Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Thu, 27 Jun 2019 08:43:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Komite III DPD RI Uji Sahih RUU Lanjut Usia di UNS 25 Juni 2019]]> 533-komite-iii-dpd-ri-uji-sahih-ruu-lanjut-usia-di-uns--25-juni-2019 Wed, 26 Jun 2019 08:43:00 +0700 lela Surakarta, dpd.go.id - Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah berumur lebih dari 20 tahun. Keberadaannya dianggap sudah tidak memadai dan kurang relevan, sehingga perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan.

Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka uji sahih Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia (RUU Lansia). Acara dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung Pusat dr. Prakosa (Rektorat) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada hari selasa, 25 Juni 2019.

Kegiatan uji sahih RUU Lansia ini bertujuan untuk: mensosialisasikan RUU tentang Lanjut Usia yang diinisiasi oleh DPD RI, mengetahui pandangan dari peserta terhadap RUU Lansia, memperoleh masukan dan saran perbaikan terhadap norma atau substansi dari RUU Lansia, serta untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul di waktu mendatang.

Rombongan delegasi Komite III DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dr. Abdul Aziz Khafia. Sementara dari pihak tuan rumah dihadiri oleh pihak rektorat yang diwakili oleh Ketua LPPM UNS, Prof. Dr. Widodo Muktiyo. Dan anggota DPD RI dari dapil Jawa Tengah, GKR Ayu Koes Indriyah.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dr. Abdul Aziz Khafia menyatakan bahwa, “Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah berumur lebih dari 20 tahun. Keberadaannya dianggap sudah tidak memadai dan kurang relevan, sehingga perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan.” 

“Uji sahih ini dilakukan untuk memperoleh aspirasi, gagasan dan pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia yang sedang disusun oleh DPD RI,” pungkas Abdul Aziz. 

Sementara dari pihak UNS menyambut baik dilakukannya uji sahih RUU Lansia ini. “Kami mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia. Dengan harapan agar layanan terhadap para lansia akan semakin baik lagi di masa mendatang,” tegas Widodo Muktiyo. 

Acara uji sahih ini diisi dengan pemaparan oleh tiga orang narasumber, yaitu Ir. Adhi Santika, MS. Ph.D selaku Ketua Tim Penyusun RUU lansia, Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH., MH., dari Pusdemtanas LPPM UNS, dan Dr. Waluyo, SH. M.Si. yang juga sebagai tenaga ahli penyusunan raperda Lanjut Usia di Kota Surakarta. Setelah dilakukan sesi pemaparan oleh para narasumber, dilakukan juga sesi diskusi dan pemberian masukan serta saran. 

Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi, terdapat beberapa poin pentingnya dilakukan perubahan atas UU tentang Kesejahteraan Lansia. Beberapa hal pokok tersebut diantaranya: pertambahan jumlah populasi lansia di Indonesia semakin meningkat. Data BPS tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk lansia Indonesia mencapai 24,49 juta penduduk lansia atau sekitar 9,27% dari jumlah penduduk nasional. Pentingnya pengelompokkan lansia sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Perlu adanya perlindungan sosial dan pemberdayaan lansia yang lebih komprehensif dan terpadu. Pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian layanan bagi lansia. Pembangunan berbasis keluarga dan komunitas dalam pemberian layanan jangka panjang bagi lansia (Long Term Care). Dan perlu adanya penambahan ketentuan tentang sanksi. 

Kegiatan uji sahih ini juga diikuti oleh para senator, yaitu Abdul Aziz Khafia senator dari Jakarta selaku ketua delegasi, GKR Ayu Koes Indriyah selaku tuan rumah (Jawa Tengah), Abu Bakar Jamalia (Jambi), M. Afnan Hadikusumo (DI. Yogyakarta), Ahmad Sadeli Karim (Banten), Habib A. Bahasyim (Kalimantan Selatan), Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Leonardy Harmaiyn (Sumatera Barat), Emilia Contessa (Jawa Timur), Gede Pasek Suardika (Bali), A. Abubakar Bahmid (Gorontalo) dan Muhammad Nabil (Kepulauan Riau).

 

]]>
533-komite-iii-dpd-ri-uji-sahih-ruu-lanjut-usia-di-uns--25-juni-2019
<![CDATA[RUU Daya Saing Daerah, Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing Global ]]> 507-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-yang-berdaya-saing-global-- Tue, 25 Jun 2019 08:43:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id - Dalam rangka meningkatkan Daya Saing Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong regulasi, kebijakan, serta pemanfaatan teknologi yang mampu menciptakan ekosistem yang sehat bagi dunia usaha, para pelaku industri, serta para pelaku UMKM. Kemitraan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mampu menjalin kerjasama kemitraan dengan para mitra usaha, memberikan pelayanan yang optimal dengan memberikan afirmasi dan intervensi kebijakan yang mendukung iklim usaha yang sehat dan dinamis. Hal ini terungkap dalam Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Daya Saing Daerah  (RUU DSD) inisiatif Komite I DPD RI (25/06).

Uji Sahih ini terselenggara atas kerjasama Komite I DPD RI dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). Uji Sahih yang berlangsung tiga jam lebih ini berlangsung hangat, tetapi tetap kritis serta menghasilkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan RUU DSD.

Bertempat di Aula FISIP USU, Uji Sahih RUU ini dibuka oleh Dekan FISIP USU, Muryanto Amin. Dihadiri oleh Senator Fahira Idris-DKI Jakarta dan Senator Jacon Esau Komiigi-Papua Barat selaku unsur Pimpinan Komite I; dan anggota Komite I yakni Senator Badikenita Sitepu-Sumut; Senator H.Muhamad Idris-Kaltim; Senator Nofi Candra-Sumbar; Senator Andi Surya-Lampung; Senator Muh.Sofwat Hadi- Kalsel; Senator Abdul Gafar Usman-Riau; Senator Napa J Awat-Kalteng; Senator Abudul Aziz-Sumsel; dan Senator Yanes Murib- Papua. Selain itu, hadir juga dari unsur Pemerintah Daerah Sumut yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Agus Tripiyono, sejumlah OPD, Forkompinda, KADIN, dan sejumlah Rektor Perguruan Tinggi, Dosen serta mahasiswa. Dalam Uji Sahih ini, juga dihadiri oleh Tim Ahli RUU dan Narasumber Pembedah dari Sumut yakni: Robert Endi Jaweng dan Nurcholis (Tim Ahli RUU); Isa Indrawan (KADIN); Fandi Hidayat (Ekonom USU); dan Faisal Akbar (Pakar Hukum USU).

Dalam pembukaanya, Muryanto Alim menyampaikan bahwa posisi Sumut sangat strategis dalam Daya Saing Daerah, Berbagai potensi daerah dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan investasi dan pengembangan. Akan tetapi, dari aspek Aparatur Pemerintahan, masih perlu peningkatan.  Birokrasi Aparatur perlu mengelola berbagai peluang atau potensi investasi Daerah dengan optimal untuk peningkatan pembangunan Daerah.

Sementara itu, Senator yang akrab dipanggil Fahira ini menyatakan bahwa abad teknologi informasi ditandai dengan tingkat persaingan yang tinggi, baik di tingkat internasional antar negara maupun antar daerah. Untuk menghadapi persaingan tersebut, maka tidak ada upaya lain yang dilakukan daerah, terkecuali dengan meningkatkan Daya Saing Daerah dan meningkatkan kemandirian daerah, agar mampu memenangkan kompetisi global. Daya Saing dapat tumbuh dengan baik bilamana didukung oleh: infrastruktur yang memadai dan merata, dukungan birokrasi yang profesional dan beriorientasi pada pelayanan, masyarakat yang berkarakter dan mumpuni, dan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha (penyederhaan). 

“Kami menyadari berbagai inovasi kebijakan telah dilakukan Pemda selama ini, namun akan lebih kuat apabila kebijakan-kebijakan tersebut diatur dalam bentuk undang-undang sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan berlaku secara nasional”. 

Fahira melanjutkan bahwa Uji Sahih ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan sekaligus dukungan serta membangun komunikasi dengan jejaring multi stakeholders di setiap daerah dalam hal ini Sumatera Utara. Sebagai wakil daerah, DPD RI ingin meberikan kontribusi nyata melalui kewenangan yang dimiliki, bagi kepentingan masyarakat dan daerah melalui inisiatif RUU Daya Saing Daerah.

Sedangkan Nita, panggilan akrab Senator Badikenita Sitepu yang merupakan Dapil Sumut, menyoroti tentang pentingnya Uji Sahih ini diselenggarakan di Sumut. Sumut merupakan salah satu dari dua Provinsi yang dipilih sebagai lokasi Uji Sahih selain Provinsi Bali. Sumut merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang sejatinya cukup bagus dalam Daya Saing karena Sumut memiliki SDM yang berkualitas dab tersebar di Nasional, Potensi SDA yang melimpah, akan tetapi menempati urutan kedua setelah Sumsel dalam perinngkat Daya Saing dan secara nasional menempati peringkat ke 20 (indek daya saing 2018). Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian kita semua khususnya Pemerintah Daerah dan kalangan Perguruan Tinggi demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaksmuran masyarakat Sumut.
 
Sedangkan Gubernur Sumut yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Ekonomi, Agus Tripiyono menyatakan bahwa upaya peningkatan Daya Saing Daerah terkendala oleh keterbatasan sumber daya pendatapan atau ekonomi daerah, dimana di beberapa aspek daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk pembangunan. Minsalnya Perkebunan, dimana potensi sawit Sumut merupakan nomor dua terbesar di Indonesia setelah Riau, akan tetapi bagi hasil bagi daerah masih sangat minim. Selain itu, ada potensi Sumber Daya Air permukaan yang juga berpotensi menambah atau peningkatan pendapatan Daerah akan tetapi belum dapat dirasakan daerah karena masih bersengketa dengan PT. Inalum sehingga daerah juga belum bisa mengoptimalkannya untuk pembangunan daerah. Akan tetapi, ada 11 proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Sumut, yang merupakan poin positif bagi pembangunan daerah akan tetapi masih ada kendala rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan kegunaan jalan Tol bagi peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

“Dengan adanya Uji Sahih RUU Daya Saing Daerah ini kami harapkan DPD dapat membantu mendorong peningkatan Daya Saing Provinsi Sumut khususnya dari aspek Peningkatan Pendapatan Daerah”

]]>
507-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-yang-berdaya-saing-global--
<![CDATA[DPD RI Apresiasi Pembangunan MRT ]]> 478-dpd-ri-apresiasi-pembangunan-mrt- Tue, 25 Jun 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengapresiasi kehadiran Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Hal itu diungkapkannya usai mencoba naik MRT untuk pertama kalinya dengan rute Bundaran HI - Lebak Bulus pada hari Selasa (25/6). Muqowam mengatakan MRT merupakan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan Jakarta yang selama dua dasawarsa ini selalu menjadi problematika ibukota. "Pembangunan MRT salah satu bagian dari transportasi yang aman dan massal, sehingga diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan membantu pergerakan masyarakat menjadi lebih cepat," ujarnya saat berkunjung ke Gedung Administrasi Depo di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Di Depo Lebak Bulus, Akhmad Muqowam disambut oleh Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta) dan Kamaluddin (Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta). 

Akmad Muqowam menjelaskan sebagai Wakil Ketua DPD RI yang membawahi Komite II, salah tugasnya adalah pengawasan terkait transportasi, menilai bahwa sistem dan fasilitas yang tersedia sudah memadai. Namun, satu masalah yang menjadi tantangan yaitu meng-edukasi masyarakat cara menggunakan MRT yang baik dan benar. “Sekarang baru pada tataran awal sehingga masih perlu sosialisasi, edukasi dan menjadi salah satu pintu masuk modernisasi MRT. Saya kira sebagai sebuah tahap awal, sarana dan prasarana sudah memadai,” ujar Akhmad Muqowam.

Muqowam menambahkan jika MRT di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain memang masih jauh, namun jika tolok ukurnya untuk Indonesia maka yang ada sekarang sudah maksimal. Yang perlu diperhatikan, tambah Muqowam, adalah penyesuaian dengan budaya masyarakat Indonesia. “Tadinya yang mau dipakai model Jepang, tapi karena ada budaya masyarakat dan kebiasaan yang ditemukan di Jakarta,  maka harus disesuaikan, kalau copy paste dengan yang di luar negeri dalam beberapa tahap nanti baru bisa sama,” katanya. 

Muhammad Effendi menjelaskan di tahun 2030, PT MRT Jakarta  akan menyelesaikan jalur MRT sepanjang 230 km. Dari sisi operator juga akan menjadi world class operator. Salah satu caranya adalah dengan melakukan benchmark ke berbagai negara seperti Bangkok, Hongkong dan Singapura. "Jadi tidak hanya satu negara, dengan bekal itu kita bisa ambil yang cocok dengan negara kita. Tahun 2023 kita bisa sebanding dengan Singapura", jelasnya. 

Effendi menambahkan yang menjadi tantangan terbesar saat ini adalah mengedukasi masyarakat cara men-tap kartu di passenger gate. Bagi penumpang yang belum terbiasa, bisa menyebabkan passenger gate error, sehingga antrian jadi panjang. "Kita harus menambah karyawan di setiap passenger gate, mudah-mudahan 2-3 bulan nanti akan lancar. Tapi kita senang, tugas kita bukan hanya menyediakan transportasi tapi mengedukasi masyarakat," urainya. 

Di kesempatan tersebut, Kamaluddin menambahkan informasi bahwa hingga saat ini MRT mampu mengurangi kemacetan hingga 8 persen. "Targetnya bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Kita akan tingkatkan dengan integrasi antar moda dan gedung-gedung," pungkasnya.

]]>
478-dpd-ri-apresiasi-pembangunan-mrt-
<![CDATA[DPD RI Dukung Kerja Sama Jalur Sutra Dengan China]]> 182-dpd-ri-dukung-kerja-sama-jalur-sutra-dengan-china Fri, 21 Jun 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan visi Indonesia sebagai poros dunia tidak terlepas dari basis maritim. Tentunya visi Indonesia ini berhubungan dengan misi negara China untuk membuat jalur sutra. Hal itu tertuang dalam peluncuran ‘Silk Road Community Building Initiative in Indonesia & Indonesia-China NGOs Dialogue. 

“Dalam konteks ini maka perpaduan antara visi dan poros maritim dunia bisa terjalin. Oleh karena itu banyak hal yang bisa kita kerjasamakan baik dengan China dan internasional. Tentu dengan landasan atas dasar saling percaya satu sama lain. Serta menghormati kedulatan dan keutuhan masing-masing negara,” ucap Nono di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/6).

Menurut Nono bahwa Indonesia saat ini sedang dalam transisi besar bila dilihat dari perdagangan dunia. Lantaran kurang lebih 70 persen negara di Asia Pasifik, sebagian besar melalui transportasi laut atau maritim. “Maka dari itu, Indonesia yang sangat strategis berdasarkan hukum laut harus menjaga keamanan dan stabilitas kedaulatan laut kita,” tuturnya.

Nono menambahkan kerjasama ini juga sangat penting, dimana Indonesia dan China sama-sama memiliki kawasa luas. Sehingga Indonesia harus belajar dengan China dalam mempertahankan kedaulatannya. “Kita juga harus belajar dengan China dalam mempertahankan kedaulatan lautnya,” ulas Senator asal Maluku itu.

Di sisi lain, Nono menjelaskan saat ini kondisi ekonomi China lebih baik dari negara-negara di Asia. Fakta-fakta tersebut harusnya menyakinkan bahwa Indonesia perlu pendekatan baru untuk mensejahterahkan rakyat dan menentaskan kemiskinan. 

“Itulah sebabnya ikatan bilateral kedua negara tidak harus goverment to goverment. Model hubungan bilateral kedua negara perlu juga people to people agar kedua negara bisa lebih dalam ikatan emosinalnya,” kata Nono. 

Selain itu, potensi kerja sama Indonesia dan Tiongkok melalui pendekatan people to people bisa menjadi trigger. Seperti strategi untuk menggurangi kemiskinan di China dalam menciptakan lapangan kerja yang masif dan berkelanjutan. “Tiongkok membangun pembangunan dimulai dari desa pada sektor pertanian dan pengembangan UMKM-nya,” ujar Nono. 

Nono menilai bahwa Indonesia juga perlu merubah persepsi pengembangan UMKM agar tidak kalah saing dengan Tiongkok. Bahkan UMKM di Tiongkok bisa menciptakan onderdil pesawat terbang dan mobil. “Di Indonesia hanya baru di bidang garmen atau cemilan  dan lainnya. Tentu saja kita kalah saing dengan Tiongkok. Maka harus ada kemaum dari segenap kompenen bangsa untuk mengubah persepsi ini, Indonesia pasti bisa ,” tuturnya.

]]>
182-dpd-ri-dukung-kerja-sama-jalur-sutra-dengan-china
<![CDATA[Tingkatkan Kinerja, Setjen DPD RI Susun SOP ]]> 028-tingkatkan-kinerja-setjen-dpd-ri-susun-sop- Thu, 20 Jun 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI Bagian Organisasi dan Ketatalaksaan mengadakan workshop untuk pelayanan tentang Anggota DPD RI dengan tema ‘Penyusunan Standar Operasional Prosedur Makro Setjen DPD RI’ selama dua hari 20-21 Juni 2018. Pada kesempatan ini, workshop tersebut diharapkan bisa meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian DPD RI Lalu Niqman Zahir berharap peserta yang hadir pada kesempatan ini bisa menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro dan Mikro di lingkungan Kesekjenan DPD RI. “Harapan kita dengan kegiatan ini bisa memudahkan dan memberikan pelayanan terbaik di lingkungan DPD RI,” ucapnya saat membuka workshop di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (20/6).

Lalu menilai workshop ini juga sangat penting dalam memahami Proses Bisnis di lingkungan Kesekjenan DPD RI. Tentunya ke depan, Kesekjenan DPD RI bisa memisahkan antara Proses Bisnis dan SOP Makro dan Mikro. 

“Jadi workshop ini sangat penting, artinya ilmu seperti ini masih langkah, maka kita harus benar-benar memahami kelembagaan kita dan bagaimana Peta Proses bisnis dan SOP Makro dan Mikro. Maka dua hari ini bisa dilakukan dengan serius,” ujar Lalu.

Harapan lain, lanjutnya, setiap unit atau bagian di Kesekjenan DPD RI bisa menyusun SOP Mikro dan Makro. Walaupun sampai detik ini, Kesekjenan DPD RI baru memulai Peta Proses Bisnis namun pada keseharian seluruh pegawai di lingkungan DPD RI terus memberikan pelayanan terbaik.  “Oleh karena itu kita harus menyelesaikan Peta Proses Bisnis lalu menyusun SOP Makro dan Mikro,” harap Lalu. 

Sementara itu, Konsultan dari Cognoscenti Consultan Grup Martinus Tukiran menjelaskan penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah sudah diatur sejak lama melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) No.12 Tahun 2011. “Namun hingga saat ini masih sangat sedikit dijalankan oleh instansi pemerintah,” tuturnya. 

Tukiran menambahkan pada tahun 2018 KemenPAN dan RB kembali mengeluarkan Permen PAN dan RB No. 19 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Peta Proses Bisnis di instansi pemerintah. “Ini harapan kami dan mendorong Peta Proses Bisnis dan menyusun SOP Makro, dan tahun ini SOP Mikro juga dapat disusun,” ujarnya.

Menurut Tukiran Kesetjenan DPD RI memiliki 11 Proses Bisnis. Setiap proses memiliki 49 sub Proses Bisnis sehingga membentuk 90 rangkaian aktivitas lintas fungsi. “Hal inilah yang menjadi dasar pembuatan SOP Makro maupun Mikro,” ulasnya.

]]>
028-tingkatkan-kinerja-setjen-dpd-ri-susun-sop-
<![CDATA[Jangan Khianati Reformasi dengan Pelanggaran Pemilu Darmayanti Apresiasi Bawaslu yang Tindak Lanjuti Laporannya]]> 429-jangan-khianati-reformasi-dengan-pelanggaran-pemilu-darmayanti-apresiasi-bawaslu-yang-tindak-lanjuti-laporannya Wed, 19 Jun 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI Prof Dr Hj Darmayanti Lubis, sangat mengapresiasi putusan Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) yang menerima sekaligus menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang diajukan Darmayanti Lubis. Ia berharap gerakan reformasi di Indonesia tidak dikhianati oleh pelanggaran pemilu.

“Selama ini isu soal jujur dan adilnya Pemilu banyak menganggu opini masyarakat. Di lapangan banyak kita temukan berbagai pelanggaran. Jangan sampai Pemilu yang kita harapkan menjadi pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat tepercaya  justru ternodai oleh oknum-oknum penyelenggara yang tidak amanah,”  ujar Darmayanti di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Bagi Darmayanti, sikapnya mengajukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi soal hasil Pemilu DPD RI di Provinsi Sumut merupakan langkah konstitusional yang harus dia tempuh sekaligus bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat Sumut yang telah tulus mendukungnya. Masyarakat harus dididik untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan dengan tetap patuh terhadap hukum dan konstitusi bernegara. “Soal kalah atau menang itu biarkan proses hukum yang bicara, tapi saya ingin mengingatkan kembali nilai-nilai reformasi yang dulu pernah sama-sama kita perjuangkan dan sekarang banyak yang mencederainya.”

Sejak awal masa tahapan Pemilu, Darmayanti Lubis yang juga Wakil Ketua DPD RI sering mengingatkan KPU agar memberikan jaminan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Jaminan ini penting  agar pesta demokrasi berlangsung transparan dan jauh dari manipulasi. Bawaslu juga diingatkan untuk berani mengambil langkah dan keputusan yang tegas terhadap berbagai laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran Pemilu. Darmayanti tidak ingin masyarakat sampai mempertanyakan hasil kerja, dedikasi, dan komitmen para penyelenggara Pemilu karena risiko kecurigaan rakyat seperti sangat besar.

“Pemilu itu kesempatan satu-satunya bagi masyarakat untuk memilih para wakil mereka di parlemen dan pemimpin negara yang amanah, bermoral, dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan roda pembangunan serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,’’ tegas Darmayanti Lubis. ‘’Jika pelaksanaan Pemilu dinodai oleh tindak pelanggaran dan kecurangan, itu artinya kita mengkhianati reformasi dan sama saja tidak peduli akan nasib bangsa di masa datang.” 

Bawaslu dalam sidang pendahuluan yang digelar senin (17/6/2019) di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, menetapkan untuk menerima laporan Darmayanti Lubis atas dugaan pelanggaran Pemilu dan menyatakan untuk menindaklanjutinya dengan sidang pemeriksanaan. Dalam laporannya, Darmayanti sebagai caleg Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Sumut mengungkap begitu banyak kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2019, misalnya ketidaksesuaian antara salinan formulir C1 (perhitungan suara di TPS) dengan salinan DAA1 (hasil rekapitulasi tingkat kelurahan/desa), antara DA1 (hasil rekapitulasi tingkat kecamatan) dengan DB1 (hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota), dan seterusnya. Semua ketidaksesuaian data itu banyak menimbulkan kerugian.

“Semoga sidang pemeriksaan dan sidang lanjutan yang berlangsung di Bawaslu dapat berlangsung lancar dan transparan, sehingga putusan yang akan diambil dapat mengoreksi berbagai pelanggaran Pemilu, dan membuktikan kepada publik, bahwa hukum masih menjadi panglima di negeri ini,” harap Darmayanti Lubis.

 

]]>
429-jangan-khianati-reformasi-dengan-pelanggaran-pemilu-darmayanti-apresiasi-bawaslu-yang-tindak-lanjuti-laporannya
<![CDATA[Oesman Sapta: Bagikan Kunci Sukses Dalam Sistem Organisasi]]> 853-oesman-sapta-bagikan-kunci-sukses-dalam-sistem-organisasi Tue, 18 Jun 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta membagikan kunci sukses dalam sistem organisasi yaitu 5S. Pertama, strategi dimana DPD RI mau dibawa kemana strategi kedepan. Seperti strategi dalam melakukan pengawasan dan Peraturan Daerah (Perda) di daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Halal Bihalal memperingati Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Oesman Sapta menambahkan bahwa yang kedua yaitu struktur. Struktur dalam organisasi sangat penting, sehingga setiap orang bisa mendapatkan prestasi jabatan. “Jadi yang naik tidak itu-itu saja orangnya. Jadi yang prestasinya baik bisa tertutup dengan beberapa kelompok saja,” ucapnya di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (18/6).

Selain itu, menurut Oesman sapta adalah skill. Dimana orang yang ditempatkan betul-betul orang yang tepat dan mumpuni dalam suatu jabatan. Selanjutnya merupakan sistem dan speed target, tentunya kedua ini juga penting dalam membawa DPD RI ke depan. “Jadi lima hal ini sangat penting bagi kemajuan DPD RI,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Senator asal Kalimantan Barat itu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin pada seluruh jajaran Kesekjenan DPD RI. Kedepan, ia berharap kepada seluruh pegawai di lingkungan DPD RI bisa terus meningkatkan kinerjanya. “Ini halal bihalal yang terakhir kali buat saya, karena ini tahun terakhir saya di DPD RI. Saya mohon maaf lahir dan batin,” 

Menurutnya, Kesekjenan DPD RI saat ini telah membawa perubahan yang lebih baik, karena saat ini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di antara pegawai. Lantaran, setiap pegawai mempunyai prestasinya yang tidak boleh dihentikan, sehingga menyebabkan sistemnya tidak berjalan. “Jangan ada perbedaan-perbedaan antara pegawai, karena setiap pegawai mempunyai prestasi dalam meningkatkan jabatannya,” ujar Oesman Sapta.

Di kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dirinya mewakili jajaran MPR RI mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. “Semoga kedepan DPD RI kedepan bisa terus maju dan mudah-mudahan Amandemen bisa terlaksana. Sehingga DPD RI bisa diperkuat,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menjelaskan dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan tali kekeluargaan antara MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Dirinya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin mewakili segenap jajaran Pimpinan Kesekretariatan Jenderal DPD RI dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri.

Seperti diketahui, Pimpinan DPD RI bersama seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar halal bihalal dengan tema “Dalam Silaturahmi, Kita Tingkatkan Semangat Kerja dan Solidaritas di Sekretariat Jenderal DPD RI”.

Dalam kesempatan halal bihalal tersebut turut hadir Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu Riri Damayanti, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Idris, dan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan M. Sofwat Hadi.

]]>
853-oesman-sapta-bagikan-kunci-sukses-dalam-sistem-organisasi
<![CDATA[DPD RI Tolak Wacana Referendum]]> 123-dpd-ri-tolak-wacana-referendum Fri, 31 May 2019 08:43:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - DPD RI menyatakan penolakan terhadap adanya referendum, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Ungkap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jum’at, 31 Mei 2019.

“Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya, kita boleh berjuang atas nama apapun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena sudah final dan NKRI harga mati, jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegas Nono Sampono.

Lanjutnya, Nono Sampono yang juga Senator asal Maluku menjelaskan bahwa NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh adalah final. Dia juga menyatakan bahwa bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.

“Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum, artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” lanjutnya.

Masih pada kesempatan yang sama, beliau menyatakan bahwa negara Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.

“Puncaknya 17 Agustus 1945 berdirinya NKRI adalah perjuangan seluruh elemen bangsa tidak berjalan sendiri-sendiri, negara ini berproses bukan barang jadi dan 73 tahun masih sangat belia, setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk berbuat bagi negeri ini bagai mata rantai, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan wilayah. Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.

DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini, hukum konstitusi sudah jelas tidak ada negosiasi terhadap kedaulatan negara. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai ada derita rakyat, air mata dan darah tumpah di Bumi Indonesia, karena NKRI sudah final,” pungkas Nono Sampono. (mas)

]]>
123-dpd-ri-tolak-wacana-referendum
<![CDATA[DPD RI Minta BPK RI Jaga Ketat Penggunaan Keuangan Negara]]> 612-dpd-ri-minta-bpk-ri-jaga-ketat-penggunaan-keuangan-negara Tue, 28 May 2019 08:43:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan fokus pada pengawasan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, serta minta BPK RI jaga ketat penggunaan keuangan negara yang bersumber dari APBN.  Hal tersebut disampaikan saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP Periode Semester II Tahun 2018 oleh BPK RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyampaikan, bahwa DPD RI mengapresiasi kerjasama antara BPK RI dengan DPD RI, mencermati dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, DPD RI akan fokus melakukan pengawasan terhadap alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa.

"DPD RI juga mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 dari 79 LKKL dan 1 LKBUN (91%) pada tahun 2017 menjadi 81 LKKL dan 1 LKBUN (95%) pada tahun 2018.  Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selain itu fokus kami adalah pengawasan terhadap dana transfer daerah dan dana desa," ucap Oesman Sapta.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyebutkan bahwa opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2018 berdasarkan 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2018. Atas 87 laporan keuangan tersebut, 81 LKKL sebanyak 79 LKKL dan 1 LKBUN (91 persen).

“4 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sejumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 6 LKKL. Sedangkan 1 LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat. Jumlah ini menurun dibanding 2017 yaitu 2 LKKL,” kata Moermahadi.

Moermahadi menambahkan kementerian/lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut karena permasalahan kas dan setara kas, belanja dibayar dimuka, belanja barang, serta belanja modal. “Namun permasalahan itu tidak berdampak material pada kesesuaian LKPP tahun 2018 terhadap Standar Akuntansi Pemerintah,” ujarnya.

Pada Kesempatan ini, Ketua Komite IV Ajiep Padindang memaparkan hasil Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan Dana Transfer Daerah dalam RUU APBN TA 2020.

"Komite IV sudah menyusun pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam RUU APBN 2020, antara lain nilai inflasi yang ditetapkan oleb pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar amerika, subsidi minyak bumi, penerimaan pajak dan cukai, kebijakan dana transfer ke daerah dan dana desa, dana bagi hasil, terutama kebijakan dana transfer ke daerah dan dana desa yang terus meningkat tapi belum bisa mendorong kapasitas fiskal di daerah karena petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaanya sering terlambat dan masih dikendalikan dari pusat, saya kira ini menjadi fokus perhatian,” pungkas Ajiep Padindang. (mas)

]]>
612-dpd-ri-minta-bpk-ri-jaga-ketat-penggunaan-keuangan-negara
<![CDATA[Senator Aceh: Rakyat Aceh Tuntut Referendum, Pemerintah Pusat diminta Bersikap]]> 591-senator-aceh-rakyat-aceh-tuntut-referendum-pemerintah-pusat-diminta-bersikap Mon, 27 May 2019 08:43:00 +0700 indra Aceh, dpd.go.id - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang juga Pimpinan Komite I DPD RI meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap dan memberikan perhatian serius jika saat ini rakyat Aceh meminta dilakukan Referendum secara resmi.

Wacana ini dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, yang  mengeluarkan pendapat Agar ke depan Aceh minta referendum karena menurut Mualem, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (?3 Juni 2010-3 Juni 2019?), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.
 
Fachrul Razi menjelaskan bahwa penyataan Mualem bukanlah pernyataan biasa, dan ini serius dan memiliki arti penting. “Ini yang berbicara Mualem, jadi ini bukan wacana lagi tapi satu sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh kedepan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan dalam berdemokrasi,’ tegas Fachrul Razi.

Dirinya mengatakan bahwa Referendum adalah mekanisme demokrasi dalam memberikan hak politik rakyat dalam menentukan masa depannya. Menurutnya Referendum adalah solusi damai untuk Aceh dan hak konstitusional setiap warga negara.  Referendum dapat diartikan penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum. Biasanya menurut Fachrul Razi, Referendum digunakan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung tentang hal-hal fundamental yang menyangkut nasib dan masa depan rakyat sendiri.

“Mengapa saya berbicara Referendum? Karena saya wakil Aceh di Pusat. Jika Rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,’ tegas Fachrul Razi.

Referendum Tidak Bertentangan Dengan MoU Helsinki

Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP menyatakan bahwa Referendum juga diberikan ruang oleh perjanjian damai tersebut jika para pihak tidak dapat memenuhi beberapa kesepakatan. 

Fachrul Razi menilai bahwa dalam MoU Helsinki ditegaskan bahwa Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

“Artinya substansi perjanjian MoU Helsinki adalah demokrasi dan adil. Dua pondasi ini jika rakyat Aceh tidak merasakan keadilan dan demokrasi, wajar saja seorang mantan panglima GAM Muzakir Manaf sangat kecewa dengan keadaan sekarang,” tegas Fachrul Razi. 

Namun menurutnya penekan dari output Mou Helsinki selain Demokrasi dan Keadilan adalah Kemajuan dan Keberhasilan Aceh pasca perjanjian itu ditandatangani. “Coba kita lihat dalam perjanjian MoU Helsinki bahwa dinyatakan Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan, hal tersebut merupakan sebuah kondisi perubahan signifikan yang harus dirasakan di Aceh saat ini,” tegasnya.

Menurutnya pernyataan Muzakir Manaf atau dikenal Mualem menunjukkan begitu kekecewaan seorang Muzakir Manaf terhadap kondisi Aceh saat ini yang merasakan bahwa Aceh jauh dari kemajuan dan keberhasilan.

Disisi lain, kunci perjanjian ini dijelaskan oleh Fachrul Razi adalah “trust building” yaitu membangun kepercayaan. Sebagaimana tertulis dalam MoU Helsinki bahwa “Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.”

“Nah, jika salah satu pihak sudah mengalami kekurangan percayaan (distrust), ini menunjukkan bahwa muncul kekecewaan terhadap proses dan keadaan sekarang,” tegas Fachrul Razi. 

“Nah kalau ada yang tanya apakah MoU Helsinki memberikan ruang adanya referendum, silahkan baca poin 6.1.c,” tegas Fachrul Razi memberikan solusi.

Fachrul Razi mengatakan Banyak yang tidak bisa mengartikan poin tersebut, jelas dalam poin tersebut tertulis “Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.”

Menurut Fachrul Razi, apabila salah satu pihak merasakan dirugikan, atau mengalami kekecewaan karena adanya perselisihan dalam fase-fase tahun berjalan, para pihak dapat melaporkan dan menuntut solusi secara demokrasi. “Dan perlu saya tegaskan, Referendum merupakan mekanisme demokrasi secara damai sebagai hak konstitusional rakyat Aceh sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya. 

Dan ini menurut Fachrul Razi, ditegaskan dalam MoU Helsinki poin 2.1. bahwa Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. “Ingat, referendum ada dalam konvenan internasional, dan juga dalam UUD 1945 dan UU No 5 tahun 1985 tentang Referendum meskipun sudah dicabut pada tanggal 23 Maret 1999 melalui lahirnya UU No 6 tahun 1999 namun itu hak asasi yang bersifat universal, hati hati!” tegas Fachrul Razi memberikan peringatan.

Intinya menurut Fachrul Razi, MoU Helsinki merupakan solusi demokrasi bagi Aceh secara damai, dengan komitmen bahwa kedua belah pihak yaitu Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman tersebut. “Jika salah satu tidak konsisten, mekanisme demokrasi lain dapat ditempuh,” tutupnya.

]]>
591-senator-aceh-rakyat-aceh-tuntut-referendum-pemerintah-pusat-diminta-bersikap
<![CDATA[DPD RI Nilai Kebijakan Ekonomi dan Fiskal 2020 Banyak Kendala]]> 022-dpd-ri-nilai-kebijakan-ekonomi-dan-fiskal-2020-banyak-kendala Mon, 27 May 2019 08:43:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan terkait pembahasan materi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), serta dana transfer daerah. Hasil rapat tersebut nantinya akan dijadikan DPD RI sebagai usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ke DPR RI.

Ketua Komite IV Ajiep Padindang menjelaskan dalam merumuskan arah dan strategis kebijakan fiskal, pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan dinamika perekonomian baik global maupun domestik. “APBN secara konsisten harus terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan resiko serta berkelanjutan,” ucapnya saat membuka rapat kerja di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Ajiep, apa yang dirumuskan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 berkaitan erat bagaimana DPD RI mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, sampai hari ini perekonomian di daerah masih berfluktuatif atau tidak merata. “Pertumbuhan di daerah tidak sama ada yang sampai 7 persen, tapi ada juga yang tumbuhnya hanya 4 persen. Jadi kita harus menyelesaikan soal kesenjangan antar daerah dan wilayah, tingginya gini ratio dan lainnya," ujarnya.

Ajiep juga menjelaskan tantangan dan permasalahan pada tahun 2020 nanti juga semakin rumit. Seperti, perkembangan perekonomian global yang saat ini masih menuju keseimbangan baru berimbas pada kinerja perekonomian domestik. “Hal ini bersumber dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju,” tuturnya.

Dari sisi domestik, akselerasi investasi dan perbaikan daya saing dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk menghindari middle income trap. Namun pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang relatif terbatas pada kisaran 5 persen - 5,5 persen. “Peningkatan kapasitas produksi nasional di sisi lain, membutuhkan dukungan sumber dana untuk kegiatan investasi,” kata senator asal Sulawesi Selatan itu.

Selain itu, Ajiep menambahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Perlu diikuti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan dan kepemilikan aset melalui program bantuan. 

“Di sisi lain, penurunan pengangguran masih menghadapi mismatch antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia,” jelas Ajiep.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan sampai saat ini belum ada daerah yang berniat untuk menerbitkan obligasi daerah. Padahal, instrumen ini bisa menjadi alternatif pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik lagi. 

“Saat ini obligasi daerah belum pecah telur. Sampai detik ini belum ada dari 34 provinsi atau lebih dari 500 kota dan kabupaten belum ada yang menerbitkan. Padahal untuk akselerasi daerah,” ujar Mardiasmo.

Mardiasmo menilai pemerintah perlu dukungan dari  DPD RI supaya instrumen pembiayaan ini menjadi pilihan Pemerintah Daerah (Pemda). Apalagi sudah ada perbaikan dan fleksibelitas bagi Pemda yang mau menerbitkan obligasi daerah. “Kalau mereka sudah kuat maka untuk akselerasi pembangunan tidak lagi andalkan APBD saja. Jadi barangkali kita bisa bicarakan ini,” tukasnya.

]]>
022-dpd-ri-nilai-kebijakan-ekonomi-dan-fiskal-2020-banyak-kendala
<![CDATA[Amanat UU: Demonstrasi Damai Harus Dilindungi]]> 977-amanat-uu-demonstrasi-damai-harus-dilindungi Tue, 21 May 2019 08:43:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Konsekuensi memilih menjadi negara demokrasi adalah negara lewat konstitusinya harus membuka kran selebar-lebarnya dan memberi perlindungan keamanan dan hukum bagi rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan kecaman terutama kepada lembaga-lembaga negara yang biayai oleh uang rakyat. Dari sekian banyak cara menyampaikan aspirasi, demonstrasi menjadi salah satu pilihan yang dianggap paling efektif.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM, mengungkapkan, selama demonstasi digelar secara damai, tertib, tidak anarkis serta mematuhi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan aturan lainnya, maka negara atau aparatur pemerintah wajib melindungi hak asasi warga negara yang berdemontrasi, menghargai asas legalitas dan prinsip praduga tidak bersalah, dan yang juga penting menyelenggarakan pengamanan.

“Demonstrasi damai harus dilindungi, tidak boleh dihalangi. Amanat undang-undangnya jelas. Bahkan jika ada pihak yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana. Sejak 1998, penyampaian aspirasi lewat demonstrasi sudah menjadi pemandangan biasa, dan sejauh ini baik-baik saja. Kenapa akhir-akhir ini menjadi persoalan yang dianggap begitu mengancam,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (21/5).

Menurut Fahira, tiap gelaran pemilu yang diselenggarakan pasca reformasi 1998 harus menjadi tangga bagi bangsa ini agar semakin dewasa dalam berdemokrasi. Samakin dewasa dalam berdemokrasi artinya siapapun yang berkuasa harus menjamin kemerdekaan rakyatnya menyampaikan pendapat di muka umum secara damai, bukan malah sebaliknya.

“Penyumbatan kemerdekaan berpendapat sama saja mengamputasi demokrasi dan ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa kita. Jangan demokrasi kita gunakan hanya untuk meraih kekuasaan, tetapi setelah berkuasa tidak mau menanggung konsekuensi dari demokrasi itu sendiri yaitu kemerdekaan rakyat menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar Senator Jakarta ini. #

]]>
977-amanat-uu-demonstrasi-damai-harus-dilindungi
<![CDATA[Dihadapan Pemprov Kepri, Komite I DPD RI Jelaskan RUU Perubahan UU 43/2008 tentang Wilayah Negara]]> 489-dihadapan-pemprov-kepri-komite-i-dpd-ri-jelaskan-ruu-perubahan-uu-432008-tentang-wilayah-negara Tue, 21 May 2019 08:43:00 +0700 astrida Batam, dpd.go.id - Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka inventarisasi materi RUU Perubahan atas UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dan Fahira Idris ini diterima oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Raja Ariza di Batam (21/5).

Fokus rombongan Komite I DPD RI ini adalah untuk menyerap aspirasi dan informasi yang diperlukan dari Pemerintah Provinsi Kepri terkait rencana Komite I DPD RI menyusun RUU Perubahan UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.

Dalam sambutan pengantarnya dihadapan jajaran Pemprov Kepri, Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Aceh, menjelaskan, strategi dan kebijakan membangun perbatasan sejauh ini berjalan dengan menggunakan basis dan pendekatan yang bersifat rejim pemerintahan dan cenderung temporer. Komite I DPD RI melihat upaya membangun perbatasan belum menggunakan model pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development).

“Kita semua tentu saja masih ingat, di era pemerintahan sebelumnya, ada semangat yang sangat tinggi dan rencana yang kuat untuk menjadikan perbatasan sebagai halaman depan bangsa. Hal itu ditandai dengan dibuatnya Undang–Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)”, tegas Fachri.

Ketika itu, lanjut Fachrul, BNPP diidentifikasi sebagai sebuah lembaga superbody yang diyakini akan mampu mengentaskan kemiskinan di wilayah perbatasan dan mendorong terealisasinya pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Fachrul menambahkan, kelahiran dan perkembangan BNPP ternyata tidak mampu merubah wajah dan kondisi perbatasan yang masih saja terisolasi. UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya didominasi oleh pengaturan BNPP layaknya “macan kertas”, yaitu kebijakannya, strateginya dan termasuk undang-undangnya, tidak bisa diimplementasikan.

Menurut Fachrul, Dalam pandangan Komite I DPD RI, masalah implementasi UU Nomor 43 tahun 2008 tidak terlepas dari tumpang tindih regulasi yang ada selama ini. Polemik kewenangan ini berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan. Mengacu pada pasal 361 UU nomor 23 tahun 2014, menunjukan bahwa realitas daerah-daerah perbatasan di Indonesia saat ini masih merupakan daerah miskin dan terbelakang. Hal ini dapat dilihat dari data daerah tertinggal tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, yaitu dari 541 kabupaten/kota di seluruh Indonesia terdapat 122 (22,55 persen) kabupaten tertinggal, 20 diantaranya merupakan kabupaten perbatasan (16,4%) dari kabupaten tertinggal.

“Atas dasar realitas kesenjangan sosial, ekonomi, politik, kemananan dan pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan itulah, Komite I DPD RI memandang perlunya revisi atas UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara”, ujarnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI lainnya, Fahira Idris mengatakan, melalui studi empirik yang telah dilakukan Komite I DPD RI sebelumnya, ada 7 isu strategis yang perlu dituangkan kedalam revisi UU Wilayah Negara, antara lain Batas fisik wilayah Negara; Pengawasan Perbatasan; Pengelolaan Wilayah Negara; Tumpang tindih regulasi yang mengatur tentang wilayah negara; Konflik kewenangan; Pengelolaan wilayah negara cenderung dilaksanakan secara sektoral; dan Bias pembagian wilayah Negara.

Fahira lebih lanjut menjelaskan, bagi Komite I DPD RI pentingnya Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat berkoordinasi dan berbagi peran dalam tata kelola wilayah negara dan perbatasan. Pemerintah pusat perlu menyusun rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah, lanjutnya, mengintegrasikan rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan ke dalam  dokumen perencanaan dan anggaran daerah.

Sedangkan peran serta masyarakat adalah membantu pelaksanaan pengamanan wilayah negara dengan melaporakan hal-hal tertentu yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara,
membantu pelaksanaan pengawasan batas negara dgn membantu hal-hal tertentu yang berdampak terhadap kerugian negara (bea) serta membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi Kawasan perbatasan dengan pelibatan dalam pengembangan aktivitas ekonomi.

Menanggapi mendesaknya dilakukan reformasi BNPP, Fahira mengatakan, BNPP harus ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Wilayah Negara Tata Ruang. Karena itu, tegas Fahira, perlu dipertimbangkan apakah istilah ini akan dipakai karena penamaan ini bisa berarti badan ini mengelola seluruh wilayah Indonesia. “Hal ini perlu definisi lebih jauh”, pungkasnya.

Menanggapi usulan perubahan UU Wilayah Negara ini, Asisten I Pemerintah Provinsi Kepri, Raja Ariza mendukung upaya yang akan dilakukan oleh Komite I DPD RI. Baginya, perubahan UU ini harus mampu berdampak pada anggaran untuk daerah provinsi perbatasan serta merubah pola pikir pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan.

“Sepanjang kami di Kepri ini masih disamakan dengan wilayah darat oleh pemerintah pusat, Kepri tidak akan pernah maju”, tegasnya.

]]>
489-dihadapan-pemprov-kepri-komite-i-dpd-ri-jelaskan-ruu-perubahan-uu-432008-tentang-wilayah-negara
<![CDATA[DPD RI Mengusulkan RUU Pelayaran Harus Mengutamakan Keselamatan]]> 503-jakarta-–-komite-ii-dpd-ri-melaksanakan-rapat-dengar-pendapat-umum-rdpu-terkait-ruu-perubahan-atas-uu-no-17-tahun-2008-tentang-pelayaran-dengan-dirjen-perhubungan-laut-kementerian-perhubungan-ri-s Tue, 21 May 2019 08:43:00 +0700 astrida Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penguatan fungsi pengawasan regulator di sektor pelayaran untuk menciptakan aspek keselamatan masyarakat pengguna sektor pelayaran.

Dalam RDPU tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, mengatakan bahwa regulasi terkait sektor pelayaran belum dapat mendukung sektor pelayaran yang ideal bagi masyarakat. Pihaknya mencatat beberapa masalah yang menjadi catatan dalam UU Pelayaran seperti pengelolaan pelabuhan, keselamatan pengguna pelayaran, pengawasan keamanan laut, dan birokratisasi perizinan di pelabuhan dan pelayaran.

“Tapi yang paling menjadi perhatian kita adalah faktor keselamatan dan sumbangsih bagi pemasukan untuk daerah. Saya rasa masih banyak yang harus disiapkan, digali terkait Rancangan undang-undang perubahan ini. Yang menjadi target adalah pada bulan Juli RUU ini sudah selesai,” ucapnya.

Senator asal Kalimantan Timur ini menambahkan jika dirinya ingin memperkuat peranan regulator dalam RUU Perubahan atas UU Pelayaran. Lemahnya peranan pengawasan dari regulator menimbulkan banyak masalah di sektor pelayaran, salah satunya di pelabuhan. Proses bongkar muat barang yang sulit dengan beban biaya yang tinggi, serta kurangnya pengawasan dan kontrol atas pelabuhan-pelabuhan yang dikelola pihak swasta.

“Memperjelas garis batas antara regulator kemudian operator ini yang menjadi konsen kita juga dalam RUU perubahan ini. Banyak masalah ternyata faktor pengawasan menjadi loss di lapangan, terutama pengawasan terhadap pelabuhan swasta, ada barang masuk dari luar, terkadang tidak terpantau. Jadi memperkuat fungsi regulator juga operator saya rasa cukup penting dalam RUU Perubahan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI, Anang Prihantoro, menekankan pada pentingnya penegakan integritas dari petugas di sektor pelayaran. Menurutnya, pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor pelayaran sangat dipengaruhi oleh integritas dari petugas atau aparat.

“Saya kira integritas aparat di pelabuhan harus baik. Kalau integritasnya baik, kualitas dan hasil pengawasan bisa maksimal. Kedepannya pembangunan di pelabuhan juga baik, serta masyarakat pengguna yang memanfaatkan pelabuhan, merasa betul-betul negara itu hadir, bukan mafia yang hadir,” kata Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung ini.

Anang juga berharap agar kedepannya UU Pelayaran dapat mengakomodir keterlibatan perusahaan swasta nasional dalam sektor pelayaran. Daerah banyak memiliki perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah daerah yang dapat dilibatkan dalam usaha di sektor pelayaran, baik di pelabuhan ataupun transportasi. Dirinya mendorong agar pembangunan sektor pelayaran tidak hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta di daerah.

“Soal peran swasta, kita mendorong jangan semua itu pemerintah, swasta juga dilibatkan. Tetapi swasta nasional yang menjadi prioritas kita,” kata Anang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha Tjahjagama, yang hadir dalam RDPU tersebut, mendukung terhadap RUU Perubahan atas UU Pelayaran ini. Arif mengakui dalam UU Pelayaran ini masih terdapat beberapa sektor yang dapat diperbaiki. Salah satunya adalah mengenai peningkatan keselamatan pengguna transportasi laut, debirokratisasi di pelabuhan, pengurangan biaya-biaya bongkar muat di pelabuhan, dan juga fungsi pengawasan di sektor pelayaran.***ars

]]>
503-jakarta-–-komite-ii-dpd-ri-melaksanakan-rapat-dengar-pendapat-umum-rdpu-terkait-ruu-perubahan-atas-uu-no-17-tahun-2008-tentang-pelayaran-dengan-dirjen-perhubungan-laut-kementerian-perhubungan-ri-s
<![CDATA[DPD RI KAJI DANA BAGI HASIL SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT]]> 793-dpd-ri-kaji-dana-bagi-hasil-sektor-perkebunan-sawit Mon, 20 May 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id -- DPD RI menilai regulasi yang mengatur dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dikaji ulang karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kewajaran dan kesetaraan antara Pemerintah Pusat  dengan Daerah sebagai penghasil devisi dari industri sawit. Solusi yang ditawarkan DPD RI adalah  perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Hal di atas disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang saat menggelar rapat konsultasi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait dana bagi hasil yang bersumber dari hasil perkebunan (Ekspor CPO) dan Pajak APU yang bersumber dari PT. Inalum. 

Ajiep Padindang mengatakan Sumatera Utara berada di posisi kedua sebagai provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia, namun pemerintah daerah masih merasakan ketidakadilan dalam bagi hasil pusat dan daerah atas pendapatan negara dari industri sawit.

 “Komite IV DPD RI saat ini tengah menggagas revisi perubahan regulasi Pajak Bumi dan Bangunan khususnya PBB Perkebunan, agar dialihkan pengaturan pembagiannya kepada daerah. Daerah yang membagi hasil pajak ke pusat. Mudah-mudahan bisa di golkan,” ujar Ajiep.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aduhio Simamora menjelaskan kehadirannya ke Komite IV DPD RI dalam rangka menyampaikan sengketa lahan Pemprov dengan PT. Inalum, dimana PT. Inalum memiliki tunggakan pajak Air Permukaan Umum (APU) senilai Rp. 2,3 Triliun sejak tahun 2013 sampai dengan 2017. Namun, PT. Inalum hanya bersedia membayar pajak senilai Rp. 18 Miliar per tahun, sesuai dengan pedoman penghitungan pajak yang lama.

“Permasalahan ini sudah disampaikan juga kepada DPR RI dan sekarang kami ke DPD RI, kami berharap DPD RI dapat mendesak untuk merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah,’ ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Ria Sartika Azahari menambahkan dana bagi hasil PPB dan PPh dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004. Untuk Sumatera Utara, penerimaan DBH pada tahun 2018 sebesar Rp. 593,7 Milyar dan didominasi sektor perkebunan. (tere)

]]>
793-dpd-ri-kaji-dana-bagi-hasil-sektor-perkebunan-sawit
<![CDATA[DPD RI dan Ombudsman RI Bahas RUU Partisipasi Masyarakat]]> 082-dpd-ri-dan-ombudsman-ri-bahas-ruu-partisipasi-masyarakat Thu, 16 May 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Partisipasi Masyarakat dan keterbukaan informasi publik miliki urgensi dalam peran penyelenggaraan negara. Hal tersebut dibahas Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan OMBUDSMAN RI dan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Inventarisasi materi RUU tentang Partisipasi Masyarakat. Di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

Ketua PPUU John Pieris mengatakan, RDP ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara Indonesia, serta menyusun daftar inventarisasi masalah terkait dengan RUU tentang partisipasi masyarakat. Negara telah mengatur peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selain itu juga mengatur bentuk partisipasi masyarakat mulai dari rancangan undang-undang sampai peraturan daerah..

"Kami akan menjadikan semua konten itu menjadi sebuah Undang-Undang pokok yaitu Undang-Undang Partisipasi Masyarakat, ini dipandang PPUU perlu untuk menaikan kebijakan-kebijakan politik dan pembangunan," buka John Pieris.

Anggota DPD RI Eni Sumarni memaparkan bahwa pada era sekarang ini keterbukaan informasi publik sangat diperlukan. RUU Tentang Partisipasi Masyarakat kita pahami sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat, baik di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif.

"Partisipasi itu dalam hal ini untuk mencegah adanya individu atau kelompok dominan, rakyat melalui partisipasinya dapat membuat aturan melalui mekanisme keterwakilan, tetapi pada praktiknya bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut harus diarahkan ada regulasinya," ucap Eni.

Wakil Ketua KIP Hendra J Kede menyatakan bahwa sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik berlandaskan pada hak setiap individu, negara demokrasi dan terwujudnya good governance. Partisipasi wajib dilayani oleh negara, dan perlu ada jaminan legal terhadap itu dan menunjuk komisi yang bertanggung jawab menangani itu. Negara pada level konstitusi memberikan hak kepada masyarakat dan status informasi apapun yang dimiliki negara dapat diakses dsn dimiliki oleh masyarakat kecuali ada status informasi yang bersifat rahasia harus melalui proses tertentu.

"Posisi Komisi Informasi sesuai UUD 1945 pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, selain itu masyarakat berhak untuk memiliki menyimpan dan menggunakan segala jenis saluran informasi yang tersedia, yang dimiliki badan publik negara, tugas kami komisi informasi menjalankan UU ini dan aturan pelaksanaanya dan memastikan seluruh badan negara menggunakan prinsip baru ini untuk melayani masyarakat," tukasnya

Kepala Biro Hukum Ombudsman Dwi Cita menyatakan terkait partisipasi masyarakat, Ombudsman menjalankan program membangun masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik mencegah adanya mal administrasi dan mengaktifkan partisipasi masyarakat. Secara teknis ada perwakilan Ombudsman di 34 provinsi dan sering mengadakan pertemuan dengan elemen masyarakat dan menampung aduan dan keluhan dari masyarakat terkait keterbukaan informasi dan pelayanan publik. 

"Ada 3 langkah yang dibangun yaitu membangun pemahaman, memberikan tempat untuk menyampaikan pendapat, kemudian keterlibatan dari masyarakat sendiri, masyarakat tidak hanya menyampaikan pengaduan tapi pemerintah harus juga menindaklanjuti hal tersebut,'' tambahnya.

Turut hadir dalam RDP tersebut anggota PPUU DPD RI Syafrudin Atasoge, Fahira Idris dan Habib Hamid Abdullah. (mas)

]]>
082-dpd-ri-dan-ombudsman-ri-bahas-ruu-partisipasi-masyarakat
<![CDATA[Bukber dengan Pres RI, Ketua DPD RI Harapkan Ramadhan Membawa Berkah]]> 474-bukber-dengan-pres-ri-ketua-dpd-ri-harapkan-ramadhan-membawa-berkah Wed, 15 May 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta melakukan buka puasa bersama Presiden RI, Joko Widodo dan para pimpinan lembaga negara lainnya. 

Oesman Sapta dalam sambutannya mengucapkan terimakasih untuk kehadiran Presiden RI yang telah ke empat kalinya bersedia untuk berbuka bersama di kediamannya. 

Meskipun kali ini menjadi buka puasa bersama terakhir dalam kepemimpinnya di DPD RI, Oesman Sapta berharap Presiden Jokowi selalu dalam keadaan sehat dan tetap melanjutkan tugasnya dengan baik. 

"Terimakasih untuk kesediaan bapak jokowi hadir, ini sudah ke empat kalinya, saya berharap Presiden Jokowi selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik," ujar Oesman Sapta. 

Lebih lanjut, Oesman Sapta berharap dalam melaksanaan ibadah puasa, setiap umat muslim diberikan kekuatan dan kesehatan. 

"Ramadhan disebut juga bulan yang penuh berkah rahmat dan ampunan. Saya harapkan di bulan Ramadhan kalo ini kita tidak hanya mendapat berkah dalam menjalankan ibadah, tapi bisa menjadi penyemangat dalam melakukan ibadah," tambahnya. 

Sejumlah tokoh yang tampak hadir dalam buka puasa ini antara lain Anggota DPD RI, Wakil Presiden RI ke-9, Hamzah Has, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua BPK Moermahadi Soerjadjanegara, Jaksa Agung M. Prasetyo, Panglima TNI Mars. TNI Hadi Tjahjanto dan sejumlah menteri, ulama dan duta besar.

]]>
474-bukber-dengan-pres-ri-ketua-dpd-ri-harapkan-ramadhan-membawa-berkah
<![CDATA[REVISI UU NARKOTIKA HARUS MENGUTAMAKAN UPAYA PENCEGAHAN]]> 301-revisi-uu-narkotika-harus-mengutamakan-upaya-pencegahan Tue, 14 May 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi alasan mendesak untuk merevisi Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika. Salah satu poin yang diusulkan dalam UU tersebut adalah memperbesar porsi pencegahan daripada upaya pemberantasan. Hal ini disampaikan anggota Komite III DPD RI, Abdul Azis Kafia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah lembaga penggiat narkoba hari Selasa (14/5).

Abdul Azis menjelaskan kondisi real saat ini dengan percepatan informasi di butuhkan undang-undang yang lebih tepat dengan kondisi kekinian. Menurutnya, revisi difokuskan untuk memberikan pencegahan daripada melakukan pemberantasan. 

“Saya sangat setuju kita harus punya ketegasan jangan meniru negara lain terkait penegakan hukum. Kalau memang kita masih membutuhkan hukuman mati tetap saja dicantumkan hukuman mati dan itu diberlakukan buat pengedar, dan kalau buat pecandu memang harus di rehabilitasi karena bagaimanapun statusnya sebagai korban. Tapi yang paling bahaya ini tetap pengedar,” ujar anggota asal DKI Jakarta ini.

Senada dengan itu, anggota Komite III lainnya Abdul Jabbar Toba menilai kenakalan remaja seharusnya tidak sepenuhnya disalahkan kepada remaja, karena peranan orang tua ikut menentukan sikap anak. Selain orang tua, peranan pemuka agama juga berperan penting dalam membekali remaja akan ilmu agama.

“Kedepan mulai SD sampai Perguruan Tinggi, remaja-remaja masjid, para kos-kosan perlu di dekati juga. Perlu kita dekati lagi tentang peranan agama didalam pemberantasan narkoba ini, jadi perlu para ulama dan ustadzah kita di bekali bahan bagaimana dampak narkoba,” tambah anggota asal Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.

Anggota Komite III, Herry Erfian menambahkan jika regulasi tidak memberi efek jera terkait hal rehabilitasi, maka tidak akan berdampak bagi pengurangan kejahatan narkoba di Indonesia. Untuk itu, Herry berharap adanya sanksi yang berat baik bagi pemakai atau pecandu, sehingga sama-sama memiliki efek jera untuk tidak lagi memakai narkoba atau pun bahan-bahan aktif lainnya. 

Menanggapi hal itu, Deputi Penindakan BNN, Arman Depari menjelaskan pihaknya menyambut baik usulan amandemen regulasi tentang narkotika. Teknologi farmasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga pengaturan tentang kejahatan narkotika dan zat adiktif lainnya sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut Arman mengakui, regulasi yang ada saat ini tidak mengakomodir tentang pencegahan penggunaan narkotika, melainkan mengatur tentang pemberantasan, penegakan hukum dan pemutusan suplai.

 “Padahal kita juga perlu sosialisasi ini yang outputnya mencegah, nah itu yang tidak ada. Ini sangat teknis sekali ini perlu dibahas kembali supaya masalah pencegahan ini seharusnya equal seimbang dengan pemberantasannya. Padahal kalau kita ingat petuah-petuah orang tua dulu sebenarnya lebih bagus itu mencegah dari pada mengobati. Upaya pemberantasan itu hal terakhir kalau pencegahannya tidak berhasil,” jelasnya.

Selain itu,  sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah seharusnya diatur dalam regulasi, sehingga penting untuk memasukkan peranan masyarakat dalam revisi undanga-undang tersebut.

“Dan yang paling penting dalam hal ini kenapa peran serta masyarakat ini perlu, umum nya negara kita penduduk kita itu cenderung menutup-nutupi dianggap ini aib malu bagi keluarga, ini penting sekali,” ujarnya.

]]>
301-revisi-uu-narkotika-harus-mengutamakan-upaya-pencegahan
<![CDATA[Ciptakan Transportasi Yang Aman, DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ]]> 774-ciptakan-transportasi-yang-aman-dpd-ri-bahas-perubahan-uu-llaj Tue, 14 May 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membahas RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam RDPU tersebut, Komite II melakukan inventarisasi masalah di bidang transportasi untuk dimasukkan sebagai materi RUU tersebut. Salah satu bidang yang disoroti oleh Komite II adalah mengenai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen transportasi online.

Dalam RDPU yang diselenggarakan hari Selasa (14/5) tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, mengatakan saat ini kebutuhan masyarakat akan transportasi berbasis daring sangat tinggi. Selain harga yang dianggap lebih murah, transportasi daring memberikan akses yang mudah dalam pemesanan. Hanya saja dirinya menilai masih ada beberapa sektor yang belum diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah angkutan umum roda dua, atau sepeda motor. Saat ini hanya transportasi roda empat atau lebih yang telah diatur oleh undang-undang sebagai moda transportasi umum. Padahal masyarakat yang menggunakan moda transportasi roda dua juga sangat tinggi. 

“Kita tidak boleh membiarkan sesuatu berjalan tanpa adanya aturan. Semua harus berjalan dengan aturan. Saya pikir permasalahan sebenarnya tidak susah untuk dibuat aturan. Agar transportasi online angkutan roda dua ini bisa kita pertanggungjawabkan keamanannya,” ucap anggota DPD RI asal Prvinsi Kalimantan Timur ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Charles Simaremare, undang-undang mengenai LLAJ, harus dilakukan perubahan untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Undang-undang tersebut harus dapat dikembangkan dan disesuaikan potensi dan peran transportasi dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam transportasi nasional. 

“Salah satu dampak berkembangnya teknologi digital adalah munculnya transportasi online. Dan saat ini angka kecelakaan karena kelalaian pengendara masih tinggi. Bahkan registrasi dan standar mutu pengendara angkutan jalan masih terdapat permasalahan,” kata Charles.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite II yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, Pdt. Marthen, meminta agar UU yang berkaitan dengan transportasi harus selalu dapat mengikuti berkembangan jaman. Saat ini perkembangan teknologi semakin cepat, akibatnya banyak muncul-muncul bisnis transportasi baru, seperti transportasi berbasis daring, dan juga moda-moda transportasi yang berbeda, contohnya mobil tanpa supir yang sedang dikembangkan di luar negeri. Undang-undang transportasi harus dapat memprediksi perkembangan teknologi tersebut, sehingga kedepannya tidak gagap dalam menghadapi perkembangan transportasi.

“Kira-kira teknologi yang berkembang cepat itu harus kita antisipasi. Kita harus membuat undang-undang yang tidak hanya bisa dipakai untuk tahun ini dan tahun depan, tapi juga masa depan, harus futuristik,” ucapnya.

]]>
774-ciptakan-transportasi-yang-aman-dpd-ri-bahas-perubahan-uu-llaj
<![CDATA[Tidak Ada Alasan SITUNG Dihentikan]]> 193-tidak-ada-alasan-situng-dihentikan Wed, 08 May 2019 08:43:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI Tinjau langsung Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan membuktikan bahwa tidak ada upaya KPU secara sengaja menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam Pemilu Serentak 2019. Jikalau ada kesalahan input data, persentasenya tidak lebih dari 0,05%. Oleh karenanya, Komite I DPD RI menilai tidak ada alasan untuk menutup SITUNG dan mendukung untuk terus dilanjutkan. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian dari tugas pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2019. 

Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Komite I Benny Rhamdani, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi, Fachrul razi, Anggota Komite I Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Sofwat Hadi, Syafrudin Atasoge, Muhammad Idris

Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menyatakan bahwa SITUNG adalah bukti komitmen KPU terhadap transparansi publik. Terkait persoalan isu-isu yang berkembang di media tentang SITUNG dan adanya indikasi bahwa seolah-olah sistem tersebut didesain untuk memenangkan kepentingan pihak tertentu. DPD RI ingin memastikan semua itu tidak benar melalui kunjungan kerja ke KPU RI dalam rangka pengawasan Pemilu Serentak 2019.

“Melalui kunjungan kami ke KPU bahkan ditunjukkan langsung oleh Ketua KPU dalam penggunaan SITUNG sebagai semangat transparansi keterbukaan ke masyarakat dan punya hak kontrol, setelah melihat sendiri kami diyakinkan bahwa SITUNG KPU zero persen digunakan untuk keuntungan pihak tertentu. Justru, menurut pendapat senator dari Sulut ini, pihak-pihak yang meminta menutup SITUNG akan membahayakan demokrasi karena menghilangkan hal kontrol publik terhadap informasi perhitungan suara. Dan sekali lagi ini bukanlah sebagai hasil resmi, sistem ini hanya untuk panduan dan asas keterbukaan, hasil resmi tetap menunggu sampai tahapan hitung manual selesai,” ucap Benny.

Pada kesempatan ini, Komite I DPD RI diajak oleh Ketua KPU untuk melihat langsung jalannya Sidang Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU, selain itu juga meninjau ruang server KPU, dan semua peralatan pendukung kinerja KPU dalam rekapitulasi perhitungan suara.

Ketua KPU RI Arief Budiman memaparkan bahwa SITUNG KPU itu sudah digunakan sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 jadi bukan merupakan sistem yang baru meski selalu ada perbaruan dalam setiap periode pelaksanaan. 

“Sekali lagi kami jelaskan SITUNG bukanlah hasil resmi, hanya sebagai informasi, hasil resmi adalah  perhitungan secara manual berjenjang sesuai tahapan sampai diumumkan 35 hari setelah pelaksanaan pemilu sesuai undang-undang, kami bekerja independen tanpa intervensi demi jalannya demokrasi di Indonesia,” jelas Arief.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme rekapitulasi yang menjadi dasar adalah yang manual, dan hal tersebut harus dipahami oleh publik. Dalam mengawal dari awal pelaksanaan hingga rekapitulasi diawasi Bawaslu mulai dari tps sampai ke tingkat pusat.

“Bawaslu saat ini sedang melakukan sidang untuk memutuskan setiap laporan yang masuk ke kami, tapi yang namanya sistem itu harus berjalan, tidak bisa jika hanya ada temuan laporan digunakan untuk menghentikan sistem perhitungan yang dilakukan oleh KPU,” tutur Abhan.**mas

]]>
193-tidak-ada-alasan-situng-dihentikan
<![CDATA[DPD RI Nilai Pemilu Serentak 2019 Berhasil]]> 906-dpd-ri-nilai-pemilu-serentak-2019-berhasil Tue, 07 May 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI nilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. Selain itu DPD RI juga mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara kita. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri. Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, 7 Mei 2019.

“Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru kita laksanakan ini kita nilai berhasil. Selain itu pemilu serentak 2019 juga berjalan tertib, aman, lancar dengan berbagai catatan dan evaluasi. Penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikitpun dari pemerintah, jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta saat memberikan keterangan pers.

Hadir dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemilu Serentak 2019 tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Akhmad Muqowam, Pimpinan Komite I Benny Rhamdani, Fahira Idris, Fachrul Razi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN teddy Lhaksamana, Asisten Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting, serta anggota Komite I DPD RI.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari Pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN. Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil namun perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak. 

“Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah,  DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme  yang diatur oleh undang-undang. Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” tegas Ketua Komite I Benny Rhamdani.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin dan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Perlu kami tegaskan lagi bahwa Pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak ikut campur satu incipun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini, oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ungkap Tjahjo Kumolo.

Kapolri Tito Karnavian Pemilu mengungkapkan bahwa rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama 1 tahun satu bulan ini konsekwensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. 

“Polri akan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara, maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tegas Tito. 

Panglima TNI Hadi Tjahjanto pun menyatakan bahwa selama penyelenggaran pemilu netralitas prajutit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkordinasi saling mendukung soliditas TNI Polri untuk menjaga keamanan NKRI.

“TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan sapai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara,” pungkas Hadi Tjahjanto. (mas)

]]>
906-dpd-ri-nilai-pemilu-serentak-2019-berhasil
<![CDATA[DPD RI Dorong Tenaga Kerja Spa Go International Tenaga Kerja Spa Untuk Kesehatan Bukan Hiburan]]> 912-dpd-ri-dorong-tenaga-kerja-spa-go-international-tenaga-kerja-spa-untuk-kesehatan-bukan-hiburan Tue, 07 May 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI berharap pemerintah segera menyediakan payung hukum yang jelas terhadap pekerja migran Indonesia di sektor spa atau terapis. Kenyataannya, UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum memberikan harapan pada tenaga kerja spa atau terapis.

Meski profesi ini sering dianggap berkonotasi negatif, kenyataannya spa memiliki manfaat bagi kesehatan. Bahkan, permintaan tenaga kerja spa atau terapis baik didalam dan luar negeri setiap tahunnya meningkat.

“UU Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur pekerja migran baik sebelum atau selama di negara penempatan. Namun ketentuan pekerja migran di sektor spa atau terapis pada UU tersebut belum terang-benderang,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Gedung DPD RI Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/5).
 
Menurutnya, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komite III DPD RI di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Komite III DPD RI telah menemukan beberapa fakta seperti pekerja migran Indonesia di sektor pariwisata yaitu spa atau terapis belum dimaksimalkan oleh daerah Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. “Padahal ketiga daerah itu merupakan penghasil tenaga kerja spa atau terapis,” ujar Novita.
 
Novita juga menilai bahwa dari sektor pendapatan bagi tenaga kerja spa atau terapis cukup menjanjikan. “Hal ini karena minimnya informasi sehingga tidak dimaksimalkan. Tentunya Indonesia mempunyai peluang mengirimkan tenaga kerja spa atau terapis ke luar negeri,” harapnya.
 
Pada hakekatnya, lanjutnya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Namun pada implementasinya negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. “Makanya banyak orang berlomba-lomba untuk bekerja di luar negeri dengan alasan memperbaiki hidup,” kata senator asal Maluku itu.
 
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Intsiawati ayus menjelaskan bahwa DPD RI harus melindungi aset bangsa seperti tenaga kerja spa atau terapis. Karena sejauh ini belum ada payung hukum yang fokus terhadap tenaga kerja spa atau terapis ini. “Kita harus tahu diletakan dimana tenaga kerja spa atau terapis ini. Kalau perlu kita minta revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini,” ucapnya.
 
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) Kusumadewi Sutanto menceritakan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata mengenai potensi tenaga kerja spa atau terapis, dan diberikan wewenang dari Kementerian Kesehatan yaitu surat rekomendasi pelaksanaan pijat. “Bahkan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan juga telah memberikan keterampilan dan beasiswa agar bisa bekerja di luar negeri,” tuturnya.
 
Terlepas dari hal tersebut, Kusumadewi menjelaskan bahwa spa memiliki konotasi yang kurang baik atau negatif. Padahal, spa memiliki tujuan untuk kesehatan. “Namun faktanya kita dianggap sebagai hiburan maka pajak kami tinggi. Kami sudah mengatakan bahwa spa untuk kesehatan dan kesejahteraan bukan hiburan,” jelasnya.
 
Selain itu, ASTI juga telah mensosialisasikan bahwa spa bukan hanya untuk pria atau wanita saja. Melainkan, siapa saja boleh tetapi terpenting tempatnya harus terpisah. “Padahal Kemenkes dan Kemenpar sudah memutuskan spa untuk kesehatan dan bukan hiburan,” ujar Kusumadewi.

]]>
912-dpd-ri-dorong-tenaga-kerja-spa-go-international-tenaga-kerja-spa-untuk-kesehatan-bukan-hiburan
<![CDATA[DPRD PAMEKASAN KONSULTASIKAN PERDA BERMASALAH ]]> 001-dprd-pamekasan-konsultasikan-perda--bermasalah- Tue, 30 Apr 2019 08:43:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Panitia Urusan Legislasi Darah (PULD) DPD RI menerima kunjungan DPRD Pamekasan dalam rangka konsultasi terkait peningkatan wawasan untuk efektifitas kinerja dan percepatan tugas dan fungsi DPRD. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat PULD, Gedung A DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/4/19) dipimpin oleh Anggota PULD DPD RI, Abdul Qadir Amir Hartono.

Abdul Qadir menjelaskan DPD RI memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.  

“Untuk menindaklanjuti itu, DPD RI membentuk alat kelengkapan baru yakni PULD untuk mengkaji dan menelaah temuan hasil pemantauan ranperda dan perda di berbagai daerah. Selain itu, PULD juga akan mengeluarkan rekomendasi mengenai evaluasi ranperda dan perda tersebut,” ujarnya.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapempeda) DPRD Pamekasan, Andy Suparto menjelaskan setiap ranperda dan perda harusnya dikonsultasikan dengan DPD RI. Hal ini karena DPD RI adalah pihak pembuat undang-undang dan terlibat dalam proses pengesahan undang-undang. Sehingga, DPD RI harus memahami kondisi riil dari implementasi kebijakan di daerah. 

“Terkait kewenangan PULD, memang sudah seharusnya ada penelaahan dan analisis kajian terhadap ranperda dan perda. Baru kali ini kami konsultasi dengan PULD, padahal setahun bisa 12 kali kami konsultasi dan harmonisasi  tapi itupun ke gubernur, padahal gubernur hanyalah penterjemah dari pemerintah pusat, padahal yang menyusun undang-undang adalah DPR dan DPD RI,” jelasnya.
Adapun, DPRD Pamekasan menyampaikan beberapa perda yang dinilai perlu dikaji kembali, diantaranya perda tentang pelaksanaan otonomi daerah.

]]>
001-dprd-pamekasan-konsultasikan-perda--bermasalah-
<![CDATA[DPD RI Minta Semua Pihak Menahan Diri dan Wujudkan Pemilu Damai]]> 653-dpd-ri-minta-semua-pihak-menahan-diri-dan-wujudkan-pemilu-damai Tue, 30 Apr 2019 08:43:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan tetap berkomitmen mewujudkan pemilu yang kondusif dan damai. Meskipun terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, DPD RI mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi di Indonesia. 

“Euforia saling klaim menang dari masing-masing calon dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan hendaknya tidak menggangu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di dalam negeri,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI, Masa Sidang V di Nusantara V hari Selasa (30/4).

Nono Sampono menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, DPD RI menganggap bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dikaji ulang. Mengingat banyak persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya adalah adanya korban jiwa dari anggota KPPS sebanyak 318 orang, dan ribuan anggota KPPS dilaporkan sakit setelah bertugas melakukan pemungutan suara. 

“Kami ikut prihatin dan bela sungkawa terhadap korban yang sudah mencapai di angka 300. Saya kira ini bukan hanya merupakan catatan bagi kita semua bahwa pemilu kali ini menelan korban yang luar biasa. Oleh karena itu ke depan memerlukan kajian kita bersama, semua pihak merasakan hal itu, dan perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Kaji secara mendalam dan lakukan simulasi. Nanti ke depan seperti apa, kita berharap ada keputusan yang terbaik,” kata Nono Sampono.

Nono Sampono juga menghimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait KPU terkait rekapitulasi akhir suara pada tanggal 22 Mei 2019. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang muncul mengarah pada tindakan-tindakan pengerahan massa yang berakibat pada tindakan anarkis yang melanggar hukum. 

“Kita berharap agar pemerintah, khususnya untuk TNI-Polri melakukan pengamanan dengan semestinya, dan bila perlu tindakan tegas apabila sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan. Kita sebagai bangsa yang semakin dewasa memaknai demokrasi, harusnya apapun proses demokrasi pasti ada menang dan kalah. Yang kalah jangan ngawur, melakukan tindakan yang merugikan kita semua,” tegas Senator asal Provinsi Maluku ini.

Selain mengenai Pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah tingginya harga tiket pesawat dan juga antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tingginya harga pesawat, dianggap tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Harga tiket pesawat yang tinggi mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan di berbagai daerah. DPD RI kembali meminta kepada pemerintah sebagai regulator penerbangan agar supaya dapat menertibkan maskapai-maskapai penerbangan yang masih belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan bangsa. 

“DPD RI melalui Komite II kiranya dapat segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik ini,” tukas Nono Sampono.

Sementara itu, terkait antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan, DPD RI meminta kepada pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, menilai pada masa jelang Ramadhan, permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok akan meningkat, dan berdampak pada kenaikan harga yang tinggi. Dirinya meminta pemerintah memastikan ketersedian stok-stok kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPD RI juga akan melakukan pengawasan di setiap daerah, agar tercipta stabilitas harga di masyarakat.

“Ini harus disikapi oleh semua pihak, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman di legislatif juga. Pemerintah harus melakukan operasi pasar, dan teman-teman di legislatif sebaiknya juga melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga,” kata Darmayanti Lubis yang juga Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini.***ars

]]>
653-dpd-ri-minta-semua-pihak-menahan-diri-dan-wujudkan-pemilu-damai
<![CDATA[Setjen DPD RI Bantah DPD RI Duduki Peringkat Tertinggi Pelaku Tindak Pidana Korupsi]]> 062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi Sun, 28 Apr 2019 08:43:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Adam Bachtiar, membantah berita yang dipublikasikan oleh nttterkini.com bahwa DPR RI dan DPD RI menempati peringkat tertinggi dalam pelaku tindak pindana korupsi. 

Seperti diketahui, berita yang dimuat di nttterkini.com tanggal 21 Maret 2019, berdasarkan pernyataan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Roro Sulistiowati, yang mengatakan bahwa anggota DPR RI dan DPD RI merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi, saat berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

“Tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan peringkat tertinggi adalah anggota DPR-DPD,” ucap Roro seperti yang dikutip oleh nttterkini.com.

Adam Bachtiar menyayangkan atas pemberitaan tersebut yang tidak menampilkan keseimbangan berita. Informasi yang disampaikan seharusnya melalui konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah DPD RI. “Kami menyayangkan berita tersebut karena tidak mengkonfirmasi kepada kami. Seharusnya nttterkini.com melakukan check and recheck dalam pemuatan berita tersebut,” ujar Adam Bachtiar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (28/3).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa semasa kepemimpinan Ketua DPD RI, Oesman Sapta, tidak ada anggota yang terlibat pada masalah korupsi. Disamping itu, pada era ini DPD RI membangun transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Tindak pidana korupsi yang terjadi di DPD RI selama ini hanya terjadi 1 kali, yaitu saat mantan Ketua DPD RI terjerat kasus suap pembelian gula impor. Selain itu, salah satu mantan anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara yang ditahan KPK, tetapi kasusmya terjadi pada saat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, bukan saat menjadi anggota DPD RI. 

Selain menyayangkan informasi yang tidak akurat mengenai DPD RI, Adam Bachtiar juga menjelaskan bahwa dalam berita tersebut juga terdapat informasi yang salah. Dimana dalam berita tersebut, nttterkini.com menjelaskan bahwa Roro Sulistiowati merupakan Deputi Pencegahan KPK RI. Padahal Roro Wide Sulistyowati merupakan pegawai di KPK yang menjabat sebagai Kordinator Program, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

“Berdasarkan penelusuran informasi dari Humas Setjen DPD RI, Bu Roro itu tidak menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Yang menjabat Deputi Pencegahan itu Pak Pahala Nainggolan,” papar Adam Bachtiar.

]]>
062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi