Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Wed, 24 Apr 2019 03:10:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Setjen DPD RI Bantah DPD RI Duduki Peringkat Tertinggi Pelaku Tindak Pidana Korupsi]]> 062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi Sun, 28 Apr 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Adam Bachtiar, membantah berita yang dipublikasikan oleh nttterkini.com bahwa DPR RI dan DPD RI menempati peringkat tertinggi dalam pelaku tindak pindana korupsi. 

Seperti diketahui, berita yang dimuat di nttterkini.com tanggal 21 Maret 2019, berdasarkan pernyataan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Roro Sulistiowati, yang mengatakan bahwa anggota DPR RI dan DPD RI merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi, saat berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

“Tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan peringkat tertinggi adalah anggota DPR-DPD,” ucap Roro seperti yang dikutip oleh nttterkini.com.

Adam Bachtiar menyayangkan atas pemberitaan tersebut yang tidak menampilkan keseimbangan berita. Informasi yang disampaikan seharusnya melalui konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah DPD RI. “Kami menyayangkan berita tersebut karena tidak mengkonfirmasi kepada kami. Seharusnya nttterkini.com melakukan check and recheck dalam pemuatan berita tersebut,” ujar Adam Bachtiar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (28/3).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa semasa kepemimpinan Ketua DPD RI, Oesman Sapta, tidak ada anggota yang terlibat pada masalah korupsi. Disamping itu, pada era ini DPD RI membangun transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Tindak pidana korupsi yang terjadi di DPD RI selama ini hanya terjadi 1 kali, yaitu saat mantan Ketua DPD RI terjerat kasus suap pembelian gula impor. Selain itu, salah satu mantan anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara yang ditahan KPK, tetapi kasusmya terjadi pada saat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, bukan saat menjadi anggota DPD RI. 

Selain menyayangkan informasi yang tidak akurat mengenai DPD RI, Adam Bachtiar juga menjelaskan bahwa dalam berita tersebut juga terdapat informasi yang salah. Dimana dalam berita tersebut, nttterkini.com menjelaskan bahwa Roro Sulistiowati merupakan Deputi Pencegahan KPK RI. Padahal Roro Wide Sulistyowati merupakan pegawai di KPK yang menjabat sebagai Kordinator Program, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

“Berdasarkan penelusuran informasi dari Humas Setjen DPD RI, Bu Roro itu tidak menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Yang menjabat Deputi Pencegahan itu Pak Pahala Nainggolan,” papar Adam Bachtiar.

]]>
062-setjen-dpd-ri-bantah-dpd-ri-duduki-peringkat-tertinggi-pelaku-tindak-pidana-korupsi
<![CDATA[DPD RI Cari Format Ideal Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda]]> 122-dpd-ri-cari-format-ideal-pemantauan-dan-evaluasi-raperda-dan-perda Thu, 11 Apr 2019 03:10:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) dalam kerangka mencari format yang ideal terkait pelaksanaan tugas baru DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyampaikan adanya perintah dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang memberi kewenangan baru kepada DPD RI yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda.

“Saya kira pembentuk Undang-Undang menyadari betul ada beberapa ruang kosong, terutama ruang bagi DPD RI sebagai wakil daerah yang ada di pusat. Lalu yang kedua, ada satu fakta hukum bahwa pemerintah pusat yakni Kemendagri tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membatalkan Perda,” ucapnya saat membuka acara FGD dengan tema “Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Legislasi Daerah Pasca Perubahan UU MD3” di Hotel Santika, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (11/4).

Muqowam menjelaskan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya bisa bermacam-macam. Misalnya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah, serta Perda tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.
“Karena itu, hal ini menjadi pekerjaan DPD RI ketika pemerintahan pusat tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pembatalan terhadap Perda, ini keputusan dari MA,” kata Senator asal Jawa Tengah itu.

Untuk mendalami hal tersebut, Muqowam mengaku bahwa DPD RI terus melakukan upaya antara lain menyelenggarakan dialog, FGD dan lain-lain dengan berbagai stakeholder. Dengan harapan agar harmonis antara kewenangan legislatif review dengan yudikatif review ataupun eksekutif review. "Mengingat peran DPD RI masih dipertanyakan posisinya berkaitan dengan kewenangan yang baru tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono mengatakan bahwa peran DPD RI dapat memberikan penguatan bagi pembentukan legislasi di daerah. Selain itu, DPD RI juga dapat membantu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah. “Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPD RI kelak akan memberikan perspektif baru terkait hubungan pusat dan daerah,” paparnya.

Abdul Qodir menambahkan dalam bidang legislasi, rekomendasi-rekomendasi DPD RI merupakan data otentik dalam kaitan pelaksanaan tugas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda merupakan perspektif baru dalam konsep pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan di Indonesia khususnya DPD RI, sebagai Post Legislative Scrutiny. “Tentunya pilihan-pilihan kebijakan yang dirumuskan oleh PULD tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam pedoman pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda,” jelasnya.

Pada acara tersebut pakar otda Djohermansyah Johan menyarankan agar peran dan tugas DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda ini sebaiknya dilakukan secara selektif. Prioritas pemantauan dan pengawasan Raperda dan Perda yang dilakukan oleh DPD RI sebaiknya fokus pada bidang ekonomi, investasi, fiskal, isu lingkungan hidup dan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Selain itu disarankan selektif dalam penentuan Raperda dan Perda yang memang bermasalah dan tidak teratasi oleh Pemda dan Kemendagri, agar DPD RI lebih fokus,” tuturnya.

Pada acara FGD tersebut hadir pula sebagai nara sumber yaitu Bunyamin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-udangan, Kemenkum HAM), Akmal Malik (Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri) dan Sefti Ramsiaty (Deputi Bidang Persidangan DPD RI). *

]]>
122-dpd-ri-cari-format-ideal-pemantauan-dan-evaluasi-raperda-dan-perda
<![CDATA[BKSP DPD RI Terima Kunjungan Y.M. Duta Besar Slovakia untuk Indonesia]]> 844-bksp-dpd-ri-terima-kunjungan-ym-duta-besar-slovakia-untuk-indonesia Fri, 29 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Pada hari Jumat, 29 Maret 2019 Duta Besar Slovakia Untuk Indonesia, Y.M. Mr. Jaroslav Chlebo berkunjung ke Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI. Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kunjungan delegasi BKSP DPD RI ke Slovakia tanggal 11-17 Maret yang lalu. Yang Mulia Duta Besar diterima oleh Ketua Delegasi Kunjungan BKSP DPD RI ke Slovakia, Ibu Emma Yohana didampingi oleh anggota BKSP Prof. Farouk Muhammad (NTB), Bapak H. Abu Bakar Djamalia (Jambi) dan Anggota DPD dari Provinsi Papua Barat, Bapak Chaidir Djafar, serta disaksikan oleh Ketua BKSP DPD RI G.K.R. Ayu Koes Indriyah.
 
Dalam pertemuan ini, kedua pihak berfokus pada lima bidang utama, yaitu kerja sama riset pertanian gandum tropis, pendidikan, pengolahan sampah, dan pemberian bebas visa bagi warga Negara Indonesia untuk berkunjung ke Slovakia. Topik-topik itulah yang menjadi butir-butir pembicaraan dalam misi kunjungan BKSP ke Slovakia. Yang Mulia Duta Besar Slovakia terutama ingin membicarakan kepastian tindak lanjut tentang kerja sama riset gandum tropis karena ini menjadi kepentingan mendesak kedua Negara.  Kerja sama ini sebenarnya telah diwujudkan oleh Universitas Andalas dengan University of Bratislava.
 
Dalam hal kerja sama riset gandum tropis ini, Slovakia menyatakan telah siap sepenuhnya untuk meneruskan kerja sama sampai tingkat keekonomian untuk diproduksi secara massal. Ibu Emma Yohana yang merupakan senator dari Sumatera Barat menyatakan bahwa beliau telah berbicara dengan rektor Unand dan dekan Fakultas Pertanian Andalas untuk menindaklanjuti kerja sama ini.
 
Ibu Emma Yohana juga berkomitmen untuk memfasilitasi sebuah pertemuan untuk meningkatkan implementasi penelitian gandum tropis hingga tahap penanaman massal. Saat ini sudah ada tujuh provinsi yang siap untuk menjadi lahan uji coba penanaman massal, dua diantaranya adalah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
 
Ke depan, BKSP dan Komite II DPD RI akan terus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk kementerian pertanian, pemerintah daerah dan pihak universitas untuk mendorong implementasi kerja sama ini. Dalam pertemuan-pertemuan yang akan diadakan itu, Yang Mulia Duta Besar Slovakia akan diundang untuk turut menyaksikan tindak lanjut kerja sama. 
Pembicaraan hangat dan akrab juga terjadi dalam topik-topik penting yang lain.
 
Dalam hal pemberian bebas visa, pihaknya juga akan berusaha meyakinkan pemerintah Slovakia untuk memenuhi permintaan Indonesia. Menurutnya, warga Indonesia adalah warga yang baik dan tidak perlu dicurigai untuk hal-hal seperti terorisme.
 
Dalam hal pengolahan sampah, para senator menyatakan ada beberapa peluang kerja sama yang bisa segera diwujudkan di daerah masing-masing. Begitu pula halnya dengan bidang pendidikan. Para senator yang hadir mengundang Duta Besar Slovakia untuk berkunjung ke daerah mereka dan akan difasilitasi untuk membicarakan kerja sama di kedua bidang itu.  Yang Mulia Duta Besar menyambut baik undangan itu dan berkomitmen untuk mewujudkan kerja sama dengan daerah-daerah tersebut.

]]>
844-bksp-dpd-ri-terima-kunjungan-ym-duta-besar-slovakia-untuk-indonesia
<![CDATA[Sidang Paripurna DPD RI: DPD RI Akan Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Tiap Daerah]]> 746-sidang-paripurna-dpd-ri-dpd-ri-akan-lakukan-pengawasan-pelaksanaan-pemilu-2019-di-tiap-daerah Fri, 29 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna ke-11 Tahun 2018-2019. Sidang  itu menghasilkan berbagai keputusan pengawasan; antara lain permasalahan penerbangan, kenaikan  tarif peswat, pendidikan kedokteran  dan lembaga penjamin. DPD juga menyoroti pentingnya pelaksanaan pemilu yang aman dan damai. Untuk itu, setiap Anggota DPD RI akan melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2019.

Sidang yang dipimpin  dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis memiliki agenda pokok diantaranya Laporan pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019.

Sebelum kembali ke daerah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berpesan Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 nanti. Dirinya menghimbau kepada seluruh Anggota DPD RI dapat melakukan pengawasan Pra dan Pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden. 

“DPD RI sebagai representasi daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan Pileg dan Pilpres agar tetap berjalan dengan kondusif, aman dan tertib di masing-masing daerah,” ucap Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (29/3). 

Oleh karena itu, sambungnya, peran aktif dari setiap Anggota DPD RI bersama-sama seluruh elemen masyarakat di daerah diharapkan dapat menjadikan pemilu yang damai. Selain itu, bisa dijadikan pemilu yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. “Sehingga menghasilkan pemimpin bangsa yang sesuai dengan harapan kita bersama,” harap senator asal Maluku itu.

Pada penyampaian laporan alat kelengkapan, Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan atas UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Maka itu, DPD RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pesawat udara. “Pemerintah juga harus membentuk Majelis Profesi Penerbangan (MPP) yang diamanatkan Pasal 323 dan 364 UU Penerbangan,” lontarnya.

Tidak hanya itu, Komite II DPD RI juga mendesak Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri dugaan kartel yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat secara sepihak dalam beberapa bulan terakhir. “Kami juga mendesak agar diumumkan harga tiket pesawat setiap awal bulan sebagai bentuk transparasi,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua BKSP DPD RI GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan bahwa dalam rangka memperkuat hubungan parlemen dan kerja sama bilateral dengan negara sahabat yaitu Austria dan Slovakia. Dimana, DPD RI perlu melakukan komunikasi intensif yang berkelanjutan dengan Bundesrat (Senat Austria). “Hal ini agar menjalin dan memperkuat pengembangan lembaga bikameral dunia maupun hubungan bilateral kedua negara,” ucapnya.

Ayu menjelaskan Slovakia memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu menciptakan ahli di bidang teknik dan otomotif. Bahkan, Kementerian Pendidikan Slovakia membuka peluang kerja sama dengan Universitas Indonesia. “Kami ingin mengajak Komite III DPD RI untuk mendorong realisasi kerja sama ini agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang ingin belajar di Slovakia,” ujarnya.

Selain itu, Ketua komite I Benny Rhamdani melaporkan bahwa saat ini Komite I tengah menyusun RUU tentang Daya Saing Daerah. Menurutnya, daya saing daerah sangat diperlukan untuk menopang kiprah dan posisi daya saing Indonesia. “Model pembangunan daerah yang ideal juga perlu dirumuskan dalam upaya mengakselerasi pembangunan di daerah,” tegasnya.

Benny menambahkan harapan besar terhadap peningkatan dan pengembangan daya saing daerah sejatinya diikuti oleh dukungan serta kepastian regulasi yang memadai. “Butuh sebuah UU untuk mendukung pengembangan daya saing daerah yang kini telah menjadi isu global,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua komite III Dedi Iskandar Batubara mengatakan Komite III DPD RI telah melaksanakan penyusunan pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Proses pendalaman materi sudah dilakukan sejak masa sidang sebelumnya. “Muatan materi yang cukup kompleks mendorong Komite III untuk terus menggali data dari beberapa sumber,” tuturnya.

Dedi menilai permasalahan yang mendasar dari penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dengan organisasi profesi kedokteran. Dimana perbedaan tersebut ialah menyangkut perlu tidaknya UU ini. “Namun demikian, pemerintah mengakui bahwa banyak terdapat peraturan pelaksana yang hingga saat ini belum diterbitkan,” katanya.

]]>
746-sidang-paripurna-dpd-ri-dpd-ri-akan-lakukan-pengawasan-pelaksanaan-pemilu-2019-di-tiap-daerah
<![CDATA[DPD RI Terima Penghargaan Lembaga Terpopuler Di Media Tahun 2018]]> 535-dpd-ri-terima-penghargaan-lembaga-terpopuler-di-media-tahun-2018 Thu, 28 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Bandung, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima penghargaan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2019 kategori Lembaga Terpopuler di Media Tahun 2018. Ajang tahunan yang diselenggarakan PR Indonesia di Hotel Trans Studio Bandung, Kamis malam (28/3/2019) merupakan salah satu penghargaan paling komprehensif di bidang kehumasan se-Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan analisa kualitatif yang dilakukan PR Indonesia, DPD RI ditetapkan sebagai Pemenang PR Indonesia Awards Kategori Lembaga Terpopuler di Media 2018 bersama dengan KPK, OJK, Bank Indonesia, TNI, POLRI, dan KPU.

Khusus kategori Terpopuler di Media, PR Indonesia melakukan monitoring pemberitaan ratusan korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah di 20 koran nasional, 40 koran daerah dan 110 majalah mainstream di Indonesia. Selain itu PR Indonesia menghimpun data dari 1 Januari -  31 Desember 2018 untuk mencari korporasi/lembaga/kementerian/pemerintah daerah terpopuler. 

Founder dan Pemimpin Redaksi PR Indonesia Asmono Wikan menyatakan bahwa PRIA merupakan bagian dari komitmen PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja humas/public relations yang unggul.

"PR Indonesia Award mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi korporasi/organisasi, dan komitmen dari PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja kehumasan yang unggul dari korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Penghargaan PR Award Kategori Lembaga Terpopuler di Media 2018 untuk DPD RI diterima oleh Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Nana Sutisna.

Sebelumnya, pada penyelenggaraan PRIA ketiga di Semarang pada tahun 2018, Ketua DPD RI Oesman Sapta mendapatkan penghargaan Best Communicators/Komunikator Terbaik 2018, kategori Kepala Lembaga. (mas)

]]>
535-dpd-ri-terima-penghargaan-lembaga-terpopuler-di-media-tahun-2018
<![CDATA[Setjen DPD RI Wujudkan Ketatalaksanana Arsip yang Akuntabel]]> 474-setjen-dpd-ri-sampaikan-risalah-hasil-audit-kearsipan Wed, 27 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Jakarta,dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI mengadakan exit meeting mengenai pemaparan dan penandatangan Berita Acara Risalah Hasil Audit Sementara.  Kegiatan tersebut dilakukan untuk mewujudkan ketatalaksanaan arsip yang baik dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai organisasi pemerintah.

“Arsip memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi dan birokrasi pemerintahan,  seperti, alat utama ingatan organisasi, bahan atau alat pembuktian (bukti otentik), bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, barometer kegiatan organisasi karena setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip, dan bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya,” papar Plh Sekretaris Jenderal DPD RI Sefti Ramsiaty di Gedung Sekretariat Jenderal DPD RI hari Rabu (27/3).

Setelah adanya audit tersebut, Sefti mengharapkan setiap unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk segera berbenah dan memperbaiki ketatalaksanaan kearsipan. Lanjutnya, Ketatalaksanaan Kearsipan di sebuah instansi pemerintah merupakan salah satu instrumen dan indikator dalam penilaian kinerja oleh Kemenpan RB.

Dalam kegiatan yang dihadiri Plh Sekjen DPD RI Sefti Ramsiaty, Ketua Tim Pengawas Kearsipan ANRI Endang Kristiani, pejabat eselon II dan III, serta seluruh arsiparis dan petugas pengolah arsip disetiap unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, dijelaskan bahwa audit dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Tahun 2019, mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengolahan arsip inaktif, penyusutan arsip, SDM kearsipan, kelembagaan serta sarana dan prasarana

Dalam kegiatan pengawasan audit kerasipan tahun 2019, tim pengawasan ANRI telah melakukan serangkaian kegiatan seperti entry meeting dengan pimpinan unit kerja Sekjen DPD RI, verifikasi berkas tentang regulasi, tata naskah dinas, pengorganisasian, SDM, sarana dan prasarana serta dokumen yang terkait dengan kearsipan lainnya. Selain itu tim pengawasan juga sudah melakukan uji petik ke Bagian Kearsipan, Bagian Risalah dan Biro Perencanaan dan Keuangan, serta melakukan survey dan cek lokasi tempat penyimpanan arsip yang ada di DPD RI.

Ketua Tim Pengawas Kearsipan ANRI Endang Kristiani mengatakan ketatalaksanaan kearsipan pada Sekretariat Jenderal DPD RI secara regulasi sudah cukup memadai untuk mengakomodir proses komunikasi kedinasan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, juga pada aspek pengolahan arsip inaktif, SDM kearsipan, kelembagaan, serta sarana dan prasarana. 

“Pembenahan yang perlu ditingkatkan adalah aspek penambahan program kearsipan, pemusnahan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), anggaran kearsipan dan harus dibangunnya record center kearsipan DPD RI,” jelas Endang.

Kabag Kearsipan, Perpustakaan dan Penerbitan Sekretariat Jenderal DPD RI, Empi Muslion, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan kearsipan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 25-27 Maret 2019. Kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan amanat dari UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta aturan turunan lainnya.*

]]>
474-setjen-dpd-ri-sampaikan-risalah-hasil-audit-kearsipan
<![CDATA[Darmayanti Lubis: Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sangat Penting]]> 905-darmayanti-lubis-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-sangat-penting Wed, 27 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Prof. Darmayanti Lubis mengatakan tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu kebijakan, banyak permasalahan perempuan dan anak yang tidak teratasi. 

“Untuk itu, keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting guna mengatasi segala permasalahan perempuan,” ucap dia pada diskusi Peran Politik Perempuan dalam Pemberitaan Media, di Hotel Le Polonia dan Convention Center, Medan (27/3).

Selain itu, Darmayanti juga menyampaikan, masih banyak permasalahan perempuan dan anak yang tidak selesai, khususnya di Sumatera Utara. Di antaranya kematian ibu dan anak, angka stunting yang tinggi, persoalan tingkat pendidikan. “Jadi masih banyak sekali permasalahan kita sebenarnya,” kata Senator asal Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengharapkan peran media untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat rendah, terutama di Sumatera Utara. Padahal Undang-undang sudah mengamanatkan keterwakilan perempuan harus mencapai kuota 30 persen.

“Ini perlu mendapat perhatian khusus melalui media sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perempuan dan peluang sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,” kata Wagub Sumut dalam sambutannya. 

Lebih lanjut dikatakan Wagub Sumut, di Sumatera Utara terdata dari 100 anggota DPRD, terdapat 15 anggota perempuan, sedangkan dari keseluruhan 33 kabupaten/kota, bahkan masih ada yang sama sekali daerah yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan. “Hanya Labuhanbatu yang memenuhi kuota 30 persen,” ujarnya.

Terkait hal ini, Wagub Sumut meminta dukungan kaum laki-laki. Menurutnya kesetaraan gender tidak didapatkan hanya dari upaya perempuan saja. “Ini juga merupakan komitmen pemerintah yang memposisikan laki-laki agar lebih peduli pada kesetaraan gender sehingga nantinya laki-laki dan perempuan bersama-sama menjadi subjek pembangunan,” tuturnya.

Mengenai peran media menyuarakan kesetaraan gender dan isu perempuan, pengamat media J. Anto mengatakan apresiasi isu perempuan di media- media Indonesia, khususnya Sumut masih sangatlah rendah. J Anto mencontohkan mengapa banyak rubrik perempuan hanya ada pada hari tertentu saja.

“Misalnya rubrik perempuan di koran rata-rata ada di hari Minggu, hari Minggu diasumsikan sebagai hari keluarga hari orang bersantai, itu juga satu konstruksi yang sebenarnya memperkuat konstruksi patriarki,” kata J Anto.

Dalam kegiatan diskusi kerjasama DPD RI dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumut tersebut turut dilaunching buku Darmayanti Lubis : Perempuan Tangguh, Pembela Kaum Perempuan dan Anak yang ditulis oleh Helmi Hidayat.

]]>
905-darmayanti-lubis-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-sangat-penting
<![CDATA[WAKIL KETUA DPD RI, DARMAYANTI LUBIS: PEMPROV DIHARAPKAN GALAKKAN GERAKAN LITERASI PARENTING ]]> 849-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-pemprov-diharapkan-galakkan-gerakan-literasi-parenting-- Tue, 26 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Binjai, dpd.go.id – Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggalakkan gerakan literasi parenting di tengah masyarakat, diantaranya dengan menyiapkan beberapa unit mobil minibus untuk dijadikan perpustakaan keliling. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis dalam  dalam diskusi bertajuk ‘’Literasi Parenting Untuk Menumbuhkan Budaya Damai Sejak Dini ’’di Binjai, Sumatera Utara, Selasa (26/3).

Menurut Darmayanti, perpustakaan keliling yang diusulkannya itu tidak hanya membawa satu sopir dan satu staf perpustakaan, melainkan membawa juga minimal satu ahli psikologi dan satu ahli pendidikan. Maka, ketika mobil perpustakaan keliling diparkir di tengah masyarakat, terutama di perumahan padat atau di tengah unit-unit Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat tidak hanya bisa meminjam buku, tapi juga bisa bertanya dan berdiskusi tentang cara mendidik anak yang baik kepada kedua ahli yang ikut dalam mobil pepustakaan keliling itu.

‘’Kedua ahli ini harus ditraining tentang parenting dulu, agar mereka bisa menjawab pertanyaan masyarakat di seputar pendidikan anak, rumah tangga sakinah, dan persoalan rumah tangga lainnya di era media sosial ini,’’ jelas Darmayanti.

Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara ini menjelaskan, saat ini masyarakat hidup di suatu zaman yang disebut sebagai era disrupsi atau era guncangan. Yakni, guncangan psikologis yang terjadi usai komputer ditemukan, internet dikembangkan, dan era smartphone dengan segala teknologi dan fitur canggihnya mengepung masyarakat hingga mereka mengalami guncangan psiko-sosial. 

‘’Kita terkaget-kaget mendapati fakta bahwa zaman benar-benar berubah dengan sangat cepat. Apa yang kita tulis saat ini di Binjai bisa dibaca saat ini pula di Jakarta, di Kalimantan, di ujung Sulawesi, di Papua, bahkan di luar negeri. Bayangkan jika yang ditulis itu adalah propaganda jahat,’’ jelas profesor lulusan University of Leed, Inggris ini.

Tambahnya, era disrupsi itu juga melanda keluarga. Anak-anak dari generasi “Milenial’’ dan generasi “Z’’ asyik dengan lingkungan internet mereka yang serba baru dan benar-benar berbeda dengan generasi orangtua mereka dan hal ini pada gilirannya melahirkan kesenjangan dua generasi. 

‘’Kesenjangan generasi seperti ini harus serius ditangani bahkan oleh pemerintah pusat jika ditahun 2045 nanti kita benar-benar berniat memanen bonus demografi masyarakat cerdas lahir dan batin,’’ jelas lulusan Institut Teknologi Bandung ini.

Darmayanti juga mengajak semua komponen masyarakat saat ini untuk mengubah paradigma mereka dalam mendidik anak di rumah, dari tradisi  pola asuh otoriter dan permissif menjadi pola asuh cinta dan rasional. 
‘’Di era internet dan smartphone ini, anak-anak sudah lebih cerdas dibanding anak-anak seusia mereka di zaman dulu. “Kini saatnya kita kembangkan pola cinta dan rasional, penuh argumentasi, dalam mendidik anak,’’ jelasnya.

]]>
849-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-pemprov-diharapkan-galakkan-gerakan-literasi-parenting--
<![CDATA[Pemahaman Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Belum Sepaham Soal Pengelolaan Dana Kelurahan]]> 871-pemahaman-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-pusat--belum-sepaham-soal-pengelolaan-dana-kelurahan Tue, 26 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pemahaman pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pengalokasian dana kelurahan masih belum sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Taher Rochmadi di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 26/3/2019.

Ajiep Padindang menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat mekanisme penyaluran dana kelurahan dari APBN. Selain itu, pihaknya juga mengundang sejumlah pemerintah daerah untuk memberi masukan terkait kendala dalam pengelolaan dana kelurahan. 
“Kami melakukan sampling ke berbagai daerah termasuk mengundang kepala daerah untuk rapat, kesimpulannya, pemahaman terhadap pengelolaan dana kelurahan masih lemah dan masih rendah, ujar Ajiep. 

Ajiep menambahkan, dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa proses pengalokasian dana kelurahan  belum persis seperti kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Terkait tahapan pencairan dana kelurahan, Komite IV DPD RI menilai masih banyak daerah yang belum menemukan mekanisme yang tepat dalam pengelolaan anggaran, untuk itu dibutuhkan kesepahaman bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Termasuk, persoalan kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas untuk mengelola anggaran. 

“Pemerintah daerah masih berkutat mengutak atik bagaimana menggeserkan anggaran untuk mengalokasikan kelurahan melalui kecamatan agar bisa dipadukan dengan anggaran pusat untuk kelurahan. Kabupaten/kota juga harus menambah dulu pegawai di kelurahan-kelurahan untuk bisa mengelola anggaran ini. Itu tidak semerta-merta ada anggarannya, SDMnya siap kemudian terakhir antara dprd dengan walikota juga harus membangun kesepahaman terhadap kebijakan ini,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Pemkot Tangerang Selatan, Taher Rochmadi menambahkan saat ini Tangerang Selatan merupakan salah satu yang telah mengajukan alokasi anggaran untuk dana kelurahan. Pihaknya tengah menungggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pencairannya.

Penggunaan dana diarahkan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup.

“Berapapun dana yang diberikan pemerintah pusat akan kami terima untuk pengembangan kelurahan. Semoga bisa dimaksimalkan pihak kelurahan," lanjutnya.

]]>
871-pemahaman-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-pusat--belum-sepaham-soal-pengelolaan-dana-kelurahan
<![CDATA[RUU Daya Saing Daerah, Mewujudkan Daerah Berdaya Saing Global]]> 847-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-berdaya-saing-global Mon, 25 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Surabaya, dpd.go.id - Rancangan Undang-Undang tentang Daya Saing Daerah (RUU DSD) diharapkan mampu mengangkat daerah-daerah khususnya daerah-daerah yang masih tertinggal agar mampu berdaya saing global. Hal ini terungkap dalam Kunjungan Kerja Komite I DPDRI di Surabaya dalam rangka penguatan materi RUU DSD (25/03). 

Rombongan Komite I dipimpin oleh Abdur Qadir Amir Hartono (Gus Ton) Senator Jatim dengan sejumlah Anggota Komite I antara lain Tellie Gozilie Senator Babel, A. Hafid Asrom Senator Yogyakarta, dan I Gusti Arya Wedakarna Senator Bali. Rombongan diterima langsung Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi. Turut menghadiri Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kabiro Perekonomian dan Pembangunan, Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Bappeda Provinsi Jatim, Perwakilan KADIN, Wakil Rektor Universitas Surabaya, dan sejumlah SKPD ses Provinsi Jatim.

Dalam sambutannya Gus Ton menegaskan bahwa RUU DSD merupakan “pintu masuk” pemerintah untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan terhadap model pembangunan di Daerah pada masa mendatang.

"Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya,holistik dan menyeluruh". Daya Saing tidak hanya berorientasi ekonomi saja, tetapi juga menyangkut kemampuan Daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global demi terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yang nyata dan berkelanjutan serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam konteks global, World Economic Forum (WEF) baru saja merilis Indeks Daya Saing Global (2018), Global Competitiveness Report, peringkat daya saing Indonesia naik dua peringkat ke peringkat 45 dari 140 negara. Sementara, laporan Daya Saing Regional Indonesia yang dipublikasikan Asian Competitiveness Institute (2017) menunjukkan bahwa 5 provinsi dengan peringkat daya saing terbaik adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan daerah yang peringkat daya saingnya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, NTT dan Maluku. 
Dalam konteks Jawa Timur, Gus Ton menambahkan bahwa masih terdapat beberapa bagian wilayah di Provinsi Jatim khususnya wilayah pulau-pulau di bagian selatan (Probolinggo dan sekitarnya), wilayah pulau-pulau disekitar Madura yang masih perlu diperhatikan serius. Kawasan Selatan dan Madura masih perlu mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun pelabuhan serta transportasi laut, yang mampu mendongkrak percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Pengembangan kawasan pelabuhan Probolinggo, infrastrtuktur jalan dan kereta api, serta pengembangan wisata bahari di Pulau Gili Kepatang sampai Pulau Gili Iyang perlu di fasilitasi dan di dorong Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. 

Kondisi ini tentunya tidak hanya terjadi di Jatim, akan tetapi juga di Daerah lainnya. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua tentunya untuk memperbaiki Daya Saing lokal dari berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Harapan besar tersebut sejatinya di dukung  regulasi yang memadai. 

“Butuh sebuah undang-undang untuk mendukung upaya percepatan Daya Saing Daerah yang kini telah menjadi isu global”, ujar Gus Ton. 

Wahid Wahyudi menyatakan bahwa walaupun Provinsi Jatim termasuk daerah yang memiliki Daya Saing yang baik di tingkat nasional dan jawa khususnya, akan tetapi di internal Jatim sendiri (antar Kab/Kota dan antar kawasan) masih terdapat ketimpangan. Seperti wilayah tengah dan utara yg sangat maju berbanding terbalik dengan wilayah selatan dan pulau-pulau di seputar Madura. Oleh karena itu, Pemda Jatim sedang mengembangkan kawasan selatan melalui pengembangan pelabuhan, jalur kereta api, jalur darat dan udara di kawasan Selatan termasuk mengembangkan kawasan Suramadu (bagian madura) yang sudah direncakan sejak 13 tahun yang lalu. Untuk Pulau-Pulau terpencil, Pemda Jatim juga akan mengembagkan jalur transportasi laut dan pelabuhan serta mengembangkan wisata bahari di pulau Gili Ketapang maupun Gili Iyang.

"RUU DSD Komite I ini kami harapkan mampu memberikan dorongan dan intervensi lebih masih Pemerintah terhadap pengembangan Daerah-Daerah di Jatim khususnya yang masih tertinggal. Pemda Jatim juga sudah menerbitkan Perda Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan Daya Saing di Provinsi Jatim”.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, beberapa peserta menekankan tentang pentingnya dukungan atau intervensi Pemerintah dalam mewujudkan Daerah yang berdaya saing. Perwakilan KADIN minsalnya, menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam pengembangan Daerah-Daerah yang belum mampu berdaya saing seperti Kawasan Suramadu dengan mengadopsi perkembangan teknologi (4.0) yang tentu saja membutuhkan biaya dan keberpihakan Pemerintah. Sedangkan Wakil Rektor Universitas Surabaya menekankan perlunya pengembangan kualitas SDM untuk menopang kemajuan Daerah. Dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi diharapkan mampu mendukung Daya Saing Daerah dengan melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif bagi masyarakat. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim menekankan akan pentingnya Pemerintah terlibat dari proses pembangunan ekonomi masyarakat mulai dari hulu hingga hilir termasuk dalam membantu membuka pasar.

Sedangkan Senator Tellie Gozellie menekankan pentingnya daerah mengembangkan industri Pariwisata yang mampu mendongkrak PAD dan ekonomi Daerah. Sedangkan Senator Hafid dan Senator I Gusti Arya menekankan pentingnya sinergitas antar daerah antar provinsi guna mempercepat pemerataan daya saing dan kesejahteraan masyarakat daerah seperti Yogyakarta dengan Surabaya dan Bali dengan Surabaya.

Kunjungan Kerja di tutup dengan doa dan harapan agar apa yg sudah dan akan dilakukan bermanfaat bagi Daerah dan Indonesia.

]]>
847-ruu-daya-saing-daerah-mewujudkan-daerah-berdaya-saing-global
<![CDATA[Akhmad Muqowam: Pemerintah Kurang Sosialisasi Program Optimalisasi Danau Rawa Pening]]> 210-akhmad-muqowam-pemerintah-kurang-sosialisasi-program-optimalisasi-danau-rawa-pening Fri, 22 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Rawa Pening, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengapresiasi dan menghargai program optimalisasi Danau Rawa Pening yang membentang di antara Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Bawen, dan Banyubiru, Provinsi Jawa Tengah. Seperti diketahui, Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang akan dipulihkan pemerintah. Prioritas pemulihan danau tersebut terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Di sisi lain Muqowam menyayangkan kurangnya sosialisasi program tersebut pada masyarakat sekitar.  Apalagi sekitar 3000-an nelayan dari 13 desa sekitar mengandalkan penghidupan dari danau. Mereka terdiri dari nelayan ikan, pencari enceng gondok dan petani budidaya ikan karamba. "Tentu sebagai Anggota DPD Dapil Jateng, saya sangat ikut mengapresiasi dan menghargai upaya pemerintah. Namun ada sedikit masalah di masyarakat, yaitu belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mengejutkan masyarakat, masyarakat kan perlu persiapan ini itu dan sebagainya," ujar Muqowam saat berkunjung ke Danau Rawa Pening, Jumat (22/3). 

Sebenarnya Danau Rawa Pening seluas 2.670 hektar ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi destinasi pariwisata taraf internasional. Namun kondisi kawasan rawa hingga kini belum tertata dengan baik, terutama pendangkalan dan lebatnya tanaman eceng gondok yang menjadi salah satu kendala pengembangan Rawa Pening.

Akhmad Muqowam mengakui bahwa memang perhatian pemerintah sudah ada namun belum optimal. "Dulu pernah tidak ada kejelasan siapa sesungguhnya yang mempunyai kewenangan atas Rawapening, bukan saja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahkan Kodam Diponegoro pun ikut terlibat dalam hal Rawa Pening, tetapi sekarang sejak Pemerintahan Jokowi dapat terurai dengan baik soal kewenangan tersebut," ujar Muqowam. 

Muqowam mengatakan bahwa dibutuhkan komitmen bersama dalam program rencana penyelamatan Rawa Pening antara seluruh stakeholder juga masyarakat. Salah satunya, melalui pendekatan sosial ekonomi dengan merubah pola pikir masyarakat untuk penyelamatan Rawa Pening agar bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat, sebagai bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat dan bangsa.

]]>
210-akhmad-muqowam-pemerintah-kurang-sosialisasi-program-optimalisasi-danau-rawa-pening
<![CDATA[DPD RI dan DPR RI Mampu Ciptakan Sinergitas Dalam Membuat UU]]> 204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu Wed, 20 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat pusat. Untuk itu, DPD RI harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu.

“Ke depan soal DPD RI itu harus jelas. Kita (Pimpinan DPD) sepakat, di mana 17 April nanti kita harus berakhir dengan baik. Selain itu, kapasitas anggota juga perlu ada peningkatan,” ucap Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam dalam diskusi bertajuk ‘Strategi Memperjuangkan Kepentingan Daerah’ di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut Muqowam, saat ini DPD RI masih menangani masalah-masalah sektoral yang seharusnya merupakan bidang yang dinaungi oleh DPR RI. Maka dari itu, anggota DPD RI harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah.

“Kita tahu ruang DPD RI adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

Muqowam juga berharap kedepan DPD RI harus sesuai dengan pandangan dalam UUD. Namun perkara itu tidak mudah, karena teman-teman di DPR RI tidak semua ‘welcome’ dengan DPD RI. “Tetapi pondasi ini yang harus kita jaga kedepan, bahwa semua harus sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa berbicara penguatan memang dikembalikan pada UUD 1945. Karena di dalam UUD 1945 mendudukan lembaga negara pada posisi tugasnya masing-masing. 

“Saya melihat dari luar, pada prinsipnya pembangunan daerah itu tergantung pada eksekutif. Karena yang menjalankan fungsi anggaran dan UU itu eksekutif. Jadi sebenarnya tugas DPR RI juga sedikit. Jika DPD RI merasakan tugasnya kecil, ya DPR RI juga,” papar Herman. 

Herman menilai hal tersebut dikarenakan imbas dari sistem presidensial. Karena presiden yang mengendalikan bukan parlemen. “Jadi realitasnya seperti itu. Tapi bila mengerucut pada UUD tugasnya memang jelas,” jelasnya. 

Di kesempatan yang sama, Peneliti LIPI Siti zuhro menyarankan agar DPD RI senantiasa mencari momentum agar bisa ditengok kembali. Maka saat ini muncul pertanyaan mendasar, apakah DPD RI itu diperlukan atau tidak? “Yang jelas DPD RI lahir dari empat kali amandemen UUD. Namun saat ini tidak memiliki fungsi legislasi. DPD RI dikunci sebagai perwakilan daerah namun dilematis,” terangnya. 

Menurut Siti Zuhro, bahwa saat ini sistem tidak jelas baik dua kamar, atau tiga kamar ‘MPR, DPR, dan DPD’. Tetapi, maju atau mundur suatu daerah tidak bergantung pada eksekutif. “Legislatif bisa melakukan pengawasan konstruktif kebijakan untung atau ruginya rakyat yang dimana perannya dilakukan DPD RI,” jelasnya.

Siti Zuhro menambahkan sebenarnya DPR RI dan DPD RI mempunyai tugasnya masing-masing. Sehingga peran eksekutif dan legislatif bisa menciptakan sinergitas yang bermanfaat bagi rakyat. “Jadi DPR dan DPD mempunyai kapling-kapling sendiri. Begitu juga, eksekutif. Maka kedua lembaga ini mampu menciptakan sinergitas,” paparnya.

]]>
204-dpd-ri-dan-dpr-ri-mampu-ciptakan-sinergitas-dalam-membuat-uu
<![CDATA[KOMITE III DPD : PERDA LANSIA BUKTI KOMITMEN PEMPROV BALI DALAM PENANGANAN KESEJAHTERAAN LANSIA]]> 460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia Tue, 19 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Denpasar, dpd.go.id - delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Novita Anakotta senator asal Maluku bersama dengan senator DPD RI lainnya yakni Syarif (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Stefanus BAN Liow (Sulut), AM. Iqbal Parewangi (Sulsel), dan Chaidir Jafar (Papua Barat), melakukan kunjungan kerja ke provinsi Bali, Rabu (19/03/19).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi, memperoleh masukan, pandangan dan pendapat bagi inisiasi DPD RI terhadap revisi UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Dalam kunjungan kerja tersebut delegasi Komite III melakukan rapat kerja daerah dengan jajaran organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan pelaksanaan program dan kebijakan kesejahteraan lansia di provinsi Bali. 

Dalam sambutan pembukaannya Novita menyampaikan bahwa besarnya presentase penduduk lansia menyebabkan Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Pada tahun 2017 penduduk lansia mencapai 8,97% atau mencapai 23,4 juta orang, dan diperkirakan mencapai 10% pada tahun 2021. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional.

Novita menambahkan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh Komite III DPD RI, terkemuka bahwa lansia di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut penyelesaian segera agar upaya pemberdayaan terhadapnya dapat dilakukan. Dari sisi kesehatan, sekitar 4,8% lansia miskin menyandang disabilitas. Jenis disabilitas terbesar adalah tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa.

Dari sisi ekonomi, terjadi penurunan dukungan anak, keluarga besar, dan lingkungan tetangga kepada Lansia, sementara terdapat trend beban yang ditanggung Lansia semakin panjang. Lansia tidak hanya menanggung anak tetapi juga cucu. Dari sisi hukum, munculnya kasus hukum baik pidana maupun perdata kepada Lansia. Lansia yang sebagai otak maupun pendukung kejahatan pidana. Dan dari sisi sosial terjadi disharmoni interaksi dan komunikasi Lansia dengan keluarga, sesama lansia dan masyarakat.

dr. Ketut Suarjaya, MPPM, Kadinas Provinsi Bali menyambut baik kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Komite III. Disampaikan oleh Ketut, Umur Harapan Hidup (UHH) orang Bali saat ini rata-rata 73,35 tahun. Lebih tinggi dari angka Nasional yang hanya 73.06 tahun. Menyadari layanan kesehatan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan UHH, maka program dan kebijakan kesehatan bagi lansia diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi Lansia di fasyankes primer (khususnya puskesmas santun). Jumlah puskesmas santun di provinsi Bali hingga saat ini mencapai 20 dari 45 puskesmas yang ditargetkan.

Penanganan lansia yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi Bali meliputi penanganan di dalam panti dan di luar panti. Penanganan di dalam panti dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan spiritual, kegiatan ketrampilan dan kegiatan kesenian. Adapun penanganan di luar panti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantu lanjut usia, perawatan sosial (home care), dukungan keluarga (family support), terapi (day care) dan lanjut usia berbasis masyarakat, demikian penjelasan Dewa Gede Mahendra Putra selaku Kadinas sosial pemprov Bali.

Menutup rapat kerja daerah dengan pemprov Bali, Novita menyampaikan apresiasinya kepada pemprov Bali yang telah mengundangkan Perda No 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lansia. Kehadiran Perda menjadi komitmen dan keberpihakan pemda terhadap kesejahteraan lansia, baik dari sisi alokasi anggaran daerah maupun penanggung jawab pelaksana kebijakan ditingkat daerah. Novita juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha dalam penanganan lansia.

]]>
460-komite-iii-dpd--perda-lansia-bukti-komitmen-pemprov-bali-dalam--penanganan-kesejahteraan-lansia
<![CDATA[Komite II DPD RI Wujudkan Pelayaran Yang Menekankan Keselamatan dan Keamanan]]> 332-komite-ii-dpd-ri-wujudkan-pelayaran-yang-menekankan-keselamatan-dan-keamanan Tue, 19 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Jakarta.dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengarkan masukan mengenai penyusunan RUU perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyusunan RUU Perubahan tersebut bertujuan agar bidang pelayaran di Indonesia mampu mewujudkan aktivitas pelayaran yang dapat bermanfaat bagi daerah.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, perubahan atas UU No. 17 Tahun 2018 dilakukan karena saat ini undang-undang pelayaran tersebut dianggap masih belum optimal dalam mendorong transportasi laut di Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Bahkan kondisi pelayaran di Indonesia masih dianggap kurang dari standar internasional, karena masih banyak hal yang harus diperbaiki.

“Dari hasil riset dan studi keamanan maritim 2017 tentang isu keselamatan maritim, Indonesia termasuk negara yang sistem penyelenggaraan pelayarannya relatif buruk, karena tingginya kecelakaan laut secara nasional, dan lemahnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma-norma keselamtan maritim serta tata kelola sistem pelayaran yang baik,” paparnya dalam RDPU yang dihadiri oleh PT. Pelindo II, PT. Pelni, PT. ASDP Indonesia Ferry, Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNII) hari Selasa (19/3).

Lanjutnya, RUU perubahan atas UU No. 17/2018 ini bertujuan untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam pelayaran di Indonesia. Seperti kelemahan yang terjadi dalam manajemen keselamatan dan keamanan maritim. Perubahan atas undang-undang tersebut menekankan pada aspek keselamatan bagi pengguna transportasi laut. “Dimana faktor keselamatan tersebut akan diikuti oleh aspek biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan,” imbuhnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Timur tersebut juga menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi penegak hukum di laut yang sampai saat ini masih menjadi masalah karena ego sektoral masing-masing instansi. Hal tersebut berdampak terhadap kondisi pelayaran di Indonesia yang kurang maksimal. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, yang hadir dalam RDPU tersebut, menjelaskan bahwa implementasi UU No. 17 Tahun 2018 masih kurang dari ideal. Undang-undang tersebut dirasa masih belum memberikan jaminan yang pasti bagi para pelaku transportasi laut (pelayaran) di Indonesia. “Undang-undang ini masih memerlukan implementasi yang maksimal. Jika bicara soal keselamatan, kita memang harus memperkuat itu di daerah. Dan kita belum menjalankan semaksimal mungkin atas undang-undang ini,” tukas Carmelita.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur IPC, Dani Rusly, saat ini industri pelayaran dan transportasi laut sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut digunakan untuk mendukung transportasi laut yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha pelayaran, salah satunya untuk membangun perekonomian dan menciptakan keamanan dan keselamatan. Menurutnya hal-hal tersebut harus diakomodir dalam RUU Perubahan atas UU Pelayaran kedepannya.***ars

]]>
332-komite-ii-dpd-ri-wujudkan-pelayaran-yang-menekankan-keselamatan-dan-keamanan
<![CDATA[Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah Kurangi Impor Dan Sejahterakan Petani]]> 300-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dukung-pemerintah-kurangi-impor-dan-sejahterakan-petani Tue, 19 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta Dukung Pemerintah untuk mengurangi keran impor dan lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Hal tersebut terungkap saat menjadi keynote speaker pada acara Rakornas dan Diskusi Nasional 2019 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Jakarta. Senin, 18 Maret 2019.

“Saya mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan petani, kalau bisa stop bahkan kurangi keran impor karena merugikan petani. Selain itu saya menekankan agar pemerintah mampu memberikan insentif yang baik dalam industri pertanian terutama dalam subsidi pupuk. Pemerintah sebagai mitra strategis petani harus mampu menjalin koordinasi konsolidasi dengan HKTI agar HKTI sendiri mampu mencapai tujuan organisasi untuk mensejahterakan petani itu sendiri,” tegas Oesman Sapta yang juga mantan Ketua HKTI 2010-2015.

Selain itu, Oesman Sapta juga menyerukan agar seluruh jajaran pengurus HKTI mampu bersatu dan menjadi wadah bagi organisasi petani , yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan petani.

“Organisasi ini didirikan agar para petani maju, petani bukan lagi suatu profesi yang rendahan, hampir 56 juta rakyat kita berprofesi sebagai petani, ini harus menjadi fokus perhatian kita, dan saya berharap pemerintah lebih mendorong produksi pertanian dan swasembada pangan, sehingga kalau petani kita maju, mendapatakan insentif didorong dan didukung oleh pemerintah dengan mengikuti cara yang lebih modern, niscaya kita tidak perlu impor-impor lagi,” seru Oesman Sapta. 

Pada kesempatan ini, Oesman Sapta juga berpesan kepada seluruh pengurus HKTI agar lebih mengoptimalisasi kinerja. HKTI harus mampu menjadi wadah bagi 56 juta petani dan berjuang mensejahterakan petani.

“Saya percaya HKTI dengan seluruh jajaran pengurus saat ini mampu konsisten memperjuangkan para petani, selain itu seluruh pengurus harus yang memegang perananan harus mengerti paham dunia tani, karena tujuan dari didirikan organisasi ini aalah untuk menjadi wadah bagi kesejahteraan seluruh petani,” pungkas pria yang disapa OSO tersebut. (mas)

]]>
300-ketua-dpd-ri-oesman-sapta-dukung-pemerintah-kurangi-impor-dan-sejahterakan-petani
<![CDATA[Darmayanti Lubis Ajak Warga Perantauan Bangun Daerahnya]]> 152-darmayanti-lubis-ajak-warga-perantauan-bangun-daerahnya Mon, 18 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis mengajak warga perantauan yang hidup di kota kota besar ikut serta membangun daerahnya. Dia mencontohkan warga Binjai yang berdomisili di Jakarta untuk bersama sama memikirkan pembangunan kota Binjai. Hal iti diaampaikan Senator adal Sumatera Utara ini saat menggelar silaturahmi bersama Forum Putra Putri Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara di Komplek Permahan Menteri Jalan Denpasar Raya No. 19 Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan sesama anak Binjai. Minggu ( 17/03)

Dalam kegiatan ini dihadiri para tokoh-tokoh masyarakat Kota Binjai baik yang datang dari Binjai maupun yang berdomisili di Jabodetabek.

Wakil Ketua DPD RI menyambut gembira kehadiran forum pada acara tersebut. Dalam sambutannya, Prof. Darmayanti mendorong semua komponen masyarakat yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara ikut serta membantu mempercepat pembangunan darah sumatera utara.

"Ya, saya merasa sangat senang berkumpul dengan sesama putra putri sumatera utara khususnya daerah kota Binjai, Karna saya juga berasal dari binjai". Ujar Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis selaku Wakil Ketua DPD RI.

Dalam sambutannya, Darmayanti Lubis mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk memperekat persaudaraan, karena nilai persatuan dan kesatuan harus terus menerus di pupuk. Darmayanti berharap masyarakat kota Binjai harus tetap menjaga perbedaan, Saling menghargai, dengan begitu ikut menjaga persatuan negara.

"Saya melihat saat ini karakter anak bangsa sudah mulai luntur, untuk itu saya mengajak saudara saudara untuk terus menerus mengoptimalkan peran bapak bapak dan khususnya kaum perempuan juga berperan aktif membangun karakter putra putri daerah dengan diawali dari keluarga sendiri,". Ungkapnya

Forum Silahturahmi Anak Binjai ini terbentuk sejak 1970 dan yang hadir juga dari bebagai komunitas yg aktif dan rutin menggelar acara silahturahmi.

Diakhir sambutannya Darmayanti Lubis berharap agar Forum ini tetap eksis dan dipertahankan sebagai ajang silahturahmi dan ajang bertukar informasi serta ikut berperan serta percepatan pembanguan daerah khususnya kota binjai (ist)

]]>
152-darmayanti-lubis-ajak-warga-perantauan-bangun-daerahnya
<![CDATA[Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis Ajak Kaum Millenial Menjadi Motor Penggerak Kemajuan Bangsa]]> 644-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-ajak-kaum-millenial-menjadi-motor-penggerak-kemajuan-bangsa Fri, 15 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Medan, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Prof. Darmayanti Lubis mengajak kaum millenial Medan yaitu para mahasiswa dan pelajar menjadi motor perubahan pembangunan bangsa dan bagian dari  generasi yang siap dan tangguh dalam menghadapi era globalisasi dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan (job creator) bukan sebagai pencari kerja (job seeker). Hal itu diungkapkan Darmayanti saat menjadi pembicara dalam acara Dialog Publik “Membangun Generasi Millenial Indonesia Melalui Pendidikan Moral dan Etika" di Aula Universitas Al Washliyah Medan, Jumat (15/3).

Menurut senator Sumatera Utara ini,  Mahasiswa saat ini tidak bisa hanya diarahkan menjadi pencari kerja (job seeker) namun harus mampu menjadi pembuka lapangan pekerjaan (job creator). Karena mahasiswa sebagai kaum millenial saat ini punya tantangan yang besar, bukan sebagai pencari kerja tapi harus berani menciptakan lapangan kerja, “ ucapnya. 

Menurutnya saat ini lapangan pekerjaan terbatas sedangkan jumlah tenaga kerja terus tumbuh sehingga kebutuhan lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan kerja hal itu yang akan menimbulkan jumlah pengganguran makin tinggi.

Untuk menghadapi keterbatasan ketersediaan lapangan kerja, Darmayanti mengajak kaum millenial mulai membuka lapangan pekerjaan di sektor kewirausahaan.

Idealnya dalam suatu negara, kata Darmayanti,  persentase masyarakat yang bergerak di dunia wirausaha adalah 2% dari jumlah penduduk, karena kewirausahaan adalah motor penggerak ekonomi sebuah negara. Indonesia, menurut Darmayanti masih jauh dari target itu. 

Meskipun begitu tren minat generasi muda untuk menjadi wirausaha mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan, Darmayanti mencatat khusus untuk industri kreatif, data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat besarnya potensi ekonomi kreatif untuk berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor. Pada tahun 2013 ekonomi kreatif mampu berkontribusi 7,05 persen terhadap PDB Nasional, menyerap 11,91 juta tenaga kerja atau 11 persen dari total tenaga  kerja nasional, serta menciptakan 5,4 juta usaha kreatif yang sebagian besar adalah UKM.

Lebih lanjut, Darmayanti menjelaskan masalah sumberdaya Indonesia perlu menjadi perhatian kita semua, oleh karena itu selayaknya pemerintah dan perguruan tinggi berkemas untuk meregenerasi bibit unggul bangsa, “Maka menurut kami untuk mendorong ataupun memproduksi generasi penerus,  perlu optimalisasi dalam mendudukan pendidikan karakter maupun pendidikan kejuruan atau vokasi bagi generasi kita,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Darmayanti juga menyoroti peran umat dalam ikut serta membangun bangsa melalui pendidikan yang bertakwa dan bermoral serta beretika sehingga generasi millenial yang dihasilkan tidak hanya berwawasan global tetapi memiliki sikap jujur dan bertoleransi terhadap kelompok lain. 

“Dalam rangka menjaga keutuhan dan kebesaran umat maka perlu kita bergandengan tangan untuk terus menerus memberikan spirit dan mendorong terbentuknya karakter bagi generasi bangsa. Sehingga apa yang kita cita-citakan dapat menjadikan yang terbaik bagi umat. “ Ungkap Wakil Ketua II DPD RI ini, 

Acara yang dihadiri seratusan mahasiswa univeritas Al Washliyah ini juga menghadirkan pembicara lainnya yaitu Rektor Universitas Washliyah Medan Jamaludin Marpaung MA, dan Rahmayati,  yang mewakili Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. (cdn)

]]>
644-wakil-ketua-dpd-ri-darmayanti-lubis-ajak-kaum-millenial-menjadi-motor-penggerak-kemajuan-bangsa
<![CDATA[Kunker Wakil Ketua DPD RI Prof. Darmayanti Lubis di Provinsi Sumut “DPD Siap Turun Perjuangkan Persoalan Daerah”]]> 750-kunker-wakil-ketua-dpd-ri-prof-darmayanti-lubis-di-provinsi-sumut-“dpd-siap-turun-perjuangkan-persoalan-daerah” Thu, 14 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Pematangsiantar, dpd.go.id - DPD RI sebagai  lembaga perwakilan daerah merupakan lembaga yang bebas dari intervensi partai politik dan bersifat independen. Untuk itu DPD RI siap memperjuangkan kepentingan daerah, salah satunya dengan turut melakukan pengawasan program dana kelurahan yang dijanjikan pemerintah pusat akan cair di awal April 2019 ini agar benar-benar turun ke masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis saat melakukan dialog tatap muka dengan jajaran kepala dinas, camat dan lurah di Balai Pemerintah Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3),

Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis menjelaskan bahwa kehadiran Anggota DPD RI di daerah harus dapat dimanfaatkan masyarakat daerah karena setiap anggota  DPD RI tidak punya beban politik seperti anggota DPR RI yang berasal dari partai politik. Darmayanti mencontohkan dirinya yang bukan perwakilan partai tertentu sehingga tidak ada kewajiban untuk mengusung calon presiden tertentu. Untuk itu dia mengharapkan agar rakyat di daerah memanfaatkan peran DPD RI yang independen ini untuk kemajuan daerahnya masing- masing.

Dalam hal pengawasan dana kelurahan, Darmayanti menjelaskan kehadiran DPD RI di daerah merupakan keharusan. “Kedatangan kami dalam rangka mengawasi dan membantu proses pencairan dana kelurahan yang mencapai sebesar 3 triliun, dibagi untuk seluruh kelurahan di Indonesia.”

Menurutnya Kehadirannya untuk mengawasi apakah sudah turun juknisnya, dan progresnya seperti apa. Seharusnya Dana kelurahan tahap satu sudah digulirkan di bulan  Februari sampai dengan Mei ,  “Tahap satu seharusnya sudah disalurkan. Kehadiran kami untuk memastikan program itu apakah sudah berjalan, ternyata belum“ katanya.

Lebih lanjut Darmayanti menjelaskan bahwa saat ini ada forum masyarakat kelurahan yang dibentuk untuk menangani masalah dana kelurahan agar berjalan efektif seperti yang direncanakan. Menurutnya, DPD RI sangat mendukung wadah ini dan sangat terbuka untuk membantu mensosialisasikan program-program dana kelurahan ke masyarakat.

Menurut Darmayanti, DPD RI memang tidak sepopuler DPR RI karena berkaitan dengan kewenangan terbatas dan keberadaan DPD RI yang relatif masih baru. Namun, meskipun lembaga baru, kata dia, DPD RI memiliki sikap yang mandiri. 

“Makanya kami terlihat kurang beken, kami tidak bisa mencalonkan presiden, beda dengan Anngota DPR bisa mencalonkan presiden, bisa dari partainya” pungkasnya memberikan penjelasan perbedaan anggota DPD RI dengan anggota DPR RI.

Menurut Darmayanti, dalam keterbatasan kewenangan dalam hal menjalankan tugas legislasi, DPD RI tetap berhak mengajukan RUU, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN serta memiliki kewewenangan  untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas  perda.

Di setiap kehadiran di daerah, Darmayanti menjelaskan bahwa hal itu bukti tanggungjawab kepedulian DPD RI terhadap masyarakat daerah.

Darmayanti menjelaskan bahwa anggota DPD RI yang berjumlah 132 orang anggota merupakan perwakilan dari setiap provinsi. 

Satu provinsi diwakili empat orang anggota. Menurutnya, masyarakat Sumut patut bersyukur dari empat anggota DPD RI dari Sumut, dirinya dipercaya dan terpilih menjadi salah seorang Pimpinan DPD RI saat ini. 

Sebagai wakil daerah, DPD RI merasa memiliki manfaat bagi setiap daerah. “Saya menjemput bola untuk menanyakan permasalahan apa yang ada di daerah. Walaupun bukan kami yang mengetuk palu soal besaran pembagian dana kelurahan tapi kami bisa menyuarakan dan mengajukan pandangan ke pemerintah terhadap alokasi dan sebaran dana kelurahan.” Ungkapnya.

Sementara itu, Eddy Nuah Saragih,SE, MM, , staf ahli bidang pembangunan Kota Pematangsiantar mendukung langkah-langkah DPD RI memperjuangkan kepentingan daerah. Menurutnya, sebagai wakil daerah di pusat setiap permasalahan di daerah baiknya memang mendapat dukungan dari setiap wakil daerah di pusat baik dari DPR maupun DPD RI.

Menurutnya, Kota Pematangsiantar sebagai daerah otonomi baru memiliki keterbatasan angaran pembangunan sehingga perlu dukungan dari anggota DPD RI untuk memperjuangkan penambahan anggaran. “Diharapkan dengan kehadiran Pimpinan DPD RI dapat memperkuat  kota Pemantangsiantar mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Eddy juga berharap agar kewenangan DPD RI dalam hal anggaran bisa diperkuat lagi dengan ikut menentukan dan memutuskan setiap aturan yang berkaitan dengan besaran dan mekanisme dana bagi hasil daerah. Menurut dia, sebagai wakil daerah, DPD RI memiliki kepentingan yang besar karena setiap anggotanya merupakan perwakilan dari daerah.
(Cdn)

]]>
750-kunker-wakil-ketua-dpd-ri-prof-darmayanti-lubis-di-provinsi-sumut-“dpd-siap-turun-perjuangkan-persoalan-daerah”
<![CDATA[Akhmad Muqowam: DPD RI Harus Bekerja di Ruang Daerah, Bukan Sektoral]]> 295-akhmad-muqowam-dpd-ri-harus-bekerja-di-ruang-daerah-bukan-sektoral Thu, 14 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Semarang, dpd.go.id – Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam berpendapat DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah. Setiap anggota DPD RI kedepannya diharapkan mampu berpikir dari kerangka kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu. 

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Bedah Visi Misi Calon Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah di Semarang (14/3), Muqowam menjelaskan saat ini DPD RI masih menangani masalah-masalah sektoral yang harusnya merupakan bidang yang dinaungi oleh DPR RI. Menurutnya anggota DPD RI harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah. Padahal bidang tugas dan fungsi DPD RI sudah diatur jelas dalam Pasal 22D UUD 1945.

“Ruang DPD adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas. Hari ini DPD masih seperti DPR, kabeh ditangani, coba lihat pasal 22 di UUD 45,” tegasnya.

Mengomentari visi-misi yang disampaikan calon-calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah dalam FGD tersebut, Muqowam menilai apa yang disampaikan masih bersifat sektoral. Tiap-tiap calon masih menjadikan isu masalah tertentu yang terjadi di suatu wilayah di Jawa Tengah, soal pendidikan, atau disaster management. Menurut Muqowam apa yang disampaikan calon-calon tersebut masih kurang sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945. 

“Tapi itu ga papa, itu proses pembelajaran. Berbagai persoalan yang muncul dikemas dalam fungsi kedaerahan, representasi kedaerahan. Jawa tengah ada masalah apa. Kalau secara sederhana, bangun jalan di Jawa Tengah itu sektoral, tapi kalo Jawa Tengah membangun jalan itu blokingnya kewilayahan. Sumber-sumber masalah di Jawa Tengah itu dibundeli dengan Jawa Tengah, baru dibawa ke nasional,” papar Muqowam.

Hal tersebut dianggap sebagai tantangan bagi calon anggota DPD RI periode 2019-2024 untuk merubah hal tersebut. Muqowam berharap kepada calon anggota DPD RI tersebut, kelak saat terpilih sebagai anggota DPD RI, pelaksanaan tugas dan fungsi harus berdasarkan pada Pasal 22D UUD 1945 yang mengatur mengenai DPD RI.  “Ini adalah tantangan bagi teman-teman calon anggota DPD RI. Kalau sudah di dalam (DPD RI), tolong bedakan antara (urusan) DPR dan DPD,” jelasnya.

Merujuk pada Pasal 22D UUD 1945, bidang pembahasan DPD RI berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya. Oleh karena itu, seharusnya Anggota DPD RI memfokuskan pada bidang-bidang tersebut yang berkaitan dengan kepentingan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Menurut panelis dalam FGD tersebut yang juga dosen Fakultas Hukum universitas Kriten Satya Wacana, Umbu Rauta, seorang anggota DPD RI harus berbicara sebagai wakil daerah, bukan berbicara mengenai hal-hal yang dibahas oleh DPR RI. DPD RI harus mampu menjadi kamar sebelah yang mampu mengimbangi DPR RI. Menurutnya, calon-calon anggota DPD RI harus mempunyai visi dan misi yang mengangkat mengenai problem dan tantangan di daerah asalnya, bukan pada isu-isu sektoral yang tidak dibidangi oleh DPD RI. 

"Bekal DPD itu Pasal 22D, jangan _overlap dengan peran anggota DPR. Jangan sampai nyalon sebagai anggota DPD, tapi berbicara selayaknya anggota DPR," ucapnya.

Umbu menggambarkan DPD RI sebagai lembaga yang aneh. DPD RI memiliki legitimasi tinggi, tapi kewenangan yang dimiliki terbatas. Padahal seorang anggota DPD RI dapat dikatakan memiliki legitimasi yang lebih besar daripada DPR RI. “DPD itu punya legitimasi tinggi, tapi kewenangan yang terbatas. Disaat calon anggota DPR bisa bermain di beberapa wilayah sesuai dapil, calon anggota DPD harus bermain di seluruh wilayah di provinsinya untuk dapat menang,” ucapnya.***ars

]]>
295-akhmad-muqowam-dpd-ri-harus-bekerja-di-ruang-daerah-bukan-sektoral
<![CDATA[DPD RI Menilai UU Pendidikan Kedokteran Banyak Kekurangannya]]> 111-dpd-ri-menilai-uu-pendidikan-kedokteran-banyak-kekurangannya Wed, 13 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI menilai Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memiliki banyak kekurangannya. Sehingga UU tersebut harus segera direvisi agar bisa menjawab permasalahan kedokteran di Indonesia.

“UU Pedidikan Kedokteran memang masih sangat belia, namun banyak kekurangannya khususnya pada implementasinya sehingga menyebabkan UU ini direvisi kembali,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat pembahasan inventarisasi materi penyusunan pertimbangan RUU tentang Pendidikan Kedokteran di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (3/13). 

Senator asal Maluku Utara itu menjelaskan ada beberapa kelemahan pada UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Pertama, permasalahan distribusi dokter. Kedua, legislasi atau dimana UU ini pasal-pasalnya memicu kontroversi diantaranya penambahan profesi dokter layanan primer (DLP). “Padahal UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak mengenal DLP,” ulasnya. 

Selain itu, lanjut Novita, di dalam UU Pendidikan Kedokteran juga belum menyebutkan pendidikan berkelanjutan. “Hal ini tentunya untuk merespon perkembangan teknologi, sosial, budaya, dan peningkatan kompetensi sehingga dokter dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,” tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Harian Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Abraham Andi Padian Patarai menjelaskan kompetensi DLP sebagai program studi baru tidaklah berbeda dengan kompetensi dokter umum pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Alhasil, menimbulkan kasta baru pada pelayanan di tingkat primer. “DLP sejatinya adalah entitas layanan, bukan sebuah gelar. Hemat saya, DLP berpotensi menggangu sistem pelayanan kesehatan yang saat ini telah eksis,” paparnya.

Menurutnya, UU Pendidikan Kedokteran saat ini tidak harmonis dengan UU Praktik Kedokteran. “Dimana pada UU Praktik Kedokteran telah dijelaskan bahwa uji kompetensi diberlakukan hanya bagi dokter yang ingin berpraktik,” ujar Abraham.

Pada kesempatan yang sama, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Titi Savitri Prihatiningsih melihat dari sisi peningkatan distribusi tenaga dokter. Menurutnya, perlu kerjasama antara Pemda dan fakultas kedokteraan di daerah. Secara nasional di dalam Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia, komponen muatan lokal akan diperbesar 30 hingga 50 persen. 

“Maka setiap fakultas kedokteraan akan didorong untuk menyusun kurikulum dengan muatan lokal untunk menyelesaikan masalah kesehatan di daerah fakultas itu berada,” kata Titi.

Titi juga menyarankan, dalam penempatan lulusan program studi dokter untuk mengikuti internship. Bekerjasama dengan Pemda dan organisasi profesi setempat sehingga lulusan dokter akan didistribusikan secara merata. “Dengan begitu lulusan dokter bisa didistribusikan secara merata di rumah sakit, puskesmas atau organisasi pelayanan kesehatan,” ucapnya.

]]>
111-dpd-ri-menilai-uu-pendidikan-kedokteran-banyak-kekurangannya
<![CDATA[DPD RI Dorong Peningkatan Kualitas Dokter]]> 511-dpd-ri-dorong-peningkatan-kualitas-dokter Wed, 13 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI terus mendorong derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui peningkatkan dokter atau tenaga kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Usman Sumantri di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (12/3).

Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta mengatakan saat ini dokter bukannya hanya siap menolong pasien. Melainkan, membantu masyarakat agar dapat hidup sehat. “Saat ini tugas seorang dokter tidak hanya terpaku pada menolong pasien. Tapi bagaimana bisa mengedukasi masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, senator asal Maluku Utara itu memandang bahwa pendidikan kedokteran perlu dilihat secara komprehensif sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Namun permasalahan kedokteran di Indonesia sangatlah kompleks seperti distribusi dokter. “Dilihat dari per provinsi, pada tahun 2016 di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali yang rasio dokternya terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, Novita juga menjelaskan masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum terdistribusi oleh dokter. Minimnya distribusi dokter daerah terpencil memang bukan hal yang baru, setiap tahun masalah ini selalu saja terulang. “Ketika kami reses masalah ini pasti muncul, dan banyak dari masyarakat yang mengeluhkan hal ini,” ujarnya.

Senada dengan Novita, Anggota Komite III DPD RI Ahmad Sadeli Karim juga menyinggung kurangnya dokter di daerah pelosok seperti Pandeglang dan sekitarnya. Apalagi, sangat langkah menemukan dokter di Puskesmas. “Di Puskesmas hanya ada bidan dan mantri. Jarang menjumpai dokter,” paparnya.

Ahmad Sadeli menambahkan, belum lagi fasilitas kesehatan di Puskesmas juga belum memadai. Jadi masyarakat harus ke kota besar dulu untuk berobat dengan kondisi jalan yang kurang bersahabat. “Jadi kasian masyarakat kita yang berada di daerah terpencil ini,” terang dia.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Usman Sumantri menjelaskan saat ini ada 89 Fakultas Kedokteran, dan telah menghasilkan 11.500 dokter setiap tahun. “Jadi setiap tahun jumlah dokter selalu naik,” ucapnya. 

Usman membenarkan bahwa banyak dokter-dokter yang berada di kota besar seperti di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Utara.  Jika bergeser ke Sulawesi, distribusi dokter bermasalah karena daerah yang begitu luas dan beban kerjanya sungguh luar biasa. “Maka jarang dokter yang mau ditempatkan di sana,” ujar dia.

]]>
511-dpd-ri-dorong-peningkatan-kualitas-dokter
<![CDATA[Gelar Sidang Paripurna, DPD RI Soroti Soal Pemilu dan Dana Kelurahan]]> 623-gelar-sidang-paripurna-dpd-ri-soroti-soal-pemilu-dan-dana-kelurahan Mon, 11 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar di masa jelang pemilu, seluruh elemen masyarakat tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih matang. Oleh karena itu, DPD RI menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak terpengaruh atas hasutan-hasutan dan menjaga kebersamaan dalam perbedaan.

“Perbedaan pandangan dan pilihan politik dalam rangka menyambut pesta demokrasi 17 April 2019 adalah hal yang wajar dan lumrah. Karena pada hakekatnya kesemuanya itu memiliki tujuan yang sama yakni membawa negara Indonesia lebih maju, aman sejahtera, adil dan makmur,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, saat membuka Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V hari Senin (11/3).

Dalam Sidang Paripurna yang mengagendakan pidato pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2018-2019 dan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan, Nono Sampono menambahkan bahwa pelaksanaan Pemilu tercoreng dengan banyaknya berita-berita hoaks. DPD RI prihatin karena maraknya berita hoaks yang telah dapat mempengaruhi masyarakat dan berpotensi menimbulkan adanya perpecahan. Hal ini ditandai dengan semakin mendekati waktu pemilu, berita informasi mengenai ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, dan prasangka semakin menyebar di berbagai media, terutama media-media sosial yang sering digunakan masyarakat. Konten yang terdapat dalam berita-berita hoaks dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang saling selalu mengedepankan rasa hormat menghormati, harga menghargai dan saling bertoleransi antar sesama golongan dan kelompok. 

Dirinya mendorong agar semua pihak, termasuk pemerintah, mempunyai tanggung jawab moral dalam mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita palsu. Media juga diharapkan dapat terlibat untuk menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif dan tidak mengalami perpecahan.

“DPD juga meminta agar media sosial dan media massa baik online maupun cetak dapat berfungsi sebagai pemberi edukasi dan informasi bagi masyarakat serta ikut menjaga kondisi bangsa agar tetap kondusif. Di samping itu kami juga menghimbau agar kita mampu menggunakan media sosial secara arif dan bijaksana demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesan Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku ini.

Selain pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah dana kelurahan. Wakil Ketua DPD RI Bidang I ini berharap agar pemerintah dalam mengucurkan dana kelurahan betul-betul tepat sasaran dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang tepat. DPD RI berharap agar dana kelurahan sebesar Rp. 3 triliun yang akan dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia dapat memajukan kesejahteraan dan menumbuhkan pemerataan pembangunan di daerah.

“DPD RI juga berharap agar dana kelurahan tersebut dapat menyentuh daerah-daerah terpencil dan seluruh pelosok sehingga tidak kita temui lagi kelurahan-kelurahan di Indonesia yang masih terbelakang. Kita berharap dengan adanya dana kelurahan ini akan tercipta pemerataan pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Dalam Sidang Paripurna ini, masing-masing provinsi menyampaikan laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Setiap Anggota melakukan penyerapan aspirasi di daerah provinsi asal, selanjutnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna ini untuk ditindaklanjuti oleh Komite-Komite DPD RI sesuai dengan bidang tugasnya. ***ars

]]>
623-gelar-sidang-paripurna-dpd-ri-soroti-soal-pemilu-dan-dana-kelurahan
<![CDATA[DPD RI Terima Audiensi Dubes Slovakia]]> 653-dpd-ri-terima-audiensi-dubes-slovakia Mon, 11 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua BKSP DPD RI Emma Yohanna menerima audiensi Duta Besar dari Slovakia JUDr. Jaroslav Chlebo. Pada pertemuan ini Emma Yohanna menyampaikan bahwa BKSP berniat untuk berkunjung ke Slovakia. 

“Kami berharap saat kembali ke tanah air dapat membawa pulang hal yang dapat dipelajari dari Slovakia seperti pendidikan, ekonomi juga parlemen,” jelasnya di ruang VIP Gedung B DPD RI lantai 2, Jumat (8/3).

Emma juga menjelaskan negara Slovakia yang sebagai negara anggota Uni Eropa,  dengan jumlah penduduk relatif sedikit yaitu sekitar 5,5 juta jiwa. Namun Slovakia adalah negara besar dan terkenal. “Indonesia ingin tahu lebih jauh juga karena pariwisata Slovakia terintegrasi dengan masyarakatnya tanpa meninggalkan tradisi,” tambah dia

Wakil Ketua BKSP itu juga menyampaikan bahwa tujuan kunjungan lainnya adalah ingin bertemu dengan KADIN Slovakia dan Kementerian Pendidikan dan berharap ada pemberian beasiswa serta kegiatan pertukaran mahasiswa. 

“BKSP berharap semoga kunjungan ini ada manfaatnya bagi kedua belah pihak dan ada sesuatu yang didapat bagi Indonesia,” terang emma.

Jaroslav Chlebo memaparkan bahwa keinginan penguatan hubungan kerjasama pendidikan sangat didukung dan sebenarnya telah dilakukan antara Indonesia dan Slovakia. Bahkan belum lama ini ada pemberian beasiswa dan kunjungan mahasiswa dari salah satu universitas di Bratislava dan telah menyetujui program pertukaran mahasiswa. “Jadi ini bukan lagi masih masuk dalam ranah pemerintah tapi telah masuk langsung ke institusi kampus (universitas),” ungkap dia.

Disamping itu juga Duta Besar Slovakia menyampaikan bahwa kerjasama parlemen adalah hal yang penting di Slovakia yang saling bekerjasama dengan para deputi dari berbagai negara. Slovakia faktanya masih muda dalam berdemokrasi dan tidak sempurna dalam menjalankannya dan mesih terus belajar dan tidak semulus yang dibayangkan. 

Dan dalam kunjungan BKSP ke Slovakia nanti Jasolav berharap saat kunjungan ke Slovakia nanti bisa membawa manfaat yang berguna bagi BKSP. “Semoga saat kembali ke Indonesia, BKSP dapat memberikan feedback yang riil,” ucap dia.

 

 

 

 

]]>
653-dpd-ri-terima-audiensi-dubes-slovakia
<![CDATA[Lantik Pejabat Struktural, Sekjen DPD RI Tanamkan Pentingnya Semangat Perubahan]]> 486-lantik-pejabat-struktural-sekjen-dpd-ri-tanamkan-pentingnya-semangat-perubahan Mon, 04 Mar 2019 03:10:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, melantik sejumlah 46 pejabat struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pelantikan 46 pejabat tersebut terdiri atas 3 orang pejabat Eselon II, 15 orang pejabat Eselon III, 26 orang pejabat Eselon IV, dan 2 orang sebagai Plt. Eselon II.

Menurut Reydonnyzar Moenek, pelantikan tersebut meliputi pejabat yang naik jabatan dan juga rotasi jabatan. Pelantikan tersebut merupakan salah satu upaya untuk  membawa Sekretariat Jenderal DPD RI menuju perubahan yang lebih baik.

“Kita harus mereposisi diri kita. Promosi dan mutasi/alih tugas ini dilandasi dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Penempatan pejabat pada posisi yang baru merupakan upaya penguatan dan penajaman kemana arah organisasi akan dituju” ucap Sekretaris Jenderal DPD RI yang akrab dipanggi dengan nama Donny ini.

Dirinya mengatakan adanya promosi jabatan dan rotasi tersebut dilakukan berdasarkan pada kebutuhan lembaga. Dimana fungsi-fungsi dalam organisasi lembaga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya. Pemilihan pejabat untuk menduduki jabatan ini dilakukan oleh panitia seleksi yang melibatkan semua eselon I (Sekjen dan Deputi) serta inspektorat dan Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian berdasarkan kriteria yang terukur dengan mempertimbangkan pengalaman, loyalitas, disiplin, dan unsur pematangan.

“Ini sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi keputusan harus diambil setelah melalui beberapa kali rapat. Ini lebih kepada bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia dan optimalisasi fungsi-fungsi kerja,” kata mantan Plt. Gubernur Sumatera Barat dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI ini.

Lebih lanjut, Reydonnyzar Moenek, mengatakan saat ini setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI harus mempunyai semangat perubahan. Dimana perubahan tersebut harus didasarkan pada kreatifitas dan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang jangan terikat pada rutinitas, tetapi harus mampu menciptakan pola kerja baru untuk dapat lebih meningkatkan kinerja. Pesan tersebut juga ditujukan kepada para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dimana setiap pegawai dituntut untuk lebih optimal dalam bekerja, dikarenakan ke depan masih banyak peluang untuk memperoleh promosi jabatan.

Donny juga berharap dengan dilantiknya pejabat yang baru ini, setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat lebih bersinergi dan berkolaborasi satu sama lain untuk mewujudkan tujuan lembaga. Karena dengan kuatnya sinergi antar bagian, maka kinerja lembaga akan semakin kuat dan fokus dalam melaksanakan tugas.

“Konsolidasi internal diperlukan sebagai penguatan kapasitas kelembagaan. Kita harus bersinergi, harmonis, working as a team, tidak asik dengan urusannya sendiri. Bagaimana antar biro dan antar deputi dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan program kegiatan,” imbuhnya.

Selain melantik pejabat struktural di kantor Sekretariat Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, juga melantik Kepala Kantor Perwakilan DPD RI di daerah. Pelantikan tersebut bertujuan untuk optimalisasi fungsi kantor perwakilan DPD RI di daerah, yang terletak di ibu kota provinsi. Harapannya adalah kantor perwakilan DPD RI di daerah dapat berfungsi maksimal dalam penyerapan aspirasi daerah.***ars

]]>
486-lantik-pejabat-struktural-sekjen-dpd-ri-tanamkan-pentingnya-semangat-perubahan
<![CDATA[Akhmad Muqowam : Perjuangan dan Kehendak Politik Untuk Perubahan Desa ]]> 504-akhmad-muqowam--perjuangan-dan-kehendak-politik-untuk-perubahan-desa- Fri, 01 Mar 2019 03:10:00 +0700 indra Magelang, dpd.go.id - Lima tahun UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar dalam lanskap politik dan pembangunan di Indonesia, meskipun ada beberapa kontradiksi dalam penerapannya, yang harus segera diperbaiki. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam dalam Simposium Nasional dengan tema “Menggagas Pemerintahan Desa sebagai Penyelenggara Langsung Pelayanan Publik” di Universitas Tidar Magelang, Jumat (1/3).

Dalam kesempatan simposium ini, Akhmad Muqowam menjabarkan beberapa hal agar masyarakat lebih memahami  UU Desa. Ia mengajak untuk melihat kembali dua hal dalam UU Desa yaitu proses terbentuknya UU Desa dan substansi yang terkandung dalam UU Desa. "Substansi UU Desa yang kami perjuangkan saat itu adalah mendudukkan desa agar diakui dan mempunyai kewenangan lokal atas desa," jelas Ketua Pansus UU Desa 2014 tersebut. 

Akhmad Muqowam mengatakan perkembangan positif pasca UU Desa diantaranya adalah desa tidak lagi dianggap sebagai isu pinggiran dan kini banyak pihak yang memperhatikan pembangunan desa. Sehingga kini banyak generasi dan tokoh-tokoh muda yang tertarik menjadi kepala desa. “Sebagian kecil desa tampil sebagai desa progresif sesuai spirit UU Desa antara lain karena kepemimpinan baru yang progresif, dukungan jaringan pembelajaran dan gerakan, pemahaman akan UU Desa yang lebih utuh, maupun konsolidasi gerakan dalam desa,” ujar A. Muqowam yang menjadi Ketua Pansus UU Desa saat itu.

Namun, disamping perkembangan positif UU Desa, Akhmad Muqowam mencatat adanya perkembangan negatif yaitu kontradiksi kelembagaan, kontradiksi regulasi, dan kontradiksi dalam pendekatan. Salah satu contohnya adalah pemerintah lebih menekankan pengawasan dibanding pendampingan dan pemberdayaan desa. “Kehadiran Polri, Kejaksaan dan Satgas Dana Desa terlibat dalam binwas menambah kerumitan dan ketakutan, serta berimplikasi meminimalisasi substansi dan fungsi pembinaan, sehingga lebih banyak menekankan kepada pengawasan daripada berbicara tentang pembinaan," jelas A. Muqowam.

Melihat penerapan UU Desa yang masih perlu banyak perbaikan, DPD RI yang bertugas mengawasi jalannya UU Desa membuat manifesto diantaranya yaitu pemerintah lebih baik mengganti dua peraturan pemerintah (PP No.43/2014 jo PP No.47/2015 serta PP No.60/2014 jo PP No.22/2015) menjadi satu Peraturan Pemerintah yang baru. Kedua, urusan desa di dua Kementerian harus dikocok ulang, menghasilkan kepengurusan hal ihwal tentang desa dengan format baru dan utuh. Ketiga; hentikan kepungan pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum maupun Satgas Dana Desa Kementerian Desa. Keempat, hentikan diskursus sempit “program dana desa” dan hadirkan diskursus baru yang mengarah pada perubahan desa. “DPD RI juga berharap pemerintah segera memberikan solusi terhadap Badan Hukum BUMDesa dan menelurkan kebijakan yang terkait dengan hak desa memanfaatkan sumber daya milik bersama untuk kemakmuran desa,” tutup A. Muqowam.

Selain Akhmad Muqowam, yang menjadi narasumber dalam Simposium ini adalah Hanif Nurcholis (UT), Irfan Ridwan Maksum (UI), Sutoro Eko (APMD), dan Inosentius Samsul (BK DPR RI).

]]>
504-akhmad-muqowam--perjuangan-dan-kehendak-politik-untuk-perubahan-desa-