Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Wed, 13 Dec 2017 09:13:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Ketua DPD RI Ajak Pimpinan Daerah Untuk Bersama Bangun Daerah]]> 482-ketua-dpd-ri-ajak-pimpinan-daerah-untuk-bersama-bangun-daerah Sat, 09 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp

Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Oesman Sapta mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun daerah, karena menurutnya Indonesia bisa sejahtera bila daerah makmur dan maju . "Saya mengajak saudara sekalian sebagai pimpinan daerah untuk membangun daerah berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD'45," kata Oesman Sapta di hadapan para Bupati/Walikota saat mengisi materi 'Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia' di acara pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri di auditorium lantai 4 gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta (8/12).

Oesman mengatakan bahwa DPD RI merupakan kepanjangan tangan daerah, jadi setelah menjadi anggota seharusnya tidak lupa dengan daerahnya. Ia juga mengharapkan terbangunnya komunikasi agar DPD RI berarti bagi daerah-daerah. "Dulu awal membangun DPD RI yaitu berkomunikasi dengan bupati-bupati, makanya DPD RI itu ada, semoga komunikasi bisa kita bangun dan mesra oleh kedua belah pihak.Jangan sampai tidak ada komunikasi dengan kabupaten/kota, karena merekalah yang mengangkat kita," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut Oesman Sapta juga menjabarkan RUU yang telah dihasilkan oleh DPD RI terutama yang masuk dalam prolegnas prioritas 2018. Ia menjelaskan dari 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam prolegnas prioritas ada 3 RUU yang menjadi inisiatif DPD RI yaitu RUU Wawasan Nusantara, RUU Ekonomi Kreatif, dan RUU Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan. "DPD RI akan memperkuat konsolidasi dan melakukan komunikasi dengan DPR, partai politik dan kerjasama dengan peguruan tinggi, ormas-ormas dan kelompok sipil lainnya dalam melakukan kerja politik," kata senator dari Kalimantan Barat ini.

Selanjutnya Oesman Sapta berbagi kisahnya sebelum menjadi anggota DPD RI yaitu mempunyai cita-cita ingin daerahnya maju, berkembang, makmur. "Saya tidak akan membohongi masyarakat daerah saya. Kalau saya jadi anggota DPD RI, kampung saya dimekarkan karena daerah saya luas. Ketika terpilih, cita cita saya sampaikan ke teman-teman DPD RI. Tolong mekarkan kabupaten Ketapang", urainya. *int

]]>
482-ketua-dpd-ri-ajak-pimpinan-daerah-untuk-bersama-bangun-daerah
<![CDATA[PENGAKUAN TRUMP MEMPERKUAT PENDUDUKAN ILEGAL ISRAEL DI WILAYAH PALESTINA]]> 930-pengakuan-trump-memperkuat-pendudukan-ilegal-israel-di-wilayah-palestina Fri, 08 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id-Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Prof. Dr. Dailami Firdaus menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke kota itu, melalui sebuah pidato resmi di Gedung Putih Washington pada hari Rabu waktu Amerika Serikat (Kamis 7/12/2017).

“Pernyataan Trump telah memperkuat pengakuan atas pendudukan dan pemukiman illegal Israel di Jerusalem,” ujar Dailami Firdaus, Senator DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta.

Dailami mengingatkan bahwa 70 tahun lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan Jerusalem sebagai wilayah dalam pengawasan dunia internasional. Kemudian setelah Perang tahun 1948, Jerusalem dibagi menjadi wilayah Barat yang dikuasai Israel dan wilayah Timur dibawah kendali Yordania. Kemudian pada Perang tahun 1967, walaupun Israel menguasai wilayah Timur, namun tindakan itu tidak pernah diakui oleh dunia internasional.

“Resolusi 2334 (2016) Dewan Keamanan PBB tanggal 23 Desember 2016 menyatakan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki semenjak tahun 1967, termasuk Jerusalem Timur, tidak memiliki kekuatan hukum dan melanggar hukum internasional,” tegas Dailami.

Senator Dailami sangat tidak mengerti dengan kebijakan isyu Palestina Trump ini dan menyerukan berbagai pihak untuk terus memberikan masukan dan desakan kepada komunitas politik dan pemerintahan Amerika Serikat agar rencana pegakuan tersebut ditarik kembali dan dibatalkan.

“Pernyataan pengakuan Presiden Trump akan memberikan persepsi negatif bahwa perjanjian damai Israel-Palestina selama ini memang bersifat semu dan hanya menguntungkan Israel”, ujar Dailami Firdaus.

Senator Dailami Firdaus berharap dapat menyatukan pandangannya itu dengan sesama anggota parlemen dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Selain itu dirinya juga meminta agar para pemimpin pemerintahan yang peduli dengan isyu Palestina ini dapat mengadakan pertemuan secepatnya guna merespon perkembangan yang terjadi akibat pernyatan Presiden Trump tersebut.

“Presiden Joko Widodo, Recep Tayyip Erdogan (Turki) dan PM Najib Razak (Malaysia) sudah menyatakan keprihatinan mereka, jadi mohonlah segera bertemu dan mengambil tindakan yang diperlukan,” kata Dailami mengakhiri pernyataannya.

]]>
930-pengakuan-trump-memperkuat-pendudukan-ilegal-israel-di-wilayah-palestina
<![CDATA[DPD RI Dukung Penuh Acara Deklarasi Batam]]> 601-dpd-ri-dukung-penuh-acara-deklarasi-batam Fri, 08 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung rencana pertemuan para kepala daerah pada acara “Deklarasi Batam” di Kepulauan Riau pada tahun 2018 mendatang membahas tentang dukungan penuh terhadap RUU Daerah Kepulauan.  Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat menerima Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (7/12/17).

Nono Sampono mengatakan DPD RI menyambut baik rencana dari forum kepala daerah untuk mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang saat ini ada ditangan DPR RI. Kegiatan Focus Disccusion Group (FGD) ini akan dihadiri tidak hanya para kepala daerah tetapi juga forum rektor universitas yang sebelumnya telah menyatakan dukungan pembahasan RUU Daerah Kepulauan.

“Desakan ini nantinya diharapkan akan menggugah DPR RI agar mau membahasnya secara tripartit bersama dengan DPD RI dan Presiden. Bolanya sekarang ada di DPR RI,” ujarnya.

Nono mengatakan meskipun saat ini keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU Daerah Kepulauan ada di DPR RI, tetapi sayangnya DPR RI masih enggan untuk membahasnya. 

Menurut senator asal Maluku ini, RUU Daerah Kepulauan yang menjadi inisiatif DPD RI ini telah mengalami penyempurnaan dari draf yang sebelumnya disusun oleh DPR RI. Draf yang ada saat ini bukan hanya terkait anggaran melainkan menitikberatkan pada persoalan tata wilayah dan tata kelola pemerintahan.

“Inilah yang berbobot dari draf yang telah disusun oleh DPD RI, kita menitikberatkan pada tata wilayah dan tata kelola pemerintahan, bukan hanya anggaran, sehingga sudah layak untuk menjadi undang-undang tersendiri,” tambahnya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan Deklarasi Batam akan diikuti oleh daerah-daerah bercirikan kepulauan. "Sementara ini kami akan mengundang delapan provinsi bercirikan kepulauan untuk mendukung RUU Kepulauan agar segera dibahas, tapi mungkin nanti kami juga akan mengundang kabupaten juga, jadi pasti bertambah", ujar Nurdin. Deklarasi Batam rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan Januari tahun 2018. (tho/int)

]]>
601-dpd-ri-dukung-penuh-acara-deklarasi-batam
<![CDATA[BENCANA DUNIA ITU BERNAMA TRUMP]]> 227-bencana-dunia-itu-bernama-trump Fri, 08 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp dpd.go.id- Biak, 7 Desember 2017—Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengutuk keras keputusan provakatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mempersiapkan pembukaan kedutaan AS di Yerusalem. Menurutnya, apa yang dilakukan Trump adalah noktah hitam sejarah peradaban manusia karena tindakan tidak bertanggungjawab ini bukan hanya menginjak-nginjak upaya perdamaian di Timur Tengah dan melukai hati umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga berpotensi melahirkan bencana besar bagi kedamaian dunia.

“Bencana dunia itu bernama Trump. Jika dia tetap ngotot merealisasikan keputusan provakatif ini, kelak lembaran sejarah dunia akan mencatatkan namanya sebagai salah satu tokoh yang menjadi noktah hitam dalam perabadan modern manusia. Warga dunia harus melawan keputusan ini,” tegas Fahira Idris di sela-sela Kunjungan Kerja di Biak, Papua (7/12).

Fahira mengungkapkan, provokasi yang dilakukan Trump menunjukkan bahwa Presiden Amerika ke-45 ini bukan hanya mengoyak-ngoyak kesepakatan Dewan Keamanan PBB, tetapi juga memungunggi perjuangan dan komitmen negara-negara muslim dan negara-negara lain di dunia dalam membantu kemerdekaan Palestina. 

“Trump sama sekali tidak memperdulikan sikap tegas negara-negara muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, Turki, dan banyak negera muslim lainnya yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan dia menutup telinga atas penolakan negara-negara besar seperti Rusia dan China serta negara-negara di Uni Eropa. Orang seperti ini benar-benar akan menjadi bencana besar bagi dunia,” tukas Senator Jakarta ini. 

Menurut Fahira, Pemerintah Indonesia harus mengambil peran besar dalam menghentikan rencana tidak bertanggungjawab Presiden Trump ini, bukan hanya kerena Indonesia negara muslim terbesar di dunia tetapi karena ikut memerdekakan Palestina merupakan amanat konsititusi. Konstitusi yang dibuat para pendiri bangsa ini, lanjut Fahira, mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak boleh tinggal diam selama masih ada penindasan dan penjajahan di atas dunia. 

“Ini saatnya Presiden Jokowi ambil peran besar sebagai kepala negara terdepan yang menekan Amerika mengurungkan niatnya tersebut. Ini momentum bagi Presiden Jokowi untuk menjalankan komitmennya saat kampanye untuk berdiri bersama rakyat Palestina menuju kemerdekaan. Jika nanti keputusan Trump ini benar-benar direalisaikan, Indonesia harus mampu yakinkan dunia, bahwa tidak boleh ada satupun negara yang mengikuti jejak Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” pungkas Fahira. #

]]>
227-bencana-dunia-itu-bernama-trump
<![CDATA[Abdul Azis Khafia Motivasi Mahasiswa untuk Memiliki Cita-cita yang Tinggi]]> 566-abdul-azis-khafia-motivasi-mahasiswa-untuk-memiliki-citacita-yang-tinggi Fri, 08 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp Mahasiswa sebagai generasi muda dan penerus bangsa harus memiliki cita-cita yang tinggi. Semua hal tersebut dapat terjadi dimulai dari mimpi yang besar diikuti dengan persiapan yang matang. Hal tersebut disampaikan oleh Abdul Aziz Khafia disaat menerima delegasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di ruang rapat Komite I,Komplek Parlemen ( 07/12 ).

 
Lebih lanjut, Abdul Azis Khafia juga menyampaikan bahwa para mahasiswa harus memiliki cita - cita yang jelas  mulai dari sekarang dan berusaha untuk menerapkannya dalam keseharian.

“You are what you think. Anda apa yang anda pikirkan, karena itu harus punya cita-cita yang jelas dari sekarang. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua berdasarkan dari usaha dan pengalaman. Kalian juga harus berpikir out of the box,” ujar Senator DKI Jakarta tersebut.

Selain itu dikesempatan tersebut, Abdul Azis Khafia juga mendorong para mahasiswa untuk  bangga terhadap daerahnya namun dengan tetap mempertahankan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa.

“Banggalah dengan daerah anda. Roh kebangsaan dimulai dari daerah. Kalau dikampus ada organisasi kedaerahan di bangkitkan saja, karena sejarah negara kita dahulu dibangun dari representasi daerah.
Namun tetap kembali ke komitmen 1928, yaitu Bhineka Tunggal Ika, sehingga semangat persatuan dan kesatuan tetap terbangun,” pungkasnya. ( vic )

]]>
566-abdul-azis-khafia-motivasi-mahasiswa-untuk-memiliki-citacita-yang-tinggi
<![CDATA[Ketua DPD RI: Dukung Penuh Penegakan Hukum Di Indonesia ]]> 301-ketua-dpd-ri-dukung-penuh-penegakan-hukum-di-indonesia- Thu, 07 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, CISARUA- Bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan menegakannya tanpa memandang status,  jabatan,  agama,  serta warna kulit.  Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD RI Oesman Sapta saat membuka Seminar Nasional Ekonomi Pancasila Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH UNDIP) di Cisarua Bogor, Rabu,  6 Desember 2017.

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan bahwa yang bisa menegakkan hukum di Indonesia saat ini adalah pahlawan di tengah banyaknya carut marut kasus-kasus hukum yang terjadi dewasa ini. 

"Bicara hukum harus berdasar realita dan fakta,  pakar-pakar harus membuat hukum menjadi kunci, hukum dituntut menjadi kebijakan yang lebih hebat dari semua dan menentukan jalannya negeri ini dan hukum tidak memandang status,  jabatan, agama dan warna kulit semua sama dihadapan hukum," terangnya. 

Oesman Sapta dalam sambutannya menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan  karena negeri Indonesia berdasarkan hukum, beliau juga berpesan agar para lulusan di bidang hukum jangan hanya mengandalkan titel dan gelar,  tapi juga harus menempa pengalaman. 

"Dalam pepatah Jawa yang sangat saya kagumi adalah 'Ojo rumongso biso,  nanging biso rumongso' yang artinya jangan merasa bisa tapi bisa merasa,  filosofi ini sangat baik untuk diikuti," tukas Oesman Sapta. 

Pada kesempatan ini, Oesman Sapta juga menyinggung bahwa Indonesia saat ini masih mengadopsi hukum jaman Belanda, dan sudah saatnya Indonesia mempunyai landasan hukum yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. 

"Tidak kita pungkiri,  hukum kita masih mengadopsi jaman Belanda sudah saatnya kita dapat membuat aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya. 

Ketua DPD RI mengapresiasi adanya Seminar Nasional Ekonomi Pancasila yang diadakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini dan akan selalu mendukung setiap kegiatan positif tersebut. 

"Institusi pendidikan memegang peran yang amat penting dalam hal ini. Itulah sebabnya saya senang dengan keaktifan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggagas seminar nasional ini," tutup Oesman. 

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Anggota DPD RI Tellie Gozelie.  (mas) 

]]>
301-ketua-dpd-ri-dukung-penuh-penegakan-hukum-di-indonesia-
<![CDATA[PEMERINTAH DIMINTA KAJI PENERBITAN IZIN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)]]> 066-pemerintah-diminta-kaji-penerbitan-izin-hutan-tanaman-industri-hti Tue, 05 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp dpd.go.id, BELITUNG – Komite II DPD RI meminta pemerintah mengkaji kembali izin pembuatan Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Sijuk, Bangka Belitung. Keberadaan HTI ditentang masyarakat karena menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Komite II DPD RI mendapati persoalan ada beberapa kawasan hutan di Bangka Belitung yang dijadikan sebagai HutanTanaman Industri (HTI) salah satunya di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Keberadaan HTI atas Nama PT. Agro Pratama Sejahtera (APS) ini masih menimbulkan kontra dari masyarakat di sekitarnya. 

Aji Muhammad Mirza Wardana selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI menjelaskan bahwa penolakan HTI ini bukan hanya dilihat dari dampak yang akan muncul di Kabupaten Belitung, namun juga dari prosesi pengurusan dokumen pengusahaan HTI yang dinilai masih bermasalah 

Lebih lanjut Aji menjelaskan, pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 silam di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan perusahaan terkait sudah terima SP3 namun tidak ada respon dari pihak PT. APS.

Maka, DPD akan mendorong penghentian pembuatan HTI di Kecamatan Sijuk, karena merusak lingkungan seperti penebangan hutan yang berpotensi memunculkan banjir dan permasalahan lingkungan hidup yang lainnya.

“Solusi yang terbaik untuk masyarakat adalah mendorong dorong secepat mungkin izin perusahaan tersebut dicabut,” tegas Aji dalam audiensi di Kantor Bupati Belitung, Senin (4/12/17).

Ia melanjutkan, kedepan nya DPD RI berharap agar tidak terjadi permasalahan yang sama. Untuk itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan koreksi sehingga tidak terjadi kesalahan serupa. Komite II DPD RI juga meminta kepada Menteri Kehutanan untuk bisa memanggil pihak-pihak terkait duduk bersama mencari solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu menurut Senator Tellie Gozelie asal Bangka Belitung menjelaskan bahwa PT. APS tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembabatan hutan. “Kita tidak menolak investasi, kita setuju dengan investasi. Misalnya untuk bangun hotel, resort, restoran tentu tidak akan masalah. Tapi yang dilakukan PT. APS belum ada kemitraan kemudian mereka langsung babat hutan yang ada dan mereka jual hasilnya ke perusahaan lain,” tutur Tellie

Kunjungan kerja ini juga dihadiri senator lainnya yakni, Aceng Fikri (Jawa Barat), Mohammad Saleh (Bengkulu), Sudirman (Aceh), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), Mesakh Mirin (Papua). Rombongan di sambut oleh Bupati Belitung, Sahani Saleh dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. Nazalyus. (a19)

]]>
066-pemerintah-diminta-kaji-penerbitan-izin-hutan-tanaman-industri-hti
<![CDATA[Komite I DPD RI Blusukan Cek Smart Kampung Banyuwangi]]> 805-komite-i-dpd-ri-blusukan-cek-smart-kampung-banyuwangi Tue, 05 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp dpd.go.id, Banyuwangi - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melihat pelaksanaan pembangunan desa, khususnya  terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan publik di tingkat desa. Rombongan Komite I DPD RI ini dipimpin Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Benny Rhamdani.


Benny menilai, perkembangan pemerintahan desa di Banyuwangi sudah berjalan dengan baik. Apalagi berbagai program yang diinisiasi pemkab bisa sinergis dengan desa. "Menurut saya, upaya pembangunan desa di Banyuwangi ini sudah berjalan baik. Bisa saya kasih nilai A plus," puji Benny saat di Banyuwangi, Senin (4/12).


Selama di Banyuwangi, empat anggota DPD RI ini mengunjungi sejumlah lokasi pelayanan publik. Yakni mal pelayanan publik yang merupakan pusat pelayanan publik yang mengintegrasikan 142 jenis pelayanan dari berbagai sektor, Desa Ketapang yang data kependudukannya telah terintegrasi dalam sebuah sistem, dan Desa Tamansari - desa percontohan smart kampung.

"Perkembangan desa di Banyuwangi yang dilengkapi dengan TIK ini merupakan modal penting dalam pengembangan desa. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari Banyuwangi," ungkap Muhammad Mawardi, senator lainnya yang turut dalam rombongan.


Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko menerangkan, pihaknya menyadari betul bahwa desa harus menjadi garda terdepan pelayanan publik.

"Banyuwangi telah memiliki Smart Kampung, program pengembangan desa dari berbagai sektor dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Ini bagian dari uupaya pemerintah, untuk bisa mengarahkan Dana Desa sesuai dengan semangat yang melatarbelakangi dari adanya UU Desa," ujarnya.

“Kami siapkan pula instrumen sistemnya berupa e-village budgeting dan e-monitoring system agar pelaksanaan inovasi di desa bisa akuntabel, sehingga para aparatur desa juga nyaman bekerja karena pertanggungjawabannya sesuai di sistem tersebut,” imbuh Yusuf.


Smart Kampung Banyuwangi sendiri mensnyaratkan adanya tujuh kriteria, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria itu dibantu oleh pemanfaatan TIK, di mana saat ini sudah ada 133 desa yang teraliri fiber optic.


Selain mengunjungi lokasi di atas, para senator ini juga menggelar rapat kerja dengan sejumlah kepala desa guna mendapatkan masukan terkait pelaksanaan UU Desa di daerah. (*)

]]>
805-komite-i-dpd-ri-blusukan-cek-smart-kampung-banyuwangi
<![CDATA[DPD RI Kecam Pernambangan Emas di Gunung Botak]]> 515-dpd-ri-kecam-pernambangan-emas-di-gunung-botak Tue, 05 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp dpd.go.id, AMBON-Ancaman penggunan bahan kimia seperti merkuri di Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku oleh penambang emas ilegal kian memprihatinkan. Dampak dari merkuri bukan hanya rusaknya lingkung, melainkan mengancam anak cucu masyarakat Pulau Buru akibat masuknya bahan kimia ke dalam tubuh manusia melalui rantai makan.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan kawasan penambangan Gunung Botak menjadi salah satu isu penting. Salah satunya dalam kegiatan advokasi pengawasan ini karena ada kepentingan yang saling bertautan.

“Di satu sisi masyarakat terus melakukan penambangan illegal, namun di sisi lain aktivitas penambangan masyarakat membahayakan keselamatan lingkungan karena menggunakan bahan merkuri,” ucap Parlindungan saat Kunjungan Kerja di Kantor Gubernur Maluku, Senin (4/12).

Ia mengatakan, DPD mendapat informasi bahwa masyarakat kawasan Gunung Botak juga berkeberatan jika lahan tersebut ditutup dari akses masyarakat. “Tentu saja permasalahan seperti ini harus diatasi dengan pendekatan yang tepat sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara tidak saling bertabrakan,” ujar Parlindungan.

Selain itu, DPD juga memberikan perhatian pada permasalahan Jalan Trans Seram. Pasalnya, Jalan Trans Seram mempunyai peran yang sangat strategis dalam percepatan konektivitas wilayah. “Jalan Trans Seram mempunyai peran penting khususnya wilayah yang sulit dijangkau karena luasnya Pulau Seram dan terbatasnya infrastruktur jalan,” kata senator asal Sumatera Utara itu.

Parlindungan menambahkan namun  muncul permasalahan pembangunan Jalan Trans Seram  yang melewati kawasan konservasi Taman Nasional Manusela. Tentu hal itu merupakan suatu permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya. “Karena bagaimana pun ada dua kepentingan yaitu kepentingan menjaga kawasan konservasi, dan kepentingan pembangunan infrastruktur jalan nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Senator asal Maluku Anna Latuconsina juga menyoroti kawasan penambangan Gunung yang dilakukan secara illegal. “Karena ke depan akan mengancam pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutur dia.

Anna menilai penyelesaian permasalahan Gunung Botak harus dilakukan dengan dialog. Tentunya melalui pemberitahuan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal buruk yang negatif. “Pada 2015 lalu kami juga sempat mendatangi Gunung Botak. Kita melihat pencemarannya luar biasa,” terangnya.

Dikesempatan yang sama, Gubernur Maluku Said Assegaff menjelaskan permasalahan pertambangan ilegal di Gunung Botak. Fakta menunjukkan bahwa kandungan emas di Gunung Botak tidak besar.

“Itu hanya isu bila banyak emas di pulau Buru. Hal itu mengundang para penambang dari seluruh daerah mencari emas. Bila mengeruk 1 ton, paling hanya dapat 1 gram emas saja. Meski dilarang namun masih ada penambang yang melanjutkan aktifitasnya,” kata Said.

Seperti diketahui, penambangan emas ilegal di Gunung Botak juga telah mendapatkan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi menginstruksikan agar ditutup penambangan emas di Gunung Botak. Namun masih ada saja penambang ilegal yang kembali ke kawasan Gunung Botak. (fan)

]]>
515-dpd-ri-kecam-pernambangan-emas-di-gunung-botak
<![CDATA[DPD RI Desak Pencemaran Lahan di Riau Segara Diselesaikan]]> 748-dpd-ri-desak-pencemaran-lahan-di-riau-segara-diselesaikan Mon, 04 Dec 2017 09:13:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, RIAU – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak persoalan pencemaran lahan di Blok Rokan dan Minas, Riau akibat eksplorasi minyak bumi segera diselesaikan. Hal ini terungkap dalam kunjungan Komite II DPD RI ke Provinsi Riau, Senin, (4/12/17).

Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa menjelaskan kedatangan Komite II ini dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang terkait lahan perkebunan sawit yang tercemar minyak bumi akibat eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Ia meminta agar PT CPI dapat memperhatikan permasalahan tanah tercemar minyak bumi (TTM) yang timbul akibat ekplorasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Limbah minyak mentah milik PT Chevron di Blok Rokan dan Minas, berdasarkan laporan warga, telah mencemari perkebunan sawit milik warga dan pencemaran tanah ini membuat ratusan hektar kebun sawit warga terkena dampak limbah hingga tak berhasil berbuah meski usianya sudah mencapai 3 hingga 6 tahun lebih,” tegasnya.

Lebih lanjut Kadek mengatakan, PT. CPI harus bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat, bukan hanya mengatasi masalah gagal panen, tapi juga memulihkan kondisi tanah yang telah tercemar.

Senada dengan Kadek, Senator Riau Maimanah Umar meminta PT. CPI melakukan pembersihan lahan dengan cara bioremediasi sesuai ketentuan yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

“Pencemaran ini dapat diatasi dengan upaya bioremediasi yang berkelanjutan, yakni pengolahan tanah untuk mengurangi polutan beracun yang ada dalam tanah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, proses bioremediasi dilakukan sehingga konsentrasi polutan tanah di bawah 1 persen," terangnya.

Ia menambahkan, PT. CPI harus segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat kontraknya akan berakhir pada 2021. "Permasalahan pencemaran tanah ini harus selesai dengan segera, agar tidak menjadi tugas bagi negara dan pengelola selanjutnya," tegasnya.

Senator Jambi, M. Syukur bahkan mempertanyakan kendala yang membuat persoalan ini belum selesai meski sudah terjadi sejak tahun 2001 silam.

"Permasalahan pencemaran tanah ini sudah sejak 2001 tapi sampai 2017 dan menjelang kontrak Chevron habis, pencemaran tanah ini belum teratasi, apa masalahnya? Kami di Komite II DPD RI akan menyoroti permasalahan ini sampai tuntas," jelas Syukur.

Sementara itu, Vice President Env. PT. Chevron Pasific Indonesia, Budiyanto Renyut, mengatakan pemulihan lahan terkontaminasi ini terkendala dengan banyaknya titik TTM dan biaya yang besar.

"Kami sudah melakukan pembersihan TTM di 125 titik, namun masih ada 400 titik di lahan chevron dan 400 titik di lahan warga. Untuk pembersihan TTM kami tidak bisa langsung eksekusi karena kami harus mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membersihkan lahan warga. Untuk pembiayaan pembersihan kami juga harus dapat persetujuan dari SKK Migas. Kami juga melakukan ganti rugi bagi warga yang lahan dan tanaman terkontaminasi," terangnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi menyampaikan pemerintah ikut bertanggungjawab melakukan pembersihan lahan yang terkontaminasi minyak yakni dalam program cost and recovery.

Di akhir pertemuan, I Kadek Arimbawa meminta agar kontrak kerja bisa ditunjukkan saat rapat dengan kementerian terkait di Jakarta.

"Kalau saja sudah ada kontraknya, maka akan jelas siapa yang harus bertanggung jawab, mengingat bagi hasil 90% untuk pemerintah dan 10% untuk Chevron, intinya bagaimana agar permasalahan TTM ini bisa selesai, tidak perlu menuding siapa yang salah tapi masalah dibereskan" tegasnya.

Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh anggota Komite II lainnya yakni Djasarmen Purba (Kepri), Marthen (sulawesi barat) Ibrahim Agustinus Medah (NTT), Anang Prihantoro (Lampung), Rubaeti Erlita (Kalbar), Habib Bahasyim (Kalsel). *adn

]]>
748-dpd-ri-desak-pencemaran-lahan-di-riau-segara-diselesaikan
<![CDATA[SENATOR SUMBAR TERIMA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG]]> 259-senator-sumbar-terima-mahasiswa-universitas-negeri-padang Thu, 30 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, Jakarta - Senator Sumatera Barat, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H dan Hj. Emma Yohana menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Ilmu Administrasi Negara di Ruang Rapat Komite 1, Komplek Parlemen (29/11).

Pada kesempatan tersebut Leonardy memberikan pemaparan mengenai peran dan fungsi DPD RI. Melalui pemaparan tersebut, diharapkan para mahasiswa dapat lebih mengenal DPD RI. Leonardy juga memotivasi para mahasiswa untuk memiliki cita-cita yang tinggi dan dapat bekerja ke dunia politik.

“Jangan hanya bercita - cita menjadi PNS dan Guru. Saya doakan mahasiswa dan mahasiswi disini nanti dapat menjadi Walikota, Bupati, Anggota DPRD, dan jabatan politis lainnya,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Emma Yohana juga menyampaikan harapannya agar generasi muda mau berpartisipasi untuk bergabung di dunia politik. “Kami harapkan yang duduk di lembaga ini adalah orang-orang yang punya kompetensi dan kemampuan, berpikirlah bagaimana mengembangkan pengetahuan kita diberbagai bidang ilmu,“ ucapnya.

Lebih lanjut, Emma juga mengatakan bahwa para generasi muda diharapkan dapat berpikir kritis melihat perkembangan  bangsa. Salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan di tengah kondisi bangsa yang kritis terutama terkait lapangan pekerjaan yang terbatas.

“Saya berharap para generasi muda harus berpikir objektif dan kritis, melihat perkembangan bangsa ini. Kalau tidak, siapa lagi yang peduli pada bangsa ini. Ciptakanlah lapangan pekerjaan ditengah keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada sekarang,“ harapnya. (vic)

]]>
259-senator-sumbar-terima-mahasiswa-universitas-negeri-padang
<![CDATA[DPD RI DATANGI KEMENHUB BAHAS USULAN BANDARA KAYONG UTARA]]> 091-dpd-ri-datangi-kemenhub-bahas-usulan-bandara-kayong-utara Thu, 30 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp

dpd.go.id, JAKARTA (29/11) - Menindaklanjuti rencana pembangunan bandara di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan. Kedatangan Parlindungan Purba tersebut merupakan tindak lanjut atas peninjauan lokasi pembangunan bandara di Kayong Utara yang telah dilakukan sebelumnya.

Parlindungan Purba menganggap keberadaan bandara di Kayong Utara mampu mendukung pembangunan dan kemajuan di daerah tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta agar kajian atas peninjauan lokasi bandara di Kecamatan Sukadana dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan.

“Pertemuan hari ini adalah amanat pertemuan yang lalu. Kami hari ini harus menyampaikan hasil kunjungan lapangan. Kami dari DPD RI concern soal infrastruktur di daerah terkait pembangunan dan kemajuan di daerah,” ucapnya dalam audiensi di Kantor Kementerian Perhubungan, Medan Merdeka, Jakarta (29/11).

Sementara itu, Sekda Kayong Utara Hilaria Yusnani mengemukakan bahwa pemerintah Kabupaten Kayong beserta tim kajian telah membuat laporan kajian mengenai rencana pembangunan bandara di Kayong Utara. Menurutnya lokasi pembangunan bandara di Sukadana, Kayong Utara sebagai lokasi yang tepat untuk pemerataan perekonomian.

“Jika pembangunan di Kayong, nanti dapat menumbuhkan perekonomian di Kayong dan Ketapang. Apalagi di sekitar bandara terdapat sentra kebun sawit, termasuk empat kecamatan di Ketapang,” kata Hilaria.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji pembangunan bandara di Kalimantan Barat. Karena saat ini terdapat dua lokasi yang masih dikaji sebagai tempat pembangunan bandara. Lokasi tersebut adalah Ketapang dan Kayong Utara. Dirinya berpesan agar Pemkab Kayong Utara melakukan kajian lebih mendalam yang mampu menjelaskan kelebihan Kayong Utara untuk dibangun bandar udara. 

“Kemenhub mempunyai satu kriteria dalam menetapkan pengembangan bandar udara, pemindahan, ataupun pembangunan. Visibility study akan melihat hal yang detail. Semua akan kita lihat dari situ. Termasuk kedepannya pengembangan bandara yang sudah dibangun,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Parlindungan Purba mendorong agar Pemkab Kayong Utara membuat kajian beserta simulasi yang lebih detail. Meliputi kebutuhan anggaran, simulasi pengembangan bandara dan wilayah sekitar bandara, potensi bisnis yang membutuhkan keberadaan bandara, dan juga efisiensi biaya jika bandar udara dibangun di Kayong Utara. * ars

]]>
091-dpd-ri-datangi-kemenhub-bahas-usulan-bandara-kayong-utara
<![CDATA[Nono Sampono: Pengesahan RUU Daerah Kepulauan Percepat Perwujudan Indonesia Poros Maritim Dunia]]> 513-nono-sampono-pengesahan-ruu-daerah-kepulauan-percepat-perwujudan--indonesia-poros-maritim-dunia Wed, 29 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp
dpd.go.id, Pangkal Pinang---Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengungkapkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dengan komitmen mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka salah satunya harus dimotori dari daerah-daerah provinsi berkarakter kepulauan. 

Pernyataan tersebut disampaikan Nono Sampono saat menjadi keynote speaker dalam acara sosialisasi sosialisasi RUU tentang Daerah Kepulauan di kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Selasa (28/11/2017).
"RUU Daerah Kepulauan ini menjadi salah satu perwujudan kepastian hukum dalam mempercepat pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Nono.
Menurut Nono, RUU Daerah Kepulauan merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Komite I DPD RI. Selaku salah satu pimpinan DPD RI, Nono mengaku hanya ikut memberikan stimulan atau penguatan dalam sosialisasi RUU ini.
"Semoga RUU ini segera terwujud resmi menjadi UU guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang bercirikan kepulauan, yang juga sekaligus akan mempercepat Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujarnya.
Nono menjelaskan RUU ini telah disahkan dalam sidang paripurna ke-4 tanggal 19 September 2017 dan telah diserahkan ke Presiden dan DPR RI tanggal 10 Oktober 2017. Sekarang sedang menunggu surat Presiden untuk dilakukan pembahasan bersama secara tripartit (DPR, DPD dan pemerintah), sebagaimana amanat pasal 22D 1945 dan putusan MK No.92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2017.
"UU Daerah Kepulauan merupakan syarat utama bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah kepulauan guna mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, " katanya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komite I yang juga senator dari provinsi Babel Hudarni Rani menegaskan setelah melalui proses pembahasan yang panjang, RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI ini, diharapkan bisa tersosialisasi dengan sukses.
"Dukungan masyarakat kita harapkan betul-betul terutama bagi Babel. Kita juga minta masukan dari masyarakat Babel untuk memperkuat RUU ini sebagai pertimbangan DPR RI, " ujar Gubernur pertama provinsi Babel tersebut.
Ditambahkan Rani, sosialisasi RUU daerah kepulauan ini digelar dalam rangka mendorong DPR RI untuk memahami bahwa sesungguhnya RUU kepulauan ini benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. "Inshaa Allah segera disahkan RUU Kepulauan, tentu provinsi Babel makin maju dan sejahtera," ujarnya.
Negara Tak Hadir Efektif
Tim Ahli Undang-Undang selaku Narasumber Robert Endi Jaweng mengatakan RUU Kepulauan penting untuk segera disahkan karena pegeseran di tingkat global sudah sedemikian besar  tapi tata kelola di internal negara, sangat lama tidak hadir di daerah kepulauan. 
"Ada rupa bumi tertentu di republik ini dimana negara hadir tidak secara efektif. Itu fakta empirik yang jadi landasan sosiologis DPD menyusun RUU Kepulauan ini, " katanya. 
Kedua, dari sisi kerangka hukum tidak cukup peraturan yang ada sekarang, dari Undang-Undang hingga turunannya mengatur sisi keberpihakan kepada daerah kepulauan. Menuutnya dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang diatur provinsi Kepualauan adalah soal wilayah laut. Sementara provinsi Kepulauan dalam skema tugas perbantuan.

Pengaturan tersebut disebut Robert belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepukauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, pelayanan, ekonomi dan SDM.

"Jadi pengelolaan provinsi kepulauan itu tidak cukup dengan skema perbantuan, tapi masuk kewenangan otonom tersendiri. Kita dorong ke level yang lebih strategis, " kata Robert Andi Jaweng.
Wagub Babel Abdul Fatah berharap seluruh pemangku kepentingan ikut mensukseskan RUU daerah kepulauan ini menjadi UU. 
Turut hadir dalam sosialisasi senator Eni Khaerani (Bengkulu), Hafidh Asrom (DIY),  Abdul Qadir Amir Hartono (Jawa Timur), Muhammad Mawardi (Kalimantan Tengah), Muhammad Idris (Kalimantan Timur), (Maluku Utara) dan Hendri Zainuddin (Sumatera Selatan), Forkompimda dan seluruh SKPD provinsi Babel.*

]]>
513-nono-sampono-pengesahan-ruu-daerah-kepulauan-percepat-perwujudan--indonesia-poros-maritim-dunia
<![CDATA[DPD RI Targetkan RUU Daerah Kepulauan Sebagai Prioritas Pembahasan DPD RI Tahun 2018]]> 582-dpd-ri-targetkan-ruu-daerah-kepulauan--sebagai-prioritas-pembahasan-dpd-ri-tahun-2018 Tue, 28 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp
 
dpd.go.id, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan sosialisasi RUU tentang Daerah Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Komite I DPD RI diterima oleh Sekda Sulawesi Tenggara, di kantor Gubernur, Selasa (28/11). RUU Daerah Kepulauan ini merupakan usul inisiatif DPD RI. 
 
RUU Daerah Kepulauan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018 dengan nama RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan. RUU ini telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna ke-4 tanggal 19 September 2017, dan telah diserahkan kepada Presiden dan DPR RI melalui surat Nomor: HM.310/764/DPDRI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
 
Sesuai dengan nawacita yang menekankan “membangun Indonesia dari pinggiran” mensyaratkan terpenuhinya azas kepastian hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. “Diperlukan political will dan komitmen yang tinggi untuk membangun daerah, khususnya daerah kepulauan, oleh karena itu harus dibahas DPR RI tahun 2018 nanti,” ujar Benny Rhamdani, Wakil Ketua Komite I.
 
Benny menambahkan melalui RUU Daerah Kepulauan, diharapkan daerah kepulauan dapat berkembang sepesat daerah di wilayah daratan, sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara kepulauan dengan daratan dan antara Barat Indonesia dengan Timur Indonesia. "RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan DPD RI terhadap daerah-daerah kepulauan,” tegas senator dari Sulawesi Utara ini.
 
Perlu diketahui, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai provinsi di laut dan provinsi berciri kepulauan dalam Pasal 27 s.d. Pasal 30. Namun pengaturan ini dipandang belum memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan, dan dinilai belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan menjawab permasalahan daerah kepulauan. "Perlu Dana Khusus Kepulauan sebagai komplemen dan afirmasi di luar PAD dan Dana Perimbangan," ucap Benny.
 
Anggota Komite I yang hadir dalam acara tersebut yaitu Yusran A.Silondae, Syarif, Antung Fatmawati, Nurmawati Dewi Bantilan, Bahar Ngitung, dan Jacob Esau Komigi. Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan ini dilaksanakan secara paralel di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Bangka Belitung (28/11), dan telah didahului di Kepulauan Riau (27/11).*
]]>
582-dpd-ri-targetkan-ruu-daerah-kepulauan--sebagai-prioritas-pembahasan-dpd-ri-tahun-2018
<![CDATA[MANADO PUNYA RUTE PENERBANGAN BARU]]> 715-manado-punya-rute-penerbangan-baru Tue, 28 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp dpd.go.id, MANADO - Untuk menambah wisatawan domestik dan khususnya wisatawan internasional, maka manado harus miliki rute penerbangan baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komite II DPDRI I Kadek Arimbawa saat  tinjauan lapangan Komite II dalam rangka pengawasan pelaksanaan uu no 1 tahun 2009 tentang penerbangan, di Bandara Sam Ratu Langi, Manado pada hari senin (27/11/2017).

Kadek berharap agar rute destinasi penerbangan dari manado bisa ditambah.

"Hari ini kami mendapatkan informasi dari pihak angkasa pura manado bahwa rute destinasi dari manado ke Kuala Lumpur dan arah sebaliknya ini sudah ada, saya harap untuk destinasi bisa ditambah agar mempermudah masyarakat disini," terangnya.

I Kadek Arimbawa juga menyoroti soal aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan.

Menurut Kadek, pihak Angkasa Pura sudah berupaya baik untuk meningkatkan kualitas penerbangan di manado.

"Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pihak angkasa pura di manado, karena sudah melakukan sejumlah perbaikan dan pengecekan yang membuat penumpang nyaman seperti perbaikan lantai, menjamin kualitas wifi di bandara, rutin melakukan tes kelaiakn pesawat, dan tetap mengutamakan tingkat keamanan dengan scan x-ray berlapis," ujarnya.  

Di kesempatan yang sama menurut  General Manager Bandara Sam Ratu Langi, Minggus Gandeguai
Bandara akan diperluas ruang fasilitasnya untuk kebutuhan penerbangan

"Saat ini luas bangunan bandara sekitar 26.000 m2, ke depan kami akan melakukan perbaikan infrastruktur d bandara dengan mengolah lahan sekitar 4.000m2 lagi jadi jika sudah selesai maka luasan bandara yang bisa dinikmati adalah 30.000 m2 termasuk pemisahan penerbangan domestik dan internasional," jelasnya.

Sementara itu Senator DPDRI Marhany Pua mengatakan bahwa masalah penerbangan di daerah menjadi contoh kasus bagi penerbangan nasional untuk merumuskan solusi dalam masalah penerbangan.

"Masalah penerbangan harus dapat diatasi pada tingkat daerah,  sehingga mempermudah menelusuri potensi permasalahan penyebab kejadian kecelakaan pada moda transportasi udara di Indonesia dalam 5 tahun terakhir," katanya, disela-sela peninjauan Bandara Sam Ratulangi.

Di akhir wawancara Kadek mengatakan bahwa hasil dari kunjungan kerja Komite II akan dibahas di tingkat pusat bersama kementerian terkait.

"Hasil kunjungan kerja Komite II dengan pihak angkasa pura, air nav bandara, otoritas bandara 8 dan pemprov sulut, tentu saja akan kami bawa ke tingkat pusat dalam rapat dengan kementerian terkait," paparnya. 

Saat ditanya soal situasi bali dengan ancaman Letusan Gunung Agung, dirinya menyampaikan turut khawatir.

"Saya atas nama pribadi dan Komite II DPDRI, turut khawatir dengan adanya luapan debu dan lahar dingin yang dialami oleh warga di Bali yang berdekatan dengan Gunung Agung, semoga masyarakat bali bersabar dan bali bisa segera kondusif seperti sedia kala, dan saya berharap agar warga tetap waspada agar tidak ada korban jiwa," ucap kadek. (Adn)

]]>
715-manado-punya-rute-penerbangan-baru
<![CDATA[DPD RI Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan Di Kepri]]> 892-dpd-ri-sosialisasi-ruu-daerah-kepulauan-di-kepri Tue, 28 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp
dpd.go.id - Tanjungpinang, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Akhmad Muqowam melaksanakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.
 
Acara berlangsung di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Senin (27/11/2017), dihadiri antara lain oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, jajaran SKPD, Danrem, Danlantamal serta tokoh masyarakat adat Kepulauan Riau.
 
Saat memberi sambutan di acara pembukaan sosialisasi RUU tentang Kepulauan, Muqowam menyatakan bahwa acara ini untuk pertama kalinya digelar di Tanjungpinang sebagai bukti kesungguhan DPD RI membangun daerah, khususnya daerah kepulauan.
 
"Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan ini pertama kali digelar di sini sebagai bentuk penghormatan khusus DPD RI kepada Kepulauan Riau dan nantinya disusul oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara," kata Muqowam.
 
Senator Jawa Tengah itu menjelaskan, inspirasi lahirnya RUU tentang Daerah Kepulauan terutama berasal dari UUD 45 dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum berkomitmen terhadap terjadi keadilan bagi daerah-daerah kepulauan.
 
"Komite I DPD RI dan daerah kepulauan sangat berkepentingan dengan RUU tentang Daerah Kepulauan ini. Karena itu, DPD RI pada 19 September 2017 sudah mengesahkan RUU inisiasi DPD RI dan telah diserahkan kepada Presiden RI dan DPR RI pada 10 Oktober 2017 lalu dengan nomor: 310/764/DPDRI/2019," imbuhnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan RUU tersebut sangat baik dan bermanfaat bagi daerahnya.
 
"RUU tentang Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD RI ini sangat baik dan bermanfaat karena akan menjadi payung hukum memajukan daerah-daerah kepulauan," ujarnya.
 
Dia jelaskan dari keseluruhan luas wilayah Kepulauan Riau sekitar 252.601 Km2, hanya sekitar empat persen saja daratan. Sekitar 96 persen adalah lautan serta berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam.
 
"Kalau RUU ini tidak segera disahkan, akan semakin jauh Pancasila khususnya sila ke-lima di daerah-daerah kepulauan. Sebab selama ini kue besar nasional hanya didistribusikan berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan. Pancasila hanya akan jadi slogan kalau RUU Daerah Kepulauan ini tidak diselesaikan sehingga menjadi undang-undang," pungkasnya.
 
Selain Akhmad Muqowam, hadir dalam acara tersebut enam anggota Komite I DPR RI yaitu Mohamad Nabil, Rizal  Sirait, Syafrudin Atasoge, Yanes Murib, Eni Sumarni, dan Robiatul Adawiyah. ()
]]>
892-dpd-ri-sosialisasi-ruu-daerah-kepulauan-di-kepri
<![CDATA[Pembimbing KBIH di Sumut Nyatakan Siap Jadi Tim Pemandu Haji Daerah ]]> 606-pembimbing-kbih-di-sumut-nyatakan-siap-jadi-tim-pemandu-haji-daerah- Tue, 28 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp

Medan, dpd.go.id Komite III DPD RI, Senin  27/11/17 di Medan menyelenggarakan rapat kerja daerah dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut. Rakerda yang juga dihadiri oleh dinas-dinas lain dan KBIH yang ada di Medan mengangkat tema pengawasan atas UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Abdul  Azis senator asal Sumsel selaku pimpinan rombongan Komite III didampingi Dedi Iskandar Batubara senator asal Sumut menyampaikan bahwa kehadiran Komite IIII dalam rangka menerima masukan, pandangan dan pendapat yang akan dihimpun dalam pengawasan atas pelaksanaan ibadah haji yang disusun  Komite III.

 

Pemerintah seharusnya mengangkat dan menetapkan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)  dari  pembimbing KBIH. Dari sisi operasional seluruh KBIH  telah memenuhi perizinan sedangkan dari sisi substansi pembimbing KBIH merupakan para alim ulama yang telah berpengalaman. Usulan ini disampaikan oleh perwakilan KBIH yang hadir rapat kerja dengan Komite III. Menurutnya jumlah TPHD yang tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji, dan penetapan TPHD oleh kepala daerah menjadi ajang nepotisme karena memiliki kecenderungan merupakan orang-orang titipan. 

 

Hardi S Hood senator asal Kepri yang menjadi juru bicara rombongan secara spontan mendukung usulan dan ide tersebut.  Bahkan disampaikan olehnya Indonesia seharusnya bisa mencontoh Malaysia dalam mengatur TPHD, yakni mengikat para pemandu haji daerah itu dengan sistem kerja kontrak selama masa tertentu. Dengan cara ini TPHD akan ditempati oleh orang-orang yang bekerja secara profesional, berangkat ke tanah suci dalam rangka bekerja bukan justru TPHD menjadi peserta haji.

 

Soal pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di embarkasi menjelang keberangkatan juga dikeluhkan oleh dinas kesehatan. Tenaga kesehatan sering dihadapkan pada dilema di antara pilihan untuk menyatakan calon jamaah haji dalam keadaan tidak sehat secara optimal untuk melaksanakan ibadah haji atau meloloskannya untuk tetap berangkat ke tanah suci mengingat melaksanakan ibadah adalah hak asasi setiap orang. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memperpanjang jangka waktu pelunasan BPIH minimal empat bulan sebelum keberangkatan.

]]>
606-pembimbing-kbih-di-sumut-nyatakan-siap-jadi-tim-pemandu-haji-daerah-
<![CDATA[Kerap Delay, DPD RI Minta Pemerintah Segera Perbaiki Kondisi Penerbangan]]> 107-kerap-delay-dpd-ri-minta-pemerintah-segera-perbaiki-kondisi-penerbangan Mon, 27 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp SIBORONGBORONG-Permasalahan dunia penerbangan di Indonesia kerap kali menjadi sorotan.   Untuk itu, permasalahan kondisi penerbangan di Indonesia harus segera diantisipasi agar mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman.

Pimpinan Rombongan Komite II DPD RI Djasarmen Purba menilai pertumbuhan industri pesawat terbang saat ini belum diimbangi dengan perbaikan kondisi penerbangan. Pasalnya, hampir seluruh bandara besar di Indonesia mengalami overcapacity yang menimbulkan tingkat tingginya delay akibat traffic pesawat. 

“Salah satu contohnya adalah Bandara Soetta yang didesain hanya untuk menampung 19-20 juta penumpang per tahunnya, namun kini sudah mencapai 59-60 juta penumpang per tahun,” ucap Djasarmen saat kunjungan kerja terkait pengawasan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di Bandara Silangit International Airport, Sumatera Utara, Senin (27/11).

Senator asal Kepulauan Riau itu menambahkan maraknya penerbangan berbasis tarif murah atau low cost carrier (LCC) yang seringkali tidak memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Data dari Komite Nasional keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan bahwa jumlah kecelakaan pesawat udara dari tahun 2014-2016 terus mengalami peningkatan. “Ironisnya sebagian besar kecelakaan tersebut terjadi pada maskpai berbasis LCC,” jelas dia.

Tak hanya itu, lanjutnya, rendahnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di sektor penerbangan berakibat tidak primanya layanan penerbangan. Sebagai contoh, pilot lokal yang mengantongi sertifikat terbang hanya 5.500, padahal saat ini terdapat 1.200 lulusan sekolah pilot yang menganggur karena kurangnya jam terbang. “Di sisi lain, petugas pengawas atau inspektur untuk mengawasi kinerja maskapai pun masih kurang,” kata Djasarmen.

Sementara itu, Anggota Komite II Wa Ode Hamsinah Bolu mengapresiasi dengan menetapkan Bandara Silangit menjadi internasional. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. “Dengan adanya bandara internasional maka akan menambah pertumbuhan ekonomi di sini,” tuturnya.

Senator asal Sulawesi Tenggara berharap didaerahnya juga bisa ditetapkan sebagai bandara internasional. “Karena kita punya wisata Wakatobi yang menjadi destinasi wisata. Otomatis akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulteng,” beber dia.

Dikesempatan yang sama, EGM Silangit International Airport Hotasi Manalu menjelaskan pergerakan penumpang pada 2015 hanya 17rb per tahun. Sementara pada 2016 menjadi 150rb per tahun. “Target kami tahun ini mencapai 300rb. Untuk saat ini kami baru buka penerbangan internasional ke Singapura. Ini belum reguler masih uji coba,” ujarnya.

Direktur Bisnis Angkasa Pura 2 Daan Achmad menjelaskan maraknya penerbangan LCC dikarenakan tingginya permintaan. Sehingga banyak maskapai yang berlomba-lomba memberikan tiket murah. “Sebenarnya karena tingginya permintaan. Jadi maskapai memberikan tiket promo atau murah,” tutur dia.

Terkait delay, sambungnya, memang banyak faktor terkait masalah delay. Harusnya maskapai memberikan penjelasan kepada penumpang. “Jika delay maskapai harus mempunyai cadangan pesawat,” kata Daan. (Fan)

]]>
107-kerap-delay-dpd-ri-minta-pemerintah-segera-perbaiki-kondisi-penerbangan
<![CDATA[Berpamitan dengan Ketua DPD RI, Dubes Rusia Akan Selalu Ingat Indonesia]]> 151-berpamitan-dengan-ketua-dpd-ri-dubes-rusia-akan-selalu-ingat-indonesia Wed, 22 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin akan mengakhiri masa tugasnya yang telah berjalan lima tahun pada pertengahan bulan Desember depan. Oleh karena itu,  Mikhail menemui Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Oesman Sapta di Ruang Kerja Ketua DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III pada hari Selasa (21/11), untuk berpamitan sekaligus mengulas kembali kerjasama yang telah dijalin antara Rusia dan Indonesia .

Dalam pertemuan tersebut, Mikhail mengucapkan terima kasih atas dukungan dari DPD RI sehingga kegiatan untuk mempererat hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia dapat berjalan dengan baik, diantaranya penandatanganan Nota Kesepahaman antara kedua Senat pada November 2016 dan kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia ke Indonesia pada Agustus 2017 silam. “Kunjungan tersebut memiliki makna yang besar yakni mempererat hubungan kedua negara, dan kami sangat senang. Apalagi selama ini DPD juga memberikan sambutan serta bantuan dalam berbagai hal terkait hubungan bilateral,” kata Mikhail.

Lebih lanjut Mikhail mengatakan, kedua negara sudah mempunyai pondasi yang kuat dan diharapkan hubungan Indonesia dan Rusia akan lebih erat lagi ke depannya. Selama bertugas di Indonesia, Mikhail sangat terkesan dengan keindahan alam Indonesia. “Saya sangat terkesan dengan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Ini akan sangat saya ingat dilubuk hati saya. Apalagi, keindahan alamnya. Semua kenangan ini akan tetap hidup dihati saya, isteri dan keluarga saya,” ujar Mikhail.

Sementara itu, Oesman Sapta memberikan kesan positif terhadap Mikhail. Ia menilai Mikhail adalah duta besar yang populer karena ramah dan baik. Oesman juga berharap agar hubungan dengan Rusia bertambah baik. “Indonesia sangat welcome dengan negara mana saja, hubungan dengan Rusia juga bertambah baik dan ini akan kita teruskan. Makanya jangan lupa, kalau mau liburan ke indonesia bisa ke Bali, Kalimantan maupun Sumatera,” kata Oesman Sapta.

Oesman Sapta juga sempat bertanya mengenai keberlangsungan investasi Rusia dalam proyek pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan dan investasi gabungan PT.Pertamina dan Perusahaan Rusia Rosneft Oil Company di Tuban Jawa Timur. Menurut Oesman Sapta dampak dari investasi Rusia ini sangat bagus. “Dampak investasinya bagus yaitu memperlancar angkutan, cost kita akan lebih rendah  dengan ada angkutan batubara, costnya rendah, jadi profitnya lebih tinggi,” kata Oesman Sapta usai pertemuan.

Mikhail  mengatakan bahwa saat ini sedang dikembangkan pembangunan jalur dan pengembangan pembangunan fasilitas pendukungnya. “Kereta api Borneo tetap melanjutkan pekerjaan, namun kalau soal pengelolan tarif, kita memang belum tahu. Ini masih negoisasi dengan kereta api dan perusahaan batu bara,” jawabnya. *int

]]>
151-berpamitan-dengan-ketua-dpd-ri-dubes-rusia-akan-selalu-ingat-indonesia
<![CDATA[Tingginya Pertumbuhan Penduduk Timbulkan Masalah Pangan]]> 478-tingginya-pertumbuhan-penduduk-timbulkan-masalah-pangan Tue, 21 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp
PADANG-Tingginya pertambahan jumlah penduduk Indonesia menjadi masalah bagi penyedian pangan di Tanah Air. Otomatis hal itu membuat perubahan pola dan tingkat penyediaan serta konsumsi pangan, termasuk akses pangan.

“Dengan tingginya pertambahan jumlah penduduk ini. Tentunya membutuhkan strategi dalam mengatasi persoalan pangan,” ucap Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam rangka Pengawasan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang, Selasa (20/11).

Parlindungan juga manilai selama ini Indonesia mengandalkan impor pangan dari luar. Memang, impor beras itu diperbolehkan dimana cadangan nasional tidak mencukipi. “Tapi sampai kapan kita harus impor,” ujar dia.

Menurutnya ada beberapa persoalan pangan di Indonesia. Pertama, tentang konsep kedaulatan pangan dan ketahanan yang seolah ‘digabung’ dalam UU Pangan. Padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda.

“Masalahnya, konsep ketahanan pangan tidak mempersoalkan dari mana pangan tersebut dihasilkan atau dengan cara apa pangan tersebut dihasilkan,” tukas senator asal Sumatera Barat itu.

Persoalan Kedua, lanjutnya, masih karut-marutnya data pangan yang tersedia di Indonesia. Pada tahun 2016 lalu, terdapat perbedaan data konsumsi beras antara Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pemerintah menyatakan angka konsumsi 139,15 kg per kapita per tahun, sedangkan prognosa BKP 124,89 kg per kapita per tahun. Hal ini menyebabkan kebijakan antarkementerian tidak terkordinasi dengan baik,” tutur Parlindungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Efendi menjelaskan untuk  jumlah produksi bawang merah di Sumbar terbesar se-Sumatera. Namun harga bawang merah sering bergejolak. “Ternyata 4 bulan lalu mengalami penurunan harga yang drastis. Sehingga petani bawang mengalami keresahan,” tegasnya.

Efendi menambahkan di Sumbar juga kebanjiran bawang merah dan cabai dari Jawa Tengah. Pasalnya, harga bawang dan cabai lebih murah dibandingkan dari Sumbar. “Akibatnya petani kita mengalami kerugian,” tutur dia.

Dikempatan yang sama, Senator asal Sumbar Emma Yohanna mengusulkan Bulog menyiapkan dua storage atau control atmosphere storage (CAS). Hal itu tentunya untuk mengatasi banjirnya bawang dan cabai Sumbar. “Storage ini bisa membantu untuk tiga bulan kedepan. Disaat cadangan di Sumbar. Cadangan ini bisa dikeluarkan,” paparnya. (fan)

]]>
478-tingginya-pertumbuhan-penduduk-timbulkan-masalah-pangan
<![CDATA[Lahan Pangan Kritis Akibat Alih Fungsi Lahan]]> 467-lahan-pangan-kritis-akibat-alih-fungsi-lahan Tue, 21 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp Makasar- Banyak lahan pangan beralih fungsi tidak terkendali mempengaruhi kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia.  Atas dasar tersebut Komite II DPD RI melakukan pengawasan terkait UU Ketahanan Pangan, di Makasar Sulawesi Selatan, Senin(20/11). 
 
Komite II DPD RI menilai beberapa kebijakan ketahanan pangan yang belum terwujud,  seperti pembentukan badan pangan nasional belum dilaksanakan,  data pangan yang belum terintegrasi antar kementerian membuat kebijakan tidak terkordinasi dengan baik sehingga tidak tepat dalam penentuan kebijakan impor pangan. 
 
"DPD menilai pemerintah harus mengadopsi konsep kadaulatan pangan daripada katahanan pangan dalam tata penyediaaan sumber pangan di Indonesia. Pemerintah juga mencari solusi terkait permasalahan tata niaga dan tata pengelolaan masalah pangan di masing-masing daerah," ujar Senator asal Bali. 
 
Turut Hadir I Kadek Arimbawa Wakil Ketua Komite II,  Abdul Aziz Qahar Mudzakkar,  Anang Prihantoro, Anna Latuconsina,  Djasarmen Purba, Rahmijati Jahja, Rubaeti Erlita, Pdt.  Marthen, Ibrahim Agustinus Medah, Wa Ode Hamsinah Bolu anggota Komite II, Harmil Mattotorang Wakil Bupati Maros, dan perwakilan DPRD Kabupaten Maros. 
 
Lanjutnya,  I Kadek Arimbawa menyatakan bahwa UU. No.12 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kebutuhan pangan di Indonesia.  "Kebutuhan pangan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia,  oleh karena itu pemerintah harus menjamin ketersediaaan pangan, akses dan pemanfaatan pangan," terangnya. 
 
Harmil Mattotorang Wakil Bupati Maros menyatakan diperlukan sistem informasi untuk memetakan ketahanan pangan di setiap daerah sehingga dapat diketahui darah mana yang rawan dan mana yang surplus pangan. Selain itu menjelang hari-hari besar keagamaan juga mempengaruhi faktor ketahanan pangan untuk itu perlu dikembangkan sistem distribusi yang merata dan menjamin jumlah dan mutu ketersediaan pangan juga stabilitas harga. 
 
"Dengan adanya sistem informasi dapat dirumuskan kebijakan untuk mengatasi kerawanan dan ketahanan pangan di masing-masing daerah," tukas Harmil.  
 
Lain halnya Senator NTT Ibrahim A. Medah terkait konversi lahan pangan yang semakin krisis. Lahan pangan beralih menjadi lahan properti karena harganya mahal dan menggiurkan bagi para pemilik lahan untuk menjual.  "Pemerintah daerah harus mempunyai dasar yang kuat untuk menjaga lahan pangan agar tidak berkurang dan punya perda-perda yang dapat menjaga lahan pangan," tutur Medah. 
 
Senada dengan itu, I Kadek Arimbawa menanyakan aspek alih fungsi lahan tidak hanya pemukiman tapi alih fungsi lahan seperti pembangunan jalan juga mengurangi lahan pangan dan itu mengurangi lahan yang sangat besar.   "Saya harapkan pemerintah dalam membangun sarana jalan saat ini harusnya dibangun jalan vertikal agar tidak mengurangi lahan pangan, dimana dibangun jalan imbasnya menyebabkan kanan kiri tanah jalan akan menjadi pemukiman," tutupnya.
 
Permasalahan-permasalahan terkait ketahanan pangan di daerah ini selanjutnya akan di bawa ke pusat dan akan dirumuskan oleh Komite II dalam rapat kerja yang akan diselenggarakan dengan Kementerian terkait.  (mas) 
]]>
467-lahan-pangan-kritis-akibat-alih-fungsi-lahan
<![CDATA[Komite II DPD RI Tinjau Pengolahan Beras Premium Di Makasar]]> 922-komite-ii-dpd-ri-tinjau-pengolahan-beras-premium-di-makasar Tue, 21 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp Pengawasan Ketahanan Pangan Komite II DPD RI tinjau gudang Pengolahan beras premium PD. Pangan Jaya terletak di Kabupaten Maros Makasar untuk mengetahui secara langsung sistem pengemasan dan pendistribusian beras di Makasar. Senin(20/11)

Turut Hadir I Kadek Arimbawa Wakil Ketua Komite II,  Abdul Aziz Qahar Mudzakkar,  Anang Prihantoro, Anna Latuconsina,  Djasarmen Purba, Rahmijati Jahja, Rubaeti Erlita, Pdt.  Marthen, Ibrahim Agustinus Medah, Wa Ode Hamsinah Bolu. 

Menurut keterangan penanggung jawab gudang PD. Pangan Jaya,  saat ini mempunyai mitra tani lebih dari 200 pemasok dan berkapasitas lebih dari 1.000(seribu) ton beras perbulan. 

I Kadek Arimbawa Wakil Ketua Komite II bersama rombongan Komite II mengatakan bahwa saat ini pemasok beras mengeluhkan lamanya proses pematenan produk beras dan bahkan membutuhkan waktu sampai 2 tahun. Dengan adanya hak paten terhadap produk beras akan menjamin secara hukum jika terjadi pemalsuan dan dapat menaikan harga beras yang akan menguntungkan petani.

Para petani berharap DPD RI dapat memfasilitasi untuk mendorong pemerintah dalam hal ini pihak paten untuk mempercepat proses paten sehingga petani dapat menjual beras dengan harga yang lebih baik. Harga beras varian tertinggi kualitas premium seharga 9600/kg dan harga kualitas terendah 8200/kg di Maros Makasar.  

Sebelumnya, Komite II mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam rangka merangkum permasalahan-permasalahan terkait ketahanan pangan di Kantor Bupati Maros. (mas) 

]]>
922-komite-ii-dpd-ri-tinjau-pengolahan-beras-premium-di-makasar
<![CDATA[SOROTI ASPEK PENDUKUNG KESEDIAAN PANGAN, KOMITE II DPDRI TERJUN KE DAERAH]]> 934-soroti-aspek-pendukung-kesediaan-pangan-komite-ii-dpdri-terjun-ke-daerah Tue, 21 Nov 2017 09:13:00 +0700 msidikp BALIKPAPAN-Dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, masih ada hal yang perlu ditindak lanjuti dengan serius yaitu aspek penyediaan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan.

Hal tersebut disampaikan oleh wakil ketua komite II DPDRI Aji Muhamad Mirza Wardana saat kunjungan kerja dalam rangka pengawasan uu no 18 tahun 2012 tentang pangan, di Gedung Grand Sudirmann Balikpapan pada hari senin (20/11/2017).

Dirinya juga menambahkan permasalahan penyediaan pangan salah satunya disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim.

"Perubahan cuaca dan iklim makin masif di Indonesia, cenderung menyebabkan sulitnya membuat rencana pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang akurat," ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pangan menurut Aji adalah memperketat kualitas bahan pangannya.

"Masih ada juga isu soal kandungan penyakit kuku dalam daging impor dan beberapa produk makanan yang beredar di indonesia mengandung bahan pengawet, hal ini tentu harus diwaspadai dan sikapi dengan bijak," jelasnya.

Aji juga menghimbau agar Indonesia memiliki lahan gandum yang baik. Karena menurutnya adalah keniscayaan jika lahan gandum harus ada dan dikelola dengan baik, mengingat salah  satu makanan di Indonesia adalah roti dan mi instan, namun  Indonesia masih mengimpor gandum dalam jumlah besar untuk memenuhi kebuuhan industri makanan di Indonesia.

Dikesempatan yang sama Kepala BULOG Divre Kalimantan Timur dan Utara, Muhamad Anwar,  mengatakan bahwa Bulog membutuhkan  ruang penyimpanan baru.

"Untuk kantor logistik kami hanya cukup menampung 4000 ton, jadi kalo mau menampung hasil tani dari kaltara dibutuhkan gudang tambahan," ucapnya

Menurut Anwar sesuai dengan perpres no 48, maka BULOG  tidak hanya fokus kepada hasil tani padi saja tapi juga jagung dan kedelai.

Prestasi Bulog Divre Kaltim dan Utara ditunjukkan dengan  perolehan peringkat satu dalam pencapaian omset di Indonesia pada tahun 2016.

Kendala stabilitas harga pun disoroti Anwar. Menurutnya dengan cadangan beras pemerintah yang dimiliki bulog maka beras bisa salurkan untuk menstabilkan harga pasar sesuai dengan arahan dari pemerintah.

"Salah satu upaya yang kami lakukan adalah pemindahan stok juga dari balikpapan ke samarinda dan ke daerah lainnya jika diperlukqn, hal ini untuk melakukan stabilisasi harga, tentunya hal ini sesuai arahan dari pemerintah, karena kapasitas kami disini sebagai operator," terangnya.

Sementara itu Asisten  III Sekda Prov. Kaltim, Bere Ali, menyampaikann bahwa sampai saat ini beras masih mengarah ke tahap insentifikasi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam skala lokal.

Dirinya juga mengapresiasi apa yang fokus dilakukan oleh DPDRI.

"Kami mengapresiasi kinerja DPD RI, karena  nyata hadir dan menyentuh daerah seperti dalam pertemuan ini," ujarnya.

Soal pangan sangat relevan dengan kaltim, Bere ali menambahkan, 
Agro industri sangat penting sehingga dalam 8 tahun terakhir Provinsi Kalimantan Timur fokus ke sektor pertanian.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Ibrahim mengatakan lahan pertanian masih kurang.

"Sentra padi kaltim ada di kaltara, tapi sekarang dibuatkan di kaltim, namun sawah kita itu 56 ribu hektar, dengan cadangan lahan 400ribu hektar akan tetapi masih termasuk lahan hutan," tandasnya.

Kaltim dalam kondisi sekarang butuh air untuk kegiatan pertanian, hal in menurut Ibrahim untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tani.
 
Di satu sisi jagung yang  menjadi primadona untuk para tani saat ini, hal ini karena mudahnya membudi dayakan jagung. 

 

"Saat ini kami juga memerlukan prasarana untuk jagung karena berlebihan hasil produksi, diperkirakan 90.000 ton pada tahun 2018. Para petani mulai melirik untuk menanam jagung karena dalam 80 hari saja sudah bisa jadi uang, selain itu hama dan penyakit juga lebih sedikit dari pada padi. jagung masih bisa hidup di musim kemarau, sehingga meminimalisir keruhian petani," jelasnya.

Untuk ketersedian beras 214 ribu ton, sedangkan kebutuhannya menurut Ibrahim hanya sebesar 40.000 ton per bulan di  kaltim, sehingga masih aman stok untuk 6 bulan ke depan.

Dalam agenda pertemuan tersebut nampak hadir anggota komite II DPDRI Habib Ali Alwi, Permana Sari, Mohamad Saleh, Habib A. Bahasyim, Mesakh Mirin, Mamberob Yosephus, dan Aceng Fikri.

Pada akhir sesi, para senator berdiskusi dengan para narasumber.
 
Senator Kalimantan Selatan, Habib Abdurahman Bahasyim mengatakan bahwa masyarakat harus diberikan motivasi dalam bertani.

Harus ada motivasi bagi masyarakat untuk bertani, dimana dengan bertani  masyarakat juga bisa sejahtera dan petani bukan masyarakat kelas 2, nah pemerintah harus memberikan suatu mekanisme yang baik untuk para petani di Indonesia" ujarnya.

Kekecewaan soal pendistribusian beras pun disampaikan oleh Aceng Fikri.

"Dulu waktu saya masih menjadi Bupati Garut, Pendistribusian Bulog datanya tidak disampaikan ke masyarakat, padahal sudah 13-14 kali pendistribusiannya ke masyarakat tapi tidak diterima. Nah semoga tidak terjadi lagi masalah ini, dimana kolusi antara suplier dengan oknum," tegasnya.

Menjawab penyampaian Senator Jawa Barat Aceng Fikri, Kepala BULOG Divre Kaltim dan Utara Muhamad Anwar menjawab bahwa  ada sanksi tegas bagi oknum yang 'bermain'.

"Jika ada oknum dari bulog yang bermain maka sanksi nya adalah pemecatan, dan kami akan usut sampai tuntas ke pihak lain yang terkait," pungkasnya.

Aji Mirza menegaskan hasil rapat hari ini akan disampaikan di tingkat pusat dengan kementerian terkait.

"Kami akan sampaikan hasil rapat hari in ke pusat, kami juga akan mengundang kementerian terkait dalam rapat dengar pendapat komite II," ujar Aji yang merupakan senator dapil Kalimantan Timur. (Adn)

]]>
934-soroti-aspek-pendukung-kesediaan-pangan-komite-ii-dpdri-terjun-ke-daerah
<![CDATA[MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH, DPD RI GELAR REGIONAL DIPLOMATIK MEETING DI BINTAN 14-15 NOVEMBER 2017]]> 753-mempercepat-pembangunan-daerah-dpd-ri-gelar-regional-diplomatik-meeting-di-bintan-1415-november-2017 Wed, 15 Nov 2017 09:13:00 +0700 sila Jakarta -- DPD RI Mengadakan Regional Diplomatic Meeting (RDM) yang rencananya akan dibuka oleh Pimpinan DPD RI pada tanggal 15 November  2017. RDM sendiri adalah kegiatan untuk mempertemukan (matching) antara  kebutuhan daerah dalam bidang investasi dan non investasi dengan pihak luar negeri dengan difasilitasi oleh anggota DPD RI. Jadi ini adalah pertemuan tripartite. Provinsi diwakili oleh Gubernur atau pejabat tinggi daerah sedangkan negara sahabat diwakili oleh duta besar atau pejabat tinggi kedutaan/konsulat. Panitia telah mendapatkan konfirmasi kehadiran 8 kedutaan negara sahabat, 24 perwakilan provinsi dan 22 Anggota DPD RI. 

Menurut ketua BKSP DPD RI Bahar Ngitung, Acara inti berupa round table discussion antara seluruh provinsi di Indonesia dengan negara sahabat dengan anggota BKSP DPD RI sebagai fasilitator. Selain acara inti, selama dua hari diadakannya RDM ada beberapa acara non formal lain namun tidak kalah penting yaitu Welcome Dinner, Diplomatic Lunch dan Golf Persahabatan.  

Diharapkan melalui rangkaian acara formal dan non formal selama 2 hari tersebut, terjalin komunikasi yang lebih erat antara daerah dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan masing-masing pihak bisa menemukan peluang-peluang baru bagi kerjasama yang saling menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkab Bintan menyambut dengan sangat baik penyelenggaraan acara ini.  Sebagai tuan rumah,  pemprov Kepri dan Pemkab Bintan telah menyediakan dukungan penuh baik berupa akomodasi maupun protokoler.  "kami gembira diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah dan segala fasilitas telah disiapkan!"

Sebagai representasi  dari kepentingan dan aspirasi daerah, DPD RI tidak hanya akan berperan sebagai fasilitator pembicaraan di acara ini. Wacana yang berkembang menunjukkan bahwa daerah ingin DPD RI terus berperan secara berkesinambungan dalam pembangunan daerah. Wacana ini mengemuka dalam technical meeting persiapan RDM beberapa waktu yang lalu.

Memperhatikan aspirasi itu, BKSP DPD RI bermaksud membentuk sebuah kelompok kerja (working group) monitoring kerjasama Daerah-Luar Negeri. Working group ini akan menjadi pusat database dan pertukaran informasi kerjasama daerah-luar negeri sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berpotensi muncul dalam kerjasama tersebut. diharapkan dengan adanya working group,  sinergi antara berbagai stakeholder bisa selalu tercipta dan hubungan kerjasama daerah-luar negeri bisa berdampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

]]>
753-mempercepat-pembangunan-daerah-dpd-ri-gelar-regional-diplomatik-meeting-di-bintan-1415-november-2017
<![CDATA[REGIONAL DIPLOMATIC MEETING DPD RI DIANGGAP SEBAGAI KESEMPATAN EMAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH]]> 117-regional-diplomatic-meeting-dpd-ri-dianggap-sebagai-kesempatan-emas-dalam-pembangunan-daerah Tue, 14 Nov 2017 09:13:00 +0700 sila BINTAN -- Regional Diplomatic Meeting (RDM) yang diselenggarakan oleh DPD RI dianggap daerah sebagai kesempatan emas dalam menarik investor untuk pembangunan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI tersebut dianggap sebagai jembatan komunikasi antara daerah dengan negara-negara luar untuk dapat berinvestasi di daerah.

Menurut Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, kegiatan RDM tersebut merupakan bentuk upaya DPD RI sebagai wakil daerah dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Kegiatan tersebut dianggap dapat menjadi jalan bagi Provinsi Kepulauan Riau agar dilirik oleh negara-negara luar dan menanamkan investasi mereka untuk pembangunan di Kepulauan Riau.

“Negara-negara biar bisa melihat langsung potensi di Kepri sangat menjanjikan untuk investasi, apakah industri, pariwisata, termasuk jasa,” ucapnya saat diwawancarai setelah jamuan makan siang dengan BKSP DPD RI di Gedung Daerah Tanjung Pinang (14/11).

Dirinya juga mengapresiasi DPD RI yang menjadikan Bintan, Kepulauan Riau sebagai tuan rumah kegiatan Regional Diplomatic Meeting. Dirinya berjanji akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalin kerja sama investasi dengan diplomat yang datang dalam kegiatan tersebut. “Saya terima kasih dengan Ketua DPD Pak OSO yang secara spontan menempatkan Kepri sebagai tuan rumah. Makanya kita upayakan semaksimal mungkin bisa menampilkan yang terbaik,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis mengatakan bahwa kegiatan RDM merupakan salah satu bentuk perjuangan DPD RI dalam pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan daerah secara langsung dapat mempromosikan daerah mereka kepada para diplomat agar mau berinvestasi di daerah mereka masing-masing.

“Ini merupakan event kedua yang tujuannya bagaimana kita memasyarakatkan daerah ke para diplomat. Kita tidak mau diplomat datang cuma bertamu atau beraudiensi, tapi kita mau (diplomat-red) punya manfaat buat negara kita,” kata Senator dari Sumatera Utara ini.

Ketua BKSP DPD RI, Bahar Ngitung, menambahkan bahwa ‎melalui kegiatan ini, terbangun komunikasi langsung antara daerah dan negara-negara luar. Antara daerah dan diplomat dapat menemukan peluang kerja sama dan investasi yang berbagai sektor yang dianggap saling menguntungkan.

terjalin komunikasi yang lebih erat antara daerah dan luar negeri. Dengan demikian masing-masing pihak bisa menemukan peluang-peluang baru bagi kerjasama dan investasi di berbagai sektor yang saling menguntungkan.

Dirinya menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini akan dihadiri oleh 8 kedutaan negara sahabat, 24 perwakilan provinsi dan 22 Anggota DPD RI. Sedangkan alasan untuk memilih Kepulauan Riau sebagai tuan rumah, senator dari Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa Kepri dipilih sebagai bentuk perhatian khusus DPD RI dalam memajukan daerah kepulauan.

“Sekalipun Kepri berada di ujung dari daerah, tapi pimpinan mengambil kebijakan kita harus memperhatikan kepulauan. Kepulauan merupakan potensi Indonesia yang harus dikembangkan. DPD menjadi jembatan aspirasi bagi daerah, dan kita harap pertemuan ini ada interaksi antara pemprov dengan para diplomat,” ucap senator yang akrab dipanggil Obama ini. *014

]]>
117-regional-diplomatic-meeting-dpd-ri-dianggap-sebagai-kesempatan-emas-dalam-pembangunan-daerah