Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Tue, 17 Sep 2019 23:32:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Lampiran Struktur Organisasi PPID]]> 991-lampiran-struktur-organisasi-jdih Thu, 12 Sep 2019 23:32:00 +0700 rangga 991-lampiran-struktur-organisasi-jdih <![CDATA[Akhmad Muqowam Lepas Tim Formula Student UNS Ikuti Lomba di Jepang]]> 952-akhmad-muqowam-lepas-tim-formula-student-uns-ikuti-lomba-di-jepang Mon, 12 Aug 2019 23:32:00 +0700 lela Surakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam ikut serta dalam pelepasan Tim Bengawan Formula Student Universitas Negeri Surakarta (UNS) bersama Wakil Rektor III US Prof.DR. Kuncoro Diharjo serta perwakilan Pemerintah Kota Surakarta di halaman Gedung Rektorat UNS, Surakarta, Senin (12/08).  Tim Bengawan Formula Student UNS tersebut akan mengikuti perlombaan internasional Student Formula Japan (SFJ) 2019 yang akan diselenggarakan oleh Society of Automotive Engineers of Japan (SAE) pada 27-31 Agustus mendatang.

Mobil formula yang akan dilombakan diberi nama Yudhistira yang adalah nama putra pertama Pandawa dalam dunia pewayangan, dengan maksud dan harapan agar tangguh menghadapi rintangan dan cobaan. Pada tahun 2018 lalu, UNS sudah pernah mengikuti perlombaan yang sama dan mendapat peringkat 55 dari 103 tim yang berlaga, target tahun ini masuk di peringkat 20 besar internasional.

Akhmad Muqowam merasa bangga akan prestasi dari universitas yang ada di Provinsi  Jawa Tengah ini dan mendoakan kesuksesan tim. Muqowam bahkan sempat mencoba menaiki dan menyalakan mobil Yudhistira. “Kami atas nama DPD RI, mengapresiasi, mendukung dan mendoakan untuk kesuksesan Tim Bengawan di panggung Internasional. Jangankan 20 besar, semoga lebih dari itu hasilnya,” ujar Muqowam. 

Student Formula Japan sendiri merupakan kompetisi internasional tingkat mahasiswa untuk merancang, mendesain, dan memproduksi sebuah mobil balap formula. Dalam ajang tahunan itu, penilaian tidak hanya meliputi aspek performa mobil tapi juga seluruh proses pembuatannya. Sebuah tim harus dapat mempresentasikan desain yang inovatif, serta perencanaan pembiayaan yang baik dengan memperhatikan nilai jual dari sebuah produk.

Lebih jauh Muqowam meminta seluruh yang hadir untuk mendoakan agar Tim Bengawan sukses yang membawa martabat bangsa, utamanya bagi warga Jawa Tengah.

]]>
952-akhmad-muqowam-lepas-tim-formula-student-uns-ikuti-lomba-di-jepang
<![CDATA[Momentum Idul Adha, Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Indonesia Bersatu]]> 237-momentum-idul-adha-ketua-dpd-ri-ajak-masyarakat-indonesia-bersatu Sun, 11 Aug 2019 23:32:00 +0700 lela Kayong Utara, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama keluarga melakukan salat Idul Adha di tanah kelahirannya. Menurut Oesman Sapta makna Idul Adha untuknya dan keluarga betul-betul menyentuh semua melalui kejadian Nabi Ibrahim dengan anaknya (Ismail). 

"Kita dicerminkan kalau kita tidak berhaji, kita harus melakukan apa di atas dunia ini terhadap lingkungan masyarakat Indonesia bahwa kita harus berbuat baik dan sebaik-baiknya. Itulah maknanya. Itulah artinya kurban," ucap Ketua DPD RI ini usai menjalankan salat Iduladha di depan Masjid Oesman Al-Khair, Kayong Utara, Kalimantan Barat (11/8).

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1440 H jatuh pada Minggu (11/8/2019). Maka umat Muslim merayakan Hari Raya Iduladha 2019 pada 10 Dzulhijjah 1440 H.

Di hari Idul Adha ini juga, Senator asal Kalimantan Barat berpesan untuk Indonesia bahwa kita yang baru saja melaksanakan Pilpres dan Pileg agar kembali utuh semuanya, kembali utuh dan kembali bersama-sama membangun bangsa ini sampai ke tahun 2024 yang akan datang. 

"Jadi, jangan ada lagi perbedaan-perbedaan pada saat ini. Mari kita sama-sama membangun bangsa ini bersama-sama," tegas Oesman.

Ceramah salat Idul Adha disampaikan oleh Jafar Alkatiri yang merupakan Anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 asal Sulawesi Utara. Dalam ceramahnya, Ustaz Jafar kembali mengingatkan kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah SWT, untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Keduanya pun ikhlas menjalankan perintah Allah SWT tersebut. Hingga akhirnya Allah SWT menunjukkan kebesarannya dengan mengganti menjadi domba dari surga.

Ustaz Jafar Alkatiri mengingatkan agar semua umat muslim bisa menghayati makna berkurban. "Mudah-mudahan kita semua bisa menghayati makna kurban. Kalau belum mampu berkurban maka sembelihlah sifat sombong, merasa pandai dari yang lain dan sebagainya," tutup Jafar. 

Turut hadir juga Benny Rhamdani Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara.

]]>
237-momentum-idul-adha-ketua-dpd-ri-ajak-masyarakat-indonesia-bersatu
<![CDATA[Iduladha di Kampung Halaman, Oesman Sapta Bagikan 50 Rumah untuk Saudara ]]> 345-iduladha-di-kampung-halaman-oesman-sapta-bagikan-50-rumah-untuk-saudara- Fri, 09 Aug 2019 23:32:00 +0700 lela Kayong, dpd.go.id - Momen Iduladha 1440 H bertepatan 2019 Masehi dimanfaatkan Ketua DPD Oesman Sapta untuk berbagi kepada masyarakat termasuk saudaranya di kampung halamannya, Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat. 

Senator yang karib disapa OSO itu membagikan 50 rumah yang dibangunnya di Sukadana, KKU, Kalbar. Puluhan rumah  itu dinamakan Komplek Perumahan Anjang Odang. 

Rumah itu langsung menghadap laut lepas Selat Karimata, dan juga Gunung Palung. Masing-masing 25 rumah dibangun berhadapan. Satu rumah memiliki luas tanah 200 meter, dan bangunan 50 meter. Ada dua kamar di dalamnya. Selain rumah, Oesman Sapta juga memberikan isi berupa kursi tamu dan kasur untuk masing-masing rumah. "Sebetulnya ini adalah salah satu program saya, kembali ke desa. Jadi, kalau dari desa asal usulnya, jangan pernah lupakan desa," kata Oesman Sapta. 

Pembagian rumah itu dihadiri puluhan saudara sepupu atau ahli waris yang berhak menerima bangunan tersebut, dan disaksikan Bupati KKU Citra Duani serta Kapolres KKU AKBP Asep Irpan Rosadi. Sistem pembagian juga cukup unik. Sebanyak 50 bola pingpong warna kuning sudah disediakan di dalam sebuah wadah. Masing-masing bola sudah bertuliskan blok dan nomor rumah. Kemudian satu per satu nama sepupu atau ahli warisnya dipanggil untuk mengambil "undian" yang ada di bola pingpong yang sudah dimasukkan dalam sebuah wadah tersebut. Nah, yang mendapat nomor B5, atau A1, misalnya, langsung menuju rumah tersebut. Kuncinya sudah digantung di pintu. Setelah rumah dibagikan, maka blok dan nomor harus dicabut. Diganti dengan nama pemiliknya masing-masing. "Jadi keluarga kalau lewat jadi tahu ini rumah siapa. Yang penting ini sepupu saya," ucap Oesman Sapta.

Sepupu maupun ahli waris sangat antusias mengikuti program tersebut. Oesman Sapta pun sesekali bercanda dengan sepupunya atau yang mewakili. "Kalau tidak begini, susah mau kumpulnya," ungkap pria kelahiran Sukadana 18 Agustus 1950 itu. 

Oesman Sapta mengatakan, Sukadana memang punya banyak kisah menarik dan bersejarah baginya. Bahkan, kata Oesman Sapta, tidak sedikit orang yang tertarik dengan kabupaten yang penuh dengan kesederhanaan. "Bupati juga ambisius membangun sarana dan prasarana untuk menyejahterahkan warganya, saya sebagai keluarga besar berkewajiban menghidupi keluarga di sini, dan memberikan lapangan pekerjaan dan hunian yang layak," papar Oesman Sapta.

Ketua DPD RI itu menegaskan membangun desa harus dengan cara yang bermartabat. Rumah ini, kata Oesman Sapta, sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang layak, mulai dari sisi kebersihan, hingga air bersih. "Jadi, kalau mau ambil wudhu kan harus dengan air bersih. Di sini sudah tersedia," katanya. 

Oesman Sapta berpesan rumah itu tidak boleh dijual. Rumah harus dirawat dengan baik. Kebersihan harus dijaga. "Setiap tahun nanti akan ada angket soal pemeliharaan kebersihan. Siapa yang paling bersih dan terawat akan mendapat hadiah," ujar Oesman Sapta.

Bupati Citra Duani mengaku sangat terbantu dengan dibangunnya Perumahan Anjang Odang tersebut sehingga bisa membuat Sukadana menjadi lebih rapi dan bersih. "Kekompakan masyarakat, maupun keluarga besar Pak Oesman Sapta terjamin," tegas dia dalam kesempatan tersebut. 

Dia mengatakan, Pemkab KKU akan menjadikan ini sebagai percontohan pembangunan komplek perumahan yang ditata rapi, memiliki ruang terbuka, air lancar, dan listrik menyala. "Nanti kami akan aspal jalannya sehingga hujan tidak lagi berlumpur," ujarnya. 

Citra menambahkan dengan dibangun, diresmikan dan diberikan secara cuma-cuma, maka ini menjadi motivasi untuk bisa terus membangun. 

"Belum ada tokoh daerah yang bagikan 50 rumah, lengkap dengan furniture-nya. Ini membanggakan dan jadi motivasi, supaya bisa berbuat yang terbaik," ujar Citra. 

Kapolres Asep mengatakan bahwa Komplek Perumahan Anjang Odang akan dijadikan sebagai model sistem keamanan keliling (siskamling) untuk menjadi kampung mandiri keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Jadi, akan kami jadikan model mengelola kamtibmas dari komplek perumahan," kata Asep. 

Dia menegaskan bahwa akan terus membimbing warga untuk sadar kamtibmas, termasuk menjadikan masyarakat peduli api. Sebab, alam KKU yang masih bagus, terancam kebakaran hutan. "Jadi kami juga membimbing masyarakat peduli api. Dari sini bisa muncul pioneer masyarakat peduli api," ujar perwira menengah dengan dua melati di pundak kanan dan kirinya itu.

Oesman Sapta didampingi Citra dan Asep serta masyarakat kemudian meninjau ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucap Ketua DPD RI begitu membuka pintu rumah yang ditinjaunya.

]]>
345-iduladha-di-kampung-halaman-oesman-sapta-bagikan-50-rumah-untuk-saudara-
<![CDATA[Akhmad Muqowam Kunjungi Kampus-Kampus Untuk Menemukenali Paham Radikalisme]]> 442-akhmad-muqowam-kunjungi-kampuskampus-untuk-menemukenali--paham-radikalisme Thu, 08 Aug 2019 23:32:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam merasa risau dengan munculnya berbagai aliran radikalisme yang akan sangat mengganggu eksistensi dan masa depan NKRI.

Pernyataan Presiden RI Ir. H. Jokowi di berbagai kesempatan (termasuk dalam Pembukaan Munas PDIP yang sekarang sedang berlangsung di Bali-red), dan pernyataan Institusi yang menangani terorisme dan radikalisme memastikan keharusan adanya tindakan untuk meniadakan potensi terorisme dan radikalisme tersebut.

“Di tingkat lapangan diindikasikan  pengembangan jaringan dan kekuatan radikalisme berjalan sangat massif, rapi, terstruktur, tertutup dan intensif, yang terkadang menyulitkan pihat aparat untuk menemukenali gerakan tersebut,” kata Akhmad Muqowam saat berkunjung ke Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Kamis (8/8). 

Untuk memastikan dan mengkonfirmasi gerakan radikalisme di Semarang,  Muqowam melakukan kunjungan ke beberapa universitas dan organisasi mahasiswa  di Jawa Tengah antara lain PMII Jawa Tengah, Perkumpulan Madani Jawa Tengah, Dewan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Tidar Magelang. Kunjungan tersebut dilakukan guna menemukenali ada atau tidaknya paparan radikalisme dan memperoleh masukan dari Perguruan Tinggi mengenai regulasi yang harus disusun oleh Pemerintah dan Parlemen untuk menciptakan generasi bangsa yang bersih dari paham radikalisme dan memberi pemahaman para mahasiswa bagaimana gerakan radikal tersebut masuk dan tumbuh menjadi ancaman bagi Negara. 

Dalam kunjungan ke berbagai Kampus di Semarang,  Muqowam menengerai kampus merupakan pintu masuk strategis dalam penyebaran paham radikalisme tersebut.

“Hal ini perlu segera direspon dengan langkah-langkah taktis strategis dalam pencegahan penyebaran radikalisme, pemerintah perlu untuk lebih serius menangani radikalisme dengan sosialisasi pemahaman idelologi Negara atau ideologisasi warga negara, yaitu pemahaman dan pengajaran bahwa Pancasila adalah ideologi dan dasar negara NKRI,” ujar Muqowam . 

Muqowam menjelaskan, memang ada sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR RI  yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun secara faktual, setelah dicabutnya Tap 2/MPR/1978 tentang P4 dalam Sidang MPR RI Tahun 2001, sadar atau tidak berbagai gerakan/ aliran yang anti Pancasila dan anti NKRI bermunculan secara sistematis. Ini yang patut diduga sebagai salah satu stimulasi bagi munculnya gerakan a-nasionalis dan anti Pancasila.

“Untuk sementara,  sosialisasi  4 pilar memang dilakukan oleh MPR RI  dalam dukungan lingkup yang terbatas, dan tidak mampu melibatkan seluruh anggota masyarakat," jelasnya. 

Disisi lain, Muqowam memastikan adanya keinginan kuat dari masyarakat akan adanya Lembaga (semacam BP7) yang bertugas melakukan ideologisasi Pancasila, tidak hanya oleh MPR. 

Selanjutnya, Muqowam menengarai gerakan radikalisme telah dilakukan secara lebih masif,  menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai kanak-kanak hingga remaja milenial. “Perlu ada kerjasama antara pemerintah dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, pemuda dan komunitas-komunitas remaja,” ujar Muqowam. 

Dalam kesempatan yang sama Muqowam juga menyampaikan pentingnya langkah operasionalisasi di berbagai Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 secara konsisten, yang intinya adalah upaya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan kampus.  

Sebagai bagian dari MPR RI, DPD RI juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman Bela Negara, cinta tanah air dan empat pilar kebangsaan terhadap generasi muda penerus bangsa sebagai solusi penangkal bahaya paham radikalisme.

“Sudah terbukti bahwa hingga saat ini Pancasila merupakan ideologi yang bisa menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 1340 suku, 17.504 pulau dan sekitar 1.200 bahasa,” tegas Muqowam.

]]>
442-akhmad-muqowam-kunjungi-kampuskampus-untuk-menemukenali--paham-radikalisme
<![CDATA[Darmayanti Lubis: Kita Dorong Pendidikan Vokasi Berbasis Potensi Ekonomi Daerah]]> 988-darmayanti-lubis-kita-dorong-pendidikan-vokasi-berbasis-potensi-ekonomi-daerah Thu, 08 Aug 2019 23:32:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah pusat dan daerah harus mulai serius menggarap pendidikan vokasi berbasis potensi dan kebutuhan dunia industri di daerah. Pemerintah Daerah semestinya mengevaluasi diri, mengapa selama ini pendidikan vokasi kurang mendapat apresiasi dari masyarakat. Padahal dengan keterampilan dan keahlian tertentu yang dimiliki, generasi muda kita akan dapat bersaing dan sejahtera. Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPD RI, Darmayanti Lubis.

Darmayanti selalu memberikan perhatian terhadap berbagai isu dan permasalahan pendidikan nasional. Salah satunya adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja dari para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data, bahwa dari 7 juta orang menganggur, 11,24% merupakan lulusan SMK. Data BPS tersebut, menurut Darmayanti harus menjadi pengingat seluruh penggiat pendidikan nasional, terutama Pemerintah. “Masih ada yang salah dari cara kita mengelola pendidikan keterampilan. Lulusan SMK yang seharusnya berpeluang lebih besar diserap dunia kerja, justru malah banyak yang nganggur. Padahal mereka dididik agar lebih siap secara teknis untuk bekerja, " ujar Darmayanti.

Meski upaya memajukan mutu pendidikan terus dilaksanakan pemerintah, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa kualitas pendidikan nasional saat ini belum sesuai keinginan kita dan amanat konstitusi, terutama jika kita tengok realitas pelaksanaan pendidikan di daerah. Salah satu isu strategis yang mengemuka pada pertemuan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2018, adalah kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional. Isu ini menjadi sangat penting karena persaingan sumber daya manusia dalam dunia global semakin tinggi. Sementara Pendidikan vokasi diarahkan untuk penguasaan keahlian terapan tertentu, di mana salah satu prinsipnya adalah link and match, yaitu pendidikan yang diterapkan senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi.

Pendidikan vokasi juga diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berwirausaha dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pendidikan vokasional juga dapat mendorong lahirnya lapangan kerja yang sangat luas, melalui tumbuhnya wirausaha secara mandiri, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pemerintah daerah oleh Darmayanti Lubis diminta untuk mulai mengembangkan konsep pendidikan vokasi berbasis potensi daerah. Banyak potensi di daerah yang pengelolaannya dapat dikerjakan oleh warga lokal, jika pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia industri dan potesi ekonomi daerah dapat dikelola secara baik khususnya oleh pemerintah daerah. Generasi yang terdidik secara vokasional akan memiliki daya saing global, dan memiliki keahlian terapan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. “DPD RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya dalam kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi melalui perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendukung, " ujar Darmayanti.

]]>
988-darmayanti-lubis-kita-dorong-pendidikan-vokasi-berbasis-potensi-ekonomi-daerah
<![CDATA[DPRD PAMEKASAN KONSULTASIKAN PERDA BERMASALAH ]]> 001-dprd-pamekasan-konsultasikan-perda--bermasalah- Tue, 30 Apr 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Panitia Urusan Legislasi Darah (PULD) DPD RI menerima kunjungan DPRD Pamekasan dalam rangka konsultasi terkait peningkatan wawasan untuk efektifitas kinerja dan percepatan tugas dan fungsi DPRD. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat PULD, Gedung A DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/4/19) dipimpin oleh Anggota PULD DPD RI, Abdul Qadir Amir Hartono.

Abdul Qadir menjelaskan DPD RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.  

“Untuk menindaklanjuti itu, DPD RI membentuk alat kelengkapan baru yakni PULD untuk mengkaji dan menelaah temuan hasil pemantauan ranperda dan perda di berbagai daerah. Selain itu, PULD juga akan mengeluarkan rekomendasi mengenai evaluasi ranperda dan perda tersebut,” ujarnya.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapempeda) DPRD Pamekasan, Andy Suparto menjelaskan setiap ranperda dan perda harusnya dikonsultasikan dengan DPD RI. Hal ini karena DPD RI adalah pihak pembuat undang-undang dan terlibat dalam proses pengesahan undang-undang. Sehingga, DPD RI harus memahami kondisi riil dari implementasi kebijakan di daerah. 

“Terkait kewenangan PULD, memang sudah seharusnya ada penelaahan dan analisis kajian terhadap ranperda dan perda. Baru kali ini kami konsultasi dengan PULD, padahal setahun bisa 12 kali kami konsultasi dan harmonisasi  tapi itupun ke gubernur, padahal gubernur hanyalah penterjemah dari pemerintah pusat, padahal yang menyusun undang-undang adalah DPR dan DPD RI,” jelasnya.
Adapun, DPRD Pamekasan menyampaikan beberapa perda yang dinilai perlu dikaji kembali, diantaranya perda tentang pelaksanaan otonomi daerah.

]]>
001-dprd-pamekasan-konsultasikan-perda--bermasalah-
<![CDATA[DPD RI Minta Semua Pihak Menahan Diri dan Wujudkan Pemilu Damai]]> 653-dpd-ri-minta-semua-pihak-menahan-diri-dan-wujudkan-pemilu-damai Tue, 30 Apr 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan tetap berkomitmen mewujudkan pemilu yang kondusif dan damai. Meskipun terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, DPD RI mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi di Indonesia. 

“Euforia saling klaim menang dari masing-masing calon dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan hendaknya tidak menggangu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di dalam negeri,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI, Masa Sidang V di Nusantara V hari Selasa (30/4).

Nono Sampono menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, DPD RI menganggap bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dikaji ulang. Mengingat banyak persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya adalah adanya korban jiwa dari anggota KPPS sebanyak 318 orang, dan ribuan anggota KPPS dilaporkan sakit setelah bertugas melakukan pemungutan suara. 

“Kami ikut prihatin dan bela sungkawa terhadap korban yang sudah mencapai di angka 300. Saya kira ini bukan hanya merupakan catatan bagi kita semua bahwa pemilu kali ini menelan korban yang luar biasa. Oleh karena itu ke depan memerlukan kajian kita bersama, semua pihak merasakan hal itu, dan perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Kaji secara mendalam dan lakukan simulasi. Nanti ke depan seperti apa, kita berharap ada keputusan yang terbaik,” kata Nono Sampono.

Nono Sampono juga menghimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait KPU terkait rekapitulasi akhir suara pada tanggal 22 Mei 2019. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang muncul mengarah pada tindakan-tindakan pengerahan massa yang berakibat pada tindakan anarkis yang melanggar hukum. 

“Kita berharap agar pemerintah, khususnya untuk TNI-Polri melakukan pengamanan dengan semestinya, dan bila perlu tindakan tegas apabila sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan. Kita sebagai bangsa yang semakin dewasa memaknai demokrasi, harusnya apapun proses demokrasi pasti ada menang dan kalah. Yang kalah jangan ngawur, melakukan tindakan yang merugikan kita semua,” tegas Senator asal Provinsi Maluku ini.

Selain mengenai Pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah tingginya harga tiket pesawat dan juga antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tingginya harga pesawat, dianggap tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Harga tiket pesawat yang tinggi mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan di berbagai daerah. DPD RI kembali meminta kepada pemerintah sebagai regulator penerbangan agar supaya dapat menertibkan maskapai-maskapai penerbangan yang masih belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan bangsa. 

“DPD RI melalui Komite II kiranya dapat segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik ini,” tukas Nono Sampono.

Sementara itu, terkait antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan, DPD RI meminta kepada pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, menilai pada masa jelang Ramadhan, permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok akan meningkat, dan berdampak pada kenaikan harga yang tinggi. Dirinya meminta pemerintah memastikan ketersedian stok-stok kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPD RI juga akan melakukan pengawasan di setiap daerah, agar tercipta stabilitas harga di masyarakat.

“Ini harus disikapi oleh semua pihak, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman di legislatif juga. Pemerintah harus melakukan operasi pasar, dan teman-teman di legislatif sebaiknya juga melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga,” kata Darmayanti Lubis yang juga Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini.***ars

]]>
653-dpd-ri-minta-semua-pihak-menahan-diri-dan-wujudkan-pemilu-damai
<![CDATA[Setjen DPD RI Bantah DPD RI Duduki Peringkat Tertinggi Pelaku Tindak Pidana Korupsi]]> 062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi Sun, 28 Apr 2019 23:32:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Adam Bachtiar, membantah berita yang dipublikasikan oleh nttterkini.com bahwa DPR RI dan DPD RI menempati peringkat tertinggi dalam pelaku tindak pindana korupsi. 

Seperti diketahui, berita yang dimuat di nttterkini.com tanggal 21 Maret 2019, berdasarkan pernyataan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Roro Sulistiowati, yang mengatakan bahwa anggota DPR RI dan DPD RI merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi, saat berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

“Tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan peringkat tertinggi adalah anggota DPR-DPD,” ucap Roro seperti yang dikutip oleh nttterkini.com.

Adam Bachtiar menyayangkan atas pemberitaan tersebut yang tidak menampilkan keseimbangan berita. Informasi yang disampaikan seharusnya melalui konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah DPD RI. “Kami menyayangkan berita tersebut karena tidak mengkonfirmasi kepada kami. Seharusnya nttterkini.com melakukan check and recheck dalam pemuatan berita tersebut,” ujar Adam Bachtiar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (28/3).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa semasa kepemimpinan Ketua DPD RI, Oesman Sapta, tidak ada anggota yang terlibat pada masalah korupsi. Disamping itu, pada era ini DPD RI membangun transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Tindak pidana korupsi yang terjadi di DPD RI selama ini hanya terjadi 1 kali, yaitu saat mantan Ketua DPD RI terjerat kasus suap pembelian gula impor. Selain itu, salah satu mantan anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara yang ditahan KPK, tetapi kasusmya terjadi pada saat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, bukan saat menjadi anggota DPD RI. 

Selain menyayangkan informasi yang tidak akurat mengenai DPD RI, Adam Bachtiar juga menjelaskan bahwa dalam berita tersebut juga terdapat informasi yang salah. Dimana dalam berita tersebut, nttterkini.com menjelaskan bahwa Roro Sulistiowati merupakan Deputi Pencegahan KPK RI. Padahal Roro Wide Sulistyowati merupakan pegawai di KPK yang menjabat sebagai Kordinator Program, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

“Berdasarkan penelusuran informasi dari Humas Setjen DPD RI, Bu Roro itu tidak menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Yang menjabat Deputi Pencegahan itu Pak Pahala Nainggolan,” papar Adam Bachtiar.

]]>
062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi
<![CDATA[NILAI PEMILU BERJALAN DAMAI, RUSIA TINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA]]> 655-nilai-pemilu-berjalan-damai-rusia-tingkatkan-investasi-di-indonesia Wed, 24 Apr 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mengadakan pertemuan untuk membahas peningkatan investasi negara Rusia di Indonesia. Rusia mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berjalan baik, sehingga menganggap kerja sama investasi di Indonesia perlu ditingkatkan.

Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Rusia, Lyudmila Georgievna Vorobiev, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta (24/4), Oesman Sapta menjelaskan bahwa negara Rusia  berkomitmen untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Apalagi situasi di Indonesia sangat kondusif untuk investasi, meskipun baru saja dilaksanakan pemilu.

"Mereka sudah merencanakan 25 milyar dollar untuk investasi di Indonesia. Ada kereta api, alumunium, dan masalah transport lainnya yang sedang mereka bicarakan," kata Oesman Sapta. 

Oesman Sapta juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jalinan kerja sama yang sudah ada antara Indonesia dengan Rusia. Kedepannya kedua belah pihak akan mencari peluang-peluang baru dalam kerja sama investasi kedua negara.

"Pertemuan melanjutkan kerja sama kita yang sudah dirintis antara Indonesia dengan Rusia. Dimana kita saling mengkoreksi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita kerjakan agar semakin meningkat rencana-rencana kerja ini. Kita salimg mengingatkan bagaimana kerja sama yang lebih efektif segera disampaikan masing-masing pihak," imbuh Senator asal Provinsi Kalimantan Barat ini.

Terkait investasi, Senior Counsellor Kedutaan Rusia, Veronika Novoseltseva, Indonesia merupakan negara yang cocok untuk investasi. Kondisi politik pasca pemilu tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia. Dirinya menganggap pelaksanaan pemilu di Indonesia berjalan baik dan berlangsung damai. 

"Dari pemerintah Rusia ada dua orang sebagai observer yang diundang KPU dengan didampingi staf dari Kedutaan Rusia. Kami berkunjung ke beberapa TPS di Jakarta menyaksikan pencoblosan suara. Manurut kami pemilu berlangsung transparan, aman, dan lancar. Kami sangat apresiasi suasana yang sangat akrab, sangat terbuka, toleran, dan kekeluargaan," ucap Veronika.(ars/mas)

]]>
655-nilai-pemilu-berjalan-damai-rusia-tingkatkan-investasi-di-indonesia
<![CDATA[Sesjen DPD RI: KORPRI Harus Mendukung Reformasi Birokrasi]]> 470-sesjen-dpd-ri-korpri-harus-mendukung-reformasi-birokrasi Tue, 23 Apr 2019 23:32:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek selaku Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Nasional mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI masa bakti 2019-2024. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (24/4).

Reydonnyzar mengatakan organisasi KORPRI yang berjumlah 4,3 juta orang anggota merupakan wadah organisasi Pegawai Republik Indonesia. Maka diharapkan dapat mempersatukan serta menampung aspirasi segenap Pegawai Republik Indonesia dalam mengembang tugas pokoknya. “Untuk itu KORPRI harus dapat memberikan dukungan dalam reformasi birokrasi,” ucap Reydonnyzar yang akrab dipanggil Donny.

Menurutnya, saat ini merupakan era reformasi gelombang kedua yang ditandai dengan menguatnya peranan birokrasi. Hal itu bertujuan agar birokrasi yang bebas KKN, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta pelayanan publik yang berkualitas. “Salah satu upaya reformasi birokrasi yaitu melalui penetapan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Donny.

Donny menjelaskan bahwa tujuan utama UU ASN untuk meningkatkan independensi dan netralitas aparatur, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Dengan demikian, dalam beberapa waktu ke depan birokrasi di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju. “Tentunya dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Dengan diterbitkannya UU ASN Pasal 126, Donny menambahkan ke depan KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN RI. Dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Selain itu mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. “Dengan begitu, maka dapat mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa dan melaksanakan fungsinya sebagai mana mestinya,” tuturnya.

Donny menilai dalam sebuah transformasi pasti akan terjadi dialetika dan dinamika terus menerus. Dalam proses inilah, seluruh jajaran pengurus KORPRI tetap menjaga keutuhan dan eksistensi organisasi. “Tekad dan upaya kita adalah untuk menjadikan KORPRI lebih maju, menuju masa depan yang lebih baik,” harapnya.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, Donny berpesan bahwa diperlukan suatu peningkatan profesionalitas bagi para aparatur yang ‘mengawaki’ birokrasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, paradigma profesional bermakna ajakan untuk meningkatkan kompetensi dan menjadi organisasi pembelajar. 

“Disadari betul masalah yang terjadi saat ini tidak akan dapat diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Karena birokrasi harus semakin cerdas, kreatif, responsif, dan inovatif,” ucap Donny.

Di akhir sambutannya, Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Nasional itu juga memuji keberhasilan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI yang tidak terlepas dari dukungan Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono. Dirinya berserta jajaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional menitipkan pembinaan seluruh anggota KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI. “Saya mengucapkan selamat bertugas dan segeralah menindak lanjuti amanah yang diberikan kepada saudara,” tutupnya.

]]>
470-sesjen-dpd-ri-korpri-harus-mendukung-reformasi-birokrasi
<![CDATA[DPD RI Cari Format Ideal Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda]]> 122-dpd-ri-cari-format-ideal-pemantauan-dan-evaluasi-raperda-dan-perda Thu, 11 Apr 2019 23:32:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) dalam kerangka mencari format yang ideal terkait pelaksanaan tugas baru DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyampaikan adanya perintah dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang memberi kewenangan baru kepada DPD RI yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda.

“Saya kira pembentuk Undang-Undang menyadari betul ada beberapa ruang kosong, terutama ruang bagi DPD RI sebagai wakil daerah yang ada di pusat. Lalu yang kedua, ada satu fakta hukum bahwa pemerintah pusat yakni Kemendagri tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda,” ucapnya saat membuka acara FGD dengan tema “Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pasca Perubahan UU MD3” di Hotel Santika, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/4).

Muqowam menjelaskan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya bisa bermacam-macam. Misalnya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah, serta Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
“Karena itu, hal ini menjadi pekerjaan DPD RI ketika pemerintahan pusat tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pembatalan terhadap Perda, ini keputusan dari MA,” kata Senator asal Jawa Tengah itu.

Untuk mendalami hal tersebut, Muqowam mengaku bahwa DPD RI terus melakukan upaya antara lain menyelenggarakan dialog, FGD dan lain-lain dengan berbagai stakeholder. Dengan harapan agar harmonis antara kewenangan legislatif review dengan yudikatif review ataupun eksekutif review. "Mengingat peran DPD RI masih dipertanyakan posisinya berkaitan dengan kewenangan yang baru tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono mengatakan bahwa peran DPD RI dapat memberikan penguatan bagi pembentukan legislasi di daerah. Selain itu, DPD RI juga dapat membantu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah. “Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPD RI kelak akan memberikan perspektif baru terkait hubungan pusat dan daerah,” paparnya.

Abdul Qodir menambahkan dalam bidang legislasi, rekomendasi-rekomendasi DPD RI merupakan data otentik dalam kaitan pelaksanaan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda merupakan perspektif baru dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan di Indonesia khususnya DPD RI, sebagai Post Legislative Scrutiny. “Tentunya pilihan-pilihan kebijakan yang dirumuskan oleh PULD tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam pedoman pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” jelasnya.

Pada acara tersebut pakar otda Djohermansyah Johan menyarankan agar peran dan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda ini sebaiknya dilakukan secara selektif. Prioritas pemantauan dan pengawasan Raperda dan Perda yang dilakukan oleh DPD RI sebaiknya fokus pada bidang ekonomi, investasi, fiskal, isu lingkungan hidup dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Selain itu disarankan selektif dalam penentuan Raperda dan Perda yang memang bermasalah dan tidak teratasi oleh Pemda dan Kemendagri, agar DPD RI lebih fokus,” tuturnya.

Pada acara FGD tersebut hadir pula sebagai nara sumber yaitu Bunyamin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-udangan, Kemenkum HAM), Akmal Malik (Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri) dan Sefti Ramsiaty (Deputi Bidang Persidangan DPD RI). *

]]>
122-dpd-ri-cari-format-ideal-pemantauan-dan-evaluasi-raperda-dan-perda
<![CDATA[BKSP DPD RI Terima Kunjungan Y.M. Duta Besar Slovakia untuk Indonesia]]> 844-bksp-dpd-ri-terima-kunjungan-ym-duta-besar-slovakia-untuk-indonesia Fri, 29 Mar 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Pada hari Jumat, 29 Maret 2019 Duta Besar Slovakia Untuk Indonesia, Y.M. Mr. Jaroslav Chlebo berkunjung ke Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI. Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kunjungan delegasi BKSP DPD RI ke Slovakia tanggal 11-17 Maret yang lalu. Yang Mulia Duta Besar diterima oleh Ketua Delegasi Kunjungan BKSP DPD RI ke Slovakia, Ibu Emma Yohana didampingi oleh anggota BKSP Prof. Farouk Muhammad (NTB), Bapak H. Abu Bakar Djamalia (Jambi) dan Anggota DPD dari Provinsi Papua Barat, Bapak Chaidir Djafar, serta disaksikan oleh Ketua BKSP DPD RI G.K.R. Ayu Koes Indriyah.
 
Dalam pertemuan ini, kedua pihak berfokus pada lima bidang utama, yaitu kerja sama riset pertanian gandum tropis, pendidikan, pengolahan sampah, dan pemberian bebas visa bagi warga Negara Indonesia untuk berkunjung ke Slovakia. Topik-topik itulah yang menjadi butir-butir pembicaraan dalam misi kunjungan BKSP ke Slovakia. Yang Mulia Duta Besar Slovakia terutama ingin membicarakan kepastian tindak lanjut tentang kerja sama riset gandum tropis karena ini menjadi kepentingan mendesak kedua Negara.  Kerja sama ini sebenarnya telah diwujudkan oleh Universitas Andalas dengan University of Bratislava.
 
Dalam hal kerja sama riset gandum tropis ini, Slovakia menyatakan telah siap sepenuhnya untuk meneruskan kerja sama sampai tingkat keekonomian untuk diproduksi secara massal. Ibu Emma Yohana yang merupakan senator dari Sumatera Barat menyatakan bahwa beliau telah berbicara dengan rektor Unand dan dekan Fakultas Pertanian Andalas untuk menindaklanjuti kerja sama ini.
 
Ibu Emma Yohana juga berkomitmen untuk memfasilitasi sebuah pertemuan untuk meningkatkan implementasi penelitian gandum tropis hingga tahap penanaman massal. Saat ini sudah ada tujuh provinsi yang siap untuk menjadi lahan uji coba penanaman massal, dua diantaranya adalah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
 
Ke depan, BKSP dan Komite II DPD RI akan terus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk kementerian pertanian, pemerintah daerah dan pihak universitas untuk mendorong implementasi kerja sama ini. Dalam pertemuan-pertemuan yang akan diadakan itu, Yang Mulia Duta Besar Slovakia akan diundang untuk turut menyaksikan tindak lanjut kerja sama. 
Pembicaraan hangat dan akrab juga terjadi dalam topik-topik penting yang lain.
 
Dalam hal pemberian bebas visa, pihaknya juga akan berusaha meyakinkan pemerintah Slovakia untuk memenuhi permintaan Indonesia. Menurutnya, warga Indonesia adalah warga yang baik dan tidak perlu dicurigai untuk hal-hal seperti terorisme.
 
Dalam hal pengolahan sampah, para senator menyatakan ada beberapa peluang kerja sama yang bisa segera diwujudkan di daerah masing-masing. Begitu pula halnya dengan bidang pendidikan. Para senator yang hadir mengundang Duta Besar Slovakia untuk berkunjung ke daerah mereka dan akan difasilitasi untuk membicarakan kerja sama di kedua bidang itu.  Yang Mulia Duta Besar menyambut baik undangan itu dan berkomitmen untuk mewujudkan kerja sama dengan daerah-daerah tersebut.

]]>
844-bksp-dpd-ri-terima-kunjungan-ym-duta-besar-slovakia-untuk-indonesia
<![CDATA[Sidang Paripurna DPD RI: DPD RI Akan Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Tiap Daerah]]> 746-sidang-paripurna-dpd-ri-dpd-ri-akan-lakukan-pengawasan-pelaksanaan-pemilu-2019-di-tiap-daerah Fri, 29 Mar 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna ke-11 Tahun 2018-2019. Sidang  itu menghasilkan berbagai keputusan pengawasan; antara lain permasalahan penerbangan, kenaikan  tarif peswat, pendidikan kedokteran  dan lembaga penjamin. DPD juga menyoroti pentingnya pelaksanaan pemilu yang aman dan damai. Untuk itu, setiap Anggota DPD RI akan melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2019.

Sidang yang dipimpin  dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis memiliki agenda pokok diantaranya Laporan pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019.

Sebelum kembali ke daerah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berpesan Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 nanti. Dirinya menghimbau kepada seluruh Anggota DPD RI dapat melakukan pengawasan Pra dan Pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden. 

“DPD RI sebagai representasi daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan Pileg dan Pilpres agar tetap berjalan dengan kondusif, aman dan tertib di masing-masing daerah,” ucap Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (29/3). 

Oleh karena itu, sambungnya, peran aktif dari setiap Anggota DPD RI bersama-sama seluruh elemen masyarakat di daerah diharapkan dapat menjadikan pemilu yang damai. Selain itu, bisa dijadikan pemilu yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. “Sehingga menghasilkan pemimpin bangsa yang sesuai dengan harapan kita bersama,” harap senator asal Maluku itu.

Pada penyampaian laporan alat kelengkapan, Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan atas UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Maka itu, DPD RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pesawat udara. “Pemerintah juga harus membentuk Majelis Profesi Penerbangan (MPP) yang diamanatkan Pasal 323 dan 364 UU Penerbangan,” lontarnya.

Tidak hanya itu, Komite II DPD RI juga mendesak Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri dugaan kartel yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat secara sepihak dalam beberapa bulan terakhir. “Kami juga mendesak agar diumumkan harga tiket pesawat setiap awal bulan sebagai bentuk transparasi,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua BKSP DPD RI GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan bahwa dalam rangka memperkuat hubungan parlemen dan kerja sama bilateral dengan negara sahabat yaitu Austria dan Slovakia. Dimana, DPD RI perlu melakukan komunikasi intensif yang berkelanjutan dengan Bundesrat (Senat Austria). “Hal ini agar menjalin dan memperkuat pengembangan lembaga bikameral dunia maupun hubungan bilateral kedua negara,” ucapnya.

Ayu menjelaskan Slovakia memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu menciptakan ahli di bidang teknik dan otomotif. Bahkan, Kementerian Pendidikan Slovakia membuka peluang kerja sama dengan Universitas Indonesia. “Kami ingin mengajak Komite III DPD RI untuk mendorong realisasi kerja sama ini agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang ingin belajar di Slovakia,” ujarnya.

Selain itu, Ketua komite I Benny Rhamdani melaporkan bahwa saat ini Komite I tengah menyusun RUU tentang Daya Saing Daerah. Menurutnya, daya saing daerah sangat diperlukan untuk menopang kiprah dan posisi daya saing Indonesia. “Model pembangunan daerah yang ideal juga perlu dirumuskan dalam upaya mengakselerasi pembangunan di daerah,” tegasnya.

Benny menambahkan harapan besar terhadap peningkatan dan pengembangan daya saing daerah sejatinya diikuti oleh dukungan serta kepastian regulasi yang memadai. “Butuh sebuah UU untuk mendukung pengembangan daya saing daerah yang kini telah menjadi isu global,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua komite III Dedi Iskandar Batubara mengatakan Komite III DPD RI telah melaksanakan penyusunan pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Proses pendalaman materi sudah dilakukan sejak masa sidang sebelumnya. “Muatan materi yang cukup kompleks mendorong Komite III untuk terus menggali data dari beberapa sumber,” tuturnya.

Dedi menilai permasalahan yang mendasar dari penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan organisasi profesi kedokteran. Dimana perbedaan tersebut ialah menyangkut perlu tidaknya UU ini. “Namun demikian, pemerintah mengakui bahwa banyak terdapat peraturan pelaksana yang hingga saat ini belum diterbitkan,” katanya.

]]>
746-sidang-paripurna-dpd-ri-dpd-ri-akan-lakukan-pengawasan-pelaksanaan-pemilu-2019-di-tiap-daerah
<![CDATA[DPD RI Terima Penghargaan Lembaga Terpopuler Di Media Tahun 2018]]> 535-dpd-ri-terima-penghargaan-lembaga-terpopuler-di-media-tahun-2018 Thu, 28 Mar 2019 23:32:00 +0700 indra Bandung, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2019 kategori Lembaga Terpopuler di Media Tahun 2018. Ajang tahunan yang diselenggarakan PR Indonesia di Hotel Trans Studio Bandung, Kamis malam (28/3/2019) merupakan salah satu penghargaan paling komprehensif di bidang kehumasan se-Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan analisa kualitatif yang dilakukan PR Indonesia, DPD RI ditetapkan sebagai Pemenang PR Indonesia Awards Kategori Lembaga Terpopuler di Media 2018 bersama dengan KPK, OJK, Bank Indonesia, TNI, POLRI, dan KPU.

Khusus kategori Terpopuler di Media, PR Indonesia melakukan monitoring pemberitaan ratusan korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia. Selain itu PR Indonesia menghimpun data dari 1 Januari -  31 Desember 2018 untuk mencari korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah terpopuler. 

Founder dan Pemimpin Redaksi PR Indonesia Asmono Wikan menyatakan bahwa PRIA merupakan bagian dari komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja humas/public relations yang unggul.

"PR Indonesia Award mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi korporasi/organisasi, dan komitmen dari PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja kehumasan yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Penghargaan PR Award Kategori Lembaga Terpopuler di Media 2018 untuk DPD RI diterima oleh Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Nana Sutisna.

Sebelumnya, pada penyelenggaraan PRIA ketiga di Semarang pada tahun 2018, Ketua DPD RI Oesman Sapta mendapatkan penghargaan Best Communicators/Komunikator Terbaik 2018, kategori Kepala Lembaga. (mas)

]]>
535-dpd-ri-terima-penghargaan-lembaga-terpopuler-di-media-tahun-2018
<![CDATA[Setjen DPD RI Wujudkan Ketatalaksanana Arsip yang Akuntabel]]> 474-setjen-dpd-ri-sampaikan-risalah-hasil-audit-kearsipan Wed, 27 Mar 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta,dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI mengadakan exit meeting mengenai pemaparan dan penandatangan Berita Acara Risalah Hasil Audit Sementara.  Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan ketatalaksanaan arsip yang baik dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai organisasi pemerintah.

“Arsip memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi dan birokrasi pemerintahan,  seperti, alat utama ingatan organisasi, bahan atau alat pembuktian (bukti otentik), bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, barometer kegiatan organisasi karena setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip, dan bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya,” papar Plh Sekretaris Jenderal DPD RI Sefti Ramsiaty di Gedung Sekretariat Jenderal DPD RI hari Rabu (27/3).

Setelah adanya audit tersebut, Sefti mengharapkan setiap unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk segera berbenah dan memperbaiki ketatalaksanaan kearsipan. Lanjutnya, Ketatalaksanaan Kearsipan di sebuah instansi pemerintah merupakan salah satu instrumen dan indikator dalam penilaian kinerja oleh Kemenpan RB.

Dalam kegiatan yang dihadiri Plh Sekjen DPD RI Sefti Ramsiaty, Ketua Tim Pengawas Kearsipan ANRI Endang Kristiani, pejabat eselon II dan III, serta seluruh arsiparis dan petugas pengolah arsip disetiap unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, dijelaskan bahwa audit dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Tahun 2019, mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengolahan arsip inaktif, penyusutan arsip, SDM kearsipan, kelembagaan serta sarana dan prasarana

Dalam kegiatan pengawasan audit kerasipan tahun 2019, tim pengawasan ANRI telah melakukan serangkaian kegiatan seperti entry meeting dengan pimpinan unit kerja Sekjen DPD RI, verifikasi berkas tentang regulasi, tata naskah dinas, pengorganisasian, SDM, sarana dan prasarana serta dokumen yang terkait dengan kearsipan lainnya. Selain itu tim pengawasan juga sudah melakukan uji petik ke Bagian Kearsipan, Bagian Risalah dan Biro Perencanaan dan Keuangan, serta melakukan survey dan cek lokasi tempat penyimpanan arsip yang ada di DPD RI.

Ketua Tim Pengawas Kearsipan ANRI Endang Kristiani mengatakan ketatalaksanaan kearsipan pada Sekretariat Jenderal DPD RI secara regulasi sudah cukup memadai untuk mengakomodir proses komunikasi kedinasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, juga pada aspek pengolahan arsip inaktif, SDM kearsipan, kelembagaan, serta sarana dan prasarana. 

“Pembenahan yang perlu ditingkatkan adalah aspek penambahan program kearsipan, pemusnahan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), anggaran kearsipan dan harus dibangunnya record center kearsipan DPD RI,” jelas Endang.

Kabag Kearsipan, Perpustakaan dan Penerbitan Sekretariat Jenderal DPD RI, Empi Muslion, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan kearsipan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 25-27 Maret 2019. Kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan amanat dari UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta aturan turunan lainnya.*

]]>
474-setjen-dpd-ri-sampaikan-risalah-hasil-audit-kearsipan
<![CDATA[Darmayanti Lubis: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sangat Penting]]> 905-darmayanti-lubis-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-sangat-penting Wed, 27 Mar 2019 23:32:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Prof. Darmayanti Lubis mengatakan tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu kebijakan, banyak permasalahan perempuan dan anak yang tidak teratasi. 

“Untuk itu, keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting guna mengatasi segala permasalahan perempuan,” ucap dia pada diskusi Peran Politik Perempuan dalam Pemberitaan Media, di Hotel Le Polonia dan Convention Center, Medan (27/3).

Selain itu, Darmayanti juga menyampaikan, masih banyak permasalahan perempuan dan anak yang tidak selesai, khususnya di Sumatera Utara. Di antaranya kematian ibu dan anak, angka stunting yang tinggi, persoalan tingkat pendidikan. “Jadi masih banyak sekali permasalahan kita sebenarnya,” kata Senator asal Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengharapkan peran media untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah, terutama di Sumatera Utara. Padahal Undang-undang sudah mengamanatkan keterwakilan perempuan harus mencapai kuota 30 persen.

“Ini perlu mendapat perhatian khusus melalui media sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perempuan dan peluang sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” kata Wagub Sumut dalam sambutannya. 

Lebih lanjut dikatakan Wagub Sumut, di Sumatera Utara terdata dari 100 anggota DPRD, terdapat 15 anggota perempuan, sedangkan dari keseluruhan 33 kabupaten/kota, bahkan masih ada yang sama sekali daerah yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan. “Hanya Labuhanbatu yang memenuhi kuota 30 persen,” ujarnya.

Terkait hal ini, Wagub Sumut meminta dukungan kaum laki-laki. Menurutnya kesetaraan gender tidak didapatkan hanya dari upaya perempuan saja. “Ini juga merupakan komitmen pemerintah yang memposisikan laki-laki agar lebih peduli pada kesetaraan gender sehingga nantinya laki-laki dan perempuan bersama-sama menjadi subjek pembangunan,” tuturnya.

Mengenai peran media menyuarakan kesetaraan gender dan isu perempuan, pengamat media J. Anto mengatakan apresiasi isu perempuan di media- media Indonesia, khususnya Sumut masih sangatlah rendah. J Anto mencontohkan mengapa banyak rubrik perempuan hanya ada pada hari tertentu saja.

“Misalnya rubrik perempuan di koran rata-rata ada di hari Minggu, hari Minggu diasumsikan sebagai hari keluarga hari orang bersantai, itu juga satu konstruksi yang sebenarnya memperkuat konstruksi patriarki,” kata J Anto.

Dalam kegiatan diskusi kerjasama DPD RI dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut tersebut turut dilaunching buku Darmayanti Lubis : Perempuan Tangguh, Pembela Kaum Perempuan dan Anak yang ditulis oleh Helmi Hidayat.

]]>
905-darmayanti-lubis-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-sangat-penting
<![CDATA[WAKIL KETUA DPD RI, DARMAYANTI LUBIS: PEMPROV DIHARAPKAN GALAKKAN GERAKAN LITERASI PARENTING ]]> 849-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-pemprov-diharapkan-galakkan-gerakan-literasi-parenting-- Tue, 26 Mar 2019 23:32:00 +0700 lela Binjai, dpd.go.id – Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggalakkan gerakan literasi parenting di tengah masyarakat, diantaranya dengan menyiapkan beberapa unit mobil minibus untuk dijadikan perpustakaan keliling. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis dalam  dalam diskusi bertajuk ‘’Literasi Parenting Untuk Menumbuhkan Budaya Damai Sejak Dini ’’di Binjai, Sumatera Utara, Selasa (26/3).

Menurut Darmayanti, perpustakaan keliling yang diusulkannya itu tidak hanya membawa satu sopir dan satu staf perpustakaan, melainkan membawa juga minimal satu ahli psikologi dan satu ahli pendidikan. Maka, ketika mobil perpustakaan keliling diparkir di tengah masyarakat, terutama di perumahan padat atau di tengah unit-unit Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat tidak hanya bisa meminjam buku, tapi juga bisa bertanya dan berdiskusi tentang cara mendidik anak yang baik kepada kedua ahli yang ikut dalam mobil pepustakaan keliling itu.

‘’Kedua ahli ini harus ditraining tentang parenting dulu, agar mereka bisa menjawab pertanyaan masyarakat di seputar pendidikan anak, rumah tangga sakinah, dan persoalan rumah tangga lainnya di era media sosial ini,’’ jelas Darmayanti.

Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara ini menjelaskan, saat ini masyarakat hidup di suatu zaman yang disebut sebagai era disrupsi atau era guncangan. Yakni, guncangan psikologis yang terjadi usai komputer ditemukan, internet dikembangkan, dan era smartphone dengan segala teknologi dan fitur canggihnya mengepung masyarakat hingga mereka mengalami guncangan psiko-sosial. 

‘’Kita terkaget-kaget mendapati fakta bahwa zaman benar-benar berubah dengan sangat cepat. Apa yang kita tulis saat ini di Binjai bisa dibaca saat ini pula di Jakarta, di Kalimantan, di ujung Sulawesi, di Papua, bahkan di luar negeri. Bayangkan jika yang ditulis itu adalah propaganda jahat,’’ jelas profesor lulusan University of Leed, Inggris ini.

Tambahnya, era disrupsi itu juga melanda keluarga. Anak-anak dari generasi “Milenial’’ dan generasi “Z’’ asyik dengan lingkungan internet mereka yang serba baru dan benar-benar berbeda dengan generasi orangtua mereka dan hal ini pada gilirannya melahirkan kesenjangan dua generasi. 

‘’Kesenjangan generasi seperti ini harus serius ditangani bahkan oleh pemerintah pusat jika ditahun 2045 nanti kita benar-benar berniat memanen bonus demografi masyarakat cerdas lahir dan batin,’’ jelas lulusan Institut Teknologi Bandung ini.

Darmayanti juga mengajak semua komponen masyarakat saat ini untuk mengubah paradigma mereka dalam mendidik anak di rumah, dari tradisi  pola asuh otoriter dan permissif menjadi pola asuh cinta dan rasional. 
‘’Di era internet dan smartphone ini, anak-anak sudah lebih cerdas dibanding anak-anak seusia mereka di zaman dulu. “Kini saatnya kita kembangkan pola cinta dan rasional, penuh argumentasi, dalam mendidik anak,’’ jelasnya.

]]>
849-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-pemprov-diharapkan-galakkan-gerakan-literasi-parenting--
<![CDATA[Pemahaman Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Belum Sepaham Soal Pengelolaan Dana Kelurahan]]> 871-pemahaman-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-pusat--belum-sepaham-soal-pengelolaan-dana-kelurahan Tue, 26 Mar 2019 23:32:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pemahaman pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pengalokasian dana kelurahan masih belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Taher Rochmadi di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 26/3/2019.

Ajiep Padindang menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat mekanisme penyaluran dana kelurahan dari APBN. Selain itu, pihaknya juga mengundang sejumlah pemerintah daerah untuk memberi masukan terkait kendala dalam pengelolaan dana kelurahan. 
“Kami melakukan sampling ke berbagai daerah termasuk mengundang kepala daerah untuk rapat, kesimpulannya, pemahaman terhadap pengelolaan dana kelurahan masih lemah dan masih rendah, ujar Ajiep. 

Ajiep menambahkan, dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa proses pengalokasian dana kelurahan  belum persis seperti kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Terkait tahapan pencairan dana kelurahan, Komite IV DPD RI menilai masih banyak daerah yang belum menemukan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan anggaran, untuk itu dibutuhkan kesepahaman bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Termasuk, persoalan kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas untuk mengelola anggaran. 

“Pemerintah daerah masih berkutat mengutak atik bagaimana menggeserkan anggaran untuk mengalokasikan kelurahan melalui kecamatan agar bisa dipadukan dengan anggaran pusat untuk kelurahan. Kabupaten/kota juga harus menambah dulu pegawai di kelurahan-kelurahan untuk bisa mengelola anggaran ini. Itu tidak semerta-merta ada anggarannya, SDMnya siap kemudian terakhir antara dprd dengan walikota juga harus membangun kesepahaman terhadap kebijakan ini,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Pemkot Tangerang Selatan, Taher Rochmadi menambahkan saat ini Tangerang Selatan merupakan salah satu yang telah mengajukan alokasi anggaran untuk dana kelurahan. Pihaknya tengah menungggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pencairannya.

Penggunaan dana diarahkan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup.

“Berapapun dana yang diberikan pemerintah pusat akan kami terima untuk pengembangan kelurahan. Semoga bisa dimaksimalkan pihak kelurahan," lanjutnya.

]]>
871-pemahaman-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-pusat--belum-sepaham-soal-pengelolaan-dana-kelurahan
<![CDATA[RUU Daya Saing Daerah, Mewujudkan Daerah Berdaya Saing Global]]> 847-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-berdaya-saing-global Mon, 25 Mar 2019 23:32:00 +0700 lela Surabaya, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang tentang Daya Saing Daerah (RUU DSD) diharapkan mampu mengangkat daerah-daerah khususnya daerah-daerah yang masih tertinggal agar mampu berdaya saing global. Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komite I DPDRI di Surabaya dalam rangka penguatan materi RUU DSD (25/03). 

Rombongan Komite I dipimpin oleh Abdur Qadir Amir Hartono (Gus Ton) Senator Jatim dengan sejumlah Anggota Komite I antara lain Tellie Gozilie Senator Babel, A. Hafid Asrom Senator Yogyakarta, dan I Gusti Arya Wedakarna Senator Bali. Rombongan diterima langsung Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi. Turut menghadiri Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kabiro Perekonomian dan Pembangunan, Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Bappeda Provinsi Jatim, Perwakilan KADIN, Wakil Rektor Universitas Surabaya, dan sejumlah SKPD ses Provinsi Jatim.

Dalam sambutannya Gus Ton menegaskan bahwa RUU DSD merupakan “pintu masuk” pemerintah untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan terhadap model pembangunan di Daerah pada masa mendatang.

"Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya,holistik dan menyeluruh". Daya Saing tidak hanya berorientasi ekonomi saja, tetapi juga menyangkut kemampuan Daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global demi terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yang nyata dan berkelanjutan serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks global, World Economic Forum (WEF) baru saja merilis Indeks Daya Saing Global (2018), Global Competitiveness Report, peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara. Sementara, laporan Daya Saing Regional Indonesia yang dipublikasikan Asian Competitiveness Institute (2017) menunjukkan bahwa 5 provinsi dengan peringkat daya saing terbaik adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan daerah yang peringkat daya saingnya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT dan Maluku. 
Dalam konteks Jawa Timur, Gus Ton menambahkan bahwa masih terdapat beberapa bagian wilayah di Provinsi Jatim khususnya wilayah pulau-pulau di bagian selatan (Probolinggo dan sekitarnya), wilayah pulau-pulau disekitar Madura yang masih perlu diperhatikan serius. Kawasan Selatan dan Madura masih perlu mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun pelabuhan serta transportasi laut, yang mampu mendongkrak percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Pengembangan kawasan pelabuhan Probolinggo, infrastrtuktur jalan dan kereta api, serta pengembangan wisata bahari di Pulau Gili Kepatang sampai Pulau Gili Iyang perlu di fasilitasi dan di dorong Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. 

Kondisi ini tentunya tidak hanya terjadi di Jatim, akan tetapi juga di Daerah lainnya. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua tentunya untuk memperbaiki Daya Saing lokal dari berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Harapan besar tersebut sejatinya di dukung  regulasi yang memadai. 

“Butuh sebuah undang-undang untuk mendukung upaya percepatan Daya Saing Daerah yang kini telah menjadi isu global”, ujar Gus Ton. 

Wahid Wahyudi menyatakan bahwa walaupun Provinsi Jatim termasuk daerah yang memiliki Daya Saing yang baik di tingkat nasional dan jawa khususnya, akan tetapi di internal Jatim sendiri (antar Kab/Kota dan antar kawasan) masih terdapat ketimpangan. Seperti wilayah tengah dan utara yg sangat maju berbanding terbalik dengan wilayah selatan dan pulau-pulau di seputar Madura. Oleh karena itu, Pemda Jatim sedang mengembangkan kawasan selatan melalui pengembangan pelabuhan, jalur kereta api, jalur darat dan udara di kawasan Selatan termasuk mengembangkan kawasan Suramadu (bagian madura) yang sudah direncakan sejak 13 tahun yang lalu. Untuk Pulau-Pulau terpencil, Pemda Jatim juga akan mengembagkan jalur transportasi laut dan pelabuhan serta mengembangkan wisata bahari di pulau Gili Ketapang maupun Gili Iyang.

"RUU DSD Komite I ini kami harapkan mampu memberikan dorongan dan intervensi lebih masih Pemerintah terhadap pengembangan Daerah-Daerah di Jatim khususnya yang masih tertinggal. Pemda Jatim juga sudah menerbitkan Perda Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan Daya Saing di Provinsi Jatim”.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, beberapa peserta menekankan tentang pentingnya dukungan atau intervensi Pemerintah dalam mewujudkan Daerah yang berdaya saing. Perwakilan KADIN minsalnya, menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam pengembangan Daerah-Daerah yang belum mampu berdaya saing seperti Kawasan Suramadu dengan mengadopsi perkembangan teknologi (4.0) yang tentu saja membutuhkan biaya dan keberpihakan Pemerintah. Sedangkan Wakil Rektor Universitas Surabaya menekankan perlunya pengembangan kualitas SDM untuk menopang kemajuan Daerah. Dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi diharapkan mampu mendukung Daya Saing Daerah dengan melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif bagi masyarakat. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim menekankan akan pentingnya Pemerintah terlibat dari proses pembangunan ekonomi masyarakat mulai dari hulu hingga hilir termasuk dalam membantu membuka pasar.

Sedangkan Senator Tellie Gozellie menekankan pentingnya daerah mengembangkan industri Pariwisata yang mampu mendongkrak PAD dan ekonomi Daerah. Sedangkan Senator Hafid dan Senator I Gusti Arya menekankan pentingnya sinergitas antar daerah antar provinsi guna mempercepat pemerataan daya saing dan kesejahteraan masyarakat daerah seperti Yogyakarta dengan Surabaya dan Bali dengan Surabaya.

Kunjungan Kerja di tutup dengan doa dan harapan agar apa yg sudah dan akan dilakukan bermanfaat bagi Daerah dan Indonesia.

]]>
847-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-berdaya-saing-global
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Pemerintah Kurang Sosialisasi Program Optimalisasi Danau Rawa Pening]]> 210-akhmad-muqowam-pemerintah-kurang-sosialisasi-program-optimalisasi-danau-rawa-pening Fri, 22 Mar 2019 23:32:00 +0700 lela Rawa Pening, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengapresiasi dan menghargai program optimalisasi Danau Rawa Pening yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah. Seperti diketahui, Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah. Prioritas pemulihan danau tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Di sisi lain Muqowam menyayangkan kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat sekitar.  Apalagi sekitar 3000-an nelayan dari 13 desa sekitar mengandalkan penghidupan dari danau. Mereka terdiri dari nelayan ikan, pencari enceng gondok dan petani budidaya ikan karamba. "Tentu sebagai Anggota DPD Dapil Jateng, saya sangat ikut mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mengejutkan masyarakat, masyarakat kan perlu persiapan ini itu dan sebagainya," ujar Muqowam saat berkunjung ke Danau Rawa Pening, Jumat (22/3). 

Sebenarnya Danau Rawa Pening seluas 2.670 hektar ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi destinasi pariwisata taraf internasional. Namun kondisi kawasan rawa hingga kini belum tertata dengan baik, terutama pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok yang menjadi salah satu kendala pengembangan Rawa Pening.

Akhmad Muqowam mengakui bahwa memang perhatian pemerintah sudah ada namun belum optimal. "Dulu pernah tidak ada kejelasan siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan atas Rawapening, bukan saja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak Pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut," ujar Muqowam. 

Muqowam mengatakan bahwa dibutuhkan komitmen bersama dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening antara seluruh stakeholder juga masyarakat. Salah satunya, melalui pendekatan sosial ekonomi dengan merubah pola pikir masyarakat untuk penyelamatan Rawa Pening agar bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat, sebagai bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat dan bangsa.

]]>
210-akhmad-muqowam-pemerintah-kurang-sosialisasi-program-optimalisasi-danau-rawa-pening
<![CDATA[DPD RI dan DPR RI Mampu Ciptakan Sinergitas Dalam Membuat UU]]> 204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu Wed, 20 Mar 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat. Untuk itu, DPD RI harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu.

“Ke depan soal DPD RI itu harus jelas. Kita (Pimpinan DPD) sepakat, di mana 17 April nanti kita harus berakhir dengan baik. Selain itu, kapasitas anggota juga perlu ada peningkatan,” ucap Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam diskusi bertajuk ‘Strategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah’ di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut Muqowam, saat ini DPD RI masih menangani masalah-masalah sektoral yang seharusnya merupakan bidang yang dinaungi oleh DPR RI. Maka dari itu, anggota DPD RI harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah.

“Kita tahu ruang DPD RI adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

Muqowam juga berharap kedepan DPD RI harus sesuai dengan pandangan dalam UUD. Namun perkara itu tidak mudah, karena teman-teman di DPR RI tidak semua ‘welcome’ dengan DPD RI. “Tetapi pondasi ini yang harus kita jaga kedepan, bahwa semua harus sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa berbicara penguatan memang dikembalikan pada UUD 1945. Karena di dalam UUD 1945 mendudukan lembaga negara pada posisi tugasnya masing-masing. 

“Saya melihat dari luar, pada prinsipnya pembangunan daerah itu tergantung pada eksekutif. Karena yang menjalankan fungsi anggaran dan UU itu eksekutif. Jadi sebenarnya tugas DPR RI juga sedikit. Jika DPD RI merasakan tugasnya kecil, ya DPR RI juga,” papar Herman. 

Herman menilai hal tersebut dikarenakan imbas dari sistem presidensial. Karena presiden yang mengendalikan bukan parlemen. “Jadi realitasnya seperti itu. Tapi bila mengerucut pada UUD tugasnya memang jelas,” jelasnya. 

Di kesempatan yang sama, Peneliti LIPI Siti zuhro menyarankan agar DPD RI senantiasa mencari momentum agar bisa ditengok kembali. Maka saat ini muncul pertanyaan mendasar, apakah DPD RI itu diperlukan atau tidak? “Yang jelas DPD RI lahir dari empat kali amandemen UUD. Namun saat ini tidak memiliki fungsi legislasi. DPD RI dikunci sebagai perwakilan daerah namun dilematis,” terangnya. 

Menurut Siti Zuhro, bahwa saat ini sistem tidak jelas baik dua kamar, atau tiga kamar ‘MPR, DPR, dan DPD’. Tetapi, maju atau mundur suatu daerah tidak bergantung pada eksekutif. “Legislatif bisa melakukan pengawasan konstruktif kebijakan untung atau ruginya rakyat yang dimana perannya dilakukan DPD RI,” jelasnya.

Siti Zuhro menambahkan sebenarnya DPR RI dan DPD RI mempunyai tugasnya masing-masing. Sehingga peran eksekutif dan legislatif bisa menciptakan sinergitas yang bermanfaat bagi rakyat. “Jadi DPR dan DPD mempunyai kapling-kapling sendiri. Begitu juga, eksekutif. Maka kedua lembaga ini mampu menciptakan sinergitas,” paparnya.

]]>
204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu
<![CDATA[KOMITE III DPD : PERDA LANSIA BUKTI KOMITMEN PEMPROV BALI DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN LANSIA]]> 460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia Tue, 19 Mar 2019 23:32:00 +0700 indra Denpasar, dpd.go.id - delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Novita Anakotta senator asal Maluku bersama dengan senator DPD RI lainnya yakni Syarif (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Stefanus BAN Liow (Sulut), AM. Iqbal Parewangi (Sulsel), dan Chaidir Jafar (Papua Barat), melakukan kunjungan kerja ke provinsi Bali, Rabu (19/03/19).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi, memperoleh masukan, pandangan dan pendapat bagi inisiasi DPD RI terhadap revisi UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Dalam kunjungan kerja tersebut delegasi Komite III melakukan rapat kerja daerah dengan jajaran organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan pelaksanaan program dan kebijakan kesejahteraan lansia di provinsi Bali. 

Dalam sambutan pembukaannya Novita menyampaikan bahwa besarnya presentase penduduk lansia menyebabkan Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Pada tahun 2017 penduduk lansia mencapai 8,97% atau mencapai 23,4 juta orang, dan diperkirakan mencapai 10% pada tahun 2021. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional.

Novita menambahkan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh Komite III DPD RI, terkemuka bahwa lansia di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut penyelesaian segera agar upaya pemberdayaan terhadapnya dapat dilakukan. Dari sisi kesehatan, sekitar 4,8% lansia miskin menyandang disabilitas. Jenis disabilitas terbesar adalah tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa.

Dari sisi ekonomi, terjadi penurunan dukungan anak, keluarga besar, dan lingkungan tetangga kepada Lansia, sementara terdapat trend beban yang ditanggung Lansia semakin panjang. Lansia tidak hanya menanggung anak tetapi juga cucu. Dari sisi hukum, munculnya kasus hukum baik pidana maupun perdata kepada Lansia. Lansia yang sebagai otak maupun pendukung kejahatan pidana. Dan dari sisi sosial terjadi disharmoni interaksi dan komunikasi Lansia dengan keluarga, sesama lansia dan masyarakat.

dr. Ketut Suarjaya, MPPM, Kadinas Provinsi Bali menyambut baik kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komite III. Disampaikan oleh Ketut, Umur Harapan Hidup (UHH) orang Bali saat ini rata-rata 73,35 tahun. Lebih tinggi dari angka Nasional yang hanya 73.06 tahun. Menyadari layanan kesehatan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan UHH, maka program dan kebijakan kesehatan bagi lansia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi Lansia di fasyankes primer (khususnya puskesmas santun). Jumlah puskesmas santun di provinsi Bali hingga saat ini mencapai 20 dari 45 puskesmas yang ditargetkan.

Penanganan lansia yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi Bali meliputi penanganan di dalam panti dan di luar panti. Penanganan di dalam panti dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan spiritual, kegiatan ketrampilan dan kegiatan kesenian. Adapun penanganan di luar panti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantu lanjut usia, perawatan sosial (home care), dukungan keluarga (family support), terapi (day care) dan lanjut usia berbasis masyarakat, demikian penjelasan Dewa Gede Mahendra Putra selaku Kadinas sosial pemprov Bali.

Menutup rapat kerja daerah dengan pemprov Bali, Novita menyampaikan apresiasinya kepada pemprov Bali yang telah mengundangkan Perda No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lansia. Kehadiran Perda menjadi komitmen dan keberpihakan pemda terhadap kesejahteraan lansia, baik dari sisi alokasi anggaran daerah maupun penanggung jawab pelaksana kebijakan ditingkat daerah. Novita juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam penanganan lansia.

]]>
460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia
<![CDATA[Komite II DPD RI Wujudkan Pelayaran Yang Menekankan Keselamatan dan Keamanan]]> 332-komite-ii-dpd-ri-wujudkan-pelayaran-yang-menekankan-keselamatan-dan-keamanan Tue, 19 Mar 2019 23:32:00 +0700 indra Jakarta.dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengarkan masukan mengenai penyusunan RUU perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyusunan RUU Perubahan tersebut bertujuan agar bidang pelayaran di Indonesia mampu mewujudkan aktivitas pelayaran yang dapat bermanfaat bagi daerah.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, perubahan atas UU No. 17 Tahun 2018 dilakukan karena saat ini undang-undang pelayaran tersebut dianggap masih belum optimal dalam mendorong transportasi laut di Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Bahkan kondisi pelayaran di Indonesia masih dianggap kurang dari standar internasional, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki.

“Dari hasil riset dan studi keamanan maritim 2017 tentang isu keselamatan maritim, Indonesia termasuk negara yang sistem penyelenggaraan pelayarannya relatif buruk, karena tingginya kecelakaan laut secara nasional, dan lemahnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma-norma keselamtan maritim serta tata kelola sistem pelayaran yang baik,” paparnya dalam RDPU yang dihadiri oleh PT. Pelindo II, PT. Pelni, PT. ASDP Indonesia Ferry, Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNII) hari Selasa (19/3).

Lanjutnya, RUU perubahan atas UU No. 17/2018 ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam pelayaran di Indonesia. Seperti kelemahan yang terjadi dalam manajemen keselamatan dan keamanan maritim. Perubahan atas undang-undang tersebut menekankan pada aspek keselamatan bagi pengguna transportasi laut. “Dimana faktor keselamatan tersebut akan diikuti oleh aspek biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan,” imbuhnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur tersebut juga menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi penegak hukum di laut yang sampai saat ini masih menjadi masalah karena ego sektoral masing-masing instansi. Hal tersebut berdampak terhadap kondisi pelayaran di Indonesia yang kurang maksimal. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, yang hadir dalam RDPU tersebut, menjelaskan bahwa implementasi UU No. 17 Tahun 2018 masih kurang dari ideal. Undang-undang tersebut dirasa masih belum memberikan jaminan yang pasti bagi para pelaku transportasi laut (pelayaran) di Indonesia. “Undang-undang ini masih memerlukan implementasi yang maksimal. Jika bicara soal keselamatan, kita memang harus memperkuat itu di daerah. Dan kita belum menjalankan semaksimal mungkin atas undang-undang ini,” tukas Carmelita.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur IPC, Dani Rusly, saat ini industri pelayaran dan transportasi laut sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut digunakan untuk mendukung transportasi laut yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha pelayaran, salah satunya untuk membangun perekonomian dan menciptakan keamanan dan keselamatan. Menurutnya hal-hal tersebut harus diakomodir dalam RUU Perubahan atas UU Pelayaran kedepannya.***ars

]]>
332-komite-ii-dpd-ri-wujudkan-pelayaran-yang-menekankan-keselamatan-dan-keamanan
<![CDATA[Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah Kurangi Impor Dan Sejahterakan Petani]]> 300-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dukung-pemerintah-kurangi-impor-dan-sejahterakan-petani Tue, 19 Mar 2019 23:32:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah untuk mengurangi keran impor dan lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Hal tersebut terungkap saat menjadi keynote speaker pada acara Rakornas dan Diskusi Nasional 2019 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Jakarta. Senin, 18 Maret 2019.

“Saya mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan petani, kalau bisa stop bahkan kurangi keran impor karena merugikan petani. Selain itu saya menekankan agar pemerintah mampu memberikan insentif yang baik dalam industri pertanian terutama dalam subsidi pupuk. Pemerintah sebagai mitra strategis petani harus mampu menjalin koordinasi konsolidasi dengan HKTI agar HKTI sendiri mampu mencapai tujuan organisasi untuk mensejahterakan petani itu sendiri,” tegas Oesman Sapta yang juga mantan Ketua HKTI 2010-2015.

Selain itu, Oesman Sapta juga menyerukan agar seluruh jajaran pengurus HKTI mampu bersatu dan menjadi wadah bagi organisasi petani , yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan petani.

“Organisasi ini didirikan agar para petani maju, petani bukan lagi suatu profesi yang rendahan, hampir 56 juta rakyat kita berprofesi sebagai petani, ini harus menjadi fokus perhatian kita, dan saya berharap pemerintah lebih mendorong produksi pertanian dan swasembada pangan, sehingga kalau petani kita maju, mendapatakan insentif didorong dan didukung oleh pemerintah dengan mengikuti cara yang lebih modern, niscaya kita tidak perlu impor-impor lagi,” seru Oesman Sapta. 

Pada kesempatan ini, Oesman Sapta juga berpesan kepada seluruh pengurus HKTI agar lebih mengoptimalisasi kinerja. HKTI harus mampu menjadi wadah bagi 56 juta petani dan berjuang mensejahterakan petani.

“Saya percaya HKTI dengan seluruh jajaran pengurus saat ini mampu konsisten memperjuangkan para petani, selain itu seluruh pengurus harus yang memegang perananan harus mengerti paham dunia tani, karena tujuan dari didirikan organisasi ini aalah untuk menjadi wadah bagi kesejahteraan seluruh petani,” pungkas pria yang disapa OSO tersebut. (mas)

]]>
300-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dukung-pemerintah-kurangi-impor-dan-sejahterakan-petani