Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Fri, 14 Dec 2018 13:15:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI Ajak Generasi Muda Hadapi Tantangan Global]]> 751-dpd-ri-ajak-generasi-muda-hadapi-tantangan-global Thu, 13 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Bengkulu, dpd.go.id - Arus informasi saat ini sudah tidak terbendung lagi dengan melesatnya  kemajuan dalam teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi generasi millenial untuk memilah dan memilih informasi yang benar. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengajak generasi muda untuk berjalan beiringan menghadapi tantangan teknologi informasi yang semakin berkembang dengan cara memahami dunia digital. "Tidak bisa tidak harus menjadi bagian masyarakat global, harus tahu pengetahuan teknologi dan komunikasi", ujar Akhmad Muqowam.

Hal itu yang disampaikan dalam acara Diskusi Millenial yang dihadiri ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-sumatera bagian selatan dengan tema 'Internalisasi Islam Ahlusunnah Waljama'ah Dalam Membentuk Kader Mujahid Untuk Menghadapi Tantangan Global' di Curup, Bengkulu, Kamis (13/12). Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPD RI dari Bengkulu yaitu Muhammad Saleh dan Eni Khairani.

Akhmad Muqowam mengingatkan bahwa pengetahuan yang tinggi khususnya dalam hal teknologi informasi harus diikuti dengan pendidikan moral dan agama, sehingga nantinya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Sebagai salah satu organisasi islam, Akhmad Muqowam mengingatkan para mahasiswa untuk menerapkan islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yaitu memberi rahmat bagi keseluruhan alam, apalagi mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan beragam.  Menurut Akhmad Muqowam ada empat ajaran islam yang harus diterapkan yaitu sikap moderat, seimbang dalam segala hal, adil dan toleran. 
"Bagaimana kita mampu memahami, menghayati islam yang benar, Islam seperti itulah yang perlu dikembangkan bagi seluruh umat islam di seluruh Indonesia",urai Akhmad Muqowam. 

Dalam kesempatan yang sama Anggota DPD RI Dapil Bengkulu Muhammad Saleh mengatakan bahwa untuk mengatasi tantangan global mahasiswa harus meningkatkan kapasitas pribadi masing-masing. Ada dua hal yang menjadi perhatian yaitu peningkatan kapasitas intelektual dan integritas karakter. 

Untuk meningkatkan kapasitas intelektual, lanjut M. Saleh mahasiswa diharapkan mengisi waktunya dengan belajar, beribadah dan berorganisasi. 
"Kalian akan menjadi pemimpin, sebelumnya bangun dulu kapasitasnya, kita revolusi diri kita sendiri, kalau berpendidikan tidak akan gampang dipengaruhi dan gampang terombang ambing", seru M.Saleh di depan ribuan mahasiswa. 

Sedangkan untuk meningkatkan integritas karakter, M.Saleh mengatakan bahwa karakter bangsa Indonesia sudah hebat, sehingga tidak perlu belajar ke bangsa lain. "Jadi marilah kita rawat republik ini dengan cara dua hal tadi", tutup M.Saleh.

]]>
751-dpd-ri-ajak-generasi-muda-hadapi-tantangan-global
<![CDATA[Oesman Sapta Dorong Pembangunan PLTN di Kalbar]]> 914-oesman-sapta-dorong-pembangunan-pltn-di-kalbar Thu, 13 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Pontianak, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan bahwa sudah selayaknya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dibangun di Kalimantan Barat (Kalbar). Melimpahnya sumber bahan baku berupa bauksit dan energi nuklir di Kalbar, maka sangat tepat bila dibangun PLTN.

“Pembangunan PLTN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi pabrik aluminium dan kebutuhan tenaga listrik berbasis sumber daya lokal,” ucap Oesman Sapta di Kantor Gubernur Kalbar, Kalimantan Barat, Kamis (13/12).

Senator asal Kalbar itu menjelaskan bahwa dengan adanya PLTN akan menurunkan tarif listrik dan menggantikan energi primer yang semakin habis. Berdasarkan penelitian, diperkirakan proyeksi kebutuhan listrik sampai tahun 2027 dibutuhkan sebesar 3783 MWe. “Kebutuhan listrik sebesar itu, secara realistis hanya dapat dipenuhi oleh PLTN dimana Provinsi Kalbar memiliki sumber daya uranium,” jelasnya.

Selain itu, kondisi geografis Kalbar yang bebas gempa membuat PLTN layak dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar. Untuk itu, DPD RI mendukung langkah-langkah percepatan untuk dapat merealisasikan hal tersebut. “Salah satu opsi kebijakannya adalah dengan dapat diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia untuk merealisasikan pembangunan PLTN,” harap Oesman Sapta.

Disisi lain, lanjut Ketua DPD RI itu, salah satu bentuk dukungan DPD RI terhadap pengembangan industri, energi dan sumber daya mineral yaitu menyelenggarakan Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 di Bali. Dimana DPD RI telah menjembatani dan memediasi pertemuan antara Para Duta Besar negara sahabat dengan para Gubernur termasuk Gubernur Kalbar Sutarmidji.

“Pak Gubernur telah berbicara dengan Duta Besar Rusia dan Duta Besar Finlandia terhadap peluang-peluang yang tersedia dalam pengembangan investasi di Kalbar termasuk PLTN,” kata Oesman Sapta.

Oesman Sapta menambahkan bahwa untuk merealisasikan kebutuhan energi tersebut perlu memperhatikan regulasi daerah. Seperti melakukan percepatan agar tersusunnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), sesuai UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

“Dengan demikian diharapkan terdapat sinkronisasi, harmonisasi, serta keterpaduan antara RUED dengan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegas Oesman Sapta.

Oesman Sapta menilai Indonesia tidak selamanya bisa menggantungkan diri terhadap penggunaan energi fosil yang masih dominan di tanah air. “Harus ada alternatif solusi terhadap ini. Maka PLTN merupakan solusinya,” ujar dia.

Pada kesempatan itu hadir, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Sesjen DPD RI Reydonnyzar Moenek, Staf Ahli Menristek dan pendidikan bidang Relevansi dan Produktivitas Agus Puji Prasetyoni, Ketua Kelompok Kerja Bidang Energi dan SDM Zulnahat Umar, Kepala BATAN Djarot Sulistio, Bupati Kubu Raya Rusman Ali.

]]>
914-oesman-sapta-dorong-pembangunan-pltn-di-kalbar
<![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Dunia Penerbangan]]> 243-dpd-ri-minta-pemerintah-tingkatkan-pengawasan-dan-penegakan-hukum-di-dunia-penerbangan Thu, 13 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Akhmad Muqowam menilai bahwa peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tidak lepas dari lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah semestinya menjamin sarana transportasi yang memenuhi persyaratan keselamatan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan penerbangan dan penegakan hukum. “Kesadaran hukum dunia penerbangan masih lemah sehingga diperlukan penegakan hukum di dunia penerbangan secara maksimal”, tegas Akhmad Muqowam dalam acara Diskusi Panel ‘Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah dan Lion Air Akibat Jatuhnya Lion Air JT-610’di Kampus UKI Atmajaya, Jakarta, Rabu (12/12). 

Akhmad Muqowam menjelaskan jika terjadi kecelakaan penerbangan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bertugas melakukan investigasi, penelitian, penyelidikan lanjutan, laporan akhir dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama. “Laporan dan rekomendasi dari KNKT tersebut wajib dan harus segera ditindaklanjuti oleh para pihak terkait”, ujar senator dari Provinsi Jawa Tengah tersebut. 

Selanjutnya dalam forum tersebut Akhmad Muqowam juga menjelaskan bahwa DPD RI khususnya Komite II telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara, KNKT dan Lion Air untuk menindaklanjuti kasus tersebut pada 26 November 2018 lalu. Akhmad Muqowam meyayangkan walaupun sudah banyak peraturan penerbangan contohnya UU Penerbangan, UU 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, The Hague 1970 dan Montreal 1971, 1 Peraturan Pemerintah, 14 Peraturam Menteri, 20 Keputusan Pemerintah/Peraturan Dirjen, 1 Surat Edaran namun tidak menjamin keselamatan penumpangnya. “Banyak peraturan tapi tidak ada standard pelayanan penumpang, yang ada hanyalah untuk penumpang angkutan udara haji”, jelas Akhmad Muqowam. 

Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa berulang kali, lanjut Muqowam , perlu adanya kesadaran semua pihak atau stakeholder untuk meninggikan budaya keselamatan transportasi atau dalam hal ini penerbangan. “Karena itu penting adanya harmonisasi fungsi regulator, operator dan penyedia jasa penerbangan, dalam sinergi yang simbiosis dan profesional”, tandasnya.

]]>
243-dpd-ri-minta-pemerintah-tingkatkan-pengawasan-dan-penegakan-hukum-di-dunia-penerbangan
<![CDATA[DPD RI dan BPK Duduk Bareng Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan]]> 077-dpd-ri-dan-bpk-duduk-bareng-bahas-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan Tue, 11 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Tangerang, dpd.gp.id - Komite IV DPD RI melaksanakan seminar sinergitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu bertujuan untuk menemukan suatu model pola tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. 

Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPR dan DPRD lalu masing-masing lembaga ini menindaklanjutinya. “Yang kami mau laksanakan di wilayah Banten ini adalah menemukan suatu model cara pengelolaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK itu,” ucapnya di Tangerang, Selasa (11/12). 

Ajiep menjelaskan DPD RI menjadi fasilitasi yang dinamisasi untuk mendorong daerah-daerah baik provinsi, kabupaten dan kota. “Sehingga bisa menindaklanjuti hasil temuan BPK secara cepat dan baik,” ujar dia. 

Disisi lain, DPD RI juga memfasilitasi atau menghubungkan antara persoalan-persoalan daerah atas hasil pemeriksaan BPK itu yang berkaitan dengan pusat. 

“Kita ini yang mau rumuskan modelnya, kalau selama ini kita lakukan dalam bentuk rapat konsultasi koordinasi dengan BPK. Kemudian turun ke daerah di perwakilan BPK maupun dipemerintahan daerah itu sifatnya hanya rapat kemudian kita diskusikan,” kata Ajiep. 

Ajiep menambahkan secara konsepsional model tindak lanjut yang akan disempurnakan bertujuan untuk pengelolahan keuangan daerah lebih transparan, lebih akuntabel dan hasil-hasil pemeriksaan BPK itu lebih berkualitas. 

“Bagaimana kualitas pengelolahan keuangan daerah itu sendiri. Dari sisi lain kualitas hasil pemeriksaan BPK itu juga akan makin lebih baik sehingga tidak lagi terjadi ruang-ruang terjadinya indikasi penyimpangan keuangan,” kata Ajiep.

Selain itu, Anggota Komite IV DPD RI John Pieris menjelaskan hasil pemeriksaan BPK sudah bagus karena 70 persen mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Itu sudah prestasi yang luar biasa. Maka kita harus dibekali sebuah mekanisme tindak lanjut itu,” terang dia. 

Menurut John, ke depan semoga ada kesepakatan bersama untuk menyusun sistem dan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh DPD, begitu juga oleh DPR dan DPRD. “Kita harus ada komitmen bersama agar ada konsistensi dan koordinasi yang terus menerus,” tuturnya. 

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar berharap BPK dan DPD RI bisa memberikan arti bagi kedua pihak. “Sehingga bisa terus bergerak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi-inovasi yang bisa membawa korelasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas,” harap dia. 

Ke depan, Bahrullah juga mengharapkan DPD RI dan BPK terus meningkatkan dan mendorong setiap transparansi dan akuntabilitas dipemerintahan daerah. Dengan DPD, BPK bisa terus diingatkan. “Nantinya bisa juga mengingatkan Pemerintah Daerah dan mengingatkan kita semua, bagaimana pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabilitas di Pemerintahan Daerah,” papar Bahrullah.(adt)

]]>
077-dpd-ri-dan-bpk-duduk-bareng-bahas-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan
<![CDATA[DPD RI Dukung Penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran]]> 849-dpd-ri-dukung-penyusunan--ruu-pendidikan-kedokteran Tue, 11 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI bersama stakeholder dunia pendidikan kedokteran mengapresiasi penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran oleh DPR RI. Pakar menilai UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran perlu segera dirubah karena usang dan tumpang tindih dengan undang-undang lain.  

“RUU Pendidikan Kedokteran ini penting agar dokter memiliki kompetensi yang tinggi dan terjamin kapasitasnya. Oleh karena itu, kualitas pendidikan kedokteran kita harus terjamin. Oleh karena itu, kami memandang positif penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam Rangka Penyusunan Pandangan DPD RI atas Penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran oleh DPR, bersama Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Mahmud Ghaznawie dan Profesor Usman Chatib Warsa dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTkes) di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12).

Novita menyampaikan, UU Pendidikan Kedokteran lama yang diterapkan saat ini telah memicu kontroversi. Di samping itu, UU Pendidikan Kedokteran yang ada saat ini belum menyebutkan tentang pendidikan kedokteran berkelanjutan. Padahal pendidikan kedokteran berkelanjutan merupakan penting untuk merespon perkembangan zaman dan teknologi. 

Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara mendukung penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran. Dia mengusulkan agar RUU Pendidikan Kedokteran yang disusun DPR mengakomodir lebih banyak ketentuan mengenai kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk beasiswa pendidikan kedokteran bagi putra daerah berprestasi.

“Format dan mekanisme penjaringan calon mahasiswa penerima beasiswa pendidikan kedokteran nantinya harus diatur dengan ketat dan selektif. Yang jelas kita mendukung penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Mahmud Ghaznawie mengapresiasi langkah DPR RI menyusun RUU Pendidikan Kedokteran. Menurutnya, ada beberapa alasan penting yang menyebabkan UU Pendidikan Kedokteran lama perlu direvisi. Pertama, pengaturan terkait Dokter Layanan Primer (DLP) telah menimbulkan permasalahan. 
Kedua, pengaturan terkait uji kompetensi yang diartikan sebagai uji kelulusan telah menimbulkan persoalan karena memperpanjang masa studi, menambah beban biaya dan memunculkan dokter sebagai penganguran intelektual.  Ketiga, tidak harmonis dengan UU Praktek Kedokteran dan UU Pendidikan Tinggi. Keempat, peran Konsil Kedokteran Indonesia dan kolegium juga tidak diatur. “Secara umum RUU Pendidikan Kedokteran yang disusun sekarang ini sudah lebih lengkap dan baik. Tepat untuk menggantikan UU Pendidikan Kedokteran lama,” katanya. 

Mahmud berpendapat, isi RUU Pendidikan Kedokteran yang disusun oleh DPR RI sudah cukup komprehensif dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan praktek kedokteran. “RUU sangat visioner. RUU ini mengakomodir pendidikan kedokteran bagi putra daerah. Pengaturan ini dapat menjawab persoalan distribusi dokter di daerah. Pemanfaatan teknologi digital juga telah diakomodir dalam RUU Pendidikan Kedokteran,” cetusnya. 

Di tempat yang sama, Profesor Usman Chatib Warsa dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTkes) memandang, penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran sebagai langkah maju. Beberapa ketentuan dalam RUU ini diyakininya akan memperbaiki ketentuan yang ada dalam UU Pendidikan Kedokteran lama. Khususnya terkait pengaturan kualitas dosen, fasilitas pendidikan kedokteran harus ada standarisasi, manajemen dan networking dari institusi pendidikan kedokteran. 

“Di Indonesia aturan standar pendidikan kedokteran belum lengkap. Karena itu, harus berani melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan pendidikan kedokteran. Agar Lulusan kedokteran kita bisa bersaing di dunia internasional,” dukungnya.

]]>
849-dpd-ri-dukung-penyusunan--ruu-pendidikan-kedokteran
<![CDATA[DPD RI Gelar FGD Bahas Etika dan Citra Anggota Dewan]]> 012-dpd-ri-gelar-fgd-bahas-etika-dan-citra-anggota-dewan Tue, 11 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Serang, dpd.go.id - Badan Kehormatan (BK) DPD RI menggelar FGD dalam rangka Penegakan Etika, kehormatan, dan Citra DPD RI, di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang Banten, Selasa, 11 Desember 2018.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Sadipun Komber saat membuka FGD memaparkan bahwa penegakan etika menjadi hal yang penting dalam tugas kewenangan kelembagaan DPD RI dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait tugas kewenangan DPD RI.

“Kami Badan Kehormatan tidak hanya memberikan sanksi/punishment jika ada etika atau aturan yang ada di dalam tata tertib dan tata beracara DPD RI dilanggar oleh anggota, akan tetapi kami juga memberikan reward penilaian atas kerajinan dan kinerja anggota DPD RI, kami sangat terbuka bahkan kami umumkan secara resmi pada sidang paripurna, ini tidak ditemui oleh lembaga lainnya," terang Mervin.

Lanjutnya, salah satu hambatan dalam menangani kasus pelanggaran terhadap kode etik adalah ketika ada anggota yang terkait dengan kasus hukum, maka BK harus mengambil sikap menunggu sampai kasus hukum tersebut selesai, agar tidak mencampuri wilayah hukum.

"Kami BK bekerja di wilayah etik, jangan sampai kami menggangu dan ikut campur dalam proses hukum ketika ada anggota yang sedang tersangkut masalah hukum, maka jika terjadi kasus anggota yang terkait hukum kami menunggu agar kasus tersebut selesai, sambil mengumpulkan bukti-bukti, setelah kasus hukum selesai barulah kami bekerja di wilayah etiknya kami kumpulkan bukti, kumpulkan saksi-saksi dan menggelar sidang etik sesuai dengan proses di Badan Kehormatan," jelasnya.

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Agung Tirtayasa Abdul Hamid menyatakan bahwa terkait dengan etika adalah hal yang gampang-gampang susah. Dia mengatakan bahwa ketika bicara etika sosial bukan hanya lebih ke internal suatu lembaganya saja, akan tetapi refleksi tersebut nampak pada pandangan masyarakat kepada institusi atau lembaga.

"Pertama untuk membangun martabat, kehormatan, citra itu justru apa yang nampak di masyarakat, oleh karena itu, DPD harus menegaskan posisinya sesuai kewenangan dengan kreatif sesuai konstitusi. Selain itu, DPD harus membangun citra positif yang berbasis kepada kinerja, barulah memperluas kewenangan dengan target dan langkah terukur, ketika saudara tuanya di sebelah (DPR) bercitra dan berkinerja buruk maka saatnya DPD RI naik, kesempatan ini yang harus diambil," tuturnya.

Sementara itu, Senator Banten Ahmad Sadeli Karim menyoroti masalah kekurang berpihakan media kepada pemberitaan tentang  DPD RI yang sangat minim  dan bisa dibilang kurang seksi dibanding saudara sebelah.

“Media turut mempunyai andil besar dalam membangun citra DPD RI, memang  memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membangun itu, dan hal itu salah satu kekurangan kami, tapi itu bukan menjadi alasan bagi kami utnuk tidak berkinerja, kami selalu bekerja sesuai arah kewenangan kita, di daerah pemilihan kita masing-masing hampir semua permasalahan yang masuk kami selesaikan, memang hanya kurang terekspos,” ungkapnya.

Senator Papua Barat Mervin menambahkan, bahwa BK DPD RI sangat terbuka dan bekerja semaksimal mungkin menuntaskan semua laporan tanpa pandang bulu yang masuk dari masyarakat, ataupun dari anggota.

“Kami sangat terbuka, setiap laporan yang masuk tanpa pandang bulu akan kami proses sesuai tata cara kami di badan kehormatan, bahkan jika laporan itu terkait dengan pimpinan sekalipun, kami akan menyelesaikan secara profesional,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Ketua BK Hendri Zainudin, Abdul Jabbar Toba, anggota BK Fahira Idris, Dedi Iskandar Batubara, Andi Surya, Rektor Untirta Soleh Hidayat.(mas)

]]>
012-dpd-ri-gelar-fgd-bahas-etika-dan-citra-anggota-dewan
<![CDATA[Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Menandatangani Action Plan dengan Senat Federasi Rusia]]> 729-wakil-ketua-dpd-ri-nono-sampono-menandatangani-action-plan-dengan-senat-federasi-rusia Tue, 11 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - DPD RI melalui delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menandatangani Rencana Aksi Kerjasama (Action Plan) dengan Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia yang diwakili oleh Ketua Grup Kerjasama antara Senat Parlemen Majelis Federal Federasi Rusia, L. Gumerova (10/12).

Penandatanganan Action Plan ini adalah sebagai tindak lanjut atau implementasi kongkret program kerjasama dari MoU  yang sudah ditandatangani tanggal 12 November 2014 oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, dan Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia. Dalam penandatanganan Action Plan tersebut, kedua Pimpinan Tertinggi Senat nampak sangat bersahabat dan semangat untuk menindaklanjuti kerjasama parlemen tersebut segera dalam suasana yang sangat baik dan akrab

“Adapun butir-butir singkat Action Plan adalah lingkup Kerja sama pertukaran delegasi resmi, pendalaman RUU dan Legislasi, sister city, sister province, pengembangan investasi dan potensi daerah, penguatan kerjasama antar delegasi kedua negara, mendukung perluasan kerjasama di bidang ekonomi, serta budaya dan pendidikan serta bidang lainnya,” ungkap Nono Sampono.

Menurutnya nota kerja sama yang ditandatangani antara DPD RI dengan Senat Rusia tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi negara Indonesia dan Rusia. Nono Sampono mengharapkan kedepannya terjalin kerja sama dengan Parlemen Rusia yang lebih kuat. Kerja sama diharapkan terjalin di bidang ekonomi, perdagangan, industri, investasi, dan budaya. Termasuk kelanjutan kerjasama di bidang pembangunan rel kereta api, teknologi nuklir, dengan syarat dan  kondisi tertentu sesuai kebijakan, serta peluang di bidang pariwisata, perikanan, maritim dan tambang aluminium.

“Ini merupakan momentum internasional untuk diplomasi parlemen atau DPD RI di Indonesia dengan Senat Federasi Rusia. Hasil kerja sama internasional ini akan sangat membanggakan bangsa Indonesia karena kerja sama ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di daerah”, ucap Nono.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, juga berkesempatan menyampaikan pidato dalam Konferensi Parlemen Internasional dengan tema “The Role of Parliaments in Today's World. The Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation - 25 Years on the Path of Multidimensional Development”.

Nono Sampono dalam pidatonya berpendapat pentingnya peran parlemen di sebuah negara untuk memperjuangkan pembangunan di daerah, karena hal itu sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. DPD RI selama ini selalu bekerja berdasarkan aspirasi dari masyarakat di daerah-daerah. 

“DPD RI menjalankan tiga fungsi peran parlemen, yaitu sebagai lembaga yang memberi dukungan politik, lalu memberikan payung hukum bagi landasan kegiatannya, dan DPD RI berfungsi sebagai pengawasan terhadap Eksekutif,” ucapnya.

Nono juga menjelaskan bahwa diplomasi parlemen di Indonesia bersifat bebas dan aktif. Dimana parlemen di Indonesia memprioritaskan pada perjuangan aspirasi daerah dan kepentingan rakyat daerah. Oleh karena itu, parlemen di Indonesia, terutama DPD RI, siap untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antar parlemen atau senat untuk kesejahteraan pembangunan masyarakat Indonesia.

“Indonesia yang menganut semi bicameral system yang terdiri dari Senator 34 provinsi dan lebih dari 250 juta rakyat Indonesia, sangat siap untuk menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral dalam beberapa sektor secara sangat bersahabat. Dan melanjutkan program kerja sama ekonomi dan budaya yang telah terjalin selama ini di antara Indonesia dan Rusia,” kata Senator yang berasal dari Provinsi Maluku ini.

]]>
729-wakil-ketua-dpd-ri-nono-sampono-menandatangani-action-plan-dengan-senat-federasi-rusia
<![CDATA[Daerah Dituntut Tingkatkan Daya Saing Hadapi Globalisasi]]> 705-daerah-dituntut-tingkatkan-daya-saing-hadapi-globalisasi Tue, 11 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menilai peningkatan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja. Melainkan pada kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Hal tersebut tertuang saat rapat dengar pendapat mengenai ‘Pengembangan Daya Saing Daerah’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (11/12).

“Tingkat daya saing antar daerah merupakan ujung tombak bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tuntutan persiangan global,” ucap Anggota Komite I DPD RI Eni Sumarni.

Menurutnya, semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah. Maka tingkat kesejahteraan masyarakat otomatis akan semakin tinggi. “Untuk itu, daerah dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif guna bersaing dengan daerah lainnya,” ujar Eni.

Eni menambahkan berdasarkan laporan peringkat daya saing regional Indonesia tahun 2017. Telah menunjukkan bahwa lima provinsi dengan peringkat daya saing terbaik yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Sedangkan daerah yang daya saingnya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT, dan Maluku. 

“Daya saing tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pertumbuhan dan pembangunan,” kata senator asal Jawa Barat itu.

Eni menilai rendahnya daya saing daerah menyebabkan tingginya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pelayanan publik tidak optimal. “Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan berdampak pada daya saing nasional. Sehingga menggangu kemampuan Indonesia bersaing dalam percaturan dunia,” tutur dia.

Sementara itu, Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) M. Taufiq mengatakan daya saing daerah terbentuk karena tata kelola pemerintahan dan kinerja keuangan daerah yang baik. Selain itu, daya saing daerah juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan. “Kemampuan pengelolaan ini harus terus ditingkatkan melalui proses reformasi birokrasi yang baik,” ulasnya.

Oleh karena itu, lanjut Taufiq, untuk memperkuat daya saing daerah maka reformasi birokrasi memegang kunci penting. Sasarannya adalah agar mendorong penguatan potensi ekonomi daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, kinerja keuangan daerah, dan perencanaan pembangunan. 

“Memang dalam aspek tata kelola pemerintahan daerah, masih saja terdapat beberapa persoalan yang masih mendasar. Salah satunya problematika regulasi,” jelas Taufiq.

Dikesempatan yang sama, Plt. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot menjelaskan, bahwa perkembangan globalisasi dimana negara maju meningkatkan daya saing melalui efisiensi dan produktifitas. “Kondisi ini yang memicu perang dagang antara Amerika Serikta dan China, dan keluarnya Inggris dari Masyarakat Ekonomi Eropa,” tegas dia.

Yuliot menerangkan negara dengan tingkat efisiensi dan produktifitas tinggi akan menjadi pilihan utama investor. Untuk aliran investasi ke negara Asia terbesar adalah China sebesar USD 136 milyar, Singapura sebesar USD 62 milyar, dan India sebesar USD 40 milyar. “Sedangkan aliran investasi ke Indonesia hanya tercatat sebesar USD 24 milyar,” paparnya.

]]>
705-daerah-dituntut-tingkatkan-daya-saing-hadapi-globalisasi
<![CDATA[Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis Hadiri IKATASBI Binjai Sumatera Utara]]> 475-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-hadiri-ikatasbi-binjai-sumatera-utara Mon, 10 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Binjai, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menghandiri acara ulang tahun Ikatan Alumni Taman Siswa Cabang Binjai (IKATASBI) yang pertama. IKATASBI merupakan wadah para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya dan telah berkarya, tersebar di berbagai Provinsi.

“Saya sangat bangga mendengar putra putri IKATASBI ini telah mengisi posisi-posisi startegis baik di pemerintahan maupun non pemerintahan,” ucap Darmayanti di Binjai, Sumatera Utara, Minggu (9/12).

Darmayanti berharap IKATASBI dapat berperan positif dan menggandeng seluruh Ikatan Alumni yang ada di Kota Binjai maupun di Provinsi Sumatera Utara. Hal itu untuk percepatan pembangunan sumberdaya yang ada sehingga ditangan IKATASBI dapat mewujudkan masyarakat Binjai yang tangguh dalam bertarung positif untuk Indonesia.

“Sekali lagi saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang pertama (Milad) buat IKATASBI, semoga IKATASBI dapat menjadi motor dalam mencetak kader-kader bangsa yang tangguh,” ujar senator asal Sumatera Utara itu.

Ia menceritakan bagaimana peran dan fungsi DPD RI yang merupakan sebuah lembaga baru era reformasi sekaligus representatif daerah ataupun wilayah, DPD RI sangat peduli dengan kemajuan daerah, sebagaimana salah satu visi DPD RI bahwa Indonesia harus mencapai kemajuan yang merata dan berkeadilan. “Ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi mencapai visi DPD RI,” kata Darmayanti.

Pertama, sambungnya, pemerintah pusat dan daerah harus menjalin hubungan yang makin harmonis dan sinergis. Kedua, DPD RI harus memanfaatkan segala kekuatan dan sumberdaya sebagai modal untuk mencapai kemajuan. “Kita harus mengoptimalkan sumberdaya tersebut melalui penguasaan teknologi sehingga pemanfaatan sumberdaya menjadi lebih efektif dan efisien,” jelas Darmayanti.

Ketiga, lanjut Darmayanti, bahwa dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penting untuk menjalin kolaborasi dengan mitra-mitra di luar negeri untuk bersama-sama mengambil manfaat dari hubungan ekonomi, perdagangan, sosial budaya, teknologi dan sebagainya. “Kolaborasi akan menciptakan simbiosis mutualisme sehingga pembangunan menjadi lebih mencerminkan keadilan dan keberlanjutan (sustainability),” tuturnya.

]]>
475-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-hadiri-ikatasbi-binjai-sumatera-utara
<![CDATA[Regional Diplomatic Meeting Tahun 2018]]> 947-regional-diplomatic-meeting-tahun-2018 Sat, 08 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Materi Plenary Meeting "Kebijakan Investasi dan Kerja Sama Daerah dan Luar Negeri" pada Kegiatan Regional Diplomatic Meeting Tahun 2018

]]>
947-regional-diplomatic-meeting-tahun-2018
<![CDATA[DPD RI Fasilitasi Kerjasama Investasi & Perdagangan Antara Daerah dan Luar Negeri melalui RDM 2018]]> 863-dpd-ri-fasilitasi-kerjasama-investasi--perdagangan-antara-daerah-dan-luar-negeri-melalui-rdm-2018 Sat, 08 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Bali, dpd.go.id - Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2018 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan bisa menjadi ajang agar hubungan kerjasama antara daerah dengan Luar Negeri bisa terjalin selaras dengan hubungan Diplomatik oleh Pemerintah Pusat. Tujuan RDM tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam saat memberikan pengantar dalam plenary meeting yang dihadiri para duta besar negara sahabat, gubernur dan perwakilan provinsi seluruh indonesia di Ballroom Hotel Stones, Bali, Sabtu (8/12). 

"Peran DPD RI adalah menjembatani hubungan antara daerah dengan luar negeri sebagai bagian dari dukungan diplomasi Indonesia secara keseluruhan", ujar Muqowam. 

Muqowam menyampaikan bahwa ada tiga hal utama yang ingin dicapai dalam Plenary Meeting RDM 2018 ini; Pertama, bisa berkomunikasi secara intensif dalam rangka saling memperkenalkan diri dan bertukar informasi mengenai potensi masing-masing. 

Kedua, DPD RI berharap bahwa ada koordinasi antar semua stake holder sehingga kerjasama yang terbina mencerminkan kebersamaan dengan konsep membangun daerah dalam wadah NKRI, bukan ego sektoral atau ego antar pemerintahan. 

"Untuk itulah kami mengajak Kementerian terkait agar terjadi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejak dari awal", tegas senator dari Jawa Tengah ini, sekaligus Wakil Ketua DPD RI. 

Ketiga, dengan RDM 2018 diharapkan terwujud pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan Perwakilan Negara-Negara Sahabat akan pentingnya komunikasi yang intens diantara semuanya untuk memanfaatkan keberadaan DPD RI dalam memfasilitasi dan mempererat hubungan antara Daerah dengan Luar Negeri dalam upayanya meningkatkan hubungan ekonomi. 

Akhmad Muqowam berharap dalam kesempatan ini kementerian dapat memberikan masukan penguatan visi pemerintah mengenai pembangunan Daerah, dengan memanfaatkan kerjasama luar negeri. Demikian halnya dengan para Gubernur, agar memanfaatkan momen ini untuk memberikan informasi mengenai sektor unggulan yang akan mendapat prioritas untuk dikerjasamakan pada tahun 2019-2020. 

"Kami mengharapkan kepada para Duta Besar yang hadir dalam forum ini, dapat menginformasikan kepada para calon investor di negara masing2 terkait potensi2 Daerah yang telah disampaikan oleh para Gubernur kemarin, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama investasi yang saling menguntungkan," harap Muqowam. 

Selanjutnya Akhmad Muqowam memimpin diskusi dengan narasumber Dr.H.Soekarwo (Ketua Umum APPSI/Gubernur Jawa Timur), Hendriwan (Plt. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), Wisnu Wijaya Soedibjo (Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM), dan Amalia Adininggar (Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan).

]]>
863-dpd-ri-fasilitasi-kerjasama-investasi--perdagangan-antara-daerah-dan-luar-negeri-melalui-rdm-2018
<![CDATA[Materi Kegiatan Regional Diplomatic Meeting Tahun 2018]]> 664-materi-kegiatan-regional-diplomatic-meeting-tahun-2018 Sat, 08 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Materi Plenary Meeting "Kebijakan Investasi dan Kerja Sama Daerah dan Luar Negeri" pada Kegiatan Regional Diplomatic Meeting Tahun 2018 di Kuta Bali (8/12)

]]>
664-materi-kegiatan-regional-diplomatic-meeting-tahun-2018
<![CDATA[DPD RI Jembatani Investor Asing Dengan Kepala Daerah]]> 429-dpd-ri-jembatani-investor-asing-dengan-kepala-daerah Sat, 08 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Kuta, dpd.go.id - DPD RI menjembatani one on one meeting antara gubernur dan duta besar sahabat dalam pengembangan investasi di daerah. Kedepan, diharapkan bisa menambah investor dari negara-negara lain untuk menanamkan modal di Tanah Air. 

“Targetnya kita bisa menjembatani negara-negara sahabat, dimana sebelumnya menemukan beberapa kendala. Maka tujuan one on one kali ini DPD RI ingin membantu seperti Rusia yang ingin investasi kereta api di Kalimantan,” ucap Ketua BKSP DPD RI GKR. Ayu Koes Indriyah saat Regional Diplomatic Meeting 2018 di the Stones Hotel, Bali, Sabtu (8/12). 

Dirinya berharap kedepan bisa lebih banyak lagi membantu para investor yang mengalami kendala dalam investasi di daerah-daerah. “Kepala daerah ‘yang hadir’ juga ternyata sangat mengapresiasi pertemuan RDM ini dengan para negara sahabat. Kegiatan ini sekaligus membantu para investor yang selama ini mengalami kendala,” jelas GKR Ayu. 

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan pihaknya telah menawarkan beberapa kerjasama dengan investor dari Rusia. Menurutnya, Kalbar memiliki SDA sangat besar terutama bauksit. “Bauksit kita bisa ditambang sampai 100 tahun. Tentunya, tambang bauksit tersebut perlu diimbangi dengan tenaga listrik yang sangat besar,” ujar Sutarmidji usai bertemu dengan Dubes Rusia Lyudmila Vorobieva. 

Sutarmidji menjelaskan, pembangunan pelabuhan Samudera di Kalbar yang sebentar lagi akan rampung. Maka pelabuhannya akan sangat strategis bagi tambang bauksit. Bukan hal yang tidak mungkin nanti bisa menjadi pesaing dengan pelabuhan di Singapura. 

“Itu yang kita tawarkan kepada mereka. Belum lagi kereta api trans Kalimantan. Maka dengan adanya pelabuhan Samudera dan trans Kalimantan, sekaligus bisa menjadi perhatian utama,” papar Sutarmidji lebih lanjut. 

Untuk nilai investasi, Sutarmidji tidak menjelaskan lebih rincih. “Saya tidak membicarakan jumlah investasinya. Namun kita bicara titik pembangunan kereta api,” papar dia. 

Selain itu, sebelumnya Rusia juga sudah membagun kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Sutarmidji berharap pihaknya akan ikut dalam kerjasama itu. 

“Dimana nantinya ada beberapa produk dari pertanian atau perkebunan di Kalbar yang bisa mengambil pasar Rusia. Contohnya di Rusia banyak yang menggunakan aloe vera. Sementara aloe vera terbaik ada di Kalbar,” pungkasnya. 

Senada dengan Gubernur Kalbar, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjelaskan, bahwa pertemuan dengan Dubes Rusia merupakan tindaklanjut hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dengan Rusia mengenai kereta api dan pelabuhan. Lantaran sudah menjadi kesepakatan antara Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nanti pada tanggal 22 Desember 2018 akan pertemuan lagi dengan Dubes Rusia di Jakarta. 

Selain itu, tahun depan rencananya pimpinan perusahaan kereta api dari Rusia akan datang ke Indonesia. Isran berharap mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa segera rampung pembangun kereta api. “Jika tidak, saya akan menghentikan dan mencari investor lain. Tapi kita lihat saja dulu, karena Rusia sudah berpenggalaman dalam membangun kereta api,” katanya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Sukarwo menjelaskan Pemerintah Jawa Timur akan meningkatkan hubungan dengan Armenia di sektor kebudayaan. Sebagaimana diketahui, Armenia memiliki budaya yang beragam, meski penduduknya hanya 3 juta jiwa. 

“Warga Armenesia belakang ini banyak yang berkunjung ke Bali, setelah itu mereka melanjutkan liburan ke Jawa Timur untuk melihat keindahan Gunung Bromo,” kata Sukarwo.

]]>
429-dpd-ri-jembatani-investor-asing-dengan-kepala-daerah
<![CDATA[Ketua DPD RI Buka Acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Bali]]> 857-ketua-dpd-ri-buka-acara-press-gathering-wartawan-parlemen-di-bali Fri, 07 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Kuta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta membuka acara Press Gathering DPD RI bersama Wartawan Parlemen di The Stone Hotel, Kuta, Bali (7/12). Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI mengajak insan pers untuk menjadi corong yang positif pagi daerah-daerah di Indonesia.

“Saya merasakan berita-berita saat ini tambah maju baik itu memberikan koreksi dan dorongan. Tapi bagi saya media alat komunkasi yang paling ampuh ke tingkat yang paling bawah,” ucap Oesman Sapta.

Oesman Sapta menambahkan bahwa seluruh anggota DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI terus melakukan yang terbaik untuk daerah. Maka press gathering ini acara khusus untuk mensosialisasikan baik di daerah maupun di luar negeri.

“Maka saya mengharapkan isilah berita-berita dengan hati nurani. Kalau tidak dengan hati nuraninya maka mengandung muatan-muatan politis,” kata senator asal Kalimantan Barat itu.

Menurutnya kegiatan ini bisa menjadi perekat antara para insan pers dan DPD RI. Khusus para media dan DPD RI mari bersama-sama melakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

“Saya berharap press gathering ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga menjadikan awak media yang bermartabat karena bisa menjadi corong bagi lembaga MPR RI, DPR RI, dan DPD RI,” kata Oesman Sapta.

]]>
857-ketua-dpd-ri-buka-acara-press-gathering-wartawan-parlemen-di-bali
<![CDATA[DPD RI Gelar RDM di Bali]]> 101-dpd-ri-gelar-rdm-di-bali Fri, 07 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Denpasar, dpd.go.id - DPD RI menggelar acara Regional Diplomatic Meeting (RDM) di Bali. Acara tersebut merupakan salah satu upaya DPD RI dalam perwujudan pembangunan daerah. Dimana dalam acara tersebut, perwakilan daerah akan bertemu dengan perwakilan negara sahabat untuk menarik investasi di daerah. 

Saat membuka acara RDM di The Stones, Bali (7/12), Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang investasi. Daerah memiliki produk-produk unggulan yang dapat dijual ke luar negeri. Melalui RDM yg diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Parlemen (DPD) RI, daerah dapat menjalin kerja sama langsung dengan negara-negara sahabat untuk memasarkan produk-produknya. Salah satu tujuan dari RDM adalah meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan ke semua daerah dalam rangka mengatasi disparitas sosial ekonomi. 

"Di era globalisasi saat ini, dalam rangka percepatan pembangunan daerah, kita perlu menjalin hubungan kemitraan yang luas dengan berbagai negara," ucap Oesman Sapta. 

Oesman Sapta mengajak para duta besar yang hadir untuk turut serta dalam pembangunan di daerah. Menurutnya, di daerah banyak peluang-peluang baru yang bisa dikerjasamakan dengan pelaku bisnis dari masing-masing negara. DPD RI juga mendorong terbangunnya kerja sama bukan hanya antar negara, tetapi juga antar pemerintah daerah, dalam bentuk sister provinces dan sister city. 

"Dalam era keterbukaan saat ini, penting untuk menjalin kolaborasi dengan mitra-mitra di luar negeri untuk bersama-sama mengambil manfaat dari hubung an ekonomi, perdagangan, sosial budaya, teknologi, dan sebagainya," imbuh Senator asal Kalimantan Barat ini. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BKSP DPD RI, GKR Ayu Koes Indriyah, menjelaskan tujuan dari RDM yang telah diselenggarakan tiga kali ini adalah untuk menjembatani kepentingan daerah dalam rangka mengakselerasi pembangunan demi kesejahteraan rakyat melalui hubungan luar negeri yang saling menguntungkan. 

"Dengan RDM, diharapkan intensitas komunikasi daerah dengan luar negeri menjadi semakin baik, sehingga memperluas jaringan pasar maupun jaringan kerja sama budaya dan sosial lainnya," katanya. 

Senator asal Jawa Tengah ini mengatakan jika dalam RDM ini BKSP DPD RI memfasilitasi dua jenis pertemuan, yaitu pertemuan langsung antara duta besar dan gubernur yg difasilitasi oleh Ketua DPD serta Sesi Plenary. Sesi pertama bertujuan untuk membuka kesempatan bagi duta besar dan gubernur untuk bertemu secara khusus agar terjadi pembicaraan yang lebih akrab dengan tema yang lebih spesifik. Di pertemuan ini, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, bertemu dengan duta besar dengan didampingi oleh Anggota DPD RI dari daerah tersebut. Sedangkan dalam plenary, akan membahas tema-tema umum dalam mengembangkan kerja sama. 

"Kami berharap pelaksanaan RDM 2018 ini mewujudkan langkah yang lebih konkret berupa satu pernyataan bersama mengenai pentingnya meningkatkan pertukaran informasi mengenai potensi kerja sama maupun masalah-masalah yang menghambatnya. Pernyataan ini sangat penting sebagai rujukan untuk mewujudkan langkah-langkah konkret selanjutnya," imbuhnya. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, yang turut hadir dalam acara tersebut, sangat mengapresiasi acara RDM yang digagas oleh DPD RI ini. Menurutnya melalui RDM, potensi-potensi daerah dapat dipromosikan dan berpeluang besar dalam menarik investasi. Melalui RDM, Retno beranggapan daerah dapat menjalin networking dengan negara-negara sahabat secara langsung dan berakhir pada terjalinnya kerja sama. 

"Potensi daerah kita banyak, kita perlu promosikan. Tadi saya sampaikan bahwa pertemuan sekarang ini merupakan pertemuan yang dapat menjembatani networking antara para kepala daerah dengan para duta besar asing di Indonesia secara langsung," ungkapnya.***ars

 

]]>
101-dpd-ri-gelar-rdm-di-bali
<![CDATA[Senator Papua Prihatin Atas Penembakan di Nduga]]> 772-s Fri, 07 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI Provinsi Papua Carles Simaremare merasa prihatin atas pristiwa penembakan yang terjadi di Nduga, Papua pada 2 Desember 2018 lalu. Sebelumnya, telah terjadi penembakan oleh sekelompok bersenjata terhadap para pekerja jembatan di distrik Yigi yang merenggut korban jiwa baik perkeja dan anggota TNI. 

“Pertama-tama kami senator yang diutus dari Papua merasa prihatin kepada korban penembakan di Nduga. Yang patut disesalkan terjadi pada Bulan Desember dimana bulan yang penuh damai, ampun, rahmat dari Tuhan,” ucap Carles di Ruang Kerjanya Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/12). 

Menurutnya, bulan Desember hingga akhir tahun merupakan bulan yang sangat sakral dimana ada penyelenggaran natal. Sehingga di bulan Desember ini tidak pantas ada keributan dan pembunuhan yang korbannya begitu banyak. “Alasan dari pristiwa itu saya tidak tahu persis penyebabnya. Intinya kita tidak membenarkan kejadian itu, korban hanya warga biasa yang sedang membangun Papua,” ujar Carles. 

Padahal, lanjutnya, pembangunan itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi masyarakat Papua yang akan menikmatinya. Para pekerja yang menjadi korban itu memiliki keluarga, jadi kasian bila mereka menjadi korban. “Kita juga berharap kepada TNI dan Polri untuk mengejar para pelaku. Namun jangan sampai pengejaran ini salah tangkap atau salah sasaran,” ucap Carles. 

Wakil Ketua Komite III itu juga berharap kepada pelaku untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Namun jangan sampai ketika menyerahkan diri diperlakukan semena-mena. “Intinya tetap menghargai yang menyerahkan diri. Kenapa menyerahkan diri? Agar menghindari warga sipil yang menjadi korban. Karena aparat yang disana biasanya tidak bisa membedakan yang mana pelakuknya. Lantaran, wajah-wajahnya mereka mirip jadi sulit membedakan,” kata Carles. 

Dirinya juga menghimbau agar TNI, Polri, dan Pemerintah jangan sampai kasus ini diinternasionalisasikan. Maka pemerintah harus berhati-hati sebab kasus ini bisa saja menjadi harapan mereka agar ter-publish keseluruh dunia. “Kasus ini bisa saja menjadi harapan mereka agar jadi perhatian dunia. Jadi harus hati-hati jangan sampai seperti dulu lagi yaitu pembumihangusan,” tutur Carles. 

Seperti diketahui, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap para pekerja proyek PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIT. Penembakan tersebut terjadi di Kali Yigi dan Kali Aura Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua.

]]>
772-s
<![CDATA[ Pemerintah Harus Tangani Anjloknya Harga Kopra]]> 795--pemerintah-harus-tangani-anjloknya-harga-kopra Thu, 06 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Jakarta. dpd.go.id - Anjloknya harga Kopra perlu penanganan serius dari pemerintah. Petani kopra menjerit dan susah menanggung kebutuhan hidup. Harga kopra anjlok dalam 10 bulan terakhir dari 10 ribu menjadi 3200 rupiah tidak mampu lagi menutupi biaya produksi. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI dapil Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjeku, saat ditemui di ruang kerja, Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Kamis, 6 Desember 2018.

“Hampir 90% petani di Maluku Utara menggantungkan hidup bekerja sebagai petani kopra. Mereka tak sanggup lagi membiayai kebutuhan hidup dengan harga kopra sekarang yang hanya 3200 rupiah. Hal itu yang menjadi persoalan serius dan menajadi sorotan bagi pemerintah,” ujar Stefi.

Menurut pria kelahiran Ambon tersebut, seharusnya pemerintah melalui kementerian terkait harus segera menindaklanjuti permasalahan anjloknya harga kopra tersebut. Selain itu menurutnya masih belum adanya pihak swasta dalam skala besar yang berinvestasi dalam bidang ini di Maluku Utara juga mempengaruhi harga kopra tersebut.

“Saya sudah menyampaikan perihal ini anjloknya harga kopra di Maluku Utara pada sidang paripurna DPD RI yang lalu, dan saya harap melalui kewenangan kelembagaan DPD RI dapat mendesak pemerintah dan stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar,” lanjutnya.

Senator Maluku tersebut menyarankan pemerintah untuk memberikan subdisi harga kepada kopra sama seperti subsidi harga gabah yang pernah dilakukan oleh pemerintah di masa lalu. Selain itu pemerintah juga mencari solusi dalam mengolah produk olahan dari kopra agar mengangkat harga dari kopra tersebut.

“Jika ini masih berlanjut sampai tahun depan, maka pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi kepada kopra untuk membantu  meningkatkan perekonomian para petani kopra. Selain itu, produk lanjutan dari kopra sebagai solusi untuk menaikan harga kopra seperti produk santan beku, ataupun tepung dan bahan olahan lainnya harus dipikirkan oleh pemernitah dengan mendorong stakeholder melalui kementerian perdagangan, pertaniaan untuk menarik investasi ke Maluku Utara,” tutupnya. (mas)

]]>
795--pemerintah-harus-tangani-anjloknya-harga-kopra
<![CDATA[Perempuan Kunci Penguatan Ketahanan Keluarga]]> 050-perempuan-pemegang-kunci-penguatan-ketahanan-keluarga Wed, 05 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Langkat, dpd.go.id - Perempuan, memegang kunci penguatan dalam ketahanan keluarga untuk melahirkan individu-individu bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis dalam acara Silaturahmi dan Diskusi Publik dengan tema Peran Perempuan dalam Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pengurus Pengajian Al – Hidayah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang di hadiri oleh kurang lebih 1.000 orang Jamaah Pengajian Perempuan Al-Hidayah di Masjid At –Taubah Desa Selotong Secanggang Langkat, Rabu (5/12).

Darmayanti Lubis yang juga merupakan Senator DPD RI dapil Sumatera Utara ini mengatakan perempuan bisa menjadi mitra yang setara bagi laki-laki dalam membentuk ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga, imbuh Darmayanti Lubis, menentukan keberhasilan pembangunan nasional karena keluarga melakukan pengasuhan terhadap individu.

"Pola masyarakat ditentukan oleh masyarakat, ketahanan dan kualitas keluarga akan mempengaruhi kualitas individu dan kualitas bangsa ke depan. Keluarga merupakan wadah menyemai kasih sayang, sumber daya materi dan sumber daya waktu dalam membesarkan dan membentuk anak-anak bangsa yang berkarakter," ujar Darmayanti Lubis.

Saat ini perempuan selain berperan dalam keluarga, perempuan berpeluang berkontribusi pada lingkungan. Kesadaran akan posisi yang setara dengan laki-laki mengharuskan perempuan meningkatkan kualitas hidup dan potensi yang dimiliki.

Lanjut Darmayanti Lubis, peran perempuan bermakna ganda. Menyiapkan generasi penerus yang unggul, berdaya saing dan nasionalis, dan berkontribusi pada bangsa. Perempuan tidak bisa ditinggalkan dalam menyukseskan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG's).

Sementara itu Wakil Ketua pengajian Al Hidayah se Kabupaten Langkat Nurjani, S.Pd ketika ditanya maksud dan tujuan acara ini diselenggarakan mengatakan untuk memberikan pencerahan dan tambahan wawasan kepada para jamaah Pengajian Al – Hidayah pentingnya peranan perempuan dalam ketahanan keluarga, karena perempuanlah yang akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang islami dan berkarakter. ‘’’Dengan hadirnya Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis yang juga adalah Senator Perempuan dari Sumatera Utara, menjadi motivasi dan inspirasi bagi perempuan khususnya di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat bahwa peranan perempuan tidak hanya sebatas sumur, dapur dan kasur,’’ujarnya.

Acara tersebut dihadiri pula oleh unsur Muspida Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Polres Kecamatan Secanggang dan seluruh Pengurus Pengajian Al – Hidayah se Kabupaten Langkat. Selanjutnya acara Silaturahmi dan Diskusi Publik dengan tema Peran Perempuan dalam Ketahanan Keluarga ini di tutup dengan tausiah oleh Ustad H. Irvan Yusuf.

]]>
050-perempuan-pemegang-kunci-penguatan-ketahanan-keluarga
<![CDATA[Benny Rhamdani: Kemendes Jangan Buang Badan!]]> 243-benny-rhamdani-kemendes-jangan-buang-badan Wed, 05 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondouw (Bolmong) pada Rabu (5/12) di Jakarta.

RDP mengagendakan pembahasan tentang penyelesaian permasalahan tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut.

Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani menegaskan pihaknya tentu saja mendukung transmigrasi sebagai program pemerintah pusat yang telah membawa berkah bagi transmigran namun menyimpan potensi konflik vertikal pemerintah dengan masyarakat.

Benny menambahkan, seperti yang sedang terjadi di tanah lokasi eks. UPT. Tumokang, Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang kasus ganti rugi tanahnya belum berkesudahan sampai saat ini.

Benny melanjutkan bahwa 1.113 pemilik lahan yang telah dijadikan lahan transmigrasi oleh pemerintah pusat, sudah menang dalam proses peradilan sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dimana dalam putusannya Pemerintah RI diwajibkan membayar ganti rugi atas tanah seluas 1.495,5 hektar dengan total Rp. 52.167.500.000,- (Lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

“Saya sudah mengawal kasus ini sejak tahun 2000. Melalui Dirjen di Kemendes, Pak Menteri Desa juga sudah menjanjikan kepada saya untuk diselesaikan pembayarannya di APBN 2019.”, tegas Benny.

Menurut catatan Komite I DPD RI, Berdasarkan sejarah, tanah tersebut adalah tanah yang ditumpas dan digarap oleh warga pada tahun 1956–1965. Ketika terjadi peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1965, warga meninggalkan lokasi. Kemudian pada tahun 1971–1975 lokasi tersebut diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada transmigran dari Pulau Jawa dan Pulau Bali, melalui SK Gubernur Sulut, pada 24 Oktober 1972.

Selain itu, Benny menambahkan bahwa diera Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nua Wea, sekelompok masyarakat yang lain di Bolmong pernah melakukan gugatan serupa diwilayah yang lain. Tanpa melalui proses peradilan, masyarakat ketika itu menang dan pemerintah kemudian membayar ganti rugi. Pembayaran ganti rugi ketika itu sharing antara Pemerintah Pusat 70 persen, Pemerintah Provinsi Sulut 10 persen dan Pemerintah Kabupaten Bolmong 20 persen.

“Mohon ini bisa jadi rujukan bagi pemerintah”, tegas Benny kepada Sekjen Kemendes PDTT.

Dalam kesempatan RDP ini, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi menyampaikan bahwa pihaknya bersikeras tetap mengacu pada pertemuan 7 November 2018 di Kemendes.

Anwar melanjutkan kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah pemerintah akan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dalam mensikapi putusan MA. Untuk menindaklanjutinya, Anwar menambahkan bahwa pemerintah akan membentuk Tim Bersama yang melibatkan seluruh unsur Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah.

“Loh kok sekarang pemerintah malah mau mengajukan PK ke Mahkamah Agung? Pemerintah sudah membangkang terhadap keputusan MA. Sepertinya Kemendes mau buang badan. Pemerintah malah set back”, tegas Benny. ***

]]>
243-benny-rhamdani-kemendes-jangan-buang-badan
<![CDATA[Perlu Revisi Tatib DPD RI Terkait Evaluasi Perda]]> 549-dpd-ri-segera-bentuk-tatib-terkait-evaluasi-perda Wed, 05 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Kewenangan DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) memiliki tantangan tersendiri. Dengan adanya kewenangan baru, memberikan DPD RI untuk berimprovisasi terhadap respon daerah. 

“Ini peluang bagi DPD RI yang harus didukung dari masyarakat. Ini penting bagi DPD RI dalam mewujudkan peran negara untuk daerah,” ucap Wakil Komite I Fachrul Razi saat seminar nasional ‘Tantangan DPD RI Dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda’ di Ruang GBHN Nusantara V, Jakarta, Rabu (5/12). 

Menurutnya, peran DPD RI memang terbatas namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengevaluasi Perda tercantum dalam Pasal 249 poin J UU MD3. Memberikan tantangan baru bagi DPD RI. “Tentunya ini peluang DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” jelas senator asal Aceh itu. 

Untuk itu, lanjutnya, DPD RI harus bergerak cepat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Artinya, DPD RI dalam waktu dekat ini akan merevisi Tata Tertib (Tatib) yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda. “Yang pertama kita harus segera merevisi Tatib terkait dengan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” papar Fachrul. 

Menurut Fachrul, ketika kami melakukan reses sering kali mendapatkan masuk-masukan terkait Perda yang bertentangan. Alhasil, dari 34 provinsi banyak Perda yang bertentangan. “Namun dimana posisi DPD RI? Kita tugas menjebatani antara pusat dan daerah. Satu sisi kita mau menggurangi beban pusat terkait Perda yang begitu banyak,” tegas dia. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek berpendapat bahwa kewenangan DPD dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan perda merupakan amanat UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sangat penting. “Ini tantangan buat kita dalam membuat produk hukum untuk daerah,” terang dia. 

Reydonnyzar menambahkan selama 14 tahun DPD RI terus bekerja menyuarakan aspirasi dan perjuangkan kepentingan daerah dalam bentuk produk hukun. “Maka dengan adanya kewenangan baru ini membuat kita terus berusaha memperjuangkan kepentingan daerah melalui Raperda dan Perda,” tandasnya. 

Dikesempatan yang sama, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Sukoyo mengatakan bahwa pertahun Perda mencapai 5120 dengan asumsi satu kabupaten/kota dalam satu tahun 10 Perda. “Disinilah peran DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda yang begitu banyak tiap daerah,” ujarnya. 

Sukoyo memberikan catatan bahwa perumusan teknis pelaksanaan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda jangan sampai bertentangan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya berharap pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda tidak sama dengan tugas yang telah dilaksanakan Kemendagri,” imbuhnya. 

Selain itu, objek pemantauan dan evaluasi lebih difokuskan pada Raperda dan Perda evaluasi seperti APBD, RTRW, zona industri, Raperda serta Perda. “Tentunya yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat dan kelompok masyarakat,” kata Sukoyo.

]]>
549-dpd-ri-segera-bentuk-tatib-terkait-evaluasi-perda
<![CDATA[BK DPD RI Gelar FGD Tentang Kode Etik Masukan Dari Akademisi dan Masyarakat Sangat Diharapkan]]> 094-bk Tue, 04 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Bandung, dpd.go.id - Badan Kehormatan (BK) DPD RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Provinsi Jawa Barat. FGD tersebut membahas mengenai cara meningkatkan martabat, kehormatan, dan citra lembaga DPD RI melalui kode etik. Dalam kegiatan ini, BK DPD RI berharap mendapatkan pandangan dan masukan dari akademisi, mahasiswa serta masyarakat terhadap peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. 

"Badan Kehormatan DPD RI dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, mengemban kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku melalui penegakan etik, baik penindakan maupun pencegahan," ucap Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Marvin S. Komber. 

FGD yang dilakukan di Bandung belum lama ini, turut dihadiri oleh Wakil Ketua BK Hendri Zainuddin, Wakil Ketua BK Oni Suwarman, Wakil Ketua BK Abdul Jabbar Toba, Anggota BK Leonardy Hamainy, Pdt. Rugas Binti, Muhammad Idris S., Muhammad Syibli Sahabuddin, Stefanus BAN Liow, dann Basri Salama. 

Menurut Mervin, kegiatan BK DPD RI dilakukan dengan mendasarkan pada UU MD3, Peraturan Tata Tertib DPD RI, Peraturan Koder Etik dan Peraturan Tata Beracara BK DPD RI. BK bertugas dan berwenang antara lain menindaklanjuti dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik baik yang berupa pengaduan atau temuan, melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota. Selain itu juga untuk mencegah perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPD RI. 

"Misalnya dengan menerbitkan surat edaran menangani anjuran untuk menaati tata tertib dan kode etik, melakukan rekapitulasi kehadiran Anggota dan memantai perilaku dan kehadiran Anggota dalam Sidang Paripurna atau rapat Alat Kelengkapan," imbuh Senator asal Provinsi Papua Barat ini. 

Dalam rangka penegakan etik, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh BK DPD RI. BK DPD RI telah menerima, memeriksa, mendalami, dan menindaklajuti beberapa pengaduan dan temuan dari masyarakat terkait atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang diduga dilakukan oleh Anggota DPD RI. Selain itu, BK DPD RI juga telah mengeluarkan putusan berupa penjatuhan sanksi terhadap beberapa Anggota DPD RI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan tata tertib. Meskipun begitu, Mervin juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, BK DPD RI juga memiliki tantangan. Antara lain adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pengaduan terkait dengan verifikasi terhadap pengaduan. 

"Terkadang pengadu tidak memberikan informasi yang akurat tentang fakta yang disampaikan dalam pengaduannya, sehingga dibutuhkan waktu untuk meneliti dan memastikan kebenaran fakta-fakta yang dijelaskan oleh pengadu tersebut," tukas Senator asal Provinsi Papua Barat ini. 

Mervin menambahkan, bahwa untuk meningkatkan kinerja BK DPD RI dalam menjaga dan meningkatkan harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD RI, BK DPD RI membutuhkan peranan masyarakat. Menurutnya masyarakat dapat membantu untuk menginformasikan mengenai keinginan masyarakat terhadap lembaga DPD RI. 

"Saran dan pandangan dari masyarakat sangat dihadapkan guna menjadi bahan dalam melakukan perbaikan terhadap paraturan kode etik dan peraturan yang terkait sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dalam melakukan penegakan etik,” tutupnya.***ars

]]>
094-bk
<![CDATA[BPJS PERLUKAH DIBUBARKAN?]]> 197-km-iii Tue, 04 Dec 2018 13:15:00 +0700 indra Bogor, dpd.go.id - Kinerja BPJS kesehatan kembali menjadi sorotan Komite III DPD RI. Konsep pelindungan sosial kesehatan di Indonesia masih ambigu karena mencampuradukkan sistem jaminan sosial dengan asuransi. Akibatnya, kinerja BPJS Kesehatan sebagai institusi terdepan untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional tidak berjalan memuaskan.

"Harusnya konsep pelindungan sosial kesehatan di Indonesia itu sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah. Jadi rakyat miskin kalau mau berobat sepenuhnya ditanggung oleh negara. Akibat konsep pelindungan sosial yang menggabungkan pola jaminan sosial dan asuransi, pengelolaan BPJS Kesehatan menjadi kacau balau,” hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, 

Patrianef, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite III DPD RI di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Desember 2018. Patrianef menyampaikan, konsep pelindungan sosial kesehatan di Indonesia seharusnya mengimplementasikan amanat Pasal 34 konsitusi UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat dan kemanusiaan; serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

“Akibat konsep yang pelindungan sosial jaminan kesehatan yang ambigu, program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang menjadi tidak berjalan baik. Rumah sakit banyak merugi dan tidak berkembang, pasien tidak terlayani dengan baik, banyak perusahaan farmasi dan alat kesehatan tertekan,” katanya. 

Patrianef menambahkan, komitmen Pemerintah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional juga masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya APBN yang dialokasikan untuk bidang kesehatan yang hanya sekitar 5 %. Padahal, idealnya alokasi APBN untuk bidang kesehatan sebesar 10 %. 

Bendahara Umum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB), Eno Enothezia, menilai bahwa kinerja BPJS Kesehatan dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang tidak memuaskan. “BPJS Kesehatan sekarang ini tak ubahnya seperti lembaga asuransi private yang berorientasi bisnis”, terangnya. 

“Kinerja BPJS Kesehatan menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional sangat buruk. BPJS Kesehatan banyak merugikan negara. Ketimbang Pemerintah mensubsidi terus kerugian BPJS Kesehatan, lebih baik program dari BPJS Kesehatan periode ini distop dulu untuk dikaji ulang,” lanjutnya. 

Menurutnya, program-program BPJS Kesehatan sekarang ini telah merugikan banyak pihak. Bukan hanya pasien, tapi dokter, rumah sakit, dan perusahaan farmasi juga ikut merugi. “Program INA CBGs yang dipakai BPJS Kesehatan adalah program gagal. Saya minta program INA CBGs yang diterapkan BPJS Kesehatan distop, karena banyak dokter malah jadi sakit, rumah sakit tutup, perusahaan farmasi bangkrut. Mau menyehatkan kelompok masyarakat, tapi jangan bikin kelompok masyarakat yang lain sakit,” tambahnya. 

Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Nabil, mengakui BPJS Kesehatan telah gagal menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan diibaratkannya punya semangat besar, tapi tenaga kurang. “Pelayanan kesehatan kepada masyarakat sejak ada BPJS Kesehatan justru malah rumit, dibandingkan sebelum ada BPJS Kesehatan,” ujarnya. 

Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat, Chaidir Djafar, menilai program-program BPJS Kesehatan telah banyak mengorbankan kepentingan pasien, dokter, rumah sakit dan perusahaan farmasi. “Buat apa BPJS Kesehatan dipertahankan kalau keberadaannya justru mengorbankan banyak pihak,” katanya. 

Rafli, Anggota DPD RI Provinsi Aceh menyampaikan, sebelum ada program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Di Aceh, sudah ada program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang berjalan dengan baik. “Setelah ada BPJS Kesehatan justru masyarakat jadi sulit. Saya usul bagaimana jika BPJS Kesehatan kita bubarkan saja?” pungkasnya.***

]]>
197-km-iii
<![CDATA[Komite I DPD RI: Grondkaart, HPL dan Tanah Register Masih Menjadi Persoalan Serius Di Daerah]]> 486-komite-i-dpd-ri-grondkaart-hpl-dan-tanah-register-masih-menjadi-persoalan-serius-di-daerah Tue, 04 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Masalah grondkaart, Hak Penguasaan Lahan (HPL) dan tanah register merupakan fokus perhatian serius bagi Komite I DPD RI. Wakil Ketua Komite I DPD RI Jacob Esau Komigi menegaskan, dari berbagai temuan lapangan Komite I DPD RI melalui berbagai kunjungan kerjanya, soal grondkaart, HPL dan tanah register merupakan sengketa pertanahan di daerah yang harus segera dibenahi. 

Dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Pengusahaan Batam (BP BATAM) pada Selasa (4/12) di Jakarta, Komite I DPD RI mendesak Pemerintah melalui ATR/BPN melakukan pendataan, registrasi dan pemberian hak harus berdasarkan kepada Undang-Undang yang merupakan payung hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan, dan secara teknis memperhatikan kondisi tanah atau lahan bersangkutan. 

Dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi menuturkan, Indonesia masih menggunakan konsep doemein verklaring yang diadopsi dalam UU Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi alasan negara untuk mengambil tanah – tanah yang dimiliki masyarakat umum tanpa menunjukan dokumen resmi kepemilikan. Hal ini berimplikasi pada kriminalisasi dan meningkatnya konflik agraria. Ombudsman RI pernah mencatat 1.138 (14 persen) aduan terkait laporan pertanahan pada 2017 yang didominasi oleh masalah grondkaart, HPL dan tanah register. 

Karena itu, tegas Jacob, terkait dengan konflik grondkaart dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Komite I DPD RI mendesak Kementerian ATR/BPN memberikan perhatian khusus terhadap konflik tersebut dengan berperan aktif memberikan solusi yang berkepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak dengan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

“Grondkaart hasil dari sistem hukum kolonial, tidak dikenal didalam UU Pokok Agraria. Perbedaan penafsiran grondkaart antara pemerintah atau PT KAI dengan masyarakat sudah menimbulkan konflik masyarakat di berbagai daerah. DPD RI minta pemerintah tegas selesaikan masalah ini”, kata Jacob. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwien, mengatakan untuk lahan grondkaart, HPL dan Tanah Register yang telah dikuasai oleh masyarakat dan akan digunakan oleh instansi yang memiliki tanah berdasarkan grondkaart, HPL dan lahan register kini dapat diselesaikan dengan menggunakan Perpres nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. 

“Di Perpres itu sangat baik, ada penyelesaian dengan Gubernur dan ganti ruginya melalui appraisal”, ujarnya. 

Rapat Kerja juga mengagendakan pembahasan masalah yang cukup pelik didaerah, yaitu penyelesaian tanah register atau tanah – tanah bekas hutan. Komite I DPD RI menilai, persoalan ini mencerminkan kegagalan pemerintah memenuhi hak sosial ekonomi rakyat. 

“Lahan Register ini kan kewenangan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), mereka juga yang pertama kali mengeluarkan istilah lahan register. Bahkan lahan register belum didaftar ataupun dicatat dalam administrasi pertanahan yang menjadi kewenangan ATR/BPN”, ungkap Arie Yuriwien.

Dari pernyataan Arie terlihat Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KLH masih berjalan sendiri – sendiri. “Komite I DPD RI meminta Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KLH untuk rutin berkoordinasi, kalau perlu kami akan kirim surat kepada Presiden agar kedua kementerian ini tidak seperti tom and jerry yang setiap hari bertengkar terus”, tegas Jacob. 

Dalam kesempatan pemaparannya, Kepala BP Batam, Lukito Dinarsyah Tuwo menjelaskan, seluruh tanah di Pulau Batam merupakan tanah dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan sebagian tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di Kememnterian Keuangan. 

Lukito melanjutkan, tanah diatas HPL dapat digunakan sendiri oleh pemegang HPL dan dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan status hak pakai atau Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu penggunaan tertentu. 

Namun demikian, Komite I DPD RI selama ini memandang bahwa kasus pertanahan di Batam cukup rumit karena sampai saat ini belum adanya publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh BP Batam dan Pemkot Batam. BP Batam selama ini mengklaim sebagai lembaga yang otoritatif menguasai tanah Batam daalm bentuk Hak Pengelolaan (HPL). Sayangnya, hingga saat ini belum diselesaikan RTRW dan pendaftaran ke lembaga agraria yaitu Kementerian ATR/BPN. 

Karena itu, dalam Rapat Kerja tersebut, Komite I meminta BP Batam meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang terjadi di Batam dengan tetap memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tetap dalam koridor reforma agraria. ***mas

]]>
486-komite-i-dpd-ri-grondkaart-hpl-dan-tanah-register-masih-menjadi-persoalan-serius-di-daerah
<![CDATA[GKR Hemas Minta Mahasiswa Komunikatif dengan Generasi Tua]]> 325-gkr-hemas-minta-mahasiswa-komunikatif-dengan-generasi-tua Mon, 03 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Kraton, dpd.go.id - Menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kraton Kilen, GKR Hemas meminta agar mahasiswa berpesan aktif dalam menjaga ideologi bangsa dan berpartisipasi dalam pembangunan serta membantu pemerintah dan masyarakat, menghadapi tantangan masa depan.

Ketua KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi didampingi Sekjen KAMMI, Taufik Hidaya dan beberapa pengurus lainnya menyatakan bahwa anjangsana mereka kepada GKR Hemas adalah untuk meminta izin serta nasehat dari permaisuri Sri Sultan Hamengku Buwono X atas digelarkan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) KAMMI pada 13-16   Desember mendatang di Asrama Haji Sleman.

Irfan menuturkan,  mereka berasal dari 400 perguruan tinggi di 30 provinsi dan 135 kota/kabupaten se-Indonesia. Meski berunsur gerakan ke-Islaman, menurut Irfan, mereka juga memiliki visi/misi berkebangsaan.

“Tantangan kami, anak muda saat ini adalah radikalisme, bagi kami ini juga jadi persoalan anak muda, juga dalam berbangsa, jangan sampai bangsa dipecah-belah karena kelompok yang mengatas-namakan agama. Karena itu, kami ingin belajar dari Kraton, bagaimana peran Kraton Yogya semasa pergerakan kemerdekaan,” ucap Irfan.

Menjawab pernyataan Ketua KAMMI tersebut, GKR Hemas menyatakan, bahwa sejarah keberadaan Kraton Yogyakarta, tidak bisa dilepaskan dari NKRI. “Semasa mendiang HB IX, Kraton Yogya menggabungkan diri dengan NKRI meski sesungguhnya berdiri sendiri pun mampu. Tetapi semangat kebangsaan dari HB IX melebihi dari kepentingan Kraton,” ujar GKR Hemas.

GKR Hemas, mengapresiasi Rakornas KAMMI yang digelar di Yogyakarta dan berharap anak-nak muda punya pemikiran jah ke depan. “Saya ingin anakmuda yang berfikir untuk bangsanya. Kita berusaha meluruskan perjuangan bangsa hukan hanya kelompok, tetapi bagaiman pemuda menghadapi masa depan,” ucap Hemas.

Hemas pun berpesan, bangsa Indonesia saat ini jauh tertinggal dari negara lain, karena terlalu sering ‘ribut’ oleh persoalan politik. “Kapan kita mau survive kalau anak mudanya tidak berfikir ke depan. Bahkan barangkali sudah tidak paham lagi jati diri bangsa. Saya yakin banyak anak muda yang gagal paham tentang ideologi kebangsaan kita,” tegas GKR Hemas. 

Selain itu, Hemas juga berpesan agar pemuda tahu peta politik di Indonesia. “Jangan mau di-Suriah-kan, yang Muslim, punya kewajiban menyatukan bangsa, Bukan mau di bawa ke mana, tetapi dahalukan kepentingan bangsa. Ini yg penting,” tegas Hemas.

Pesan Hemas, anak muda juga perlu berkomunikasi dengan generasi di atasnya, bukan tidak mungkin, banyak pemikiran-pemikiran yang brilian yang masih tersimpan. “Contohnya, Buya Syafii Maarif, saya termasuk orang yang ingin tahu banyak tentang pikiran beliau,” ujar Hemas.

]]>
325-gkr-hemas-minta-mahasiswa-komunikatif-dengan-generasi-tua
<![CDATA[DPD RI Counter Propaganda Isu Kelapa Sawit Indonesia]]> 479-dpd-ri-‘counter-propaganda-isu-kelapa-sawit-indonesia Mon, 03 Dec 2018 13:15:00 +0700 lela Palembang, dpd.go.id - Industri kelapa sawit sempat menjadi primadona ekonomi Indonesia, ekonomi daerah dan petani khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel). Kini, sawit  Sumsel  seolah terabaikan. 

Komoditas yang dahulu menjadi primadona ini terkesan mulai ditinggalkan. Bahkan, sawit Sumsel  menghadapi beragam masalah dan tantangan. 

“Kita ketahui Uni Eropa melakukan penolakan kelapa sawit kita. Alasan resmi karena kelapa sawit dianggap merusak lingkungan terutama hutan dan lahan gambut,” ucap Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat membuka Seminar Kelapa Sawit 2018 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/12). 

Ia menambahkan isu kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun yang lalu memberi legitimasi alasan itu. Namun, dari sidang-sidang Uni Eropa adalah dalih semata. “Alasan sebenarnya adalah mereka ingin melindungi industri minyak bunga matahari yang memang menjadi komoditas di banyak negara di Eropa,” ujar Senator asal Sumatera Utara itu. 

Menurut Darmayanti, saat ini DPD RI telah berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan agar industri kelapa sawit bisa terangkat lagi. Dalam berbagai kunjungan, DPD RI melakukan counter terhadap kampanye kelapa sawit yang merugikan. 

“Memang tidak semua berhasil, terutama di negara-negara Eropa Barat. Namun di negara Eropa Timur seperti Rusia dan Bulgaria, kampanye ini mendapat sambutan positif,” jelas Darmayanti. 

Ia menambahkan Rusia bahkan telah berkomitmen untuk tetap membeli kelapa sawit Indonesia. “Kampanye counter propaganda kelapa sawit ini tentu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang juga giat melakukan itu,” kata Darmayanti. 

Selain itu, DPD RI juga tengah berupaya agar kelapa sawit punya diversifikasi produk. Salah satu yang mungkin adalah membuat biodiesel. “Indonesia masih menjadi net importer BBM. Pemanfaatan kelapa sawit bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM,” tegas Darmayanti. 

Solusi lain yang bisa diambil, sambungnya, terutama dalam jangka pendek dan jangka menengah. Seperti pemenuhan standar mutu lingkungan agar bisa menjangkau lagi pasar-pasar yang saat ini menolak. 

“Selain itu peningkatan daya saing produk sawit melalui peningkatan produktivitas melalui efisiensi usaha, replanting dan menjamin ketersediaan infrastruktur yang baik. Dengan demikian, harga kelapa sawit Indonesia makin bisa bersaing di pasaran internasional,” saran Darmayanti.

]]>
479-dpd-ri-‘counter-propaganda-isu-kelapa-sawit-indonesia