Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Wed, 18 Oct 2017 15:24:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI Usul Pembangunan Bandara di Kayong Utara Bisa Masuk PSN ]]> 241-dpd-ri-usul-pembangunan-bandara-di-kayong-utara-bisa-masuk-psn- Mon, 16 Oct 2017 15:24:00 +0700 sila JAKARTA-Komite II DPD RI mengunjungi Bappenas untuk menanyakan rencana pembangunan bandara di Kayong Utara, Kalimanatan Barat. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti atas kunjungan Komite II Kabupaten Kayong Utara.
 
Pada kesempatan itu, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengusulkan pembangunan bandara di Kayong Utara dimasukkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga pembangunan bandara bisa segera cepet selesai.
 
“Kami mengusulkan pembangunan bandara ini bisa dimasukkan kedalam PSN. Di terima atau tidaknya urusan belakangan. Terpenting diajukan dulu,” ucap Parlindungan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (16/10).
 
Ia menambahkan, untuk PSN hanya dua tahun saja programnya. Tentunya, ia mendorong perlu adanya dorongan dari pihak swasta, karena tidak bisa mengandalkan APBN. “Kita tidak bisa mengandalkan APBN karena akan lama. Keinginan kita PSN dulu,” tegas senator asal Sumatera Utara itu.
 
Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat Rubaeti Erlita menambahkan kedatangnya ke Bappenas untuk menanyakan sejauhmana rencana pembangunan bandara di Kayong Utara. “Bandara memang sangat penting buat kami. Kita berharap pembangunan bandara bisa segera terwujud,” harap dia.
 
Selain itu, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryakbrata mengatakan sampai saat ini memang ada dua rencana pembangunan bandara. Namun informasi saat ini untuk bandara di Sukadana (Kayong Utara) merupakan lokasi baru. “Mudah-mudahan di Sukadana bukan wilayah hutan gambut,” tuturnya.
 
Wismana menjelasakn memang ada beberapa pertimbangan bersama yang perlu dicermati dari dua wilayah yaitu Kayong Utara dan Ketapang yang menjadi usulan bandara.

“Memang Ketapang tidak bisa dibangun karena ada rumah sakit. Nantinya kita harus melihat perluasan dari sisi mana dan domain-nya seperti apa. Apa lagi jarak tempuh akan menjadi pertimbangan,” kata Wismana.

]]>
241-dpd-ri-usul-pembangunan-bandara-di-kayong-utara-bisa-masuk-psn-
<![CDATA[DPD RI Terima Delegasi DPRD Kabupaten Bone Bahas Masalah Pilkada ]]> 236-dpd-ri-terima-delegasi-dprd-kabupaten-bone-bahas-masalah-pilkada- Thu, 12 Oct 2017 15:24:00 +0700 sila Jakarta- DPD RI terima audiensi dari DPRD Kabupaten Bone bahas masalah UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pertemuan ini dipimpin Ajiep Padindang Senator Sulawesi Selatan didampingi Sudarsono Hardjosoekarto Sekretaris Jenderal DPD RI. Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Kamis(12/10).

Pada kesempatan ini, Ajiep Padindang yang juga Ketua Komite IV DPD RI mengapresiasi kunjungan konsultasi dari DPRD ini karena ini merupakan bentuk hubungan baik antara DPD dengan daerah.  

"DPD mencoba mencari jalan supaya kedepan produk perda dapat sinergi dengan pusat begitu juga sebaliknya juga masalah anggaran Pilkada yang dibebankan APBD sedang dibahas agar ke depan hanya menggunakan porsi APBN sehingga tidak membebani daerah," ujarnya.

Saipullah Latif yang memimpin rombongan Delegasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone mengatakan bahwa belum adanya regulasi dana sharing penyelenggaraan Pilkada antara Provinsi dan kabupaten/kota, dan menurutnya anggaran Pilkada yang saat ini menggunakan APBD cukup menguras anggaran daerah. 

“APBD itu sedikit dan jika porsinya masih harus dipakai untuk membiayai Pilkada maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah,” tutur Latief.

Lanjutnya Komisi I DPRD Kabupaten Bone tersebut mengkhawatirkan kepanitiaan dari KPU yang demisioner atau kosongn 2 bulan sebelum pilkada. Sehingga proses transisi KPU daerah yang baru di khawatirkan mengganggu proses pilkada di Bone.

“Pergantian kepanitiaan 2 (dua) bulan sebelum hajatan berlangsung itu saya kira cukup mengkhawatirkan proses Pilkada anti, karena pasti ada proses adaptasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Komite I DPD RI sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat denga Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yang menyimpulkan beberapa hal di antaranya, PIlkada dan Pemilu serentak harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, Komite I mengapresiasi persiapan KPU dan Bawaslu menghadapi Pilkada dan Pemilu serentak, dan mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan dan pengawasan, dan Komite I DPD RI sendiri akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PIlkada 2018 dan Pemilu serentak 2019. (mas)

]]>
236-dpd-ri-terima-delegasi-dprd-kabupaten-bone-bahas-masalah-pilkada-
<![CDATA[Jadwal Masa Sidang DPD RI]]> 700-jadwal-masa-sidang-dpd-ri Thu, 12 Oct 2017 15:24:00 +0700 hagustin ALOKASI WAKTU PERSIDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2017 – 2018

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2017-2018

JADWAL PERSIDANGAN DPD RI MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2016-2017

]]>
700-jadwal-masa-sidang-dpd-ri
<![CDATA[Bertemu Gubernur Sulsel, Wakil Ketua DPD RI Singgung Disparitas Pembangunan]]> 271-bertemu-gubernur-sulsel-wakil-ketua-dpd-ri-singgung-disparitas-pembangunan Fri, 06 Oct 2017 15:24:00 +0700 sila Makassar (6/10) - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyinggung soal ketertinggalan kawasan Indonesia timur dalam hal pembangunan daerah. Menurutnya banyak provinsi di kawasan Indonesia timur yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum menjadi provinsi yang maju dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Indonesia barat. 

Dalam pertemuannya dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel hari Jumat (6/10), Nono Sampono mengatakan pemerintah harus memperhatikan pembangunan setiap daerah. Dirinya menilai kemajuan sebuah negara secara nasional ditentukan dari keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu dirinya meminta agar pembangunan harus lebih merata dan lebih memperhatikan kawasan Indonesia timur.

“Kita ingin mendorong agar perhatian pusat lebih fokus ke daerah. Sudah saatnya daerah lebih diberikan perhatian agar disparitas pembangunan jangan hanya kearah tengah atau barat,” ucap Nono.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata, DPD RI selalu memperjuangkan kepentingan daerah terutama dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang merata. Sebagai wakil daerah, DPD RI berperan menjadi ujung tombak daerah di pusat dalam jalur legislatif untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Dan DPD RI berjuang agar disparitas pembangunan tidak ada lagi kedepannya.

“Kalau bicara daerah, disparitas itu ada pada segala ketertinggalan, keterbelakangan, pendidikan, kemiskinan. Tentu memerlukan perhatian agar kemajuan bisa kita raih secara kolektif. Secara nasional tidak mungkin dia bergerak kedepan kalau masih ada yang tertinggal, terutama daerah timur dan kepulauan. Ini masalah yang harus kita angkat menjadi isu nasional,” tegas senator dari Provinsi Maluku tersebut.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo turut mengemukakan bahwa pembangunan di kawasan Indonesia timur dengan wilayah lainnya masih terdapat kesenjangan. Dirinya berpendapat bahwa perhatian pemerintah dinilai masih kurang terhadap pembangunan kawasan Indonesia timur. Oleh karena itu dirinya meminta DPD RI sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan kepentingan daerah bersama pemerintah daerah.

“Besok akan kita agendakan rapat kerja bersama DPD. Membahas soal pembangunan kawasan timur, salah satunya adalah mengenai pembangunan daerah kepulauan,” ucapnya.*ars

]]>
271-bertemu-gubernur-sulsel-wakil-ketua-dpd-ri-singgung-disparitas-pembangunan
<![CDATA[DPD RI Sampaikan Aduan Masyarakat Boven Digoel dan Merauke ke KLH]]> 575-dpd-ri-sampaikan-aduan-masyarakat-boven-digoel-dan-merauke-ke-klh Fri, 06 Oct 2017 15:24:00 +0700 hagustin Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan Senator asal Papua Charles Simaremare mendatangi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Boven Digoel dan Merauke terkait pembukaan kebun plasma kelapa sawit, Rabu (4/10/2017). Mereka diterima oleh Yuyu Rahayu (Plt.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) dan Muhammad Said (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan).

Parlindungan Purba menjelaskan bahwa masyarakat tidak bisa mengolah lahan kebun plasma dari 20% konsesi PT. Korindo karena adanya moratorium hutan perusahaan. Hambatan perusahaan buka lahan—termasuk plasma—karena kampanye negatif lembaga non pemerintah (Non Governmental Organization/NGO) asing yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi Korindo. “Pengusaha yaitu Korindo merasa terganggu dengan adanya Black Campaign dari suatu NGO diluar negeri yang menyampaikan kepada supply chain mereka, kepada market mereka (PT.Korindo-red). Ternyata setelah kami cek mereka (NGO-red) tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi,” ucap senator asal Sumatera Utara tersebut.

Lebih lanjut, Parlindungan menyampaikan akan membentuk tim dan berkunjung ke Merauke dan Boven Digoel. Ia juga akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan instansi terkait untuk bisa memberikan masukan terkait masalah ini.

Sementara itu Senator asal Provinsi Papua Charles Simaremare menanggapi bahwa sebenarnya pihak asing-lah yang mencoba secara nyata mengganggu stabilitas ekonomi di Papua. Charles juga berharap pemerintah bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.“Pemerintah pusat memberikan HGU (Hak Guna Usaha) untuk investor untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat itu sudah tepat, tetapi dengan Black Campaign dari pihak NGO ini sangat merusak bisnis dari investor yang menanamkan modalnya di Papua, karena bisnis mereka bukan hanya kelapa sawit,” jelasnya.

Charles berharap pemerintah Indonesia bisa dengan tegas memberikan statement bahwa tidak ada masalah soal investasi yang dilakukan oleh Korindo, agar masyarakat bisa mendapatkan kebun sawit plasma 20% dari HGU yang diberikan oleh pemerintah kita. “Mereka sudah berharap akan bisa menghasilkan, namun nyatanya tidak bisa, ini kerugian yang dialami masyarakat Boven Digoel dan Merauke yang sudah jauh-jauh datang untuk menyuarakan itu,” tutupnya

]]>
575-dpd-ri-sampaikan-aduan-masyarakat-boven-digoel-dan-merauke-ke-klh
<![CDATA[KUNJUNGAN KE JAWA BARAT DPD RI HARAP POLANDIA TERTARIK UNTUK INVESTASI]]> 184-kunjungan-ke-jawa-barat-dpd-ri-harap-polandia-tertarik-untuk-investasi Thu, 05 Oct 2017 15:24:00 +0700 sila SUBANG- Ketua Senat Polandia, Stanislaw Karczewski mengapresiasi kerjasama yang baik antara DPD RI dengan Polandia. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Tangkuban Perahu, Subang, Kamis (5/10).
 
Stainslaw Karczewski memimpin delegasi Senat Polandia yang terdiri dari Dubes Polandia untuk RI, Ketua dan Anggota Komisi Peraturan dan Etika Senator Polandia dan Wakil Ketua Komisi Pertanian.
 
Stainslaw mengatakan bahwa kunjungan mereka ke Indonesia bertujuan untuk memperkuat hubungan antar Polandia dan Indonesia. 
 
"Kami kunjungan resmi ke Indonesia, dengan tujuan agar hubungan antar kedua negara bisa ditingkatkan lagi. Kami juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan DPD RI, karena hari ini kami juga akan bertemu Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla," ujarnya.
 
Menurut Stainslaw, Indonesia adalah negara yang sangat indah, sehingga menjadi daerah tujuan wisata berbagai negara. "Saya kesini sebagai salah satu tempat yang paling dituju oleh orang Eropa dan Belanda, karena keindahan alamnya," katanya.
 
Delegasi diterima oleh Senator Jawa Barat, Aceng Fikri dan Eni Sumarna, serta Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa beserta jajarannya.
 
Dalam kesempatan tersebut senator Jawa Barat, sekaligus anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Aceng Fikri menyampaikan bahwa Indonesia sangat menarik bagi orang Eropa.
 
"Alam Indonesia ini, sangat menarik bagi mereka, karena objek wisata seperti ini tidak ada disana, seperti yang disampaikan oleh senator Polandia tadi," katanya.
 
Aceng berharap, ke depan bisa ada kerjasama dalam investasi dan pengembangan sumber daya alam.
 
Sementara itu Senator Jawa Barat lainnya, Eni Sumarni berharap dengan kunjungan resmi ini dapat memberikan wawasan bagi masing-masing negara.
 
Dirinya juga ingin mendorong wisata Papandayan yang juga cukup baik untuk dikenalkan ke wisatawan mancanegara.
 

Selain bertemu dengan Wakil Presiden, Jusuf Kalla delegasi Senator Polandia juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan. (Adn)

]]>
184-kunjungan-ke-jawa-barat-dpd-ri-harap-polandia-tertarik-untuk-investasi
<![CDATA[KANTOR DPD RI DI SULAWESI SELATAN TIDAK LAYAK DIGUNAKAN ]]> 599-kantor-dpd-ri-di-sulawesi-selatan-tidak-layak-digunakan------ Tue, 03 Oct 2017 15:24:00 +0700 sila JAKARTA (3/10) – Gedung Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Provinsi Sulawesi Selatan dinilai tidak layak untuk digunakan sebagai kantor perwakilan DPD RI di daerah. Keadaan kantor yang berukuran kecil, terdapat kerusakan-kerusakan di beberapa bagian, dan lokasi yang kurang strategis merupakan beberapa faktor yang membuat kantor DPD RI tersebut tidak mampu mendukung kegiatan anggota DPD RI di Sulawesi Selatan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah.

Terkait permasalahan tersebut, Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI bersama senator dari Sulawesi Selatan meninjau kondisi gedung kantor DPD RI di Sulawesi Selatan. PURT DPD RI juga menilai bahwa gedung DPD RI di Sulawesi Selatan memang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai kantor perwakilan.

Menurut Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan, Iqbal Parewangi, jika dilihat dari keadaan tersebut, kantor perwakilan DPD RI harus segera dipindah. Menurutnya Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis dan sentral di bagian timur Indonesia harus memiliki kantor perwakilan yang representatif.

“Pertama penting bahwa Sulawesi Selatan ini adalah titik akses untuk seluruh Indonesia Timur. Penting bahwa kantor DPD RI di Sulawesi Selatan mudah terakses bagi siapapun dari Indonesia Timur yang mau melintas ke timur. Pertimbangan kedua masyarakat Sulawesi Selatan bertanya, kalau kami mau mengadu ke DPD RI, mana kantornya? Ini lokasinya sangat tidak strategis,” ucapnya.

Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung menilai tidak layaknya kantor DPD RI di Sulsel tersebut dikarenakan struktur bangunan yang tidak menunjang kinerja Anggota DPD RI di Sulsel. Syarat-syarat minimum dari sebuah gedung DPD RI di daerah tidak dimiliki kantor tersebut.

“Kenapa dianggap tidak layak, karena sarana utama ruang anggota harus ada itu tidak dimiliki. Lalu layout ruangan sangat tidak representatif untuk berkantor sebagian sebuah lembaga negara yang ada di daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI, Sudarsono Hardjosoekarto, yang turut meninjau kantor tersebut mengatakan bahwa keberadaan gedung kantor DPD RI di daerah telah diatur dalam UU MD3. Dirinya menjelaskan bahwa PURT akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas solusi atas masalah tidak layaknya kantor perwakilan DPD RI di Sulsel.

“Tahap pertama, empat anggota dan seluruh anggota PURT akan konsultasi dengan Pak Gubernur bagaimana langkah-langkah dari perspektif pemerintahan daerah provinsi,” ucap Sudarsono Hardjosoekarto.

]]>
599-kantor-dpd-ri-di-sulawesi-selatan-tidak-layak-digunakan------
<![CDATA[DPD RI PERJUANGKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM]]> 792-dpd-ri--perjuangkan-kesejahteraan-nelayan-pembudidaya-ikan-dan-petambak-garam Mon, 02 Oct 2017 15:24:00 +0700 sila Jakarta- Komite II DPD RI mengadakan rapat membahas isu pokok pengawasan atas pelaksanaan UU No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di Ruang Rapat Komite II Lt. 3 Gd. B DPD RI.(02/10).

Ketua Komite II, Parlindungan Purba mengatakan pentingnya laut sebagai lahan penghasilan bagi masyarakat daerah,  diantaranya adalah nelayan dan petambak garam. Untuk mengatasi masalah yang dialami nelayan dan petambak garam, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.“ Koordinasi ini harus ditingkatkan lagi dengan juga melibatkan  pemerintah provinsi dan kota,” katanya.

Hadir dalam rapat tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Sampang dan Asosiasi Petambak Garam Nusantara.

Pada kesempatan tersebut Muhammad Yusuf selaku Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa UU No.7 Tahun 2016 ini menitikberatkan pada 6 strategi utama. “Untuk pelaksanaan UU No.7 Tahun 2016 menitikberatkan pada 6 strategi utama terkait penyediaan dan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana usaha perikanan dan pergaraman, Jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pergaraman, pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, fasilitasi dan bantuan hukum dan pemberdayaan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Sudirman, Senator Aceh meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian terkait lahan tambak garam yang belum digarap pasca tsunami dan juga pemberdayaan petani garam agar dapat berkesinambungan dan tidak bersifat instan. “Di Aceh jumlah petani garam semakin berkurang karena harga garam yang murah padahal garam sangat dibutuhkan,selain itu terdapat lahan tambak garam yang belum tergarap pasca tsunami. Untuk itu mohon perhatian Pemerintah terkait hal tersebut dan juga pemberdayaan untuk petani garam agar dilakukan tidak secara instan,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan bantuan sarana dan prasarana, Mamberob Y. Rumakiek ,Senator Papua Barat menyampaikan bahwa di Papua Barat belum seluruhnya nelayan mendapatkan bantuan berupa alat tangkap maupun kapal. “ Di Papua Barat, nelayan belum seluruhnya mendapatkan bantuan berupa alat tangkap maupun kapal, hal tersebut yang dikeluhkan oleh para nelayan disana,” urainya.

Menanggapi hal tersebut, Senator Bali, I Kadek Arimbawa menyatakan perlu dibuat suatu sistem agar bantuan yang diberikan dapat diterima masyarakat secara merata.” Bantuan agar diberikan secara menyeluruh dengan dibuatkan sistem sehingga bantuan tidak diberikan berkali - kali pada kelompok yang sama,” tegasnya.(vic)

]]>
792-dpd-ri--perjuangkan-kesejahteraan-nelayan-pembudidaya-ikan-dan-petambak-garam
<![CDATA[*13 Tahun DPD: Wajah Indonesia Dilukis Dari Daerah*]]> 875-13-tahun-dpd-wajah-indonesia-dilukis-dari-daerah Mon, 02 Oct 2017 15:24:00 +0700 sila Makassar, 2 Oktober 2017 — Pada Minggu, 1 Oktober 2017 kemarin, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menapaki usia ke 13 tahun. Lembaga perwakilan yang lahir sebagai amanat demokrasi ini terus membenahi diri agar semakin mantap menjemput aspirasi rakyat daerah untuk diperjuangkan di pentas nasional dan menguatkan kapasitasnya agar mampu menjadi saluran alternatif aspirasi rakyat Indonesia yang selama ini sering mandek baik di lembaga legislatif dan eksekutif yang ada di daerah maupun di Pusat.

“Baik buruk atau maju mundurnya Indonesia sebagai sebuah bangsa sangat ditentukan apa yang terjadi di daerah-daerah. Istilahnya, wajah Indonesia dilukis dari setiap jengkal daerah yang ada di Indonesia. Jika rakyat di daerah hidupnya semakin mudah dan baik maka wajah Indonesia akan semakin baik juga. Demikian juga sebaliknya. Makanya, jika bangsa ini ingin maju, semua aspirasi, hambatan dan kesulitan yang ada di daerah harus dijemput dan diselesaikan, dan peran ini sebenarnya ada di DPD,” ujar Senator Jakarta yang juga Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di sela-sela kunjungan kerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (2/10).

Fahira mengungkapkan, semua produk dan kebijakan yang dihasilkan DPD selama ini berdasarkan hasil dialog, aspirasi, dan pemetaan masalah yang terjadi di semua daerah di Indonesia. Misalnya saja isu pengangkatan tenaga guru honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang menjadi sumber keresahan para guru di seluruh daerah di Indonesia. Isu ini, konsisten diperjuangkan Komite III DPD walau hingga saat ini masih terus berproses.

Masyarakat, lanjut Fahira, bisa melihat pemberitaan media atau bertanya langsung kepada para guru honorer tentang komitmen DPD memperjuangkan guru honorer. “Komite III DPD teruji dan gigih melakukan pendampingan bagi penuntasan persoalan guru honorer ini. Kita juga membangun opini publik bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru honorer. Hasilnya, saat ini DPR dan Pemerintah hendak melakukan revisi UU ASN,” jelas Fahira.

Selain itu, selama tiga tahun terakhir ini (2015-2017), berbagai isu yang menjadi aspirasi rakyat di daerah mulai dari Ujian Nasional (UN), Kurikulum 2013, Perlindungan TKI di Luar Negeri, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ekonomi Kreatif, Pengawasan BPJS Kesehatan, keberpihakan kepada perawat, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan beberapa isu yang menjadi keresahan rakyat di daerah sudah berhasil mendapatkan solusi.

Untuk perlindungan anak, sambung Fahira, Komite III DPD baik secara formal maupun informal paling intensif mendesak Presiden untuk segera menjadikan kejahatan terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa yang hasilnya saat ini kita sudah punya UU Perlindungan Anak yang tegas dengan hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman tambahan salah satunya kebiri kimia. Komite III DPD juga adalah inisiator dan satu-satunya lembaga yang mengusulkan RUU Ekonomi Kreatif masuk dalam prolegnas. Sebagai RUU inisiatif Komite III DPD, saat ini Badan Ekonomi Kreatif menggunakan Naskah Akademik dan RUU Ekonomi Kreatif DPD-RI sebagai bahan bagi kajian dan implementasi pengembangan ekonomi kreatif meski belum dibakukan dalam bentuk undang-undang.

Bahkan, UN yang tidak lagi dijadikan syarat kelulusan dan saat ini dan digunakan bagi pemetaan mutu pendidikan serta mengembangkan indeks integritas juga merupakan perjuangan dari Komite III DPD. “Komite III DPD juga punya peran dalam perubahan kebijakan penguatan mutu TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dan penanganan TKI purna penempatan di luar negeri. Selain itu, besama organisasi perawat PPNI, Komite III DPD berhasil mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan,” pungkas Fahira.

]]>
875-13-tahun-dpd-wajah-indonesia-dilukis-dari-daerah
<![CDATA[DPD RI SOROTI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 2017]]> 554-dpd-ri-soroti-pengawasan-dan-pembinaan-penyelenggaraan-ibadah-haji-2017 Wed, 27 Sep 2017 15:24:00 +0700 astrida Jakarta-Penyelenggaraan haji tahun 2017 masih menyisakan permasalahan rutin yang kerap terjadi setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hardi Selamat Hood,selaku Anggota Komite III DPD RI pada kegiatan Dialog Kenegaraan dengan tema "Kemana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?" yang diselenggarakan di Media Center,Gedung Nusantara III.(27/9)

Salah satu masalah terkait penyelenggaraan haji terkait dengan kurangnya pembinaan melalui manasik haji yang hanya menitikberatkan pada ibadah hajinya saja tanpa memperhatikan aspek penguasaan lapangan.

"Jika kita liat manasik haji saat ini lebih menitikberatkan  pada  ibadah hajinya saja tanpa memikirkan masalah aspek penguasaan lapangan. Hal-hal kecil seperti ini yang tidak diantisipasi oleh pembimbing hajinya,"ujarnya.

Hal lain yang juga disoroti oleh Hardi Selamat Hood terkait dengan kondisi fisik jemaah haji Indonesia.

" Banyak Jemaah yg memaksakan diri untuk beribadah haji,tanpa menghiraukan kondisi fisiknya. Hal ini dapat menyebabkan resiko kematian tingkat tinggi,"ucap Senator Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Lebih lanjut,Hardi juga menyampaikan adanya ketidakseimbangan Perbandingan petugas haji dengan peningkatan kuota jamaah haji sehingga banyak jemaah yang masih tersesat saat beribadah, untuk itu selain penambahan petugas hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberiaan alat deteksi berupa chip.

"Banyak sekali jamaah tersesat padahal sudah di jalan yang benar. Hal ini menunjukkan perbandingan petugas haji  belum sebanding dengan penambahan kuota haji. Untuk itu diperlukan penambahan petugas dan agar jemaah dapat diberikan alat deteksi seperti chip sehingga tidak tersesat,"ungkapnya.

Senada dengan Hardi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid menyatakan bahwa perlu adanya penyempurnaan pembinaan ibadah haji dan penambahan petugas haji.

"Kita harus merevisi pembinaan terkait manasik haji. Bobotnya agar disempurnakan sehingga ada penguasaan medan,selain itu petugas haji juga perlu ditingkatkan jumlah dan pengetahuannya,"pungkasnya.

]]>
554-dpd-ri-soroti-pengawasan-dan-pembinaan-penyelenggaraan-ibadah-haji-2017
<![CDATA[DPD RI: BERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA DAERAH UNTUK KELOLA DANA DESA SESUAI KEBUTUHANNYA]]> 509-dpd-ri-berikan-kepercayaan-kepada-daerah-untuk-kelola-dana-desa-sesuai-kebutuhannya Sat, 09 Sep 2017 15:24:00 +0700 sila Jakarta -- Pemerintah harus memberikan fleksibilitas kepada desa untuk mengambil kebijakan terkait implementasi dana desa karena desa merupakan objek dalam pembangunan yang paling paham kebutuhan daerahnya.
 
Hal tersebut disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam pada acara talkshow dengan tema "Rakyat, Desa Dan Tanahnya", di Warung Daun, Cikini, Sabtu (9/9/2017).
 
Muqowam menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki empat lingkup pembahasan yakni terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. 
 
Muqowam yang sebelumnya menjabat Ketua Pansus RUU Desa DPR RI ini menjelaskan lahirnya UU Desa adalah karena desa tidak pernah dapat apresiasi pemerintah. Sebelumnya, kebijakan yang dibuat bersifat top down dan cenderung satu arah. Maka, dengan adanya UU ini harusnya desa dan masyarakat desa bisa bersama-sama membangun desanya. 
 
"Intinya banyak daya tolak masyarakat di desa, sehingga berdasarkan data statistik itu 56% penduduk desa ada di perkotaan, karena tidak bisa hidup di desa. Tidak seperti di Thailand yang pemerintahnya tidak membolehkan lebih dari 30% warga negara hidup di perkotaan, karena pemerintah telah konsern ke desa untuk menyokong bidang pertanian," ujar Muqowam.
 
Senada dengan Muqowam, Ketua Umum Perkumpulan Jarkom Desa, Anom Surya Putra menilai kewenangan lokal masyarakat desa ini penting.
 
"Hubungan rakyat desa dan tanah itu paling rumit, saya pikir PP dana desa harus dicabut, karena banyak beban administratif, tiap Permen desa tiap tahun selalu ada perubahan kebijakan, harusnya permen itu 4 tahun sekali, sehingga memudahkan desa untuk mengelola dana desa," jelasnya.
 
Sementara itu, Kades Plososari Kendal, Jawa Tengah, Suwardi mengatakan sebelum lahirnya UU Desa dirinya hanya menerima bantuan dari pemerintah sebesar 90juta pertahun. Namun, dengan adanya UU Desa jumlahnya naik menjadi 800 juta per tahun. 
 
Pasca lahirnya UU Desa, lanjutnya, sangat dirasakan bahwa masyarakat desa telah diakui negara. 
 
"Dulu masyarakat desa hanya diakui kabupaten, dengan UU Desa kami apresiasi kepada tim perumus. Akar permasalahan adalah rakyat, desa dan tanahnya, baru kali ini kami rasakan adanya sentuhan pemerintah, karena dengan bayar pajak kami terima pembangunan yang baik, " jelasnya.
 
Namun, Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepercayaan kepada perangkat pemerintah daerah untuk mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tanpa dibenani dengan aturan yang justru mempersulit terwujudnya kemandirian daerah.
 
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kementerian Desa, Ahmad Erani Yustika mengatakan setelah diberlakukannya UU Desa, pihaknya mencoba memotret keseluruhan kegiatan desa. Berdasarkan data BPS, pihaknya mengolah untuk mengetahui base line kondisi desa saat itu.
 
"Kami membagi data yang ada dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Jadi ada semua datanya, kita bahkan kirimkan ke semua kabupaten, supaya setiap daerah tahu potensinya masing-masing," jelasnya.
 
Namun, Kemendes tidak dalam kapasitas mendikte daerah. Data yang disediakan tersebut sebatas masukan bagi daerah. Sementara, keputusan akhir ada ditangan pengambil kebijakan di daerah masing-masing.
 
"Sikap kami jelas, keputusan ada di musdes (musyawarah desa). Bupati dan menteri tidak boleh campur tangan. Pilihan mutlak kewenangan desa. Permen yg kami buat merupakan daftar yg terbuka," tambahnya.
 
Meski demikian, Ahmad Erani menilai koridornya implementasi UU Desa harus ditegakkan, supaya mimpi kemandirian desa dapat diwujudkan. Caranya, semua lini mesti paham dan setia dgn UU ini. 
 
"Kami telah mengeluarkan sekian surat menyurati bupati kalau kebijakan yang dilakukan salah.Contohnya, ada surat edaran bupati bahwa semua desa harus memiliki laptop dgn spesifikasi tertentu dengan dana desa, atau semua rumah harus dipasang pagar pakai dana desa, itu salah. Apabila semua pengambil kebijakan paham dgn substansi uu desa, maka tidak akan terjadi pedebatan seperti saat ini," ujarnya. Irjen kementerian desa Prof ahmad erani mengatakan, bahwa musyawarah desa mutlak dilakukan untuk tentukan program desanya.
 
Sedangkan pengamat dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sentot S. Satria menilai UU desa bukan hanya tentang dana desa, tapi juga ketepatan proses penyalurannya agar lebih maksimal fungsinya.
 
"Karena kan ada periode penggunaan dananya. Nah, jika baru di bulan ke 6 penyaluran dana maka rencana dan pelaksanaan penggunaan desa bisa berantakan. Bayangkan bagaimana tiap bulan juga di desa ada yang harus di gaji tapi gaji nya baru bisa dibayar 6 bulan kemudian, " jelasnya.
 
Selain itu, menurut Sentot saat ini kebutuhan desa sangat banyak, sedangkan pemerintah pusat memberikan arahan yang wajib dilaksanakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu, Ia berharap perhatian pemerintah pusat jangan hanya dana desa namun lebih memprioritaskan kepada kebutuhan dari tiap masing-masing desa.
 

Tak hanya itu, Ia menilai pemerintah sejauh ini baru fokus pada program pengawasan dana desa, sementara seharusnya lebih memperhatikan persoalan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. *adn/tho

]]>
509-dpd-ri-berikan-kepercayaan-kepada-daerah-untuk-kelola-dana-desa-sesuai-kebutuhannya
<![CDATA[Batasi Jumlah Sekolah Perawat Untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing]]> 141-membatasi-jumlah-sekolah-perawat-untuk-meningkatkan-kualitas-dan-daya-saing-perawat Thu, 07 Sep 2017 15:24:00 +0700 msidikp Jakarta- Komite III DPD RI menyelenggarakan RDPU dengan Adinkes. RDPU dilaksanakan dalam rangka memproleh masukan, padangan dan pendapat terkait implementasi UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. 

Dr. Krishnajaya MS selaku Ketua Umum Adinkes Pusat yang hadir dalam RDPU tersebut memaparkan bahwa pada prinsipnya perawat-perawat di Indonesia telah terlindungi sejak diundangkannya UU Keperawatan. Secara prinsip permasalahan krusial bidang keperawatan antara lain menyangkut kompetensi tenaga keperawatan di setiap fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) harus berbeda dan penugasan kepada tenaga perawat yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Senator asal Kalimantan Barat, Maria Goreti mengungkapkan perihal temuannya di beberapa daerah perihal standarisasi sekolah keperawatan. Jangankan sarana dan prasarana untuk praktik keperawatan, sarana dan prasarana gedung saja tidak layak. 
Senada dengan Maria Goreti, Senator asal NTB Lalu Suhaimi menambahkan bahwa kemudahan perizinan nampaknya menjadi penyebabkan kuantitas sekolah perawat meningkat namun tidak disertai kualitas. Sehingga perlu adanya pembatasan untuk meningkatkan kualitas sekolah perawat. 

Persoalan lainnya yang juga disoroti senator asal NTB itu adalah perihal status kepegawaian perawat honorer. Dalam pandangannya, pemerintah sejauh ini belum memperioritaskan tenaga perawat honorer dalam proses pengangkatan menjadi PNS. Hal ini untuk menanggulangi kekurangan dokter di setiap desa di Indonesia. Perawat-perawat tersebut saja dalam pengasuhan keperawatan harus tetap berkolsultasi dengan dokter.

Menanggapi pertanyaan seluruh senator, Krishnajaya membenarkan bahwa sertifikasi menjadi kunci bagi pengingkatan kualitas perawat di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Saat ini kewenangan sertifikasi ada di tangan Kemenkes. Perihal status honorer perawat kontrak antara perawat dengan BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas.

Di akhir RDPU, Fahira Idris menyampaikan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan sertifikasi perawat yang saat ini merupakan kewenangan Kemenkes, di masa datang kebijakan tersebut harus ditingkatkan. Perlu dipertimbangkan pemberian sertifikasi dilakukan bukan oleh Kemenkes tetapi oleh lemabaga independen tingkat internasional agar perawat Indonesia pun diakui kualitasnya secara internasional.

]]>
141-membatasi-jumlah-sekolah-perawat-untuk-meningkatkan-kualitas-dan-daya-saing-perawat
<![CDATA[DPD RI MINTA MENTERI KEUANGAN AGAR DAERAH TETAP MENDAPAT PRIORITAS]]> 739-dpdri-minta-menteri-keuangan-agar-daerah-tetap-mendapat-prioritas Thu, 07 Sep 2017 15:24:00 +0700 msidikp Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin (5/6/2017), Komite IV DPD RI dan tim anggaran komite I, II, III kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja  dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017).

Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa tetap dianggarkan dikisaran tujuh ratus juta sampai satu milliar rupiah perdesa di tahun 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini” katanya. DPD merekomendasikan untuk menaikkan dana Desa sesuai UU no 6 th 2014 di tahun 2018 dari 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN disusun di 2018 didasari oleh beberapa konteks yaitu ekonomi. “Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%,” paparnya.

Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh diatas 5%, dan Investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3%.

Terkait dengan Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. “Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang  diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan bbm yang tidak akan mengalami perubahan,” pungkasnya.

Soal hutang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri mengatakan penambahan hutang bisa dikendalikan, “Hutang bisa kita kendalikan, beredar berita bahwa hutang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi, Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati hati untuk membiayai hal hal yang  prioritas,” katanya.

Dengan penerimaan perpajakan dari  tax amnesty selesai, Sri menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Di 2018, asumsi makro yang  digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, dan nilai tukar 13.500/ dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel, maka fokus apbn adalah pada Sisi belanja proiritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja. Selain itu pendapatan negara dari  pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Pada sesi terakhir senator Sumatera Barat, Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha umkm yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak, “Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat umkm dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk umkm yang sering mengalami kendala,

“Tentang dana desa yang tetap 60 triliun di 2018, itu keterlambatan dana desa itu adalah salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.

Sementara senator dapil Lampung Andi, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bsia merata. “Mahasiswa di Indonesia berjumllah sekitar 7 jutaan dimana sekitar 60% berasal dari  swasta. Namun sesuai dengan uu sistem pendidikan nasional, sudah tidak ada lagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.

Pada akhir acara Sri menyampaikan bahawa akan mereformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” katanya.

Ada beberapa point penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018. 

Menyoroti sektor pendidikan, ada 19.7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru pns, non pns, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang  baik. (Adn)

]]>
739-dpdri-minta-menteri-keuangan-agar-daerah-tetap-mendapat-prioritas
<![CDATA[Dailami: Aksi Solidaritas Rohingya]]> 883-dailami-aksi-solidaritas-rohingya Thu, 07 Sep 2017 15:24:00 +0700 sila Hari ini saya hadir di Aksi Solidaritas untuk saudara-saudara kita yang berada di Rakhine State Myanmar. Perkembangan kondisi yang terjadi di Rakhine dalam dua pekan ini mendominasi seluruh pemberitaan media baik nasional maupun internasional, jelas sangat mengusik rasa kemanusiaan kita semua.
 
Terjadinya kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan massal jelas tidak bisa ditolerir lagi, walau dengan apapun alasannya. Kita sama-sama melihat bahwa seluruh korbannya adalah warga sipil dan anak-anak, terutama penduduk muslim Rohingya. Kita tidak boleh membiarkan keadaan ini terus terjadi, pembersihan etnis dan genosida. 
 
Atas nama Kemanusiaan dan sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945, bahwasannya " sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"
 
Saya mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah konkrit, dengan menempuh jalur diplomatik yang proaktif dan konstruktif dan selalu menyuarakan di Organisasi-organisasi Internasional, ASEAN, OKI, PBB dan Organisasi Internasional lainnya untuk dapat membahas langkah penyelesaian permasalahan di Rakhine State. Ujar Prof.Dr.H.Dailami Firdaus, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta.
 

Tidak lupa saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bersama-sama berdoa agar saudara-saudara kita di Rakhine State diberi kekuatan, ketabahan dan segera dilepaskan dari segala peristiwa ini, saya juga menghimbau agar kita membantu kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita di Rohingya melalui lembaga-lembaga yang resmi tentunya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tutup Bang Dailami sapaan akrab Prof.Dr.H.Dailami Firdaus Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta.

]]>
883-dailami-aksi-solidaritas-rohingya
<![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Lebih Peka Nasib Perawat]]> 626-dpd-ri-minta-pemerintah-lebih-peka-nasib-perawat Wed, 06 Sep 2017 15:24:00 +0700 sila JAKARTA-Pemerintah Indonesia sejauh ini dinilai belum berpihak kepada profesi perawat. Padahal, profesi  perawat sudah mempunyai UU sendiri yang mengatur sistem keperawatan Indonesia, yakni UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Namun pemerintah sea kan tidak peduli dengan adanya UU tersebut.

Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib para perawat. Lebih kongkritnya, DPD menargetkan tahun ini agar mutu dan kesejahteraan perawat lebih baik lagi. “Kita akan perjuangkan ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai,” ucapnya saat RDPU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Jakarta, Selasa (5/9).

Senator asal Sumatera Selatan itu menilai memang pemerintah terkesan lalai dengan profesi perawat. Kedepan, DPD RI akan mentah penjelasan kepada pemerintah khususnya Menteri Kesehatan. “Kita dalam waktu dekat ini akan RDP dengan Menkes. Kita akan perjuangkan ini,” papar dia.

Senada dengan Abdul Aziz, Anggota Komite III DPD Stefanus Ban Liow mengatakan bahwa profesi perawat harus lebih baik dari sebelumnya. Selama ini pemerintah berkesan kurang serius terhadap profesi ini. “Memang kita harus menanyakan langsung kepada menteri terkait,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua PPNI, Harif Fadhillah mengatakan bahwa UU No. 38 Tahun 2014 sejatinya milik rakyat Indonesia. Sayangnya, pemerintah terkesan mengabaikan lahirnya UU ini. “Untuk membentuk kebijakan saja, UU ini tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Faktanya UU ini hanya miliki perawat sehingga sistem dilapangan tidak dilihat oleh pemerintah,” kata Harif.

Secara umum, lanjutnya, sejauh ini sosialisasi pemerintah sangat kurang. Bahkan hanya PPNI yang aktif sampai tingkat komisariat. “Setelah UU ini lahir, pemerintah hanya dua kali turun untuk sosialisasi. Bahkan, stakeholder di lapangan tidak tahu adanya UU ini,” jelas Harif.

Harif menambahkan bahwa lebih ironisnya pemerintah sering tidak menjadikan UU tersebut pertimbangan dalam berbagai peraturan perundangan bidang kesehatan atau ketenagakerjaan. “Pemerintah lebih sering menggunakan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jelas-jelas normanya berbeda,” tutur dia. (fan)

]]>
626-dpd-ri-minta-pemerintah-lebih-peka-nasib-perawat
<![CDATA[DPD RI: JANGAN SAMPAI SEMUA KEPALA DESA TERTANGKAP KARENA DANA DESA]]> 915-dpd-ri-jangan-sampai-semua-kepala-desa-tertangkap-karena-dana-desa Tue, 05 Sep 2017 15:24:00 +0700 sila Jakarta --Tahun keempat pasca diberlakukan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah menuai banyak penyelewengan di lapangan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I mengenai Evaluasi Undang-Undang Desa dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kementerian Bappenas, kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Senayan Jakarta. Selasa (5/9).

Ketua Komite I Akhmad Muqowam menyatakan bahwa ini menjadi alarm bahaya bagi desa, dan akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada desa bahwa mereka tidak mampu mengelola dana desa.

Masih menurut Muqowam yang perlu diluruskan adalah persoalan regulasi dana desa saat ini, regulasi tersebut harus menjadikan desa sebagai subjek pembangunan.

“Saya menilai dalam tiga empat tahun berjalannya UU tentang Desa ini antara regulasi dan kelembagaan belum mengalir betul, dan desa seperti mempunyai beban dengan apa yang diperintahkan UU tersebut, satu sisi UU tersebut dibuat untuk membangun desa tapi para Kepala Desa takut mengimplementasikan karena takut salah dalam pengelolaan dana desa,” jelas Muqowam.

Masih menurut Senator Jawa Tengah tersebut diperlukan adanya pembinaan kepada desa dan sinkronisasi. Komite I meminta Kementerian dan Lembaga terkait saling instropeksi dan melihat fakta implementasi di lapangan.

“Saat ini Kementerian selalu membeberkan data-data yang menarik kepada Komite I tentang dana desa, tetapi fakta di lapangan tidak begitu, meskipun ada satgas pengawas dana desa nyatanya di lapangan para kepala desa banyak ditekan menggunakan dana desa sehingga penggunaan tidak tepat dan akhirnya malah ditangkap,” lanjutnya.

Taufik Madjid Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Manusia Kementerian Desa dan PDTT, memaparkan pendampingan secara struktural dan profesional kepada 74.910 desa dengan tenaga ahli sebanyak 40.142 orang. Sampai saat ini pendistribusian dana desa selalu meningkat dari tahun 2015 sebanyak 20,7 Triliiun, tahun 2016 menjadi 46,9 Triliun, dan tahun 2017 naik signifikan menjadi 60 Triliun yang didistribusikan ke 74910 desa.

“Filosofi dana desa meningkatkan kesejahteraan, ketimpangan kemiskinan, dana desa saat ini diprioritaskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk pengawasan bersama Kemendagri, KPK, Kemenkeu mewajibkan bagi desa mengumumkan di tempat-tempat umum besaran APBD dan digunakan untuk apa saja, sehingga akses bagi warga desa menjadi pengawas penggunaan dana desa,” jelasnya.

Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Kabareskrim Polri menjelaskan dalam RDP tersebut bahwa dalam penegakan hukum sudah menyiapkan 2.700 orang penyidik untuk penanganan korupsi di daerah dan semenjak adanya kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sudah tertangkap 215 kepala desa masuk penjara saat ini.

“Hal ini patut disayangkan, kami tidak ingin para Kepala Desa semua ditangkap dan dipenjara. Perlu pembinaan dari pihak-pihak terkait agar dalam pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran,” tegasnya.

Iskandar Novianto Dirjen BPKP menjelaskan bahwa BPKP sudah membuat aplikasi bekerjasama dengan Kemendagri dan pada 6 November 2015 terbit surat edaran Kemendagri mengenai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diberlakukan di seluruh desa, dan pada tahun 2017 ini Presiden minta 100% desa sudah bisa menggunakan SISKEUDES.

“Kemudahan dari segi aplikasi dan pengendalian pengawasan serta perbaikan, agar output yang diminta oleh regulasi bisa dihasilkan sesuai yang diminta dan ini untuk memudahkan desa membuat laporan keuangan terkait dana desa,” tutupnya.(mas)

]]>
915-dpd-ri-jangan-sampai-semua-kepala-desa-tertangkap-karena-dana-desa
<![CDATA[HIMPUNAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015]]> 738-himpunan-keputusan-dewan-perwakilan-daerah-tahun-2015 Tue, 05 Sep 2017 15:24:00 +0700 hagustin Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang SDA dan SDE

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Pendidikan, Agama, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Pajak, APBN, dan Keuangan Negara

Himpunan Keputusan DPD RI Tahun 2015 Tentang Politik, Hukum dan Kelembagaan

]]>
738-himpunan-keputusan-dewan-perwakilan-daerah-tahun-2015
<![CDATA[DPD RI Terima Audiensi Pekerja Freeport]]> 046-dpd-ri-terima-audiensi-pekerja-freeport Mon, 04 Sep 2017 15:24:00 +0700 sila JAKARTA -- Komite III DPD RI menerima audiensi dari perwakilan PT. Freeport Indonesia dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada kesempatan ini, rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Fahira Idris dan Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz.

Perwakilan dari Federasi Pertambangan dan Energi, Muhammad Abbas mengatakan penyebab terjadinya konflik menejemen PT Freeport Indonesia dengan pekerja disebabkan dua faktor. Pertama faktor eksternal, dimana belum ada kepastian investasi jangka panjang bagi perusahaan akibat alotnya negoisasi perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) antara Freeport dengan pemerintah Indonesia.

“Akibatnya, faktor internal menyebabkan terjadinya kebijakan dari perusahaan untuk menstabilkan pengelolaan perusahaan, yang memunculkan konflik dengan pekerja terhimpun dalam organisasi pekerja SPSI,” ucap Abbas di Ruang Komite III DPD RI, Jakarta, Senin (4/9).

Ia mengatakan, adapun kebijakan yang memunculkan konflik yaitu PHK dengan tiga kategori. PHK kepada pekerja yang berusia 50 tahun diberi pesangon 12 kali gaji pokok. Sedangkan, pekerja yang terkena kebijakan PHK resmi dengan pesangon sebanyak 1527 orang.

Selain itu, PHK yang bersifat temporer atau furlough (sebanyak 300 orang). Konsep furlough menurut pihak manejemen Freeport dengan merumahkan pekerja, namun tetap diberi gaji selama dirumahkan. “Pekerja akan kembali bekerja kalau volume pekerjaan dari Freeport meningkat,” kata Abbas.

Abbas menambahkan, PHK yang bersifat sepihak oleh manajemen Freeport dan belum mendapatkan ijin persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja. “Pekerja yang terkena PHK sepihak sebanyak 3274 orang,” cetus dia.

Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Papua Barat Chaidir Djafar mengatakan ada banyak federasi atau serikat perburuhan yang menyangkut masalah PHK di Freeport. Jangan sampai hal tersebut justru akan menimbulkan masalah baru. “Kita harus jaga betul, jangan sampai dibenturkan oleh kepentingan tertentu. Saya khawatir bila ada benturan baik dari karyawan yang masih bekerja dan terkena PHK.

Ia menambahkan jika masalah PHK ini menyangkut efisien. Maka perlu dijelaskan efisiensi itu seperti apa agar karyawan yang terkena PHK atau tidak bisa mengerti . “Perusahaan sekelas Freeport pasti jelas efisiensinya seperti apa,” jelas Chaidir.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Papua Mesakh Mirin mengatakan, jika melihat sejarah Freeport tidak luput dari kepentingan politik. Maka, konflik baru-baru ini antara SPSI dengan Freeport mungkin hanya rentetan kecil. “Untuk itu, saya meminta agar Presiden Joko Widodo bisa segera menyelesaikan nasib masyarakat Papua,” harapnya. (fan)

]]>
046-dpd-ri-terima-audiensi-pekerja-freeport
<![CDATA[Keluarkan Myanmar dari Anggota ASEAN]]> 625-keluarkan-myanmar-dari-anggota-asean Mon, 04 Sep 2017 15:24:00 +0700 sila dpd.go.id -- Tragedi kemanusiaan yang terjadi akhir-akhir ini terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar sangat mencemaskan. Hal ini harus dihentikan agar tidak berkembang menjadi isu-isu krusial lainnya yang bisa memancing kekisruhan di wilayah ASEAN.

Pemerintah Indonesia diharapkan mampu pro aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, terutama di wilayah ASEAN. Saya sangat menyadari bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak mampu berbicara banyak karena terikat oleh Piagam ASEAN yg salah satu poinnya adalah larangan untuk ikut campur urusan negara lain. Namun, menurut analisis saya, peristiwa yang menimpa etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yg bercampur dengan kebencian terhadap etnis tertentu. Malah bisa dikatakan peristiwa ini menjurus pada genosida. Hal ini harus segera diatasi dengan baik.

Peristiwa Rakhine tidak lagi menyangkut urusan internal negara dan pemerintahan Myanmar, tapi ini sudah menyangkut Hak Asasi Manusia yg harus dilindungi oleh negara manapun. Myanmar tidak bisa berdalih bahwa ini adalah urusan internal, karena ini menyangkut urusan kemanusiaan.

Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa tidak perlu lagi pernyataan kecaman-kecaman, yang terpenting sekarang adanya aksi nyata untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Namun aksi nyata yg telah digagas oleh pemerintahan Indonesia saya anggap baru tindakan permulaan. Presiden Jokowi harus melakukan konsolidasi kepada seluruh negara-negara ASEAN agar mendesak pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan yg terjadi. Jika tindakan tersebut diabaikan, maka Indonesia harus lebih tegas dan aktif melibatkan serta memimpin negara-negara ASEAN lainnya utk memboikot Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Ketegasan pemerintahan Jokowi terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan perwujudan dari pembukaan UUD 1945, ikut menciptakan perdamaian dunia.

Saya berharap, peristiwa di Myanmar tidak dijadikan sebagai alasan pemantik isu-isu SARA di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus tetap proaktif memberikan dukungan moril ataupun materil pada etnis Rohingya, namun harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Isu ini tidak boleh meluas menjadi isu penyebaran kebencian terhadap agama ataupun ras tertentu.

Nofi Candra
DPD RI dari Sumatera Barat

]]>
625-keluarkan-myanmar-dari-anggota-asean
<![CDATA[Dailami Firdaus: Indonesia Harus Cegah Genosida Rohingya Myanmar]]> 771-dailami-firdaus-indonesia-harus-cegah-genosida-rohingya-myanmar Thu, 31 Aug 2017 15:24:00 +0700 sila Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Prof. Dr.H. Dailami Firdaus, yang mewakili provinsi DKI Jakarta, sangat prihatin atas situasi terakhir yang menimpa masyarakat muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. 
 
"Saya meyerukan dunia internasional untuk melakukan tindakan cepat untuk mencegah terjadinya  genosida atau pembersihan etnis terhadap komunitas muslim Rohingya. Sikap diam akan mendorong tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan," tegas Bang Dailàmi, anggota DPD RI dari DKI Jakarta.
 
Bang Dailami, yang biasa dipanggil, sangat khawatir, genosida 8.000 orang masyarakat muslim Bosnia oleh pasukan Serbia pimpinan Radovan Karadzic di Srebrenica pada tahun 1995 akan terulang kembali.
 
Radovan Karadzic sendiri telah dihukum 40 tahun oleh Mahkamah Kejahatan Perang PBB di Den Haag, Belanda tahun lalu karena kejahatan genosida.
 
Berdasarkan data the International Organization for Migration (IOM) setidaknya 18.000 orang telah mencoba melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh pada pekan ini.
 
Bang Dailami mengingatkan, bahwa dalam laporan tanggal 23 Agustus 2017 lalu, Komisi Penasihat tentang Negara Bagian Rakhine (Advisory Commission on Rakhine State) pimpinan mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan menyatakan bahwa komunitas Muslim Rohingya sangat frustrasi karena konflik yang berlarut-larut dan status kewarganegaraan mereka yang  telah  dicabut oleh pemerintah Myanmar (stateless) semenjak pemberlakuan UU Warga Negara kontroversial pemerintahan Diktator Jenderal Ne Win tahun 1982. Padahal komunitas Rohingya telah tinggal dan memiliki sejarah di Negara Bagian Rakhine semenjak berabad yang lalu.
 
"Situasi Rohingya ini akan membahayakan kekuatan pro-demokrasi Myanmar, karena lawan politiknya akan mengeksploitasi isyu ini untuk melemahkan partai Aung San Suu Kyii sebagai pemerintahan sipil yang lemah dan tidak tegas," kata Dailami kembali.
 
Pemerintahan dan parlemen Myanmar  saat ini dikuasai oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), namun walaupun terjadi transisi kekuasaan dari militer kepada sipil pada tahun 2015 yang lalu,  militer Myanmar masih  mendapat 25 persen kursi parlemen tanpa ikut pemilu serta mengendalikan kementerian dalam negeri, polisi dan aparatur keamanan, dan penyebaran pejabat dan pegawai pemerintah daerah.
 

"Atas nama kemanusiaan dan solidaritas ASEAN, saya meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan kemanusiaan dan keamanan untuk mencegah genosida komunitas Rohingya,  karena lemahnya pemerintahan sipil Myanmar pada isyu ini," kata Dailami Firdaus, mengakhiri pernyataannya.

]]>
771-dailami-firdaus-indonesia-harus-cegah-genosida-rohingya-myanmar
<![CDATA[Agar Sipadan-Ligitan Tak Terulang, DPD RI Usul RUU Perbatasan]]> 611-agar-sipadanligitan-tak-terulang-dpd-ri-usul-ruu-perbatasan Mon, 28 Aug 2017 15:24:00 +0700 sila TANJUNG SELOR -- Penyelesaian permasalah daerah perbatasan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lantaran, daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tergolong kompleks dan sensitif.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan Indonesia perlu mempunyai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk itu DPD RI saat ini tengah menggodok RUU Perbatasan agar memecahkan persoalan tersebut.

“Perbatasan memang identik dengan masalah baik infrastruktur, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Maka kita butuh payung hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ucap Nono saat Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (28/8).

Menyangkut RUU Perbatasan, lanjutnya, pengalaman Sipadan dan Ligitan menandakan ada masalah di Indonesia. Pada waktu pengadilan internasional timbul pertanyaan apakah ada UU yang mengatur itu. “Di Malaysia mengatur itu. Artinya klam sepihak dari UU itu penting,” kata Nono.

Nono menilai sejauh ini Indonesia belum punya UU yang mengatur itu. Maka jangan sampai kejadian seperti Sipadan dan Ligitan terulang lagi. “Kita tidak mau ada kejadian seperti itu terulang lagi,” jelas dia.

Selain itu, UU Perbatasan juga sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Di pemerintahan Joko Widodo tanda-tanda itu sudah ada walaupun masih jauh dari harapan. “Terpenting kita terus bekerja agar RUU Perbatasan ini segara rampung,” kata senator asal Maluku itu.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Idris menjelaskan akan terus berjuang untuk DOB di Kaltara. Ia berjanji akan mengajak masyarakat daerah perbatasan di Kaltara untuk ke Jakarta. “Kalau perlu kita bersama-sama datang ke istana presiden untuk meminta pemekaran,” bebernya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kaltara, Badrun menambahkan perbatasan memang identik dengan masalah. Memang ada 12 kecamatan di Nunukan yang masuk ke kawasan perbatasan terutama di sebatik. “Jadi belahan Sebatik bersentuhan dengan perbatasan. Mudah-mudahan kedatangan DPD bisa memecahkan permasalahan ini,” jelas dia. (fan)

]]>
611-agar-sipadanligitan-tak-terulang-dpd-ri-usul-ruu-perbatasan
<![CDATA[DPD RI Dukung Penuh Pemekaran DOB Perbatasan di Kaltara]]> 405-dpd-ri-dukung-penuh-pemekaran-dob-perbatasan-di-kaltara Sun, 27 Aug 2017 15:24:00 +0700 sila NUNUKAN-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung sepenuhnya DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, Kalimantan Utara. Lantaran, daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia.
 
“Memang perbatasan memiliki wilayah yang khas. Karena wilayah perbatas ini berhadapan langsung dengan negara lain. Kadang daerah perbatasan kurang mendapatkan sentuhan dari pusat,” ucap Nono saat kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (27/8).
 
Turut hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI Provinsi Kaltim Muhammad Idris, Anggota DPD RI Provinsi Kaltim Aji Muhammad Mirza, Anggota DPD RI Provinsi Kalteng Muhammad Mawardi, Anggota DPD RI Babel Hudarni Rani, Anggota DPD RI Provinsi Bali I Kadek Arimbawa, dan Anggota Provinsi Kalsel Antung Fatmawati.
 
Menurutnya, sejauh ini DPD RI tetap mendukung sepenuhnya pemekaran DOB  di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan. Namun, semua itu harus melibatkan tiga pihak yakni DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah. “Semoga ketiga ini bisa bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Nono.
 
Nono menjelaskan DPD RI selalu membahas dan berdiskusi di berbagai daerah terkait DOB. Sejauh ini, DPD RI mencatat ada 173 calon DOB yang sedang diperjuangkan. “Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden dan telah membahas ini dengan Pak Wapres. Pada dasarnya kita menentang moratorium DOB,” tegasnya.
 
Senator asal Maluku itu menilai pemekaran sebenarnya membuat daerah kuat dan sejahtera. Maka perlu adanya pemekaran agar pengendalian pemerintahan lebih cepat. “Namun perlu dicatat kita perlu berjuang soal pemekaran, namun jangan sampai menimbulkan konflik. Kita mengecam itu (konflik),” tukas dia.
 
Nono menambahkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah harus dijaga dengan baik. Jangan sampai perjuangan ini (pemekaran) yang berujung pada konflik. Maka perjuangan ini hanya sia-sia saja. “Masih utuh daftar calon DOB yang diusulkan disini di DPD RI. Kami 100 persen mendukung. Namun itu kembali lagi ke DPR dan pemerintah,” papar dia.
 
Dikesempatan yang sama, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menjelaskan persoalan di perbatasan seperti jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan dan persoalan sengketa batas negara memang harus menjadi perhatian serius. Sehingga bisa menjadi pagar nasionalisme di Tapal Batas negara, sudah selayaknya tampilan desa perbatasan semakin baik.
 
“Karena negara tetangga melihat kemakmuran dan kesejahteraan yang nampak dari rakyat di perbatasan sebelahnya. Jadi tidak sekadar mengukur garis terdepan tetapi jga memajukan dan memberdayakan masyarakat,” kata Asmin.
 

Seperti diketahui, untuk mengatasi kompleksnya masalah di perbatasan, sejumlah masyarakat di Kecamatan Lumbis berharap pada pemekaran wilayah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain Kecamatan Lumbis yang nantinya akan bernama Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, daerah lain di Kabupaten Nunukan yang minta dimekarkan di antaranya Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan. (Fan)

]]>
405-dpd-ri-dukung-penuh-pemekaran-dob-perbatasan-di-kaltara
<![CDATA[OESMAN SAPTA: TVRI BUKTI PERJUANGAN NASIONAL]]> 290-oesman-sapta-tvri-bukti-perjuangan-nasional Sat, 26 Aug 2017 15:24:00 +0700 sila Jakarta-Sebagai televisi pertama di Indonesia, TVRI adalah bukti perjuangan nasional sekaligus kebanggan bangsa Indonesia.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPDRI Oesman Sapta, saat menghadiri Ulang tahun TVRI ke-55, di auditorium TVRI, Sabtu (26/8/2017).
 
Oesman Sapta juga menyampaikan agar TVRI bisa semakin besar sebagai media elektronik televisi paling bersejarah di Indonesia yang sudah berjasa menyebarkan informasi sejak tahun 1962.
 
"Sebagai media televisi pertama, yang jasanya sangat besar dalam menyebarkan informasi sejak 55 tahun yang lalu, saya berharap TVRI bisa semakin berkembang dan sukses," pungkasnya.
 
Menurut Oesman Sapta, TVRI semakin profesional  dengan mengikuti nuansa yang berkembang di media elektronik.
 

"Persaingan begitu ketat, saya melihat TVRI sudah baik dengan mengadaptasi perkembangan pertelevisian saat ini, kemasannya semakin bagus, dan tetap menjadi media informasi yang bisa diandalkan," katanya. (Adn)

]]>
290-oesman-sapta-tvri-bukti-perjuangan-nasional
<![CDATA[DPD RI Bantu Mediasi Masalah Karyawan PT. Freeport]]> 975-dpd-ri-bantu-mediasi-masalah-karyawan-pt-freeport Thu, 24 Aug 2017 15:24:00 +0700 astrida Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua pada hari Kamis (24/8). Kunjungan tersebut dalam rangka  mencari jalan tengah antara SPSI PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan  manajemen PTFI, guna menyikapi situasi terkini di Timika terkait aksi mogok yang dilakukan karyawan PTFI dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan manajemen PTFI terhadap ribuan karyawannya. "Ada persoalan-persoalan yang menumpuk, jika ada percikan sedikit, maka akan panjang. Kita harus selesai tuntas, agar tidak menciptakan lagi bom waktu", kata Nono Sampono.

Anggota DPD RI yang turut serta dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika yaitu 13 senator dari Provinsi Papua, Papua Barat, perwakilan dari komite II, III dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.

Pertemuan pertama yang dilakukan DPD RI yaitu dengan manajemen PTFI yang diwakili oleh Achmad Didi Ardianto, Direktur Human Resources PTFI di Hotel Horison, Timika. Dalam kesempatan tersebut Achmad menceritakan kesulitan finansial PTFI yang menyebabkan perusahaan terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. "Kita  tidak bisa mengekspor, di bulan Februari kita tidak beroperasi. Biaya-biaya akhirnya dikurangi, sehingga kami memutuskan program untuk merumahkan karyawan, kita tidak mau orang terlalu banyak di lokasi kerja yang menyebabkan cost kita membengkak padahal produksi tidak ada", terang Achmad.

Ketidakpastian perpanjangan kontrak karya antara PTFI dengan pemerintah yang semestinya diperpanjang pada tahun 2021 juga menjadi alasan PTFI untuk mengurangi karyawannya. "Kontrak karya berakhir tahun 2041, dengan dua kali perpanjangan 2021 dan 2031. Kita tidak ada kepastian untuk meneruskan proyek under ground. Kalau 2021 ternyata kontraknya tidak diperpanjang, sia-sia investasi senilai milyaran dolar", ujar Achmad.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris memastikan ke pihak manajemen PTFI bahwa program pemberhentian sementara yang dilakukan oleh PTFI apakah sudah sesuai undang-undang, serta hak pekerja masih diberikan. "Dengan adanya pemberhentian sementara karyawan ini, kami ingin memastikan bahwa BPJS masih diberikan", kata senator dari DKI Jakarta.

Setelah bertemu dengan manajemen PTFI, selanjutnya DPD RI bertemu dengan SKPD Kabupaten Mimika dan Serikat Pekerja PTFI di Kantor Bupati Mimika. Perwakilan SPSI PTFI, Abraham Tandi Datu mengatakan jika PTFI melakukan efisiensi karena masalah finansial, pekerja bisa memahami. Mereka meminta PTFI untuk membatalkan pemberhentian sementara dan mempekerjakan kembali karyawan tanpa ada sanksi. "Kami juga bicara dengan pemerintah untuk segera ditentukan kepastian Freeport, karena itu berpengaruh dengan kita yang bekerja disana", urai Abraham.

Selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Perumahan Rakyat, Roni Maryen mengatakan bahwa polemik ini sudah berlangsung lama. Pemerintah daerah sudah melakukan tugas sebagai fasilitator. "Polemik ini hanya bisa diselesaikan di Peradilan Hubungan Industrial. Pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengambil keputusan", ujar Roni.

Setelah mengadakan kedua pertemuan tersebut, Nono Sampono berharap PTFI untuk kembali mempekerjakan sekitar 8000 orang yang terkena PHK dan DPD RI akan memperjuangkannya. DPD RI juga akan mengundang sejumlah menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan mengadakan konsultasi khusus dengan Presiden."Kita akan bawa data-data yang kami dapat disini, secepatnya kami akan mengajak berbagai pihak untuk menuntaskan masalah ini, karena ini adalah kebijakan di pemerintah pusat, bukan lokal daerah", tegas Nono Sampono. *int

]]>
975-dpd-ri-bantu-mediasi-masalah-karyawan-pt-freeport
<![CDATA[DPD RI Tetapkan Perubahan Atas UU Penanggulangan Bencana Sebagai Inisiatif]]> 413-dpd-ri-tetapkan-perubahan-atas-uu-penanggulangan-bencana-sebagai-inisiatif Fri, 21 Jul 2017 15:24:00 +0700 sila JAKARTA -- Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 Masa Sidang V hari Jum’at (21/7) mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai RUU inisiatif dari DPD RI. RUU tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu RUU yang dapat diusulkan dalam usul RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2018.

Dalam RUU yang digagas oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) terdapat lima materi perubahan, terhadap Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lima materi perubahan tersebut meliputi pengertian dan jenis bencana; sistem penetapan status dan tingkatan bencana; kelembagaan; peran serta masyarakat; pendanaan penanggulangan bencana.

“Kami mohon RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat disahkan menjadi RUU inisiatif dari DPD RI untuk dapat diusulkan sebagai prioritas dalam Prolegnas Tahun 2018,” ucap Wakil Ketua PPUU, Djasarmen Purba.

Selain itu, sidang juga mengesahkan hasil pengawasan Komite II DPD RI atas dua undang-undang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Komite II melalui Parlindungan Purba sebagai Ketua, juga menyampaikan pandangan terhadap RUU tentang Pertembakauan.

Di kesempatan yang sama, Komite IV DPD RI juga menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017; dan pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Sidang paripurna juga mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan lain yang tidak diambil keputusan. Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani menjelaskan beberapa hal yang masih dikerjakan adalah perkembangan laporan pelaksanaan RUU Etika Penyelenggara Negara dan RUU Pemerintahan Wilayah Kepulauan. Komite I DPD RI juga sedang menyusun pandangan terhadap RUU tentang Jabatan Hakim dan pandangan terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Komite III DPD RI seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komite III, Fahira Idris telah memfokuskan tiga RUU inisiatif. Ketiga RUU itu, yakni penyusunan RUU tentang Sistem Pengupahan, penyusunan RUU tentang Ketahanan Keluarga dan penyusunan pandangan atas RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Terkait rencana pelaksanaan Sidang Bersama DPR - DPD pada tahun 2017 ini, dimana DPD RI akan bertindak sebagai tuan rumah. Pimpinan DPD RI telah membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana Sidang Bersama DPR -DPD Tahun 2017. “Kami meminta agar seluruh anggota dapat memberikan dukungan dalam menyukseskan agenda tersebut,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Nota Kesepahaman Bersama merupakan tindak lanjut audiensi KADIN dengan Ketua DPD RI pada tanggal 10 Juli 2017. Kerjasama ini juga diharapkan akan memberikan sumbangsih DPD RI dalam pengembangan perekonomian kerakyatan yang menjadi salah satu bidang tugas Komite II.

“Nota kesepahamaan ini akan meperkokoh langkah yang dilakukan KADIN, dalam membina dan memberdayakan pengusaha kecil menengah. Pada akhirnya nota kesepahaman ini diharapkan mampu memperkuat postur ekonomi ditingkat akar rumput,” ujar Nono.

]]>
413-dpd-ri-tetapkan-perubahan-atas-uu-penanggulangan-bencana-sebagai-inisiatif