Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Thu, 29 Jun 2017 20:52:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Terkendala Di Pembangunan Jalan, DPRD Provinsi Bengkulu Datangi DPD RI ]]> 837-terkendala-di-pembangunan-jalan-dprd-provinsi-bengkulu-datangi-dpd-ri--- Tue, 20 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila JAKARTA - Ketua Komite II Parlindungan Purba menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Bengkulu hari Selasa (20/6). Kedatangan DPRD Provinsi Bengkulu tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pembangunan jalan yang terhambat di Bengkulu. Penyebabnya adalah minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu sedangkan kebutuhan pembangunan sangat banyak.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, menjelaskan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, pada tanggal 31 Mei 2017 menyampaikan 28 program kepada presiden untuk dijadikan program strategis nasional agar dapat dilaksanakan menggunakan APBN. Tetapi sampai saat ini belum ada kepastian tentang hal tersebut.

Saat ini Provinsi Bengkulu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan di Bengkulu. Kondisi jalan yang terdapat di 10 kabupaten/kota di Bengkulu dianggap tidak memadai karena terdapat banyak kerusakan dan lubang. Rencana pembangunan tersebut terhambat dikarenakan APBD yang dimiliki Provinsi Bengkulu sangat terbatas.

“Tidak ada alokasi dana DAK lain dari pusat untuk pembangunan di tahun 2017. Mau tidak mau di tahun 2017, gubernur harus menyedot alokasi di anggaran bidang lain untuk membangun infrastruktur. Kami membutuhkan bantuan dari DPD untuk dana DAK, terutama untuk infrastruktur jalan,” ujarnya.

Jonaidi menambahkan bahwa APBD yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Minimnya anggaran tersebut membuat Provinsi Bengkulu tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

“Sampai hari ini Bengkulu dengan APBD yang sangat kecil sangat susah untuk membicarakan kesejahteraan. Contohnya Dinas Pertanian hanya dianggarkan 18M, apa yang bisa kami buat dengan dana ini untuk petani di 10 kabupaten/kota. Kami merasa tidak mendapat keadilan,” tegasnya.

Merespon masalah tersebut, Parlindungan Purba berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dirinya akan membawa masalah ini saat rapat koordinasi antara DPD RI dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Parlindungan Purba juga berpesan saat ini pembangunan di daerah dapat sukses jika tidak hanya mengandalkan alokasi dari APBN, tetapi juga mengandalkan sektor swasta dalam investasi.

“APBN tidak bakal cukup. Makanya daerah harus mengembangkan Public Private Partnership, libatkan swasta dan undang Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kami dari DPD RI siap mendukung penuh,” ujarnya.

Parlindungan Purba juga menyarankan agar DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar event seperti summit tentang program pembangunan dengan mengundang kementerian terkait. Tujuannya agar potensi di Bengkulu dapat diketahui secara luas dan memunculkan investor terkait pembangunan di Bengkulu.

]]>
837-terkendala-di-pembangunan-jalan-dprd-provinsi-bengkulu-datangi-dpd-ri---
<![CDATA[DPD RI dukung Pemberantasan Narkoba karena Indonesia Darurat Narkoba]]> 259-dpd-ri-dukung--pemberantasan-narkoba-karena-indonesia-darurat-narkoba Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Jakarta -- DPD RI mendukung penuh langkah pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) atas segala upayanya untuk menghancurkan narkoba sampai ke akar-akarnya.
 
Pernyataan ini disampaikan Oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sudarsono Hardjosoekarto,  yang mewakili Ketua DPD  RI, ketika menghadiri acara pemusnahan barang sitaan narkoba di kantor BNN pagi ini (15/6).
 
Acara Pemusnahan barang sitaan yg mencapai 28.7 kg itu langsung dipimpin oleh Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso.
 
Sudarsono Hardjosoekarto  menyatakan DPD RI bersama seluruh anggotanya sepakat bahwa kita sedang menghadapi darurat narkoba dan pernah melawan narkoba yg sangat serius ini. DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada  BNN atas kinerjanya yang semakin meningkat, dan atas transparansi dan keterbukaan kepada publik termasuk dalam pemusnahan barang bukti sitaan hari ini yang disaksikan oleh berbagai instansi terkait termasuk DPD RI dan pers.
 
Sudarsono yang hadir mewakili DPD RI, menyatakan kepercayaan penuh kepada BNN sebagai leading sector dalam pencegahan  dan pemberantasan narkoba dan mendorong koordinasi yang intensif antara BNN dengan instansi terkait supaya benar-benar diperoleh kinerja maksimum dalam pemberantsan narkoba.
 

Sudarsono hardjosoekarto menjelaskan, DPD RI akan terus meningkatkan kerjasama dengan BNN. Menurutnya, Saat ini sudah ada MOU antara DPD RI dengan BNN, dan kedepan akan didorong MOU antara Badan Narkotika Provinsi dengan 4 (empat) anggota DPD RI di masing2 provinsi. Hal ini dimaksudkan supaya anggota DPD di daerah pemilihan (dapil) masing2 dapat secara intensif bekerjasama dengan masyarakat dalam menghindari bencana malapetaka narkoba.

]]>
259-dpd-ri-dukung--pemberantasan-narkoba-karena-indonesia-darurat-narkoba
<![CDATA[Ketua DPD RI Mendorong Penguatan dan Perluasan Kerjasama Bilateral Indonesia – Kuba]]> 843-ketua-dpd-ri-mendorong-penguatan-dan-perluasan-kerjasama-bilateral-indonesia-–-kuba Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Jakarta -- Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong penguatan dan perluasan kerjasama bilateral Indonesia - Kuba di berbagai bidang. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi (kunjungan kehormatan) Duta Besar (Dubes) Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di ruangan kerjanya, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017). Oesman didampingi Haripinto Tanuwidjaja, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI  dan Sudarsono Hardjosoekarto, Sekjen DPD RI.
 
Oesman mendukung peningkatan hubungan ekonomi, terutama perdagangan, karena dampak embargo Amerika Serikat. Apalagi, sejak tanggal 22 Januari 1960 Indonesia dan Kuba  membuka hubungan bilateral. Pembukaan hubungan dimulai saat Presiden Soekarno melakukan lawatan bersejarah ke Havana. Lawatan tersebut membuka pintu gerbang hubungan kedua negara. “Kerjasama erat antar kedua negara telah terjalin lama.” Khusus di bidang olahraga, Oesman meminta Kuba bisa terus membantu Indonesia dalam mengembangkan metode pelatihan kepada atlet-atlet tinju dan voli. Bantuan pelatihan diperlukan karena Kuba dikenal melahirkan banyak atlet berkualitas di cabang olahraga tersebut. 
 
Selain itu, Oesman menyinggung pencalonan Indonesia sebagai anggota lembaga-lembaga dunia di bawah PBB dan forum-forum internasional seperti anggota Organisasi Maritim Internasional di London, dan anggota Mahkamah Maritim Internasional di Den Haag. 
 
Dalam kesempatan itu, Nirsia menyingung, selama 57 tahun hubungan bilateral Indonesia - Kuba, banyak peluang memperkuat dan memperluas hubungan diplomatik kedua negara. Kedua negara telah banyak melakukan upaya dalam membangun dan menjaga hubungan tersebut. “Saya berharap kita melakukan lebih banyak upaya,” ujarnya. Pemerintah Kuba membuka tangan lebar untuk investasi asing, terutama Indonesia. “Karena hubungan ekonomi kita masih sangat lemah.” Dia optimistis terhadap potensi kerja sama itu. 
 
Mrs. Nirsia dalam kesempatan ini juga meminta kepada pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan ekonomi. Saat ini di negara Kuba sedang membuka investasi asing. Indonesia diharapkan dapat membuka investasi di bidang industri kertas di Kuba.
 
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Duta Besar Kuba Untuk Indonesia, Mrs. Nirsia castro Guevara manyatakan rasa terimakasih atas dukungan Indonesia selama ini terhadap Kuba. Dan Kuba akan senantiasa akan memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia di forum-forum Internasional.
 
Kepada Oesman, dia menjelaskan perkembangan hubungan diplomatik Indonesia – Kuba, yang diawali dengan kunjungan Che Guevara, seorang pejuang revolusi Kuba, ke Jakarta tahun 1959. Sejak tahun 1960, hubungan Indonesia - Kuba semakin terjalin saat Presiden Soekarno ke Havana guna memenuhi undangan Perdana Menteri Fidel Castro. Jejak bersejarahnya ialah Soekarno menyematkan medali kehormatan kepada Fidel. Soekarno juga memberikan keris kepada pemimpin negara penghasil cerutu itu.
]]>
843-ketua-dpd-ri-mendorong-penguatan-dan-perluasan-kerjasama-bilateral-indonesia-–-kuba
<![CDATA[DPD RI Sidak Ke Pasar Klender Antisipasi Harga Pangan Jelang Lebaran]]> 166-dpd-ri-sidak-ke-pasar-klender-antisipasi-harga-pangan-jelang-lebaran Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Jakarta -- Komite II DPD RI hari Kamis (15/6) melakukan peninjauan ke Pasar Klender terkait kesiapan bahan pokok jelang lebaran. Ketua Komite II Parlindungan Purba, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus, dan Senator Jambi Daryati Uteng meninjau soal stok dan perkembangan harga bahan pokok (sembako) jelang lebaran. Dari hasil peninjauan tersebut, sampai saat ini pasokan dan harga bahan pokok masih stabil.
 
Menurut Ketua Komite II Parlindungan Purba, DPD RI melalui senator-senator di daerahnya akan mengawasi perkembangan pasokan dan harga bahan pokok. Pengawasan yang akan diteruskan dengan pihak terkait seperti kementerian perdagangan, dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan dan juga kenaikan bahan pokok jelang lebaran.
 
“Sebenarnya barometer perdagangan khususnya pangan ada di Jakarta. Kalau Jakarta sudah stabil seperti ini, saya yakin di daerah juga stabil. Dan saya pikir teman-teman kami di seluruh provinsi juga melakukan hal yang sama untuk mengawasi perkembangan stok dan harga pangan jelang lebaran,” ucapnya.
 
Senator dari Sumatera Utara ini juga menyarankan untuk tetap menjaga pasokan dan harga yang stabil, pemerintah dapat menyusun program dari petani, seperti bantuan pupuk ataupun bibit. Tujuannya agar pasokan bahan pokok tetap ada dan harga juga stabil.
 
Sementara itu, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus yang turut ke Pasar Klender tersebut menjelaskan bahwa saat ini kondisi bahan pokok jelang lebaran cukup stabil, baik dari pasokan ataupun harga. Dailami Firdaus berharap agar pasokan dan harga bahan pokok yang stabil ini dapat terus bertahan meskipun mendekati lebaran. 
 
Saat berkunjung ke Pasar Klender, Dailami Firdaus justru menyoroti masalah infrastruktur di Pasar Klender. Menurutnya ada beberapa bagian yang membutuhkan perbaikan terkait keamanan di lingkungan pasar. 
 
“Kita melihat kondisi pasar ini mereka tidak memiliki asuransi. Kalau misal terjadi kebakaran maka akan rugi besar dan berdampak pada ekonomi mereka. Kita akan lihat bagaimana kondisi kedepannya agar mereka terjamin. Listrik juga banyak yang sliweran, kita takut nanti akan menimbulkan korban,” tegas Dailami.
 
Senator dari Provinsi Jambi yang turut melakukan peninjauan di Pasar Klender, menambahkan bahwa harga-harga di Pasar Klender tidak mengalami kenaikan. Dirinya berharap kondisi ini juga dapat terjadi di daerahnya.
 
“Saya lihat tadi harga masih baik, seperti daging, bawang merah, cabai, ataupun bahan lainnya. Sampai saat ini tidak ada masalah. Semoga kondisi ini akan tetap bertahan meski mendekati lebaran,” ucapnya.

Di Pasar Klender, harga 1 kg daging ayam berkisar Rp. 30.000–Rp. 35.000, sedangkan untuk beras Pandan Wangi di angka Rp. 14.000/kg, dan beras pasokan Bulog di angka Rp. 8.000/kg. Saat berkunjung ke Pasar Klender, masing-masing senator sempat berbicara dengan beberapa pedagang dan turut membeli dagangan mereka. Dailami Firdaus sempat memborong 10 ekor daging ayam, Parlindungan Purba membeli daging, dan Daryati Uteng turut membeli beberapa bumbu dapur seperti bawang merah, cabai, dan bawang putih.

]]>
166-dpd-ri-sidak-ke-pasar-klender-antisipasi-harga-pangan-jelang-lebaran
<![CDATA[Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga]]> 483-sekretariat-panitia-urusan-rumah-tangga Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 ramdhan Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga

Kepala Bagian :  
Kepala Subbagian Rapat dan operasional :  
Kepala Subbagian Tata Usaha :  
Alamat Surrel :  
No. Telp : 021-57897418
No. Fax : 021-57897412
]]>
483-sekretariat-panitia-urusan-rumah-tangga
<![CDATA[Sekretariat Panitia Musyawarah]]> 662-sekretariat-panitia-musyawarah Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 ramdhan Sekretariat Panitia Musyawarah

Kepala Bagian : Nanang Agung Beny Ritanto, S.E., M.Si.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Wahidin Ahmad Fadilah, S.Sos.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Dr. Sola Gratia Ndraha, S.T., M.Si.
Alamat Surrel : panmus.paripurna@gmail.com
No. Telp : 021-57897362
No. Fax : 021-57897361
]]>
662-sekretariat-panitia-musyawarah
<![CDATA[Sekretariat Badan Kehormatan]]> 518-sekretariat-badan-kehormatan Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Kehormatan

Kepala Bagian : Denny Swandani, S.H.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Yuni Samsi Agus, S.H.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Bani Arofah, S.H., M.H.
Alamat Surrel : bkdpdri@gmail.com
No. Telp : 021-57897420
No. Fax : 021-57897421
]]>
518-sekretariat-badan-kehormatan
<![CDATA[Sekretariat Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan]]> 400-sekretariat-badan-pengembangan-kapasitas-kelembagaan Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Kepala Bagian : Drs. Muhammad Sururi, M.Si.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Kukuh Zaldhy, S.H., M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Suparti
Alamat Surrel : kelompok_dpd@yahoo.co.id
No. Telp : 021-57897463
No. Fax : 021-57897463
]]>
400-sekretariat-badan-pengembangan-kapasitas-kelembagaan
<![CDATA[Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik]]> 704-sekretariat-badan-akuntabilitas-publik Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik

Kepala Bagian : Drs. Bambang Ahmad Sanusi, M.AP.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Idah Noor Safitri, S.E., M.AB.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Dadang Kamaluddin
Alamat Surrel : set_papa.dpdri@yahoo.com
No. Telp : 021-57897413
No. Fax   021-57897297
]]>
704-sekretariat-badan-akuntabilitas-publik
<![CDATA[Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen]]> 270-sekretariat-badan-kerja-sama-parlemen Thu, 15 Jun 2017 20:52:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen

Kepala Bagian : Mahyu Darma, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Hadi'ah Alpha Indriani, S.IP., M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Tenten Cindewangi, S.AP.
Alamat Surrel : phal.dpdri@gmail.com
No. Telp : 021-57897351
No. Fax :  
]]>
270-sekretariat-badan-kerja-sama-parlemen
<![CDATA[Dailami Firdaus: Kenaikan Tarif Dasar Listrik]]> 861-dailami-firdaus-kenaikan-tarif-dasar-listrik Tue, 13 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Jakarta -- Tarif Dasar Listrik ( TDL ) kembali mengalami kenaikan Per Tanggal 1 Juli 2017. Kenaikan tarif listrik untuk golongan daya 900VA sebelumnya sudah mengalami kenaikan, per tanggal 1 maret 2017 berlaku sebesar Rp. 1.034 per KWH. Lalu Per 1 Mei naik kembali menjadi Rp. 1.352 per KWH dan per tanggal 1 Juli tarif baru menjadi Rp. 1.467,28 per KWH.

Senator DKI Jakarta, Dailami Firdaus menganggap kenaikan tarif dasar listrik ini jelas sangatlah memberatkan rakyat. Ini sama saja memindahkan beban kepada rakyat, apalagi kenaikan tersebut dilaksanakan setelah hari raya idul fitri, dimana masyarakat sedang bersuka cita merayakan kemenangan namun disaat bersamaan sudah disiapkan sebuah pil pahit kembali yaitu kenaikan tarif dasar listrik yang dibarengi dengan kebutuhan untuk anak sekolah. Ujar Bang Dailami, Senator asal DKI Jakarta.

Kenaikan tarif dasar listrik listrik ini pasti akan berdampak besar terhadap kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pemerintah harus meninjau ulang kembali dan harus lebih peka melihat kenyataan yang ada. Apapun alasannya kepentingan rakyat harus didahulukan, banyak yang mengadu kesaya, bahwasannya lonjakan tarif dasar listrik ini sangat memberatkan. Disaat kestabilan perekonomian juga belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Seharusnya pemerintah konsen penyediaan lapangan kerja dan perbantuan untuk para pengusaha kecil menengah agar bisa berkembang dan kuat. Jangan seolah-olah subsidi untuk rakyat ini adalah beban pemerintah. Tutup Bang Dailami.

]]>
861-dailami-firdaus-kenaikan-tarif-dasar-listrik
<![CDATA[Dailami Firdaus: Antisipasi Krisis Qatar Secepatnya!]]> 452-antisipasi-krisis-qatar-secepatnya Thu, 08 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Jakarta -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Prof. Dr. H. Dailami Firdaus terkejut dengan peristiwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain. Hal tersebut disampaikan Dailami saat ditemui di ruang kerjanya, kamis (8/6).

Pasalnya, banyak warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di Qatar. "Sekitar 40.000 warga Indonesia di Qatar, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka," tegas anggota DPD RI 2014-2019 yang mewakili Provinsi DKI Jakarta ini.

Senator Dailami juga menyoroti dampak krisis Qatar ini pada sektor perjalanan umroh. "Harus segera pula diantisipasi perjalanan umroh ke Tanah Suci yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha," kata Senator Dailami.

Praktis setelah pemutusan hubungan diplomatik ini, maskapai penerbangan dari Qatar atau wilayah Qatar tidak bisa melewati wilayah udara Saudi Arabia, Emirat Arab maupun Bahrain.  Jadi hanya ada satu akses menuju ke dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq.

"Saya menyerukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu perlindungan warga Indonesia maupun dampak krisis lainnya bersama departemen atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat," lanjut Senator Dailami.

Senator Dailami berharap situasi ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak, karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya.

]]>
452-antisipasi-krisis-qatar-secepatnya
<![CDATA[KETUA BKSP MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI KRISIS QATAR]]> 280-ketua-bksp-minta-pemerintah-antisipasi-krisis-qatar Thu, 08 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Jakarta -- Ketua Badan Kerja Sama (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bahar Ngitung,  prihatin dengan krisis diplomatik di Timur Tengah antara Qatar dan negara-negara tetangganya.

Sebagaimana telah dimaklumi, secara sepihak Saudi Arabia, Bahrain, Mesir dan Emirat Arab telah memutuskan hubungan diplomatik  dengan Qatar pada tanggal 5 Juni 2017 yang lalu.

"Keprihatinan kami yang paling utama adalah nasib sekitar 40.000 warga Indonesia bekerja dan bermukim di Qatar," tegas Senator DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Bahar belum bisa berspekulasi apakah krisis ini juga dipicu oleh kunjungan Presiden Trump ke Timur Tengah bulan Mei lalu.

Menurutnya politik luar negeri menjadi domain Kemenlu sebagai leading sector dan koordinator kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Namun jangan sampai pula krisis ini mempengaruhi sektor lain.

"Impor Indonesia dari Qatar sekitar 857 Juta Dolar dan ekspor ke Qatar mencapai 57 Juta Dolar. Perjalanan umroh juga banyak melalui dan menggunakan penerbangan Qatar, yang kini dilarang memasuki wilayah udara Saudi Arabia dan negara yang bersengketa lainnya," ujar Bahar.

Menurut Bahar yang perlu segera diantisipasi adalah yang dampak langsung ke Indonesia yaitu soal keamanan WNI dan ekonomi.

Ketua BKSP DPD RI berharap pemerintah dapat menyiapkan antisipasi krisis ini, karena  jika berlangsung lebih dari 30 hari, maka dapat meningkatkan ketidakpastian dan tidak stabilnya politik di Timur Tengah pada umumnya.

]]>
280-ketua-bksp-minta-pemerintah-antisipasi-krisis-qatar
<![CDATA[PASCA PUTUSAN PTUN, NONO SAMPONO AJAK SEMUA ANGGOTA DPD RI KEMBALI KE SENAYAN ]]> 372-pasca-putusan-ptun-nono-sampono-ajak-semua-anggota-dpd-ri-kembali-ke-senayan--- Thu, 08 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengajak seluruh anggota DPD RI untuk kembali bekerja bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah. Lantaran, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta telah menolak gugatan dari GKR Hemas dan Farouk Muhammad atas pemanduan sumpah yang dilakukan wakil ketua MA saat pelantikan pimpinan DPD RI yang diketuai Oesman Sapta (8/6).

Saat wawancara pasca putusan, Nono Sampono meminta semua pihak harus menghormati keputusan tersebut, termasuk anggota DPD RI yang mengajukan gugatan ke PTUN. Nono mengharapkan anggota DPD yang masih berseberangan dengan kepemimpinan OSO dapat segera bergabung. Ia berharap polemik yang ada di DPD berakhir dan memperjuangkan aspirasi daerah.

“Kita semua yang bekerja didalam berharap adanya kesadaran teman-teman yang diluar untuk bergabung dengan kami, sama-sama membuat penguatan kelembagaan agar kepentingan daerah dapat diperjuangkan melalui DPD,” ujarnya.

Senator dari Provinsi Maluku ini menambahkan bahwa adanya keputusan dari PTUN tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan DPD RI saat ini adalah sah. Selain itu, adanya proses hukum yang terjadi terkait masalah kepemimpinan tidak menganggu kinerja dari DPD RI. Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan sebagian besar anggota DPD RI telah melaksanakan tugas mereka dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Ini sebuah pengakuan sah-nya kepemimpinan yang sekarang. Dan kami sudah bekerja, sejak diangkat sudah tiga kali sidang paripurna. Di DPD sudah bekerja normal untuk masyarakat daerah, sekitar 90-95% sudah ada si sidang paripurna kemarin. Kita bekerja untuk daerah, kita bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Senator DKI Jakarta Fahira Idris yang turut hadir saat pembacaan putusan PTUN menyampaikan selamat kepada pimpinan DPD saat ini. Dirinya berharap putusan tersebut dapat mengakhiri segala permasalahan di DPD RI dan dapat semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

"Alhamdulilah, Selamat Bapak Oesman Sapta, Bapak Nono Sampono, dan Ibu Darmayanti Lubis untuk putusan PTUN pagi ini. Berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya berakhir juga permasalahan kita. Mari kita terima dan sikapi dengan rasa syukur, dan yg terpenting adalah kita harus tunjukkan kepada masyarakat di daerah bahwa kita Kompak dan tetap hadir terdepan untuk daerah. Kebesaran hati dan semangat untuk akhiri polemik harus kita kedepankan, demi citra baik DPD RI,” ucap Fahira Idris.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim PTUN Jakarta hari memutuskan menolak gugatan GKR Hemas terhadap pelantikan kepemimpinan Oesman Sapta. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Abdullah Ujang menilai para pemohon tidak memiliki wewenang dalam perkara ini.

Selain itu, legal standing para pemohon dalam perkara ini tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, anggota majelis hakim Nelvy Christin menyatakan penuntutan sumpah pimpinan DPD bukan merupakan kewenangan dari PTUN.

Lantaran, penuntutan itu merupakan acara seremonial. Majelis hakim sependapat dengan pendapat Prof Yusril Mahendra bahwa tindakan pengambilan sumpah tidak bisa dijadikan obyek sengketa karena acara seremonial. *ars/adt/fan

]]>
372-pasca-putusan-ptun-nono-sampono-ajak-semua-anggota-dpd-ri-kembali-ke-senayan---
<![CDATA[Komite I Terima Perwakilan Honorer K2 Provinsi Aceh]]> 830-komite-i-terima-perwakilan-honorer-k2-provinsi-aceh Thu, 08 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila JAKARTA -- Komite I DPD RI menerima audiensi dari Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh. Perwakilan dari honorer K2 diterima langsung oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowan dan Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi.

Memang persoalan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) masih menyisakan persoalan di daerah. Dalam rapat kerja Komite I DPD dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 20 Oktober 2016 lalu. Bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki formulasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jadi masalah honorer bukan hanya di Aceh saja. Padahal sudah lulus dalam seleksi namun sampai saat ini belum memiliki NIP dan SK PNS-nya,” ucap Muqowam di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (7/6).

Ia menambahkan, masalah seperti tersebut juga bukan hanya di dunia pendidikan saja. Dunia kesehatan juga demikian yaitu mengalami hal serupa. “Di dunia kesehatan juga seperti itu. Jadi kita mendengar ini sangat kasihan,” jelas senator asal Jawa Tengah itu.

Senada dengan Muqowam, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi menambah bahwa kejadian ini bukan hanya di Aceh saja. Di daerah-daerah lain juga mengalami demikian. “Saya juga pernah mendapatkan temuan. Ketika lulus seleksi di SK namanya berbeda. Ini fenomena yang ada,” tegas dia.

Untuk itu, senator asal Aceh itu berjanji akan menindaklanjuti permasalahan Honorer K2 dengan kementerian terkait. “Karena masalah ini cukup banyak di daerah-daerah, maka kita akan kolektifkan dari beberapa daerah,” lontarnya.

Dikesempatan yang sama, perwakilan Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh, Yusuf Rizal mengatakan  THK2 ini merupakan tenaga pendidik yang telah melakukan seleksi penerimaan CPNS pada formasi tahun 2013. Dan telah dinyatakan lulus. “Namun hingga kini belum ada kejelasan untuk ditetapkan NIP maupun SK PNS-nya,” papar dia.

Untuk itu, Yusuf berharap Komite I DPD  dapat memperhatikan nasib para THK2 yang telah dinyatakan lolos oleh Panselnas. “menginggat masa kerja pendidikan yang telah kami lakukan berkisar antara 12-15 tahun,” harapnya. (fan)

]]>
830-komite-i-terima-perwakilan-honorer-k2-provinsi-aceh
<![CDATA[KOMITE I : RUU JABATAN HAKIM HARUS MAMPU RUBAH CITRA LEMBAGA PERADILAN]]> 008-komite-i--ruu-jabatan-hakim-harus-mampu-rubah-citra-lembaga-peradilan Wed, 07 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila JAKARTA – Untuk mengupayakan independensi judisial dalam segala aspek, baik personal, fungsional dan institusional bagi pelayanan keadilan terhadap masyarakat, maka diperlukan aturan dalam sebuah RUU tentang jabatan hakim yang komprehensif.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowam, saat rapat dengar pendapat Komite I dengan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, Basuki Rekso Wibowo dan Koordinator Tim Kajian advokasi RUU Jabatan Hakim Budi Suhariyanto, dalam rangka penyusunan pandangan terhadap RUU tentang Jabatan Hakim, di Ruang Rapat Komite I, Rabu (7/6/2017).
 
“Untuk mendukung independensi hakim, maka sangat miris jika keselamatan hakim di Indonesia masih terabaikan saat bertugas dalam persidangan, padahal hakim harusnya bebas dari intimidasi pihak mana pun, termasuk dari pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang sangat berpotensi untuk mencederai Hakim,” ujar Muqowam.
 
Selain tentang keselamatan hakim, dalam rapat tersebut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Basuki Rekso Wibowo juga membahas keresahan para hakim dengan batasan usia pensiun yang diatur RUU ini. Saat ini, batas usia pensiun hakim adalah 70 tahun, namun RUU ini mengatur batas usia pensiun jabatan hakim mulai dengan 60 sampai dengan 65 tahun. 
 
“Selama 7 tahun kami tidak melaksanakan rekrutmen hakim, sementara pasal 51 ayat 2 huruf c RUU Jabatan hakim ini menyatakan pemberhentian hakim secara hormat karena telah berusia 60 tahun bagi hakim pertama, berusia 63 tahun bagi hakim tinggi, dan berusia 65 tahun bagi hukum agung.  Nah efeknya akan terjadi kekosongan jabatan hakim. Bahkan, setelah di rekrutpun hakim harus diklat selama 2 tahun. Maka, kekosongannya akan semakin panjang, mengingat para hakim sekarang usianya juga sudah menjelang usia pensiun,” kata Basuki.
 
Terkait dengan wacana periodesasi jabatan hakim agung, seperti termaktub pada pasal 31 ayat 1 RUU tentang Jabatan Hakim menyebutkan Hakim Agung memegang jabatan tersebut selama 5 tahun. Menurut Basuki, jika merujuk pada putusan MK No 6 tahun 2016, periodesasi jabatan hakim agung ini tidak perlu ada. Dirinya menambahkan, periodesasi hakim dan hakim agung belum pernah ada di negara mana pun, kecuali hakim ad hoc yang sifatnya tergantung pada situasi tertentu.
 
Dikesempatan yang sama, Koordinator Tim Kajian Advokasi RUU Jabatan Hakim, Budi Suhariyanto menyoroti soal kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Bagi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Tim Advokasi RUU Jabatan Hakim, RUU ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi hakim dalam hal status dan kedudukan jabatannya. Karena selama ini, hakim memiliki status sebagai pejabat negara, tapi norma pejabat negara itu tumpang tindih dan parsial dengan pengaturan aparatur sipil negara. 
 
“Padahal jabatan hakim sangat riskan karena terkait dengan independensi hakim dalam mengadili perkara, yang bisa jadi ada intervensi dari atasan atau pihak manapun. Dulu malah lebih parah lagi ketika jaman orde lama karena banyak aturan yang mereduksi kinerja hakim, atas nama revolusi maka presiden bisa mengambil alih kebijakan peradilan,” ujarnya.
 
Budi menambahkan, jika ada potensi penyimpangan di peradilan ini Mahkamah Agung memiliki Badan Pengawasan yang bertugas melakukan pembinaan dan penindakan bagi penyimpangan perilaku hakim dan lembaga adhoc seperti Komisi Yudisial yang menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat.
 
Akhmad Muqowam berharap, pandangan Komite I terhadap RUU tentang Jabatan Hakim ini bisa melengkapi dan secara komprehensif memenuhi segala unsur dalam jabatan hakim, sehingga kinerja hakim juga bisa lebih independen dan keadilan terwujud dalam tiap persidangan. (Adn)
]]>
008-komite-i--ruu-jabatan-hakim-harus-mampu-rubah-citra-lembaga-peradilan
<![CDATA[PANCASILA PEDOMAN PENTING BAGI INDONESIA]]> 161-pancasila-pedoman-penting-bagi-indonesia Wed, 07 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah pedoman penting dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Namun sayangnya hingga saat ini masyarakat masih belum mengaplikasikannya dengan utuh. Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hanya seperti slogan saja tanpa ada kemauan untuk menerapkannya dalam pola kehidupan sehari-hariNya.
 
Kondisi ini diperparah dengan adanya segelintir orang yang mengunakan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan saja, bahkan mereka berani mengklaim paling Pancasilais, Paling Mengerti Perbedaan dan menjadi penjaga NKRI, yang nyatanya justru posisi mereka semua adalah diposisi yang menimbulkan keresahan bagi persatuan dan kesatuan Indonesia pada umumnya.
 
Hari ini Presiden melantik Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Jelas bahwasannya Pancasila dapat teraplikasi dengan baik dan utuh baik dalam pemahaman maupun penerapan didalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat. Ujar Bang Dailami sapaan akrab Prof.Dr.Dailami Firdaus Anggota DPD MPR RI Asal Provinsi DKI Jakarta.

Saya berharap agar nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan kita semua, saya yakin dengan komitmen kuat dari kita semua, maka akan menumbuhkan jiwa-jiwa Pancasilais yang mampu memegang teguh seluruh cita-cita dan harapan para pendiri Bangsa dan saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwasannya kita umat Islam tidak anti pancasila, justru Umat Islam adalah Benteng Terkuat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Tutup Bang Dailami.

]]>
161-pancasila-pedoman-penting-bagi-indonesia
<![CDATA[DPD Minta Penjagaan Batas Wilayah Filipina-RI Diperketat]]> 940-dpd-minta-penjagaan-batas-wilayah-filipinari-diperketat Tue, 06 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila JAKARTA - Mengawali Sidang Paripurna ke-12 DPD RI Masa Sidang V 2016-2017, Pimpinan DPD RI mengajak para senator untuk dapat lebih peka terhadap perkembangan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Terutama aksi terorisme yang terjadi di Kampung Melayu beberapa hari lalu.

“Memasuki hari ke 11 puasa kami berharap kita semakin peka terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Terorisme sebagaimana yang terjadi di Kampung Melayu Jakarta Timur yang memakan korban yang tidak berdosa telah membuat kita prihatin,” ucap Ketua DPD RI DR. Oesman Sapta saat membuka sidang paripurna di Gedung Nusantara V, Jakarta, Selasa (6/6).

Ia menambahkan, terlebih dengan adanya serangan milisi Maute yang berafiliasi dengan ISIS ke Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia khususnya aparat agar memperketat penjagaan di daerah perbatasan Filipina-Indonesia.

“Untuk itu kami berharap anggota DPD RI yang berada di daerah-daerah border untuk dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata senator asal Kalimantan Barat itu.

Selain itu, DPD RI juga mengecam keras segala bentuk terorisme dan gerakan radikal lainnya termasuk persekusi. “Kami berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas demi memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutur Oesman Sapta. 

Disamping itu, terkait beberapa permasalahan yang seringkali terjadi di masyarakat khususnya menjelang hari raya. Seperti peningkatan harga bahan makanan pokok dan peningkatan arus transportasi lebaran. “Pimpinan DPD meminta kepada Komite II untuk terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait guna mengatasinya,” lontar Oesman Sapta ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD RI, DR. Oesman Sapta juga memandu sumpah dan melantik anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Chaidir Djafar. Hal itu setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2017 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sesuai Pasal 10 ayat (2) Tata Tertib DPD RI.

“Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Saudara Chaidir Djafar di DPD. Kami berharap dengan kehadiran Saudara akan memperkuat perjuangan DPD dalam membangun daerah, khususnya  dari daerah yang Saudara wakili,” kata Oesman Sapta. (fan/adn)

]]>
940-dpd-minta-penjagaan-batas-wilayah-filipinari-diperketat
<![CDATA[Ketua DPD: Pemekaran Bisa Majukan Daerah Terpencil]]> 227-ketua-dpd-pemekaran-bisa-majukan-daerah-terpencil Mon, 05 Jun 2017 20:52:00 +0700 msidikp JAKARTA-Ketua DPD RI DR. Oesman Sapta menerima kunjungan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Forkonas CDOB). Pada kesempatan itu, hadir pula Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam dan Wakil Ketua Komite I DPD Benny Ramdhani.

Pada kesmepatan itu, Oesman Sapta mengatakan bahwa dirinya dari dulu selalu berjuang untuk melakukan pemekaran wilayah. Termaksud daerah asalnya yaitu Kalimantan Barat. “Setengah mati saya memohon untuk meminta pemekaran kesana-kemari,” ucapnya di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

Menurutnya, Indonesia bisa makmur asalkan daerah-daerah makmur. Begitu juga dengan daerah makmur, asalkan daerah-daerah terpencil bisa makmur. “Justru itu pemekaran bisa memajukan kabupaten dan kota yang terpencil, tidak terjamah oleh induk,” ujar Oesman Sapta.

Oesman Sapta menambahkan dirinya juga merupakan orang pertama yang mencetuskan pemekaran. Untuk itu, Oesman Sapta sudah berpihak kepada daerah yang tidak tersentuh oleh pemerintah pusat. “Jadi Forkonas CDOB sangat penting. Dan kita harus membuat pertemuan khusus, jadi 173 calon DOB harus hadir,” saran dia.

Ia juga mengatakan mengkoordinasikan antara Forkonas CDOB dengan Komite I DPD. “Nantinya forum ini bekerjasam dengan Komite I DPD. Jadi setiap usulan DOB harus dari forum ini. Namun Forkonas CDOB juga harus jadi penyaring, jangan sampai yang tidak harus mekar tapi dimekarkan,” kata senator asal Kalimantan Barat itu. 

Sementara itu, Ketua Komite I Akhmad Muqowam menjelaskan Forkonas CDOB adalah wadah berimpun Panitia Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru se-Indonesia berdasarkan kesepakatan tanggal 15 Mei 2017 di Gedung DPD guna mendorong terwujudnya daerah otonom baru di seluruh wilayah Indonesia. Tanggal 2 Juni 2017, kepengurusannya dikukuhkan.

Muqowam menilai berdasarkan hasil rapat kerja, pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah. “Kedua PP ini sangat penting untuk segera disahkan oleh pemerintah,” harap dia.

Dikesempatan yang sama, Ketua Forkonas CDOB Sehan Salim Landjar mengatakan bahwa maksud kedatangnya ke DPD antara lain menyampaikan terima kasih atas perjuangan DPD. Terutama dalam memberikan fasilitas dan kemudahan calon DOB. “Kami berterima kasih kepada DPD atas aspirasi yang kami sampaikan menyangkut DOB,” paparnya.

Selain itu, Forkonas CDOB juga meminta dukungan dan pentuk dari DPD bagi 173 calon DOB. Karena selama ini pihaknya selalu berjuang sendiri-sendiri untuk meminta pemekaran. “Untuk itu kedatangan kami kesini untuk meminta bantuan dari DPD,” harap Salim. (fan/adt)

]]>
227-ketua-dpd-pemekaran-bisa-majukan-daerah-terpencil
<![CDATA[JELANG LEBARAN 2017, DPD RI PANTAU KESIAPAN MODA TRANSPORTASI UMUM]]> 735-jelang-lebaran-2017-dpd-ri-pantau-kesiapan-moda-transportasi-umum Mon, 05 Jun 2017 20:52:00 +0700 msidikp Jakarta-Menghadapi mudik lebaran, Komite II DPD RI hari ini meninjau stasiun kereta api Gambir dan terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Pulogebang untuk memantau kesiapan moda transportasi umum. 

Dalam kunjungan selama satu jam di stasiun Gambir, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan fasilitas yang terdapat di stasiun Gambir sudah cukup memuaskan, terlihat dari kondisi ruang tunggu stasiun yang bersih, begitu pula toiletnya. Selain itu, tersedianya mushola yang memudahkan umat muslim untuk beribadah masyarakat sudah merasa cukup puas dengan fasilitas di stasiun Gambir. Namun, Parlin berharap berbagai fasilitas terus dikembangkan untuk kepuasan pelanggan menjelang mudik lebaran. 

Tak hanya soal fasilitas, Parlin berharap agar ketersediaan tiket bisa diakomodir oleh Pihak PT KAI, untuk mengantisipasi masyarakat yang kehabisan tiket dan menciptakan sistem pembelian tiket yang bebas calo.

"Saya harap bisa ditambah kuota tiket bagi masyarakat yang tentu saja diimbangi dengan ketersediaan armada kereta apinya. Untuk pembelian tiket sekarang memang sudah didukung dengan metode pembelian online, namun jangan sampai dimanfaatkan oleh calo-calo tiket yang tentu saja membuat masyarakat resah," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Stasiun Gambir, Rizki Afrida mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa upaya dalam menghadapi lonjakan penumpang pada saat arus mudik maupun arus balik tahun ini. Diantaranya, tambahan gerbong dan kereta tambahan. 

"Kami juga sudah siapkan penambahan posko keamanan, posko kesehatan, kemudian terkait dengan ketersedian tiket kereta, kami sudah siapkan 6 kereta tambahan, dan akan ada penambahan kereta juga dari keberangkatan Stasiun Senen yang akan mengakomodir penumpang yang tidak mendapatkan tiket di Stasiun Gambir," ujar Rizki.

Dikesempatan yang sama Kasubid Angkutan Orang, Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menambahkan soal kesiapan operasi  6 kereta tambahan yang dibuat oleh PT INKA , "Dari 6 itu 4 sudah siap dan akan operasi tanggal 15 juni 2017, lalu 1 lagi minggu ini masih diuji dan 1 lagi akan diuji minggu depan. Kereta tersebut akan beroperasi dengan rute  Jakarta  ke area sekitaran  Jawa, Surabaya, Yogjakarta dan Madiun," pungkas Yani.

Masih menurut Yani,  untuk menciptakan kenyamanan penumpang, PT KAI juga menyediakan angkutan motor gratis bagi penumpang kereta api dengan kuota 21.000 kendaraan motor. “Jadi penumpang bisa naik kereta api. Nah motornya bisa diangkut juga oleh kereta api secara gratis,” tutupnya.

Setelah dari Stasiun Gambir, Parlindungan Purba didampingi oleh Senator DKI Jakarta, Dailami Firdaus melakukan kunjungan  ke Terminal Pulo Gebang, untuk mengecek kesiapan armada bis AKAP dalam mengakomodir arus mudik lebaran 2017.

Senator DKI Jakarta, Dailami Firdaus menggunakan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada awak bis. Salah satu awak perusahaan bis AKAP, Roni mengeluhkan masih banyak terminal bayangan yang beroperasi, sehingga berdampak kepada penghasilan mereka. "Sesuai peraturan menteri perhubungan seharusnya operasional bis AKAP  sudah dipusatkan di Terminal Pulo Gebang, tapi kendalanya stasiun Pulo Gadung, Rawa Mangun, Priuk itu masih beroperasi juga bis AKAP-nya sehingga merugikan kami yang taat untuk pindah ke Pulo Gebang," tuturnya.

Dailami dan Parlindungan Purba juga mengecek kesiapan unit bis yang akan berangkat. Menurut Dailami hal ini menjadi penting karena bis lah yang menentukan selamat tidaknya dalam sebuah perjalanan. “Saat run Check ini kita mengecek unsur administrasi, STNK, SIM, perlengkapan kendaraan, lampu-lampu dan lain lain, karena ketika dijalan maka sepenuhnya kita mengandalkan keselamatan kita kepada pengendara bis dan tiap komponen bis untuk berfungsi sebagaimana mestinya, jika rem atau kopling blong bahkan ban nya tidak layak, maka akan berpotensi terjadinya kecelakaan di jalan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Unit Pelayanan Terminal, Ismanto mengatakan konsultasi dan diskusi dengan perusahaan-perusahaan bis AKAP di lingkungan terminal Pulo Gebang sudah dilaksanakan, sedangkan untuk Perusahaan bis diluar pulo gebang masih dijajaki, dirinya berharap ke depan seluruh perusahaan bis Akap bisa tertib. 

“Saya berharap ke depan seluruh perusahaan bis AKAP termasuk loket-loket penjualan tiket bisa terintegrasi di Terminal Pulo Gebang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir adanya calo serta demi kelancaran perjalanan arus mudik, karena di Pulo Gebang ini langsung mengakses ke Tol Jorr Jagorawi Cikampek,” katanya.

Direktur keselamatan transportasi darat Kementerian Perhubungan Eddi mengatakan, perusahan bis di luar terminal Pulo Gebang itu sudah dipanggil dan melaksanakan rapat bersama dengan kemenhub agar dipindah ke dalam terminal pulo gebang. Dan masalah terminal bayangan ini akan segera diatasi oleh Kemenhub

“Wewenang untuk memindahkan terminal bayangan berada di Provinsi DKI maka  permasalahan terminal bayangan ini sepanjang izin sudah habis maka akan kita larang, DISHUB DKI juga menindak di jalan maupun pul pul Bis yang masih nekat beroperasi,” tegas Eddi.

Dailami berharap agar Terminal Pulo Gebang bisa beroperasi dengan maksimal. “Untuk Fasilitas sudah cukup baik disini, namun penumpang masih sedikit dan tak jarang bis hanya membawa kurang dari 10 penumpang sekali jalan, nah akses yang mudah untuk mencapai ke Pulo gebang ini harus dicarikan solusinya, apalagi memang masih banyak kalangan masyarakat yang belum tahu tentang keberadaan Terminal ini yang memang sudah sesuai peraturan menjadi terminal inti untuk bis AKAP dan terminal-terminal bayangan ini diharapkan bisa bergabung disini agar tidak merugikan,” tutupnya.*adn

Senada dengan dailami, Ketu Komite II DPDP Parlindungan Purba ingin menerapkan pengecekan unit bis di daerah-daerah agar terwujud kenyamanan dan keselamatan bagi para penumpang, “Komite II akan kerjasama dengan kementerian dan dinas di daerah akan melakukan Run Check terhadap kendaraan-kendaraan transportasi umum, untuk menghindari kecelakaan. Dan Soal terminal bayangan kita akan sampaikan dengan kementerian, jika terminal sudah layak dan terintegrasi maka diharapkan orang asing juga tak sungkan untuk bepergian dengan bus AKAP yang nyaman terminalnya seperti di bandara,” ucap Parlin.


Hasil inspeksi ke Stasiun Gambir dan Terminal Pulo Gebang ini rencananya akan disampaikan Parlindungan Purba saat Rapat Dengar Pendapat Komite II DPD RI bersama dengan Menteri Perhubungan dalam waktu dekat ini. (Adn)

]]>
735-jelang-lebaran-2017-dpd-ri-pantau-kesiapan-moda-transportasi-umum
<![CDATA[DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2017]]> 407-daftar-program-legislasi-nasional-rancangan-undangundang-prioritas-tahun-2017 Mon, 05 Jun 2017 20:52:00 +0700 ramdhan  

No.

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DRAFT RUU DAN NA DISIAPKAN OLEH

  1.  

RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Pertanahan.

DPR

  1.  

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

DPR

  1.  

RUU tentang Jasa Konstruksi*

DPR*

  1.  

RUU tentang Arsitek. 

DPR

  1.  

RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

DPR

  1.  

RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

DPR

  1.  

RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

DPR

  1.  

RUU tentang Sistem Perbukuan.

DPR

  1.  

RUU tentang Kebudayaan.

DPR

  1.  

RUU tentang Ekonomi Kreatif.

DPD

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

DPR

  1.  

RUU tentang Wawasan Nusantara.

DPD

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. 

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Kepalangmerahan.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Jabatan Hakim.

DPR

  1.  

RUU tentang Pertembakauan.

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

DPR

  1.  

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

DPR

  1.  

RUU tentang Perkelapasawitan.

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DPR

  1.  

RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.

DPR

  1.  

RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DPR

 

  1.  

RUU tentang Kebidanan.

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

DPR

  1.  

RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

DPR

  1.  

RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Bea Meterai.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

DPR

  1.  

RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

DPR

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

DPR

  1.  

RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

DPR

  1.  

RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.

DPR

  1.  

RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

PEMERINTAH

  1.  

RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan.

DPD

  1.  

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPR

Catatan:

*   RUU tentang Jasa Konstruksi (inisiatif DPR) telah disahkan pada Rapat  Paripurna DPR.

]]>
407-daftar-program-legislasi-nasional-rancangan-undangundang-prioritas-tahun-2017
<![CDATA[BAHAS PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA, KETUA DPD RI TERIMA DUTA BESAR KOREA SELATAN ]]> 700-bahas-peningkatan-investasi-di-indonesia-ketua-dpd-ri-terima-duta-besar-korea-selatan--- Fri, 02 Jun 2017 20:52:00 +0700 sila Jakarta -- Ketua DPD RI, Oesman Sapta, menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan, Taiyoung Cho guna membahas peningkatan hubungan bilateral. Pertemuan tersebut membahas mengenai peluang kerja sama dan investasi yang dapat dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Pertemuan yang dilakukan di Ruang Delegasi Ketua DPD RI hari Jum'at (2/6) ini, Oesman Sapta meminta Korea Selatan untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Korea Selatan diharapkan dapat menanamkan investasinya di berbagai daerah di Indonesia. Adanya investasi tersebut diharapkan dapat membantu pembangunan yang terdapat di daerah.

Selain itu, Oesman Sapta juga meminta agar kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin ditingkatkan. Kedepannya Oesman Sapta berharap agar kerja sama antar kedua negara tersebut dapat lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Taiyoung Cho akan mengupayakan agar negaranya meningkatkan investasinya di Indonesia. Selama ini dirinya mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan. Di sela-sela pertemuan tersebut, Taiyoung Cho juga menyempatkan untuk mengucapkan selamat kepada Oesman Sapta atas terpilihnya sebagai Ketua DPD RI. Harapannya bersama DPD RI, Korea Selatan dapat membangun kerja sama yang lebih baik dengan Indonesia.

]]>
700-bahas-peningkatan-investasi-di-indonesia-ketua-dpd-ri-terima-duta-besar-korea-selatan---
<![CDATA[DPD RI Desak Bentuk Rehabilitas Danau Nasional]]> 501-dpd-ri-desak-bentuk-rehabilitas-danau-nasional Tue, 30 May 2017 20:52:00 +0700 sila JAKARTA - Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menyarankan pemerintah untuk segera membentuk badan rehabilitasi danau nasional. Secara khusus, badan itu fokus dalam menangani permasalahan kerusakan dan pemeliharaan danau.

“Kami mengusulkan agar dibentuk badan rehabilitasi danau nasional untuk menyelamatkan danau-danau kita. Karena sebagian besar danau yang ada di daerah sudah tercemar dan mengalami kerusakan lingkungan,” ucap Parlindungan saat diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Jakarta, Selasa (30/5).

Menurutnya anggaran yang khusus menangani masalah danau pun harus diperhatikan oleh pemerintah. “Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap masalah darurat danau ini, baik dari pembentukan badan atau instansi dan anggaran yang khusus menangani masalah danau,” tutur Parlindungan.

Ia menambahkan padahal manfaat danau bagi masyarakat sangat banyak. Belum lagi, danau juga bisa menjadi sumber ekonomi seperti sektor wisata. “Namun sayangnya masyarakat belum menyadari manfaat danau dan kian hari masalah danau semakin parah,” tutur senator asal Sumatera Utara itu.

Parlindungan mencontohkan didaerah asalnya di Sumatera Utara terdapat Danau Toba. Dalam tata kelola SDA Danau Toba masih terdapat 11 UU dan RUU yang mengalami tumpang tindih. Sehingga bertentangan satu sama lain bahkan satu menetralkan kekuatan (power) yuridis lainnya.

Belum lagi, lanjut dia, situasi tersebut mengakibatkan ketidakpastian rencana dan aksi. Permasalahan danau harus ditangani secara lintas sektoral dan melibatkan berbagai instansi yang saling terkoordinasi. “Bukan berjalan sendiri-sendiri, untuk itu kita butuh badan yang dapat fokus dalam mengkordinasi dan mengurusi masalah danau ini,” harap Parlindungan.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia kaya dengan berbagai jenis aset baik alam dan manusia. “Disektor alam, dimana aset danau termajinalkan. Sehingga manfaat belum dirasakan dengan baik,” tuturnya.

Bambang menilai sekalinya danau termanfaatkan namun tidak ada penjagaan. Seperti Danau Toba, terjadi polusi air yang berpotensi mengurangi keindahan dan daya tarik wisata. “Fungsi danau yang bisa dijadikan keindahan namun hilang fungsi dan maknanya,” terang dia.

Terkait perancanaan, pemerintah belum membuat perencanaan yang menyeluruh terkait danau. Pertanyaannya, kalau perencanaan sudah baik? Siapa yang bisa memastikan dilapangan?. “Danau ini sudah memiliki suatu payung hukum bahkan mengamatkan kepada PP (Peraturan Pemerintah). Sebenarnya PP danau ini bisa menjawab concern dan koordinasi kementerian dan lembaga,” kata Bambang. (fan)

]]>
501-dpd-ri-desak-bentuk-rehabilitas-danau-nasional
<![CDATA[Ketua DPD RI Oesman Sapta Buka Puasa Bersama Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya Di Istana Negara]]> 830-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-buka-puasa-bersama-presiden-joko-widodo-dan-pimpinan-lembaga-tinggi-negara-lainnya-di-istana-negara Tue, 30 May 2017 20:52:00 +0700 sila
Ketua DPD RI Oesman Sapta Buka Puasa Bersama Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya Di Istana Negara, Selasa 30 Mei 2017.
]]>
830-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-buka-puasa-bersama-presiden-joko-widodo-dan-pimpinan-lembaga-tinggi-negara-lainnya-di-istana-negara
<![CDATA[KETUA DPD RI: PANCASILA HARUS DILINDUNGI]]> 617-ketua-dpd-ri-pancasila-harus-dilindungi Tue, 30 May 2017 20:52:00 +0700 msidikp Jakarta – Ketua DPD RI Oesman Sapta berharap segala komponen bangsa termasuk mahasiswa untuk menjaga dan melindungi Pancasila dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Oesman Sapta saat membuka seminar kebangsaan dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Mahasiswa Pancasila DPP MAPANCAS Periode 2017-2020, yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Selasa (30/5/2014).

Menurut Oesman Sapta, Indonesia adalah negara yang dibangun untuk semua golongan, semua suku, semua adat istiadat, dan semua pemeluk agama yang diakui oleh negara. Pancasila dinilai memiliki nilai penting yang tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh karena itu dirinya berpesan agar seluruh elemen bangsa dan negara dapat menjaga dan melindungi Pancasila.

“Saat ini sering ada permasalahan yang timbul, karena telah berkembang pikiran dan sikap dari sekelompok orang di masyarakat kita yang menyatakan bahwa yang berbeda agama, suku dan berbeda keyakinan adalah musuh, saya nyatakan hal tersebut adalah salah, karena sudah merupakan berkah bagi kita menjadi beraneka ragam dalam satu kesatuan NKRI,” paparnya.

Senator asal Kalimantan Barat tersebut juga berpesan agar nilai-nilai pancasila diterapkan dalam diri pribadi seseorang. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai penting dalam menciptakan kerukunan dan persatuan diatas perbedaan bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat digunakan sebagai dasar kebangsaan oleh masyarakat Indonesia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. 

“Saya harap dengan adanya tanggungjawab kebangsaan yang baik dapat memperkuat pembangunan bangsa dan negara Indonesia secara komprehensif, merata, dan kooperatif sehingga harmonis dan keselarasan sebagai bagian dari pembangunan,” ujar Oesman Sapta.

Masih menurut Oesman Sapta, beberapa situasi buruk yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan melemahnya rasa nasionalisme di sekelompok masyarakat. Pikiran dan tindakan yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan konsensus berbangsa memiliki potensi merasuk dalam pikiran anak anak tingkat sekolah dasar, tak terbayangkan jika generasi muda memiliki fundamental yang salah. Oesman Sapta sempat mengutarakan keresahannya atas sikap anak-anak beberapa waktu lalu yang meneriakkan kalimat kekerasan.

“Ada anak-anak kecil yang meneriakkan bunuh-bunuh kepada seseorang karena dari etnis lain. Ini sangat meresahkan dan harus disikapi dengan segera,” tukasnya.

Saat menutup acara Oso berpesan kepada para pengurus dan kader agar sila kelima Pancasila diterapkan untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dengan pikiran dan sikap yang adil, maka tidak akan adalagi kesenjangan. Pelan namun pasti, bersama Presiden Jokowi yang didukung oleh kita semua maka pemerataan pembangun diseluruh daerah akan dapat segera kita nikmati. Sejarah telah membuktikan bahwa di tangan Pemuda dan Mahasiswa-lah berbagai perubahan dan perbaikan di dunia ini dapat benar-benar terjadi. *adn/ars

]]>
617-ketua-dpd-ri-pancasila-harus-dilindungi