Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Thu, 25 May 2017 10:38:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI RAIH OPINI WTP 11 KALI BERTURUT-TURUT ]]> 352-dpd-ri-raih-opini-wtp-11-kali-berturutturut- Sat, 20 May 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Tahun ini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2016 kembali mencapai prestasi tertinggi yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Prestasi puncak pengelolaan keuangan negara tersebut diperoleh DPD RI sejak 2006, sehingga telah 11 kali berturut-turut DPD RI memperoleh penghargaan tersebut. Hal ini merupakan kerja keras semua pihak yaitu Anggoda DPD, jajaran kesekjenan termasuk PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Hal ini dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Sudarsono Hardjosoekarto dalam keterangan pers di Pressroom, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jumat (19/5).

DPD RI bersyukur atas keberhasilan mempertahankan pencapaian prestasi puncak pengelolaan APBN ini. Hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) menunjukkan terdapat 74 LKKL yang mendapat opini WTP, 8 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dan 8 LKKL mendapat opini Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Sudarsono menjelaskan, penghargaan tersebut menunjukkan komitmen dari seluruh jajaran DPD RI untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Pencapaian ini tidak terlepas upaya bersama untuk melakukan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemeriksaan oleh BPK,” jelasnya.

Dalam rangka mempertahankan prestasi opini WTP ini, DPD RI bertekad untuk terus melakukan tata kelola keuangan yang akuntabel dan bertanggung jawab. Dalam kaitan itu, kesekjenan DPD RI menindaklanjuti keputusan Sidang Paripurna mengenai penyempurnaan Surat Edaran Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (SE-PURT DPD RI) Nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017 yaitu terkait penggunaan dana reses. “Putusan itu telah memiliki dasar yuridis yang kuat karena SE itu telah disempurnakan dan diputuskan dalam rapat Panitia Musyawarah DPD RI (Panmus) yang ditindaklanjuti pengesahannya di Sidang Paripurna ke-11 DPD RI tanggal 8 Mei 2017 yang telah memenuhi kuorum karena dihadiri 72 orang dan izin 49 orang. Sehingga sah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sejauh ini, sebanyak 108 anggota DPD RI yang telah menandatangani surat pernyataan dan kemungkinan besar akan terus bertambah, mengingat saat SE diedarkan banyak anggota DPD RI yang sedang melakukan kegiatan di daerah pemilihannya masing-masing.###

]]>
352-dpd-ri-raih-opini-wtp-11-kali-berturutturut-
<![CDATA[Oesman Sapta: “Pesantren garda terdepan menjawab radikalisme dan trans-ideologi”]]> 566-oesman-sapta-“pesantren-garda-terdepan-menjawab-radikalisme-dan-transideologi” Sat, 20 May 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta (senator asal Kalimantan Barat) menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan radikalisme dan trans-ideologi yang dinilai semakin menemukan tempatnya di Indonesia, selain peran pesantren untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan masyarakat.
 
"Kita semua merasakan, radikalisme dan trans-ideologi semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Dan, yang paling merisaukan, penganutnya adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka menjadi simpatisan, bahkan pengikut setia gerakan radikalisme,” ucapnya.
 
Oesman menyatakannya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) bertema "Menggairahkan Semangat Bela Negara" di Asrama Haji Jl Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Jumat (19/5/2017). Dia didampingi Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Zaini Ahmad, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pasuruan, Jawa Timur.
 
Dia menambahkan, “Banyak masalah dihadapi masyarakat daerah, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan keamanan, yang mendorong kita untuk bergandengan tangan. Oleh karena itu, sejak awal saya mendukung berdirinya Ikatan Pesantren Indonesia, karena saya sangat menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan yang kita hadapi."
 
Selaku Ketua DPD RI, Oesman berterima kasih kepada jajaran pengurus IPI karena berkesempatan untuk memberikan pengarahan, karena di samping bisa bertatap muka dan bersilaturahim dengan jajaran pengurus IPI dan keluarga besar pesantren Indonesia, dia juga bisa menyampaikan berbagai masalah kebangsaan, utamanya agenda kemajuan masyarakat daerah. 
 
Menurutnya, sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan di daerah, DPD RI dibentuk sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional. "Jadi, kami di DPD RI ini, tidak lepas dari  upaya memajukan daerah. Kita memiliki niat dan tujuan yang sama, yaitu memajukan masyarakat, khususnya di daerah.
 
Selain radikalisme dan trans-ideologi, Oesman mencatat beberapa tantangan saat ini dan ke depan. Tantangan pertama, pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat. Hitung-hitungnya dari 10 persen masyarakat yang miskin, kebanyakan umat Islam. Untuk memperkuat ekonomi umat, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi pesantren. Di samping dibekali ilmu pengetahuan agama, para santri juga dibekali kemampuan mengakses ekonomi. Makanya, sangat relevan jika forum silaturahim Rakernas IPI bertema “Ekonomi Santri Indonesia Menuju Era Digital”.
 
Tantangan kedua adalah radikalisme dan trans-ideologi yang dinilai semakin menemukan tempatnya di Indonesia. "Kita semua merasakan, radikalisme dan trans-ideologi semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Dan, yang paling merisaukan, penganutnya adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka menjadi simpatisan, bahkan pengikut setia gerakan radikalisme. "Oleh karena itu, Oesman menyambut upaya IPI yang menggelar diskusi bertema “Menangkal Radikalisme dan Memupuk Semangat Nasionalisme NKRI Lewat Pesantren”.
 
Tantangan ketiga, masalah nasionalisme. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia menghadapi globalisasi yang menyebabkan masyarakat Indonesia mudah terpengaruh ideologi selain Pancasila. Dia berharap, IPI bisa ambil bagian meningkatkan nasionalisme yang berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
"Kita bersyukur, para pendiri negara merumuskan dan berkonsensus untuk menjadikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi landasan untuk berbangsa dan bernegara. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau negara kita ini tidak disangga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, bisa runtuh berantakan."
 
Sebagai Ketua DPD RI, Oesman menekankan pentingnya mengaktualisasikan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

]]>
566-oesman-sapta-“pesantren-garda-terdepan-menjawab-radikalisme-dan-transideologi”
<![CDATA[SEKJEN DPD RI BERSIKUKUH MELAKSANAKAN PUTUSAN SIDANG PARIPURNA TERKAIT DANA RESES ANGGOTA DPD RI]]> 223-sekjen-dpd-ri-bersikukuh-melaksanakan-putusan-sidang-paripurna-terkait-dana-reses-anggota-dpd-ri Fri, 12 May 2017 10:38:00 +0700 msidikp
Berkenaan dengan keputusan Sidang Paripurna terkait penyempurnaan Surat Edaran Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (SE-PURT DPD RI) Nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017, Sudarsono Hardjosoekarto Sekjen DPD RI menyampaikan penjelasan bahwa SE yang sudah diedarkan tersebut kemudian disempurnakan dan diputuskan dalam rapat Panitia Musyawarah DPD RI (Panmus) yang ditindaklanjuti pengesahannya di Sidang Paripurna ke-11 DPD RI tanggal 8 Mei 2017 yang telah memenuhi kuorum karena dihadiri 72 orang dan izin 49 orang. Sehingga sah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesekjenan menindaklanjuti keputusan sidang paripurna ini dengan mengirimkan formulir surat pernyataan (terlampir), sampai saat ini telah 103 anggota yang menandatangani pernyataan tersebut, dan sisanya 27 Anggota belum menandatangani dengan beberapa alasan, baik karena masih diluar kota atau karena masalah sikap tidak setuju terhadap pelaksanaan sidang paripurna.
 
Dalam sistem kerja, Anggota DPD RI harus mengikuti siklus masa sidang yang disahkan di Paripurna, baik pembukaan masa sidang maupun penutupan masa sidang sebelum bekerja di daerah pemilihan. Sehingga ketika anggota DPD RI akan bertugas di daerah pemilihan yang dikenal dengan masa reses, Anggota harus mengikuti atau setidaknya mengakui adanya penutupan masa sidang dalam sidang paripurna. Kalau tidak mengikuti (mengakui) sidang paripurna, maka status yang bersangkutan masih menjalankan tugas di Ibukota Negara. Dari perspektif tata kelola keuangan menjadi bermasalah bila di satu sisi Anggota menuntut hak melakukan kegiatan reses, sementara tidak mengikuti (mengakui) sidang paripurna penutupan masa sidang. Keputusan sidang paripurna itulah yang menjadi dasar yuridis kesekjenan dalam menegakkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan bertanggung jawab.
 
Selanjutnya menurut Sudarsono, keputusan sidang paripurna itu juga tetap memisahkan antara hak keuangan yang melekat sebagai anggota yang tetap diberikan, dengan hak keuangan reses. Anggota yang tidak mengikuti (mengakui) penutupan sidang paripurna tidak berhak meminta dukungan dana reses di daerah pemilihan. Pada akhir masa reses tanggal 4 Juni 2017 nanti akan diketahui berapa banyak dana reses yang tidak digunakan. Dana ini akan dikembalikan ke Kas Negara. Sedangkan hak keuangan lainnya yang diatur dalam peraturan tersendiri tetap diberikan, yaitu: gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan akomodasi, tunjangan kehormatan, penggantian biaya listrik dan telepon, tunjangan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu, tunjangan kegiatan peningkatan fungsi legislasi, penyerapan dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta pengaduan masyarakat.
 
Sudah 10 tahun pengelolaan keuangan DPD selalu mencapai prestasi tertinggi yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Prestasi puncak keuangan negara ini berkat kerja keras anggota dan seluruh jajaran kesekjenan. Karena itu, kesekjenan tetap berpegang teguh pada keputusan sidang paripurna termasuk mengharuskan tanda tangan surat pernyataan, dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tanggung jawab kepada publik. Bila ada anggota yang tidak setuju, silahkan dibahas dan diputuskan dalan rapat panmus, sidang paripurna dan rapat-rapat lainnya. Demikian penjelasan Sudarsono, Sekjen DPD RI.
]]>
223-sekjen-dpd-ri-bersikukuh-melaksanakan-putusan-sidang-paripurna-terkait-dana-reses-anggota-dpd-ri
<![CDATA[BAP DPD RI TUNTUT ATURAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DISEMPURNAKAN]]> 858-bap-dpd-ri-tuntut-aturan-ganti-rugi-keuangan-negara-disempurnakan Fri, 05 May 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan Kejaksaan Agung RI sepakat untuk meninjau kembali Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2016 mengenai pengertian masa kadaluwarsa tuntutan ganti rugi atas kasus yang merugikan negara. Kedua peraturan tersebut dianggap menimbulkan multitafsir bagi pihak yang dirugikan apakah masa kadaluwarsa  dihitung setelah dilakukan tuntutan ganti rugi atau pada saat terjadinya kerugian negara. Akibatnya tindak lanjut terhadap penuntutan ganti rugi atas kasus penyimpangan anggaran menjadi tidak maksimal.

Masa kadaluwarsa Tuntutan Ganti Rugi menurut Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2004 terhitung 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian dan 8 (delapan) tahun terhitung sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pelakunya.

Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman menjelaskan bahwa jika dihitung 8 tahun sejak terjadinya kerugian negara, maka kerugian keuangan negara yang terjadi tahun 2005-2008 tidak dapat dilakukan tuntutan ganti rugi karena telah kadaluwarsa berturut-turut pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017. Demikian pula terhadap kerugian negara yang terjadi tahun 2009, apabila tidak diproses tuntutan ganti ruginya sampai dengan tahun 2017 juga akan kedaluwarsa tahun 2018. 

“Dalam IHPS I tahun 2016 masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang masih belum ditindaklanjuti, sehingga menjadi persoalan dalam penyelesaiannya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAP DPD RI tentang Masalah Kadaluwarsa terkait tuntutan ganti rugi kerugian negara/daerah yang berlangsung di Aryaduta Lippo Village & Country Club Tangerang, Kamis (4/5).

Menurut Direktur Tata usaha Negara Kejaksaan Agung RI Johanis Tanak, PP 38/2016 berpotensi multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Selain itu pejabat yang diberi kewenangan terkait penyelesaian kerugian negara cenderung mengabaikan untuk menindaklanjuti sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana kepada pelaku

“Pejabat yang berwenang terkait kasus kerugian keuangan negara tidak melaporkan kepada penegak hukum sebelum terjadinya kadaluwarsa perkara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan 49 PP 38/2016," tukasnya.

Salah satu langkah untuk menangani masalah tuntutan ganti rugi atas kerugian negara BAP DPD RI, BPK RI, dan Kejagung RI menyepakati untuk dilakukannya penyempurnaan terhadap PAsal 65 UU 1/2004 dan PP 38/2016 dalam rangka kepastian hukum terutama tentang masa kadaluwarsa agar tidak disalahgunakan. Pengaturan kadaluwarsa tersebut dianggap penting meskipun bukan satu-satunya dalam mendorong tindak lanjut penyelesaian kerugian keuangan negara. *int/ars

]]>
858-bap-dpd-ri-tuntut-aturan-ganti-rugi-keuangan-negara-disempurnakan
<![CDATA[KETUA DPD RI DIDAULAT MENJADI BAPAK TUNA NETRA INDONESIA]]> 496-ketua-dpd-ri-didaulat-menjadi-bapak-tuna-netra-indonesia Fri, 05 May 2017 10:38:00 +0700 msidikp JAKARTA – Ketua DPD RI, Dr. Oesman Sapta didaulat menjadi Bapak Tuna Netra Indonesia karena dinilai memberikan atensi tinggi terhadap para penyandang difabilitas tuna netra. Salah satunya dukungan itu ditunjukkan melalui acara penyerahan Quran Braille Digital kepada 1.000 orang muslim penyandang difabilitas netra se-Jabodetabek yang berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (4/5).

Menurut pria yang kerap dipanggil Oso ini, kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Syekh Ali Jaber ini sangat baik dan harus didukung. Wakaf Quran Braille akan sangat membantu untuk para penyandang difabilitas tuna netra dalam mendalami Alquran, meski berada dalam keterbatasan. "Saya mendukung penuh bantuan kepada  disabilitas netra muslim untuk dekat dengan Al-Quran, adalah hal terbaik dengan memberikan bantuan berupa Al-Quran Braille Digital kepada 1000 orang disabilitas netra sehingga memudahkan mereka untuk memahami Al-quran," katanya.

Terlebih lagi kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. “Hari ini saya senang sekali bisa hadir  bersama dengan saudara kita seribu orang muslim yang Insha Alloh dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk menyambut bulan suci Ramadhan, semoga harapan hak saudara-saudari  untuk dekat dengan Alquran bisa terwujud dengan izin Alloh karena hari ini akan diserahkan bantuan Quran braille digital kepada saudara kita yang memiliki keterbatasan dalam melihat," tandasnya.

Oso menambahkan, Ia berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan dilaksanakan dengan dukungan  pemerintah dan swasta. "Semoga acara mulia ini bisa dilaksanakan berkelanjutan agar bisa membantu hak para saudara kita yang  difabilitas netra untuk memiliki Quran braille digital ini. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial diharapkan berpartisipasi mendukung kegiatan senada," tukasnya.

Senator asal Kalimantan Barat ini juga menghimbau agar masyarakat bisa meneladani orang yang disabilitas netra. Dengan keterbatasan penglihatan mereka tetap ridho menjalani hidup, walaupun tidak bisa melihat, namun tidak dengan hatinya yang lebih peka dan  ikhlas. “Hari ini adalah hari kebangkitan tunanetra, mata boleh buta, hati yang tidak pernah buta. Hati lebih tajam dari mata, hati bisa membunuh dan menyakiti orang, ketika orang bisa melihat belum tentu bisa melihat apa apa. Oleh karena itu saya bangga dengan keluarga tunanetra,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan, Syekh Ali Jaber menyampaikan terimakasihnya kepada Ketua DPD RI karena telah memberikan kontribusi dalam kegiatan ini. “Dalam kesempatan ini saya berterimakasih kepada Bapak Oesman Sapta atas sumbangannya senilai Rp. 500 juta. Semoga ke depan semakin banyak yang lebih peduli dengan nasib para penyandang tuna netra,” ungkapnya.

Selain di Jakarta Program wakaf Quran  tersebut juga dilaksanakan di Lombok, Makassar, jogja, Semarang dan sudah diberikan sekitar 7000 Quran  kepada kaum difabilitas netra. *adn

]]>
496-ketua-dpd-ri-didaulat-menjadi-bapak-tuna-netra-indonesia
<![CDATA[DPD RI MINTA PEMERINTAH KONTROL HARGA PANGAN JELANG PUASA DAN LEBARAN]]> 955-dpd-ri-minta-pemerintah-kontrol-harga-pangan-jelang-puasa-dan-lebaran Tue, 25 Apr 2017 10:38:00 +0700 astrida JAKARTA-Kenaikan harga bahan pokok biasanya terjadi menjelang puasa dan lebaran. Tidak hanya itu, ketersediaan bahan pangan juga jarang ditemukan pada masa-masa tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan (25/4), Komite II DPD RI meminta pemerintah agar mengambil langkah antisipatif agar dapat mengontrol harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang puasa dan lebaran.

Ketua Komite II, Parlindungan Purba, mengatakan kenaikan harga dan langkanya ketersediaan bahan pangan menjelang puasa dan lebaran sudah menjadi tradisi di Indonesia. Harga bahan pokok menjulang tinggi dan terdapat kelangkaan untuk bahan pokok di pasar. Padahal bahan pokok tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan permintaannya mengalami kenaikan. “Menteri Perdagangan harus harus mengendalikan stok secara domestik. Diperlukan langkah strategis untuk menjaga stok dan distribusi bahan pangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Sulawesi Tengah, Ahmad Syaifullah Malonda, menyoroti masalah penimbunan sembako. Hal tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat. “Saya berharap ada pemikiran yang lebih lanjut tentang pedagang-pedagan yang mencoba mencari keuntungan dengan cara menimbun sembako. Antisipasinya apa?,” tanya Malonda.

Senator Jambi, Daryati Uteng dan Senator dari Sulawesi Tenggara, Wa Ode Hamsinah meminta Kementerian Perdagangan mengadakan operasi pasar. Keberadaan operasi pasar dapat mengontrol harga bahan pangan dan juga menjaga ketersediaan bahan pangan di masyarakat.

“Pasar murah bisa dilakukan lagi dan harus tepat sasaran. DPD siap dilibatkan dalam pelaksanaan pasar murah agar dapat tepat sasaran,” ujar Wa Ode Hamsinah.

Dalam RDP dengan Sekretaris Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana, Senator asal Sumatera Utara ini juga meminta agar pemerintah memperhatikan jumlah stok bahan pokok di pasaran. “Di berbagai daerah di Indonesia setiap tahunnya mengalami permasalahan yang sama terkait kenaikan harga dan ketersediaan stok bahan pangan,” tegasnya.

Menurut Indrasari Wisnu Wardhana, untuk mengantisipasi masalah harga dan ketersediaan stok menjelang puasa dan lebaran, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 20 Tahun 2017. Peraturan Menteri tersebut mewajibkan para pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok untuk melakukan pendaftaran dan wajib melaporkan volume stok secara berkala. Pendaftaran dan pelaporan tersebut diwajibkan bagi distributor yang menangani sepuluh jenis bahan pokok seperti beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng curah, tepung terigu, daging sapi, dan daging ayam ras.

“Jika mereka tidak mendaftar, maka mereka tidak dapat menjadi distributor barang. Distributor tidak boleh menyimpan stok lebih dari jumlah untuk perputaran dua bulan. Stok akan terlihat dan tidak akan ada yang melakukan penimbunan,” ujarnya.

Terkait kontrol atas kenaikan harga, Kementerian Perdagangan menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk tiga jenis komoditi, yaitu gula, minyak goreng curah, dan daging beku. HET untuk gula ditetapkan di angka Rp. 12.500/kg, untuk minyak goreng curah di harga Ro. 10.500/liter dengan harga tertinggi Rp. 11.000/liter di retail modern, serta Rp. 80.000/kg untuk daging beku kerbau.

“Kementerian Perdagangan mewajibkan tiga komoditi untuk dijual di retail modern. Yaitu minyak goreng curah, gula, dan daging beku,” ujarnya.*ARS

]]>
955-dpd-ri-minta-pemerintah-kontrol-harga-pangan-jelang-puasa-dan-lebaran
<![CDATA[DPD RI: REGULASI TENTANG TRANSPORTASI ONLINE BELUM TEGAS]]> 635-dpd-ri-regulasi-tentang-transportasi-online-belum-tegas Tue, 25 Apr 2017 10:38:00 +0700 astrida JAKARTA - Keberadaan transportasi online di Indonesia memunculkan polemik tersendiri. Meski dibutuhkan masyarakat, kehadiran transportasi online ditentang oleh kelompok transportasi konvensional. Bahkan di beberapa daerah telah muncul demo dari transportasi konvensional yang mengarah adanya konflik dengan transportasi online. Komite II DPD RI menganggap permasalahan tersebut muncul karena sampai saat ini belum ada regulasi tegas pemerintah yang mengatur keberadaan transportasi online.

Ketua Komite II, Parlindungan Purba, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari Selasa (25/4) dengan Sesditjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, dan Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana, mengatakan bahwa keberadaan transportasi online memancing adanya konflik di beberapa daerah seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, Tangerang dan Bali. “Permenhub nomor 32 Tahun 2016 memang mengatur transportasi online wajib berbadan hukum, dan mengikuti ketentuan transportasi umum. Tetapi Permen ini belum mampu menjadi solusi atas polemik keberadaan transportasi online,” ujarnya.

Senada dengan Parlin, Senator asal Bali, Kadek Arimbawa juga menilai pemerintah belum secara tegas membuat regulasi mengenai transportasi online. Hal tersebut mengakibatkan muncul konflik di berbagai daerah. Dirinya mencontohkan adanya demo besar-besaran di Bali akibat munculnya transportasi online. Bahkan demo tersebut memunculkan adanya konflik antar pelaku transportasi. “Keberadaan demo yang tidak berakhir di Bali akan merusak citra pariwisata Bali yang juga berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia,” ucapnya.

Kadek Arimbawa meminta agar keberadaan transportasi online didahului oleh adanya regulasi terlebih dahulu. Namun sampai saat ini yang terjadi transportasi online dibiarkan beroperasi tanpa adanya regulasi yang tegas dan mengikat. Hal tersebut tidak memberikan keadilan bagi transportasi konvensional. “Saya tidak menolak kemajuan teknologi ini, tapi aturannya dijalankan, baru menjalankan transportasi online-nya. Aturannya masih belum jalan, tapi transportasinya sudah jalan, ini yang salah,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Sesditjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, mengakui bahwa perkembangan regulasi tidak dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi. Untuk mengakomodir munculnya transportasi online, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Permen Nomor 32 Tahun 2016 dan diperbarui dengan Permen Nomor 26 Tahun 2017.

Keberadaan permen tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan angkutan online dan non online. “Penyelenggaraan angkutan umum harus berbadan hukum. Kami mendorong agar angkutan yang dilakukan tidak berbasis pada perorangan, tetapi perusahaan yang berbadan hukum,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai murahnya tarif transportasi online, Hendro mengakui bahwa dirinya tidak bisa meminta laporan mengenai dasar penentuan tarif transportasi online. “Untuk masalah tarif, kami juga telah mencoba untuk membukanya, tetapi tidak bisa, katanya disubsidi. Kami khawatir ini mengarah pada adanya monopoli, melalui predatory pricing,” ujarnya.

Sedangkan menurut Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Permen 26 Tahun 2017 mengatur bahwa angkutan transportasi online dimasukkan dalam angkutan sewa khusus. Karena pelayanannya mirip dengan taksi biasa. Dirinya juga mengatakan bahwa dalam Permenhub 26/2017 sudah diatur mengenai 11 bidang yang belum terdapat di Permenhub 32 Tahun 2016. Seperti jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif dan batas kendaraan (kuota) angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, KIR, kewajiban memiliki pool, bengkel, pengenaan pajak untuk perusahaan aplikasi, akses digital dashboard dan saksi. Kesemua bidang tersebut harus dilakukan oleh transportasi online.

“Dalam PM 26 ada masa transisi. Setelah itu penegakan hukum akan kami lakukan. Tanggal 1 April, Permen ini diberlakukan dengan diterapkan KIR, akses digital dashboard, dan stiker RFID sampai 1 Juni 2017 dan penyesuaian pajak kendaraan, tarif, perubahan STNK, kuota dan batasan kendaraan dengan batas waktu 1 Juli 2017,” ucapnya.

Cucu menambahkan perusahaan yang menaungi transportasi online tidak menganggap dirinya sebagai perusahaan transportasi, tetapi hanya perusahaan yang berbasis penyediaan aplikasi. Sementara keberadaan perusahaan aplikasi itu dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bukan Kementerian Perhubungan. “Oleh karena itu terkait penataan transportasi online, membutuhkan koordinasi dengan Kominfo,” tutupnya.*ars

]]>
635-dpd-ri-regulasi-tentang-transportasi-online-belum-tegas
<![CDATA[Ketua DPD RI Resmikan Tiga Kantor Daerah]]> 574-ketua-dpd-ri-resmikan-tiga-kantor-daerah Fri, 21 Apr 2017 10:38:00 +0700 uwiemanis Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta meresmikan Kantor DPD RI Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipusatkan di Palembang, Jumat (21/04). Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, Wakapolda Sumatera Selatan, dan sejumlah Anggota DPD RI. 
 
Oesman Sapta mengungkapkan dengan adanya kantor DPD RI di setiap provinsi maka akan memudahkan komunikasi antara pusat dan daerah. Ia juga mengatakan bahwa antara pemerintah daerah dan DPD RI saling membutuhkan. "Jangan ada perbedaan antara DPD dengan teman-teman di daerah. Saya sudah bertemu dengan 17 gubernur, kita saling membutuhkan, karena DPD itu think tanknya provinsi", ujarnya. 
 
Oesman mengingatkan anggota DPD RI terutama PURT bahwa pekerjaan membangun gedung masih panjang, karena baru ada 3 (tiga) kantor yang berdiri. "Masih ada 31 kantor lagi yang harus dibangun. Selanjutnya harus membangun di Jakarta, karena di ibukota negara kok belum ada kantor", katanya. 
 
Dalam sambutannya Oesman juga mengungkapkan keinginannya untuk mencoba mengubah pola pikir yang sudah berkembang yaitu DPD RI yang tidak bermanfaat dan menghasilkan. "DPD ini akan lebih bermanfaat jika diberi kewenangan untuk mengawasi pembangunan daerah dan keuangan Daerah. Kalau DPD dituduh tidak membikin apa apa, ya memang benar karena DPD tidak ada kewenangannya", tegasnya.
 
Selain meresmikan Kantor Daerah di Palembang ini, Ketua DPD RI juga menandatangani 3 (tiga) prasasti yang akan ditempatkan di Kantor Daerah Sumatera Selatan, Kantor Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Daerah di Provinsi DIY.
 
Pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di ibukota provinsi sesuai dengan Pasal 227 ayat (4) dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 252. 
 
Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI Habib Ali Alwi mengatakan dalam sambutannya bahwa anggota DPD RI berkantor di daerah harus dimaknai sebagai jembatan bagi masyarakat daerah untuk menyampaikan aspirasinya kepada pusat. "Agar tidak ada lagi kesan bahwa pusat meninggalkan daerah atau menganaktirikan daerah", ujar senator dari Banten ini. 
 
Habib Ali Alwi menerangkan bahwa peresmian kantor perwakilan DPD RI di Provinsi Sumatera Selatan, D.I.Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur merupakan peresmian perdana kantor perwakilan yang secara resmi dimiliki secara penuh oleh DPD RI. Selama satu dekade lebih berdiri, DPD RI baru memiliki tiga kantor perwakilan di daerah yang tanah dan bangunannya dimiliki oleh DPD RI. 
 
Kantor perwakilan DPD RI di Provinsi Sumatera Selatan dibangun dengan luas bangunan sebesar 2.100 m2 dengan biaya Rp. 22.393.694.000. Kemudian kantor perwakilan DPD RI di Provinsi D.I.Yogyakarta dengan luas bangunan 2.100 m2 dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 21.550.000.000, terakhir kantor perwakilan DPD RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibangun dengan luas bangunan 2.100 m2 dengan biaya sebesar Rp. 24.979.685.000. "Adapun status kepemilikan kantor perwakilan DPD RI di daerah lainnya adalah sebagai berikut ; sewa kantor di 11 provinsi dan pinjam pakai di 19 provinsi", terangnya. (int)
]]>
574-ketua-dpd-ri-resmikan-tiga-kantor-daerah
<![CDATA[DPD Akan Tindaklanjuti Temuan BPK Tahun 2016 ]]> 227-dpd-akan-tindaklanjuti-temuan-bpk-tahun-2016-- Wed, 12 Apr 2017 10:38:00 +0700 msidikp JAKARTA-DPD RI akan menindaklanjuti ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari 604 laporan hasil pemeriksaan (LHP), 81 adalah LHP pada pemerintah pusat, 489 adalah LHP pada pemerintahan daerah dan BUMD, serta 34 LHP pada BUMN dan badan lainnya.  

"Hasil laporan ini akan kami pelajari dan ditindaklanjuti oleh Komite IV DPD," ucap Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang saat sidang paripurna DPD di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4). 

Menurutnya, permasalahan di daerah  yang muncul dalam laporan BPK akan menjadi perhatian khusus DPD. Pemerintah daerah belum mampu secara efektif memenuhi kebutuhan dasar publik disebabkan SDM yang kurang memadai. "Terutama pada sektor kesehatan, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pendidikan," tegas Oesman Sapta Odang. 

Pada penyampaian laporan, Ketua BPK Harry Azhar Azis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah belum efektif memenuhi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Secara umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya efektif.  ”Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (renbangda), hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi renbangda oleh Kementerian Dalam Negeri belum efektif," tegas Harry. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 5810 temuan yang memuat 7594 permasalahan yang meliputi 1393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun. ”Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial, selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp130,78 miliar," lontar Harry. 

Harry menambahkan, atas informasi yang disampaikan dalam IHPS dan LHP BPK semester II 2016 dapat mendukung tugas dan wewenang DPD sesuai peraturan berlaku. "BPK selalu membuka diri kepada pimpinan dan anggota DPD untuk mendalami temuan yang telah kami sampaikan," tutup dia. (Fan/Adt)????

]]>
227-dpd-akan-tindaklanjuti-temuan-bpk-tahun-2016--
<![CDATA[DPD RI Kejar Pembahasan 6 RUU Inisiatif di Tahun 2017]]> 187-dpd-ri-kejar-pembahasan-6-ruu-inisiatif-di-tahun-2017 Wed, 12 Apr 2017 10:38:00 +0700 msidikp Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia berharap dapat selesaikan pembahasan enam rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi inisiatif DPD RI. Untuk itu, setiap alat kelengkapan DPD RI akan berupaya keras mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan. Salah satu yang ditekankan adalah penyelesaian penyusunan RUU Inisiatif. 

RUU Inisiatif tersebut seperti RUU tentang Etika Penyelenggara Negara; RUU tentang Geologi; RUU tentang Energi Terbarukan; RUU tentang Sistem Pengupahan; RUU tentang Pajak Penghasilan; dan RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah. 

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang meminta agar masing-masing alat kelengkapan untuk memfokuskan pada pengerjaan target dan tugas yang ada, terutama terkait RUU Inisiatif DPD RI yang belum selesai. "Di masa sidang ini, diharapkan seluruh alat kelengkapan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang telah diagendakan sejak dari masa sidang sebelumnya," ucap Oesman Sapta Odang.

Pada Masa Sidang IV ini, Komite I akan membahas RUU usul inisiatif DPD RI tentang Etika Penyelenggara Negara. RUU ini dianggap memiliki arti penting untuk memperbaiki wajah birokrasi di Indonesia sebagai motor penggerak penyelenggaraan negara. “Disamping itu Komite I akan mengadakan finalisasi pengawasan pelaksanaan UU tentang Pilkada terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 sebagai masukan dan bahan pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu bersama DPR dan Pemerintah,” ujar Nono Sampono.

Komite II pada masa sidang ini akan mulai membahas RUU usul inisiatif DPD RI tentang Geologi dan RUU usul inisiatif DPD RI tentang Energi Terbarukan. Kedua RUU ini berperan penting dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi energi yang ada di daerah sebagai modal dasar dalam pembangunan. “Kedua RUU ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong berkembangnya upaya pemanfaatan sumber energi baru yang ramah lingkungan, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak memberi ekses negatif terhadap lingkungan,” tambahnya.

Sedangkan Komite III pada tahun ini juga akan melakukan inventarisasi materi penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI tentang Sistem Pengupahan dan melaksanakan finalisasi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kedua pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi permasalahan tenaga kerja di Indonesia baik dalam maupun luar negeri yang masih terus sering dijumpai. 

"Selain itu kami informasikan juga bahwa pimpinan telah menerima surat tembusan dari Presiden perihal RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hal ini telah disepakati pada rapat Panmus kemarin, bahwa pembahasannya akan ditindaklanjuti oleh Komite III," ujar senator dari Provinsi Maluku ini.

Dalam masa sidang ini, Komite IV akan melanjutkan pembahasan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Pajak Penghasilan, dan Usul Inisiatif DPD RI tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah. Kedua RUU ini memiliki arti penting sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada rakyat dan daerah berkenaan dengan urusan perpajakan, sekaligus mampu membangun kesadaran rakyat untuk ikut andil dalam membiayai pembangunan melalui pajak. *ars                        

]]>
187-dpd-ri-kejar-pembahasan-6-ruu-inisiatif-di-tahun-2017
<![CDATA[SENATOR ACEH RANGKUL RATUSAN PELAJAR SE-ASIA TENGGARA UNTUK MENGENAL DPD RI]]> 759-senator-aceh-rangkul-ratusan-pelajar-seasia-tenggara-untuk-mengenal-dpd-ri Tue, 11 Apr 2017 10:38:00 +0700 msidikp

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki kredibilitas yang tinggi dalam percepatan pembangunan di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Senator Aceh Fachrul Razi saat membuka acara Southeast Asia Leaders Summit 2017 di Komplek Parlemen, Selasa (11/4). Dalam kesempatan tersebut Fachrul memberikan semangat kepada para pelajar yang berjumlah 700 orang berasal sebagian besar dari Indonesia, dan beberapa pelajar dari Australia, Filipina, Timor-Leste, India, Banglades, Ethiopia, Vietnam, Thailand, Singapore dan Jepang

Fachrul juga memberikan motivasi kepada para pelajar, menurutnya kekuatan bangsa bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga kecerdasan bangsanya. “Potensi bangsa, kekuatan bangsa Indonesia bukan hanya dari kekayaan alamnya, tapi juga dari kecerdasan bangsa, mimpi-mimpi besar, semangat pantang menyerah dan rasa percaya pada kekuatan sendiri, sehingga memicu generasi muda untuk terus berinovasi kreatif, bukan bangsa yang plagiat dan konsumtif,” tandasnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Bagian Badan Kerjasama Parlemen, Mahyu Darma menyampaikan informasi kepada delegasi para pelajar tentang peran dan fungsi DPD RI.

Dalam pemaparannya Mahyu memberikan informasi sejarah berdiri DPD RI, tugas alat kelengkapan DPD RI dan produk legislasi yang telah dihasilkan DPD RI. “Sejarah DPD RI lahir pada tanggal 1 oktober 2004, untuk produk legislasi yang diproses DPD RI diantaranya yaitu UU no.32 tahun 2014 tentang kelautan, UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Nah diluar itu anggota DPD juga melakukan advokasi politik terhadap permasalahan di daerah yang dikonsultasikan ke Gubernur, namun jika tidak selesai karena permasalahannya ada di regulasi pusat maka Anggota DPD akan mengundang menteri untuk bersama-sama melaksanakan rapat dalam rangka membahas permasalahan daerah,” tukasnya.

Mahyu juga memberikan semangat kepada para pelajar agar tetap profesional sebagai insan berpendidikan, “Adam Smith sebagaimana dikutip oleh pakar pendidikan Inggris John dan Baron Vaizey berpendapat bahwa kita merasa berhutang budi kepada pendidikan, karena pendidikan membuat kita menjadi mahluk unggul, berbudi pekerti, berakal panjang, serta memiliki kepribadian yang baik, nah kalian harus bisa seperti itu ya..” seru Mahyu.

Diakhir acara kepala panitia sekaligus Eksekutif Direktur The institute of Democracy and Education, Gugun Gumilar menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPD RI karena sudah disambut baik, “Kami sangat senang dapat disambut dengan baik oleh DPDRI, semoga dengan pemahaman yang baik tentang DPD RI dapat memberikan penguatan bagi DPDRI secara komprehensif kepada para pelajar se-Asia Tenggara yang kali ini berkesempatan berkunjung ke komplek Parlemen,” katanya. (Adn)????

 
]]>
759-senator-aceh-rangkul-ratusan-pelajar-seasia-tenggara-untuk-mengenal-dpd-ri
<![CDATA[lampiran sakip setjen 2017]]> 944-lampiran-sakip-setjen-2017 Mon, 20 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp 944-lampiran-sakip-setjen-2017 <![CDATA[lampiran pengumuman]]> 941-lampiran-pengumuman Mon, 13 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp 941-lampiran-pengumuman <![CDATA[Tahun Ini, Dua RUU Jadi Prioritas Komite III DPD RI]]> 010-tahun-ini-dua-ruu-jadi-prioritas-komite-iii-dpd-ri Fri, 10 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp JAKARTA-Pada massa sidang III Tahun 2016-2017, Komite III DPD RI memiliki program kegiatan yang menjadi prioritas. Dua RUU yang menjadi prioritas Komite III, yaitu RUU tentang Sistem Pengupahan dan RUU tentang Ketahanan Keluarga

"Adapun penyusunan RUU tersebut hingga saat ini masih tahap inventarisasi materi," ucap Wakil Ketua DPD Fahira Idris saat laporan pelaksanaan tugas Komite III pada sidang paripurna ke-8 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3).

Ia menambahkan Komite III juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pihaknya telah melakukan kegiatan inventarisasi materi melalui kunjungan kerja ke Bahrain dan Kuwait.

"Hasil dari inventarisasi materi ini akan menjadi bahan dari bahasan dalam kegiatan finalisasi penyusunan pengawasan DPD atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 yang akan dilaksanakan pada massa sidang berikutnya," kata senator asal DKI Jakarta itu.

Selain itu, Komite III telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lantaran, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. "Maka dibutuhkan penanganan yang sistematis dan massif serta dukungan dari semua instansi pemerintahan dan komponen masyarakat," jelas Fahira.

Pada kesempatan ini, Fahira juga berterimakasih kepada DPD dan BNN atas melakukan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam pencegahan narkotika. "Alhamdulilah MoU itu sudah ditandatangani pada sidang paripurna ini," ujar dia.

]]>
010-tahun-ini-dua-ruu-jadi-prioritas-komite-iii-dpd-ri
<![CDATA[Berantas Narkoba, DPD RI dan BNN Tandatangani MoU]]> 624-berantas-narkoba-dpd-ri-dan-bnn-tandatangani-mou Fri, 10 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama dijalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3).

Perjanjian kerjasama yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD RI, H. Mohammad Saleh dan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso ini merupakan bentuk kesungguhan tekad dan komitmen nyata yang ditunjukkan oleh DPD RI dalam mendukung upaya penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika, sekaligus merespon situasi bangsa yang berada dalam status darurat narkoba.

Mohammad Saleh mengatakan bahwa MoU ini merupakan bentuk dukungan DPD RI kepada BNN dalam pemberantasan narkoba dan peredarannya. DPD RI prihatin karena Indonesia menjadi pasar potensial peredaran narkoba. “Ini perang terhadap narkoba, kita bersinergi untuk mengakselerasi upaya pencegahan melalui alat kelengkapan dan perorangan dengan tujuan menyelamatkan generasi muda Indonesia,” ujar Saleh.

Melalui kerjasama ini BNN menaruh harapan besar kepada DPD RI untuk terus mendukung kinerja BNN dalam upaya penanganan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika baik di bidang pencegahan maupun pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. “Kami memandang penting kerjasama ini karena potensi besar untuk mengoptimalkan langkah-langkah pemberantasan narkotika, BNN akan mendukung DPD RI dalam menyebarluaskan informasi yang muatannya aktual,” kata Budi Waseso.

Kerja sama ini melingkupi penyebarluasan informasi melalui edukasi, sosialisasi dan advokasi dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dukungan penyelenggaraan kegiatan P4GN ini merupakan peluang dan potensi besar yang dapat didayagunakan untuk mengotimalkan langkah-langkah konkret dalam upaya penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika.

Publisitas dan kampanye anti narkoba yang nantinya akan dilakukan secara massif oleh BNN dan DPD RI diharapkan dapat membentuk paradigma dan sikap yang positif serta produktif, sehingga masyarakat tidak pernah berfikir ataupun berniat untuk menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk apapun.*int

]]>
624-berantas-narkoba-dpd-ri-dan-bnn-tandatangani-mou
<![CDATA[RUU KEPULAUAN DIBUTUHKAN UNTUK PERCEPAT PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN]]> 149-ruu-kepulauan-dibutuhkan-untuk-percepat-pembangunan-wilayah-kepulauan Tue, 07 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta – Dalam rangka menyempurnakan RUU usul inisiatif tentang Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan, Komite I DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro Ph.D dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A., Ph.D, di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (7/3).

Muqowam mengatakan apa yang dikaji saat ini berdasarkan draft RUU tahun 2003, dan dalam pengkajian RUU dan Naskah Akademik (NA) ini, Komite I dibantu juga oleh  tim penyusun yang berjumlah tiga orang. Dirinya berharap tim penyusun dapat mencermati sejarah desentralisasi otonomi daerah dari waktu ke waktu sehingga bisa menginventarisir apa saja hal-hal terkait yang dapat dirumuskan ke dalam RUU dan NA.

Menurut Ketua komite I Ahmad Muqowam, pengkajian Naskah akademik  dan RUU Usul inisiatif tentang Penyelenggaraan pemerintah di wilayah kepulauan ini sesuai keputusan prolegnas yang telah disampaikan kepada DPD RI.

“DPD mendapatkan tugas untuk siapkan naskah akademik dan RUU nya, dan kami akan segera bawa ke pemerintah yaitu DPR dan Presiden yang selanjutnya akan dibahas sesuai UU MD3, tatib DPR dan DPD, target kami adalah 2 masa sidang kedepan RUU dan NA ini sudah bisa diselesaikan” tandasnya.

Dalam rapat tersebut, narasumber ahli Prof Mudrajad Kuncoro menyampaikan, salah satu tujuan naskah akademik berbasis kepulauan adalah mengatasi kelambanan pembangunan kesejahteraan rakyat di daerah kepulauan. 

Banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi tambang dan kekayaan alam lainnya, namun  dalam dana bagi hasil (DBH) masih ada ketidakadilan, menurut Mudrajad DBH Minyak untuk Kalimantan Timur hanya terima 15,5 persen sedangkan Papua dan Aceh terima 70 persen. Hal ini tidak adil bagi Kaltim dan 17 daerah lainnya,” katanya.
Diharapkan RUU ini dapat membangun konektivitas nasional dan daerah sehingga bisa meningkatkan perkonomian seluruh indonesia, bukan hanya daerah berciri kepulauan.  (Adn)

]]>
149-ruu-kepulauan-dibutuhkan-untuk-percepat-pembangunan-wilayah-kepulauan
<![CDATA[Kesimpulan Raker Komite I dengan Kemendagri terkait Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kepulauan & Evaluasi Pilkada Serentak 2017]]> 236-kesimpulan-raker-komite-i-dengan-kemendagri-terkait-pembahasan-ruu-penyelenggaraan-pemerintahan-di-wilayah-kepulauan--evaluasi-pilkada-serentak-2017 Tue, 07 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp  

KESIMPULAN RAPAT KERJA

KOMITE I DPD RI

DENGAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

 

TERKAIT DENGAN PEMBAHASAN RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kepulauan 

Dan

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017

Selasa, 7 Maret 2017

---------------------------

 

Setelah mendengar paparan dari Menteri Dalam Negeri dan pendalaman dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri, Rapat Kerja menyimpulkan sebagai berikut: 

  1. Komite I DPD RI memberikan apresiasi terhadap materi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan atas inisiasi penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan (yang sementara sesuai dengan Prolegnas namanya RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan).
  2. Komite I DPD RI sepakat dengan Mendagri akan pentingnya pembentukan UU yang ditujukan untuk mengatur pembangunan pada daerah/wilayah kepulauan di Indonesia, dan Komite I DPD RI meminta Mendagri untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap RUU tersebut;
  3. Komite I DPD RI meminta Pemerintah melalui Kemendagri untuk lebih memikirkan dan memberikan afirmasi kepada daerah-daerah yang berciri kepulauan melalui APBN dengan mekanisme penghitungan DAK dan DAU yang berkeadilan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah;
  4. Komite I DPD RI memberikan apresiasi terhadap Pemerintah melalui Kemendagri atas koordinasinya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang berlangsung secara lancar dan tertib, namun demikian Komite I DPD RI meminta Pemerintah melalui Kemendagri tetap konsisten bahwa Pilkada adalah bagian dari upaya mencari pemimpin daerah yang amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat; dan
  5. Komite I DPD RI mengapresiasi atas pemikiran/kebijakan/dukungan Mendagri terkait dengan penambahan 1 (satu) kursi (anggota DPD RI) dari masing-masing Daerah Pemilihan/Provinsi dalam Pembahasan RUU Pemilu.  

 

 

Jakarta, 7 Maret 2017

 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMITE I

 

Drs. H. Akhmad Muqowam

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI,

 

Tjahjo Kumolo, SH

 

 

]]>
236-kesimpulan-raker-komite-i-dengan-kemendagri-terkait-pembahasan-ruu-penyelenggaraan-pemerintahan-di-wilayah-kepulauan--evaluasi-pilkada-serentak-2017
<![CDATA[DPD RI : Kualitas Pilkada Lebih Baik Tanpa Calon Tunggal]]> 199-dpd-ri--kualitas-pilkada-lebih-baik-tanpa-calon-tunggal Tue, 07 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyayangkan peningkatan calon kepala daerah tunggal pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Menyoroti hal itu, Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. 

Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan secara keseluruhan berlangsung baik, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan. Diantaranya,  fenomena calon kepala daerah tunggal yang menunjukkan tren peningkatan. Tren pilkada dengan calon tunggal meningkat di 2017, evaluasi dari pemerintah sudah berjalan dengan baik di 101 daerah pemilihan meskipun terdapat calon tunggal di beberapa daerah. 

Menurutnya, calon tunggal yang terdapat di 9 daerah  mengancam nilai-nilai demokrasi karena tidak ada pilihan lain bagi masyarakat. Ke depan DPD meminta Pemerintah dan KPU perlu membuat aturan minimal ada 2 pasangan calon dalam proses pemilihan agar pemilihan lebih demokratis. 

“Masalah calon tunggal saya kira sudah dapat di jawab dengan Undang-Undang Pilkada yang baru, akan tetapi di lain tempat masalah pengawasan Pilkada harus didukung adanya regulasi baru, masih banyak permasalahan di situ,” ujar Ketua Komite I.

Contohnya, pelaksanaan pilkada di Pati, Jawa Tengah dimana terdapat tim sukses atau relawan yang mendukung untuk memilih kotak kosong, bahkan mengumpulkan suara yang cukup tinggi melawan calon pasangan tunggal.

Sementara itu, Senator asal Maluku Nono Sampono berharap agar kualitas demokrasi semakin baik, harusnya dalam Pilkada jangan sampai ada calon pasangan tunggal. 

“Harusnya ada lawan jangan calon tunggal melawan kotak kosong, ini kalau pertandingan ibaratnya menang Walk Out, harus disepakati minimal ada 2 calon pasangan, agar demokrasi lebih baik jangan ada kotak kosong,” pungkasnya. 

Adapun, sembilan daerah yang menggusung pasangan calon tunggal itu adalah Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Jayapura. 

Menanggapi hal itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan pilkada serentak tahun 2017 yang berlangsung di 101 daerah berjalan lebih baik. Pernik-pernik yang terjadi masih dalam tahap wajar dan masih bisa diselesaikan.

“Akan tetapi kami juga sepakat dengan DPD bahwa seyogyanya jangan sampai ada pasangan calon tunggal, berarti demokrasi kurang, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut,” tandas Tjahjo Kumolo

Mengenai pilkada yang memenangkan kotak kosong, Ia menjelaskan hal itu telah diatur oleh undang-undang. Prosesnya adalah jika  pasangan calon tunggal memperoleh suara lebih banyak daripada kolom kosong, pasangan tersebut menang. Namun, jika lebih banyak pemilih yang mencoblos kotak kosong, pilkada di daerah tersebut akan diulang dari awal lagi.

“ Itu artinya, partai-partai masih bisa mengubah dukungan dan calon kepala daerah independen masih bisa ikut,” tambahnya.

Selain terkait calon tunggal, rapat kerja juga menyoroti pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta dimana terdapat sekitar 56 ribu warga yang belum merekam e-ktp. Ahmad Muqowam mengatakan persoalan terletak pada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak memilki Kartu Keluarga (KK) karena mutasi perpindahan penduduk dalam konteks pilkada tidak dibarengi dengan legalitas yg dimiliki. 

“Penyelenggara pemilu harus melihat sampai ke bawah masih banyak permasalahan, semua harus fair dan tidak ada tekanan dalam memilih di pilkada DKI Jakarta nanti, karena ini menjadi sorotan di seluruh Indonesia,” ucap Ahmad.

Menjawab hal itu, Plt. Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menjelaskan untuk kepentingan pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April ini, pemerintah sudah berupaya untuk membuka pendaftaran bagi warga DKI yang belum mendapatkan DPT.

“Fenomena DKI kemarin luar biasa melebihi perkiraan sampai form habis dan itu diluar dugaan, DPT tambahan meningkat luar biasa sampai formulir d TPS habis, saat ini sudah dibuka lagi pendaftaran DPT untuk mendapatkan surat keterangan hingga bisa mendapatkan hak untuk memilih besok, intinya dipastikan dan supaya tidak ada satu warga DKI yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di putaran kedua," ujar Plt. Gubernur.*mas

]]>
199-dpd-ri--kualitas-pilkada-lebih-baik-tanpa-calon-tunggal
<![CDATA[DPD RI Nilai PP Pengupahan Rugikan Kaum Buruh]]> 102-dpd-ri-nilai-pp-pengupahan-rugikan-kaum-buruh Tue, 07 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp JAKARTA-Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah menjadi perdebatan bagi kalangan buruh/pekerja di Indonesia. Untuk itu, Komite III DPD RI menggelar expert meeting menggenai sistem pengupahan Indonesia dengan pakar hukum perburuhan dan Dekan Universitas Indonesia (UI).

Anggota Komite III DPD Abdul Aziz mengatakan bahwa sebenarnya PP tersebut sudah lama dinanti oleh para buruh/pekerja. Namun faktanya, pasca terbit PP ini justru bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja sehingga merugikan kaum buruh/pekerja. “Padahal PP ini sangat ditunggu-tunggu oleh kita. Namun kenyataannya seperti ini (bertentangan),” ucapnya di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/3).

Terkait hal tersebut, ia mengusulkan agar DPD bisa menggunakan hak bertanya kepada pemerintah terkait PP ini. Lantaran, sejauh ini PP tersebut hanya mandek di Mahkamah Agung (MA). “Kita seharusnya menggunakan hak bertanya terkait PP ini. Karena PP ini menjadi problem buruh secara nasional,” jelas senator asal Sumatera Selatan itu.

Sementara itu, Pakar Hukum Perburuhan Andari Yurikosari mengatakan bahwa ada perbandingan PP 78 Tahun 2015 baik itu sebelum dan sesudah terbit. Sebelum PP ini muncul, mekanisme penetapan kenaikan upah minimum dipatok menggunakan formula yang ditentukan lewat upah minimum tahun berjalan, inflasi, dan PDB nasional. “Sementara sesudah PP ini, variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak digunakan,” jelas dia.

Sebelum lahirnya PP tersebut, lanjutnya, penetapan upah minimum setiap tahun dilaksanakan dengan melakukan survei KHL. Dengan adanya PP 78 Tahun 2015 Pasal 43 Ayat 5, komponen KHL akan ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun. “Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 21 Tahun 2016 tentang KHL,” papar Andari.

Dikesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum UI Siti Hajati Hoesin, menjelaskan PP No. 78 Tahun 2015 merupakan peraturan lebih lanjut dari UU No. 13 Tahun 2003. Namun kenyataanya, isi PP tersebut banyak yang tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003. “Ibaratnya jika ada satu atau dua genteng rumah rusak, mengapa semuanya harus diperbaiki. Jadi memang PP ini harus dirubah, namun tidak semua,” jelas dia.

Ia juga tidak memahami mengapa uji materi PP itu justru mandek di MA. Bahkan, Siti merasa heran hadirnya PP ini juga serasa diam-diam. “Maka pemerintah harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Kenapa pemerintah tidak ada keterbukaan?,” tanya dia.*fan

]]>
102-dpd-ri-nilai-pp-pengupahan-rugikan-kaum-buruh
<![CDATA[KESIMPULAN RAKER KOMITE I DPD RI DENGAN MENPAN RB DALAM PEMBAHASAN RUU EPN]]> 187-kesimpulan-raker-komite-i-dpd-ri-dengan-menpan-rb-dalam-pembahasan-ruu-epn Tue, 07 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta, Senin, 6 Maret 2017
-------------------

Setelah mendengarkan paparan dan pendalaman dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) beserta jajarannya terkait dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Komite I DPD RI sepakat dan sejalan dengan pendapat pemerintah, dalam hal ini MenPAN & RB, bahwa RUU Etika Penyelenggara Negara sangat penting bagi penyelenggara negara dalam rangka mengendalikan berbagai perilaku negatif aparatur dalam penyelenggaraan negara sekaligus memberikan dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Komite I DPD RI sepakat bahwa urgensi RUU Etika Penyeleggara Negara untuk dijadikan dasar bagi para penyelengggara negara dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap guna membangun penegakan nilai moral, moral etika dan terwujudnya penyelenggara negara yang baik dan etis, dengan bercirikan kepribadian berperilaku menjunjung asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara; 
3. Komite I DPD RI sepakat dengan pandangan MenPAN & RB terhadap berbagai permasalahan terkait dengan aparatur negara yang meliputi: degragrasi moral, kebohongan publik, konflik kepentingan, intervensi peradilan, pelayanan publik yang tidak responsif, perlakukan yang deskriminatif dan lemahnya profesionalisme aparatur negara, sehingga kehadiran RUU Etika Penyelenggara Negara menjadi penting dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang profesional, etika dan bermoral; 
4. Komite I DPD RI mengapresiasi dukungan sepenuhnya dari MenPAN & RB atas inisiatif DPD RI dalam mendorong penyusunan RUU Etika Penyelenggara Negara dan menindaklanjutinya dengan pembentukan task force untuk merealisasikan tersusunnya Naskah Akademis dan RUU Etika Penyelenggara Negara tanpa mengurangi otonomi dan independensi kelembagaan masing-masing;

Jakarta, 6 Maret 2017

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
KETUA KOMITE I,

ttd

Drs. H. Akhmad Muqowam

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
MENTERI,

ttd

H. Asman Abnur, S.E., M.Si

]]>
187-kesimpulan-raker-komite-i-dpd-ri-dengan-menpan-rb-dalam-pembahasan-ruu-epn
<![CDATA[DPD RI Pertanyakan Peruntukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sejumlah Kementerian]]> 304-dpd-ri-pertanyakan-peruntukan-penerimaan-negara-bukan-pajak-pnbp-di-sejumlah-kementerian Mon, 06 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mempertanyakan sejumlah penerapan tarif PNPB yang dinilai menimbulkan polemic di masyarakat. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keagamaan, dan Kementerian Kesehatan.

Anggota DPD RI Jawa Barat, Ayi Hambali mempertanyakan penerapan PNBP yang mayoritas bersinggungan dengan kepentingan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan. “Kebutuhan dasar rakyat Indonesia ini ya agama, pendidikan dan kesehatan. Anehnya, kenapa kebutuhan dasar itu dibebankan PNBP. Seperti ada target pemerintah dan kementerian seolah adalah perusahaan dari pemerintah yang harus mengatur pemasukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ayi menilai harusnya pemasukan dan pengeluaran PNBP dipertegas karena jumlahnya yang cukup besar. ”Jumlahnya triliunan loh untuk 3 kementerian, tapi apakah tepat sasaran penggunaannya. Di daerah itu apakah punya balai nikah yang cukup. Sarana dan petugasnya juga harus mendukung. Untuk Kemenag, bagi yang menikah diluar kua itu apakah dari uang 600 ribu itu penghulu tidak boleh terima uang karena dianggap gratifikasi, tapi mereka juga berbulan-bulan tidak terima padahal penerimaan hanya dari situ, itu mekanismenya harus diperhatikan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Sesjen Kementerian Agama Nursyam mengakui adanya persoalan para penghulu yang pembayarannya tertunda. Namun, prosesnya sedang berjalan sesuai mekanisme yangada. “Mekanismenya saat sudah disetor ke pusat, kita kirim surat ke kemenkeu, lalu kemenkeu kasih surat persetujuan, nah yang repot kalo pernikahan di bulan desember, apalagi di akhir desember, maka problemnya adalah terlambat dibayar, tunggu pengajuan, ini kami berharap ada fleksibilitas yang lebih dari PNBP. Saat ini ada angka Rp. 400 miliar lebih karena tidak bisa ditarik karena pernikahan di akhir tahun, itu memang prosesnya 3-4 bulan,” jawabnya.

Sementara itu Senator Lampung Andi Surya mempertanyakan pengenaan tarif PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), terlebih untuk mahasiswa yang kurang mampu dan biaya kuliah yang cukup tinggi. “Soal uang kuliah yang ditarik PTN yang mengelola fakultas kedokteran, ini sangat tinggi bahkan sampai ratusan juta, apakah ini terkontrol, karena kelak kita akan butuhkan tenaga medis yang baik tapi juga tidak biaya kuliahnya jangan tinggi sehingga membebani masyarakat,” katanya.

Menjawab itu, Kepala Badan PPSDM Kementerian Ristek dan Dikti, Usman Sumantri menyampaikan pengenaan tarif PNBP dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan orangtua. 
“Terkait keringanan biaya kuliah itu harus memenuhi beberapa syarat. Faktor penentu yang berpengaruh dari pendapatan orang tua, ditentukan bukti bayar PBB, rekening listrik dan struk gaji orang tua, ada tim dari rektorat dan perwakilan mahasiswa, maka akan ditentukan mahasiswa masuk ke kelompok yang mana. jika mahasiswa keberatan maka dapat mengajukan permohon keringanan kepada universitas,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan Kemristek Dikti, Erry Nurzal memaparkan penerimaan PNBP pada PTN itu digunakan seluruhnya untuk Tri Dharma perguruan tinggi yaitu untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada masing-masing PTN dan dikelola dalam sistem APBN dan merupakan 20% anggaran penididkan, sehingga daerah tidak memiliki hak bagi hasil atas penerimaan PNBP untuk obyek penerimaan PNBP yang ada di daerah.

Menutup rapat, Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang berharap pemberlakuan tarif PNBP dapat berpengaruh positif dalam peningkatan layanan ke masyarakat dan tidak membebani masyarakat. (adn)

]]>
304-dpd-ri-pertanyakan-peruntukan-penerimaan-negara-bukan-pajak-pnbp-di-sejumlah-kementerian
<![CDATA[URGENSI RUU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA UNTUK ATUR PERILAKU APARAT]]> 958-urgensi-ruu-etika-penyelenggara-negara-untuk-atur-perilaku-aparat Mon, 06 Mar 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta – RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) dipandang penting untuk mengatur perilaku aparatur penyelenggara negara. Hal ini tertuang dalam Rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementrian PAN dan RB dalam rangka penyusunan materi RUU Etika Penyelenggara Negara. Di Ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta, Senin (6/3).

Hadir dalam rapat kerja ini Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Fachrul Razi, Menpan RB Asman Abnur serta anggota Komite I DPD RI.

Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam bahwa sejak penyelenggaraan pemerintahan terdahulu Undang-Undang ini belum ada. Padahal dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah baik penyelenggara negara yg menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ada rambu-rambu yang mengatur.

“MenPAN RB sepakat bahwa RUU ini penting dalam menjadi rambu-rambu dalam berperilaku bagi para aparatur penyelenggara Negara, dan urgensi RUU ini juga dalam rangka mendukung reformasi birokrasi,” ucap Akhmad Muqowam saat memimpin rapat.

Hal inipun diamini oleh MenPAN RB bahwa saat ini diperlukan rambu-rambu khusus agar dalam menjalankan roda Negara ini para penyelenggara Negara dapat berperilaku baik.

“Dalam mengatur penyelenggaaraan negara banyak yang harus kita jaga, UU EPN ini akan penting menurut saya dalam mengatur perilaku pejabat penyelenggara Negara agar bersih dan akuntabel,” tukasnya.

Lanjutnya, tujuannya dari RUU ini adalah untuk mendapatkan birokrasi bersih dan akuntabel, saat ini menurut Asman akuntabilitas penyelenggaraan negara masih buruk, masih banyak daerah yang mendapat nilai “c” dan “d” dari sisi pengelolaan keuangan daerah.

“RUU EPN akan menjadi penting dalam mengendalikan perliaku negatif aparatur penyelenggara negara," ujar Asman.

Selain itu KemenPAN RB dalam rapat kerja ini juga merekomendasikan kepada Komite I bahwa kedepan RUU EPN ini menjadi sumber penyusunan kode etik bagi setiap kementrian. Lembaga dan penyelenggara Negara lainnya dalam menjalakan peran dan fungsi penyelenggaraan Negara.

“Komite I akan berusaha menyamakan persepsi dan frekwensi baik dengan pemerintah dan lainnya dalam menyusun RUU EPN agar dapat mencakup semua,” tutup Akhmad.(mas).

]]>
958-urgensi-ruu-etika-penyelenggara-negara-untuk-atur-perilaku-aparat
<![CDATA[Wakil Ketua DPD Bahas Tindak Lanjut Kebijakan Terkait Alokasi Anggaran Untuk Kelurahan dengan Pemerintah]]> 588-wakil-ketua-dpd-bahas-tindak-lanjut-kebijakan-terkait-alokasi-anggaran-untuk-kelurahan-dengan-pemerintah Sat, 25 Feb 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta (24/2) - Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, kembali melakukan Pertemuan Konsultatif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mendengar progres tindak lanjut (solusi) berkenaan dengan alokasi anggaran untuk kelurahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini adalah pertemuan kedua setelah agenda yang sama dibahas pada pertemuan 24 Agustus 2016 lalu yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo dan Wamenkeu Mardiasmo.

Hadir dalam pertemuan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPD kali ini (Jum'at, 24/2) Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (mewakili Mendagri) dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (mewakili Menkeu).

Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif itu baik Dirjen Keuangan Daerah Kemdagri maupun Dirjen Anggaran Kemenkeu memberikan pandangan yang solutif terhadap permasalahan yang dibahas.

Sebelumnya Farouk Muhammad menjelaskan aspirasi yang berkembang dari berbagai kelurahan di Indonesia berikut kasus-kasus yang terjadi terkait ketimpangan alokasi anggaran untuk kelurahan, serta mengingatkan lagi hasil pembahasan dalam pertemuan sebelumnya.

"Dari pertemuan tadi kita sama-sama memahami bahwa ada permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama terkait alokasi anggaran untuk kelurahan. Inti permasalahannya adalah soal ketimpangan yang dirasakan kelurahan setelah lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa mendapatkan alokasi khusus dari APBN berupa Alokasi Dana Desa," ungkap Farouk.

Di sisi lain, lanjut Senator asal NTB ini, kelurahan yang sesungguhnya secara karakteristik kemasyarakatan dan daya dukung pembangunan tidak jauh beda dengan desa merasa diperlakukan tidak adil dari sisi alokasi anggaran. Betapapun secara struktur pemerintahan, desa bersifat otonom, sementara kelurahan merupakan perangkat (administratif) kabupaten/kota.

Setelah diskusi panjang, dari pertemuan kali ini setidaknya disepakati gagasan/pemikiran sebagai masukan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi kongkrit untuk mengatasi "kesenjangan" anggaran pembangunan di wilayah kelurahan.

Solusi pertama, melalui optimalisasi dana yang wajib dialokasi dalam APBD kabupaten/kota untuk membiayai kelurahan sesuai amanat UU 23/2014 (catatan: untuk daerah kota yang tidak memiliki desa besar alokasi paling sedikit 5 persen dari total APBD setelah dipotong DAK, Vide: Pasal 230 UU 23/2014). Selain optimalisasi dana untuk kelurahan dalam APBD tersebut, pembiayaan kelurahan dimungkinkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diusulkan oleh kabupaten/kota.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut Farouk Muhammad berpendapat diperlukan pedoman atau petunjuk yang terperinci tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja di level kelurahan yang bisa dianggarkan melalui optimalisasi dana APBD untuk kelurahan sesuai amanat UU, dan jika masih ada kekurangan bisa diusulkan melalui DAK kabupaten/kota.

"Diperlukan petunjuk atau _guidance_ bagi kelurahan tentang jenis-jenis kebutuhan yang bisa dianggarkan melalui dua sumber pendanaan tersebut. Maka inventarisir kebutuhan kelurahan harus dilakukan oleh Kemendagri guna menyusun _guidance_ tersebut. Selain itu perlu penegasan sanksi dalam RPP bagi pemda kabupaten/kota yang tidak mau mengalokasi dana untuk kelurahan itu sesuai ketentuan UU," jelas Farouk.

Solusi kedua lebih bersifat jangka panjang, yaitu melalui realokasi dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP) yang ada pada kementerian/lembaga untuk menyokong kebutuhan anggaran bagi kelurahan.

"Realokasi dana Dekon/TP ini terutama untuk dana-dana yang fokus dan lokusnya untuk pembangunan wilayah kelurahan. Dengan begitu akan lebih efektif dan tepat sasaran. Namun hal ini memerlukan kebijakan politik anggaran. Oleh karena itu sifatnya jangka panjang (ke depan) karena membutuhkan pembicaraan komprehensif di internal pemerintah maupun dengan DPR" kata Senator NTB ini.

Terakhir, sebagai tindak lanjut pertemuan ini pihak Kemendagri maupun Kemenkeu akan mengkonsolidasikan hasil pertemuan untuk dibahas di internal pemerintah terutama sebagai masukan materi RPP.

"Dalam satu bulan ke depan saya akan mengundang kembali Kemendagri dan Kemenkeu serta pihak-pihak terkait untuk mengetahui progresnya. Mudah-mudahan solusi yang telah dibahas tersebut bisa diadopsi dalam kebijakan," pungkas Farouk.

]]>
588-wakil-ketua-dpd-bahas-tindak-lanjut-kebijakan-terkait-alokasi-anggaran-untuk-kelurahan-dengan-pemerintah
<![CDATA[DPD Inisiatif RUU Wilayah Kepulauan]]> 644-dpd-inisiatif-ruu-wilayah-kepulauan Thu, 23 Feb 2017 10:38:00 +0700 msidikp Provinsi wilayah kepulauan mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki provinsi di wilayah daratan seperti Jawa dan Sumatera maka diperlukan juga aturan khusus yang mendasari segala kewenangan di provinsi wilayah kepulauan karena kekhususannya itu. Hal tersebut tertuang dalam Rapat dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan para pengamat hukum tata Negara dan hukum laut internasional, di Ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta. Rabu (22/2).

RDPU ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi dengan Prof. Djohermansyah Djohan , Prof. Etty R. Agoes pakar Hukum Laut, Dr. I Made Suwandi Komisioner KASN dan anggota Komite I membahas tentang RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan.

Provinsi di wilayah kepulauan memiliki kesulitan luar biasa baik dalam hal pelayanan publik dan masalah kesenjangan ekonomi dan proses distribusi barang dan jasa. Distribusi dan transportasi selain menggunakan kapal dan memakan waktu yang lama kalau tidak harus menggunakan pesawat dengan biaya tinggi. Biaya ini jauh lebih tinggi dibanding daerah di provinsi daratan, seperti di Jawa dan Sumatera.

"Keinginan dari daerah untuk sejahtera itulah yang menjadi kebutuhan dan titik berat urgensi RUU ini, Komite I memandang tidak cukup hanya dengan Peraturan Pelaksana (PP), karena pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan masih jauh dibanding provinsi dataran," Fachrul Razi dalam memimpin rapat tersebut.

Menurut Prof Djohermansyah Djohan agar tidak kontradiktif dan berbenturan dengan Undang-Undang lainnya, dalam membuat RUU ini DPD harus memiliki corak tertentu atau kekhasan khusus.

“Kepulauan juga mempunyai kekhususan jadi secara teori dimungkinkan untuk dibentuk RUU ini, yang jadi  fokus perhatian Komite I adalah bagaimana ini RUU disusun agar tidak bertabrakan dengan UU lainnya sehingga jika mempunyai ciri khas khusus maka pemerintah maupun DPR tidak akan bias menolaknya,” tegasnya.

Hal tersebut diamini oleh Prof. Etty  bahwa RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan ini harus jelas, yang perlu diperhatikan oleh Komite I DPD adalah apa yang sudah diatur dan tersebut dalam Undang-Undang lainnya jangan sampai terdapat juga dalam RUU ini nantinya.

Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi merencanakan akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan mengundang hadir semua Gubernur Provinsi Kepulauan untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut.

“Kami akan usahakan mengundang seluruh Gubernur di Provinsi kepulauan untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh daerah, apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUU ini nantinya,” tutup Fachrul Razi. (mas/adl)

]]>
644-dpd-inisiatif-ruu-wilayah-kepulauan
<![CDATA[MENTERI PPN Minta Pembangunan di Daerah Tidak Hanya Andalkan APBN]]> 596-menteri-ppn-minta-pembangunan-di-daerah-tidak-hanya-andalkan-apbn Thu, 23 Feb 2017 10:38:00 +0700 msidikp Jakarta-Pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) itu bukan hanya berasal dari Apbn tapi bisa juga dari Apbd, Bumn, dan swasta, sejauh proyek pemerintah itu bsia dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja Komite IV bersama dengan Tim Anggaran Komite I, II, dan III membahas Rencana Kerja Pemerintah 2018, di ruang rapat komite IV, rabu (22/2).

Menurut Bambang Rkp 2018 yang disampaikan saat ini masih rancangan awal yang akan meminta masukan dari senator seluruh provinsi. “Rkp 2018 kami lakukan pendekatan money follow program, dimana akan lebih fokus pada program prioritas yg jelas sumber pendanaannya, program ini harus dipastikan bisa berjalan. Dan tentu saja kami meminta masukan dari para senator karena senator ini kan lebih paham tentang daerahnya,” tandasnya

Bambang menyampaikan bahwa dalam penerapannya PPN menggunakan pendekatan holistik (menyeluruh), tematik, integratif yatu segala sektor harus jelas hubungannya, dan spasial dimana lokasinya jelas. “Perencanaan tidak bisa hanya sebatas dokumen tapi bisa dijalankan dikendalikan dan di monitor,” katanya.

Sebagai contoh pembangunan di daerah, yang masuk kegiatan prioritas adalah danau toba dari 3 destinasi wisata prioritas selain borobudur mandalika, ini memang perlu berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan, “Seperti Kementerian PU harus bertanggung jawab atas jalan, revitalisasi kawasan danautoba, lalu Kementerian pariwisata harus fokus pada promosi dan sarana dan pariwisata disana, kemudian Bumn pun harus partisipasi angkasa pura melakukan perluasan bandara silangit sebagai akses ke danau toba,  dan pihak swasta bumn juga bisa diberdayakan untuk proyek penyebrangan dari samosir ke danau toba dan akses tolnya pure bisa dikelola bumn, swastanya bisa membuat penginapan nah ini kan akan sinergis satu sama lain,” papar Bambang.

Kemitraan pemerintah dan badan Usaha (KPBU) ini akan terus didorong kata Bambang, “Kpbu yang kita dorong seperti pengelolaan kuala tanjung, peran swasta sangat memungkinkan, bumn juga menjalankan pembangunan pltu di kaltim,” ujarnya.


Bambang juga membahas tentang target pertumbuhan ekonomi di 2018, dimana pemerintah harus mengejar pertumbuhan 6,1 %, oleh karena itu maka perlu di genjot oleh investasi. Bambang mengatakan setidaknya nilai investasi di 2018 sebesar Rp. 5356 Triliun dalam 1 tahun harus ada investasi.

“Investasi pemerintah dari apbn hanya 9%, dari swasta 16%, swasta lainnya seperti misal investasi umkm, migas, perbankan, asuransi, leasing, dan inilah yang harus di dorong agar investasi tinggi,” jelas Bambang.

Di 2018 subsidi listrik, lpg 3 kg, kartu bpjs, indonesia pintar, beras sejahtera dan pkh itu harus satu paket dan jelas siapa penerimanya agar kemiskinan dan ketimpangan berkurang signifikan.

Rapat diselingi oleh penyampaian pertanyaan dan keluhan dari para senator terhadap pembangunan di daerah yang masih banyak ketimpangan.

Senator Kepulauan Riau Hari Pinto, minta agar diakomodir kebutuhan pelabuhan untuk memenuhi standar perdagangan internasional sebagai alternatif pelabuhan singapur, dan lebih mudah barnag sampai ke Indonesia. Menteri PPN Bambang pun memberikan challenge agar pemda Kepri bisa merekrut swasta apalagi frekuensi kapal berlabuh untuk perdagangan itu sangat menjanjikan benefitnya. (Adn)

]]>
596-menteri-ppn-minta-pembangunan-di-daerah-tidak-hanya-andalkan-apbn