x
Badan Urusan Legislasi Daerah

UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menambah kewenangan DPD RI, yang diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”.Penambahan kewenangan DPD tersebut boleh jadi sebagai implikasi atas JR yag dilakukan oleh APKASI terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pasca putusan MK tersebut Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri atau Gubernur tidak berwenang melakukan pembatalan terhadap perda.

Kewenangan DPD ini bersifat rekomendasi bukan membatalkan. Hal ini dimaknai bahwa peran DPD dalam mengawasi raperda dan perda bersifat rekomendasi, agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali perda maupun raperda melalui instrumen perubahan atau pencabutan perda, jika memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menindaklanjuti tambahan wewenang dan tugas DPD sebagaimana diamanatkan pada UU No. 2 Tahun 2018, maka dibentuklah Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD). PULD dibentuk dalam Sidang Paripurna DPD RI dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Sejalan dengan Peraturan DPD No. 3 Tahun 2018 tentang Tatib, pada pasal 64 ayat (2) disebutkan bahwa “Pembagian tugas Pimpinan DPD diputuskan secara musyawarah mufakat”. Sebagai salah satu unsur Pimpinan, Wakil Ketua DPD Bidang III diberikan ruang lingkup tugas yang membawahi Komite I dan PULD.

Dengan adanya PULD ini diharapkan dapat meminimalisir raperda dan perda yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan di daerah, sebagaimana peran Anggota DPD RI yang merupakan representasi dari daerahnya. Dan yang paling utama adalah memastikan bahwa raperda dan perda tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

DPD-KEMENDAGRI SEPAKATI MEKANISME PEMBAHASAN RANPERDA 29 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda). Hal ini disampaikan Ketua BULD DPD RI, Mathin Billa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik di Ruang Rapat BULD, Rabu, (29/1). Marthin Billa mengatakan ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Terhadap UU Nomor 17 T
BULD DPD RI : DPD RI akan Sinkronisasi dalam Pembuatan Raperda 29 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menerima audiensi dari DPRD Kepulauan Riau di Ruang Rapat BULD Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Rabu (29/1). Delegasi tersebut diterima oleh Anggota BULD yang dipimpin oleh Martin Billa Senator asal Provinsi Kalimantan Utara.  Dalam sambutannya Martin mengungkapkan bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan baru DPD RI, melalui BULD melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Hal ini tertuang pada Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Ta
Buka Sidang Paripurna 2020, DPD RI Soroti Banjir Hingga Naiknya Iuran BPJS 06 Januari 2020
Jakarta, dpd.go.id-Buka Sidang Paripurna Tahun 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soroti dampak banjir yang melanda Ibukota dan sekitarnya hingga kenaikan iuran BPJS. Hal tersebut diungkap dalam Sidang paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 6 januari 2020. Terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS
RUU Daerah Kepulauan Inisiatif DPD RI Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2020 12 Desember 2019
Jakarta, dpd.go.id (12/12) – RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, mengatakan bahwa masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 merupakan salah satu hasil DPD RI dalam memperjuan
Banyak Perda Bermasalah, DPD RI Gelar Rapat Dengan DPRD dan Pemprov Se-Indonesia 13 November 2019
Jakarta, dpd.go.id - Peraturan Daerah (Perda) selama ini dianggap bertentangan dengan Undang-undang (UU) di atasnya. Untuk itu, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI melakukan pengawasan dan evaluasi Perda-perda yang dianggap bertabrakan dengan UU di atasnya agar tidak ada implikasi di tengah-tengah masyarakat. “Selama ini Perda sering bertentang dengan UU di atasnya atau hierarki perundang-undangan. Apa pun produk hukum tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada di atasnya,” ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat Rapat Kon
DPD RI Sahkan Pansus Papua Untuk Selesaikan Masalah di Papua Secara Komprehensif 04 November 2019
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI akan segera bekerja untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang masih menjadi polemik tak kunjung selesai. Pansus Papua dengan 15 orang Anggota yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI (4/11) ini, akan bekerja untuk menemukan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah di Papua secara komprehensif. “Kita berharap agar bukan sekedar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalah. Seperti
Lanyalla Berharap Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Baru Lebih Optimal 09 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti berharap dengan terpilihnya sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas konstitusional. Menurutnya ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah yang diemban, serta akan semakin meningkatkan kinerja DPD RI ke depan Hal tersebut tertuang pada Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang  dan Penetapan Keanggotaan Panmus Tahun Sidang 2019-2020 pada Sidang Paripurna ke-5 DPD RI Masa Sidang I. Lanyalla menyampa
DPD RI Pilih Pimpinan Alat Kelengkapan Periode 2019-2020 08 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI periode 2019-2020. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Wakil ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, Sultan B. Najamuddin. Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (8/10). Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin pemilihan Komite III DPD RI mengatakan pada rapat pimpinan DPD RI sebelumny
DPD RI Sahkan Keanggotaan Alat Kelengkapan 07 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id-Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti telah menetapkan Alat Kelengkapan DPD RI dan mengesahkan keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2019-2020. Dengan ditetapkannya keanggotaan alat kelengkapan Tahun Sidang 2019-2020, maka pemilihan pimpinan alat kelengkapan akan dilaksanakan besok tanggal 8 Oktober 2019. “Selanjutnya akan dilaksanakan Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD yaitu Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, PPUU, PURT, BULD, BKSP, BAP, dan BK. Untuk pemilihan tersebut akan dilaksanaka
La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua DPD RI 2019-2024 01 Oktober 2019
Jakarta, dpd.go.id - La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2019-2024. Setelah dilakukan voting dengan mendapatkan 47 suara sah dari 134 suara yang hadir, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. La Nyala Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD RI melalui voting setelah 4 (empat) Pimpinan DPD RI Terpilih yaitu Mahyudin, Nono Sampono, Sultan Bachtiar Najamudi, dan La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak menemukan kesepakatan melalui musyawarah untuk menentukan Ketua DPD RI. Setelah dil
  • Galeri Foto


Pengumuman
JADWAL SIDANG
  • SIDANG HARIAN

DPDRI

Jejak Pendapat
Apakah Anda tahu nama Anggota DPD yang mewakili provinsi dimana Anda tinggal sekarang?

Tidak tahu satupun
Ya, Semua
Tahu, satu nama
Majalah DPD RI