Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Fri, 23 Aug 2019 10:34:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Sekjen DPD RI: Pencabutan Undangan GKR Hemas Menjalankan Perintah Tatib DPD RI]]> 175-sekjen-dpd-ri--pencabutan-undangan-gkr-hemas-menjalankan-perintah-tatib-dpd-ri Wed, 21 Aug 2019 10:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar “Donny” Moenek, menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengeluarkan surat pencabutan undangan Ibu GKR Hemas pada acara Sidang Bersama DPR RI-DPD RI  tanggal 16 Agustus 2019 dalam rangka menjalankan Tata Tertib DPD RI. Hal tersebut disampaikan pada saat konferensi pers di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (21/8).

Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan DPD RI No 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib berbunyi “Apabila Presiden belum meresmikan pemberhentian Anggota setelah 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengikuti kegiatan DPD tanpa mengurangi hak administratifnya”.

Donny menjelaskan kronologis mengapa sampai terjadinya pencabutan surat undangan tersebut. "Bahwa ada lebih dari 3100 undangan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Sidang Tahunan MPR RI yang diundang oleh Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Daftar undangan sidang bersama dan sidang tahunan sama, karena pelaksanaannya berurutan". 

Terhadap undangan dimaksud, kata Donny, dikelompokan berdasarkan tata urut keprotokolan dan didistribusikan secara simultan kepada pihak-pihak terkait yang dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2019.

“Sesuai protap terhadap undangan tersebut dilakukan penyisiran final oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2019, dengan maksud untuk mendapatkan akurasi terhadap undangan yang sudah atau belum diundang.” ujarnya.

Menurut Donny Sekjen DPD RI, dalam penyisiran dimaksud ternyata ditemukan bahwa Ibu GKR Hemas masuk dalam daftar undangan. Padahal, berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPD RI No 2 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pemberhentian sebagai Anggota DPD RI, bahwa GKR Hemas, Anggota  DPD RI Nomor B-53 dari Provinsi D.I. Yogyakarta telah diberhentikan.

Atas hal tersebut, maka Sekjen DPD RI mengambil langkah berkoordinasi dengan Sekjen MPR RI untuk meminta mencabut undangan pada Sidang Tahunan MPR RI a.n. Ibu GKR Hemas.

“Dengan demikian, tidak benar Sekretariat Jenderal DPD RI kecolongan dalam menyampaikan undangan dimaksud, tetapi yang benar adalah pencabutan undangan dimaksud sebagai tindakan koreksi yang bersifat administratif dan sebagai langkah profesional Sekretariat Jenderal DPD RI yang taat dan patuh pada aturan” jelasnya.

]]>
175-sekjen-dpd-ri--pencabutan-undangan-gkr-hemas-menjalankan-perintah-tatib-dpd-ri
<![CDATA[Ketua DPD RI: Generasi Muda Harus Membangun Daerahnya ]]> 195-ketua-dpd-ri-generasi-muda-harus-membangun-daerahnya- Wed, 21 Aug 2019 10:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta menitipkan pesan kepada Putra-putri Kebudayaan Indonesia agar selalu membangun daerahnya masing-masing. Karena Bangsa Indonesia tidak akan sejahtera, bila daerahnya belum sejahtera.

“Kepada generasi muda Bangsa terutama Putra-putri Kebudayaan Indonesia untuk selalu membangun dan mensejahterakan daerahnya masing-masing. Karena daerah makmur maka Indonesia juga makmur. Maka selalu ingat dengan kampung halamannya,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta saat menerima kunjungan dari Putra-putri Kebudayaan Indonesia di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).

Oesman Sapta menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah membangun infrastruktur di luar pulau Jawa. Hal itu bertujuan untuk membangun perekonomian di luar Jawa, sehingga perekonomian bisa menyampai tingkat desa.

“Itu hebatnya Presiden kita. Dia tidak memperioritaskan pulau Jawa, tapi justru daerah-daerah di luar jawa yang tingkat perekonomiannya masih rendah. Untuk itu generasi yang akan datang harus bisa membangun Indonesia terutama dari kampung halamannya. Itu tidak mustahil,” ujar Senator asal Kalimantan Barat itu.

Oesman Sapta juga mengatakan generasi muda sekarang ini tidak boleh dilarang tapi di percaya kecuali hal yang negatif salah satunya Narkoba. Selama kegiatannya masih dijalan yang benar atau positif justru keluarga harus mendukung. “Jadi jangan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kecuali Narkoba,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Bangka Belitung Bahar Buasan menyambut baik kehadiran Putra-putri Kebudayaan Indonesia sebagai generasi emas. Menurutnya, Bangsa Indonesia sudah kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun itu tidak cukup tanpa di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. “Tentunya generasi muda bangsa harus menjadi SDM yang handal,” paparnya.
 
Bahar Buasan menilai untuk menciptakan SDM yang handal harus dimulai dari keluarga. Lantaran, keluarga merupakan awal dari pembentukan anak bangsa. “Keluarga bisa menciptakan SDM yang handal agar bisa menjadi Indonesia Emas,” jelasnya.

Anggota DPD RI Provinsi Riau Rosti Uli Purba menambahkan generasi muda bangsa harus berprestasi. Pasalnya, kelak putra-putri bangsa akan menjadi presiden, anggota parlemen, dan gubernur. “Jadi anak muda saat ini harus berprestasi karena akan menggantikan kami, presiden, gubernur, dan lain-lain,” ucapnya.

]]>
195-ketua-dpd-ri-generasi-muda-harus-membangun-daerahnya-
<![CDATA[Senator Bali periode 2014-2019 dan Calon Senator Bali Terpilih 2019-2024 beraudiensi ke Gubernur Bali, I Wayan Koster]]> 882-senator-bali-periode-20142019-dan-calon-senator-bali-terpilih-20192024-beraudiensi--ke-gubernur-bali-i-wayan-koster Mon, 19 Aug 2019 10:34:00 +0700 astrida Denpasar, dpd.go.id – Senator Bali periode 2014-2019  dan Calon Senator Bali Terpilih 2019-2024 mengadakan audiensi dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster di Komplek Gedung Perkantoran Gubernur Bali, Denpasar terkait kegiatan yang telah dilaksanakan DPD RI tahun 2014-2019 dan urgensi pembangunan di Provinsi Bali serta hal lain yang menyangkut sinergitas DPD RI dengan Pemerintahan Provinsi Bali secara keseluruhan (19/8).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Senator Bali periode 2014-2019, I Kadek Arimbawa dan juga Senator Bali terpilih periode 2019-2024 Arya Wedakarna, Made Mangku Pastika, serta H. Bambang Santoso.

Dalam audiensi tersebut, Senator Arya Wedakarna mengungkapkan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Bali tentang usulan RUU Bali agar segera disahkan menjadi UU.  Selain itu Senator Bali tersebut mengharapkan adanya sinergitas antara anggota DPR dapil (daerah pemilihan) Bali dengan anggota DPD Bali serta Pemerintah Provinsi Bali untuk selanjutnya duduk dalam satu kesempatan guna mendiskusikan kepentingan provinsi Bali untuk diperjuangkan di tingkat pusat.

“Selama ini tidak pernah ada satu kesempatan duduk bersama antara pemerintah provinsi Bali dengan DPR dapil Bali dan DPD Provinsi Bali, saya mengharapkan adanya diskusi lebih jauh dan membangun bersama daerah Bali ini”, jelasnya.

Menyikapi hal tersebut Gubernur Bali, I Wayan Koster menyambut positif langkah Anggota DPD RI dan mendukung kinerja DPD RI Provinsi Bali untuk membangun bersama-sama Bali kedepan.

“Saya mendukung DPD RI agar melaksanakan tugas konstitusionalnya di Provinsi Bali dan berharap agar kerjasama yang telah terjalin ini tetap dipertahankan agar tetap satu visi dan misi demi pembangunan dan aspirasi di Provinsi Bali”, tambahnya.

Menutup rapat audiensi tersebut Gubernur Bali dan Senator Bali optimis bahwa kedepan formasi Anggota DPD RI terpilih 2019-2024 semakin berwarna dengan banyaknya putra-putri terbaik daerah didalamnya dan mendapatkan semangat serta energi yang baru membangun daerahnya  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ast)

]]>
882-senator-bali-periode-20142019-dan-calon-senator-bali-terpilih-20192024-beraudiensi--ke-gubernur-bali-i-wayan-koster
<![CDATA[Senator Papua Barat: Pemerintah Harus Sikapi soal Penghinaan Mahasiswa Papua di Jatim]]> 284-senator-papua-barat-pemerintah-harus-sikapi-soal-penghinaan-mahasiswa-papua-di-jatim Mon, 19 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Jacob Essau Komigi, Wakil Ketua Komite I DPD RI yang juga senator asal Provinsi Barat meminta pemerintah untuk serius menangani insiden yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Hal ini, kata Komigi, menjadi pemicu aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8).

"Kejadian penghinaan mahasiswa Papua di Jawa Timur berakibat reaksi keras dari warga di Tanah Papua. Kami minta pemerintah harus menyikapi kejadian ini," tegas Komigi.

Karena itu, dia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk Tim Pencari Fakta atas dugaan persekusi dan rasialisme yang dilakukan oknum anggota organisasi massa saat mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jatim.

Di samping itu, Komigi mengingatkan agar semua anak bangsa dapat menjunjung tinggi nilai budaya dalam kebhinekaan, sehingga sesama anak bangsa dapat saling menghargai dan menghormati.

"Kedepankan pendekatan hukum 
bila ada oknum mahasiswa Papua yang melanggar hukum, dan jauhkan rasisme," tegasnya.

Selain itu, Komigi berharap agar oknum pejabat untuk menjaga tutur kata dan tidak membuat statement (pernyataan) yang menyulut kemarahan rakyat.

Di sisi lain, dia juga mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kerusuhan massa di Papua dengan cepat, agar suasana di sana bisa kembali aman dan kondusif.

]]>
284-senator-papua-barat-pemerintah-harus-sikapi-soal-penghinaan-mahasiswa-papua-di-jatim
<![CDATA[Komite I DPD RI Gelar Rapat Pleno Finalisasikan RUU Daya Saing Daerah]]> 696-komite-i-dpd-ri-gelar-rapat-pleno-finalisasikan-ruu-daya-saing-daerah Mon, 19 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menggelar rapat pleno dalam rangka finalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Daya Saing Daerah, di Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dalam rapat pleno tersebut, Benny Rhamdani, Ketua Komite I DPD RI, memaparkan, pada tahun sidang 2018-2019 ini, Komite I DPD RI telah menyepakati untuk menyusun RUU tentang Daya Saing Daerah.

“Penyusunan RUU tentang Daya Saing Daerah dilatarbelakangi oleh persaingan global yang menuntut daerah menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah diharapkan mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” kata Benny dalam keterangan tertulis. 

Menurut Benny, rendahnya Daya Saing Daerah menyebabkan tingginya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pelayanan publik tidak optimal, sumber daya manusia kurang kompetitif, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. “Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan berdampak terhadap daya saing nasional yang akan menggangu kemampuan Indonesia bersaing dalam percaturan dunia,” ujarnya.

Dia menjelaskan, peran daerah untuk meningkatkan daya saing sangat tergantung pada kemampuan daerah melakukan identifikasi faktor pembentuk dan penentu daya saing daerah. Dengan kemampuan daerah yang cermat dalam melakukan identifikasi faktor-faktor pembentuk dan penentu daya saing, maka daerah dapat menyusun strategi menetapkan kebijakan-kebijakan apa yang harus ditempuh agar daya saingnya dapat terus meningkat, sehingga mampu menopang kiprah dan posisi daya saing Indonesia di kancah regional dan global. Selain itu, diperlukan juga peran pemerintah daerah dan anggaran dari pemerintah pusat sebagai dukungan.

Lebih lanjut dia mengatakan, Komite I telah menugaskan para pakar menjadi Tim Ahli Penyusun RUU yang terdiri dari Prof. Eddy Suratman, Bapak Endi Jaweng, Bapak Nur Kholis, SE., ME dan Bapak Dr. Fendi Setyawan untuk menyusun dan menyempurnakan draft naskah akademik dan draft RUU tentang Daya Saing Daerah yang telah bekerja secara intensif mulai bulan Maret 2019.


“Dalam proses penyusunannya, RUU ini telah mengalami dinamika perubahan, perbaikan dan penyempurnaan substantif materi berdasarkan saran, pendapat dan masukan yang diperoleh Komite I,” tutur Benny.

Dia menambahkan, ruang lingkup RUU Daya Saing Daerah mencakup: Penguatan Regulasi, Pengembangan Inovasi Daerah, Peningkatan Kualitas SDM, Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Pemanfaatan Modal Sosial, Pendanaan, Penyediaan Infrastruktur, Pemanfaatan Teknologi, serta Penguatan Kelembagaan.

“Komite I DPD RI memandang perlu untuk melakukan pembahasan akhir (finalisasi) dan pengesahan atas draft RUU tersebut pada kesempatan hari ini, sebelum nantinya dilakukan harmonisasi bersama PPUU pada 28 Agustus 2019 dengan agenda rapat gabungan Anggota Komite I dengan Anggota PPUU dengan agenda harmonisasi RUU DSD dan RUU Wilneg,” ujar Benny.

Rencananya, RUU DSD akan disahkan bersamaan dengan RUU Wilneg pada sidang paripurna tanggal 30 September 2019.

“Substansi yang termuat dalam RUU tentang Daya Saing Daerah serta isu-isu strategis secara rinci akan dijelaskan oleh Tim Ahli Komite I DPD RI dalam diskusi kita malam ini. Tentu kami berharap, Bapak/Ibu dan hadirin sekalian dapat mencermati dengan seksama draft RUU ini agar benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan kita bersama, utamanya terkait Daya Saing Daerah,” tutup Benny.

]]>
696-komite-i-dpd-ri-gelar-rapat-pleno-finalisasikan-ruu-daya-saing-daerah
<![CDATA[Ketua DPD RI Sambut Baik Kerja sama Investasi Indonesia-Kazakhstan]]> 864-ketua-dpd-ri-sambut-baik-kerja-sama-investasi-indonesiakazakhstan Mon, 19 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta menyambut baik keingingan Kazakhstan untuk kerja sama  dalam bentuk investasi di Indonesia bidang ekonomi seperti pertanian dan industri. Kerja sama tersebut tentunya akan berdampak positif bagi kedua negara. 

“Kami menyambut baik investasi dari luar terutama dari Kazakhstan. Kita akan mulai kembali dunia perdagangan antara Indonesia dan Kazakhstan,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta saat menerima kunjungan dari Duta Besar Kazakhstan di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/8).

Oesman Sapta mengatakan bahwa Kazakhstan mempunyai cadangan minyak yang begitu besar. Kedepan, Indonesia juga akan saling  bekerjasama dan menguntungkan dengan Kazakhstan. “Itu sebabnya kita harus secara ‘continue’ untuk membina hubungan ini. Bahkan melalui pembicaraan-pembicaraan yang penting lagi,” jelasnya.

Senator asal Kalimantan Barat itu juga menjelaskan bahwa DPD RI siap membantu kerja sama ini agar bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Untuk itu apa yang diperlukan bisa diberitahu kepada kami. Kita akan bantu kerja sama ini,” tuturnya.

Sementara itu, Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov mengatakan Kazakhstan merupakan negara baru yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-20. Sejak merdeka, Kazakhstan selalu membangun hubungan baik dengan negara tetangga. 

“Kami akan bekerjasama dengan Rusia, China, dan negara timur tengah. Kami juga telah bekerjasama dengan negara-negara di Eropa. Tentunya kami sangat memperhatikan kerja sama di Asia terutama Indonesia,” kata Daniyar.

Menurut Daniyar, Indonesia merupakan partner utama di Asia Tenggara. Kazakhstan yang merupakan negara terluas di Asia Tengah, serta Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara maka dirinya percaya kerja sama kedua negara ini akan menguntungkan. “Kita bisa kerja sama yang menguntungkan di berbagai bidang ekonomi seperti pertanian dan industri,” paparnya.

Selain itu, Kazakhstan yang juga anggota Eurasia akan dilalui Jalur Sutra. Maka produk-produk Indonesia terbuka, bukan hanya di Kazakhstan melainkan di China dan negara Eropa. “Dengan adanya Jalur Sutra yang melalui Kazakhstan. Maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk meng-import produknya ke China dan Eropa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur Adrianus Garu, dan Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek.

]]>
864-ketua-dpd-ri-sambut-baik-kerja-sama-investasi-indonesiakazakhstan
<![CDATA[Di Penghujung Masa Jabatan, DPD RI Tetap Komitmen Perjuangkan Daerah]]> 427-di-penghujung-masa-jabatan-dpd-ri-tetap-komitmen-perjuangkan-daerah Thu, 15 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – DPD RI berkomitmen akan terus melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat daerah meskipun Anggota DPD RI periode 2019-2024 menampilkan banyak wajah baru. Setiap aspirasi yang dibawa oleh Anggota DPD RI periode 2014-2019, akan tetap diperjuangkan oleh Anggota DPD RI yang baru. Karena setiap anggota DPD RI selalu berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI (15/8), Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan meski sebagian besar Anggota DPD RI saat ini tidak terpilih lagi, setiap Anggota DPD RI tetap semangat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dan perjuangan aspirasi daerah tersebut akan diteruskan oleh Anggota DPD RI di periode 2019-2024.

“Walaupun yang terpilih lagi sekitar 46, artinya masih lebih dari 30%. Mudah-mudahan masih menjadi kekuatan, bergabung dengan teman-teman yang baru kedepan, akan mengoptimalisasikan dan memperkuat fungsi kelembagaan DPD RI. Ini akan berlanjut, setiap periode tidak akan berhenti, bagaikan mata rantai. Apa yang sudah dilakukan periode lalu, tentu dilakukan lanjutan oleh yang sekarang,” ucap Nono Sampono.

Dalam Sidang Paripurna yang juga dipimpin oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, Nono  menambahkan, Anggota DPD RI saat ini tetap berkomitmen menunaikan kewajiban sebagai wakil daerah sampai penghujung periode. Setiap Anggota DPD RI akan selalu mengikuti agenda kegiatan DPD RI yang bertujuan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. 

“Kita berharap tetap mengakhiri di penghujung di periode ini dengan maksimal. Karena masih ada Sidang Bersama besok, Sidang MPR, dan mendengar pidato kenegaraan. Di Masa persidangan kelima ini akan ada dua kali sidang paripurna khusus, karena masih ada proses RAPBN dan menyeleksi anggota BPK,” imbuh Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam, menjelaskan bahwa sebenarnya Anggota di periode 2014-2019 dengan periode 2019-2024 itu hal yang berbeda. Namun dirinya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh DPD RI di periode 2014-2019 dapat memberikan masukan dan inspirasi bagi DPD RI periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Sebagaimana kami dulu di periode 2014-2019, kita mengeskplor apa yang sudah dilakukan DPD RI sebelumnya, yang kemudian juga dipertimbangkan sebagai masukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran di DPD RI ini. Harapannya kami adalah semoga Sekretariat Jenderal dan teman-teman yang masih berlanjut, membawa apa yang berkembang hari ini bisa menjadi bagian pertimbangan dan masukan bagi DPD RI yang akan datang,” tegas Muqowam.

Berdasar laporan kunjungan kerja Anggota DPD RI di daerah pemilihanya, Muqowam melihat terdapat beberapa persoalan yang menarik. Untuk Komite I, dirinya menyoroti masalah pilkada serentak, seperti perubahan beberapa Undang-Undang Pilkada, pengawasan terhadap UU Desa, dan soal administrasi kependudukan. Untuk Komite II, masih berkaitan infrastruktur, sarana prasarana, industri, pertanian dan perkebunan. Komite III saat ini melakukan pengawasan atas pelaksanaan haji, mulai dari daerah sampai hari ini masih ada yang melakukan pengawasan haji di Tanah Suci. Dirinya juga menyoroti berbagai persoalan yang terkait tentang BPJS yang berupa adanya defisit dana untuk rumah sakit-rumah sakit rujukan. Dan untuk Komite IV masalah keuangan daerah, soal revisi UU Pajak Bumi dan Bangunan, RAPBN 2020.***ars

]]>
427-di-penghujung-masa-jabatan-dpd-ri-tetap-komitmen-perjuangkan-daerah
<![CDATA[Kenaikan Gaji Dewas Dan Direksi BPJS Kesehatan Adalah Ironi Kemanusiaan.]]> 837-kenaikan-gaji-dewas-dan-direksi-bpjs-kesehatan-adalah-ironi-kemanusiaan Wed, 14 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Persoalan defisit DJS Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, sepertinya sudah menjadi penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Sudah sempat masuk UGD diinfus dengan  cairan “tembakau” ( jangan dicoba pasien lain ya, berbahaya)  dinyatakan sembuh  walaupun masih sempoyongan keluar dari rumah sakit.

Seperti itulah kita mengumpamakan situasi BPJS Kesehatan saat ini. Ratusan juta rakyat sudah dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Program JKN, tetapi BPJS Kesehatan itu sendiri sejak 2014 menderita penyakit permanen yaitu “defisit”.

sejatinya yang harus dibenahi adalah manajemen BPJS itu sendiri dalam mengelola uang rakyat yang dibayarkan sebagai premi kepesertaan BPJS, baik yang berasal dari APBN, APBD maupun iuran Mandiri.

Bisa kita lihat misalnya, pembayaran kapitasi ke pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp. 2,5 Triliun. Itu seharusnya tidak lagi harus diberikan ke pada pemda tapi lebih dimanfaatkan untuk pelayanan kepada pasien. Apalagi disetiap APBD masing masing daerah sudah ada post anggaran untuk belanja Sektor Kesehatan, begitu juga di APBN.

"Jadi sebaiknya pemberian dana kapitasi kepada pemda dihapus saja karena pemborosan terhadap dana pengelolaan jaminan kesehatan" ungkap Dailami Firdaus, anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta.

Bang Dailami, panggilan akrab Prof Dr H Dailami Firdaus menambahkan. Selain dana kapitasi, Bang Dailami juga mengungkapkan bahwa banyak RS yang tidak sesuai antara tipe RS nya dengan fasilitas yang dimiliki. Ada RS tipe C tapi fasilitas yang dimiliki tidak sesuai dengan tipenya" papar Bang Dailami yang juga ketua dewan pembina Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia).

Diungkapkan oleh bang Dailami, Diketemukan ada lebih dari 600 RS, dengan nilai lebih bayar sekitar lebih dari Rp. 800 miliar.

"Ini jelas pemborosan, sehingga kemenkes harus memperketat pengawasan terhadap akreditasi RS agar besarnya pembayaran biaya pengobatan yang dibayar BPJS sesuai dengan tipe RS" ujarnya.

Bang Dailami menyanyangkan rencana pemerintah menaikan iuran bagi peserta, karena itu bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah.

"Justru akan menimbulkan masalah yang baru. Karena akan menjadi beban biaya hidup masyarakat ditengah penghasilan masyarakat yang tidak bertambah" tegas Bang Dailami.

Meski demikian, dirinya juga mengakui ada ketidakpatuhan peserta membayar iuran premi BPJS, khususnya di Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dimana hanya 51% yang membayar rutin.

"Dari kondisi itu bisa kita lihat ditengah kemalasan  peserta PBPU membayar iuran, ketika premi dinaikan maka akan semakin besar lagi peserta PBPU yang akan membayar rutin" ujar bang Dailami.

Ketidakpatuhan tersebut lebih disebabkan karena pelayanan kesehatan yang mereka terima di RS tidak memuaskan. Banyak peserta yang masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Bang Dailami juga menyoroti soal kenaikan tunjangan dewan pengawas (dewas) dan direksi BPJS. Ditengah amburadulnya BPJS Kesehatan yang terus defisit, pemerintah malah membuat keputusan konyol dengan menaikan tunjangan bagi dewas dan direksi BPJS.

Dalam ketentuan yang baru yakni PMK No.112/PMK.02/2019 yang merupakan perubahan dari beleid terdahulu, pemberian tunjangan bisa dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi.

"Saya rasa ini kebijakan konyol, ditengah defisitnya BPJS dan kita semua sedang memikirkan solusinya. Malah tunjangan dewas dan direksi BPJS akan dinaikan dua kali lipat" tegas Bang Dailami.

]]>
837-kenaikan-gaji-dewas-dan-direksi-bpjs-kesehatan-adalah-ironi-kemanusiaan
<![CDATA[Oesman Sapta Dukung Indonesia Memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir]]> 019-oesman-sapta-dukung-indonesia-memiliki-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir Tue, 13 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini sebagai upaya negara menghadapi krisis listrik bagi pengusaha nasional serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang akan datang.
 
“Memang pembangunan PLTN di Indonesia merupakan inspirasi terpendam namun bila bicara nuklir selalu banyak rintangan. Padahal resikonya sangat kecil. Ini bukan masalah kehendak tapi kemauan,” ucap Oesman Sapta saat menerima rombongan dari Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Prototipe PLTN Kemenristekdikti di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8).
 
Menurutnya, sejauh ini Indonesia hanya bisa mengexport material mentah ke negara-negara lain. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti India dan Tiongkok dalam bidang PLTN. “Mereka bisa mengintervensi negara pendistribusi material sehingga bisa lebih murah. Tapi kita memiliki sendiri materialnya, yang harus sudah terealisasi,” ujar senator asal Kalimantan Barat itu.
 
Oesman Sapta menilai dengan teknologi nuklir ini juga bisa menjadi warisan bagi anak dan cucu bangsa ke depan sehingga bisa memiliki nilai tambah dari segi perekonomian hingga skill. “Jadi kita sederhana saja, harus berfikirnya bahwa sesuai kemajuan zaman kita. Kita harus ikut berfikir kekinian,” tuturnya.
 
Lebih lanjut, Oesman Sapta mendukung pembangunan PLTN salah satunya di Benkayang, Kalimantan Barat (Kalbar). Untuk itu, dirinya akan menyampaikan pentingnya PLTN pada Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019 mendatang. “PLTN bisa menjadi pertimbangan bangsa ini kedepan. Maka pada Pidato Kenegaraan nanti saya akan menyampaikan hal ini,” jelasnya.
 
Dirinya juga optimis dengan hadirnya PLTN bisa merubah nuansa dunia. Kenapa demikian? Karena hal tersebut bisa meningkatkan profit margin Bangsa Indonesia kedepan. “Saatnya kita menghayati betul bagaimana bisa mengurangi beban rakyat. Maka dengan adanya industri nuklir ini bisa meningkatkan profit margin kita,” ujar Oesman Sapta.
 
Sementara itu,  Staf Ahli Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Bidang Relevansi dan Produktivitas, Agus Puji Prasetyono menyatakan mengapa Kalbar cocok dibangun PLTN, karena selain kaya akan uranium. Kalbar juga jarang terjadi gempa. “Persyaratan utama pembangunan PLTN adalah safety. PLTN sistem nuklir jauh lebih aman dari pembangkit lainnya, jadi dapat dikatakan nuklir aman,” tegasnya.
 
Agus menambahkan dalam pembangunan PLTN, pertama memang harus bebas dari gempa. Kedua dekat dengan laut, dan ketiga jauh dari kawasan penduduk. “Karena Kalbar sendiri sangat kecil kemungkinan terjadi gempa. Tentu pengembangan PLTN tenaga nuklir sangat mungkin dilakukan,” lontarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh menambahkan tidak ada negara lain yang besar tanpa menggunakan secara bijak PLTN mereka. Karena disitu lah proses industrialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. “Maka kita harus belajar dari negara maju seperti Tiongkok,” tuturnya. 

Secara garis besar, sambungnya, bahwa komitmen pemerintah Indonesia dengan Tiongkok sama dalam membangun nuklir pada tahun 1965. Namun Indonesia hanya menghabiskan waktu untuk diskusi, tapi tidak ada keberanian untuk membangun PLTN. “Padahal sudah nyata PLTN memberikan dampak yang luas pada industrialisasi di suatu negara,” papar Syamsir.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek menambahkan bahwa intinya Kesekjenan DPD RI siap dalam memberikan dukungan baik itu bersifat administratif dan teknis operasional. “Namun sesuai amanah Ketua DPD RI, bahwa kita siap memberikan perhatian yang signifikan kelangsungan dari program pembangunan PLTN ini,” tuturnya. 

Menurut Reydonnyzar, konsumsi listrik bagi masyarakat sangat diperlukan namun punya keterbatasan. “Maka kita mengapresiasi adanya PLTN ini khususnya di Benkayang. Tentunya semakin cepat akan semakin baik untuk diimplementasikan pembangunan PLTN,” harapnya.

]]>
019-oesman-sapta-dukung-indonesia-memiliki-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir
<![CDATA[Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2019]]> 481-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-sekretariat-jenderal-dpd-ri-tahun-2019 Mon, 12 Aug 2019 10:34:00 +0700 hadi Silahkan akses ke alamat website pansel.dpd.go.id untuk lebih jelasnya.

]]>
481-seleksi-terbuka-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-sekretariat-jenderal-dpd-ri-tahun-2019
<![CDATA[Korban dugaan penipuan investasi curhat ke Senator Arya Wedakarna]]> 132-korban-dugaan-penipuan-investasi-curhat-ke-senator-arya-wedakarna Mon, 12 Aug 2019 10:34:00 +0700 astrida Denpasar, dpd.go.id – Senator Bali Arya Wedakarna menerima audiensi forum korban dugaan penipuan investasi pialang berjangka PT. Solid Gold Berjangka (SGB) cabang Denpasar di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar pada hari Senin (12/08/2019).

“Saya mengapresiasi langkah positif semeton Bali dari forum korban dugaan penipuan yang telah berani menuntut keadilan atas proses hukum yang telah berlangsung dan prihatin atas masalah yang menimpa mereka. Saya berharap agar semeton tetap fokus pada proses hukum dan bersama-sama berjuang mencari solusi terbaik atas masalah ini”, ungkap Senator tersebut.

Dalam audiensi tersebut Senator Arya Wedakarna juga memberikan masukan dari sudut pandang hukum dan mempelajari serta berusaha membantu berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait dengan masalah ini untuk selanjutnya akan diagendakan pertemuan selanjutnya. 

Dalam audiensi itu, juru bicara forum korban tersebut mengungkapkan bahwa investor dijanjikan dapat mengambil investasinya sewaktu-waktu, aman, dan jika perusahaan bangkrut maka uang yang telah diinvestasikan akan kembali 100 persen.

“Pada kenyataannya uang yang minimal diinvestasikan senilai minimal 100 juta per-orang bahkan sampai milyaran tidak dapat kami ambil kembali, kami menuntut uang kami kembali dan berharap pemerintah kota Denpasar dapat menutup ijin beroperasi PT tersebut”, tambahnya. (ast)

]]>
132-korban-dugaan-penipuan-investasi-curhat-ke-senator-arya-wedakarna
<![CDATA[ Nono Sampono: RUU Daerah Kepulauan Sebagai Jawaban Atas Permasalahan Di Daerah Kepulauan]]> 850--nono-sampono-ruu-daerah-kepulauan-sebagai-jawaban-atas-permasalahan-di-daerah-kepulauan Thu, 08 Aug 2019 10:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, menegaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan harus segera disahkan. Nono menganggap RUU tersebut merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah kepulauan. 

Dalam FGD dengan tema “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Lemhanas (8/8), Nono Sampono mengatakan bahwa kehadiran RUU yang diinisiasi oleh DPD RI tersebut, mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditermui di daerah kepulauan. Regulasi atau peraturan perundang-undangan saat ini dianggap belum bisa memberikan solusi kepada daerah kepulauan atas masalah-masalah tersebut. 

“Kalau tidak dalam wujud undang-undang, tentu menjadi persoalan. Pertama, kalau hanya merevisi-merevisi (peraturan) yang ada, terlalu banyak yang harus direvisi. Kalau turunnya PP, itu tidak akan bisa merevisi undang-undang. Oleh karena itu harus ada undang-undang yang khusus mengatur tentang ini,” tegasnya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini menjelaskan bahwa saat ini RUU Daerah Kepulauan sudah dibahas di DPR RI, dan bahkan semua fraksi di DPR RI telah menyetujui akan RUU ini. Namun saat ini pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan selanjutnya secara tripartit, antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah mengenai RUU ini. Padahal dengan disahkan RUU ini, masyarakat di daerah akan merasakan kehadiran negara yang turut serta menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah kepulauan.

“Kita sudah dengar tadi dari Bappenas sudah membuat DIM, mungkin ada beberapa kementerian yang belum, agar segera mempercepat DIM-nya. Karena kami dari Senayan, baik dari DPD atau DPR, menghendaki ini selesai paling tidak di periode ini. Dan saya kira ini spiritnya bagaimana hadirnya negara untuk menyelesaikan problem di daerah khususnya kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan,” tukas Nono.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mengatakan meskipun sampai saat ini telah terdapat sembilan UU yang mengatur pemerintah daerah, berbagai tuntutan akan disparitas kesejahteraan di daerah masih banyak. Hal itu dikarenakan undang-undang yang ada saat ini belum memadai dan implementasinya belum ada. Dirinya beranggapan RUU Daerah Kepulauan tersebut sebagai jawaban atas tuntutan-tuntutan yang muncul dari daerah.

“Kita sudah berada dalam tahap ini, kita tidak boleh mundur. Karena saya punya keyakinan bahwa otonomi daerah menjadi perekat NKRI. Komitmen tentang penyelesaian undang-undang ini, semua fraksi sepakat. Kalau pemerintah bisa segera masukkan DIM, kita akan kebut,” jelasnya

Senada, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris, menganggap bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan modal pembangunan yang layak di daerah kepulauan. Pengelolaan atas sumber daya yang terdapat di daerah kepulauan juga masih terpusat, padahal sumber daya-sumber daya di daerah kepulauan memiliki nilai yang sangat besar. 

“Secara de facto UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum memenuhi azas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut. Kita sudah punya UU Desa, tapi daerah-daerah belum merasakan. Kita melihat dengan kepala sendiri soal disparitas. Menurut saya RUU ini perlu disahkan untuk kepentingan orang-orang di daerah kepulauan agar bisa merasakan percepatan pembangunan seperti kita,” ucap Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta ini.***ars

]]>
850--nono-sampono-ruu-daerah-kepulauan-sebagai-jawaban-atas-permasalahan-di-daerah-kepulauan
<![CDATA[Tim Pemantau DPD RI Kagumi Kecepatan P3JH Dan TGC Di Mekkah]]> 803-tim-pemantau-dpd-ri-kagumi-kecepatan-p3jh-dan-tgc-di-mekkah Mon, 05 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Mekkah, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis bersama Delegasi pemantau haji 2019 dari Komite III DPD RI mengagumi kinerja satuan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH) dan satuan Tim Gerak Cepat (TGC) di Mekkah, Arab Saudi, yang bergerak cepat membantu salah satu anggota delegasi ini yang mengalami kecelakaan. Ketua delegasi pemantau haji Komite III DPD RI, Prof. Dr. Darmayanti Lubis, mengaku melihat sendiri para personel P3JH dan TGC tiba di kamar 1630 Hotel Pullman Zamzam, Mekkah, tak kurang dari setengah jam setelah mendengar kabar Emilia Contessa, salah satu anggota tim pemantau, mengalami kecelakaan di kamar tersebut. Di Mekkah, Arab Saudi, Senin (5/8/19).

‘’Saya atas nama delegasi pemantau haji dari Komite III DPD RI sangat berterima kasih dan menyatakan salut pada tim P3JH danTGC yang bergerak cepat membantu anggota delegasi kami yang mengalami kecelakaan di kamar hotel,’’ jelas Darmayanti. 

Menurut Wakil Ketua DPD RI itu, prestasi membanggakan dari salah satu unsur Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) 2019 ini hendaknya dipertahankan, terutama ketika ratusan ribu jemaah haji Indonesia dalam beberapa hari ke depan segera menyelenggarakan wukuf di Arafah. Saat itu, kata anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini, para jemaah haji asal Indonesia akan menghadapi medan berat berkumpul bersama lebih dari tiga juta jemaah haji internasional di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. ‘’Mereka pasti butuh pertolongan cepat tim P3JH dan TGC saat mengalami kesulitan atau kecelakaan yang tidak kita kehendaki.’’ 

Berita bahwa Emilia Contessa, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur, mengalami kecelakaan di kamar mandi di hotel tempatnya menginap bermula dari informasi Susi Mulyani, staf Sekretariat Jenderal DPD RI yang menyertai delegasi pemantau DPD RI ini. Ia menghubungi Helmi Hidayat, petugas konsultan ibadah haji 2019, mengabarkan kejadian nahas itu.  Berita darurat ini kemudian diedarkan ke beberapa grup Whatsapp petugas haji 2019 agar pertolongan pertama pada anggota dewan itu segera diberikan oleh petugas terdekat dari lokasi kejadian. Dalam waktu setengah jam, tim P3JH dan TGC tiba di lokasi kejadian mendahului tiga dokter Arab Saudi yang juga datang ke lokasi kejadian. 

Menurut Emilia, tim dokter dan perawat yang merawat dirinya melakukan tugas mereka dengan profesional, cepat, dan cermat. Para dokter asal Indonesia ini bahkan tiba di kamar tempatnya menginap lebih cepat dibanding tiga dokter Arab Saudi yang juga datang ke lokasi kejadian. ‘’Saya sangat salut dengan tim kedokteran dan perawat dari Indonesia. Mereka bukan cuma bergeak cepat, tapi juga pinter-pinter. Mereka tahu persis obat yang harus saya minum segera,’’ jelas Emilia tentang kiprah P3JH dan TGC yang terdiri atas dr. Arum WS, dr. Kahrir Pabe Patangai, dan Harikoh sebagai perawat. 

Emilia mengaku terpeleset di kamar mandi saat hendak berwudhu menjelang salat zuhur di Masjid Haram. Berkat perawatan tim dokter Indoensia dan tim dokter Arab Saudi, sesuatu yang terburuk akibat kecelakaan itu tidak terjadi. ‘’Semoga besok bu Emilia sudah bisa ikut kami memantau penyelenggaraan haji 2019,’’ jelas Darmayanti. 

Selain Darmayanti, ikut juga dalam rombongan delegasi ini masing-masing Dr. Abdul Aziz Khafia (DKI Jakarta), Leonardy Harmany (Sumatera Barat), Intsiawati Ayus (Riau), Hendri Zainuddin (Sumatera Selatan), Herry Erfian (Bangka Belitung), Emilia Contessa (Jawa Timur), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalimantan Selatan), Abdul Jabbar Toba (Sulawesi Tenggara), dan Chaidir Djafar (Papua Barat). *

]]>
803-tim-pemantau-dpd-ri-kagumi-kecepatan-p3jh-dan-tgc-di-mekkah
<![CDATA[PAJAK KELAPA SAWIT MENTAH (CPO) SEHARUSNYA MENGALIR KE DAERAH]]> 766-pajak-kelapa-sawit-mentah-cpo-seharusnya-mengalir-ke-daerah Mon, 05 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menyatakan bahwa Pajak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) seharusnya sebagian besar kembali ke daerah asal guna mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah. Hal tersebut disampaikan Darmayanti Lubis melalui siaran pers, tanggal, 5 Agustus 2019.

Menurutnya Senator asal Sumatera Utara tersebut, Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan sebagai negara yang melaksanakan pemerintahan daerah dengan sistem otonomi terbesar pula di dunia. Dalam melaksanakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum mencerminkan prinsip-prinsip yang berkeseimbangan dan berkeadilan. Hal ini ditandai dengan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah pada transfer dan dari Pemerintah Pusat.

“Salah satu yang menjadi cermin belum seimbang dan adilnya keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut Dana Bagi Hasil dari sektor sumber daya alam khususnya dalam hal ini pajak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) tidak mengalir ke daerah penghasil untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perkebunan,” ungkapnya.

lanjutnya, industri kelapa sawit selalu menjadi isu strategis, baik di tingkat regional maupun global. Isu strategis itu dipicu oleh aspek keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, industri kelapa sawit dinilai telah memberikan peran penting bagi perekonomian nasional di antaranya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, namun di sisi lain, dipandang belum memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi “daerah penghasil” yang dapat menjadi salah satu sumber dana pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. 

“Akibatnya tidak berimbangnya dana bagi hasil ke daerah, membuat daerah-daerah penghasil masih mengandalkan pada dana transfer dari pusat yang pada gilirannya membuat daerah bergantung pada dana transfer dari pusat, akibat lebih jauhnya memperlemah otonomi di satu sisi, dan memperkuat hegemoni pusat di sisi yang lain,” tukas Wakil Ketua DPD RI tersebut.

Ia menambahkan, tidak mengalirnya pajak kelapa sawit mentah (CPO) ke daerah penghasil karena kebijakan regulasi yang kurang tepat tercermin dari pengaturannya dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menentukan secara ilmiah bahwa DBH yang bersumber dari sumber daya alam hanya berasal dari Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber  Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi(royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, Penrimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, Iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan ketentuan yang limitative tersebut maka pajak kelapa sawit mentah (CPO) tidak menjadi sumber Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam khususnya perkebunan bagi daerah-daerah.

“DPD RI sebagai lembaga Negara penyalur aspirasi daerah, bersama-sama dengan daerah-daerah menyerukan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan regulasi yang memasung dan menghambat otonomi daerah, dengan mendorong dilakukannya perubahan terhadap UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan juga terhadap UU Pemerintah Daerah, dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan, dan agar sumber daya alam di daerah tidak tereksploitasi secara tidak proporsional akibat kebijakan pusat yang melihat daerah hanya sebagai bagian dari kekuasaan dan kewenangan pusat,” pungkasnya. (mas)

]]>
766-pajak-kelapa-sawit-mentah-cpo-seharusnya-mengalir-ke-daerah
<![CDATA[Meningkatkan Daya Saing, Rektor dan Pengajar Asing Menjadi Pilihan Rasional]]> 607-meningkatkan-daya-saing-rektor-dan-pengajar-asing-menjadi-pilihan-rasional Sun, 04 Aug 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi menegaskan bahwa dunia sedang berubah, tantangan ke depan akan semakin berat. Oleh karenanya, peningkatan SDM menjadi tumpuan dan prioritas Nawacita II, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 5 tahun ke depan.

Seiring dengan hal tersebut, kunci utama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pembenahan mendasar terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan perguruan tinggi inilah yang akan menjadi harapan untuk membawa Indonesia maju dan mampu bersaing, baik dalam konteks kawasan maupun lingkungan global.

Gagasan untuk mendatangkan pimpinan perguruan tinggi dan pengajar asing oleh Menristek akhir-akhir ini mendapat respon beragam, pro dan kontra dari publik. Saya pribadi sependapat dengan gagasan progresif ini, dan Presiden Jokowi yang visioner dapat dipastikan juga mengamini ide ini untuk mengakselerasi competitiveness perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat bersaing di kancah global.

Rekrutmen rektor asing dan tenaga pengajar asing sebenarnya jamak dilakukan di negara-negara Eropa, bahkan di negara jiran kita, Singapura. Nanyang Technological University (NTU) Singapura, misalnya yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia.

Singapura dengan kemajuan fasilitas medis di rumah-rumah sakit yang handal dengan dukungan para tenaga medis berstandar internasional, patut menjadi contoh bagaimana Singapura mengembangkan pendidikan kedokterannya, salahsatunya dengan mengijinkan rektor dan dosen asing memimpin dan mengajar perguruan tinggi di Singapura.

Pengalaman Dubai dengan lompatan kemajuan seperti sekarang ini juga tidak lepas dari intervensi dunia pendidikan tinggi. "Pada tahun 60an untuk perjalanan antar kota di sekitar Dubai masih jalan kaki, padahal Indonesia sudah mengenal moda transportasi mobil, bahkan Mercy salahsatu merek terkenal sudah ada di Indonesia" ungkap Benny Rhamdani. Tapi lihat kemajuan Dubai sekarang ini, perguruan tingginya juga menjadi percontohan, dan semuanya itu, salah satunya karena perguruan tinggi yang memiliki kualitas tinggi dan produktif" tambahnya.  

Dalam skala QS World University Ranking (QS-WUR) yang selama ini dijadikan acuan Kemenristekdikti, dari 4700 PT yang kita miliki, harapannya akan mampu bersaing menjadi 20 besar PT dunia, seperti yang diraih NUS dan NTU Singapura. Atau setidaknya 100 besar dunia seperti yang diraih Universiti Malaya (UM) dari negara jiran kita. Nyatanya, sampai saat ini dari ribuan PT kita belum ada yang mampu berada di level tersebut. Sejauh ini, baru ada 3 PT yang telah mencatatkan dirinya di level internasional versi QS-WUR, itupun masih di tataran 500 besar saja, masing-masing diraih oleh UI (ranking 296), UGM (320) dan ITB (331).

Berkacara dari kondisi di atas wajar kiranya kemudian Menristek dan Presiden melontar gagasan tersebut. Gagasan itu tidak akan melunturkan sedikitpun rasa nasionalisme dan kebangsaan kita. Namun juga menjadi bukti kecintaan kita untuk menyiapkan para kader penerus bangsa untuk menghadapi dunia yang berubah pesat.

Para lulusan perguruan tinggi mesti memiliki bekal kompetensi dan kemahiran yang sesuai dengan kebutuan pasar kerja, dan juga harus dibekali dengan wawasan global untuk melihat trend yang sedang berkembang. Sehingga para lulusan perguruan tinggi bukan hanya menjadi pemasok tenaga kerja yang handal tapi juga mampu berpikir kreatif menciptakan lapangan kerja dengan menciptakan bisnis-bisnis yang berbasis teknologi dan mampu berkompetisi di tingkat internasional.

Namun demikian, kebijakan pengadaan rektor asing mesti didahului dengan kajian yang matang, penyiapan insfrastruktur dan pranata kebijakan serta dukungan insentif yang memadai. Kebijakan ini juga mesti dilakukan secara gradual dengan piloting beberapa perguruan tinggi yang relatif memiliki kesiapan.  

Pada akhirnya, semua kebijakan pemerintah akan tidak banyak artinya tanpa dukungan publik. Oleh karenanya pemerintah perlu menguatkan pranata regulasi dengan meminta masukan berbagai pemangku kepentingan, baik kalangan akademisi, parlemen (DPR dan DPD) dan organ-organ kemahasiswaan. 

]]>
607-meningkatkan-daya-saing-rektor-dan-pengajar-asing-menjadi-pilihan-rasional
<![CDATA[Gede Pasek Suardika menerima aspirasi warga Canggu terkait sengketa lahan Pura]]> 128-denpasar-dpdgoid-–-senator-bali-gede-pasek-suardika-menerima-penyampaian-aspirasi-masyarakat-bali-pengempon-warga-dan-ahli-waris-dari-pura-hyang-ibu-pasek-gaduh-terkait-dengan-sengketa-lahan-pura- Thu, 01 Aug 2019 10:34:00 +0700 astrida Denpasar, dpd.go.id – Senator Bali, Gede Pasek Suardika menerima penyampaian aspirasi masyarakat Bali pengempon (warga dan ahli waris) dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh terkait dengan sengketa lahan Pura di daerah Banjar Babakan, Canggu, Kuta Utara tersebut di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar pada hari Kamis (01/08/2019).

Senator Gede Pasek Suardika mengapresiasi langkah positif warga selaku pengempon dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang menuntut keadilan atas proses hukum yang telah berlangsung dan berharap agar pura yang telah berdiri tersebut tetap menjadi pura untuk tempat peribadatan warga dengan cara yang baik.

Sebelumnya diketahui terdapat 45 KK pengempon Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh terancam kehilangan hak waris atas tanah dan pura tersebut hingga dibongkar dan digusur. Walaupun dari beberapa kali persidangan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) pihak pengempon dimenangkan, namun akhirnya pengempon dinyatakan kalah melalui Peninjauan Kembali (PK) yg diputus pada tanggal 6 Agustus 2018.

“Saya menyadari sekali dan menyayangkan pada anatomi hukum pada MA yang tidak begitu menguasai tentang hukum adat di Bali, sehingga untuk lembaga peradilan agar berhati-hati menangani kasus terkait dengan bangunan suci bukan hanya pengempon disana yang merasa memiliki namun juga seluruh masyarakat daerah di Bali karena adanya ikatan darah persaudaraan”,  jelasnya.

Selain itu Gede Pasek juga akan mempelajari dan membantu berkoordinasi dengan pihak terkait akan masalah ini. Beliau juga menambahkan dan berharap kepada lembaga peradilan di Indonesia agar memperhatikan hal-hal kearifan lokal terkait hukum adat tersebut. Bagi warga yang menyampaikan aspirasi, Gede Pasek juga menambahkan untuk mencari solusi terbaik dan tetap memperjuangkan keadilan dengan cara-cara yang terhormat. (ast)

]]>
128-denpasar-dpdgoid-–-senator-bali-gede-pasek-suardika-menerima-penyampaian-aspirasi-masyarakat-bali-pengempon-warga-dan-ahli-waris-dari-pura-hyang-ibu-pasek-gaduh-terkait-dengan-sengketa-lahan-pura-
<![CDATA[SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI LEPAS PEJABAT DAN PEGAWAI YANG AKAN TUNAIKAN IBADAH HAJI]]> 411-sekretariat-jenderal-dpd-ri-lepas-pejabat-dan-pegawai-yang-akan-tunaikan-ibadah-haji Wed, 31 Jul 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI melepas beberapa enam orang pejabat dan pegawai yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, berharap agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan kembali dengan selamat.

"Semoga apa yang menjadi niat baik.kita semua menunaikan ibadah di tanah suci dapat terlaksana dengan baik. Dan semoga menjadi haji dan hajjah yang mabrur, serta kembali dengan selamat," ucapnya di Gedung DPD RI (31/7).

Terkait empat orang yang juga bertugas untuk mendampingi Anggota DPD RI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan haji, pria yang akrab disapa Donny ini berharap agar pelaksanaan tugas tersebut tidak mengganggu kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga baik tugas yang dibebankan dan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik secara bersamaan.

"Dimana kita juga melaksanakan tugas mulia selain melaksanakan tugas ibadah haji. Jangan kesehatan, jaga stamina, lepaskan dari segala hal yang bersifat duniawi, dan ibadah kita karena Allah SWT, sehingga kita dapat menjadi haji yang mabrur," pesan Donny.

Sementara itu, Deputi Persidangan Setjen DPD RI, Sefti Ramsiaty, mengucapkan selamat kepada pejabat dan pegawai yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Dirinya juga berpesan agar baik tugas dan pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa halangan. 

"Saya menyampaikan selamat kepada rekan-rekan yang akan melaksanakan ibadah haji. Terlepas dari tugas dan biaya sendiri, itu sudah panggilan, dapat berangkat ke tanah suci. Saya rasa itu merupakan anugerah buat teman-teman. Dan semoga kami juga dapat segera kesana," kata Sefti.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Administrasi Setjen DPD RI, Adam Bachtiar, menjelaskan bahwa setiap pejabat atau pegawai Setjen DPD RI yang akan menunaikan ibadah haji, pasti akan dilakukan acara pelepasan. Dimana acara tersebut bertujuan untuk mendoakan ibadah haji dapat dilaksanakan secara khusyuk. "Semoga dapat menunaikan ibadah haji dengan penuh konsentrasi, dengan khusyuk," imbuhnya.*

]]>
411-sekretariat-jenderal-dpd-ri-lepas-pejabat-dan-pegawai-yang-akan-tunaikan-ibadah-haji
<![CDATA[Reydonnyzar Moenek Berharap IKPS Mampu Bantu Tekan Kemiskinan di Pesisir Selatan]]> 700-reydonnyzar-moenek-berharap-ikps-mampu-bantu-tekan-kemiskinan-di-pesisir-selatan Tue, 30 Jul 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengatakan pengembangan dan sinergisitas Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) dinilai sangat penting untuk kemajuan daerah Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar). Lantaran, IKPS menjadi kekuatan dan  peluang bagi Pesisir Selatan yang menjadi garis pantai terpanjang di Indonesia.

“Pesisir selatan merupakan garis pantai terpanjang di Indonesia bahkan termiskin. Untuk itu, terpenting saat ini dimana posisi sekarang dan mengarah kemana IKPS ini kedepan. Kita bukan hanya bicara pengurusan atau terpilih dan dipilih. Tapi bagaimana bentuk kepedulian kita kepada ranah rantau,” ucap Reydonnyzar saat bertemu Panitia Munas IKPS di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Reydonnyzar, Sumbar khususnya Pesisir Selatan harus berfikir bagaimana bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Sebenarnya masalah mendasar yaitu kecilnya fiskal Sumbar yang  sangat berbeda jauh dengan DKI Jakarta. “Padahal Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta terbesar dari pedagang di Tanah Abang yang berasal dari Sumbar,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan sinergi dan kolaborasi dengan pusat maka tidak ada lagi kemiskinan di Pesisir Selatan. Bahkan, terpenting adalah geopolitik dan geostrategis dengan pemerintah pusat. 

“Ditengah keterbatasan fiskal Sumbar maka kita juga perlu geopolitik dan geostrategis dengan pemerintah pusat. Maka kedepan tidak ada lagi ‘cap’ kemiskinan di Pesisir Selatan,” kata Reydonnyzar.

Kedepan, Reydonnyzar berharap potensi organisasi IKPS juga memiliki kekuatan baru bagi ranah rantau. Maka organisasi ini bisa menggagas keuntungan dan kemajuan bagi Pesisir Selatan. “Kita berharap IKPS bisa memberikan kontribusi positif bagi Pesisir Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas IKPS Alirman Sori Chaniago berharap Sekjen DPD RI bisa hadir dalam Munas IKPS pada Agustus 2019 nanti untuk memberikan gagasan dan ide bagi Pesisir Selatan. “Kehadiran Pak Sekjen DPD RI diharapkan bisa memberikan masukan bagi ranah rantau untuk yang lebih baik kedepannya,” paparnya. 

Menurut Alirman, dengan pengalaman Reydonnyzar yang sudah malang-melintang di pemerintahan. Tentunya kehadiran beliau bisa memberikan motivasi dan memperkuat Sumbar khususnya di Pesisir Selatan. “Maka tidak ada lagi Pesisir Selatan menjadi daerah termiskis,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Panitia Munas IKPS Efrianto mengatakan bahwa Pesisir Selatan memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Namun kemiskinan dan pendidikan di Pesisir Selatan juga menjadi salah satu tertinggi di Indonesia. “Ini merupakan ironi bagi kita. Maka kita perlu masukan-masukan dan ide atau pikiran dari Pak Reydonnyzar,” ucapnya.

Di akhir pertemuan, Panitia Munas Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) mengundang Sekjen DPD RI untuk hadir pada acara Munas ke-5 IKPS dalam rangka pengembangan organisasi kedaerahan di era globalisasi dan digitalisasi.

]]>
700-reydonnyzar-moenek-berharap-ikps-mampu-bantu-tekan-kemiskinan-di-pesisir-selatan
<![CDATA[Senator Jakarta dukung Gugatan Pemprov pada Pengelola Trans Jakarta]]> 342-senator-jakarta-dukung-gugatan-pemprov-pada-pengelola-trans-jakarta Mon, 29 Jul 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana akan menggugat perusahaan penyedia bus Transjakarta. Gugatan ke meja hijau ini bertujuan agar uang rakyat sebanyak Rp110,2 miliar yang sudah digunakan untuk membayar uang muka pembelian 483 unit bus Transjakarta kepada perusahaan penyediaan dikembalikan kepada warga Jakarta. 

Gugatan ini ditempuh karena beberapa perusahaan enggan mengembalikan uang muka pengadaan empat paket bus yang sebelumnya digelontorkan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan tahun 2013. Padahal kontrak pengadaan tersebut sudah diputus pada 2017.

“Jangankan miliaran, satu rupiah pun uang rakyat yang sudah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Saya dukung langkah Pemprov ini. Kejar walau sampai lubang semut sekalipun. Uang yang sudah dikeluarkan Pemprov untuk uang muka pengadaan bus pada 2013 lalu harus bisa ditarik kembali," tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (29/7).

Fahira mengungkapkan langkah hukum memang harus ditempuh karena sudah dua tahun Pemprov menagih pengembalian uang muka tersebut tetapi tidak diindahkan perusahaan penyedia bus. Selain itu, langkah hukum juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus diambil jika penagihan tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan, maka Pemprov bisa membawa perkara ini ke jalur hukum.

“Walau masih menunggu rekomendasi dari Biro Hukum Pemprov, saya berharap kasus ini dibawa ke ranah hukum biar jelas dan selesai serta uang yang sudah dikeluarkan bisa kembali masuk kembali ke kas Pemprov. Uang ini bisa digunakan untuk kepentingan lain terutama untuk pengembangan sistem transportasi di Jakarta yang saat ini semakin baik dan semakin terintegrasi,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.

Sebagai informasi, pengadaan bus Transjakarta pada tahun anggaran 2013 masih menyisakan masalah bagi pemerintahan Anies Baswedan. Pada Mei 2017 lalu, BPK RI mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit. Salah satunya, terkait pengadaan bus Transjakarta pada 2013 lalu. Terdapat dua rekomendasi BPK RI kepada Dishub DKI Jakarta. Pertama, Dishub DKI Jakarta harus menarik kembali uang muka yang diberikan pada perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta saat itu. Kedua, jika cara pertama tidak berhasil, maka Dishub DKI Jakarta dapat menempuh jalur hukum kepada perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta. #

]]>
342-senator-jakarta-dukung-gugatan-pemprov-pada-pengelola-trans-jakarta
<![CDATA[DPD RI Apresiasi Prestasi Banyuwangi]]> 127-dpd-ri-apresiasi-prestasi-banyuwangi Sat, 27 Jul 2019 10:34:00 +0700 lela Banyuwangi, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Akhmad Muqowam menjadi tamu kehormatan dalam pembukaan Festival Smart Kampung Banyuwangi yang dilangsungkan di Taman Blambangan, Banyuwangi, Sabtu (27/7). Dalam sambutannya, Akhmad Muqowam mengapresiasi keberhasilan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang telah berhasil membangun desa-desa berbasis online. “Desa-desa  di Banyuwangi sangat luar biasa dalam pelayanan publiknya, waktu pelayanannya ada yang hingga jam 9 malam dan bahkan ada yang 24 jam karena pelayanan berbasis aplikasi dan bisa diakses menggunakan smartphone,” kata Muqowam dalam sambutannya. 

Di lokasi pembukaan Festival Smart Kampung ini para tamu disambut tari Gandrung Banyuwangi. 

Acara ini juga dihadiri bupati/walikota dari beberapa daerah dari Jawa dan Luar Jawa,  misalnya Enrekang, Pandeglang, Kota Palangkaraya, dan Barito Kuala.
 
Festival Kampung Smart Banyuwangi ini digelar untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa yang memiliki inovasi-inovasi dalam melayani warganya. Dalam pameran  ditampilkan desa-desa unggulan yang telah mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis internet.

Muqowam mengatakan nuansa kedaerahan dan modern bisa menyatu dengan harmonis dalam pameran di festival smart kampung ini. “Konsepnya sederhana dengan nuansa alami menggunakan hal-hal yang sifatnya kedaerahan dari musik, tarian dan stand-stand, namun tata kelola desainnya sudah berbasis teknologi internet,” ujar Muqowam. 

Akhmad Muqowam juga mengapresiasi dan memuji Bupati Banyuwangi atas keberhasilannya membangun Banyuwangi, keberhasilan mensejahterakan Banyuwangi, keberhasilan peringkat prestasi Banyuwangi di tingkat nasional, khususnya menaikkan jumlah wisatawan, baik domestik dan utamanya dari luar negeri. “Sedari awal Pak Abdullah Azwar Anas saat menjadi Anggota DPR RI, adalah orang yang berkinerja tinggi, kritis konstruktif, dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, dan terbuktilah dikemudian hari, ketika Pak Abdullah Azwar Anas mendapatkan amanah menjadi Bupati, hampir 10 tahun, selanjutnya  berbagai ide dan pemikiran kritis tersebut terwujud dalam memimpin dan mensejahterakan masyarakat,” tutup Muqowam.

]]>
127-dpd-ri-apresiasi-prestasi-banyuwangi
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Pusat dan Daerah Harus Satu Persepsi Dalam Pelaksanaan UU Adminduk]]> 426-akhmad-muqowam-pusat-dan-daerah-harus-satu-persepsi-dalam-pelaksanaan-uu-adminduk Thu, 25 Jul 2019 10:34:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Administrasi kependudukan diyakini sebagai regulasi utama dalam mengatur peristiwa kependudukan dan  menjadi penopang stake holder lain, misalnya bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, yang dalam  faktanya seringkali menjadi dasar untuk menyatakan suatu Pemilu dan Pilkada dikatakan cacat atau tidak. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai perlu ada pengawasan pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam di daerah pemilihannya Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Tengah dan Disdukcapil Kota Semarang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan.

Akhmad Muqowam mengatakan bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. “Semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan regulasi turunan di daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota,” ujar Akhmad Muqowam usai melakukan pertemuan di kantor Disdukcapil Kota Semarang, Kamis (25/7). 

Meskipun Kabupaten/Kota telah menerbitkan regulasi turunan, Akhmad Muqowam menilai bahwa masih perlu adanya penyamaan persepsi antara Pusat dan Daerah agar tidak ada interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya terhadap regulasi yang ada khususnya turunan Undang Undang Adminduk seperti Peraturan Pemerintah, Perpres dan Permendagri.

Selain itu, Muqowam menemukan beberapa fakta yang terjadi dilapangan, salah satunya keterbatasan stok blangko KTP elektronik (KTP-el), sehingga dengan agak terpaksa diterbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP-el. 

Muqowam juga mengungkapkan peralatan KTP-el di berbagai Kabupaten/Kota banyak yang tidak berfungsi. Daerah kesulitan untuk penganggaran pengadaan peralatan KTP-el karena di UU Adminduk penyelenggaraan Adminduk dibiayai melalui APBN, sedangkan Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah untuk Non Fisik, sehingga perlu dukungan DAK Fisik maupun APBD Kabupaten/Kota. "Solusi strategis yang diusulkan adalah penyederhanaan proses pengadaan blangko, dengan memberikan kewenangan kepada Gubernur, karena Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah," jelas Muqowam. 

Fakta lainnya yang ditemukan yaitu Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia dalam pelayanan adminduk untuk sementara dengan rekruitmen tenaga kontrak atau Pekerja Harian Lepas (PHL);

Fakta lain di lapangan adalah kesadaran masyarakat untuk segera mengurus peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami masih terkesan pasif; 

Masalah yang cukup mengganggu pelaksanaan program KTP-el adalah keraguan daerah dalam pelaksanaan kebijakan adminduk (misalnya perpindahan penduduk tanpa pengantar RT/RW); 

Juga ada kendala untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan SKPD dalam pemanfaatan data kependudukan.

“Bagian Hukum dan Kerjasama berpendapat tidak perlu Perjanjian Kerjasama untuk sesama SKPD (mengacu PP 50/ 2018), padahal pemanfaatan data kependudukan diatur khusus dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik,” urai Muqowam.

]]>
426-akhmad-muqowam-pusat-dan-daerah-harus-satu-persepsi-dalam-pelaksanaan-uu-adminduk
<![CDATA[Donny Moenek : Sehebat-hebatnya Suami ada Seorang Istri yang Lebih Hebat di Sampingnya]]> 397-donny-moenek--sehebathebatnya-suami-ada-seorang-istri-yang-lebih-hebat-di-sampingnya Wed, 24 Jul 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI DR. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M. yang populer dipanggil Donny menghadiri Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal DPD RI Masa Bhakti Periode 2014-2019, Rabu 24 Juli 2019.

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat Wien Ritola Tasmaya, Penasehat DW Ibu Nono Sampono.

Ketua DW Setjen DPR RI Ibu Marni Reydonnyzar Moenek dalam pidatonya setelah dikukuhkan mengajak seluruh anggota DW untuk bersama-sama mengembangkan sinergitas, "tentunya dengan partisipasi dan dukungan ibu-ibu semua kita mampu mengembangkan organisasi serta semakin baik untuk mendampingi dan menyemangati para suami dalam bekerja."

Ketua Umum DW Persatuan Pusat Wien Ritola Tasmaya dalam sambutannya memberikan apresiasi pada Sekjen Donny Moenek, "ibu-ibu DW DPD RI beruntung, punya penasehat Pak Sekjen Donny yang orangnya enerjik saya dengar dia dielu-elukan orang Padang jadi Gubernur, bisa bangun kampung, kita doakan yang terbaik buat Pak Donny."

Lebih jauh, istri mantan Sekda DKI Jakarta Ritola Tasmaya ini mengatakan bahwa DW DPD RI cukup lama mati suri, "Nah, inilah yang membanggakan kami. Sejarah akan mencatat ini. Peran Pak Sekjen luar biasa menghidupkan kembali DW DPD RI. Ini Pengukuhan DW Instansi Pusat yang ke 68."

Selanjutnya Wien Tasmaya menyebutkan bahwa indikator keberhasilan dharma wanita tergantung perhatian dari penasihatnya, "Jadi Pak Donny dimohonkan juga memberikan perhatian lebih agar ibu-ibu ini mampu menyokong dan memberikan energi bagi DW DPD RI. Anggota DW hendaknya menjadi Center of Exellent untuk mendidik para anggotanya, agar menjadi pendamping yang baik bagi suaminya yang menjadi PNS di DPD RI ini. Yang paling penting agar DW menjadi Public Relationship dari DPD RI. Performance harus bagus sehingga juga dapat mengangkat nama DPD RI."

Donny Moenek dalam pidatonya mengaku memandang Dharma Wanita memiliki peran penting. "Itulah makanya kami sangat mendorong agar DW yang selama ini mati suri untuk dapat aktif kembali dalam mendukung aktifitas DPD RI serta menjadi pendamping yang baik bagi para suami. Meningkatkan sumber daya anggotanya."

Menurut Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Philipina ini, sebuah organisasi yang sukses bukan karena peran satu orang, tapi karena kebersamaan seluruh anggotanya. "Sukses suami juga sukses istri, sukses istri ya juga sukses suami. Sehebat-hebatnya suami pasti ada istri yang hebat di sampingnya." Tegas Donny disambut tepuk tangan meriah dari ibu-ibu. 

Acara dilanjutkan dengan penampilan tim kesenian angklung dari P3DI pimpinan Dr Sri Sundari yang membuat Donny Moenek tampil menyumbangkan suara emasnya. Lagu "I Can't Stop Loving You" pun berhasil membuat ruangan acara pecah dengan suasana penuh keakraban.*

]]>
397-donny-moenek--sehebathebatnya-suami-ada-seorang-istri-yang-lebih-hebat-di-sampingnya
<![CDATA[Komite I DPD RI Konsisten Perjuangkan DOB]]> 626-komite-i-dpd-ri-konsisten-perjuangkan-dob Tue, 23 Jul 2019 10:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pimpinan Komite I Fachrul Razi menerima Tim Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan berjanji konsisten dan konsen dalam memperjuangkan Daerah otonomi Baru (DOB) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Fachrul juga meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah. ”Kami meminta pemerintahkan segera tandatangani PP Desertada agar pembentukan DOB cepat terwujud,” tukasnya.

Fachrul Razi menyatakan bahwa pemekaran Kota Panton Labu sudah masuk dalam usulan baik oleh DPD RI, DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, 6 calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten/Kota di Aceh antara calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA), Calon Kabupaten Seluat Besar (Simeulue), Calon Kabupaten Aceh Raya (Aceh Besar), Calon Kota Meulaboh, Calon Kabupaten Aceh Malaka dan Calon Kota Panton. 

“Pemekaran itu komitmen nawacita Jokowi untuk membangun dari daerah, tujuan lahirnya tambahan Kabupaten/Kota adalah efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan Daya Saing Nasional dan Daya Saing Daerah,” imbuhnya.

Ketua Komite Pemekaran CDOB Kota Panton labu Hendra Nurdin menambahkan persiapan ini sudah di siapkan jauh-jauh hari. Bahkan SK dukungan dari Desa, Bupati, Gubernur dan DPR Aceh sudah di tangan. 

"Bisa kita katakan ini salah satu CDOB Kota Panton Labu sudah memenuhi syarat dan kriteria sesuai aturan yang berlaku diantara banyaknya persiapan daerah pemekaran baru yang sudah mendaftar," ujar Hendra.

Fachrul Razi juga menyebutkan Komite I DPD RI Konsisten dan konsen memperjuangkan adanya DOB, yang disesalkan pemerintah hanya melihat dari sisi anggaran bahwa pemekaran itu menyerap banyak anggaran yang saat ini difokuskan kepada pembangunan infrastruktur.

“Kami menyayangkan dan menyesalkan alasan moratorium DOB adalah kurangnya dana dari APBN, padahal jika kita menilik banyak BUMN yang pailit setiap tahun dan ditopang disuntik oleh anggaran negara. Jika dana tersebut dapat dialihkan ke daerah untuk mewujudkan DOB itu akan cukup dan saya yakin lebih bermanfaat,” pungkasnya. (mas)

]]>
626-komite-i-dpd-ri-konsisten-perjuangkan-dob
<![CDATA[Sekretariat Jenderal DPD RI Genjot Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi]]> 567-sekretariat-jenderal-dpd-ri-genjot-tingkatkan-kualitas-layanan-dan-reformasi-birokrasi Mon, 22 Jul 2019 10:34:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka DPD RI membutuhkan sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

“Kita harus berubah, tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat, efektif efisien, dan yang tidak kaku,” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek saat membuka diskusi Coffee Morning Reformasi Birokrasi di Loby Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (22/7).

Untuk itu, Reydonnyzar menilai bahwa DPD RI harus bisa merubah mindset atau pola pikir budaya birokrasi menjadi budaya korporasi atau perusahaan. Artinya, dalam korporasi atau perusahaan dikenal adanya kompetisi atau persaingan, kapasitas, kompetensi, dan kemampuan hal tersebut termasuk dalam penempatan jabatan. “Perubahan pola pikir budaya korporasi tersebut untuk meningkatkat kapasitas dan pelayanan, termasuk soal promosi dan mutasi, sepanjang dia punya kemampuan kenapa tidak. Itu namanya sistem merit ada reward dan ada punishment,” ujarnya.

Reydonnyzar menjelaskan tuntutan percepatan pelayanan selalu menjadi terdepan dalam sebuah reformasi birokrasi. Menurutnya DPD RI tidak bisa bermain-main pada pelayanan karena akan menggangu kenyamanan masyarakat. “Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Singapura dan negara lainnya yang maju dalam bidang birokrasi,” cetusnya.

Reydonnyzar menyatakan perlu adanya diferensiasi struktur terkait pembagian tugas dan kewenangan. Tentunya harus ada delegasi tanggungjawab kewenangan dan pengawasan. “Maka kedepan akan menjadi reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih baik lagi,” lontarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan diskusi pada acara tersebut, Kasubdit Harmonisasi Penganggaran Remunisasi, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Satya Susanto mengatakan bahwa untuk menciptakan reformasi birokrasi dibutuhkan sebuah kunci perubahan. Perubahan merupakan faktor penentu dalam kesuksesan birokrasi. “Perubahan akan membimbing kita ke hal yang baru. Kita jangan sampai mempertahankan yang lama, sehingga tidak mau melakukan perubahan lebih baik,” ujarnya.

Satya menambahkan dalam mewujudkan perubahan reformasi birokrasi juga membutuhkan sosok leader sehingga tidak kehilangan arah dalam proses perubahan. Leader tentunya akan berperan kepada setiap anggotanya, lantaran setiap orang susah untuk melakukan suatu perubahan. “Leader yang menjadi peran utama. Di sini kita tidak membutuhkan bos tapi leader. leader yang bisa membawa perubahan,” tuturnya.

Menurutnya, ada tiga kunci sukses dalam melakukan perubahan reformasi birokrasi yaitu champion atau pimpinan tertinggi yang memiliki kepercayaan dalam melakukan perubahan yang sistematis dari atas ke bawah. Kedua, sponsor atau bawahnya, dia punya kewenangan yang menjadi roll model. 

“Ketiga, agent yaitu bisa siapa saja yang bisa mempengaruhi orang lain. Jika tiga kunci ini dilakukan di DPD RI maka culture birokrasi bisa berubah. Tentunya perubahan yang lebih baik lagi,” papar Satya. 

Senada dengan Satya, Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama BPKP RI Rahadian Widagdo mengatakan bahwa kunci perubahan reformasi birokrasi membutuhkan leader yang mumpuni. Sehingga mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

“Kita harus mengedepankan administrasi online untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kenapa online karena targetnya birokrasi masa kini berubah membutuhkan teknologi informasi dan membutuhkan kecepatan akses selain itu juga ketepatan sehingga menjadi semakin efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada layanan public yang prima” pungkasnya. (fan/mas)

]]>
567-sekretariat-jenderal-dpd-ri-genjot-tingkatkan-kualitas-layanan-dan-reformasi-birokrasi
<![CDATA[UMMAT ISLAM HARUS MENOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL]]> 302-ummat-islam-harus-menolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual Mon, 22 Jul 2019 10:34:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa dan keluar dari asas dasar negara yaitu Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila pertama. Hal ini disampaikan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus. 

Pria yang kerap dipanggil Bang Dailami ini mengatakan RUU PKS memiliki dasar mengubah cara pandang masyarakat untuk mengikuti pola feminisme yaitu " Tubuhku adalah Milikku " (My Body Is Mine), dimana setiap bentuk pengaturan terhadap tubuh dan perilaku seksual perempuan dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual, yang tentunya berbahaya dan sangat bertentangan sekali dengan agama dan kultur budaya ditanah air. 

“Karena dengan pemikiran ini maka tidak ada siapapun ( orang tua, nilai agama dan negara ) yang bisa mengontrol dan mengatur perempuan ingin berpakaian seperti apa, berperilaku seksual seperti apa dan dengan siapa,” ujar Ketua Dewan Pembina Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) DKI Jakarta ini.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICWI) Orwil DKI Jakarta ini juga memaparkan beberapa hal yang memperlihatkan dan menggambarkan bahwa kehadiran RUU PKS bukanlah menjadi solusi, tapi justru akan membuka konflik baru perihal kesetaraan dan lainnya, antara lain :

1. Asas RUU P-KS tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1954 serta asas religiusitas.

2. RUU P-KS dapat menghapus dan membatalkan beberapa pasal UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, juga Hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi Pemeluknya, karena konsep penanganan kekerasan seksual dalam Islam sangat berbeda dengan RUU P-KS ini.

3. BAB VII Pasal 11 pada RUU P-KS ini, tidak mencantumkan "Zina" (hubungan seksual diluar Nikah walaupun atas dasar suka sama suka) sebagai Kekerasan Seksual yang dapat dihukum pidana.

4. RUU P-KS tidak membedakan antara kekerasan seksual suami isteri dalam keluarga yang telah sah melalui perkawinan, dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh non suami istri.

5. Pemaksaan Kontrasepsi
Pasal 14 Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu  muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan. Definisi ini juga harus di tambahkan mengenai bagaimana mengatur peredaran atau penyebaran alat-alat kontrasepsi dan obat obat obatan serta alat alat peraga seksual agar tidak dijual umum atau mudah didapatkan.

6. Pasal 16 RUU P-KS yang berbunyi: "Perbuatan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan perbuatan seksual adalah pidana perkosaan". Pasal ini sangat absurd menilai kejahatan pidana perkosaan. Sebab hubungan seksual suami istri tidak selamanya dimulai dalam posisi saling menyetujui terlebih dahulu, sebab hubungan seksual keduanya telah sah, saat mereka melaksanakan akad nikah di KUA dan lembaga hukum lainnya.

7. Pasal 17 yang berbunyi: "atau  tekanan psikis lainnya, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan, diancam pidana pemaksaan perkawinan". Pasal ini telah mengingkari dan mendelegitimasi kedudukan dan hak kedua orang tua/wali dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan, seorang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari walinya". Bahkan pasal ini telah mengancam sistem wali dalam ajaran Islam, bahwa wanita bila menikah harus izin dan dinikahkan oleh walinya. Sebab "tekanan psikis" yang dimaksud dalam pasal ini tidak jelas dan rinci, bisa jadi nasihat dan bujukan orang tua agar putrinya menikah dianggap pidana.

8. RUU P-KS, mengarahkan umat Islam di Indonesia hidup dengan sistem perkawinan Liberal barat (westernisme dan liberalisme), bahkan mendelegitimasi adat istiadat perkawinan dan kekeluargaan yang ada di Nusantara.

Untuk itu Dailami berharap agar umat muslim menolak pengesahan RUU ini akan akan menjadi beban pemerintah dengan adanya pembentukan lembaga baru, dimana seharusnya pemerintah lebih menguatkan lembaga yang ada dan sesuai dengan kondisi saat ini.*

]]>
302-ummat-islam-harus-menolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual