Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Thu, 18 Oct 2018 02:34:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[KOMITE I DPD RI DORONG PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN DI DAERAH]]> 559-komite-i-dpd-ri-dorong-penyelesaian-sengketa-lahan-di-daerah Wed, 17 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela 559-komite-i-dpd-ri-dorong-penyelesaian-sengketa-lahan-di-daerah <![CDATA[BAP DPD RI : PEMERINTAH PERLU SEGERA SELESAIKAN SENGKETA LAHAN DI BERBAGAI DAERAH]]> 217-bap Wed, 17 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sebagai lembaga negara yang menjadi representasi rakyat dan daerah, sesuai ketentuan Pasal 22D UUD 1945; serta Pasal 257 danPasal 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Salah satu tugas dan wewenang BAP diamanahkan untuk menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi dan maladministrasi yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah. 

Menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat terkait masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan PT KAI, terutama terjadi di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan di mana perbedaan persepsi terhadap grondkaart menjadi akar permasalahan tersebut, maka pada tanggal 15 Maret 2018, BAP telah melaksanakan focus group discussion bersama Pakar Hukum Agraria maupun Pakar Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik. 

Pada zaman kolonial, Hak atas tanah bagi Pemerintah tidak sulit karena adanya domeinverklaring (Ps 1 AB/Stb. 1870 No. 118) dimana Negara (Pemerintah) berhak memiliki tanah. Negara juga mempunyai legal standing sebagai eigenar atas Hak Eigendom sehingga berhak menggunakan tanah tersebut untuk membangun, berhak menyewakan, bahkan berhak menjual tanah/komersialisasi tanah. Setelah beralih ke Pemerintahan Republik Indonesia, maka Pasal 33 (3) UUD 1945 mencabut legal standing negara/pemerintah sebagai pemilik tanah menggantinya dengan hak menguasai negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Dari perspektif hukum agraria, sebagaimana disampaikan oleh Dr.Kurnia Warman, ahli hukum agraria dari Universitas Andalas, bahwagroondkart yang dibuat pada zaman Hindia Belanda tidak bisa serta-merta menjadi dasar penguasaan oleh PT. KAI. Aspek kepastian dan perlindungan hukum berkenaan dengan legalitas tanah-tanah aset kereta api adalah ditentukan dengan mengikuti ketentuan pendaftaran konversi hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan Per-UU-an di luar UUPA terutama PP No. 8 Tahun 1953 dan Peraturan Pelaksanaannya. 

Tujuan konversi hak adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pemegang hak atas tanah, serta memastikan kecocokan hak-hak tersebut dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA. Dengan konversi, penggunaan tanah menjadi tertib dan hak-hak atas tanah yang diperoleh dilindungi oleh hukum. Dalam pelaksanaan konversi selalu diikuti oleh pendaftaran hak atas tanah. 

Secara empiris saat ini penguasaan tanah-tanah negara banyak menghadapi masalah termasuk dengan masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Pemicu biasanya terjadi ketidaktaatan dalam pengelolaan tanah negara oleh penguasanya. Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah negara, dan sekaligus untuk penertiban penguasaan tanah negara. Pada saat konversi dan pendaftaran tanah inilah diperlukan data yuridis (dasar hukum penguasaan) dan data fisik (gambar situasi seperti Groondkaart, dan sebagainya) penguasaan tanah tersebut untuk dipindahkan ke Buku Tanah dan Sertipikat Tanah sesuai kewenangan instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Selanjutnya, perlu juga dilihat dari perubahan status badan hukum yang menyelenggarakan perkeretaapian sejak DKA hingga saat ini PT.KAI (persero), yakni Perubahan status badan hukum yang awalnya merupakan bagian dari instansi pemerintah (DKA, PNKA, PJKA), hingga semi-instansi pemerintah berupa PERUMKA dan bermetamorfosis menjadi PT. KA dan PT. KAI hingga saat ini. Perubahan status badan hukum dan implikasinya terhadap sumber daya manusia dan asetnya memiliki tata cara atau prosedur dalam ranah Perbendaharaan Negara. 

Dari perspektif hukum anggaran negara dan keuangan publik sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Yuli Indrawati, pakar hukum anggaran negara dan keuangan publik Universitas Indonesia, bahwa fakta hukumnya memang tidak ada PP yang menetapkan pengalihan tanah yang digunakan PJKA menjadi penambahan penyertaan modal negara kepada PERUMKA ataupun PT KAI. Tanah yang digunakan PERUMKA atau PT KAI bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Perhubungan c.q. PJKA, serta tidak pernah dibukukan sebagai aktiva tetap (modal) perusahaan Perumka atau PT KAI dalam neraca Perusahaan. 

Dalam perspektif hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik, aset yang dialihkan kepada PT KAI hanya aset Perumka. Tanah yang digunakan Perumka tidak dapat dialihkan karena bukan aset Perumka melainkan Aset Negara. 

Dengan demikian, Sertipikat Hak Pakai atas nama Departemen (sekarang Kementerian) Perhubungan c.q. PJKA tidak dapat dijadikan dasar bagi kepemilikan tanah oleh PT KAI karena secara hukum masih dimiliki oleh Departemen (sekarang Kementerian) Perhubungan. Sehingga PT KAI tidak berwenang melakukan tindakan hukum apapun terhadap asset yang sedang dipakainya. Tindakan hukum atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan (atas perintah, delegasi atau mandat) oleh Kementerian Perhubungan atau Kementerian Keuangan selaku bendaharawan umum negara yang memegang pengelolaan atas barang milik Negara; regulasi pemindahtanganan dan penghapusbukuan atas tanah tersebut tetap berada pada regulasi publik sesuai dengan asas Contrarius Actus; Ketentuan-ketentuan dalam proses pengambilalihan dan lainnya terhadap barang tidak bergerak milik negara pada PT KAI tunduk pada prinsip-prinsip perbendaharaan negara; Risiko atas tuntutan aset tersebut tidak menjadi risiko dan kerugian BUMN, melainkan menjadi risiko dan kerugian negara; dan Sengketa hukum atas tanah tersebut harus mengikuti prosedur dalam Peraturan Menteri BUMN No. 13/MBU/2014 tentang Pendayagunaan Aset Tetap BUMN. 

Selain itu, Prof Dr.Arie S. Hutagalung, Guru besar Hukum Agararia Universitas Indonesia menegaskan bahwa berkenaan dengan sifat fungsi sosial sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Umum II angka (4) UUPA, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan jika yang berhak itu membiarkan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut Pasal-Pasal 27, 34 dan 40 UUPA, hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha dihapus jika tanahnya ditelantarkan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51/1960, menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana (Pasal 2 yo. Pasal 6 ayat (1) huruf a). Namun demikian, dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana, menurut Pasal 6 tersebut. 

Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut Pasal 3 dan Pasal 5 dapat mengadakan penyelesaian secara lain, dengan mengingat kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. 

Dalam rapat konsultasi ini, KSP merekomendasikan antara lain akan mengadakan pertemuan pada akhir November 2018 bersama Kementerian Keuangan, BUMN dan pihak pemerintah terkait untuk menindaklanjuti mekanisme verifikasi bersama, antara warga, pemerintah dan PT. KAI. Selain itu, KSP juga menjadwalkan pertemuan bersama dengan penegak hukum. 

Melalui kegiatan Rapat Konsultasi ini, BAP DPD RI berkepentingan mendorong dan menjembatani penyelesaian permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT KAI agar dapat cepat diselesaikan oleh instansi-instansi terkait, karena masalah ini terjadi di berbagai wilayah baik di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. KETUA BAP DPD RI : ABDUL GAFAR USMAN (08127519896)

]]>
217-bap
<![CDATA[DPD RI Nilai Permasalahan Kepemudaan ‘PR’ Bersama]]> 444-dpd-ri-nilai-permasalahan-kepemudaan-‘pr-bersama Tue, 16 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pergerakan pemuda Indonesia memiliki sejarah panjang bagi bangsa dan negara. Karena pemuda Indonesia merupakan inisiator dan pelaku perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Namun saat ini, permasalahan pemuda di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata yang menjadi ‘PR’ bersama. 

“Pemuda menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa. Namun permasalahan kepemudaan tidak bisa dianggap remeh dimana menyangkut globalisasi, ancaman narkoba, dan peran organisasi kepemudaan,” ucap Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (16/10). 

Dedi menambahkan pemuda memiliki peran strategis dalam pembanggunan bangsa dan negara. Untuk itu negara wajib menjamin dan mengregenerasi kepemudaan. “Negara juga harus wajib memperdayakan dan mengembangkan kepemudaan,” tegas dia. 

Menurutnya, upaya tersebut telah dilakukan dalam Undang-undang (UU). DPR RI bersama pemerintah telah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. “Namun kita tidak tahu bahwa UU Kepemudaan itu, perlu dilakukan perubahan UU atau pergantian pasal saja,” tutur senator asal Sumatera Utara itu. 

Dedi menambahkan UU Kepemudaan sekarang ini menjadi payung hukum yang sangat penting. Jika ditelaah dinamika kepemudaan Indonesia secara nasional sangat dinamis. “Sakin dinamisnya kemudian muncul faksi-faksi. Maka saya kira kedepan perlu menjadi PR bersama,” ujar dia. 

Sementara itu, Sekjen KNPI Ilyas Indra mengatakan bahwa jelang 10 tahun UU No. 40 Tahun 2009 sebenarnya telah membelenggu pemerintah dan pemuda. Dimana, UU ini tentunya berkaitan dengan organisasi kepemudaan yaitu usia. “Ini kajian yang bisa menjadikan masukkan DPD RI dan diteruskan kepada pemerintah,” ucapnya. 

Menurut Ilyas, UU ini tidak memiliki ketegassan antara usia dengan pengurus organisasi. Pemerintah mengkaitkan usia pemuda dan struktur organisasi. “Di dalam UU Tentang Kepemudaan pasal 1 ayat (1) jelas menyebutkan pengurus dan atau pimpinan kepemudaan harus berusia 16-30 tahun sesuai definisi dari pemuda. Ini tidak ada relavansinya. Karena tokoh atau pimpinan organisasi kepemudaan, justru berada di puncak karir organisasinya pada usia 40 tahun,” tegas Ilyas.

]]>
444-dpd-ri-nilai-permasalahan-kepemudaan-‘pr-bersama
<![CDATA[DPD MENILAI OTSUS JAWABAN TERBAIK UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DI TANAH PAPUA MESKIPUN BANYAK TANTANGAN KE DEPAN]]> 077-dpd-menilai-otsus-jawaban-terbaik-untuk-menyelesaikan-masalah-di-tanah-papua-meskipun-banyak-tantangan-ke-depan Tue, 16 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jayapura, dpd.go.id 16 Oktober 2018, DPD RI menilai secara cermat bahwa Otsus merupakan jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua, mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan rakyat Papua. Otsus menjadi momentum untuk bersama-sama membangun Papua untuk dapat duduk setara, sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. “Cukup sudah kebijakan diskriminatif yang berlangsung selama ini dan sudah saatnya kita bersama-sama bergandeng tangan membangun Papua” ungkap Ketua Komite I DPD RI. Pembangunan yang menekankan pada “Jawa sentris” dan “Jakarta sentris” harus segera diakhiri. Arah kebijakan telah bergerak di arah timur Indonesia, tambah Ketua Komite I yang juga anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Utara tersebut. 

Ketua Komite I DPD juga memberikan penekanan pada masalah krusial terkait yakni terkait akan berakhirnya dana Otsus sebesar 2% dari DAU Nasional pada tahun 2021. “Patut menjadi perhatian kita sebelum, bagaimana kita bersama-sama mengkontruksi kebijakan pasca berakhirnya Dana Otsus Papua, dan aspirasi rakyat Papua ini penting untuk kita suarakan ketika berhadapan dengan Pemerintah dan DPR,” demikian tambahnya. 

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyatakan “Otsus Papua meskipun sudah berjalan selama 17 tahun tapi masih ada kejelasan dan tidak dapat diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah Papua, semisal pasal soal rekonsiliasi sehingga masalah pelanggaran HAM belum bisa terselesaikan dengan baik hingga sekarang,” tukas Gubernur Papua. Banyak hal-hal yang diatur dalam UU Otsus tidak dapat dijalankan karena bertabrakan dengan undang-undang sektoral. “Bila memang akan diubah, maka sekarang saatnya pemerintah pusat duduk bersama-sama dengan segenap perwakilan rakyat Papua, agar rancangan undang-undang Otsus tersebut sesuai dengan aspirasi segenap rakyat Papua,” pungkas Gubernur Papua. 

Yanes Murib, MM perwakilan dari DPD RI Provinsi Papua menyatakan bahwa kita tidak bisa menafikan sudah banyak kemajuan pasca keberlakuan UU Otsus meskipun ke depan tantangan yang dihadapi terutama menyangkut masalah akomodasi peran serta Orang Asli Papua dalam menentukan kebijakan pembangunan di tanah Papua. 

Ketua MRP Papua, Thimotius Murib, menegaskan bahwa Otsus Papua tidak berhasil. Sejauh ini kebijakan Otsus di Papua belum menyentuh rakyat Papua karena inkonsistensi pelaksanaan undang-undang tersebut. “Gagalnya pelaksanaan Otsus adalah ketidakberhasilan kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”, tegasnya. Ketua MRP sekaligus memberikan dukungan kepada DPD yang telah melakukan pengawasan pelaksanaan Otsus. 

Hadir dalam kunjungan kerja pengawasan UU Otsus di Provinsi Papua antara lain, Benny Rhamdani, Ketua Komite I, disertai oleh Jacob Esau Komigi, SE, MM dari Papua Barat yang juga Wakil Ketua Komite I, dan anggota-anggota Komite I DPD diantaranya: Yanes Murib, MM, anggota DPD dari Provinsi Papua, Drs. Ad Khaly dari Gorontalo, Djasarmen Purba, SH dari Kepulauan Riau, dan Drs. H.M Sofwat Hadi, SH dari Kalimantan Selatan. 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

1. Benny Rhamdani, Ketua Komite I, anggota DPD dari Sulawesi Utara, 

2. Jacob Esau Komigi, SE, MM Wakil Ketua Komite I anggota DPD dari Papua Barat, 

3. Yanes Murib, MM, anggota DPD dari Provinsi Papua, 

4. Drs. Ad Khaly, anggota DPD dari Gorontalo, 5. Djasarmen Purba, SH, anggota DPD dari Kepulauan Riau, 6. Drs. H.M Sofwat Hadi, SH, anggota DPD dari Kalimantan Selatan

]]>
077-dpd-menilai-otsus-jawaban-terbaik-untuk-menyelesaikan-masalah-di-tanah-papua-meskipun-banyak-tantangan-ke-depan
<![CDATA[Komite 1 DPD RI Inisiasi Keberlanjutan Otsus Aceh Menjadi Selamanya]]> 129-mm Tue, 16 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Banda Aceh, dpd.go.id - Komite 1 DPD RI menginisiasi keberlanjutan kebijakan otonomi khusus di Provinsi Aceh yang akan berakhir 2027 menjadi selamanya, dalam rangka mewujudkan kesetaraan pembangunan dan pelayanan di Provinsi Aceh. Evaluasi yg dilakukan Komite I, tidak untuk menilai plus minus Otsus Aceh, melainkan untuk memastikan keberlanjutan Otsus menjadi Otsus selamanya.

Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komite 1 yang dipimpin oleh Senator Fachrul Razi selaku Pimpinan Komite 1 DPD RI dari Aceh (16/10) di kantor Gubernur Aceh. Hadir dalam acara tersebut Senator Abdurahman Lahabato dari Maluku Utara, Senator Nurmawati Dewi Bantilan dari Sulawesi Tengah, dan Senator Robiatul Adawiyah dari NTB. Hadir juga Sekda Aceh, Drs. Dermawan MM, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, dan Kepala Dinas beserta jajaran SKPA.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, senator Fahrul Razi menyampaikan bahwa Otsus merupakan jawaban terbaik bagi penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di Aceh dalam bentuk asimetris desentralisasi. Oleh karena itu, peningkatan efektifitas penyelenggaraan Otsus haruslah menjadi prioritas Pemerintah, dari Pusat sampai Daerah.

“Pelaksanaan Otsus hingga 20 tahun bukanlah isu yg harus kita perdebatkan kali sekarang, namun exit strategy menuju Otsus Jilid II, dengan estimasi waktu selamanya, yaitu selama ada NKRI ini, Dana Otsus Aceh tetap ada, jika sekarang 2 persen, kenapa kedepan tidak meningkat 2,5 persen hingga 3 persen, itu tergantung lobby politik dan pendekatan ke pusat,” jelas Fachrul Razi yang juga Senator Asal Aceh.

Dalam Kunjungan Kerja ke Aceh dirinya menjelaskan bahwa Komite I telah mengundang Mendagri dan Menkopolhukam serta Staf Kepresidenan RI di DPD RI untuk membahas rencana Otsus selamanya. “Ada lampu hijau dari pusat untuk mendukung hal ini, hanya saja bagaimana menyiapkan blue print dan rencana strategi Otsus kedepan,” jelas Fachrul Razi.

Namun demikian, Otsus Aceh yg sudah berjalan lebih kurang 10 tahun (merujuk UUPA, efektif 2008 merujuk dana otsus), masih ada pekerjaan rumah yg belum terselesaikan, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur, penataan birokrasi, pemberantasan kemiskinan dan penyediaan layanan pendidikan serta kesehatan.

Fachrul mencontohkan misalnya data BPS 2017 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh naik 0,16 menjadi 16,89 dari tahun 2017 sebesar 16,73. Tahun 2018, indeks keparahan Kemiskinan (P2), berada di posisi terbawah keenam di Indonesia (O,75). Buta huruf kisaran 8-10% dari Populasi (tergolong tinggi). Hingga semester pertama 2018, terdapat 94 orang yag menjadi tersangka korupsi dana pembangunan, 51 diantaranya berasal dari Aparat Pemerintahan dengan kerugian negara ditaksir 349 miliar (KPK).

"Padahal Dana Otsus Aceh sebesar Rp 8 triliyun tahun 2018 dan tahun depan 2019 Aceh akan mendapat 8,3 triliun. Artinya hingga 2018, jika kemudian Dana Otsus dijumlah keseluruhan dari 2008-2018, Aceh sudah menerima Rp 56,67 triliyun Dana Otsus, Jelasnya.

Singkat kata, Fachrul menegaskan bahwa Otsus bagi Aceh haruslah dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, supremasi hukum, percepatan pembangunan dan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat Aceh agar seiring sejalan dengan Provinsi lainnya yang lebih maju.

Dilain pihak, Dermawan Sekda Aceh mengakui bahwa implementasi Otsus di Aceh perlu di tingkatkan dan didukung oleh semua pihak. Berkaitan dengan regulasi, dari 9 PP yang diamanatkan UUPA, baru 5 PP yang sudah ditetapkan yaitu PP No.20/2007 tentang partai lokal, PP No.58/2009 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Provinsi,Kab-Kota, PP No.83/2010 tentang Daerah Kerja Sabang, dan PP No.23/2015 tentang kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh. Sedangkan PP tentang tata cara dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, PP tentang prosedur Bimwas PNS Aceh, PP tentang nama Aceh- gelar pejabat Aceh, dan PP tentang penyerahan sarpras personil dan dokumen pendidikan MI dan MTs belum ditetapkan.

Sedangkan Qanun, dari 59 Qanun, 47 sudah direalisasikan sementara 12 belum selesai.

Dermawan menambahkan bahwa Dana Otsus masih sangat siqnifikan bagi Aceh khususnya dari jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari 2008-2018, rasio Dana Otsus terhadap Pendapatan Daerah diatas 50% begitu juga dengan rasio terhadap Belanja. Tahun 2018, jumlah Otsus 8.029.791.592.980, jumlah pendapatan 14.622.475.324.280 (54,91%), sedangkan Belanja 15.084.003.946.127 (53,19%). Dengan prioritas penggunaan untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan keistimewaan Aceh.

Dermawan berharap perlu penegasan dan komitmen Pemerintah agar PP turunan UUPA terselesaikan tanpa mengurangi kewenangan dan kekhususan Aceh. Dan mendukung inisiasi DPD RI dalam rangka menyusun Dana Otsus selamanya dan mengharapkan kepada Pemerintah dapat memperpanjang masa pengalokasian Dana Otsus yang akan berakhir 2027 untuk kepentingan rakyat Aceh dimasa yang akan datang.

Dalam tanggapannya, Senator Lahabato meminta Pemda Aceh untuk menyampaikan secara terbuka apa yg dirasakan selama pelaksanaa Otsus di Aceh ini.

"Sebagai wakil Daerah tentu kami berharap Pemda menyampaikan apa yg sudah dilakukan dan kendala apa yg dirasakan pelaksanaanya, Kami juga akan mendorong Pemerintah agar proaktif terhadap Daerah,” jelas Senator asal Maluku Utara.

Senada dengan Lahabato, Senator Nurmawati menyoroti pentingnya evaluasi dalam mendorong keberlanjutan pelaksaan Otsus terutama untuk mengejar ketertinggalan Daerah. Sedangkan Senator Dewi (NTB) menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas Korupsi.

Kunjungan Kerja dalam rangka evaluasi Otsus di tutup dengan komitmen dan penegasan Senator Fachrul Razi selaku Pimpinan Komite 1 untuk melanjutkan pelaksanaan Otsus di Aceh dan mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan 4 PP yg belum selesai serta lebih berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat Aceh melalui Otsus.

]]>
129-mm
<![CDATA[Komite IV DPD RI – BPK bahas Revisi UU BPK]]> 333-komite-iv-dpd-ri-–-bpk-bahas-revisi-uu-bpk Mon, 15 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan rapat kerja terbuka membahas revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. Salah satu usulan dari BPK dalam rapat tersebut agar ada pasal yang mengatur dua dari sembilan anggota BPK berasal dari internal BPK dalam revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK. 

Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang, wakil ketua Siska Marleni, Ayi Hambali . Sedangkan dari pihak BPK dihadiri Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dan jajarannya, di Ruang Rapat Komite, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (15/10). 

Ajiep menjelaskan Komite IV DPD RI telah memiliki gagasan untuk memasukkan internal BPK ke dalam usulan calon anggota BPK sejak beberapa waktu lalu. Pegawai BPK selama ini telah secara profesional melakukan kegiatan pemeriksaan keuangan negara, sehingga dinilai patut untuk diperhitungkan sebagai calon anggota BPK. 

“Justru waktu kunjungan Komite IV ke BPK perwakilan Sulsel, disitu muncullah gagasan untuk usulan kepada DPR dalam pembahasan perubahan UU BPK agar ada anggota BPK dari internal BPK. Dengan pendekatan bahwa mereka sudah demikian profesional dalam melakukan pemeriksaan, kegiatan auditing, kenapa tidak mendayagunakan dari internal kesesjenan, eselon 1 misalnya,” jelas Ajiep. 

Terkait dengan usulan pemerintah tentang pemilihan anggota BPK melalui panitia seleksi (pansel), Senator asal Sulawesi Selatan ini menilai kurang tepat apabila anggota BPK yang merupakan pejabat negara diseleksi oleh pansel yang pembentukannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). 

“Anggota BPK adalah pejabat publik, pejabat negara sehingga kurang pas, sedangkan pembentukan pansel adalah dengan keputusan presiden di pemerintah. Kalau memang pemerintah berkepentingan mendorong peningkatan kapasitas calon-calon, bisa dilakukan dalam fit and propers tes, tapi kan kita hanya menerima dari DPR,” ujarnya. 

Lebih lanjut Ajiep berharap adanya mekanisme proses seleksi yang paling tepat untuk akhirnya dapat menentukan anggota BPK yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan kompetensi dalam bidang pemeriksaan keuangan negara. 

Menanggapi hal itu, Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa BPK mengusulkan internal BPK dapat menjadi calon anggota BPK dengan tujuan untuk kesinambungan dan penghargaan bagi pegawai BPK yang telah bekerja dengan baik. 

“Ada dua oranglah paling ga dari BPK. Usulan penambahan dari dalam, pertama untuk kesinambungan dan yang kedua prestasi untuk teman-teman dari dalam. Kita mencontohkan Bank Indonesia dan Mahkamah Agung itu ada usulan hakim karir dan non karir,” ujarnya. 

Hal lain yang juga dibahas dalam rapat kerja adalah mengenai penghitungan keuangan negara. Komite IV DPD RI mengusulkan hasil penghitungan keuangan negara oleh BPK dapat bersifat final. Selain itu, Komite IV DPD RI juga mengusulkan agar laporan hasil pemeriksaan BPK memiliki kepastian hokum. 

“Kalau kita bicara LKPD, Gubernur atau Bupati jadi ada kepastian bahwa laporan keuangannya sudah benar, sudah baik, sudah akuntabel. Dan kalau memang ditemukan ada masalah ya bisa diteruskan ke penegak hukum, “ ujarnya.*tho

]]>
333-komite-iv-dpd-ri-–-bpk-bahas-revisi-uu-bpk
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Budaya Politik Yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas]]> 855-akhmad-muqowam-budaya-politik-yang-baik-akan-bentuk-politisi-berintegritas Mon, 15 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang tangguh dan berintegritas dibandingkan dengan birokrat atau ASN yang baik. “Melahirkan politisi yang tangguh dan punya integritas itu tidak gampang, kuncinya adalah konsistensi dan dalam budaya politik yang baik”, ungkap Muqowam dalam diskusi kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung di Gedung Pakarti, Jakarta, Senin (15/10).

Lebih lanjut Muqowam menjelaskan bahwa pembentukan budaya politik tersebut berawal dari dasar hukum yang benar dan tradisi masyarakat yang baik “Kita tidak perlu buru-buru, tapi kita harus mendekontruksikan secara benar dulu dasar hukumnya”, tegas senator dari Jawa Tengah ini.

Presiden Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan latar belakang dilangsungkannya acara tersebut yaitu melihat kondisi pilkada yang digelar secara langsung kembali ‘hopeless’ karena marak akan politik uang, kapasitas ‘governing’ kepala daerah tidak membaik karena rendahnya kreasi dan inovasi, korupsi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak kunjung usai. “Acara ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung dan tidak langsung serta solusi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke depannya”, jelas Djohermansyah. Acara yang diselenggarakan oleh I-OTDA dan Ditjen Kemendagri tersebut menghadirkan Soni Sumarsono (Dirjen OTDA Kemendagri RI), sejumlah praktisi dan peneliti.

Dirjen OTDA Soni Sumarsono mengatakan bahwa untuk menghasilkan Kepala Daerah yang baik maka perlu adanya pengawalan proses demokrasi dan kontestasi politik yang bermartabat. Untuk mencapai kondisi tersebut Soni berpendapat pentingnya pendidikan politik. “Selama ini pendidikan politik diserahkan kepada partai, tapi apakah efektif? Saya kira jika I-Otda bisa membuat sekolah politik lintas partai untuk membangun pendidikan demokrasi yang bermartabat”, kata Soni.

Sementara itu peneliti LIPI Firman Noor mengatakan bahwa pilkada langsung yang terjadi sekarang membutuhkan biaya politik tinggi, sehingga melahirkan tindakan korupsi. Data menunjukkan bahwa sejak 2006 jejak korupsi kepala daerah semakin meningkat. “Parpol menjadi epicentrum pusat gempanya, tidak mampu mencetak kadernya yang berkualitas sehingga memakai cara lain yang instan”, ungkap Firman Noor.

Peneliti LIPI Siti Zuhro menambahkan bahwa fenomena yang terjadi sekarang diantaranya karena partai politik belum maksimal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi, kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai, masalah independensi /netralitas KPUD dan Panwas, politisasi birokrasi dan pemanfaatan fasilitas birokrasi untuk pilkada, politik uang dan kekerabatan, serta pilkada yang belum disemarakkan oleh calon perseorangan. “Maka dari itu pilkada ke depan adalah pilkada yang efektif, efisien dan sarat pembelajaran yang mencerahkan masyarakat”, kata Siti Zuhro.

]]>
855-akhmad-muqowam-budaya-politik-yang-baik-akan-bentuk-politisi-berintegritas
<![CDATA[Ketua DPD RI Resmikan IAPP Indonesia]]> 065-ketua-dpd-ri-resmikan-iapp-indonesia Mon, 15 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta meresmikan International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) di Indonesia. Peresmian tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (15/10). 

“Saya senang menjadi bagian dalam mengupayakan terselenggaranya perdamaian abadi di dunia,” ucap Oesman Sapta. 

Menurutnya, perdamaian abadi di dunia yang digagas Universal Peace Federation (UPF) yang sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara Republik Indonesia. “Sejak merdeka, kami sudah menggariskan akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tegas senator asal Kalimantan Barat itu. 

Oesman Sapta menambahkan para founding fathers meyakini Indonesia tidak perlu condong terhadap salah satu dari dua ideologis yang sedang berseteru pada saat itu. “Tidak memilih ideologis bukan berarti kami tidak mempunyai ide dan gagasan untuk diperjuangkan sebagai ideologi alternatif,” lontar dia. 

Justru, smabungnya, para founding fathers telah sempurna dalam meramu unsur kemajemukan. Salah satu ciri khasnya yaitu membangun negara Indonesia dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan dalam lanskap ‘Bhinneka Tunggal Ika’. 

“Gotong Royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah lafadz yang melahirkan Pancasila. Karakter inilah yang menjadi perekat dari Bhinneka Tunggal Ika. Gotong Royong pula yang menampilkan kemajemukan sebagai keindahan,” kata Ketua DPD RI ini. 

Ia juga berharap semoga di negara kami, Indonesia, para aktivis dan pegiatnya menemukan inspirasi model-model alternatif solusi bagi negara-negara di dunia. 

“Saya menyarankan untuk menggali sebanyak-banyaknya praktek-praktek yang telah dilakukan Indonesia untuk menangani konflik, berpemerintahan yang baik dan benar, serta solusi-solusi alternatif atas dampak-dampak negatif yang diciptakan modernisasi,” harap Oesman Sapta. (adt/fan)

]]>
065-ketua-dpd-ri-resmikan-iapp-indonesia
<![CDATA[Forum IMF-WB tanpa Agenda Pertanian]]> 493-forum-imfwb-tanpa-agenda-pertanian Sun, 14 Oct 2018 02:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Bali dipilih menjadi lokasi rangkaian pertemuan yang dimulai Senin (8/10) hingga Minggu (14/10). Apresiasi tentu layak kita sematkan kepada pemerintah dan semua pihak yang terlibat di dalam menyukseskan acara tersebut.  Setidaknya gangguan-gangguan yang berarti tidak terjadi,  sehingga citra Indonesia di mata lembaga-lembaga Internasional diharapkan kian membaik. 

Memang,  menjelang dan saat dimulainya pertemuan, kritik dilontarkan sejumlah kalangan di dalam negeri. Ada yang menilai, penyelenggaraan pertemuan tahunan dua lembaga keuangan internasional tersebut merupakan pemborosan anggaran, karena menghabiskan dana hingga Rp 855 miliar. Apalagi, di saat bersamaan Indonesia tengah berduka lantaran bencana alam beruntun, berupa gempa bumi di Lombok dan Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan pertemuan tahunan yang melibatkan banyak tokoh keuangan dari 189 negara, dianggap tidak berempati dengan duka para korban bencana alam. Para pengkritik pun menyerukan agar pertemuan itu dibatalkan, dan dananya dialihkan untuk penanganan pascagempa.

Tanpa mengurangi simpati terhadap para korban bencana, membatalkan agenda pertemuan yang sudah di depan mata, tentu bukan pilihan yang bijak. Sebab, sudah banyak anggaran yang dikeluarkan dan energi yang dikeluarkan untuk mempersiapkan kegiatan akbar tersebut dalam setahun terakhir. Justru kerugian akan didapat jika acara ini dibatalkan. Sebaliknya, tentu tak salah pula jika kita meminta pemerintah untuk memanfaatkan pertemuan IMF dan Bank Dunia sebagai momentum emas agar Indonesia bisa mengambil keuntungan dan manfaat maksimal, terutama secara ekonomi.

Semua pihak harus menyadari pemerintahan pada hakikatnya adalah kerja kolektif. Dengan demikian, ada pendelegasian tugas dan kewenangan sehingga penanganan korban gempa, baik di Lombok maupun Sulteng, tidak terabaikan di satu sisi, dan pada saat bersamaan penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bisa berjalan lancar dan sukses di sisi yang lain. Tak hanya itu, perhelatan Asian Para Games ke-3 yang tengah berlangsung di Jakarta pun tak terganggu.

Tak bisa dimungkiri, secara parsial pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali merupakan peluang untuk menggairahkan perekonomian setempat dan perekonomian nasional. Secara khusus bagi Bali, ada investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur dan sarana pendukung. Anggaran penyelenggaraan yang mencapai Rp 855 miliar mayoritas terserap untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti perluasan apron di Bandara Ngurah Rai agar bisa menampung lebih banyak pesawat yang membawa sekitar 34.000 peserta dari dalam dan luar negeri, pembangunan under pass untuk memperlancar lalu lintas dari bandara menuju kawasan Nusa Dua tempat berlangsungnya acara, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya.

Semua investasi pemerintah tersebut tentu sangat bermanfaat bagi perekonomian Bali di masa mendatang. Perluasan apron di bandara, misalnya, membuka peluang Bali menerima kunjungan lebih banyak wisatawan. Demikian pula pembangunan infrastruktur under pass, ke depan akan memperlancar arus lalu lintas, sehingga wisatawan merasa nyaman tak terjebak kemacetan parah. Dengan kata lain, biaya besar yang dikeluarkan tidak hilang, namun menjadi warisan yang bermanfaat bagi Bali, dan pada akhirnya bermuara pada kepentingan ekonomi nasional.

Selain itu juga ada dampak tak langsung yang dirasakan. Misalnya, penciptaan lapangan kerja selama pembangunan infrastuktur dan sarana penunjang, serta kebutuhan tenaga relawan untuk membantu kelancaran acara. Sektor-sektor perekonomian di Bali, baik formal maupun informal, menangguk keuntungan dari kegiatan tersebut. Hal ini berarti ada peningkatan pendapatan masyarakat. Dan juga pemerintah memperkirakan, dampak langsung penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia terhadap perekonomian Bali selama tahun 2017-2018 mencapai Rp 5,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 3 triliun investasi infrastruktur dan sisanya diharapkan dari belanja delegasi yang hadir di “Pulau Dewata”.

Kondisi tersebut tentu juga berdampak terhadap perekonomian nasional, terutama dari sektor pariwisata. Pasalnya, pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendukung strategi kebijakan penguatan cadangan devisa. Ribuan tamu mancanegara yang hadir tentu akan membawa devisa dan menukarnya dengan rupiah. Ini tentu akan berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan sendirinya meningkat, dan tren pendapatan devisa dari sektor ini juga bertambah. Pada tahun 2017, sebanyak 14 juta wisman hadir ke Indonesia. Tahun ini, ditargetkan sebanyak 17 juta wisman, dan meningkat menjadi 20 juta wisman pada 2019. Devisa dari sektor pariwisata juga terdongkrak, dan diperkirakan menjadi Rp 280 triliun pada tahun depan.

Belajar dari pengalaman negara lain, menjadi tuan rumah kegiatan internasional selalu memberi keuntungan. Selain keuntungan secara ekonomi, ada juga keuntungan nonfinansial yang bisa menjadi peluang untuk dimanfaatkan di masa mendatang. Keuntungan nonfinansial dimaksud, di antaranya, terciptanya jejaring dengan delegasi yang hadir. Hal ini bisa melahirkan kerja sama antarperusahaan, memperkuat pemasaran, dan memperkenalkan destinasi wisata baru.

Keuntungan lain adalah kompetensi Indonesia menggelar kegiatan berskala besar semakin dikenal dan diakui. Hal ini akan membantu untuk memperbesar kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan serupa di masa mendatang. Selain itu, menjadi tuan rumah juga berkesempatan dikenal seluruh dunia melalui promosi dan pemberitaan melalui media. Pemerintah juga memanfaatkan momentum pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia ini untuk mempromosikan potensi investasi. Diperkirakan, akan ada Rp 300 triliun komitmen investasi yang ditandatangani di Bali.

Semua ini merupakan manfaat yang bisa dipetik untuk membantu memperkuat kondisi ekonomi nasional. Apalagi, saat ini perekonomian kita tengah menghadapi tekanan eksternal, seperti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan dampak perang dagang AS dan Tiongkok. Pemerintah dan semua pihak, baik pengusaha maupun seluruh elemen masyarakat, harus mampu memanfaatkan momentum emas ini. Namun ada hal yang terkesan dilupakan dalam ajang tersebut,  yakni agenda pengentasan kemiskiman di sektor pertanian. Sepanjang acara,  jarang kita mendengar topik yang terkait dengan rencana-rencana untuk memajukan sektor pertanian dan untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian.  

Pemerintah terkesan sangat sibuk mengurusi ekonomi global bersama-sama dengan pelaku-pelaku global,  involusi pertanian yang sedang terjadi tak sedikitpun dibicarakan. Toh dari data yang ada,  kemiskinan di desa-desa kian bertambah.  Hasil panen petani seperti beras harus berhadapan dengan produk impor yang terus melemahkan daya saing para petani.  Bawangpun demikian,  produksi melimpah tapi harga di tingkat petani tergerus sedemikian rupa karena tata kelola dan infrastruktur pemasaran yang buruk.  Di Lembah Gumanti Solok,  produksi melonjak tajam,  tapi tak terdengar ada upaya membangun cold storage  atau sejenisnya, apalagi upaya-upaya ekspor ke luar negeri agar harga tetap menguntungkan.  

Bagaimanapun,  pertanian adalah salah satu sektor yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.  Lebib dari itu,  pertanian juga menjadi salah satu sektor yang memiliki daya serab tenaga kerja tinggi.  Oleh karena itu,  melupakan sektor pertanian dan nasib hidup para petani dalam event internasional di Bali adalah usaha yang justru akan memperburuk keadaan sektor pertanian itu sendiri.  Bank Dunia sebagai salah satu lembaga internasional yang concern mengurusi kemiskinan global semestinya harus ditekan untuk berperan lebih aktif dalam menuntaskan kemiskinan di sektor pertanian Indonesia. Pemerintah bisa saja mengajukan program-program yang terkait dengan pemajuan sektor pertanian nasional dalam rangka menekan angka kemiskinan di pedesaan dan di sektor pertanian.  Tapi sayang,  agenda tersebut terlupakan begitu saja sampai acara usai.  

]]>
493-forum-imfwb-tanpa-agenda-pertanian
<![CDATA[Modal Sosial Hindari Money Politic]]> 599-modal-sosial-hindari-money-politic Sat, 13 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela DIY, dpd.go.id - "Mengabdi dahulu ke masyarakat, ketahui, dengarkan keluh kesah rakyat, baru terjun ke dunia politik". Demikian pesan GKR. Hemas kepada peserta Workshop Capacity Building Alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), di Gedung Pracimosono, Kantor Gubernur DIY (13/10/2018).

Ketika para caleg teramat sedikit interaksinya dengan masyarakat sebelum memasuki dunia politik, maka tak jarang aspirasi masyarakat tidak linier dengan kerja politik para wakil rakyat.

Untuk itulah, generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan, yang kini berada pada tantangan era digital diharapkan tidak melulu berkutat pada 'dunianya' saja, namun juga mampu berada di tengah-tengah masyarakat, rasakan denyut nadi kesulitan rakyat.

Dewasa ini kita dihadapkan dengan kepraktisan. Semua aktivitas masa kini terasa begitu mudah. Ketika butuh referensi atau bahan bacaan, pesan makan, atau transportasi langsung gunakan gadget. Hampir semuanya begitu mudah, tetapi sayangnya anak muda di era milenial kini termasuk mahasiswanya relatif asing terhadap sistem pemerintahan di negaranya sendiri. Kecuali beberapa mahasiswa sebagai aktivis, umumnya mahasiswa tidak mengetahui seperti apa sistem pemerintahan Indonesia? Mereka umumnya sangat awam terhadap hukum tata negara.

Hemas menyoroti, ketika SD atau SMP mereka begitu hafal nama para menteri, setelah mahasiswa jarang sekali yang hafal nama menterinya. Ini fakta yang terjadi di kalangan generasi muda Milenial. "Karena itu, saya sangat mengapresiasi ketika adik-adik Alumni Beasiswa LPDP mengadakan acara ini, yang antara lain tujuannya adalah agar para Alumni Beasiswa LPDP sedikit banyak dapat memahami seperti apa sistem pemerintahan kita dengan berbagai kebijakannya agar dapat berkiprah atau memberi kontribusi pada negara."

Begitu pun ketika memasuki dunia politik. Diharapkan generasi muda telah menyiapkan diri dahulu. Tingkatkan kapasitas dan kompetensi, serta rasa nasionalisme. "Kalau ditanya bagaimana mewujudkan kerja-kerja bersih di dunia politik atau pemerintahan, menurut hemat saya kembali kepada individu masing-masing", lanjut Hemas.

Kalau saya sendiri, saya akan bercerita kenapa saya terjun ke dunia politik? Saya terlahir sebagai anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. Ayah saya, seorang tentara, seringkali mengajarkan kedisiplinan dan kemandirian. Meskipun saya perempuan tetapi sejak kecil saya sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri. Ketika saya menikah, dan kebetulan dengan anak seorang Raja, kemandirian dan aktivitas saya di masa kecil hingga dewasa itu sangat membantu sekali. Maklum sebagai istri dari Pangeran Mangkubumi (nama suami saya sebelum diangkat menjadi Raja) saya mendapat mandat untuk menangani kegiatan kegiatan sosial. Aktivitas sosial ini terus berlanjut dan semakin bertambah banyak ketika suami saya diangkat menjadi Raja serta menjadi Kepala Daerah (gubernur). Sebagai istri Kepala Daerah, saya tidak hanya banyak terlibat dalam PKK, Dharma Wanita, tetapi juga lembaga sosial lainnya, seperti Yayasan jantung, Dekranas, BK3S, Yayasan Sayap Ibu, Ketua Tim Pembangunan Berwawasan Gender, dan sederet jabatan organisasi sosial lainnya.

Ketika saya dihadapkan beberapa kenyataan di lapangan mengenai kemiskinan, anak-anak kurang gizi, orang-orang yang tidak bisa bekerja karena cacat, anak perempuan yang harus putus sekolah karena hamil di luar nikah, dan sebagainya hati saya terpanggil: Bagaimana saya bisa membantu mereka; membantu agar anak-anak tidak lagi kurang gizi, membantu agar orang cacat mampu bekerja, dan para manula juga tetap produktif. Keinginan atau obsesi saya ini telah memotivasi saya untuk terjun di dunia politik, karena politik merupakan satu-satunya jalur strategis untuk menangani isu-isu sosial kemasyarakatan melalui berbagai kebijakan.

Jadi kalau ditanyakan sejak kapan saya tertarik terjun ke dunia politik, jawabannya ya sejak saya dihadapkan oleh kondisi sosial di masyarakat yang sangat memprihatinkan. Katanya negara ini kaya akan sumberdaya alam tetapi mengapa masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jujur saya terobsesi untuk membantu mereka untuk dapat hidup lebih layak lagi. Dan alhamdulillah motivasi saya ini dibantu banyak orang, baik teman, sahabat maupun relasi lainnya, disamping keluarga tentunya. "Mungkin anda akan bertanya apa rahasia kesuksesan saya? Salah besar kalau dikatakan karena saya adalah istri gubernur sehingga mudah mengerahkan jajaran dibawahnya. Yang benar adalah sebelum saya terjun ke dunia politik. Sebelum saya mendaftar sebagai caleg DPD RI, saya sudah masuk ke desa-desa hanya untuk berkampanye masalah KB, gizi, pentingnya pendidikan untuk anak perempuan, pentingnya hidup bersih dan sehat dan sebagainya. Jadi saya sudah dikenal masyarakat luas. Kesimpulannya modal sosial yang besar itu akan menghindari kita bermain money politic di dunia politik", pungkas GKR. Hemas di hadapan peserta workshop yang dibuka Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

]]>
599-modal-sosial-hindari-money-politic
<![CDATA[Ceritakan Wayang Mahabarata Versi Barat OSO: Jokowi Memukau 189 Negara]]> 073-ceritakan-wayang-mahabarata-versi-barat-oso-jokowi-memukau-189-negara Fri, 12 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Bali, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Annual Meeting (pertemuan tahunan) International Monetary Fund (IMF/Dana Moneter Internasional) dan World Bank (WB/Bank Dunia). Menurut dia, pidato Jokowi dihadapan puluhan ribu delegasi dan peserta dari 189 negara sangat memukau, serta sukses menggambarkan ketidakpastian situasi global dan pertarungan pengaruh antarkekuatan ekonomi dunia. 

Pria yang akrab disapa OSO itu menambahkan, penggambaran Jokowi tentang situasi kekinian dunia melalui serial Game of Thrones pun membawa Jawa, Indonesia, kekancah dunia melalui metafora kreatif yang ia sampaika dalam pidato tersebut. 

"Saya hadir, menangkap secara langsung suasana kebatinan para delegasi dan peserta saat menyimak pidato Presiden. Isi pidatonya menggugah emosi, membuat seisi ruangan terpukau, dan sangat milenial. Pak Jokowi sukses membawakan cerita wayang 'Mahabarata versi Barat' dalam pidatonya," puji OSO di sela acara pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Jumat (12/10) malam. 

Menurut dia, melalui 'Mahabarata versi Barat' Presiden Jokowi berhasil menunjukkan 'standing position' Indonesia di hadapan IMF dan Bank Dunia. Pidato itu, lanjut dia, menegaskan sikap berdaulat dan keberpihakan Indonesia terhadap situasi dunia saat ini. 

Bahkan, kata OSO, Jokowi menyampaikan pesan yang sangat tegas dan jelas tentang sikap Indonesia dalam mengatur ekonominya di tengah situasi global yang sedang terjadi. "Presiden berhasil mengajak dunia untuk memikirkan, merumuskan kebijakan tentang permasalahan ketidakseimbangan antara negara maju dengan negara berkembang yang sedang dihadapi dunia," tegas Senator asal Kalimantan Barat ini. 

OSO menambahkan, ajakan Jokowi untuk mengakhiri segala bentuk ketidakadilan juga dapat diterima seluruh delegasi dan peserta yang hadir. Bahkan, sejumlah delegasi yang ditemui OSO mengatakan bahwa apa yang disampaikan Jokowi merupakan cita-cita seluruh warga dunia, sekaligus salah satu pidato terbaik yang pernah dibawakan diforum tersebut. 

"Sejumlah delegasi yang saya temui mengatakan, pidato Jokowi merupakan yang terbaik. Mereka sudah belasan kali mengikuti sidang seperti ini loh. Makanya, saya semakin heran kalau masih ada saya yang mengecilkan gagasan dan kerja-kerja yang sudah dilakukan Presiden," tandasnya. ***

]]>
073-ceritakan-wayang-mahabarata-versi-barat-oso-jokowi-memukau-189-negara
<![CDATA[Setahun Anies: Jakarta Lebih Nyaman Bagi Rakyat Kecil]]> 427-setahun-anies-jakarta-lebih-nyaman-bagi-rakyat-kecil Wed, 10 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id 10 Oktober 2018—Tidak lama lagi atau pada 16 Oktober 2018 mendatang, tepat setahun Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Setahun ini satu persatu janji kampanye ditunaikan. Terakhir, walau diragukan banyak orang dan ditentang oleh berbagai kekuatan, Gubernur Anies menuntaskan salah satu komitmen besarnya yaitu menghentikan total semua proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, selama setahun ini, harus diakui, rakyat kecil lah yang paling merasakan dampak dari kebijakan dan program Gubernur Anies. 

“Cara paling mudah menilai efektivitas dan keberhasilan seorang pemimpin adalah dengan melihat bagaimana respon dan tanggapan orang-orang kecil atau rakyat miskin, terhadap kinerja pemimpinnya. Rakyat kecil lebih jujur menilai kondisi Jakarta saat ini dari pada pengamat bahkan wakil rakyat sekalipun. Siapapun tidak bisa membantah bahwa setahun ini Jakarta lebih nyaman bagi rakyat kecil,” tukas Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (10/10). 

Fahira mengungkapkan, seorang pemimpin memang harus berpihak dan membela kelompok masyarakat yang lemah dan dilemahkan dan menguatkan mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem dan kebijakan yang tidak mempunyai dimensi keadilan sosial. Menurut Fahira, era PKL dan becak dikejar-kejar, penggusuran warga kampung kota, dan hanya menjadikan rakyat kecil sebagai obyek pembangunan sudah berakhir dan tinggal menjadi sejarah kelam Jakarta. 

Di Jakarta saat ini, lanjut Fahira, gubernurnya menjadi pemimpin bagi kolaborasi warga kota yang berdaya dan turut menjadi subjek pembangunan. Bukan sekedar administrator yang bekerja tanpa rasa dan mengabaikan aspirasi masyarakat bawah. Fahira terharu melihat ada gubernur yang kinerjanya ‘dirayakan’ begitu antusias oleh rakyat kecil Jakarta yaitu Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) bahkan dihadiahi nasi tumpeng sebagai rasa syukur. 

“Sekali lagi saya sampaikan, kalau ingin tahu perubahan Jakarta tanya kepada rakyat kecil, jangan tanya kepada pengamat, wakil rakyat, atau kepada mereka-mereka yang selama ini mendukung reklamasi dan menganggap rakyat miskin kota harus disingkirkan ke balik tembok-tembok tinggi rumah susun karena dianggap mengganggu pemandangan. Saya sebagai senator menyaksikan langsung kemajuan besar Jakarta saat ini,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini. #

]]>
427-setahun-anies-jakarta-lebih-nyaman-bagi-rakyat-kecil
<![CDATA[Raker dengan KPK, DPD RI Dukung Revisi UU Tipikor]]> 978-raker-dengan-kpk-dpd-ri-dukung-revisi-uu-tipikor Wed, 10 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Pimpinan dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (10/10) di Gedung DPD RI, Jakarta. Ketua KPK, Agus Rahardjo hadir dalam raker tersebut.

Dalam raker tersebut, diawali dengan pengantar dari Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani. Dalam sambutan pengantarnya, Benny mempertanyakan kepada KPK mengenai berbagai kasus besar yang mangkrak terutama kasus Century yang bernilai Rp. 6,7 triliun, soal PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sampai pada strategi pencegahan korupsi KPK yang sejauh ini tidak banyak diketahui publik serta pelaksanan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam penjelasannya dihadapan pimpnan dan anggota DPD RI, Agus Rahardjo mengakui bahwa bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK belum mengubah secara signifikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini masih berada pada di skor 37.

Karena itu, Agus menambahkan, KPK terus berupaya mengurangi IPK dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serentak dilakukan di tingkat pusat dan daerah, kolaborasi sesuai peran dan kewenangan, dan berkelanjutan.

Lebih jauh Agus menjelaskan bahwa keempat upaya diatas sesungguhnya telah mendorong perbaikan kinerja KPK selama ini. Misalnya saja, ada Rp. 142,57 miliar nilai gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara sejak 2015 – 2018. Bukan hanya itu saja, sejak 2004 – 2018 aset yang dikembalikan ke negara sudah mencapai Rp. 1,296 triliun. “Di forum raker ini saya juga ingin menyampaikan kepatuhan DPD sejak 2004 sampai 2018 melalui pelaporan LHKPN baru mencapai 53,13 persen”, lanjut Agus mengingatkan.

Mensikapi pertanyaan DPD tentang upaya pencegahan korupsi, Agus menjelaskan saat ini KPK telah membentuk koordinasi supervisi (korsup) pencegahan di beberapa pemerintahan daerah di provinsi yang dianggap rentan korupsi. Materi pencegahan mencakup peningkatan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Manajemen Aparatur Sipil Negara termasuk jual beli jabatan, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah. “KPK akan kembangkan korsup di provinsi lainnya”, tegas Agus.

Terbitnya PP PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimana pelapor bisa dapat Rp 200 juta, Agus menilai PP yang lama yaitu PP nomor 71 tahun 2000 justru lebih menjamin keamanan dan keselamatan pelapor korupsi. Bagi Agus, pelapor memberikan informasi tentang dirinya lewat KTP yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam PP nomor 43/2018 ini berbahaya bagi keamanan pelapor. “Waktu PP 43/2018 ini dibahas kami dari KPK sudah memberikan masukan tetapi kelihatannya tidak diakomodir kedalam PP ini oleh pemerintah”, ujarnya.

Namun demikian, Agus tidak mempermasalahkan soal itu dan lebih menekankan bahwa strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi kedepannya membutuhkan strategi kolaboratif, kemitraan, partisipasi dan ownership atau kepemilikan.

Karena itu KPK menyambut baik tindak lanjut dari Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu memindahkan Sekretariat Nasionalnya dari Bappenas ke KPK. KPK menilai dengan adanya Sekretariat Nasional bersama di KPK maka pemerintah tidak lagi berjalan sendiri – sendiri, bisa sinergi dengan strategi pencegahan KPK.

Terkait pelaksanaan UU Tipikor, Agus Rahardjo mengatakan bahwa KPK kini sedang menyusun revisi UU Tipikor. Dalam revisi UU Tipikor tersebut KPK akan menyertakan tindak pidana korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Masalah korupsi sektor swasta yang kini juga marak terjadi, akan dimasukan dalam UU Tipikor yang baru. “Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, ini juga akan diatur dalam revisi UU Tipikor”, tegas Agus.

“Kami dukung revisi UU Tipikor. KPK tidak boleh bubar, KPK jangan mundur”, ujar Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani merespon penjelasan Agus Rahardjo. Bagi Benny, revisi UU Tipikor haruslah memperkuat KPK secara kelembagaan, termasuk mendorong KPK untuk mampu melahirkan efek jera bagi pelaku koruptor. Revisi UU ini, lanjut Benny, juga harus menciptakan KPK yang mampu melakukan edukasi tentang pencegahan korupsi.

Dalam raker itu, Agus Rahardjo juga menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh KPK selama ini adalah rekomendasi KPK tidak dilaksanakan secara optimal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

]]>
978-raker-dengan-kpk-dpd-ri-dukung-revisi-uu-tipikor
<![CDATA[BAP DPD RI Cari Solusi Sengketa Lahan Dengan BPN Semarang]]> 222-bap-dpd-ri-cari-solusi-sengketa-lahan-dengan-bpn-semarang Wed, 10 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI bahas permasalahan pemblokiran 3470 Sertifikat Hak Milik lahan milik warga di Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ruang rapat BAP, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta. Rabu, (10/10/2018). 

Pimpinan BAP DPD RI Muhammad Idris menyatakan bahwa, permasalahan pemblokiran 3470 SHM lahan masyarakat Kebon Harjo Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas permintaan PT.KAI harus diselesaikan. Sejak 2001 ditemukan bahwa 3470 SHM yang dikeluarkan adalah bukti kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum. 

“Kami BAP DPD RI memfasilitasi aduan dari Forum Warga RW Kebon Harjo Semarang, yang 3470 sertifikat warganya diblokir oleh Kejaksaan Tinggi karena PT. KAI mengklaim sebagai asetnya. Pada tanggal 10 Juni 2003 terbit surat pembatalan SHM dari Kejaksaan Tinggi dengan Nomer B/2271/0.3.6/Gln.2/06/2003 atas SHM yang dimiliki oleh warga, padahal SHM yang diterbitkan oleh BPN setempat adalah bukti kepemilikan yang sah,” ungkap Muhammad Idis. 

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar Azhari memaparkan saat ini sudah terbit Perpres Nomer 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Dengan terbitnya Perpres tersebut BPN Semarang akan menindaklanjuti permasalahan lahan warga kebonharjo dengan membentuk tim untuk membahas bentuk ganti rugi ataukah relokasi kepada wara terdampak. 

]]>
222-bap-dpd-ri-cari-solusi-sengketa-lahan-dengan-bpn-semarang
<![CDATA[Komite III Soroti Pelayanan Manasik Haji Dari Kemenag]]> 141-komite-iii--soroti-pelayanan-manasik-haji-dari-kemenag Wed, 10 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai ada peningkatan layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 oleh Kementerian Agama. Pelayanan kesehatan, penginapan, transportasi, dan katering kepada jemaah haji dianggap lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, pelayanan manasik haji mendapat catatan khusus dari para senator.

Anggota DPD RI Abdul Jabbar Toba menilai, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Dikatakannya, pada tahun ini masyarakat di daerah cukup puas dengan pelayanan fasilitas penginapan, katering dan transportasi di Tanah Suci dari Kementerian Agama.

Menurutnya, keluhan dari jemaah yang masih banyak disampaikan hanya seputar pelayanan manasik haji. “Jemaah kita banyak orang kampung yang tidak paham menggunakan fasilitas seperti hotel atau toilet. Manasik musim haji selanjutnya terkait informasi cara penggunaan fasilitas haji perlu disampaikan lebih detail agar jemaah yang dari kampung bisa lebih paham,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nizar Ali di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/10).

Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Nabil turut mengpresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Nabil yang ikut menjadi pengawas ibadah haji tahun ini merasakan ada perbaikan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, yang perlu dievaluasi pada tahun depan adalah pelayanan haji kepada jemaah pengguna kursi roda.

“Petugas haji untuk melayani Jemaah kursi roda perlu ditambah. Bila perlu ada petugas khusus yanh didatangkan dari Indonesia untuk membantu Jemaah pengguna kursi roda. Sebab, kalau menggunakan tenana lokal Arab Saudi untuk melayani Jemaah kursi roda selain mahal juga terkadang kasar. “Petugas haji yang ditempatkan di hotel untuk melayani Jemaah Indonesia kalau bisa tahun depan ditambah,” usulnya.

Anggota DPD Provinsi Gorontalo Abdurrahman Abubakar Bahmid menganggap petugas haji Indonesia tahun ini seperti seorang mujahid yang bekerja tulus dan ikhlas melayani jemaah. Dia juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang diterjunkan melayani jemaah haji. “Jumlah Jemaah haji yang meninggal bisa ditekan. Artinya pelayanan kesehatan mengalami kemajuan,” nilainya.

Bahmid mengusulkan, pada musim haji tahun depan tim kesehatan haji ditambah agar pelayanan kepada jemaah khususnya yang lansia dan beresiko tinggi bisa lebih maksimal. “Kita harap jemaah haji yang meninggal setiap tahun mengalami penurunan,” katanya.

Senator Kalimantan Timur Muslihuddin Abdurrasyid menyarankan, Kemenag membuat buku manasik haji yang lebih ringkas untuk jemaah. Selain itu, diusulkan agar Kemenag merekrut juru masak langsung dari daerah untuk menyiapkan makanan. “Menu makanan perlu disesuaikan dengan jemaah haji kita,” sarannya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nizar Ali mengakui bahwa pelayanan bimbingan manasik haji kepada jemaah belum optimal. Hal ini terjadi karena petugas pembimbing ibadah masih kurang, sementara waktu pelaksanaan manasik terbatas.

“Bimbingan manasik baru bisa kita laksanakan setelah jemaah melunasi BPIH. Rentang waktu pelunasan BPIH dan keberangkatan jemaah terlalu mepet, selain itu jumlah jemaah sangat besar tidak sebanding dengan petugas pemberi bimbingan. Imbasnya bimbingan manasik kurang optimal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Nizar juga menyambut positif usul perekrutan juru masak dari daerah untuk melayani katering jemaah haji. “ Kita persiapkan nanti tukang masak dari Indonesia dan menunya nusantara. Tahun depan menu makanan kita upayakan buat system zonasi. Misalkan jemaah Sumatera yang berada di sektor 1 menunya Sumatera,” kata Nizar dalam RDP.

]]>
141-komite-iii--soroti-pelayanan-manasik-haji-dari-kemenag
<![CDATA[Komite II DPD RI Dorong Pembangunan Pelabuhan di Daerah Dipercepat ]]> 673-komite-ii-dpd-ri-dorong-pembangunan-pelabuhan-di-daerah-dipercepat-- Wed, 10 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd go id - Komite II DPD RI melaksanakan rapat dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mengenai pengembangan pelabuhan-pelabuhan di daerah dalam rangka membangun perekonomian daerah. Seiring dengan program nawacita terkait pembangunan jalur tol laut, daerah-daerah diharapkan dapat memiliki pelabuhan yang memadai untuk kegiatan arus perdagangan. 

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, saat ini Indonesia belum memiliki pelabuhan yang dapat mengakomodir jalur perdangangan internasional seperti di Singapura. Akibatnya jalur perdagangan dari dan menuju Indonesia harus melewati Singapura. Akibatnya ekspor-impor produk-produk daerah tidak bisa dilakukan dari Indonesia ke negara lain, tetapi harus melewati Singapura terlebih dahulu. 

“Kami mendorong proses ekspor dari seluruh daerah bisa melewati Tanjung Priok. Dan adanya integrasi pelabuhan-pelabuhan di daerah dengan pelabuhan-pelabuhan besar dapat memberikan akses para pelaku usaha di daerah untuk melakukan ekspor tanpa harus ke Singapura terlebih dahulu,” ucapnya di kantor Pelindo II Tanjung Priok hari Rabu (10/10). 

Senator dari Provinsi Sulawesi Barat, Pdt. Marthen, mengatakan kegiatan ekspor menggunakan kapal yang harus dilakukan dari Singapura mengakibatkan kerugian bagi Indonesia. Produk-produk daerah yang diekspor tidak dikenal bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia. Dirinya berharap ada pelabuhan di Indonesia yang mampu mengakomodir kegiatan ekspor dari Indonesia ke negara-negara lain tanpa harus melewati Singapura. 

“Kami dari sulawesi sempat kecewa, karena coklat dari Indonesia tidak dikenal. Itu karena dikirim dari Singapura. Coklat kita yang produksi, tapi karena dikirim dari negara lain, coklat kita tidak dikenal dari Indonesia,” ungkapnya. Sementara itu, Senator asal Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi, berharap agar Pelindo II mengembangkan pelabuhan di Pulau Baai, Bengkulu. Menurutnya melalui pengembangan Pulau Baai sebagai kawasan ekonomi khusus, dapat mengangkat perekonomian Provinsi Bengkulu. “Kami sangat mengharapkan semua stakeholder di Provinsi Bengkulu dan kawasan-kawasan yang ada di sekitar Bengkulu untuk sama-sama mendukung dan memberikan support kepada Pelindo untuk mempercepat pengembangan Pulau Baai sebagai pelabuhan yang bertaraf internasional,” kata Senator yang akrab dipanggil Bang Ken ini. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Sistem Informasi, Prasetyadi, menjelaskan bahwa Pelindo II terus berupaya untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Saat ini Pelindo II sedang mengembangkan beberapa pelabuhan di daerah, seperti di Pontianak dan Sorong. Terkait dukungan terhadap kegiatan ekspor impor melalui Indonesia, Prasetyadi menjelaskan bahwa Tanjung Priok siap untuk melayani kegiatan ekspor impor produk-produk daerah. Dirinya meminta kepada DPD RI untuk dapat membantu mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemerintah selaku regulator agar dapat menjadikan Tanjung Priok sebagai pintu masuk arus ekspor-impor produk-produk Indonesia.***ars

]]>
673-komite-ii-dpd-ri-dorong-pembangunan-pelabuhan-di-daerah-dipercepat--
<![CDATA[Pemerintah Membuat Masyarakat Antusias Menangkap Koruptor]]> 946-pemerintah-membuat-masyarakat-antusias-menangkap-koruptor Wed, 10 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut, saya Benny Rhamdani sebagai Ketua Komite I DPD RI menyatakan sikap sebagai berikut: 

1. komite I DPD RI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan PP 43/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. PP ini merupakan terobosan baru dalam rangka memperkuat pemberantasan dan pencegahan korupsi.

2. PP ini sesuai dengan karakter kepemimpinan Jokowi sbg pemimpin yg merakyat, yaitu mendorong pemberantasan korupsi berbasis masyarakat (community based corruption eradication) 

3. Dengan adanya PP ini diharapkan mengurangi maraknya praktek korupsi politik dan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) di kalangan pejabat publik di pusat dan daerah

4. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi yang telah diatur di PP ini dapat mendorong aparat penegak hukum sungguh - sungguh melakukan penegakan hukum (law enforcement) tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih

5. PP ini memperkuat dan sejalan dengan Perpres nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Artinya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi terkonsolidasi masyarakat bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

]]>
946-pemerintah-membuat-masyarakat-antusias-menangkap-koruptor
<![CDATA[DPD RI Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Kesejahteraan Lansia]]> 599-dpd-ri-nilai-pemerintah-kurang-memperhatikan-kesejahteraan-lansia Tue, 09 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id  - Komite III DPD RI menilai pemerintah kurang memberikan perhatian kepada kesejahteraan lanjut usia (lansia). Padahal harap hidup lansia saat ini telah meningkat, namun sisi lain berbanding terbalik dengan masalah kesehatan dan sosial.

“Kesejahteran lansia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik kesehatan maupun sosial. Permasalahan itu perlu menjadi perhatian bersama dengan meningkatnya harapan hidup lansia,” ucap Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara saat RDPU membahas ‘Permasalahan Kesejahteraan Lanjut Usia’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (9/10).

Dirinya menambahkan untuk sektor kesehatan, seharusnya untuk lansia tidak hanya mengatasi penyakit. Melainkan memberikan semangat hidup atau dukung moril sehingga masyarakat bisa memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka. “Tentunya dengan adanya dorongan moril akan membantu memberikan semangat bagi lansia,” kata senator asal Sumatera Utara itu.

Dikesempatan yang sama, Anggota Komite III DPD RI Ahmad Sadeli Karim menilai saat ini pelajaran budi pekerti di sekolah sudah tidak ada lagi. Menurutnya, hal tersebut mengakibatkan kurang perhatiannya kepada orang tua dan para lansia. “Pelajaran budi pekerti merupakan basic bagi generasi muda. Maka saat ini kebanyakan anak-anak sekarang tidak peduli dengan orang tua,” papar dia.

Ahmad Sadeli juga meminta kepada pemerintah agar pelajaran budi pekerti bisa diterapkan kembali di sekolah-sekolah. Selain itu, keluarga juga menjadi faktor penting untuk bisa saling mengerti antara anak dan orang tua. “Tentunya kita harus mengusulkan pemerintah agar pelajaran itu bisa diterapkan kembali,” lontarnya.

Disisi lain, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Euis Sunarti menjelaskan kesejahteraan lansia merupakan keniscayaan, mengingat jumlah lansia di Indonesia semakin meningkat. “Berdasarkan data proyeksi penduduk diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia,” tegas dia.

Menurutnya, diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 2020 (27,08 juta), di tahun 2025 (33,69 juta), dan pada 2035 (48,19 juta). Dari tahun 2015, Indonesia sudah memasuki era penduduk menua karena jumlah penduduknya berusia 60 tahun ke atas melebihi 7 persen. “Komposisi penduduk tua bertambah dengan pesat disebabkan penurunan angka kelahiran, kematian, dan peningkatan angka harapan hidup,” cetus Euis.

Euis menambahkan, kesehatan menjadi permasalahan yang mendominasi penduduk lansia. Artinya hal itu menyebabkan menurunnya kemampuan fisik dan mental. “Alhasil menyebabkan membutuhkan pelayanan kesehatan meningkat,” paparnya.

Sementara itu, Pusat Kajian dan Layanan Lansia Tukino mengatakan penuaan penduduk menjadi isu yang dihadapi banyak negara tak terkecuali Indonesia. Namun seharusnya para lansia masih dapat berpatisipasi dan aktualisasi diri. “Maka lansia tidak selalu dinilai dari segi ekonomi,” ujar dia.

Ia menilai permasalahan yang mendominasi penduduk lansia di Indonesia, yaitu proporsi lansia semakin besar sehingga memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pembangunan. “Proses penuaan memiliki tiga aspek yaitu biologis, ekonomi, dan sosial. Tiga hal ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah’ bersama,” kata Tukino.

]]>
599-dpd-ri-nilai-pemerintah-kurang-memperhatikan-kesejahteraan-lansia
<![CDATA[Mahasiswa Penentu Eksistensi DPD RI]]> 913-mahasiswa-penentu-eksistensi-dpd-ri Tue, 09 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Yogyakarta, dpd.go.id - “Reformasi sudah berjalan 20 tahun. Sudahkah cita-cita reformasi berjalan pada jalurnya?” Pertanyaan itu dilontarkan GKR. Hemas saat menjadi pemateri dalam Seminar Legislatif Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (9/10/2018), yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D. 

Mahasiswa selaku pioner perubahan dalam sejarah Republik ini memiliki andil sekaligus tanggungjawab membawa negeri ini pada kesejahteraan rakyatnya, sesuai cita-cita pendiri bangsa.    

Di antara enam tuntutan reformasi tahun 1998 adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Kita mengetahui sebelum era reformasi, pembangunan tidak merata. Pengambilan keputusan bersifat sentralistik, padahal dampak dari keputusan yang diambil di Jakarta berpengaruh pada daerah-daerah.“Sentralistik telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan. Pada akhirnya memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional”, terang Hemas.  

Oleh karena itu, sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI ketika itu membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. 

Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk  hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. “Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut”, sambung Hemas. 

Senator GKR. Hemas menilai, sejatinya kehadiran DPD RI sebagai lembaga penyeimbang. Membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) dalam lembaga legislatif itu sendiri, di samping antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). 

Selama kurun waktu 2004 hingga 2018, DPD telah banyak menghasilkan keputusan-keputusan politik dalam mengartikulasikan kepentingan daerah melalui usul RUU sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) RUU, 256 (dua ratus lima puluh enam) pandangan dan pendapat, 80 (delapan puluh) pertimbangan APBN, 217 (dua ratus tujuh belas) pengawasan, 20 (dua puluh) pertimbangan, 9 (sembilan) Prolegnas, dan 11 (sebelas) rekomendasi, ujar Hemas menjawab kontribusi DPD RI. 

Di antara kontribusi DPD yang dapat dikatakan monumental yang khususnya rakyat Yogyakarta merasakan adalah terbitnya UU No. 13 tahun 2012 Tentang DIY. Ketika itu, DPD ikut berperan aktif membahas RUUK  bersama DPR dan Pemerintah pada sepanjang masa sidang, dan mengikuti seluruh pembahasan di Tingkat I, baik itu RDP maupun Kunker di DIY untuk menyerap aspirasi masyarakat, sebelum akhirnya UU DIY disetujui dalam Sidang Paripurna DPR, yang substansinya sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY. 

Kontribusi lainnya, yang monumental adalah lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui UU ini, DPD RI—bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah—berkomitmen memperkuat otonomi asli desa dengan memperkuat dukungan dana desa, baik dari anggaran negara maupun dari potensi ekonomi desa sehingga diharapkan desa-desa mandiri dan masyarakatnya sejahtera. Di antara sumber pendapatan desa, UU Desa mengamanatkan kepada negara alokasi APBN yang bersumber dari dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dari aspek legislasi yang juga patut disebut peran besar DPD melahirkannya adalah UU tentang Kelautan. 

Selama ini masyarakat dan daerah tampaknya belum mengetahui dengan baik kerja-kerja politik yang dilakukan DPD. Ini selalu menjadi PR untuk anggota DPD RI. Mengapa pers tidak antusias menyiarkan kinerja politik. DPD sempat menjadi trending topic tahun lalu, itu pun dikarenakan persoalan jabatan Pimpinan DPD. Lepas itu pers tampak enggan memberitakan DPD. “Nah, saya berharap mahasiswa sebagai salah satu elemen penggerak reformasi, di mana pembentukan DPD sebagai buah hasil reformasi di dalamnya, ikut bertanggungjawab menyosialisasikan kepada masyarakat sekaligus menjaga DPD RI sebagai lembaga yang diisi oleh orang-orang dari utusan daerah dan benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah, bukan yang lain”. Ini pun sejalan dengan tuntutan reformasi oleh mahasiswa” ajak GKR. Hemas kepada mahasiswa peserta seminar.    

Meskipun dengan kewenangan yang belum maksimal, DPD RI tak pernah berhenti bekerja secara kreatif dan melakukan terobosan inovatif dalam kinerja legislasi, mediasi maupun advokasi. Kerja kreatif itu diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk membangun kerjasama yang erat dengan sesama lembaga negara. Sambil terus mengupayakan perubahan lanjutan konstitusi demi memberikan kewenangan lebih kuat kepada daerah sebagai penentu kebijakan nasional serta pada pembentukan Undang-Undang.

]]>
913-mahasiswa-penentu-eksistensi-dpd-ri
<![CDATA[PENERIMAAN STAF AHLI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI 2018]]> 302-penerimaan-staf-ahli-panitia-musyawarah-dpd-ri-2018 Tue, 09 Oct 2018 02:34:00 +0700 indra PENERIMAAN STAF AHLI PANITIA MUSYAWARAH DPD RI 2018

LOWONGAN TENAGA AHLI

ALAT KELENGKAPAN DPD RI

PANITIA MUSYAWARAH DPD RI

TAHUN ANGGARAN 2018

-----------

Panitia Musyawarah DPD RI sebagai Alat Kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap. Keanggotaannya terdiri dari atas 36 (tiga puluh enam) orang Anggota yang terdiri atas Ketua alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap, serta 1 (satu) Anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai Ketua alat kelengkapan DPD. Panitia Musyawarah DPD RI salah satunya tugasnya  adalah membahas dan menentukan mekanisme kerja antar alat kelengkapan yang tidak diatur dalam Tata Tertib.

Panitia Musyawarah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Ahli dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. Pria/Wanita usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
  2. Pendidikan S-2 Ilmu Hukum/Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan/Ilmu Sosial;
  3. Memiliki komitmen untuk bekerja keras;
  4. Berpengalaman dan senang menulis paper/kajian ilmiah;
  5. Mampu berkomunikasi/presentasi dengan baik;
  6. Bisa menggunakan dan memiliki komputer/laptop; dan
  7. Berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan lamaran lengkap dengan menyertakan :

  1. Surat Lamaran;
  2. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani yang bersangkutan;
  3. Foto Copy Ijazah dan daftar nilai terakhir/Transkrip nilai S-1 dan S-2;
  4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
  5. Foto Copy Kartu Keluarga;
  6. Pas Foto  berwarna 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 2 lembar;

Hanya lamaran yang memenuhi kualifikasi yang akan diterima.

Lamaran paling lambat diterima tanggal 11 Oktober 2018, dan ditujukan ke :

SET. PANITIA MUSYAWARAH DPD RI

Ged. B Lantai 1 Sekretariat Jenderal DPD RI

Komplek MPR/DPR/DPD RI

J. Jend. Gatot Subroto No. 6

Senayan – Jakarta Pusat.

]]>
302-penerimaan-staf-ahli-panitia-musyawarah-dpd-ri-2018
<![CDATA[RAPAT KERJA: DPD RI-DPR RI Bahas RUU Tentang Daerah Kepulauan]]> 990-rapat-kerja-dpd-ridpr-ri-bahas-ruu-tentang-daerah-kepulauan Mon, 08 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI bahas RUU tentang Daerah Kepulauan dengan DPR RI. RUU yang diinisiasi oleh DPD tersebut mendesak segera disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut tersaji pada Rapat Kerja Bersama di Ruang Rapat Pansus DPR RI. Gd. Nusantara II,Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (8/10). 

Ketua Komite I Benny Rhamdani memaparkan isi pokok RUU tentang Daerah Kepulauan usul inisiatif DPD RI kepada Pansus DPR dan perwakilan pemerintah terkait urgensi RUU tersebut agar segera disahkan. DPD RI menilai pemerintah masih bias dalam melaksanakan pembangunan daratan dan di daerah kepulauan. 

“Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan namun tata internal atau aturan tentang itu belum ada. Kebijakan teritorial mendesak dibutuhkan karena di daerah kepulauan sangat terbatas layanan sarana dasar, layanan publik/sipil, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, biaya transportasi yang sangat mahal dan terbatasnya akses, selain itu masih ditemukan adanya isolasi fisik, marginalisasi, dan disparisasi ekonomi, serta minimnya pembangunan manusia di daerah kepulauan,” paparnya. 

Melalui RUU tentang Daerah Kepulauan usul inisiatif DPD RI yang terdiri dari 11 Bab dan 45 Pasal ini. DPD RI ingin agar RUU dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pemerintah daerah kepulauan. Selain itu juga RUU ini mampu menjaga dan mempertahankan kharakteristik daerah kepulauan, mampu mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat di daerah kepulauan. 

“RUU yang telah selesai disusun DPD RI ini diharap mampu menjadi pemicu bagi pembangunan dan menjawab segala persoalan-persoalan di daerah kepulauan yang saat ini masih terpinggirkan. Kami berharap cara berpikir pemerintah jangan hanya berpusat di pusat Jawa/Jakarta saja tetapi Indonesiasentris, sehingga negara harus hadir dan mengurus Indonesia yang di pinggiran ini sebagai Negara kesatuan,” lanjut Senator Sulawesi Utara tersebut. 

Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Edison Betaubun menyatakan agenda saat ini Rapat Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan membahas keterangan DPD RI terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan, keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan, Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Kepulauan dan Pengesahan Mekanisme Kerja dan Jadwal Acara Rapat Pembahasan RUU tentang Daerah 

"Kami mengapresiasi kinerja DPD RI dalam mengajukan usul RUU tentang Daerah kepuluan usul inisiatif DPD RI. Secara garis besar hampir semua fraksi di pansus ini sepakat untuk membahas RUU ini ke tahap yang lebih tinggi. Dan kami minta pemerintah segera berkonsolidasi untuk menanggapi usulan RUU yang sangat penting dan mendesak ini,” tegas Edison. 

Senada dengan hal itu, perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa berdaarkan pertimbangan objektif dan logis. RUU tersebut perlu segera disahkan sesuai dengan mekanisme legislasi nasional. 

“RUU tentang Daerah Kepulauan ini perlu dan mendesak segera disahkan, bahkan kami menilai ini RUU ini bersifat Lex Spesialis atau bersifat khusus,” tegasnya. 

Selain itu, dari Fraksi Demokrat Michael Wattimena juga mengapresiasi dan merespon positif DPD RI yang menginisiai RUU tentang Daerah Kepulauan ini untuk segera dijadikan undang-undang. 

“Fraksi Demokrat menyampaiakan RUU ini jawaban bagi belum meratanya pembangunan ekonomi, sosial di daerah kepulauan. Dan juga RUU ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah kepulauan dalam mengakui kekhususan dan keragaman daerah kepulauan. RUU ini harus ditempatkan sebagai UU lebih khusus dan lex spesialis serta menempatkan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai menjadi lex generalis,” tukasnya. 

Ketua Perancang Undang Undang DPD RI John Pieris mengapresiasi perwakilan fraksi yang hadir pada rapat pansus. Sebagian besar Fraksi sepakat dan mendukung agar RUU tentang Daerah Kepulauan ini segera ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi dan segera disahkan. 

“Saya mengapresiasi sambutan positif fraksi-fraksi di pansus terhadap RUU inisiatif dari DPD RI ini. Dan mereka juga akan membahas dalam tingkat yang lebih lanjut. Melalui RUU ini besar harapan kita agar daerah kepulauan lebih diperhatikan, sebab kalau hal ini tidak diatur dalam undang-undang maka akan susah pemerintah dalam mengurangi rentang kendali dan fokus membangun daerah kepulauan,” pungkas Senator Maluku tersebut.(mas)

]]>
990-rapat-kerja-dpd-ridpr-ri-bahas-ruu-tentang-daerah-kepulauan
<![CDATA[MTQ, MENEGUHKAN UKHUWAH DAN PERSATUAN NASIONAL]]> 893-mtq-meneguhkan-ukhuwah-dan-persatuan-nasional Mon, 08 Oct 2018 02:34:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id - Setelah menanti lama 47 tahun sejak menjadi penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-4 tahun 1971, Medan, Sumatera Utara kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-27 tahun 2018. “Sungguh membahagiakan bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara. Lama kita menantikan momen ini. Karenanya mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam menyambut dan melayani kafilah dari seluruh provinsi,” ajak Darmayanti Lubis penuh antusias, saat menghadiri pembukaan MTQ bersama Presiden Jokowi di arena utama Astaka, Jalan Williem Iskandar, Medan, Minggu malam, 7 Oktober 2018. 

Selain rangkaian musabaqah (perlombaan), MTQ Nasional yang diikuti 1.555 peserta dari 35 Provinsi di Tanah Air ini, juga melangsungkan berbagai kegiatan pendukung lainnya, seperti parade 1000 hafidz, seminar penggalian seni budaya Islam berbasis al-Qur’an, pawai kendaraan hias, pameran, dan bazar. Rangkaian kegiatan MTQ Nasional sendiri berlangsung dari tanggal 4-13 Oktober 2018, dengan mengusung tema “MTQ Mewujudkan Revolusi Mental Menuju Insan Yang Qurani”. 

Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, yang juga senator asal Sumatera Utara menilai bahwa MTQ dan seni membaca al-Qur’an adalah manifestasi budaya Islam yang telah hidup mengakar dan tumbuh subur dalam budaya nusantara. “Kita lihat MTQ telah membudaya di masyarakat, mulai tingkat lokal, daerah, hingga nasional. Kemeriahan pelaksanaan MTQ Nasional yang diadakan bergiliran di berbagai daerah, tidak saja menguatkan syiar ajaran al-Qur’an, namun juga meneguhkan persatuan nasional dan ukhuwah Islamiyah, serta jalinan integritas antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” terang Darmayanti. 

Seni membaca al-Quran (tilawah) dan MTQ, memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Islam di Sumatera Utara. Dalam penelitan yang dilakukan LPTQ Nasional tahun 1994, Sumatera Utara memiliki jasa besar dalam perintisan budaya seni baca al-Qur’an di Tanah Air. Ini terbukti dari catatan bahwa lomba membaca al-Qur’an pertama kali diadakan di Asahan Sumatera Utara tahun 1946. Ustadz Muhammad Ali Umar, pimpinan Persatuan Islam Kampung Bunga Asahan dalam memeriahkan maulid Nabi, melaksanakan lomba baca al-Qur’an yang dihadiri 300 orang. 

Selain itu, Radio Republik Indonesia (RRI) Medan dan RRI Makassar, sejak tahun 1960-an rutin menyelenggarakan Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ), yang biasa berlangsung pada bulan Ramadhan. Dari rintisan PTQ inilah, MTQ Nasional mulai pertama kali diselenggarakan di Ujungpandang, Sulawesi Selatan pada tahun 1968. Sejarah juga mencatat, bahwa Provinsi Sumatera Utara bersama Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat, menjadi motor sejarah lahirnya pelembagaan MTQ Nasional pada tahun 1976. Wajar kiranya masyarakat Islam Sumatera Utara sejak dulu hingga sekarang akrab dengan pengembangan seni baca al-Qur’an. Karenanya, Darmayanti berpendapat bahwa Pemerintah tak lagi bisa melihat MTQ dalam perspektif pembinaan kehidupan beragama semata. Karena pada kenyataannya, MTQ ikut memberikan pengaruh signifikan dalam peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan, khususnya di daerah. Tidak heran jika banyak daerah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. 

“Bahwa MTQ bukan sekedar lomba, tapi keinginan kuat umat Islam dan Pemerintah untuk meneguhkan semangat kebangsaan atas nilai-nilai keimanan dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat,” Kata Darmayanti. Menurutnya, nilai-nilai sosial keagamaan dan persatuan nasional yang melekat dalam MTQ, akan mendorong upaya bersama membangun Generasi Emas 2045. Yakni generasi yang dibangun di atas pondasi keimanan dan ketakwaan, keluarga yang kokoh, kehidupan berbangsa yang demokratis, egaliter, dan jauh dari kekerasan, serta pondasi pendidikan yang berkarakter, yang mampu membentuk generasi jujur, amanah, toleransi, dan bertanggung jawab.[]

]]>
893-mtq-meneguhkan-ukhuwah-dan-persatuan-nasional
<![CDATA[DPD RI Akan Tindak Lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI]]> 536-dpd-ri-akan-tindak-lanjuti-laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-ri Fri, 05 Oct 2018 02:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id (5/10) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima laporan  Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sejumlah permasalahan yang masih ditemui dalam IHPS I 2018 antara lain umum kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai dan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran.

“Hal ini harus menjadi perhatian DPD RI sebagai representasi daerah. Karena seluruh bentuk kerugian negara dan potensi kerugian harus mampu diminimalisir sehingga dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujar Akhmad Muqowam saat memimpin Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jumat (5/10).

Dalam Sidang yang juga dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, dan Wakil Ketua Nono Sampono, Muqowam menambahkan, DPD RI mengapresiasi kerja-kerja BPK, dimana BPK telah berkontribusi dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Hal ini terlihat dari 510.514 rekomendasi yang dikeluarkan BPK yang bertujuan untuk membuat pemerintah, BUMN/BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, akuntabel, hemat, efisien dan efektif.

“Sebanyak 306.691 (83%) rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ini luar biasa,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang mengatakan DPD RI mendukung sepenuhnya upaya langkah-langkah BPK RI dalam menyelamatkan uang dan/atau aset negara secara riil.  Penyelamatan uang dan/atau aset negara tersebut sangat diperlukan guna menopang sistem keuangan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Dirinya mencatat ada dua masalah pokok dalam laporan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Dimana secara kuantitatif sudah diatas 70% yang menerima WTP, tetapi terdapat lebih dari 90 daerah yang belum mencapai opini WTP terkait pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami (Komite IV DPD RI) selain melakukan kajian juga berperan mendorong terus menerus agar pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota, lebih mengelola keuangannya secara berkualitas dan mencapai target opini yang WTP,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus meningkat dari 3 menjadi 411 LKPD.

"Peningkatan kualitas LKDP pada tahun 2017 ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan yang terjadi di tahun 2016," ujarnya.

Sidang paripurna DPD RI juga menyetujui perubahan susunan keanggotaan alat kelengkapan masa sidang 2018-2019 dan mengesahkan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.*(tho/ars)

]]>
536-dpd-ri-akan-tindak-lanjuti-laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-ri
<![CDATA[Gelar Aksi di KPK RI, Senator Aceh Fachrul Razi dan Aktivis Aceh Tuntut KPK Mengusut Surat Izin Tambang Emas dan Tuntut Presiden Copot Menteri]]> 560-gelar-aksi-di-kpk-ri-senator-aceh-fachrul-razi-dan-aktivis-aceh-tuntut-kpk-mengusut-surat-izin-tambang-emas-dan-tuntut-presiden-copot-menteri Fri, 05 Oct 2018 02:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Senator Aceh Fachrul Razi dan Puluhan aktivis mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  RI, Kuningan,  Jakarta,  Jum'at, 05 Oktober 2018 pukul 10.00 s.d selesai.

Aksi demonstrasi tersebut menuntut KPK RI segera mengusut izin tambang emas di Kabupaten Nagan Raya,  Aceh yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI dan Dirjen Minerba.

"Kami siap mendukung KPK untuk mengusut mafia tambang dan pejabat yang terlibat,. Kami rakyat Aceh tak ingin terjadi seperti di Papua, " ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  RI asal Aceh,  H. Fachrul Razi,  M.IP yang berorasi di depan massa.

Fachrul Razi meminta mahasiswa dan rakyat Aceh bersatu dan bergerak melawan, “Kita sedang di rampok, tambang emas itu bukan hanya masalah Nagan Raya tapi masalah Aceh, Ini harta masa depan Aceh, jangan dirampas dari kami sebagai anak bangsa dan kini Pemerintah Pusat menjual harta Aceh ke Asing, ini penghianatan terhadap Aceh dan Republik,” teriaknya dalam orasi.

Menurut orator muda di senayan ini, keluarnya izin tambang di Aceh tak lepas dari intrik dan permainan para petinggi partai yang memiliki akses ke pihak pemerintah. “Proyek emas di Beutong memiliki Sumberdaya proyek Beutong ini diprediksi sebesar 93 juta ton, yang terdiri dari 1,24 miliar pounds tembaga, 373.000 ounces emas, 5,7 juta perak, plus sebanyak 20 juta pounds molibdenum,” teriak Fachrul Razi yang menjelaskan ada proyek freeport kedua di Aceh.

"Izin tambang emas tersebut telah melanggar Pancasila,  UUD 1945 pasal 33 dan UUPA," tegas Fachrul Razi. Kepada Presiden Jokowi dirinya meminta Menteri ESDM dan Dirjen Minerba untuk di copot, dan meminta KPK RI memproses izin tambang ini.

Fachrul Razi mengatakan Izin tambang emas yang diperkirakan melebihi tambang Freeport itu berada di area penggunaan lain (APL) seluas 2 779 Hektar hutan lindung 4. 709 Hektar.

"Wilayah usaha terletak dalam kawasan Ekosistem Leuser (KEL)Seluas 2.478 Ha.  Selain itu,  juga terdiri dari 1.205 Hektar di area penggunaan lain (APL) dan 1.273 dalam kawasan hutan lindung. Lokasi pertambangan emas PT. EMM berada di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah,” Tegas Fachrul Razi.

Selain itu,  Munawar Khalil yang juga orator lainnya juga mengingatkan KPK supaya segera mengusut izin usaha pertambangan operasi produksi PT Emas Mineral Murni (EMM) yang dikeluarkan,  9 Juli 2018 dengan luas area konsensi 10.000 Hektar.

"Kami tak ingin terjadi seperti di Papua.  Tambang emas dikuasai asing dan rakyat hidup miskin,” ungkap perwakilan Satuan Aksi Pemimpin Muda Aceh - Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SAPMA - SPMA), Munawar Khalil yang juga mantan Ketum PB PII.

Lahan tambang yang dikuasai PT. Energi Mineral Murni (EMM) merupakan penanaman modal asing (PMA). Izin seluruhnya dilakukan melalui Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Aktivis LMND Aceh yang turut dalam aksi Fakhrur Razi Kibo, Munzir dan Ilham Mubarak mendesak KPK RI mengusut indikasi korupsi keluarnya surat izin tambang. “Pusat telah mengangkangi kewenangan Aceh dan melupakan sejarah bahwa konflik terjadi di Aceh karena Pusat secara terang-terangan merampok harta Aceh,” tegasnya.

"Anehnya izin keluar tanpa melibatkan masyarakat Aceh yang akan menerima dampak langsung dari aktivitas PT EMM," gugat Agus Junaidi Sekjend Dema UIN Arraniry yang hadir di Jakarta dalam aksi ini. 

Di akhir orasi,  para aktivis mengingatkan kembali pimpinan dan penyidik KPK Rl untuk memproses lzin tambang yang dikeluarkan Menteri ESDM dan Dirjen MINERBA.

"Kalau dalam sepekan ini tak ada perkembangan,  kami akan turun kembali untuk berdemonstrasi di depan gedung ini, " ingat Fachrul Razi lagi.

Peserta aksi terdiri dari aktivis SlMAK (Spesialisasi Mahasiswa Anti Korupsi) SAPMA - SPMA (Satuan Aksi Pemimpin Muda Aceh -Sekolah Pemimpin Muda Aceh), LMND Aceh, Himapol Aceh, SPMA Nagan Raya. Hadir juga Sekjend Dema UIN Arraniry, Ketua BEM FISIP Unsyiah, Aktivis HMI asal Aceh. 

Aksi demo tersebut dikawal puluhan aparat kepolisian dan berakhir dengan damai. (Rls)

]]>
560-gelar-aksi-di-kpk-ri-senator-aceh-fachrul-razi-dan-aktivis-aceh-tuntut-kpk-mengusut-surat-izin-tambang-emas-dan-tuntut-presiden-copot-menteri
<![CDATA[Sebagai Anak Kandung Reformasi, Penguatan DPD RI Adalah Keharusan ]]> 565-sebagai-anak-kandung-reformasi-penguatan-dpd-ri-adalah-keharusan- Fri, 05 Oct 2018 02:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Tepat 1 Oktober lalu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memasuki usia yang ke 14 tahun. Desapedia.id berkesempatan berbincang - bincang tentang capaian DPD RI dan tantangan kedepannya bersama Fahira Idris, anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta yang cukup vokal dan kini menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI.

Menurut Fahira yang merupakan satu - satunya perempuan anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta ini, Menapaki usia DPD yang ke 14 tahun ini dirinya berharap semua elemen bangsa menyegarkan kembali ingatan bahwa DPD RI adalah anak kandung reformasi yang lahir dari tuntutan rakyat untuk mempertegas desentralisasi yang merupakan amanat reformasi. "Jelas sebagai anak kandung reformasi, penguatan DPD RI Adalah keharusan", tegas Fahira. 

Fahira menilai pentingnya menyegarkan kembali ingatan bangsa ini akan hadirnya DPD RI agar semangat untuk terus memperkuat DPD RI tidak pernah surut. Penguatan DPD adalah keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di negara lain yang menganut sistem bikameral, Senat diberi kewenangan yang besar untuk mengimbangi peran dan posisi DPR. 

Penguatan DPD tentu saja bertujuan agar mekanisme checks and balances dapat berjalan relatif seimbang antara DPR dan DPD. Setidaknya, lanjut Fahira, DPD diberi kewenangan meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR, diberi hak yang sama dalam mengajukan RUU, dan ikut mengawasi pemerintahan. Dengan begini parlemen akan kuat dan rakyat mempunyai saluran alternatif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya. "Saya usulkan amandemen konstitusi untuk memperkuat DPD RI", pinta Fahira. 

Sebagai pimpinan Komite I DPD RI, Fahira melanjutkan bahwa saat ini ditengah - tengah masa kampanye, Komite I DPD RI tetap bekerja seperti biasa dan produktif berupaya menghasilkan RUU, salah satunya adalah pembahasan RUU Pemerataan Pembangunan Daerah. Di RUU ini, lanjut Fahira, menambahkan diksi politik baru, yaitu daerah timpang. 

Terkait RUU ini, Fahira menjelaskan naskah akademik dan draft RUU ini sdh jadi. Peer review sudah dilakukan dengan meminta masukan dan kritikan dari para pakar seperti Prof. Jimly Asshidique, Dr. Syarief Hidayat, Dr. Andi Suratman dari Uni. Tanjungpura, Dr. Robert Endi Jaweng, Prof. Agustinus Fatem, Prof. Mudradjat Kuncoro, Dr. David Pandie, Prof. Fernadin Adegustara dan Prof. Syaiful Bahri. Kegiatan uji sahih terhadap RUU ini juga sudah diselenggarakan di Lampung, Sumatera Utara, Maluku Utara dan Papua Barat. 

Sebagai anggota DPD, Fahira berharap DPD RI semakin kuat dengan adanya kewenangan baru yang dimiliki oleh DPD RI sesuai UU No 2/2018 tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD dan DPRD. "Kewenangan baru kami yaitu mengawasi dan mengevaluasi ranperda dan perda memperkuat posisi politik DPD sebagai wakil daerah", ujarnya. 

Kedepannya, Fahira sangat mengharapkan DPD dan DPR harus lebih sering bersama menyusun UU sesuai amanat konstitusi.

Ketika ditanyakan tentang pencapaian DPD RI selama ini, Fahira mengungkapkan bahwa sebagai wakil daerah, DPD sudah mengajukan kepada pemerintah terkait 176 Daerah Otonom Baru (DOB) yang kini tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari pemerintah. 

Fahira menambahkan, khususnya Komite I, sejauh ini sudah menghasilkan 14 RUU, antara lain RUU Desa, RUU Pemerataan Pembangunan Daerah, RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, RUU DIY, RUU Hak atas Tanah, RUU Kepegawaian, RUU Otonomi Khusus Bali, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, RUU Pengadilan Agraria, RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan, RUU Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Canjur (Kawasan Megapolitan), RUU Hak atas Tanah, dan RUU Pemerintahan Daerah. 

Dari aspek pengawasan,  lanjut Fahira, hasil pengawasan DPD telah didengar pemerintah kemudian dijadikan perbaikan kebijakan, diantaranya pengawasan terhadap UU Desa, reforma agraria, legalisasi aset, perhutanan sosial, penolakan Komite I terhadap revisi UU ASN, adminduk, dan pertanahan.

]]>
565-sebagai-anak-kandung-reformasi-penguatan-dpd-ri-adalah-keharusan-