x
Komite I

Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Lingkup tugas Komite I sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah;

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;

4. Pemukiman dan kependudukan;

5. Pertanahan dan tata ruang;

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Komite I DPD RI Terima Aspirasi Revisi UU Pilkada dari ADEKSI 18 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 yang memberi batasan kepada kontestan Pilkada, yakni untuk mengundurkan diri dari jabatannya, baik sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, POLRI, TNI, ataupun Aparatur Sipili Negara (ASN). Sebagai persyaratan untuk ikut kontestasi Pilkada, mesti mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri
Komite I DPD RI: Pembangunan Ibukota Negara Harus Melibatkan Masyarakat Lokal 18 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 harus melibatkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Hal itu dibahas pada Rapat Dengar Pendapat antara Komite I DPD RI dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemenang Desain IKN dari Urban+ di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa,(18/2). Ketua Komite I Agustin Teras Narang mengatakan, bahwa semua pihak harus komitmen jika ingin pemindahan IKN dapat terwujud pada tahun 2024 n
Minta Dukungan Pemekaran, DPRD Kabupaten Banyumas Sambangi Anggota DPD RI Jateng 12 Februari 2020
Jakarta, dpd.go.id--Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas mendapatkan dukungan dari anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah. DPRD Kabupaten Banyumas diharapkan dapat segera merampungkan kajian dan menyampaikan usulan pemekaran secara resmi kepada DPD RI. Hal ini dikatakan anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik yang juga Wakil Ketua Komite I saat menerima delegasi DPRD Banyumas di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Rabu (12/2). Kholik menjelaskan Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap pemekaran daerah, karena melihat bahwa pem
Di Provinsi Jambi, Komite I DPD RI Mendapat Masukan Soal Penyederhanaan Birokrasi dan Pilkada Serentak 04 Februari 2020
Jambi, dpd.go.id-Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan serangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Jambi pada Senin (3/2) lalu. Delegasi Komite I DPD RI dipimpin oleh Ketua Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Fachrul Razi dan beberapa anggota antara lain H.M. Syukur (Dapil Jambi), Instiawati Ayus (Dapil Riau), KH.Amang Syafrudin (Dapil Jabar), Eni Khairani (Dapil Bengkulu), dan I.G.N. Arya Wedakarna (Dapil Bali). Dalam kunkernya ke Provinsi Jambi, Komite I DP RI diterima oleh Gubernur Jambi, Fachrori Umar,
Komite I DPD RI: Negara Perlu Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat 28 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi. Masih banyak masyarakat hukum adat yang kehilangan wilayahnya karena masuk dalam wilayah konsesi seperti perkebunan dan pertambangan. Hak-hak masyarakat hukum adat masih terancam dan belum mendapat perlindungan yang memadai. Hal tersebut dibahas pada audiensi antara Komite I DPD RI dengan Jaringan Informal Pemerhati Isu Masyarakat Adat untuk membahas kebutuhan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang pada
Komite I DPD RI evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 28 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite I DPD RI evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka perbaikan hal-hal yang terkait masalah desa. Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengatakan brainstorming antara DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Keuangan perlu dilakukan karena desa adalah garda terdepan negara. “Komite I mendorong peningkatan koordinasi, antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan tugas pok
KOMITE I DPD RI DESAK PENGESAHAN RUU DAERAH KEPULAUAN 27 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI mendesak agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan secepatnya agar masyarakat di daerah kepulauan dapat sejahtera. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI,  Fachrul Razi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan, (27/1). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Fachrul Razi yang merupakan Senator asal Aceh ini meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara dan seluruh kepala daerah dari daerah kepulauan untuk  mengadakan pertemuan lanjutan. “DPD ak
KOMITE I DPD RI DUKUNG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN BUTON 22 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite I DPD RI mendukung pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), khususnya Provinsi Kepulauan Buton. Hal itu mengemuka dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (22/1).  Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komite I  DPD RI telah membentuk tim kerja yang berkaitan dengan DOB dan mendesak Pemerintah untuk memperhatikan pembentukan DOB. “Ini adalah komitmen DPD RI sebagai lembaga negara. Komite 1 juga a
Komite I DPD RI mendukung kebijakan penyederhanaan dua level eselon 21 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI mendukung kebijakan Pemerintah menyederhanakan birokrasi menjadi dua level yaitu eselon I dan eselon II agar terwujud birokrasi yang netral, profesional, efektif dan efisien guna mendukung kinerja pemerintah. Hal tersebut terungkap pada Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Menteri PANRB) saat membahas evaluasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Program Reformasi Birokasi khususnya terkait penyederhanaan birokras
RDPU dengan Komite I DPD RI, Pakar: Pemerintah Harus Siapkan Desain Besar Pembangunan Sosial di Ibu Kota Negara Baru 20 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar tata kota dan perencanaan pembangunan dengan agenda membahas rencana pemindahaan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur pada hari ini, Senin (20/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta.    Dalam RDPU tersebut, Komite I DPD RI mengundang sejumlah narasumber, diantaranya pakar tata kota, Dr. Yayat Supriyatna dan Ketua Majelis Kode Etik Perencana Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI