Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Mon, 20 Aug 2018 08:44:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Sigap Atasi Bencana di NTB]]> 627-dpd-ri-minta-pemerintah-sigap-atasi-bencana-di-ntb Wed, 15 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta,dpd.go.id-Memasuki akhir masa sidang V tahun sidang 2017-2018, DPD RI menyampaikan belasungkawa atas musibah gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Seluruh anggota DPD RI menyampaikan rasa belasungkawa atas rentetan bencana gempa yang menelan ratusan korban jiwa.

“Kami mewakili Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI mengucapkan turut berbelasungkawa atas rentetan bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang terjadi beberapa kali sejak akhir Juli sampai dengan awal Agustus lalu. Kami meminta agar pemerintah segera membuat langkah yang berkesinambungan dalam penanggulangan bencana tersebut,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam saat membuka Sidang Paripurna ke-16 di Nusantara V, Jakarta, Rabu (15/8).

Pada kesempatan itu, hadir pimpinan DPD RI yaitu Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis. Ia memaparkan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya selama tahun Sidang 2017-2018 ini. DPD telah menghasilkan 1 usul Prolegnas DPD RI, 10 usul inisiatif RUU, 23 hasil pengawasan atas pelaksanaan UU.

Selain itu, DPD RI juga telah menghasilkan 6 pertimbangan terkait anggaran dan Pemilihan Anggota BPK RI, 8 pandangan, pendapat dan pertimbangan terhadap RUU, serta 3 rekomendasi DPD RI terhadap permasalahan masyarakat dan daerah. “Produk hukum yang dihasilkan, merupakan bentuk pertanggungjawaban DPD RI terhadap kewenangan sesuai Undang-undang,” jelas Muqowam.

Saat menyampaikan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan, Senator asal Maluku, John Pieris mengatakan dirinya menaruh harapan pada kawasan Indonesia Timur. Ia mencontohkan, bila postur APBN Rp. 3000 Triliun, seharusnya bisa digeser Rp. 1000 Triliun ke kawasan Indonesia timur.

“Jika berdasarkan jumlah penduduk, maka akan susah bagi daerah kepulauan. Kesenjangan terus mengagah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu menekan pemerintah pusat untuk bisa memperhatikan wilayah timur,” kata John. Selain itu, Anggota DPD asal Provinsi Sulawesi Barat, Pendeta Marthen menyoroti persoalan dana desa. Masih banyak perangkat desa yang tidak tahu cara penggunaan dana. “Ini juga perlu perhatian bagi kita semua,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Gorontalo Rahmiyati Jahja menjelaskan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Lantaran masih banyak TKI yang mendapatkan perlakuan tidak wajar dari majikan. Bahkan, tidak sedikit yang kehilangan nyawa. “Tentunya ini juga perlu perhatian yang serius bagi pemerintah,” harap dia. (ars/fan)

]]>
627-dpd-ri-minta-pemerintah-sigap-atasi-bencana-di-ntb
<![CDATA[Sambut Peringatan Proklamasi Wakil Ketua DPD RI Meminta Komitmen Masyarakat Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan.]]> 043-sambut-peringatan-proklamasi-wakil-ketua-dpd-ri-meminta-komitmen-masyarakat-dalam-menjaga-persatuan-dan-kesatuan Wed, 15 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela 043-sambut-peringatan-proklamasi-wakil-ketua-dpd-ri-meminta-komitmen-masyarakat-dalam-menjaga-persatuan-dan-kesatuan <![CDATA[NEGARA MENJAMIN PERSAMAAN KESEMPATAN PEREMPUAN DI POLITIK DAN PEMERINTAHAN]]> 547-negara-menjamin-persamaan-kesempatan-perempuan-di-politik-dan-pemerintahan Wed, 15 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama ini merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi negara kepada perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya khususnya di bidang politik. Kehidupan masyarakat disebut demokratis jika dalam penerapan menghargai HAM secara adil dan setara, memajukan HAM, menghargai perbedaan, termasuk pengakuan peran perempuan yang terpinggirkan akibat dari peran-peran yang diterjemahkan secara sosial dan budaya, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah-ranah produktif, reproduktif, dan politik. Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi. 

Sejak reformasi, terbuka peluang gerakan perempuan memperkuat upaya pengarusutamaan gender di lembaga formal dan non formal. Perjuangan perempuan untuk jadi pemain utama dalam kancah politik mengalami jalan terjal dan berliku. Hambatan muncul baik dari secara kultural maupun struktural.  Sejatinya persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27, yakni: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian dalam hal perlakuan khusus. Perlakuan khusus sementara merupakan amanat dan mandat konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2). Pasal 28H ayat (2) menyebutkan: Setiap orang berhak mendapat, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus yang dijamin konstitusi yaitu untuk mendapatkan kemudahan dan untuk memperoleh kesempatan sama adalah dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan berlaku bagi setiap warga negara yang telah mengalami diskriminasi sehingga hal tersebut dapat mempercepat kesetaraan “de facto” antara laki-laki dan perempuan.

Atas dasar itulah para pembentuk Undang-undang membuat peraturan khusus karena perlakuan khusus tersebut tidak melanggar Undang-Undang 1945. Suatu kebijakan, baik legislasi, anggaran, maupun kebijakan lain akan berpihak pada perempuan, jika ada keterlibatan para perempuan karena para perempuan lah yang lebih memahami keperluan subyektifnya yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan.

Kita sebagai bangsa yang menghargai perbedaan harus menunjukan komitmen bersama secara konkrit dan terukur dalam memperkuat eksekutif, yudikatif dan legislatif serta lembaga terkait hak asasi manusia dan perempuan dalam menyediakan dan mereformasi kebijakan dan perundang-undangan untuk pencegahan maupun perlindungan terhadap perempuan. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah pengalokasian anggaran pada setiap instansi di tingkat daerah, dan juga institusionalisasi pemberdayaan perempuan pada seluruh badan pemerintahan.

Dari hal itu diharapkan perpektif gender dapat mewarnai keseluruhan sistem badan-badan pemerintahan untuk lebih sensitif terhadap isu gender. Hal ini penting karena pembangunan perempuan adalah bagian integral dari pembangunan sebuah bangsa. Bahkan, pembangunan perempuan juga menjadi syarat mutlak pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan nasional harus mulai sangat serius memperhatikan perlindungan terhadap hak perempuan serta pemberdayaan perempuan dalam upaya mengaktualisasikan peran perempuan di ranah publik.

Jika apa yang dicita-citakan RA Kartini dulu tentang kesetaraan dan kemajuan kaum perempuan dapat terpenuhi saat ini, dan di masa-masa mendatang, maka bangsa ini memiliki masa depan yang cemerlang. Kaum perempuan adalah agen penentu masa depan bangsa. Tidak saja akan lahir generasi-generasi unggul, tetapi di tangan perempuan juga pembangunan nasional dapat digerakkan. Pesan saya kepada kaum perempuan.

 Politik itu memang kekuasaan, tetapi ambilah kekuasaan itu secara etis dan selalu ditujukan untuk kemaslahatan rakyat banyak. Tingkatkan terus kapasitas, kompetensi, dan jejaring untuk membuktikan bahwa perempuan itu mampu memajukan bangsa dan negara. Apapun yang terjadi tidak ada alasan bagi perempuan untuk putus asa. Masih terbuka kesempatan bagi perempuan untuk mengoptimalkan keterlibatannya dalam pemerintahan dan pembangunan. *GKR.Hemas* Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama Istana Negara, 15 Agustus 2018.

]]>
547-negara-menjamin-persamaan-kesempatan-perempuan-di-politik-dan-pemerintahan
<![CDATA[DPD RI Dukung Pemerintah Divestasi Saham Freeport]]> 190-dpd-ri-dukung-pemerintah-divestasi-saham-freeport Mon, 13 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat”. Di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (13/8).

DPD RI mengamati alotnya tarik ulur divestasi saham PT Freeport Indonesia. Prosesnya dilakukan PT Inalum (Persero) selaku induk perusahaan BUMN pertambangan. Setelah setengah abad 'dikuasai' Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang beralamat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, melalui proses divestasi saham, tambang Grasberg diharapkan benar-benar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Melalui seminar ini kita semua mendapat penjelasan dan informasi yang mendetail, tepat, dan kredibel tentang kelanjutan Head of Agreement (HoA) ke depan. Selain itu juga sebagai bahan untuk DPD menentukan langkah strategis politis mencari solusi kepentingan bangsa dan Negara. Kami mendukung langkah pemerintah khususnya PT. Inalum dalam melanjutkan proses divestasi, sehingga harapan kepemilikan 51% persen saham segera terwujud,” ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta membuka seminar tersebut.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa hasil seminar ini akan menghasilkan solusi strategis dari DPD RI kepada Pemerintah dalam mempercepat proses divestasi saham PT.Freeport tersebut benar-benar menjadi milik Indonesia.

“Saya harap ini bisa menjadi sumbangsih signifikan dari DPD RI kepada pemerintah guna percepatan proses kelanjutan dan kelangsungan proses divestasi saham menjadi milik Indonesia,” sambung Nono.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murip mendukung penuh pemerintah dalam melakukan proses kepemilikan 51% saham menjadi milik Indonesia. Hal tersebut menurutnya menjadi langkah maju demi kebaikan dan kemakmuran rakyat Papua yang sudah menderita puluhan tahun karena eksploitasi yang dilakukan tanpa memberikan imbal balik yang sepadan bagi kemakmuran papua.

“Kami Majelis Rakyat Papua mendukung penuh pemerintah untuk mengambil alih PT Freeport menjadi milik Indonesia. Jika terjadi kesepakatan selanjutnya dengan Freeport kami rakyat Papua untuk ikut dilibatkan serta berbicara dengan ketiga pihak pemerintah dan freeport, harus ada orang Papua bisa duduk mewakili disitu,” tegas Timotius.

Turut hadir dalam Seminar Nasional tersebut Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Budi Gunadi Sadikin, Iwan Munajat (Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI), dan Hikmahanto Juwana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Pemerintah Provinsi Papua, pimpinan/anggota Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri; pengurus asosiasi kaum professional, jajaran pimpinan pusat organisasi mahasiswa; dan pemimpin redaksi.

]]>
190-dpd-ri-dukung-pemerintah-divestasi-saham-freeport
<![CDATA[Senin, DPD akan Menyelenggarakan Seminar Nasional Divestasi Saham PT Freeport Indonesia]]> 921-senin-dpd-akan-menyelenggarakan-seminar-nasional-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia Mon, 13 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menyelenggarakan Seminar Nasional “Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat”. Ketua DPD Oesman Sapta (senator asal Kalimantan Barat) dijadwalkan membuka acara itu hari Senin (13/8) pagi. 

DPD mengamati alotnya tarik ulur divestasi saham PT Freeport Indonesia. Prosesnya dilakukan PT Inalum (Persero) selaku induk perusahaan BUMN pertambangan. Setelah setengah abad 'dikuasai' Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang beralamat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, melalui proses divestasi saham, tambang Grasberg diharapkan benar-benar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. 

PT Freeport Indonesia mulai menambang Grasberg tahun 1988. Kemudian, mengembangkan tambang terbesar bawah tanah, persis di bawah Grasberg. Jauh sebelumnya, sejak cadangan Ertsberg ditemukan tahun 1936, diperjelas kembali tahun 1960, perusahaan tambang ini mulai beroperasi tahun 1967. Freeport memegang Kontrak Karya I dan II berlaku 30 tahun yang diperpanjang dan diperpanjang. 

Maksud seminar nasional ini adalah untuk memperoleh pandangan pakar/ahli atau masukan berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dalam rincian perjanjian berikutnya. Melalui pandangan atau masukan itu, DPD dapat menempuh langkah-langkah strategis dan politis dalam melakukan pengawasan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan sembari mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Seminar nasional akan menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Iwan Munajat (Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI), Rhenald Kasali (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia). 

Pesertanya adalah anggota DPD dan DPR asal Papua dan Papua Barat; Gubernur Papua dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Papua, pimpinan/anggota Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, Bupati Mimika; pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri; pengurus asosiasi kaum professional, jajaran pimpinan pusat organisasi mahasiswa; dan pemimpin redaksi.

]]>
921-senin-dpd-akan-menyelenggarakan-seminar-nasional-divestasi-saham-pt-freeport-indonesia
<![CDATA[Ribuan Guru Honorer Mandailing Natal, Sumatera Utara Terancam Tidak Terdaftar CPNS Tahun 2018]]> 811-ribuan-guru-honorer-mandailing-natal-sumatera-utara--terancam-tidak-terdaftar-cpns-tahun-2018 Wed, 08 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menerima Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan organisasi masyarakat Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) yang menyampaikan aspirasi terkait masih belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (8/8). 

Perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution menyampaikan bahwa masih ribuan guru honorer kategori dua (K2) belum mendapatkan keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya formasi khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2. 

“Ribuan guru honorer kategori dua (K2) khususnya di Mandailing Natal sampai saat ini belum ada keputusan pemerintah dibentuknya formasi khusus maupun seleksi khusus guru honorer. Kemungkinan besar tidak bisa mendaftar CPNS tahun 2018 karena banyak yang berusia di atas 35 tahun," jelas Bisri Samsuri Nasution. 

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis menyampaikan bahwa DPD RI sejak awal selalu mendukung perjuangan honorer K2. “Sejak awal kami di DPD RI mendukung perjuangan honorer K2 bersama-sama. Kita juga sudah melakukan rapat gabungan bersama Komite I, Komite III, dan BAP. Selain itu juga telah melakukan rapat dengan Menteri PAN dan RB. Kita juga telah membuat dan menyampaikan RUU ASN untuk segera direvisi dan disahkan di DPR," jelasnya. 

Dalam audiensi tersebut, ikut hadir Ketua Umum PKRI Raymond Far-Far. Menurutnya PKRI sangat peduli pada persoalan guru honorer yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu pihaknya akan mendorong agar guru honorer dapat diangkat statusnya menjadi CPNS. ‘’PKRI bersama FKGH akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer dan dalam waktu dekat akan menggelar diskusi publik terkait persoalan guru honorer,” jelasnya. 

Raymond Far-Far menjelaskan juga bahwa PKRI adalah sebuah organisasi yang tidak berafiliasi pada partai dan golongan politik manapun. Sebuah organisasi yang merealisasikan cita-cita luhur bangsa, mengisi kemerdekaan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

‘’Diskusi publik terkait guru honorer yang akan digelar di Sumatera Utara dalam waktu dekat, PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,’’ pinta Raymond Far-Far. 

Menanggapi permintaan PKRI tersebut, Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis menyambut baik rencana kegiatan diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI. ‘’Dengan demikian melalui kegiatan ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer dapat didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya.

]]>
811-ribuan-guru-honorer-mandailing-natal-sumatera-utara--terancam-tidak-terdaftar-cpns-tahun-2018
<![CDATA[DPD RI Upayakan Pemerataan Listrik di Kepulauan Nias]]> 580-dpd-ri-upayakan-pemerataan-listrik-di-kepulauan-nias Wed, 08 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengupayakan adanya kenaikan rasio elektrifikasi di Kepulauan Nias. Masih banyaknya daerah di Kepulauan Nias yang belum teraliri listrik menjadi sebuah permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah. 

DPD RI menilai rasio elektrifikasi di Kepulauan Nias masih sangat rendah. Dimana saat ini rasio elektrifikasi masih di angka 50%. Padahal listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kelompok rumah tangga ataupun untuk kepentingan industri. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua Komite II Parlindungan Purba, bupati dan wakil bupati di Kepulauan Nias, Kementerian ESDM dan PLN hari Rabu (8/8), DPD RI meminta agar permasalahan listrik di Nias dapat segera ditangani. 

“Listrik menjadi salah satu infrastruktur yang penting dalam pembangunan daerah. Harus ada strategi atau pola bagaimana mengatur listrik yang berbasis rumah tangga atau industri bisa terpenuhi”, pesan Nono Sampono saat memimpin rapat soal listrik di Kepulauan Nias di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI. 

Senator asal Provinsi Maluku tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini harus dipikirkan mengenai pengganti penggunaan energi fosil di bidang kelistrikan. Menurut Nono, adanya teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus dapat dirumuskan sebagai pengganti energi fosil dalam pemerataan energi listrik di seluruh daerah, termasuk di Kepulauan Nias. 

Sementara itu, Parlindungan Purba meminta agar pemerintah daerah melalui dinas terkait di Kepulauan Nias melakukan koordinasi dengan PLN pusat dan Kementerian ESDM terkait pemerataan listrik di Kepulauan Nias. Parlindungan Purba meminta agar pemerintah daerah segera memberikan data-data daerah-daerah yang bisa dijangkau oleh PLN untuk dialiri listrik, dan daerah yang tidak bisa dijangkau PLN untuk diberikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sambil menunggu pembangunan infrastruktur listrik yang mampu menjangkau listrik di desa-desa Kepulauan Nias. 

“Dinas ESDM Sumatera Utara akan mengkoordinir data mana yg lisdes (listrik masuk desa) dan mana yang pakai LTSHE. Saya minta bapak menyelesaikan akhir bulan ini,” tegas Senator asal Sumatera Utara ini. 

Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu menjelaskan bahwa di daerahnya terdapat tiga kecamatan yang belum teraliri listrik. Dirinya meminta agar daerahnya tersebut dapat segera dialiri listrik. 

PLN sendiri saat ini sedang mengupayakan kenaikan rasio elektrifikasi di Kepulauan Nias. Hal tersebut seusai dengan program pemerintah yang menargetkan adanya rasio elektrifikasi sebesar 100% di Kepulauan Nias di tahun 2019. Saat ini PLN sedang membangun transmisi 70Kv yang meminimalisir gangguan listrik di Kepulauan Nias. Sedangkan menurut Kementerian ESDM, di tahun 2019, pemerintah akan memberikan subsidi biaya instalasi listrik bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerataan listrik di daerah-daerah, termasuk Kepulauan Nias.

]]>
580-dpd-ri-upayakan-pemerataan-listrik-di-kepulauan-nias
<![CDATA[Plt Sesjen DPD RI Terima Gelar Doktor Dari Universitas Jayabaya]]> 180-plt-sesjen-dpd-ri-terima-gelar-doktor-dari-universitas-jayabaya Tue, 07 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id-Plt. Sesjen DPD RI Ma’ruf meraih gelar doktor dari Universitas Jayabaya, dengan judul disertasi “Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional” Ma’ruf dinyatakan lulus dengan predikat ‘sangat memuaskan’. 

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta memberikan selamat atas gelar doktor yang dicapainya. Menurutnya, dihadapan penguji Ma’ruf Cahyono memberikan jawaban yang ilmiah, konstitusional, dan ketatanegaraan sebagai Sesjen MPR RI dan DPD RI. 

Ini dua lembaga tinggi negara yang berbeda tempatnya tapi dia bisa mengakomodir semuanya. Bukan berarti dia rangkap jabatan tapi ini kebutuhan. Disatu sisi kita memang membutuhkan seorang Ma’ruf Cahyono,” ucap Oesman Sapta yang didampingi Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (7/8). 

Pada promosi ujian terbuka, Ma’ruf menjelaskan bahwa haluan negara merupakan upaya mewujudkan sistem pemerintahan negara demokrasi konstitusional sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Secara yuridis, haluan negara sebelum perubahan UUD 1945 dikenal sebagai Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). 

“Pasca perubahan UUD 1945 GBHN tidak lagi menjadi haluan negara dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Ma’ruf. 

Menurut Ma’ruf hilangnya GBHN berdampak pada hilangnya pernyataan kehendak rakyat sebagai haluan negara yang memberikan arah bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. “Hilangnya GBHN juga menyebabkan hilangnya mekanisme pertanggung jawaban yang merupakan bagian esensial dari asas kedaulatan rakyat,” ujar dia. 

Setelah menerima ijazah kelulusan, Ma’ruf merasa bangga atas pencapaian tersebut. Desertasinya tak hanya sebatas kajian akademik, melainkan dapat diangkat untuk penataan sistem kenegaraan. "Semoga pikiran-pikiran yang sudah didekati secara akademik bisa menjadi rujukan dalam penyempurnaan sistem ketatanegaraan, utamanya tentang haluan negara," tutur dia.

]]>
180-plt-sesjen-dpd-ri-terima-gelar-doktor-dari-universitas-jayabaya
<![CDATA[DPD RI Kecewa PT. Freeport Indonesia belum Sepakati Penyelesaian Sengketa Pajak Air Permukaan]]> 478-dpd Mon, 06 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-DPD RI kecewa PT. Freeport Indonesia (PT.FI) masih belum sepakati besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua. Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi kedua kalinya. Di Ruang Rapat GBHB Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin, 6 Agustus 2018.

Rapat DPD RI ,Majelis Rakyat Papua dan PT.FI menindaklanjuti Perihal Kesepakatan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada Rabu, 1 Agustus 2018 lalu senilai 1,8 Triliun Rupiah tidak menemui kata sepakat. Direktur PT.FI Clementino Lamury menyempaikan bahwa manajemen dan Direksi PT.FI tetap berpegang pada putusan MA yaitu membayar denda pajak senilai 800 miliar terhitung dari tahun 2011-2015, dan 160 miliar per setiap tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan kekecewaanya mendengar penjelasan dari PT.FI. Sebelumnya sudah disepakati dari pewakilan MRP dan PT.FI bahwa besaran denda pajak senilai 1.8 triliun rupiah pada 1 Agustus lalu dibayarkan tunai dan itu sudah kesepakatan final.

“Saya kecewa dengan keputusan dari Freeport, keputusan rakyat Papua dan kami DPD RI final dan tidak bergeser dari angka 1,8 triliun sesuai kesepakatan sebelumnya. Masih ada ruang waktu tapi harusnya final disini. Jangan kita berada di persimpangan lagi sehingga kesepakatan tidak tercapa.Kkita masih berada diposisi dan kesepakatan sebelumnya dan itu tidak seharusnya berubah,” tegas Nono Sampono.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menegaskan 51 Anggota MRP ini tetap berpegang kepada keputusan pengadilan pajak senilai 1.8 triliun dan sudah tidak bisa ditawar lagi.

“Kami bertahan pada nilai 1,8 triliun sesuai pengadilan pajak, bukan putusan lain-lain, jangan berpegang pada putusan MA, pengadilan pajak lah yang lebih tahu permasalan dan hitungan tersebut, kami tidak bisa menerima uang damai dan lainnya. Sikap kami jelas dan tidak ada sikap mundur,” ungkap Timotius.

Senada dengan hal itu, Anggota DPD RI asal Papua Edison menyatakan bahwa PT Freeport jangan bermain-main dan harus menghormati keputusan pengadilan pajak

“PT.Freeport jangan main-main, harus menghormati putusan pengadilan pajak yang jelas fokus di bidang itu serta mengerti kajian-kajian yang ada sehingga diputuskanlah sejumlah itu. Saya mengkritisi putusan MA yang menyetujui PK mereka dan tidak mengambil keputusan yang berkeadilan dan berkeTuhanan,” tukasnya.

Direktur PT.FI Clementino Lamury pada kesempatan tersebut berjanji akan membawa hasil dari mediasi yang kedua ini kepada jajaran menejemen dan direksi PT.FI agar segera dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan.

“Saya akan bawa seluruh hasil rapat ini kepada jajaran manajemen dan untuk saat ini belum bisa diambil keputusan, dan masih berpegang pada nilai yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung,” tuturnya

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memberikan tenggat waktu kepada PT.FI untuk mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 menindaklanjuti hasil pertemuan ini.

“Kami sama dengan rakyat Papua tidak bisa bergeser dari angka 1,8 triliun. Kami beri waktu lagi sampai tanggal 10 agustus hari Jumat sesuai kesepakatan dengan MRP yaitu 14 hari dan baru berjalan 5 hari. Saya harap pertemuan nanti sudah sepakat dan sudah final pertemuan ini saya skors bukan saya tutup karena belum ada kata sepakat,” pungkasnya.

Turut hadir pada rapat mediasi tersebut Senator Parlindungan Purba, Charles Simaremare, para Anggota Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Perwakilan. PT.FI, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan instansi terkait. (mas)

]]>
478-dpd
<![CDATA[Perpanjangan Pengumpulan Proposal Penelitian Pendek]]> 165-perpanjangan-pengumpulan-proposal-penelitian-pendek Mon, 06 Aug 2018 08:44:00 +0700 indra Pembukaan Kesempatan Penelitian Pendek di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2018, bahwa jumlah proposal penalitian yang kami terima belom sesuai dengan kuota yang telah di tetapkan. berkenaan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI membuka kesempatan bagi peneliti yang berminat untuk mengajukan proposal sesuai dengan tema penelitian dan pedoman kajian 

]]>
165-perpanjangan-pengumpulan-proposal-penelitian-pendek
<![CDATA[DPD RI Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pajak PT. Freeport]]> 782-dpd-ri-fasilitasi-koordinasi-penyelesaian-sengketa-pajak-pt-freeport Wed, 01 Aug 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah RI menggelar rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi soal sengketa pajak air permukaan antara PT.Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/08). Sebelumnya pada bulan April lalu PT.Freeport memenangkan perkara melawan Pemprov Papua di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, Freeport lolos dari beban kewajiban pajak air sebesar Rp 3,9 triliun dan membuat pihak pemprov Papua tidak menerima keputusan MA tersebut padahal pengadilan pajak tahun 2017 telah memerintahkan Freeport untuk membayar Rp 2,6 triliun. 

Audiensi ini dibuka oleh ketua DPD RI Oesman Sapta. Sebagai wakil daerah, Oesman menyayangkan kejadian tersebut. "Kami, DPD RI menyayangkan kejadian tersebut. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk membahas solusi alternatif agar hak warga Papua yang masih tersisa bisa diselamatkan", ujarnya. 

Dalam rapat tersebut Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menjelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan untuk dikonsultasikan kepada DPD RI. Pertama, terkait dengan hak masyarakat adat sebagai pemangku hak leluhur atas tanah dan sumber daya alam di wilayah penambangan Frepoort. Kedua, dampak lingkungan hidup dan tanggungjawab dalam hal kewajiban membayar pajak. "Tanggungjawab Freeport di sini adalah khusus pembayaran pajak air permukaan di Mimika yaitu wilayah operasi penambangan PT.Freeport Indonesia sebesar Rp 6 triliun yang sudah lama tak dibayarkan", ujar Timotius Murib. 

Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa dari pihak Kementrian ESDM hanya memantau masalah pembayaran pajak air permukaan. "Kami hanya bisa memantau, untuk masalah perhitungan berapa besar yang harus dibayarkan dikembalikan kepada pemerintah daerah",ujar Bambang Gatot Dirjen Mineral dan Batubara. Kementrian ESDM menghimbau agar kedua belah pihak mencari solusi walupun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung. 

Diakhir audiensi ini Ketua DPD RI meminta agar segera diadakan pertemuan kembali antara Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua dalam jangka waktu lima hari untuk mendapatkan titik kesepakatan. "Kami berterimakasih kepada pemerintah daerah Papua dan PT.Freeport Indonesia yang telah hadir dalam audiensi, ini hanya masalah perbedaan kesepakatan dan pemahaman. Ada baiknya diadakan kembali pertemuan antara Freeport dengan pemerintah daerah dan kesimpulan dari pertemuan tersebut dilaporkan ke kami",ujar Oesman Sapta. Dalam audiensi ini hadir juga Wakil Ketua Nono Sampono, dan anggota DPD RI dari Papua Carles Simaremare, Parlindungan Purba (Sumut), dan Plt Sekjen DPD RI Ma’ruf Cahyono.(adl/nun)

]]>
782-dpd-ri-fasilitasi-koordinasi-penyelesaian-sengketa-pajak-pt-freeport
<![CDATA[DPD RI Lantik Pimpinan Baru]]> 619-dpd-ri-lantik-pimpinan-baru Thu, 26 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-Wakil Ketua Bidang III DPD RI terpilih Akhmad Muqowam berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pemilihan tersebut berlangsung pada Sidang Paripurna DPD RI ke-15 yang salah satu agendanya menggelar pemilihan Wakil Ketua Bidang III sesuai amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru. Di Gd. nusantara V Komplek Parlemen Senayan,Jakarta. Kamis, 26 Juli 2018. 

Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis memimpin Sidang Paripurna ke-15 yang mempunyai 4 agenda. Pertama penyampaian hasil pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI, kedua Pengesahan keputusan DPD RI, ketiga Pemilihan Pimpinan DPD RI Bidang III, keempat pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPD RI. 

Agenda pemilihan diadakan dengan cara voting dari 5 calon. Setelah dilakukan proses perhitungan suara, terpilih sebagai Wakil Ketua Bidang III Akhmad Muqowam dengan mendapatkan 30 suara sah dari 87 suara yang hadir. Akhmad Muqowam sebelumnya merupakan Ketua Komite I DPD RI dan Senator asal Jawa Tengah. 

“Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI mengucapkan selamat atas terpilihnya Saudara Akhmad Muqowam sebagai Wakil Ketua III DPD RI terpilih. Besar harapan kita, dengan terpilihnya sebagai Wakil Ketua III DPD RI dapat semakin meningkatkan kinerja Lembaga DPD RI dalam mengemban tugas konstitusional, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah,” Ujar Nono Sampono membacakan hasil pemilihan.

Wakil Ketua Bidang III akan mempunyai tugas yang berkaitan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan UU MD3 yang baru di 249 ayat 1 huruf C. 

“UU MD3 yang baru di 249 ayat 1 huruf C, kewenangan baru DPD RI melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap raperda dan perda, itu menjadi bagian dari perkuatan DPD dalam hal hubungan pusat dengan daerah,” Ujar Akhmad. 

Selain itu DPD membentuk alat kelengkapan baru yaitu, Panitia Urusan Legislasi Daerah(PULD). Alat kelengkapan baru tersebut dibentuk sesuai dengan Tatib 2018 yang baru. Dan Alat Kelengkapan tersebut akan menangani tugas kewenangan DPD RI yang baru dalam pemantauan atau pengawasan Raperpada/Perda. 

”Saya kira pemantauan atau pengawasan raperpada/perda akan menjadi bagian yang inklusif antara PULD dan juga Pimpinan DPD, dan ini tugas kewenangan baru DPD, oleh karena itu hal ini harus menjadi fokus perhatian bagi DPD secara keseluruhan” jelas Senator Jawa Tengah tersebut saat jumpa pers. 

Sebelumnya, Sidang Paripurna tersebut juga menyampaikan hasil pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI berturut-turut mulai dari Panitia Perancang Undang Undang (PPUU), Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, Badan Akuntabilitas Publik (BAP), Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), Badan Kehormatan (BK), dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT). 

Sidang Paripurna ke-15 DPD RI juga mengesahkan 2(dua) Rancangan Undang-Undang inisiatif dari DPD RI yaitu, RUU Pengupahan dari Komite III dan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah dari Komite IV. Selain itu DPD RI juga mengesahkan7(tujuh) Pengawasan, 2(dua) Pandangan, 2(dua) Pertimbangan. Dan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan yang tidak diambil keputusan. (mas)

]]>
619-dpd-ri-lantik-pimpinan-baru
<![CDATA[DPD RI Dukung Pembekalan Generasi Muda untuk Tahun 2045]]> 884-dpd-ri-dukung-pembekalan-generasi-muda-untuk-tahun-2045 Thu, 26 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta mendukung upaya untuk mengarahkan generasi muda dalam menentukan arah pembangunan Indonesia agar siap dalam menyongsong Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Hal ini disampaikannya saat menerima Panitia Conference of Indonesian Diaspora Youth 2018 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal di Ruang Delegasi Ketua DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (26/7). 

“Saya mendukung sekali dan saya menyarankan anak-anak muda Indonesia untuk ikut karena ini kesempatan bagi anak muda untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa mendatang dan ini kesempatan untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi,” katanya. 

Oesman Sapta menambahkan, konferensi semacam ini penting mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga akan terbangun visi dan misi generasi muda yang tepat dan benar ke depannya. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal menjelaskan kegiatan konferensi ini memiliki tujuan untuk mempertemukan anak muda dari 34 provinsi untuk membantu mengarahkan generasi muda dalam menentukan arah pembangunan Indonesia tahun 2045 atau Indonesia pada usia satu abad. 

“Kenapa ini penting karena tinggal satu generasi lagi, jadi bukan jauh di mata, anak muda zaman sekarang ini akan berusia di puncak produktifitasnya pada usia seratus abad Indonesia di tahun 2045 mendatang,” ujar Dino. 

Menurutnya, akan sangat disayangkan jika para generasi muda diwariskan Indonesia tanpa memiliki konsep yang jelas tentang arah pembangunan. Konferensi ini dirancang untuk tidak lagi membangun pondasi melainkan destinasi atau tujuan dari pembangunan. 

“Destinasinya adalah kita akan masuk dalam nomor ke berapa dalam pembangunan ekonomi di dunia, masih akan ada lagi kah kemiskinan absolut di 2045, kemiskinan, desa tertinggal, saya harapakan tidak. Intinya semua hal itu harus dibayangkan, diimajinasikan dan dirancang oleh generasi muda sekarang yang akan menjadi pemilik Indonesia di masa mendatang. Inilah yang akan menjadi esensi dari pelaksanaan konferensi tersebut,” jelas Dino.*tho/int

]]>
884-dpd-ri-dukung-pembekalan-generasi-muda-untuk-tahun-2045
<![CDATA[BAP DPD RI Beri Waktu Tiga Bulan Ke BPN Untuk Selesaikan Sengketa Tanah di Lampung]]> 716-bap-dpd-ri-beri-waktu-tiga-bulan-ke-bpn-untuk-selesaikan-sengketa-tanah-di-lampung Wed, 25 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memberikan waktu kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI untuk menyelenggarakan rapat internal dalam rangka menindaklanjuti permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame dan permasalahan HPL PT.Pelindo II di Kelurahan Panjang, serta permasalahan lahan Grondkaart di Kota Bandar Lampung. Kesimpulan rapat tersebut disampaikan oleh Ketua BAP Abdul Gafar Usman saat rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/7). 

Menurut Abdul Gafar Usman, tanah yang diklaim oleh Pelindo di sejumlah kelurahan di Bandar Lampung tersebut, selama ini tidak pernah diurus oleh pihak Pelindo. Sementara masyarakat sudah mengurus kepemilikan lahan serta menempatinya selama puluhan tahun. BAP DPD RI juga telah menemui pihak Gubernur Lampung guna menindaklanjuti permasalahan ini. ”Pemda Lampung meminta BPN untuk melepaskan HPL Pelindo agar bisa masuk PAD, sehingga masyarakat bisa minta langsung ke Pemda untuk bicara ganti rugi, jadi bolanya sekarang ada di BPN,” ujar Gafar. 

Sementara itu pihak Kementerian ATR/BPN yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Alen Saputra mengatakan bahwa harus ada penghapusan HPL aset pemerintah melalui menteri BUMN. BPN akan tetap mengakui hak milik masyarakat, hanya saja warga yang memiliki sertifikat tanah tersebut tidak bisa melakukan transaksi karena statusnya dobel sertifikat dengan Pelindo. ”Kalau mereka transaksi harus clean dan clear, sudah clear karena milik mereka tapi tidak clean karena dobel sertifikat,” tegas Alen. 

Senator DPD RI dari Provinsi Lampung Andi Surya menganggap bahwa jawaban dari pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN ini tidak membuahkan hasil, sehingga perlu ada pertemuan lanjutan dengan keputusan dari BPN yang lebih konkret. “HPL ini tidak tercatat di Kemenkeu, jadi masalah ini ada di BPN, mari selesaikan baik-baik, jangan lempar bola. Kalau BPN mau menarik HPL, Pemda sudah siap,” tukas Andi Surya. 

Oleh karena itu, BAP DPD RI meminta dilaksanakan pertemuan lanjutan bersama Menteri ATR/BPN yang bertempat di Kantor ATR/BPN dalam jangka waktu tiga bulan terhitung hari ini, dengan harapan masalah ini segera selesai pada saat pertemuan mendatang. *int

]]>
716-bap-dpd-ri-beri-waktu-tiga-bulan-ke-bpn-untuk-selesaikan-sengketa-tanah-di-lampung
<![CDATA[BK DPD RI Minta Masukan ke Kejagung Terkait Kode Etik]]> 886-bk-dpd-ri-minta-masukan-ke-kejagung-terkait-kode-etik Wed, 25 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-Badan Kehormatan (BK) DPD RI bertemu dengan Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah. Kedatangan BK DPD ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berdiskusi atau bertukar-pikiran terkait Kode Etik DPD. 

“Kedatangan kami terkait Kode Etik DPD sekaligus kami ingin berdiskusi terkait penegakkan hukum. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kami,” ucap Ketua BK DPD Mervin I.S. Komber di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7).

Ia menjelaskan terkait Kode Etik DPD secara teknis bagaimana penyelesaian hak anggota ketika mereka ditetapkan status sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Menurut Mervin, hal ini sangat penting karena ketika BK mengambil suatu tindakan, terkadang sang anggota bisa saja melaporkan balik BK. “Menurut mereka tindakan BK telah memberhentikan hak mereka seperti keuangan,” tegas dia. 

Mervin menambahkan padahal BK bekerja pada ranah kode etik, bukan pada ranah hukum. Makanya BK DPD datang ke Kejaksaan Agung untuk berdiskusi terkait hal tersebut. 

“Untuk anggota yang saat ini dalam proses penegak hukum. Kami menghormati proses hukum yang berlaku. Jika anggota sudah ditetapkan bersalah maka anggota tersebut harus menerima konsekuensinya. Jika sudah terpidana maka harus diberhentikan,” papar senator asal Papua Barat itu. 

Kedepan, sambungnya, dirinya juga berharap bisa turut berpatisipasi dengan Kejaksaan terkait kasus-kasus di daerah. Ini merupakan sesuatu yang penting bagaimana DPD turut mengawal keuangan, kebijakan pembangunan di daerah. 

“Kedepan kita juga akan ada kerjasama antara DPD dan Kejaksaan Agung yang nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan DPD agar segera ditindaklanjuti,” cetus Mervin. 

Pada kesempatan itu, Ketua BK DPD Mervin Komber juga didampingi Anggota BK lain yaitu Ahmad Sadeli Karim, Oni Suwarman dan Stefanus BAN Liow. 

Dikesempatan yang sama, Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengaku merasa terhormat dan diperlukan atas kunjungan BK DPD. Sebagai institusi kejaksaan, pihaknya memiliki kewenangan perdata dan tata usaha negara. “Konteksnya dengan DPD kita membangun komunikasi termaksud urusan perdata dan tata usaha negara,” ujarnya. 

Dengan demikian, lanjutnya, kedepan Kejaksaan bisa memberikan pertimbangan hukum atau bantuan hukum. “Kedepan kita juga berharap adanya kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan DPD,” kata Arminsyah. 

Selain itu, untuk status anggota dewan yang ditetapkan sebagai terdakwa maka hak dan kewajibannya harus dilepaskan. “Bila statusnya terdakwa harus diberhentikan sementara. Tungggu proses selanjutnya,” papar Arminsyah.*fan

]]>
886-bk-dpd-ri-minta-masukan-ke-kejagung-terkait-kode-etik
<![CDATA[Pengumuman Pembukaan Kesempatan Penelitian Pendek Sekretariat Jenderal DPD RI]]> 253-pengumuman-pembukaan-kesempatan-penelitian-pendek-sekretariat-jenderal-dpd-ri Mon, 23 Jul 2018 08:44:00 +0700 indra Pusat Kajian Daerah dan Anggaran menetapkan 3 Tema Kajian berdasarkan identifikasi dan rekapitulasi hasil Aspirasi Masyarakat dan Daerah, yaitu:

1. Kajian Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia;

2. Kajian Pengembangan Energi Terbarukan dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional;

3. Kajian Pembangunan Daerah Perbatasan dan Tertinggal dalam Era Otonomi Daerah.

]]>
253-pengumuman-pembukaan-kesempatan-penelitian-pendek-sekretariat-jenderal-dpd-ri
<![CDATA[Nono Sampono: Tanpa Budaya, Sebuah Bangsa Bisa Hancur]]> 276-nono-sampono-tanpa-budaya-sebuah-bangsa-bisa-hancur Mon, 23 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Senator DKI Jakarta Abdul Azis Khafia membuka Festival Seni & Budaya Betawi di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI hari Senin (23/7). Saat membuka acara tersebut, Nono Sampono berharap agar kegiatan kebudayaan seperti itu terus ditingkatkan dan diselenggarakan secara rutin. Karena menurutnya nilai-nilai kebudayaan di Indonesia mulai tergerus oleh perkembangan zaman.

Menurut Nono Sampono, budaya memegang peranan penting dalam sebuah bangsa dan negara. Tanpa adanya budaya, maka sebuah bangsa akan mengalami kehancuran. Nono meminta agar seluruh masyarakat untuk dapat memperkuat ketahanan budaya seiring semakin kuatnya pengaruh-pengaruh asing sebagai dampak atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi melunturkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

“Negara kita berdiri diatas pilar-pilar, salah satunya adalah kebudayaan kita. Kewajiban kita untuk mempertahankan agar budaya-budaya yang berbeda tetap menjadi kekuatan kita. DPD RI akan terus tetap berupaya mendukung,” ucap Nono Sampono.

Senator dari Provinsi Maluku ini mengapresiasi Senator DKI Jakarta Abdul Azis Khafia yang menginisiasi kegiatan budaya tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan Abdul Azis Khafia merupakan bentuk dalam memperkuat ketahanan kebudayaan nasional. Agar masyarakat tidak lupa atas budaya mereka sendiri. Dirinya mendorong agar setiap daerah dapat menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Kompleks Parlemen.

“Tempat ini digunakan untuk bekerja para wakil rakyat. Tempat ini juga bisa digunakan oleh setiap daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini saya sangat mendukung dan mengapresiasi, mudah-mudahan ditiru oleh yang lain, terutama provinsi-provinsi lain melalui teman-teman anggota,” imbuhnya.

Sementara itu, Senator DKI Jakarta Abdul Azis Khafia yang menginisiasi kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya dalam melestarikan kebudayaan asli Betawi. Menurutnya budaya betawi merupakan potensi kuat yang dimiliki oleh Jakarta, sehingga budaya ini jangan sampai tersingkirkan.

“Karena Jakarta ini sebagai ibu kota. Dan ibu kota ini sentral di tingkat nasional, bahkan global Menjadi tanggung jawab saya sebagai senator Jakarta, untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan potensi budaya yang ada di Ibukota,” ujarnya.

Abdul Azis meminta kepada setiap masyarakat di Jakarta untuk turut melestarikan kebudayaan Betawi. Menurut Azis, keberadaan budaya Betawi sudah menjadi tanggung jawab semua masyarakat yang ada di Jakarta, bukan hanya masyarakat Betawi saja. Menurutnya, dengan mencintai budaya daerah, termasuk cara dalam mencintai tanah air.

“Kita tahu bahwa Jakarta sudah sangat kompleks dan majemuk, tapi masih ada masyarakat inti, masih ada budayanya. Ini yang harus kita lestarikan bersama. Siapapun yang hadir di Jakarta, tinggal di Jakarta, mencari nafkah di Jakarta, tapi mengenal budaya yang ada di Jakarta, dalam hal ini budaya betawi. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Jakarta untuk melestarikan budaya betawi,” tegas Abdul Azis Khafia.

Festival Seni & Budaya Betawi tersebut menampilkan beberapa pentas seni kebudayaan Betawi seperti tarian, pantun, dan sebagainya. Selain itu, didalamnya juga menampilkan produk-produk makanan asli dari Betawi.

]]>
276-nono-sampono-tanpa-budaya-sebuah-bangsa-bisa-hancur
<![CDATA[Komite I DPD RI: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Belum Maksimal]]> 393-komite-i-dpd-ri-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal-belum-maksimal Mon, 23 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komitmen Pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dianggap belum maksimal sehingga diperlukan regulasi baru. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Bambang Brojonegoro Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di ruang rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Senin, 23 Juli 2018.

Ketua Komite I Ahmad Muqowam meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bisa menjadi leading sektor dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

“Saya kira yang dapat mengembalikan mandat UU Desa dan mempercepat pembangunan daerah tertinggal adalah Bapennas, oleh karena itu Bappenas harus memastikan upaya pemerintah melalui dana-dana yang ditransfer ke daerah bermanfaat memajukan daerah tertinggal,” terangnya.

Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa saat ini pemerintah sudah berkomitmen sangat tinggi dalam membangun daerah tertinggal. Langkah-langkah percepatan pembangunan sudah dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi DAK dan belanja Pemda. Bahkan Pemerintah memprioritaskan kabupaten yang mempunyai kesenjangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kapasitas fiskal rendah.

“Pemerintah akan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dengan memperhitungkan kebutuhan biaya nyata di setiap daerah tertinggal, selain itu Kementerian Lembaga akan menajamkan Belanja khususnya untuk pemenuhan peningkatan kualitas SDM daerah, peningkatan akses konektivitas, infrastruktru, pengembangan ekonomi lokal dan perluasan kerjasama dan kemitraan antara K/L, Pemda dan BUMdes,” paparnya.

Selain itu Bambang Brodjonegoro sepakat dengan Komite I DPD RI bahwa pengguliran dana desa seharusnya bisa meniru program sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dinilai cukup berhasil sebelumnya.

“Kami sepakat dengan DPD RI program PNPM yang dulu pernah ada seharusnya sama dengan dana desa saat ini. Idealnya menurut pemikiran saya saat itu ketika UU Desa berjalan dan diterapkan, PNPM seharusnya hanya berganti baju menjadi dana desa lengkap dengan pendampingnya dan saat itu cukup berhasil,” jelasnya.

Ahmad Muqowam menyatakan, bahwa disepakati atau tidak ketimpangan itu tetap ada. Meski diakui saat ini upaya pemerintah dalam menggulirkan dana yang besar untuk pembangunan sudah besar tapi belum maksimal.

“Secara keseluruhan pemerintah memang sudah melakukan beberapa kebijakan untuk mengejar ketertinggalan. Kalau bicara kemiskinan, pendapatan perkapita kita masih sangatlah rendah, belum lagi kalau diukur dengan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Inilah kenapa perlu mengejar RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sedang digodok Komite I dan saya harap dari Bappenas dan Kemendes dapat memperkaya substansi dari RUU ini,” kata Muqowam.

]]>
393-komite-i-dpd-ri-percepatan-pembangunan-daerah-tertinggal-belum-maksimal
<![CDATA[KOMITE IV DPD RI PERTANYAKAN PEMBERIAN OPINI WTP ]]> 139-komite-iv-dpd-ri-pertanyakan-pemberian-opini-wtp- Mon, 23 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mempertanyakan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sejumlah pemerintah daerah mendapatkan opini WTP meskipun terlambat menyerahkan laporan keuangannya. Hal ini dikatakan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal BPK, Bachtiar Arief dan para auditor utama BPK di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Ajiep mengatakan dirinya menjumpai adanya sejumlah daerah yang tidak tepat waktu dalam menyerahkan laporan keuangannya, namun tetap mendapatkan opini WTP. Menurut Ajiep, kepatuhan lembaga/instansi dalam memberikan laporan keuangan secara tepat waktu harus menjadi pertimbangan bagi BPK dalam memberikan opini.

“Ada daerah yang lambat menyerahkan tapi dapat opini WTP, jadi dalam memberikan opini BPK tidak memberikan penilaian berdasarkan kepatuhan. Padahal seharusnya kan dilihat juga berdasar kepatuhan. Jadi kalo sudah lambat menyampaikan ya mohon dijadikan pertimbangan dalam memberikan opini, karena tidak patuh,” ujar senator Sulawesi Selatan ini. .

Senada dengan Ajiep, anggota Komite IV DPD RI, Abdul Gafar Usman menilai BPK perlu untu memberikan satu tambahan opini lagi dalam penilaian laporan keuangan yakni WTP tanpa kerugian negara, sehingga opini WTP tidak hanya sebatas prestasi melainkan kebutuhan bagi setiap lembaga untuk mendapatkan penilai keuangan yang baik dan tidak merugikan keuangan negara.

“Tepat waktu menyerahkan dalam menyerahkan APBD dan tidak ada kerugian negara harus dapat reward. Karena, WTP bukan prestasi tapi kebutuhan, jadi baiknya ditambah 1 kriteria lagi yaitu WTP tepat waktu tanpa ada kerugian negara,” jelasnya.

Selain itu, rapat juga membahas tentang realisasi dana desa untuk tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni sebesar 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah.

Tak hanya itu, rapat juga membahas mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK pada pemerintah daerah, dimana terdapat tiga provinsi yang ada pengajuan nilai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, yakni Provinsi Lampung, Kalimantan Barat dan Maluku.

“Nilai rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomi sehingga mereka mengajukan pertimbangan professional dari BPK dari alasan antara lain perubahan organisasi, perubahan regulasi, dan lain-lainnya,” ujar Ajiep.

Menjawab hal itu, Sesjen BPK, Bachtiar Ali menjelaskan bahwa dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan suatu daerah atau lembaga merujuk pada aturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan di BPK, sehingga opini WTP diberikan dengan melihat angka-angka dan prosedur penggunaan yang tepat dan jelas. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, BPK juga melakukan pengendalian intern secara efektif sehingga tidak terjadi ketidak patuhan yg bisa menyebabkan kerugian negara.

“Opini WTP diberikan dengan melihat angka-angka dan prosedur penggunaan yang tepat dan jelas. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, BPK juga melakukan pengendalian intern secara efektif sehingga tidak terjadi ketidak patuhan yg bisa menyebabkan kerugian negara,,” ujar Bachtiar.

BPK membantah adanya perlakukan diskriminasi dari BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap daerah atau lembaga tertentu. Hingga kini, masih ada sejumlah daerah yang belum menyerahkan laporan penggunaan keuangan negara sehingga BPK belum dapat melakukan pemeriksaan.

“Di BPK tidak ada pembedaan antara daerah satu dengan daerah lain untuk pemberian opini. Ini sudah perlakuan standar. Pembahasan opini sudah dibahas secara ketat, pembahasan di pusat dilakukan oleh tim tersendiri,” tambahnya.

Terkait dengan pemberian reward maupun award, Bachtiar menjelaskan bahwa tugas BPK hanyalah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pemerintah provinsi maupun lembaga lainnya. Sementara untuk pemberiaan award atau reward atas prestasi yang diperoleh oleh pemerintah daerah ataupun lembaga menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan.*tho

]]>
139-komite-iv-dpd-ri-pertanyakan-pemberian-opini-wtp-
<![CDATA[Komite I Apresiasi KPU RI dan Bawaslu Juga Beri Catatan Pelaksanaan Pilkada 2018 ]]> 384-komite-i-apresiasi-kpu-ri-dan-bawaslu-juga-beri-catatan-pelaksanaan-pilkada-2018- Mon, 23 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.co.id - Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Di Ruang Rapat Komite I, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin, 23 Juli 2018. 

Hadir pada rapat kerja tersebut Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Komite I DPD RI. 

Ketua Komite I Ahmad Muqowam Apresiasi Kinerja KPU dan Bawaslu serta beri beberapa catatan penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Menurut Komite I DPD RI selama melakukan tugas pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 masih ditemukan permasalahan berupa validitas Daftar Pemilih Tetap, Calon Tunggal, alon kepala ddaerah yang menjadi tersangka, masih adanya Money Politik dan indikasi keberpihakan ASN. 

“Saya kira adanya temuan dan rekomendasi dari Komisi ASN mengenai pelanggaran netralitas ASN belum mendapat tindak lanjut, saya harap dari rapat kerja ini, menghasilkan manfaat buat evaluasi KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pilkada, pemilu pilpres dan pileg ke depan,” tegas Ahmad. 

Ketua KPU RI Arief Budiman memberikan penjelasan situasi kondisi pelaksanaan Pilkada Serentak di 171 Daerah yang melibatkan 381 wilayah. Secara umum pilkada berjalan lancar meskipun ada tertunda di beberapa daerah. 

“Sampai hari ini semua wilayah di 170 daerah sudah selesai dilaksanakan, kecuali di Kabupaten Paniai Provinsi Papua yang baru akan dilaksanakan 25 Juli 2018 mendatang, keterlambatan disebabkan adanya masalah penetapan calon dan masalah logistik tapi semua sudah selesai dan akan dilaksanakan lusa depan,” ungkap Arief Budiman. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan melaporkan sejumlah penanganan pelanggaran terkait Pilkada Serentak 2018. Penanganan pelanggaran masuk jumlahnya mencapai total 3567 yang terdiri dari laporan sejumlah 1167 dan temuan 2400. 

“Presentasi tersebut masih menunjukan kegiatan pengawasan pemilu masih lebih aktif menemukan pelanggaran daripada pelaporan. Terkait dengan laporan tersebut yg masuk tindak pidana pemilihan ada 262 dan yang proses sampai ke pengadilan ada 51 kasus sampai saat ini,” ujarnya. Akhmad Muqowam menilai poin penting lainnya adalah dalam Undang-Undang Pilkada adalah kunci pengawasan. Saat ini bBwaslu harus punya kewenangan yang mengikat untuk menindak pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. 

“Saya apresiasi kinerja penyelanggaraan pilkada 2018 dikatakan berjalan baik dan aman, dengan beberapa catatan di sana sini, terutama kesiapan KPU tahun 2019 akan lebih berat tugasnya. Selain itu Bawaslu harus benar-benar punya kekuatan dan kewenangan dalam menangani pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu,” pungkasnya.

]]>
384-komite-i-apresiasi-kpu-ri-dan-bawaslu-juga-beri-catatan-pelaksanaan-pilkada-2018-
<![CDATA[DPD RI: Membangun Budaya Nasional Berbasis Bahari]]> 686-dpd-ri-membangun-budaya-nasional-berbasis-bahari Sun, 22 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Cirebon dpd.go.id- Dewan Perwakilan Daerah RI mengadakan Fokus Group Discussion dengan tema Membangun Budaya Nasional Berbasis Bahari, acara tersebut berlangsung di Keraton Kasepuhan Cirebon Jawa Barat, Sabtu (22/7/18). 

Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Sultan Sepuh Cirebon Pangeran Radja Adipati Arief Natadiningrat, anggota DPR RI, tokoh sejarawan Anhar Gonggong, Tokoh budaya, para Akademisi, Tokoh Masyarakat dan tokoh Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. 

Pada diskusi tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memaparkan bahwa dalam membangun sebuah negara perlu membangun melalui dua basis yaitu basis karakter manusianya dan basis kewilayahan. 

"Membangun negara perlu membangun basis manusia yang berada pada kearifan lokal. Kemudian Basis kedua geografi atau wilayah menyangkut juga geopolitik dan geostrategi," ujar Nono. 

Berkaitan dengan budaya bahari, Saat ini DPD RI sudah menyusun RUU Hak Masyarakat Adat dan sudah diparipurnakan untuk diserahkan ke DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut selaras dengan keinginan DPD RI dalam memperkuat dan memperkokoh ketahanan Budaya menjadi ciri khas bangsa. 

"Ada 3 alasan mengapa DPD RI berinisiasi menyusun RUU perlindungan hak adat, pertama karena ada kekosongan payung hukum hak-hak masyarakat adat dan ulayat. Kedua karena kepentingan ekonomi, ketiga memperkokoh budaya nasional. Kita sudah siap masukkan ke baleg untuk masuk prolegnas 2018-2019," tukas Senator Maluku tersebut. 

Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa Perubahan kehidupan berbangsa pada era setelah reformasi merubah tata nilai dan kultur budaya. 

"Ini terkait bagaimana memperkokoh budaya nasional yaitu budaya bahari. Jaman Bung Karno menyebutkan bahwa Indonesia adalah benua maritim laut yangg ditaburi oleh pulau, paradigma ini harus kita dengungkan lagi karena sudah sangat bias," lanjutnya. 

Pada saat yang sama, Sultan Sepuh Arif Natadiningrat mengapresiasi kegiatan FGD dengan tema bahari tersebut. Mengingat Keraton Cirebon adalah Keraton yang berlokasi di pesisit sehingga cocok dengan tema tersebut. 

"Budaya bahari kita luarbiasa pada masa sriwijaya, majapahit, budaya bahari adalah budaya kerja keras, gotong royong, terbuka menerima segala masukan, dan toleran. Saya harapkan melalui FGD ini budaya bahari yg luntur ini mampu kembali diangkat sebagai kekuatan dan energi bangsa ini," Sultan Sepuh ini. 

Senada dengan hal tersebut, Sejarawan Anhar Gonggong menyatakan bahwa Indonesia ini dibangun oleh anak-anak muda terdidik dan tercerahkan. Beliau juga mengungkapkan bahwa fakta sejarah wilayah kerajaan-kerajaan di seluruh dunia juga berada di pesisir. 

"Bagaimana kita kembali menyatakan bahwa laut tidak memisahkan justru penyambung dan pemersatu. Dan masa depan kita ada di laut," tutur sejarawan itu. 

Lain hal dengan itu, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM Bambang Purwanto menyampaikan bahwa jangan hanya bias mengartikan budaya Bahari hanya laut yang menjadi objek utama. 

"Kita jangan hanya memonopoli istilah bahari adalah budaya laut, tapi lebih mengartikan bahari adalah air, karena wilayah kita juga ada pesisir, daratan dan air yang di daratan, semua itu budaya kita," pungkasnya.

]]>
686-dpd-ri-membangun-budaya-nasional-berbasis-bahari
<![CDATA[Oesman Sapta: Gebu Minang Harus Dapat Bangun Indonesia]]> 285-oesman-sapta-gebu-minang-harus-dapat-bangun-indonesia Thu, 19 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela PADANG (20/7) dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta membuka Rapat Kerja Daerah 1 Gebu Minang di Padang (20/7). Dalam acara tersebut, Oesman Sapta berharap agar organisasi Gebu Minang dapat maju dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Melalui organisasi Gebu Minang yang tersebar di seluruh Indonesia, masyarakat Minang dapat berperan dalam membangun daerah. 

Oesman Sapta juga beranggapan bahwa masyarakat Minang mempunyai peranan penting dalam sejarah berdirinya NKRI. Dirinya menganggap masyarakat Minang yang tersebar di seluruh Indonesia mempunyai peran penting dalam mengembangkan perekonomian dan budaya di daerahnya. 

“Minang itu adalah bagian daripada sistem sebuah negara yang namanya Indonesia. Tanpa Minang, tidak ada Indonesia. Itu sudah menjadi satu ikatan, satu kekuatan negara ini, yang dimana Sumatera Barat adalah bagian dari RI. Dan Sumatera Barat adalah orang-orang Minang,” ucapnya dalam acara yang turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno, pejabat daerah, dan pengurus Gebu Minang Sumatera Barat di Aula Kantor Provinsi Sumatera Barat. 

Senator asal Kalimantan Barat tersebut berpesan agar Gebu Minang menerapkan konsep 5S agar dapat lebih maju. Konsep 5S tersebut terdiri atas Strategy, yaitu adanya arah tujuan dalam menempatkan posisi masyarakat Minang. Structure, yaitu membangun struktur organisasi dengan kuat. Skill, adalah menempatkan orang yang tepat pada sebuah jabatan. System, yaitu sebuah organisasi harus mempunyai sistem kerja yang efektif dan baik. Dan Speed & Target, dimana ada target-target yang harus dicapai melalui sebuah program kerja. 

“Harapannya adalah membangun sistem kedepan, yaitu 5S, Strategy, Structure, Skill, System, dan Speed & target. Agar organisasi ini organisasi yang modern, dikelola dengan modern. Dulu juga ada Gebu Minang. Dulu berhasil dengan cara yang lama. Tapi sekarang, zaman now, ga bisa lagi seperti yang dulu,” pesan Oesman Sapta yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gebu Minang ini. 

Oesman Sapta juga berpesan agar masyarakat Minang tidak mudah untuk dipengaruhi. Apalagi saat ini banyak berita-berita hoax yang tersebar di berbagai media. Dirinya meminta agar masyarakat Minang dapat menyaring informasi yang tersebar dan tidak ikut serta menyebarkan berita-berita hoax. 

“Jadi orang Minang terutama keluarga besar Gebu Minang, saya anjurkan jangan ikut fitnah. Jangan melanjutkan kebohongan-kebohongan. Karena organisasi kita terbesar, memiliki 15 juta anggota. Dan Gebu Minang yang paling menonjol ada di Sumatera Barat ini,” tegasnya. 

Dalam acara tersebut Oesman Sapta juga mengapresiasi kinerja dari pemerintah. Menurutnya pemerintah telah melakukan pembangunan di daerah-daerah, termasuk di Sumatera Barat. Menurutnya pemerintah saat ini membangun Indonesia melalui daerah-daerah. 

“Jangan lagi ada dusta diantara kita. Yang benar yang betul-betul dilakukan oleh Presiden Jokowi itu harus kita akui, membangun seluruh infrastruktur di Indonesia. Tidak dipusatkan di Jawa. Itu yang harus kita harapkan,” kata Oesman Sapta. 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan bahwa kekompakan antar anggota Gebu Minang dapat ikut memajukan organisasi tersebut. Dirinya mengapresiasi rencana pembentukan Gebu Minang Mart yang dianggap dapat membantu program pemerintah dalam memajukan perekonomian di Sumatera Barat.

“Harapan kami sebagai gubernur, Gebu Minang dapat membantu program pemerintah. Adanya Gebu Minang Mart dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ini juga dukungan untuk pembangunan ekonomi Sumatera Barat untuk kesejahteraan masyarakat Minang,” ucap Irwan. 

Selain membuka Rakerda dan halal bihalal Gebu Minang, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Gubernur Sumatera Barat, Ketua Gebu Minang Sumatera Barat Boy Lestari Dt. Palindih, menandatangani kesepakatan upaya dalam rangka peningkatan ekonomi dan budaya di Sumatera Barat.

]]>
285-oesman-sapta-gebu-minang-harus-dapat-bangun-indonesia
<![CDATA[BAP DPD RI Dorong Pemerintah Selesaikan Sengketa Lahan di Sari Rejo]]> 100-bap-dpd-ri-di-sari-rejo Wed, 18 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dukung Kantor Staf Presiden RI untuk segera menyelesaikan sengketa lahan seluas 260 Ha antara masyarakat Sari Rejo, Medan, dengan pihak TNI Angkatan Udara. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat yang dihadiri oleh Kementerian Pertahanan, Ombudsman, Kementerian ATR/BPN, Staf Kepresidenan, TNI AU dan masyarakat Sari Rejo di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (18/7). 

Masalah yang telah berlangsung puluhan tahun ini menjadi tuntutan masyarakat Sari Rejo sebanyak kurang lebih 4.500 KK yang telah menguasai lahan sejak tahun 1948. Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar Usman berharap Presiden segera mengambil tindakan untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. “Kami minta Kantor Staf Presiden memberikan informasi tentang progres penyelesaian pada akhir Agustus 2018”, tegas Abdul Gafar. 

Sementara itu, Senator dari Sumatera Utara Parlindungan Purba mengatakan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap masalah ini dan bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Parlindungan berharap penyelesaian dilakukan dengan kepala dingin dan ‘win-win solution’. “Kita punya niat baik, kalau makin lama masalah ini terkatung-katung, maka benturannya bisa merepotkan kita semua, kita bersyukur di lapangan tidak ada bentrokan, karena kami sama-sama memahami”, ujar Parlindungan. 

Menanggapi permintaan BAP DPD RI, Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI) Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian dan kunjungan lapangan. KSP RI akan menjadwalkan pertemuan para pihak yang terkait yaitu TNI KASAU, Kemenkeu, Kemenhan, Kemendagri, BPN/ATR dan perwakilan warga Sari Rejo dalam waktu dekat. “Kami memahami suasana kebatinan di TNI AU dan Kemhan untuk melepaskan aset negara, karena bisa dituduh korupsi, kami juga tidak bisa bertindak secara teknis, jadi nanti kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini”, kata Jaleswari. 

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Agus RB (Dirjen Penanganan Masalah, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah) mengatakan bahwa karena masalah ini menyangkut tata kelola aset, maka kementerian ATR/BPN harus berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan. Ia menambahkan penyelesaian ini tidak lepas dari Kemenhan dan Kemenkeu yang punya otoritas untuk masalah tersebut. ”Agar tidak ada dobel status yang nanti bisa menimbulkan masalah, jika sudah ada penyelesaian maka BPN siap mengurus sertifikat masyarakat”, ujar Agus. 

Sementara itu, Kepala Dinas Hukum TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI Syahrudin Damanik menjelaskan bahwa tahun 1991 TNI AU sudah mendaftarkan dasar kepemilikan ke kantor pertanahan di Medan dan nomor pendaftaran sudah terbit tahun 1993. “Ini adalah aset TNI AU sebagai kuasa pengguna barang, kita berkewajiban untuk mengamankan dari aspek hukum, fisik dan administrasi”, ungkap Syahrudin. 

Laode Ida sebagai anggota Ombudsman yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan bahwa Hak Pakai Lahan (HPL) yang diberikan ke satu pihak yaitu TNI AU seharusnya berjangka dan tidak ada yang permanen. “Faktanya lahan dihuni oleh rakyat, pemerintah semestinya hadir untuk mengatur masyarakat”, kata Laode. *int

]]>
100-bap-dpd-ri-di-sari-rejo
<![CDATA[Komite IV DPD RI Pertanyakan Realisasi Dana Bergulir]]> 002-komite-iv-dpd-ri-pertanyakan-dana-bergulir Wed, 18 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI mempertanyakan rendahnya realisasi dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pada tahun 2018 ini, direncanakan dana bergulir Rp 1,2 triliun akan diberikan kepada para pelaku usaha dengan bunga kecil. 

Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang meminta LPDB-KUMKM untuk segera memberikan kepastian kepada para pengusul dana bergulir terkait dengan proposal pinjaman dana yang telah diusulkan sebelumnya. Menurutnya, LPDB-KUMKM terlalu selektif dalam memberikan dana bergulir, sehingga cenderung lambat dalam merespon proposal yang datang. 

“LPDB ini diharapkan betul-betul bisa mendorong penyediaan modal untuk UMKM termasuk didalamnya koperasi. Untuk tahun 2018 ada tambahan modal 500 milyar ditambah dana LPDB sebesar 700 juta, jadi diakumulasi menjadi 1,2 triliun ini, tapi sampai akhir Juli ini masih sekitar 28 miliar rupiah, itu pun masih di Pulau Jawa,” ujar Ajiep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisno Juwono di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018. 

Ajiep menambahkan lambatnya penyaluran dana bergulir untuk daerah ini dikhawatirkan akan membuat LPDB-KUMKM tidak dapat mencapai target. Bahkan, sejumlah daerah sama sekali tidak mengajukan pinjaman, karena syaratnya yang dinilai terlalu sulit. 

“Boleh saja hati-hati tapi ya jangan berlebihan yang justru kemudian cenderung merespon dengan sangat lambat, bahkan tidak memberikan respon, membiarkan pengusul menunggu bertahun-tahun. Mereka melakukan perubahan dalam mekanisme pengajuan proposal dan juga syarat adanya rekomendasi dari Dinas Koperasi. Dinas koperasi juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi,” jelasnya. 

Menjawab hal itu, Direktur Usaha LPDB-KUMKM, Adi Trisno Juwono mengatakan bahwa diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 ini, realisasi dana bergulir akan mencapai 70% dari 1,2 Triliun rupiah. Ia mengakui adanya seleksi dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha, termasuk syarat adanya rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat. 

Adi menambahkan, total proposal yang masuk pada tahun ini sebanyak 221 proposal dan yang sedang diproses mecapai 21 proposal dengan nilai mencapai lebih dari 400 Miliar rupiah. “Untuk itu kami yakin akan mencapai target 70%, meskipun saat ini masih di sekitaran Pulau Jawa, namun nantinya diharapkan dapat merata diseluruh daerah di Indonesia,” jelasnya. 

Beberapa kendala dalam proses pencairan dana bergulir ini, kata Adi, adalah adanya perubahan struktur dan perbaikan manajemen pencairan dana. Namun diharapkan, dengan perbaikan system manajemen, proses verifikasi dana bergulir akan lebih baik sehingga pinjaman bisa semakin cepat cair.*tho

]]>
002-komite-iv-dpd-ri-pertanyakan-dana-bergulir
<![CDATA[Komite I DPD RI Evaluasi Pilkada Serentak Dengan Mendagri]]> 558-komite-i-dpd-ri-evaluasi-pilkada-serentak-dengan-mendagri Tue, 17 Jul 2018 08:44:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id- Komite I DPD RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak serta perkembangan otonomi daerah, pada Selasa (17/7). Dalam rapat tersebut  Komite I DPD RI menilai terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pilkada serentak agar tidak terulang lagi di pilkada tahun 2019.

Menurut Ketua Komite I DPD RI, Akhmad Muqowam, hasil dari pengawasan pilkada serentak di daerah Komite I DPD RI menemukan berbagai temuan dalam pengawasan pilkada. Temuan tersebut berupa validitas Daftar Pemilih Tetap, adanya calon tunggal, calon kepala daerah yang menjadi tersangka, tindak pidana, indikasi mahar politik atau money politic, serta pelanggaran netralitas ASN. Atas beberapa temuan tersebut, Komite I akan membahas dalam rapat kerja untuk perbaikan pilkada kedepannya.

Masalah DPT menjadi sorotan utama Komite I DPD RI,  yaitu adanya perbedaan data pemilih antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan tersebut masih berulang sejak pilkada serentak tahun 2015 sampai terakhir pilkada tahun 2018. Muqowam berpendapat bahwa dalam pilkada harus menggunakan satu data sebagai acuan. Dimana data tersebut dapat memberikan data riil mengenai pemilih.

“Kita sepakat pemilihan di 2019 semoga tidak ada lagi hak yang mencederai hasil dari proses, terutama DPT. DPT menjadi penting jika melibatkan quantitative election. Poin utama dalam pilkada itu dari DPT,” tegasnya. 

Wakil Ketua Komite I DPD Hudarni Rani menambahkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya beberapa pelaksanaan pilkada, masih ditemukan kasus pemberdayaan ASN untuk kemenangan calon kepala daerah. Ia meminta agar ASN dapat bersikap netral dan tidak mendukung calon kepala daerah tertentu yang ikut pilkada.

“Dia harus profesional dan paham dengan tugasnya. Kalau soal Pilkada jangan ikut campur, jangan jadi jurkam orang. Negeri ini baik kalau birokrasinya profesional,” pesan Senator dari Provinsi Bangka Belitung ini.

Terkait permasalahan DPT, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengklaim bahwa data yang dimiliki oleh Kemendagri telah diupdate secara berkala. Bahkan instansinya memiliki data penduduk yang telah berumur 17 tahun di tahun 2019 yang akan menjadi pemilih di Pilkada 2019. Meskipun begitu dirinya mengkhawatirkan penduduk yang telah berumur 17 tahun tetapi tidak mau merekam data mereka untuk memperoleh e-KTP.

“Secara konsitusional setiap waga negara berhak dipilih dan memilih. Tetapi untuk memilih harus mempunyai e-KTP. Ada 6 juta yang punya surat keterangan, tapi apakah mereka mau melakukan pelaporan sampai Desember untuk mendapatkan e-KTP,” ucapnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut Komite I DPD RI juga membahas mengenai perkembangan pemekaran daerah melalui otonomi. Komite I DPD RI dan Mendagri sepakat untuk melakukan kajian komprehensif dalam rangka evaluasi pelaksanaan otonomi khusus, utamanya di Aceh, Papua, dan Papua Barat, sebagai dasar dalam pembentukan regulasi dan penyempurnaan pelaksanaan otonomi khusus.

]]>
558-komite-i-dpd-ri-evaluasi-pilkada-serentak-dengan-mendagri