x
Badan Akuntabilitas Publik

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) mempunyai tugas :

1. Melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hukum;

2. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik;

BAP DPD RI: Klaim Status Tanah Grondkaart PT.KAI Perlu Dikaji Ulang 29 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Persoalan konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), di berbagai daerah terkait status tanah grondkaart masih banyak. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memandang perlu melakukan konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Direktur Utama PT.KAI Edi Sukmoro, dalam rangka mengurai permasalahan klaim Tanah status Grondkaart oleh PT. KAI, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, (29/1). Ketua BAP DPD RI Slyviana Murni
Buka Sidang Paripurna 2020, DPD RI Soroti Banjir Hingga Naiknya Iuran BPJS 06 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Buka Sidang Paripurna Tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soroti dampak banjir yang melanda Ibukota dan sekitarnya hingga kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut diungkap dalam Sidang paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 6 januari 2020. Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS
RUU Daerah Kepulauan Inisiatif DPD RI Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2020 12 Desember 2019
Jakarta, dpd.go.id (12/12) – RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, mengatakan bahwa masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 merupakan salah satu hasil DPD RI dalam memperjuan
BAP DPD RI Minta Pemerintah Beri Solusi Kekosongan Blangko E-KTP 27 November 2019
Jakarta, dpd.go.id - Kekosongan blangko E-KTP yang terjadi di banyak daerah di Indonesia menjadi perhatian serius bagi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Lantaran, permasalahan blangko kosong ini bukanlah hal yang baru, sebab sudah terjadi dari awal E-KTP diterbitkan sekitar tahun 2012. “Permasalahan tersebut hingga kini sudah berjalan sekitar hampir 8 Tahun dan belum juga bisa diselesaikan. Akibat kekosongan blangko ini, masyarakat diberikan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti sementara KTP,” ucap Ketua BAP DPD RI S
BAP DPD RI Konsultasi ke BPK Terkait Tingginya Kerugian Negara di Daerah 20 November 2019
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019. Sebelumnya, BAP telah mengadakan pertemuan dengan BPK Perwakilan di tiga provinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat serta ada beberapa hal yang perlu di klarifikasi. “Dalam kunjungan tersebut, kami menemukan beberapa hal yang perlu kami klarifikasi kepada BPK. Pertama, terdapat beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang
DPD RI Sahkan Pansus Papua Untuk Selesaikan Masalah di Papua Secara Komprehensif 04 November 2019
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI akan segera bekerja untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang masih menjadi polemik tak kunjung selesai. Pansus Papua dengan 15 orang Anggota yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI (4/11) ini, akan bekerja untuk menemukan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah di Papua secara komprehensif. “Kita berharap agar bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalah. Seperti
Lanyalla Berharap Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Baru Lebih Optimal 09 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti berharap dengan terpilihnya sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas konstitusional. Menurutnya ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah yang diemban, serta akan semakin meningkatkan kinerja DPD RI ke depan Hal tersebut tertuang pada Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang  dan Penetapan Keanggotaan Panmus Tahun Sidang 2019-2020 pada Sidang Paripurna ke-5 DPD RI Masa Sidang I. Lanyalla menyampa
DPD RI Pilih Pimpinan Alat Kelengkapan Periode 2019-2020 08 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI periode 2019-2020. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Wakil ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, Sultan B. Najamuddin. Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (8/10). Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin pemilihan Komite III DPD RI mengatakan pada rapat pimpinan DPD RI sebelumny
DPD RI Sahkan Keanggotaan Alat Kelengkapan 07 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id-Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti telah menetapkan Alat Kelengkapan DPD RI dan mengesahkan keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2019-2020. Dengan ditetapkannya keanggotaan alat kelengkapan Tahun Sidang 2019-2020, maka pemilihan pimpinan alat kelengkapan akan dilaksanakan besok tanggal 8 Oktober 2019. “Selanjutnya akan dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD yaitu Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, PPUU, PURT, BULD, BKSP, BAP, dan BK. Untuk pemilihan tersebut akan dilaksanaka
La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua DPD RI 2019-2024 01 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2019-2024. Setelah dilakukan voting dengan mendapatkan 47 suara sah dari 134 suara yang hadir, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. La Nyala Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD RI melalui voting setelah 4 (empat) Pimpinan DPD RI Terpilih yaitu Mahyudin, Nono Sampono, Sultan Bachtiar Najamudi, dan La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak menemukan kesepakatan melalui musyawarah untuk menentukan Ketua DPD RI. Setelah dil
  • Galeri Foto
  • Galeri Video


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI