan produksi pertanian, terutama di daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional. Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menilai keberadaan UU 22/2019 dapat memberikan dorongan kepada petani untuk mengembangkan pertanian dan menjadi doron
DPD RI Nilai Nasib Petani Belum Menjadi Prioritas Negara 05 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Komite II DPD RI menilai Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan belum berpihak kepada petani. Secara spesifik UU ini belum mengatur hak petani, bahkan pergerakan petani masih dibatasi. “Seharusnya UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan untuk meningkatkan peran petani. Namun faktanya petani masih disusahkan baik pupuk, bibit, lahan dan lain-lain,” ucap Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin saat RDPU dalam rangka pengawasan UU Nomor 22 Tahun 2019 di Gedung DPD
DPD RI: DPD RI Siap Membantu Pemerintah Menyampaikan Program Kerja 04 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menilai peran DPD RI sangat penting dalam menunjang program kerja dari kementerian. Menurutnya, salah satu pintu untuk mensosialisasikan program kerja pemerintah adalah melalui DPD RI.  Hal tersebut tertuang dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan dihadiri Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite II DPD RI Badullah Puteh, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, dan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri. 
DPD RI: Segera Revisi UU Pengelolaan Sampah 03 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Komite II DPD RI memandang penting untuk segera merevisi Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lantaran, permasalahan sampah di Indonesia sudah menjadi masalah nasional yang harus segera dicarikan solusinya. “UU ini memang harus segera direvisi. Masalahnya, permasalahan sampah sudah menjadi masalah nasional,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin saat RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2). Dalam RDPU itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra menj
Komite II DPD RI Tinjau Korban Kebakaran di Pasar Batu Tarakan 28 Januari 2020
Tarakan, dpd.go.id -Komite II DPD RI meninjau lokasi kebakaran di Pasar Batu, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selain ke lokasi kebakaran, rombongan Komite II DPD RI juga berkunjung ke Posko pengungsian sementara korban kebakaran di Mesjid At'Taqwa, Sebengkok, Senin (28/1). Pimpinan rombongan Komite II DPD RI, yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri serta didampingi Wakil ketua Komite II Bustami Zainudin, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Lukky Semen, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabi
DPD RI Menilai Indonesia Perlu Digalakkan Budaya Peduli Sampah 28 Januari 2020
Banda Aceh, dpd.go.id -Komite II DPD RI mendorong seluruh stakeholder agar menanamkan budaya peduli akan sampah. Untuk itu budaya peduli sampah nantinya akan menjadi salah satu masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. “Kami telah banyak menerima masukan dan rekomendasi dari Pemerintah Aceh terkait perubahan atas UU No.18 tahun 2008. Maka perlunya mempercepat budaya peduli sampah sehingga dengan sadar sampah kita tidak akan membuang sampah dimana saja," ucap Wakil
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI