Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Wed, 25 Apr 2018 13:57:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Majukan Dunia Pendidikan, Komite III DPD RI Susun RUU Perubahan UU Guru dan Dosen]]> 944-majukan-dunia-pendidikan-komite-iii-dpd-ri-susun-ruu-perubahan-uu-guru-dan-dosen Wed, 18 Apr 2018 13:57:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Palembang untuk menginventarisir materi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dimana diharapkan adanya RUU tersebut dapat mengoptimalkan peran guru dan dosen sebagai salah satu upaya dalam menciptakan kesejahteraan tenaga pendidik dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

Wakil Ketua Komite III Abdul Azis mengatakan kunjungan kerja ini sangat penting dikarenakan UU No. 14 Tahun 2005 tersebut telah berumur lebih dari satu dasawarsa dalam mengatur soal guru dan dosen. Menurutnya UU tersebut harus diperbarui mengikuti dengan perkembangan yang ada. 

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen telah berumur lebih dari satu dasawarsa, Selama lebih dari 10 tahun tersebut berbagai dinamika dari pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang profesi guru dan dosen ini terus mengalami perkembangan,” ucapnya di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya tersebut, Komite III DPD RI perlu menyempurnakan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak guna keperluan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

“Saat ini Komite III DPD RI menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persoalan kekinian terkait dengan profesi guru dan dosen”, imbuhnya.

Abdul Aziz menambahkan berdasarkan hasil diskusi Komite III DPD RI bersama sejumlah pakar pendidikan dan unsur terkait, memunculkan suatu usulan tentang perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

“Beberapa masukan strategis yang diusulkan untuk penyempurnakan isi UU Guru dan Dosen, di antaranya, memasukan ketentuan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, pengaturan soal pengangkatan guru honorer, pola distribusi guru khususnya di wilayah terpencil, peningkatan remunerasi guru dan dosen serta berbagai hal lainnya,” kata Senator dari Sumatera Selatan tersebut.

Dalam kunjungan kerja ini, turut hadir senator dari Sumbar Nofi Candra, senator dari Lampung Syarif, senator dari Babel Bahari buasan , senator dari Jateng Gkr Ayu Koes Indriyah, senator dari NTB Lalu Suhaimi Ismy, senator dari NTT Syafrudin Atas oge, senator dari Sulut Stefanus senator dari Maluku Novita Anakotta, senator dari Papua Carles Simaremare, senator dari Papua Barat Mervin I. S Komber Serta dihadiri oleh SKPD Provinsi Sumatera Selatan , Kopertis Wilayah II, Kopertais Wilayah VII, Organisasi Guru dan Dosen se-Provinsi Sumatera Selatan, Tokoh Masyarakat, LSM, Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Provinsi Sumetera Selatan.

]]>
944-majukan-dunia-pendidikan-komite-iii-dpd-ri-susun-ruu-perubahan-uu-guru-dan-dosen
<![CDATA[Ketua DPD RI: Jaga Kerukunan dan Toleransi Di Tahun Politik.]]> 747-ketua-dpd-ri-jaga-kerukunan-dan-toleransi-di-tahun-politik Wed, 18 Apr 2018 13:57:00 +0700 indra Jakarta-Ketua DPD RI Oesman Sapta serukan untuk menjaga kerukunan dan toleransi di tahun politik. Hal tersebut terungkap saat menjadi Narasumber pada acara Kordinasi Nasional Forum Kerukunan Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tema "Peningkatan Peran dan Fungsi Dalam Rangka Menjaga Harmoni Kebangsaan Guna Mendukung Suksesnya Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Persiapan Pemilu Tahun 2019", di Gedung Bidakara Jakarta Selatan. Rabu(18/4).

Pada kesempatan tersebut Oesman Sapta menyampaikan sikap optimisme bahwa NKRI Berjaya. Untuk mencapai hal tersebut Ia menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar tidak dapat ditawar lagi. 

“Saya mempunyai keyakinan dan optimis bahwa Indonesia akan terus hidup dan Berjaya lebih dari seribu tahun lagi apabila kita semua tetap bersatu dan bersemangat membangun bangsa ini. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar sekaligus pengarah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, maka kebhinekaan kita akan selalu berjalan seiring dengan rasa persatuan kita. Kita akan menjadi manusia-manusia yang memandang bahwa perbedaan adalah rahmat,” tegas Ketua DPD RI tersebut.

Lanjut Ketua DPD RI dalam sambutannya mengatakan bahwa DPD RI adalah miniatur wilayah Politik, Sosial, Budaya (POLSUSBUD) Indonesia. Hal tersebut jelas tercermin dari keragaman latar belakang Anggota DPD RI itu sendiri. Dalam struktur kelembagaan DPD RI, fokus perhatian DPD RI yaitu membangun daerah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pada titik inilah DPD RI memberikan perhatian khusus bagi terus terjaganya kerukunan hidup antarumat beragama mengingat bahwa bangsa Indonesia telah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa yang secara geografis, etnis, dan budaya, bahkan secara keyakinan agama sangatlah beragam-ragam,” lanjutnya.

Senada dengan hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin menghargai jasa para ulama saat mendirikan Indonesia dan demi NKRI bahwa Piagam Jakarta seperti Piagam Madinah yang dibuat dan dibangun dengan perjanjian yang kuat antara sesame anak bangsa.

“Inilah toleransi yang sesungguhnya dan bangsa ini dibangun atas perjanjian yang kuat di antara sesama bangsa, saya yakin ini seperti piagam madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum di sana untuk hidup berdampingan yang secara damai, negara kita sudah berkesepatakan untuk berdampingan, dan dalam perspektif islam perjanjian tidak boleh dilanggar. Kita akan jaga toleransi dan kerukunan NKRI Insya Allah tidak hanya sampai 2030 tapi sampai kiamat,” seru Ketua MUI.


Hadir dalam acara tersebut Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Anggota DPD RI Benny Rhamdani, Jaksa Agung Muda Jan S Maringka, dan para Pimpinan Tokoh Lintas Agama.

Oesman Sapta menambahkan, sebagai bagian dari agenda politik nasional yang akan memasuki masa atau periode pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu Presiden 2019. Menyerukan kepada para generasi pembuat perubahan, harus memperkokoh fondasi kebangsaan dan pilar-pilar kebernegaraan kita, fondasi persatuan nasional dan pilar-pilar keharmonisan sosial sebagai warisan kepada generasi penerus bangsa ini

“Saya mengajak dan mengimbau saudara-saudara segenap komponen bangsa melalui Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ini untuk menjaga kerukunan sosial, keharmonisan antarumat beragama sebagai panggilan tugas mulia di tahun politik ini,” tutup Senator asal Kalimantan Barat. **mas

]]>
747-ketua-dpd-ri-jaga-kerukunan-dan-toleransi-di-tahun-politik
<![CDATA[Jika Dibiarkan, Larangan Cadar di UIN SUKA Dikhawatirkan Meluas Ke Kampus Lain ]]> 392-peraturan-cadar Tue, 13 Mar 2018 13:57:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id — Kebijakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta yang akan melarang mahasiswinya mengenakan cadar di dalam kampus dan akan memecat mahasiswinya yang tidak mengindahkan keputusan ini, terus menjadi kontroversi hingga saat ini. Jika dibiarkan apalagi sampai terealisasi, dikhawatirkan larangan mahasiswi bercadar ini akan meluas tidak hanya ke kampus-kampus lain tetapi juga ke berbagai instansi.  

“Saya khawatir jika larangan ini terealisasi akan meluas ke kampus-kampus lain. Jika sampai terjadi, saya khawatir melahirkan kegaduhan baru yang menguras energi kita. Di tahun politik ini kita hindarilah potensi-potensi kegaduhan.  Saya berharap Rektorat UIN SUKA meninjau kembali kebijakan,” ujar Ketua Komite III DPD RI yang membidangi persolan pendidikan Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (9/3).

Fahira mengungkapkan, sebagai negera muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya menjadi yang terdepan melepaskan satu persatu stigma dan prasangka yang mengikatkan ajaran dan simbol-simbol Islam dengan paham radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme yang ditiupkan negara-negara Barat. Bagi Fahira, argumen yang mengaitkan pengenaan cadar dengan aliran radikal dan anti-Pancasila, bukan hanya lemah tetapi seakan menjadi pembenaran dari stigma yang dibentuk beberapa negara Barat terhadap simbol-simbol Islam selama ini. 

“Bisa jadi ada orang yang busananya biasa-biasa saja, tetapi pahamnya radikal dan anti-Pancasila. Jadi argumen pelarangan cadar ini lemah. Sekali saya minta tinjau kembali kebijakan ini. Tanpa pelarangan cadar, saya yakin kampus-kampus Islam mampu menjadi pusat persemaian dan penyebaraan ajaran Islam yang moderat dan Islam yang rahmatan lil alamien,” tukas Senator Jakarta ini.

Sebelumnya, Fahira Idris menegaskan bahwa dirinya siap mengadvokasi jika ada mahasiswi bercadar di UIN SUKA yang dipecat dari kampusnya akibat kebijakan ini. Fahira juga membuat polling di akun media sosialnya yang menjaring pendapat netizen terkait pelarangan cadar di kampus dan hasilnya 89 persen peserta polling tidak setuju ada kampus yang melarang mahasiswinya bercadar. # -- FAHIRA IDRIS, S.E., M.H Ketua Komite III DPD RI/Senator DKI Jakarta Telp: 0818430086/08170877686

]]>
392-peraturan-cadar
<![CDATA[Cegah Pelanggaran, DPD RI Bangun Sistem Pengawasan Perda]]> 322-cegah-pelanggaran-dpd-ri-bangun-sistem-pengawasan-perda Wed, 07 Mar 2018 13:57:00 +0700 lela Batam, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung terlaksananya Rakernas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ke-3. Tentunya Rakernas ini akan menjadi kebangkitan bagi daerah-daerah di Indonesia.

“Hari ini merupakan kebangkitan Adeksi. Kebangkitan ini berarti dalam membangun sistem kedepan yang lebih baik terutama Peraturan Daerah (Perda)” ucap Oesman Sapta di Kepulauan Riau, Batam, Selasa (6/3).

Menurutnya partner DPD yang utama adalah DPRD. Untuk itu pada kesempatan ini DPD dan DPRD perlu menyatukan pemikiran dan sekaligus pandangan-pandangan yang dapat membangun sistem ini yang lebih baik. “Dengan ada sistem itu maka pengawasan Perda bisa tertata dengan baik,” ujar Oesman Sapta.

Oesman Sapta juga menegaskan dengan ditambahnya kewenangan DPD dalam UU MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3). Nantinya setiap sistem ‘Perda’ harus melalui DPD. “Kita akan membangun sistem dimana harus melalui DPD. Karena itu adalah perintah UU,” jelas dia.

Dengan demikian, lanjutnya, peluang pelanggaran-pelanggaran tentu akan lebih kecil. Namun bukan bukan berarti pelanggaran itu akan hilang. “Lebih kecil tapi bukan pelanggaran itu akan hilang,” tegas senator asal Kalimantan Barat itu.

Terkait banyaknya anggota DPRD yang tertangkap, Ketua DPD ini mengatakan perlu ditingkatkan kewaspadaan. Selain itu kebersiham anggotanya juga harus betul-betul terseleksi. “Terpenting perlu juga ada kesadaran nasional. Maka jangan sampailah seperti itu terjadi lagi karena ini memalukan,” paparnya. 

Ia menambahkan dengan demikian daerah akan sejahtera. Maka otomatis Bangsa Indonesia akan sejahtera. “Bila anda ingin melihat Indonesia makmur maka sejahterakanlah daerah. Jadi bukan dilihat dari Jakarta,” kata Oesman Sapta dihadapan seribu peserta Adeksi.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam menambahkan bahwa saat ini di era kepemimpinan Ketua DPD Oesman Sapta bahwa DPD mereformasikan diri. Dengan ditambahnya kewenangan DPD maka akan membenahkam sistem. “Ini merupakan suatu keputusan politik yang luar biasa,” ucapnya.

]]>
322-cegah-pelanggaran-dpd-ri-bangun-sistem-pengawasan-perda
<![CDATA[Dailami Firdaus, Normalisasi Tanpa Melukai]]> 258-dailami-firdaus-normalisasi-tanpa-melukai Tue, 06 Mar 2018 13:57:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Rencana melanjutkan kembali normalisasi kali Ciliwung oleh Pemprov DKI Jakarta sangatlah positif. Sebagai anggota DPD RI asal Jakarta saya sangat mendukung program normalisasi dilanjutkan kembali, ujar Prof Dailami Firdaus.

Terutama bila kita melihat kejadian banjir yang belum lama ini terjadi di ibukota, dengan normalisasi diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Namun kita juga harus memahami bahwasannya banjir terjadi juga bukan hanya akibat luapan Ciliwung, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dikali pun menjadi masalah yang harus dicarikan solusi yang tepat. 

Dalam proses pengerjaan  normalisasi Ciliwung pihak Pemprov harus mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan edukatif, jangan sampai ada pemaksaan yang berujung pada bentrok dengan masyarakat. 

Hak hak masyarakat harus terselesaikan, misalkan proses pembayaran untuk pembebasan lahan warga harus diganti untung, jangan sampai pembebasan lahan warga menjadi masalah kembali yaitu adanya warga yang tidak memiliki tempat tinggal, atau yang saya dengar langsung dari masyarakat adalah banyak lahan warga yang belum dibayarkan namun sudah dibangun oleh pihak pemerintah. 

Dalam proses pelaksanaan normalisasi pun tidak harus selalu betonisasi, karena dibeberapa wilayah justru potensi Ciliwung sangatlah luar biasa dan indah, bahkan bisa dijadikan destinasi wisata alam yang tentu menjadi lokasi hiburan warga Jakarta sendiri.

Mengembalikan Ciliwung kepada aslinya, dimana ada pepohonan asli pinggir kali yang memiliki fungsi sebagai penahan air dan air dapat diserap serta pepohonan dan tanaman tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dijadikan Urban Farming ( Pertanian PerkotaAkrab Tegas Bang Dailami sapaan akrab Prof.Dr.H.Dailami Firdaus Anggota DPD RI asal DKI Jakarta yang juga Putra Prof. Hj. Tuty Alawiyah dan Cucu dari Ulama Kharismatik Betawi KH. Abdullah Syafi'ie.

Penyusuran saya dikali Ciliwung yang melintasi TB Simatupang Hingga Condet, bersama Bang Lantur Ketua Condet Kita Foundation, Bang Nung dan Panglima Brigade Jawara 411 Bang H. Baasyir Bustomi, melihat potensi besar dari kali Ciliwung dan masyarakat sekitarnya. Terutama dicondet, kali Ciliwung ini memiliki sejarah yang luar biasa, cadas - cadasnya memiliki sejarah, bahkan terdapat lokasi - lokasi ditemukannya artefak yang bernilai sejarah tinggi. Karena itu saya melihat Condet dan Ciliwung bisa menjadi sebuah destinasi wisata diwilayah timur Jakarta yang sangat potensial. Karena lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau serta memiliki sarana prasarana yang memadai. 

Point' utama saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Jakarta serta Gubernur dan Wakil Gubernur juga seluruh jajarannya agar lebih paham mengenai Ciliwung melalui komunikasi dengan masyarakat dan saya tegaskan Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan normalisasi tanpa melukai. Tutup Bang Dailami.

]]>
258-dailami-firdaus-normalisasi-tanpa-melukai
<![CDATA[Prof Dailami Firdaus : Peran DPD RI Jangan Dimarginalkan]]> 116-prof-dailami-firdaus--peran-dpd-ri-jangan-dimarginalkan Mon, 19 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) ke depan perlu ada penguatan, agar makin selaras dan seimbang. Kesan yang ada sekarang, eksistensi Senator bagai macan ompong yang sekadar punya ruang, tapi tak punya wewenang.

Penegasan tersebut disampaikan Prof Dr H Dailami Firdaus, anggota DPD RI dapil Jakarta,  saat tampil dalam Dialog Publik Sosialisasi DPD RI bertema  'Wujud Kinerja Konstitusional DPD RI' dihadapan 100 mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum  Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA), Sabtu (17/2) sore.

"Kondisinya DPR RI di Senayan yang belum mau berbagi. Sebab dalam hal legislasi tetap di DPR sebagai lembaga super. Karenanya, DPD cuma punya ruang, tapi tak punya wewenang," tegas Senator asal DKI Jakarta.

Padahal, menurut Prof Dailami Firdaus, Indonesia ini tidak akan ada kalau tidak ada daerah yang notabene diwakili oleh peran DPD RI. Jadi jangan dimarginalkan. Sebaliknya peran DPD RI dapat memperjuangkan untuk kesetaraan antara Barat Tengah, dan Timur.

Prof Dailami juga menyebut anggota DPD RI justru lebih legitimate dalam pemilihan. Karena dipilih langsung rakyat melalui pemilihan umum!. Dan suaranya ada yang sampai 2 juta! 

"Yang terpenting bagi saya sebagai Senator (perseorangan) harus memiliki kepekaan. Melaksanakan berbagai peran. Karenanya, jadi anggota DPD RI sangat menantang bagi saya" ucap pria yang banyak ditawari sejumlah partai politik (Parpol), agar kelak mau maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Hal yang membuat prihatin, kata Prof Dailami, masih banyak masyarakat yang belum mengenal anggota DPD RI dan juga fungsinya. Bukan hanya masyarakat bawah, tapi di kalangan atas.

"Tapi, buat saya yang penting, bisa memainkan artikulasi politik. Bisa juga berjuang di tempat lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," pungkas Prof Dailami yang hadir di acara Dialog Publik yang merupakan kerjasama Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Universitas Islam As-Syafi'iyah.

]]>
116-prof-dailami-firdaus--peran-dpd-ri-jangan-dimarginalkan
<![CDATA[Lampiran Struktur Organisasi]]> 127-lampiran-struktur-organisasi Wed, 14 Feb 2018 13:57:00 +0700 ramdhan 127-lampiran-struktur-organisasi <![CDATA[Ubah Stigma, Indonesia Harus Jadi 'Neraka' Bagi Penyeludup Narkoba]]> 482-ubah-stigma-indonesia-harus-jadi-‘neraka-bagi-penyeludup-narkoba Wed, 14 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, 13 Februari 2018—Apresiasi patut disematkan kepada TNI Angkatan Laut khususnya awak KRI Sigurot-864 dan BNN yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau oleh kapal MV Sunrise Glory.  Berdasarkan hasil pengembangan, narkotika golongan I jenis sabu yang ada di dalam kapal MV Sunrise Glory ini ternyata mencapai 3 ton. Penangkapan ini menandakan perairan Indonesia masih menjadi jalur favorit peredaran narkoba internasional di mana Indonesia juga masih menjadi negara target peredarannya.

Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengungkapkan, satu dekade terakhir ini peredaran narkoba di Indonesia sudah mencapai titik paling kritis sepanjang sejarah republik ini. Tidak hanya menjadi alat perusak generasi muda, narkoba sudah menjadi ancaman bagi ideologi pancasila dan ketahanan nasional bangsa.

“Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada TNI AL dan BNN atas upaya yang tidak kenal menjaga wilayah perairan Indonesia dari penyeludupan berton-ton narkoba yang secara tidak langsung juga menyelamatkan banyak nyawa di Indonesia,” ujar Fahira di sela-sela rangkaian sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika yang berlangsung sejak 12 hingga 15 Februari 2018 mendatang di Jakarta Timur.

Fahira berharap aksi penggagalan penyeludupan berton-berton narkoba ini mengirim pesan kuat kepada jaringan pengedar narkoba di dunia bahwa Indonesia bukanlah surga, tetapi sudah menjadi neraka bagi pengedar para narkoba.

“Memang kondisi geografis kita yang banyak pulau, pantai, dan pelabuhan-pelabuhan kecil menjadi keuntungan bagi jaringan pengedar narkoba. Tantangan kita semakin berat saat hukum belum sepenuhnya tegas dan masih ada oknum penegak hukum yang masih berani bermain-main dengan kasus narkoba. Kita harus segera atasi berbagai tantangan ini sehingga Indonesia benar-benar menjadi ‘neraka’ bagi para pengedar narkoba,” tukas Fahira.

Menurut Fahira, selain lebih intensif melakukan pengawasan di sepanjang wilayah perairan, modernisasi peralatan atau teknologi dan senjata penegak hukum menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk menghadapi kekuatan jaringan narkoba internasional yang memang menjadikan laut sebagai jalur utama penyeludupan narkoba. Seperti yang kita ketahui bersama, para mafia-mafia narkoba saat ini sudah mulai melengkapi kapal-kapal mereka dengan peralatan yang canggih sehingga komunikasi antarmereka sulit disadap oleh kapal-kapal penegak hukum Indonesia.

Selain itu, cara yang paling efektif untuk menjadikan Indonesia ‘neraka’ bagi para pengedar narkoba adalah penegakkan hukum yang tegas dan konsisten. Hingga saat ini masih banyak bandar narkoba yang sudah masuk daftar terpidana mati tetapi tidak kunjung dieksekusi. Konsekuensi dari penegakan hukum yang tidak tegas dan konsisten ini sangat kontraproduktif dan berdampak buruk terhadap jihad bangsa ini melawan narkoba.

“Lihat saja, di Lapas mereka masih berani menjalankan bisnisnya mengedarkan narkoba. Belum lagi yang membuat kita sangat miris, masih ada oknum aparat penegak hukum yang berani menjadi pengedar narkoba. Selama persoalan-persoalan ini tidak kita tuntaskan, Indonesia tidak akan penah jadi neraka bagi pengedar narkoba,” pungkas Senator Jakarta ini. #

]]>
482-ubah-stigma-indonesia-harus-jadi-‘neraka-bagi-penyeludup-narkoba
<![CDATA[PENGUMUMAN HASIL SELEKSI STAF AHLI BPKK DPD RI TAHUN ANGGARAN 2018]]> 828-pengumuman-hasil-seleksi-staf-ahli-bpkk-dpd-ri-tahun-anggaran-2018 Wed, 14 Feb 2018 13:57:00 +0700 hadi PENGUMUMAN HASIL SELEKSI STAF AHLI BPKK DPD RI TAHUN ANGGARAN 2018

Kepada Yth :
Peserta 
Seleksi Calon Staf Ahli BPKK DPD RI

BPKK telah menerima sebanyak 286 lamaran yang memenuhi persyaratan semenjak pengumuman penerimaan staf ahli diumumkan di website DPD RI dari tanggal 16 Januari 2018 hingga 28 Januari 2018. 
Selanjutnya sesuai mekanisme yang ada, Pimpinan BPKK memutuskan menerima Peserta yang diterima sebagai staf ahli BPKK adalah sebagai berikut:
1.    TITA ADELIA
2.    AGIL OKTARYAL
Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Jakarta, 12 Februari 2018
Pimpinan BPKK DPD RI

]]>
828-pengumuman-hasil-seleksi-staf-ahli-bpkk-dpd-ri-tahun-anggaran-2018
<![CDATA[DPD RI, KEMENDES DAN PWI TANDATANGANI MOU OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA]]> 956-dpd-ri-kemendes-dan-pwi-tandatangani-mou-optimalisasi-pengelolaan-dana-desa Sat, 10 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan nota kesepahaman tentang pengawasan pengelolaan dana desa. 

Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan puncak peringatan hari pers nasional 2018 yang berlangsung di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat, Jumat 9/2/18. Puncak HPN 2018 ini dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, sejumlah menteri, para duta besar dan para wartawan.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo dan Ketua PWI, Margiono. 

Oesman Sapta mengatakan penandatanganan MoU bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan timbal balik untuk keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak terutama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Termasuk didalamnya adalah pengelolaan dana desa dalam rangka terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta terwujudnya tugas pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dana desa yang tujuannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
dengan kepentingan publik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis yang juga hadir di Padang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2018 mengakui saat ini penggunaan dana desa masih memerlukan pengawasan agar dapat efektif memajukan desa. Pengelolaan dana desa yang sangat besar jumlahnya memerlukan SDM dan manajemen yang baik sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. 

“Media di daerah diharapkan dapat mengawal dana desa dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan DPD RI pengelolaan dana desa. Selain itu media juga menyampaikan apa yang menjadi temuan DPD. Sehingga ini harus bareng-bareng antara DPD dan media,” ucap Darmayanti Lubis.* tho/ars

]]>
956-dpd-ri-kemendes-dan-pwi-tandatangani-mou-optimalisasi-pengelolaan-dana-desa
<![CDATA[SENATOR SUMATERA UTARA MINTA PEMERINTAH SEGERA SELESAIKAN PERMASALAHAN BIAYA PERPANJANGAN HGB DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN]]> 909-senator-sumatera-utara-minta-pemerintah-segera-selesaikan-permasalahan-biaya-perpanjangan-hgb-di-kawasan-industri-medan Fri, 09 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Diberlakukannya pengenaan tarif 25 persen untuk perpanjangan HGB bagi para tenant di Kawasan Industri Medan ( KIM ) menimbulkan keresahan bagi para tenant di Kawasan tersebut. Hal tersebut terungkap dalam Audiensi antara Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Purba dengan PT KIM ( Persero ), Asosiasi Pengusaha Indonesia  Sumatera Utara (APINDO SUMUT), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen.(08/02)

Dalam kegiatan tersebut, Parlindungan Purba meminta agar Pemerintah dapat menyelesaikan masalah pengenaan biaya perpanjangan HGB tersebut paling lambat 2 bulan dari sekarang.

“Kami dari DPD RI sangat concern terhadap kawasan ini,  untuk itu Saya berharap SK Menteri penetapan biaya perpanjangan HGB di Kawasan Industri Medan dapat selesai selama 2 bulan. Jika hal ini tidak selesai dalam 2 bulan maka Saya khawatir pengusaha akan pindah, selain itu banyak tenant yang masa berlaku HGBnya akan segera berakhir dalam waktu dekat. Tolong selesaikan permasalahan ini segera mungkin, tentukan tarif yang wajar dan tidak membebani pengusaha,” ujar Ketua Komite II tersebut.

Selain itu Parlindungan juga berharap agar Satgas yang ada juga dapat berkonsultasi dengan Pihak- pihak terkait di daerah sehingga permasalahan di daerah dapat teridentifikasi dengan tepat.

“ Saya juga berharap agar Satgas yang ada juga berkonsultasi dengan pemko medan, pemprov , pengusaha dan juga Senator DPD RI selaku perwakilan daerah. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang ada dapat diidentifikasi dengan lebih baik,” ucapnya.
Lebih lanjut Parlindungan juga meminta Pemerintah dalam menentukan harga tidak hanya melihat dari sisi ekonomisnya saja namun juga multiplier effectnya.

“ Jangan hanya bicara soal Fiskal, namun penentuan harga tidak hanya dari sisi ekonomis tetapi juga multiplier effectnya. Pemerintah harus mendorong wirausaha. Tolong  jadikan hal ini yang serius, tuturnya.

Sementara itu Direktur Utama PT KIM (Persero), Trisilo Ari Setyawan menyampaikan bahwa tenant merupakan partner  usaha PT KIM untuk itu permasalahan terkait penetapan biaya perpanjangan HGB ini diharapkan dapat segera selesai.

“ Tenant adalah partner usaha, mengenai hal ini kami menyerahkan kepada Pemerintah. Untuk itu kami berharap jika keputusan mengenai tarif ini telah disepakati, baik kami selaku PT KIM dan tenant dapat sama - sama patuh. Sehingga diskusi dari pemberlakuan  tarif ini dapat diselesaikan dan kita bisa fokus untuk kemajuan usaha bersama,” tukasnya.* (vic)

]]>
909-senator-sumatera-utara-minta-pemerintah-segera-selesaikan-permasalahan-biaya-perpanjangan-hgb-di-kawasan-industri-medan
<![CDATA[Oesman Sapta Ajak Mahasiswa UNP Sumbar Belajar dari Pengalaman Hidup ]]> 115-oesman-sapta-ajak-mahasiswa-unp-sumbar-belajar-dari-pengalaman-hidup- Fri, 09 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta mengajak generasi muda untuk tidak berhenti berjuang dan belajar dari pengalaman hidup. Hal ini disampaikannya pada acara Expert Sharing "Belajar dari Broadcaster Senior" yang digelar dalam rangka hari pers nasional 2018 di Auditorium Univeritas Negeri Padang (UNP), Rabu, 8/2/18.

Menurutnya pendidikan di bangku sekolah sangat penting. Namun, pengalaman juga penting. Maka itu, generasi muda diharapkan tidak hanya sekedar membaca dan mencatat saja tetapi mau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Kalau hanya mencatat dan belajar di buku tapi tidak mempraktekkannya maka tidak akan berarti apa-apa. Generasi muda mesti terus menerus memperhatikan dan mempelajari tentang kehidupan," ujarnya.

Dihadapan para mahasiswa, Oesman Sapta menceritakan pengalaman pribadinya yang penuh perjuangan dalam meniti kehidupan baik pahit dan manis dahulu. Perjuangan hidupnya yang keras sedari untuk mencari uang guna membantu orangtuanya.
“Saya waktu kecil untuk mencari uang harus berjualan rokok di seputaran pelabuhan. Lalu banting setir menjadi buruh pengangkut karet. Semua pahit dan getirnya kehidupan saya jalani dengan tak kenal kata menyerah. Itulah kehidupan yang harus saya hadapi, " tegasnya.

Tambahnya, generasi muda bukan hanya membutuhkan keberanian untuk mencoba hal baru, tapi juga harus memiliki kecerdasan membangun sistem. 

"Membangun sistem ke depan dapat dilakukan melalui langkah 5S yakni Strategi yang tepat, Struktur organisasi seperti apa yang harus kita bangun, Skill dalam organisasi, Sistem yang terbangun dengan baik, dan Speed yang tinggi untuk mencapai target yang diinginkan," katanya.


Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Ganefri mengatakan melihat perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, dunia pendidikan harus turut berbenah dan menyesuaikan dengan zaman.

Begitu juga dengan UNP yang tengah melakukan berbagai perubahan termasuk reproduksi kurikulum pembelajaran dengan menggunakan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kita akan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang berkembang dengan pesat," ujarnya.

Meskipun, menurutnya, pembelajaran tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada teknologi. Tetap dibutuhkan sentuhan dosen agar berlangsung dengan maksimal.

" Sentuhan dosen tetap diperlukan dalam pembelajaran meskipun  perkembangan teknologi yang begitu pesat dapat diterapkan dalam pola pendidikan," tambahnya. *tho/nun

]]>
115-oesman-sapta-ajak-mahasiswa-unp-sumbar-belajar-dari-pengalaman-hidup-
<![CDATA[SESJEN DPD-RI APRESIASI ACARA ENTRY MEETING OLEH BPK-RI]]> 204-sesjen-dpdri-apresiasi-acara-entry-meeting-oleh-bpkri Fri, 09 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - Untuk menambah informasi pelaporan keuangan lembaga negara, Plt. Sesjen DPD-RI Ma'ruf Cahyono yang didampingi oleh Inspektorat DPD-RI Wiweko menghadiri undangan acara entry meeting pemeriksaan laporan keuangan lembaga non kementerian tahun anggaran 2017, di Tower Badan Pemeriksa Keuangan RI  (BPK RI), pada hari kamis (8/2/2017).

Pada acara tersebut Plt. Sesjen DPD-RI Ma’ruf mengapresiasi acara tersebut. “Acara ini sangat bagus, karena biasanya acara entry meeting diselenggarakan dimasing-masing lembaga, akan tetapi dengan ada di satu acara yang sama, maka informasi lebih jelas, persepesi yang sama dan merata ke seluruh lembaga karena terjadi komunikasi langsung juga dengan pejabat antar lembaga,” Ujarnya.

Ma’ruf juga menambahkan bahwa acara tersebut merupakan langkah yang strategis dan sangat berguna dalam pembuatan laporan akuntansi keuangan lembaga.

“Dengan arahan dari Auditor Utama BPK RI maka kita semakin siap untuk memberikan informasi yang makin jelas, tegas, strategis dan komprehensif terkait dengan keperluan lembaga dalam hal ini DPD-RI,” ucap Ma’ruf.

Dirinya berharap di masa yang akan datang seluruh laporan keuangan lembaga bisa semakin bagus.

“Saya berharap untuk kedepan bentuk laporan keuangan negara khususnya di MPR dan DPD-RI akan semakin bagus dan tetap memepertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP sebagai indikator baiknya laporan keuangan negara.

Di kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Blucer Welington Rajagukguk mengatakan, laporan keuangan adalah mandat undang-undang.

"Konstitusi memang mengamanatkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi pemerintah ke masyarakat agar bisa sama-sama dikontrol," ujarnya.

Blucer juga menyampaikan ada beberapa hal penting yang masih menjadi perhatian BPK yang harus diperhatikan lembaga dan kementerian di Indonesia. 

"Ada hal yang penting untuk  disampaikan pada hari ini, hal tersebut adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas sistem pengendalan intern, juga kepatuhan terhadap peraturan perundangan," terangnya.

Selain itu, Blucer juga menyampaikan bahwa Lingkup pemeriksaan  BPK RI adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Menjawab kondisi instansi pemerintah yang memperoleh WTP, Blucer berharap agar instansi-instansi bisa lebih transparan dan tidak informasi yang disembunyikan.

“Saat ini 7 instansi masih WTP, namun lebih dari 50% itu belum WTP. Maka kita ingin persoalan ini jadi perhatian bapak ibu, jangan sampai ada informasi yang disembunyikan dari kami dan jangan pula terjadi penyimpangan anggaran, karena hal itulah yang akan menyebabkan opini belum WTP dari BPK RI,” terangnya. 

Dalam acara tersebut nampak hadir Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi dan Pejabat Eselon I berbagai lembaga seperti dari MPR RI, DPR RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (Adn)

]]>
204-sesjen-dpdri-apresiasi-acara-entry-meeting-oleh-bpkri
<![CDATA[WAKIL KETUA DPD RI AJAK JURNALIS PEREMPUAN LAWAN BIAS GENDER]]> 219-wakil-ketua-dpd-ri-ajak-jurnalis-perempuan-lawan-bias-gender Fri, 09 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Padang, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menganggap saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi permasalahan tentang bias gender. Antara lain perbedaan hak dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Permasalahan tersebut telah mengakar dalam masyarakat dan instansi atau perusahaan tempat perempuan bekerja. 

Dalam sambutannya di acara Konferensi Jurnalis Perempuan Indonesia di Hotel Grand Inna Padang (7/2), Darmayanti Lubis berpendapat salah satu kelompok perempuan yang masih berkutat dengan masalah kesetaraan gender adalah jurnalis perempuan. Hak-hak dan kesejahteraan jurnalis perempuan dinilai masih belum memadai. Permasalahan tersebut tidak lepas dari isu kesetaraan gender.

“Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung-jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja," kata Darmayanti Lubis.

Dalam acara yang turut dihadiri oleh Senator Sumatera Barat Leonardy Harmainy, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan Ketua Dewan Pers periode 2010-2013 Bagir Manan, Darmayanti Lubis, gambaran umum kondisi kesejahteraan jurnalis perempuan masih jauh dari harapan. Contohnya  adalah tidak terpenuhinya sebagian hak-hak jurnalis perempuan seperti tunjangan keluarga, dan asuransi kesehatan untuk suami dan anak. Selain itu, isu pelecehan seksual di tempat kerja juga masih menghantui masyarakat perempuan. Perusahaan belum memiliki kebijakan dan saluran khusus pengaduan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Tidak ada standar penanganan yang jelas. Bahkan, kasus pelecehan di ruang kerja banyak terabaikan. 

“Kita sebagai perempuan harus melawan pelecehan perempuan. Jangan takut. Kita harus berani berbicara untuk mengungkap dan melawan," tegasnya.

Melihat banyaknya permasalahan tersebut, Darmayanti Lubis meminta agar seluruh elemen dapat bersinergi untuk memastikan agar hak-hak pekerja perempuan terpenuhi, termasuk jurnalis. Sehingga peran dan kualitas perempuan dapat meningkat dengan terpenuhinya hak-hak tersebut.

"Saya berharap agar dengan terbentuknya Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dapat melahirkan gagasan dan melindungi jurnalis perempuan. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Kita harus pede, kuat, dan tegas untuk merinah persepsi masyarakat sehingga tidak ada lagi diskriminasi gender atau pelecehan terhadap perempuan," ucapnya.

Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, saat ini perempuan masih menjadi komoditas marketing bagi media, terutama media perempuan. Perempuan digunakan sebagai objek dalam berita dan iklan. Dimana kedua hal tersebut semakin mengukuhkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Di industri media atau jurnalisme, Yosep masih berpendapat bahwa perempuan belum memiliki porsi sentral dalam manajemen media. Laki-laki masih mendominasi bidang jurnalisme.

“Dalam pers Indonesia, posisi jurnalis perempuan masih lemah. Peran mereka belum tereksplor dalam policy terkait manajemen dalam pemberitaan di media,” ujarnya.

]]>
219-wakil-ketua-dpd-ri-ajak-jurnalis-perempuan-lawan-bias-gender
<![CDATA[OESMAN SAPTA : PERS BERPERAN PENTING DALAM PENGAWASAN DANA DESA]]> 257-oesman-sapta--pers-berperan-penting-dalam-pengawasan-dana-desa Fri, 09 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Padang, dpd.go.id - Peran pers sangat penting dalam mengawasi program-program yang didanai dana desa secara profesional, etis dan obyektif. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Oesman Sapta dalam dialog bertajuk "Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa" yang digelar dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2018 di Hotel Kyriad, Padang, Sumatera Barat, Selasa 7/2/18.

Dialog yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo; Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas; Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo dan Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam.

Acara juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Arbit dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Tampak hadir pula sejumlah pimpinan alat kelengkapan seperti Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, Wakil Ketua Komite II DPD RI Kadek Arimbawa, Ketua PPUU DPD RI Gede Pasek.

Oesman Sapta mengatakan tugas konstitusional DPD RI sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah mengawal dan menyalurkan aspirasi daerah, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk pengawasan dana desa.

"Saat ini, tidak kurang dari 60 Trilliun rupiah digulirkan untuk dana desa. Bahkan, jumlah dana desa ini akan terus meningkat di masa-masa  mendatang," kata Senator asal Kalimantan Barat ini.

Padahal, perlu disadari bahwa kapasitas para penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan belum pada tingkat yang diharapkan. Tetapi, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan dari kepala desa dan perangkatnya. 

" Kita tidak boleh menyalahkan para kepala desa dan perangkatnya. Tentu kita semua justru harus memberikan pendampingan kepada teman-teman kita di desa, supaya politik otonomi desa yang kita pilih benar-benar memberi manfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.

Tambahnya, sukses pengelolaan dana desa adalah sukses semua pihak, termasuk media. Untuk itu, jangan sampai media justru menjadi bagian dari masalah dalam pengelolaan dana desa, misalnya dengan pemberitaan yang negatif dimaksudkan menekan atau memeras kepala desa.

" Dengan kata lain, bagaimana kita menjadikan media sebagai solusi, bukan sebagai bagian dari masalah. Sebagai pihak yang bebas mengkritik, tentu saja rekan-rekan media juga harus terbuka terhadap kritik," tambahnya.

Untuk itu, DPD RI siap melakukan kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Bahkan bila dimungkinkan kerjasama tripartit antara DPD RI, PWI dan pemerintah.

Sementara itu Ketua PWI, Margiono dalam sambutannya mengatakan DPD akan melibatkan media untuk mengawasi program-program yang menggunakan dana desa. Namun, menjadi tugas dan kewajiban dari media untuk ikut bersama-sama mengawasi dana desa tersebut.

"Jadi silahkan 'peralat' kami untuk mengawasi pengawasan terhadap implementasi dana desa. Karena memang itu tugas kami untuk melakukan sosial kontrol. Itu penting bagi kami karena artinya kami ikut berperan dalam sistem pembangunan daerah," jelasnya.*tho/nun

]]>
257-oesman-sapta--pers-berperan-penting-dalam-pengawasan-dana-desa
<![CDATA[DPD RI Fasilitasi Penyelesaian Hak-Hak Eks-Karyawan Kontrak ExxonMobil Indonesia di Kabupaten Aceh Utara]]> 828-dpd-ri-fasilitasi-penyelesaian-hakhak-ekskaryawan-kontrak-exxonmobil-indonesia-di-kabupaten-aceh-utara Fri, 09 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id - DPD RI berharap perusahaan minyak dan gas, ExxonMobil Indonesia dalam waktu 30 hari ke depan dapat memberikan kompensasi kepada eks-karyawan kontraknya yang diberhentikan sejak tahun 2003. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dengan ExxonMobil Indonesia di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, 7/2/18.

Rapat yang dipimpin oleh Novita Anakotta, selaku Wakil Ketua BAP merupakan tindak lanjut pertemuan di Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 silam. Pengadu yang berjumlah kurang lebih 767 orang mengajukan beberapa tuntutan hak diantaranya uang jasa kerja/penghargaan masa kerja, sisa pesangon karyawan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta uang perumahan semasa karyawan bekerja. 

"Tuntutan yang diminta sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujar Novita.
 
Selain itu, Senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan menyampaikan DPD RI sangat berharap pada ExxonMobil Indonesia untuk dapat meringankan beban 700an eks-karyawan kontrak yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama kurang lebih 20 tahun.

"Mereka orang lemah semuanya. Jadi harapan kami kepada ExxonMobil untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang lemah itu, terserahlah bagaimanapun bentuk kerahiman itu," ujarnya.

Anggota BAP DPD RI lainnya, Charles Simaremare menambahkan DPD RI menyadari bahwa posisi eks-karyawan kontrak tersebut tidak kuat karena tidak memiliki bukti tertulis perihal kontrak kerja sebagai karyawan oursourcing. Sementara kunci utama untuk melakukan tuntutan kepada perusahaan ExxonMobil Indonesia adalah adanya bukti dalam bentuk Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Berdasarkan bukti tersebut akan dengan mudah diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini mau dibawa ke forum manapun, susah," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, tidak ada salahnya memberikan perhatian kepada eks-karyawan kontraknya. "Kami mengetuk pintu hati pimpinan ExxonMobil Indonesia untuk memberikan sekecil apapun perhatian itu tapi ada wujud nyatanya," ucap Senator asal Papua itu.

Sementara itu, Senator asal Jawa Barat Ayi Hambali, memberikan masukan untuk dapat mengakomodir tuntutan eks-karyawan kontrak tersebut dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pembentukan kelompok usaha binaan.

"Kalau seandainya ExxonMobile berniat memberikan kewajiban kepada mereka, namun ada masalah sistem yang tidak bisa dilanggar dalam keuangan, perusahaan dapat memberikan binaan terhadap sebuah kelompok usaha. Dengan demikian bapak ibu bisa menolong tapi juga tidak salah karena dana keluar dalam bentuk CSR," ucapnya.

Sementara itu, pihak ExxonMobil Indonesia yang diwakili oleh Aryoko Dwinanto mengatakan akan menyampaikan hasil pertemuan RDP hari ini kepada pimpinan ExxonMobil Indonesia.

"Kami minta maaf karena kami tidak memiliki mandat untuk memberikan jawaban apakah kami bisa memberikan kompensasi atau tidak. Tapi kami akan menyampaikan kepada pimpinan kami untuk dapat mempertimbangkan adanya kompensasi tersebut," terang Aryoko.

Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan hasil keputusan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

]]>
828-dpd-ri-fasilitasi-penyelesaian-hakhak-ekskaryawan-kontrak-exxonmobil-indonesia-di-kabupaten-aceh-utara
<![CDATA[900 KEPALA DESA BERURUSAN DENGAN HUKUM, KOMITE IV GANDENG BPKP BAHAS SISKEUDES]]> 321-900-kepala-desa-berurusan-dengan-hukum-komite-iv-gandeng-bpkp-bahas-siskeudes Tue, 06 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, dpd.go.id – Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang  disiapkan untuk mengantisipasi penerapan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang juga sebagai pedoman dalam sistem keuanga desa. Hal ini tentu saja selaras dengan perhatian DPD RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Aplikasi tata kelola keuangan ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menyikapi hal tersebut, Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui informasi lebih lengkap dalam pembahasan Sistem Keuangan Desa, diharapkan hal tersebut dapat menjadi metode dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Keuangan Desa.
 
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komite IV DPDRI Ayi Hambali menyampaikan akibat dari pelaporan administrasi penggunaan dana desa, maka kepala daerah berurusan dengan hukum.
 
“Sudah ada 900 kepala desa yang berurusan dengan hukum karena masalah pelaporan penggunaan keuangan desa, hal ini harusnya bisa diantisipasi jika saja siskeudes bisa diimplementasikan di daerah, sehingga laporan yang dibuat sesuai dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, kemendagri dan kemendes,” ujarnya saat memimpin rapat di ruang rapat komite IV DPD RI pada hari senin (5/2/2017).
 
Menurut Ayi kebijakan yang ada saat ini membingungkan dalam pertanggungjawbaan penggunaan dana desa, sehingga diharapkandengan siskeudes ini bisa menjadi solusi dalam pembuatan laporan.
“Selama ini kita beranggapan bahwa kebijakan dari kemendes, kemenkeu dan kemendagri membuat bingung dalam membuat laporan, nah dengan aplikasi ini saya harap bisa diterima oleh ketiga kementerian  tersebut,” kata ayi yang juga Senator asal Jawa Barat.
 
Di kesempatan yang sama Senator Maluku John pieris, meminta agar pemerintah pusat memperhatikan sarana dan prasarana di daerah jika ingin menerapkan sistem tata kelola keuangan SISKEUDES secara serentak  di Indonesia. dan soal pelaksanaan penggunaan dana-dana desa di daerah juga harus efektif dan transparan. 
 
“Ketersediaan sarana prasarana seperti listrik dan komputer juga harus mendukung untuk penerapan SISKEUDES,  bagaimana mereka bisa gunakan kalo supply listrik itu cuma beberapa jam saja bisa diakses. Bagaimana jika ke depan dianggarkan mesin pembangkit listrik di desa agar bisa melakukan pelaporan dengan sistem itu dengan seharusnya. Saya juga minta inspektorat daerah itu dibubarkan saja karena mereka itu di bawah kepala daerah, sehingga tidak punya wewenang yang kuat,” tegas  John.
 
Senada dengan John Pieris, Iskandar yang merupakan senator dari Sulawesi barat masih mengalami keterbatasan akses sinyal komunikasi.
 
“Kami baru dua tahun terakhir lepas dari ketertinggalan, padahal faktanya masih sangat tertinggal, dikatakan sulbar 100% menggunakan sistem ini. Saya agak bingung karena di sulbar, kendala utama adalah listrik, dan yang paling parah adalah sinyal komunikasi. Kami hanya bisa mengakses sinyal komunikasi di kabupaten mamasa sedangkan  di daerah lain tidak ada sinyal. Dalam penerapan SISKEUDES ini, seharusnya BPKP bisa membantu mendorong kerjasama dengan KOMINFO atau provider seluler agar komunikasi di daerah lancar terutama untuk akses pelaporan keuangan daerah,” paparnya.
 
Sementara itu Senator Jawa Timur Budiono, berharap agar pendampingan dari bpkp terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
 
“Semoga BPKP meningkatkan pendampingan di daerah, karena akhir akhir ini banyak temuan BPK yang disebabkan kesalahan administrasi dan sebagainya, dan BPK pun melakukan dengan sistem sampling, nah tim dari BPK pun tentu memiliki kekurangcermatan juga yang berpotensi merugikan daerah,” ucap Budi.
 
Dalam pemaparannya, Deputi Pengawasan Keuangan Daerah BPKP  Gatot Darmasto, mengatakan bahawa aplikasi SISKEUDES bisa diakses dengan gratis. “Bersamaan dengan kebijakan dana desa, kami bangun aplikasi sederhana, dan ini gratis. KPK pun merekomendasikan SISKEUDES di tahun 2016 kepada kepala daerah, begitu juga dengan Presiden juga menegaskan harus menggunakan siskeudes dalam penggunaan keuangan desa,” terang Gatot.
 
Gatot juga menjelaskan ada  65.450 desa sudah mengunakan SISKEUDES, jika dalam prosentase maka sudah sekitar 93.3% menggunakan sistem tata kelola keuangan ini.
 
Namun dalam pelaksanaannya Gatot juga mengakui bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan SISKEUDES. “Kami juga mengalami kendala sumber daya yang memiliki kemampuan dibidang teknologi, dan sarana yang buruk di daerah timur,” katanya.
 
Dalam keterangannya, Gatot mengatakan memberikan masukan ke kemenkeu, kemendes, kemendagri soal tata kelola keuangan atau regulasinya, 
 
“Jadi kami berkonsultasi juga dengan Kemenkeu, Kemendes dan Kemendagri agar tata kelola keuangan ini bisa harmonis dengan regulasi yang ada. Kami juga berikan bimbingan konsultasi soal penggunaan dana desa, dan melatih sumber daya di desa agar terlatih dalam mengelola pertanggung jawaban dana desa,” terangnya.
 
Gatot menjelaskan juga bahwa ranah BPKP adalah tata kelola keuangan, bukan pengawasan, karena menurut Gatot pengawasan itu di ranah dari BPK dan Inspektorat di kabupaten kota. Sehingga tata kelola yang diarahkan oleh BPKP bertujaun agar pelaporan adminstrasi keuangan di desa baik, dan sesuai dengan peraturan perundagann dr kemendagri dan kemenkeu.
 
Di akhir rapat, Wakil Ketua Komite IV Ayi Hambali berharap agar SISKEUDES bisa menjadi solusi pelaporan keuangan daerah. “Semoga ke depannya SISKEUDES bisa diterapkan diseluruh Indonesia dan menghindari masalah hukum dikarenakan masalah pelaporan administrasi yang buruk,” tegasnya. (Adn)
]]>
321-900-kepala-desa-berurusan-dengan-hukum-komite-iv-gandeng-bpkp-bahas-siskeudes
<![CDATA[WAKIL KETUA DPD RI KUNJUNGI DAN BERIKAN BANTUAN KORBAN GEMPA BANTEN]]> 879-wakil-ketua-dpd-ri-kunjungi-dan-berikan-bantuan-korban-gempa-banten Fri, 02 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Banten, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis meninjau langsung korban bencana gempa di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten. Darmayanti Lubis juga menyerahkan bantuan dari hasil penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian anggota DPD RI. Darmayanti Lubis juga mengadakan pertemuan dengan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

Saat bertemu dengan Bupati Lebak, Darmayanti mengatakan peninjauan korban gempa tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas terhadap apa yang terjadi di daerah sebagai bentuk aspirasi untuk dikomunikasikan ke pemerintah pusat. Dirinya menganggap bencana yang terjadi di setiap daerah merupakan bentuk tanggung jawab bersama, termasuk DPD RI.

“Ibu jangan ragu menghubungi kami. Kami akan fasilitasi segala yang diperlukan. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Oso dan biasanya akan direspon cepat. Ibu bisa menyampaikan aspirasi kepada kami dan kami akan memfasilitasi dan memediasi kepada pusat,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Lebak Iti Octavia menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dari Wakil Ketua DPD RI tersebut. Menurutnya kunjungan tersebut dapat membantu meringankan korban bencana gempa. Dirinya menjelaskan bahwa selama dua minggu ini Kabupaten Lebak masih dalam kondisi tanggap darurat. TNI dan Polri juga bekerjasama dalam melakukan evakuasi korban.

Dirinya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak saat ini melakukan verifikasi atas kerusakan rumah milik warga yang ditimbulkan oleh gempa. Verifikasi tersebut dilakukan untuk menentukan jenis kerusakan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan oleh Pemkab Lebak. Dirinya meminta DPD RI untuk membantu mengawal program pemulihan tempat tinggal dan fasilitas umum yang rusak karena gempa. Iti juga meminta DPD RI untuk membantu membuatkan program penanganan bencana.

“Terima kasih bantuan ibu untuk memfasilitasi dengan pemerintah. Kami mohon kepada ibu terkait mitigasi bencana, karena di daerah kami rawan akan bencana,” ucapnya.

Setelah bertemu dengan Bupati Lebak, Senator asal Sumatera Utara ini langsung melanjutkan ke lokasi terdampak gempa di Kecamatan Lebakgedong. Pada saat mengunjungi korban terdampak gempa, Wakil Ketua DPD RI didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Pemkab Lebak Eka Darmana Putra, Camat Kecamatan Lebakgedong E Wahyudin, dan Kapolsek Lebakgedong M. Chotim.

Saat berkomunikasi dengan Camat Lebakgedong, Darmayanti Lubis mengatakan bahwa DPD RI akan merespon aspirasi masyarakat terkait gempa di Lebak. Dirinya mengatakan DPD RI terbuka atas aspirasi masyarakat korban gempa. *ars

“Jika ada aspirasi, masalah, atau hambatan terkait penanganan atas gempa ini, bapak dapat menghubungi DPD RI. Kami punya akses banyak pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” kata Darmayanti Lubis.

Saat berkunjung ke Lebakgedong, Darmayanti Lubis menyerahkan bantuan dana dan bantuan logistik hasil penggalangan dari anggota DPD RI ke masyarakat secara langsung.

Seperti yang diketahui, gempa bumi yang terjadi tanggal 23 Januari 2018 yang lalu berkekuatan 6,1 SR dengan lokasi 43 Km barat daya Kabupaten Lebak tersebut merusak rumah-rumah warga dan juga fasilitas umum.

]]>
879-wakil-ketua-dpd-ri-kunjungi-dan-berikan-bantuan-korban-gempa-banten
<![CDATA[SESJEN DPD RI LANTIK PEJABAT ESELON DI LINGKUNGAN SETJEN DPD RI]]> 766-sesjen-dpd-ri-lantik-pejabat-eselon-di-lingkungan-setjen-dpd-ri Fri, 02 Feb 2018 13:57:00 +0700 msidikp Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ma’ruf Cahyono melantik pejabat untuk eselon II, III dan IV dilingkungan Setjen DPD RI. Pelantikan dilakukan menyesuaikan dengan struktur organisasi baru sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017. Pelantikan berlangsung di ruang delegasi MPR lantai 2, Kamis (1/2).
 
Dalam sambutannya usai pelantikan, Ma’ruf mengatakan bahwa ASN di lingkungan Setjen DPD RI harus bekerja dengan penuh kesadaran artinya bekerja yang tidak hanya menunggu perintah tapi bekerja dengan penuh inisiatif, kreatifitas, inovasi dan lain-lainnya yang menghasilkan suatu kerja maksimal diluar dari harapan-harapan daripada kinerja pokok.
 
Ma’ruf menambahkan bahwa bekerja dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tidak mudah. Karena, keduanya tidak hanya berada dalam tataran sistem ini, tapi juga berada dalam tataran akuntabilitas publik.
 
"Kalau paradigma ASN hari ini masih sama dengan kami-kami yang dulu, saya kira sudah ketinggalan zaman. Konsep dan konteks reformasi birokrasi bukan lagi menjadi bahan bacaan dan norma yang kemudian dibayangkan menjadi norma-norma yang boleh dan tidak boleh tetapi menjadi sesuatu yang berada di dalam diri ASN," tambahnya. 
 
Sebanyak 123 pejabat dilantik untuk mengisi struktur organisasi baru Setjen DPD RI tersebut. Dalam sambutannya,Plt. Sesjen DPD RI, Ma'ruf Cahyono mengatakan hari ini momentum yang sangat luar biasa karena setelah berbulan-bulan ditunggu, Setjen DPD RI memiliki stuktur baru, peraturan presiden baru, dan peraturan sesjen baru.
 
"Setjen DPD RI telah memiliki rumah baru tetapi belum kunjung ditempati. Dan hari ini, rumah baru itu mulai ditempati. Kita patut bersyukur Setjen DPD  memiliki rumah yang indah," ujarnya.
 
Sebagai pelaksana tugas Setjen DPD RI, Ma'ruf menambahkan tugas itu akan dilakukan dengan sepenuh hati. Ia pun berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) Setjen DPD RI  akan melakukan pengabdian dengan sepenuh hati.
 
Lebih lanjut Ma'ruf meminta agar seluruh pegawai bangga menjadi ASN dilingkungan Setjen DPD RI. Namun, tuturnya, menterjemahkan rasa bangga itu tidak mudah.
 
Lanjutnya, menjadi ASN di sebuah lembaga negara seperti DPD RI, memiliki posisi, tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. 
 
"Kenapa, karena hanya orang-orang pilihan yang bisa mendapat predikat ASN. Oleh karena itu, hargai dan kedudukan ASN dengan sebaik-baiknya dengan cara, bekerjaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab," jelasnya.*int/tho
]]>
766-sesjen-dpd-ri-lantik-pejabat-eselon-di-lingkungan-setjen-dpd-ri
<![CDATA[Komite I DPD RI : Sistem Identitas Tunggal Harus Segera Direalisasikan]]> 222-komite-i-dpd-ri--sistem-identitas-tunggal-harus-segera-direalisasikan Wed, 31 Jan 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta-Komite I DPD RI menekankan pemerintah untuk sesegera mungkin satukan data menuju identitas tunggal menggunakan sistem infomasi dan teknologi yang terintegrasi. Hal tesebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I dengan Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (31/1).
 
Rapat dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam membahas banyaknya permasalahan mengenai jumlah data kependudukan yang dilakukan berbagai instansi yang berbeda-beda. 
 
Menurut Muqowan, penggunaan sistem teknologi informasi dalam percepatan pelaksanaan perekaman  identitas tunggal harus segera dilakukan oleh Kemendagri dalam hal ini melalui DUKCAPIL sebagai pelaksananya. Hal tersebut krusial karena Indonesia menuju momentum tahun politik 2018-2019 mendatang.
 
“Jumlah penduduk yang memiliki dan sudah merekam KTP elektronik akan mempengaruhi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan sebagai acuan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres. Sehingga, jangan sampai ditemukan data berbeda antara jumlah penduduk dan jumlah DPT, karena masih ditemui jumlah yang berbeda antara data dari DUKCAPIL, BPS, dan KPU,” ujar Muqowam.
 
Dirjen Dukcapil Zudan Arif mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam melakukan perekaman KTP-elektronik di antaranya kondisi geografis,  rendahnya kesadaran penduduk mengenai arti penting memiliki e-KTP, kemudian penduduk berada di luar daerahnya sehingga sulit mengurus perekaman data,  dan warga yang berada di luar negeri.
 
“Saat ini kami sudah melakukan beberapa langkah penyelesaian permasalahan perekaman data tersebut dengan melakukan jemput bola melalui pelayanan keliling, membuat sistem pelayanan terintegrasi,  dan menjamin ketersediaan blangko KTP-el yang sudah kami hitung cukup sampai tahun 2019,” terang Zudan Arif.
 
Pemanfaatan sistem teknologi informasi sudah dilakukan oleh Kemendagri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam mengintegrasikan data perekaman di seluruh daerah di Indonesia. DUKCAPIL mengklaim dalam waktu dekat sistem single identity/identitas tunggal akan segera terealisasikan dan memastikan keamanan sistem tersebut dalam menjaga kerahasiaan data-data.
 
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin menuju ke sana, sistem identitas tunggal untuk mempermudah ke depannya dalam pemanfaatan penggunaan data kependudukan untuk pelayanan publik,  perencanaan pembangunan,  alokasi anggaran,  pembangunan demokrasi,  penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” lanjutnya.
 
Menanggapi hal itu, Muqowam mengapresiasi langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Kemendagri dengan penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam mengelola administrasi kependudukan. 
 
“Saya mengapresiasi kemajuan penggunaan sistem teknologi informasi dalam mengelola administrasi kependudukan ini, saya berpikir arah menuju identitas tunggal semakin dekat setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari Dirjen DUKCAPIL, sehingga kesimpangsiuran data jumlah penduduk menjadi semakin jelas jika data sudah satu,” pungkasnya. (mas)
]]>
222-komite-i-dpd-ri--sistem-identitas-tunggal-harus-segera-direalisasikan
<![CDATA[SUSUN DIM RUU PPND, KOMITE IV DPD RI KUNKER KE PONTIANAK]]> 091-susun-dim-ruu-ppnd-komite-iv-dpd-ri-kunker-ke-pontianak Wed, 31 Jan 2018 13:57:00 +0700 msidikp PONTIANAK-Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat dalam rangka melakukan kajian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan dalam penyusunan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah (PPND).

Anggota Komite IV DPD RI asal Kalimantan Barat, Abdul Rahmi mengatakan kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi/aspirasi dari daerah untuk menyempurnakan proses regulasi pengelolaan piutang Negara Dan Daerah. 

“Regulasi penting dalam rangka meningkatkan pengelolaan piutang negara dan daerah, meningkatkan pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjaga hak-hak rakyat atas kekayaan yang dikuasai oleh negara,” ujar senator asal Kalimantan Barat ini dalam kunjungan kerja Komite IV ke Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Selasa (30/1).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ayi Hambali menjelaskan saat ini tercatat outstanding piutang negara yang dikelola oleh PUPN/KPKNL secara nasional sampai tahun 2016 sebesar Rp60 Triliun. Jumlah outstanding tersebut tidak disertai dengan barang jaminan yang memadai. 

“Nilai outstanding piutang negara secara nasional yang besar merupakan salah satu indikasi pengelolaan belum optimalnya pengurusan piutang negara dan daerah sehingga perlu upaya menurunkan jumlah outstanding, “ujarnya.

Selain ini, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang berlaku saat ini telah berumur 58 tahun, dan sudah saatnya dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi saat ini.

“RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah sangat penting, Pertama, untuk meningkatkan tata kelola pengurusan piutang negara dan daerah meliputi perluasan subjek dan objek piutang negara dan daerah, pembatasan dan penghapusan piutang negara dan daerah; Kedua, untuk peningkatan pencapaian target pengurusan piutang negara/daerah atas jumlah piutang negara/daerah; Ketiga, untuk pengaturan sanksi yang tegas dalam pengurusan piutang negara dan daerah,” tambahnya.

Adapun, revisi yang akan dilakukan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pengurusan Piutang Negara dan Daerah yakni percepatan, efektivitas dan efisiensi.
Sedangkan objek pembaharuan dalam meliputi hal-hal  pokok yang bersifat administratif dan substantif seperti pengertian pengurusan piutang Negara dan Daerah; Institusi yang dapat melakukan pengurusan piutang Negara dan Daerah dan Sumber hukum pengurusan Piutang Negara dan Daerah.**

]]>
091-susun-dim-ruu-ppnd-komite-iv-dpd-ri-kunker-ke-pontianak
<![CDATA[Praktek Korupsi Meningkat, DPD RI Gagas Mou Sistem e-government]]> 012-praktek-korupsi-meningkat-dpd-ri-gagas-mou-sistem-egovernment Tue, 30 Jan 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tengah merumuskan nota kesepahaman (Mou) tentang sistem pengawasan bersama pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis dalam sambutannya saat menghadiri acara acara Peringatan Hari Lahir SIMAK ke-7 dengan tema “Indonesia Juara Tanpa Korupsi” di Kampus Institusi STIAMI Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2018.

Sebagai bagian dari dukungan DPD RI dalam pencegahan korupsi, saat ini DPD RI tengah merumuskan kerjasama (Mou) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendes PTT) dan  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk membuat sistem pengawasan bersama pengelolaan dana desa.

"MoU ini akan dideklarasikan pada puncak acara Hari Pers Nasional 2018 di Padang pada tanggal 9 Februari 2018 yang akan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Jokowi," tambahnya.

Darmayanti berharap dengan adanya MoU ini mampu membantu aparatur desa dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa serta meningkatkan peran anggota DPD RI dalam melakukan fungsinya sebagai wakil masyarakat daerahDarmayanti mengatakan data dari Anti Corruption Clearing House milik KPK, sejak 2004 hingga 2017 perkara korupsi yang ditangani sebanyak 683 dan akan ada kemungkinan mengalami peningkatan.

Dari sekian perkara korupsi yang terungkap, didominasi oleh perkara penyuapan yang sudah barang tentu, tersangka adalah oknum pejabat pemerintahan.

"Tercatat hingga saat ini, sudah ada 18 Gubernur, 64 Bupati/Walikota, 134 anggota DPR/DPRD yang telah dimasukkan KPK ke dalam tahanan. Tentu ini sangat memprihatinkan bagi kita semua, ujar senator asal Sumatera Utara ini.

DPD RI, lanjut Darmayanti, mengapresiasi inovasi pengembangan sistem pengawasan tata kelola anggaran dan pembangunan desa yang disebut dengan E-Village Budgeting dan E-Monitoring. 

Sistem yang digagas oleh Bupati Banyuwangi, Azwar Anas ini  membantu aparatur desa dalam mengelola anggaran desa dari perencanaan hingga pengawasannya.Sekaligus, memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

"Sistem ini menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten. Sehingga tercipta keselarasan dan mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan,"jelasnya.*tho

]]>
012-praktek-korupsi-meningkat-dpd-ri-gagas-mou-sistem-egovernment
<![CDATA[Bertemu HWPL, Ketua DPD RI Dukung Deklarasi Perdamaian Dunia]]> 055-bertemu-hwpl-ketua-dpd-ri-dukung-deklarasi-perdamaian-dunia Tue, 30 Jan 2018 13:57:00 +0700 msidikp JAKARTA (29/1) - dpd.go.id, Ketua organisasi Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light (HWPL) Lee Man Hee melakukan audiensi ke DPD RI untuk meminta dukungan dari Ketua DPD RI Oesman Sapta atas deklarasi perdamaian yang sedang diupayakannya. Deklarasi perdamaian tersebut bertujuan untuk mencegah adanya peperangan dan menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia.

Dalam pertemuan di Ruang Delegasi Ketua DPD RI hari Senin (29/1), Oesman Sapta sepenuhnya memberikan dukungan terhadap isu perdamaian dunia dan kerukunan umat beragama. Menurutnya perdamaian dunia merupakan satu isu penting yang harus diwujudkan. Dirinya juga selalu mengupayakan terciptanya pedamaian dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk melalui DPD RI. “Apa yang disampaikan nanti, akan saya bawa ke DPD RI untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Senator asal Kalimantan Barat ini juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang peduli akan perdamaian dunia. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dengan ikutnya Elza Syarief ke pertemuan perdamaian HWPL di Korea untuk membahas deklarasi RUU Perdamaian Dunia. 

“Untuk perdamaian itu membutuhkan hati. Tanpa hati nurani tidak ada perdamaian. Kita akan menugaskan Ibu Elza utk terus bekerjasama dengan tuan. Dan kami akan mem-backup 100 persen Ibu Elza,” imbuhnya.

Menurut Lee Man Hee, organisasi yang dipimpinnya tersebut ditunjuk dan mendapat tugas dari PBB untuk menyusun draf RUU Perdamaian Dunia dan Penghentian Perang Dunia. Oleh karena itu, dirinya berkeliling dunia untuk mencari dukungan dari para pemimpin negara terkait deklarasi RUU perdamaian dunia tersebut. 

Kami membutuhkan penghentian perang dan mewujudkan kedamaian dengan membentuk deklarasi dengan pakar hukum. Dan saat ini kami sedang menunggu keputusan dari PBB. Deklarasi ini akan diproklamirkan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, kami meminta dukungan dari DPD RI dan presiden untuk mendukung deklarasi ini,” ucapnya.

Sedangkan perwakilan Indonesia untuk HWPL Elza Syarief mengatakan peperangan hanya merugikan kelompok anak-anak dan para ibu. Dirinya mengapresiasi Oesman Sapta yang mendukung terciptanya perdamaian dunia. 

“Saya sangat bergembira Ketua DPD sangat antusias mendukung perdamaian. Saya mengetahui dengan baik pak OSO sangat antusias dan peduli pada perdamaian. Saya mendapatkan dukungan penuh dari pak OSO untuk sama sama memperjuangkan perdamaian,” kata Elza.

Di akhir pertemuan, Oesman Sapta bersama Lee Man Hee menandatangani Perjanjian Perdamaian Dunia. Dimana perjanjian tersebut bertujuan untuk membentuk kerja sama untuk mengupayakan perdamaian dunia dan penghentian perang. *vic/ars

]]>
055-bertemu-hwpl-ketua-dpd-ri-dukung-deklarasi-perdamaian-dunia
<![CDATA[Pembangunan Belum Merata, Komite I DPD Susun RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal]]> 439-pembangunan-belum-merata-komite-i-dpd-susun-ruu-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal Thu, 25 Jan 2018 13:57:00 +0700 msidikp Jakarta-Komite I DPD RI pada awal masa sidang tahun 2018 ini mulai menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal. RUU ini penting untuk pengentasan daerah tertinggal yang masih jauh dari sejahtera.  

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Mantan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri I Made Suwandi dan Guru Besar FISIP UI, Irfan Ridwan Maksum.

Ketua Komite I Akhmad Muqowam menyatakan dalam waktu dekat ini rencananya akan segera melakukan sosialisasi ke 3(tiga) daerah mengenai urgensi RUU ini. "Kami akan segera sosialisasikan urgensi RUU ini ketiga daerah di Indonesia, kami memerlukan semua permasalahan dan memperkaya materi RUU ini agar segera masuk ke Prolegnas, karena RUU ini menjadi tugas DPD RI untuk segera diselesaikan," terang senator Jawa Tengah tersebut di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/1).

Mantan Ditjen Otda Kemendagri, I Made Suwandi mengungkapkan untuk menyusun RUU ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang menyeluruh. "Tingkat keberhasilan dari kemajuan daerah terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia(IPM), RUU ini harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah jangan sampai jatuhnya hanya bagi-bagi anggaran saja nantinya tapi tidak ada perubahan SDM nya," jelas I Made Suwandi.

Sementara itu, Guru Besar FISIP UI, Irfan Ridwan Maksum meyakini bahwa jika daerah maju maka negara juga maju. Untuk itu, pemerintah harus bisa meminimalisir ketimpangan di daerah. Menurutnya, ketimpangan bukan hanya terjadi antar daerah tapi juga di dalam daerah masing-masing.

"Kita harus melihat bahwa ketimpangan tidak terjadi antara daerah besar dan daerah lain, tapi di dalam sektor daerah itu sendiri, sebagai contoh dalam provinsi ada kabupaten yang maju sedangkan lainnya kurang, begitu pula antar kecamatan dalam kabupaten juga, jadi daerah pun harus melihat ke dalam juga untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi," ungkap Maksum.(mas)

]]>
439-pembangunan-belum-merata-komite-i-dpd-susun-ruu-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal
<![CDATA[Komite III DPD RI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran baik dalam APBN maupun APBD bagi pengembangan bidang olahraga.]]> 881-komite-iii-dpd-ri-mendorong-pemerintah-pusat-dan-daerah-untuk-meningkatkan-alokasi-anggaran-baik-dalam-apbn-maupun-apbd-bagi-pengembangan-bidang-olahraga Thu, 25 Jan 2018 13:57:00 +0700 msidikp Demikian salah satu hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI bersama dengan Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Prof Djoko Pekik Irianto di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Rabu (24/1) Senayan, Jakarta.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyampaikan, hasil RDPU juga menghasilkan kesimpulan yang menginginkan agar ada peningkatan peran BOPI dalam rangka melahirkan atlet profesional yang dapat berprestasi secara berkelanjutan.
"BOPI diharapkan juga mensupport klub olahraga agar konsisten mengawasi, mengembangkan dan membina atlet profesional serta turut mengawasi penyelenggaraan kompetisi olahraga yang fair dan sesuai regulasi," kata Fahira.

Fahira menambahkan, dari RDPU ini Komite III DPD RI juga menyepakati tentang perlunya penguatan untuk olahraga pendidikan maupun olahraga berprestasi serta olahraga profesionalisme dengan berbasis pada pembinaan sumber daya manusia berbasis kompetensi, jumlah pelatih dan kesejahteraan, dukungan sarana prasarana olahraga yang memadai serta membangun kesadaran masyarakat terhadap olahraga.

Hasil rekomendasi Komite III ini muncul karena kami menilai pembangunan keolahragaan nasional sekarang ini masih belum optimal dikembangkan, khususnya dari sudut kelembagaan, supporting dan strategi, ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Fahira juga menyampaikan bahwa pembangunan olahraga sesungguhnya tidak semata membangun arena olahraga yang layak dan menciptakan atlet-atlet olahraga sebagaimana pandangan sebagian besar masyarakat kita terhadap pembangunan olahraga. Namun, lebih dari itu pembangunan olahraga juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Selain itu, pembangunan olahraga tak luput dari keterlibatan masyarakat baik sebagai perancang, penyelenggara, ataupun pelaku. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa proses pembangunan olahraga dapat diwujudkan dalam tiga bagian, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

Pembangunan nasional keolahragaan juga perlu melibatkan semua komponen pemangku kepentingan secara sinergis dan terpadu. Perlu juga perhatian terhadap ketenagakerjaan olahrag, kelembagaan dan anggaran bidang olahraga yang memadai, kata Fahira.

]]>
881-komite-iii-dpd-ri-mendorong-pemerintah-pusat-dan-daerah-untuk-meningkatkan-alokasi-anggaran-baik-dalam-apbn-maupun-apbd-bagi-pengembangan-bidang-olahraga