Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Tue, 19 Feb 2019 01:05:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[Baiknya Jokowi Klarifikasi Penyampaian Data yang Diduga Tidak Akurat Saat Debat]]> 704-baiknya-jokowi-klarifikasi-penyampaian-data-yang-diduga-tidak-akurat-saat-debat Mon, 18 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id, 18 Februari 2019—Debat Publik Pilpres 2019 putaran kedua yang bertemakan “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” menyisakan banyak rasa penasaran di benak publik. Pasalnya, diduga terdapat data dan fakta tidak akurat yang disampaikan petahana atau calon presiden nomor urut 01. 

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, agar tidak membingungkan publik alangkah baiknya berbagai data dan fakta yang dianggap tidak akurat tersebut diklarifikasi agar publik tercerahkan. Klarifikasi diperlukan agar berbagai data dan fakta yang keluar saat debat tidak menjadi kontroversi atau isu yang tidak sehat di publik. 

“Baiknya Pak Jokowi mengklarifikasi beberapa data dan fakta yang beliau sampaikan saat debat. Harus diingat selain sebagai capres, Pak Jokowi itu adalah seorang Presiden di mana semua informasi yang beliau keluarkan harus akurat karena ini soal capaian, kinerja dan kondisi Indonesia. Bisa jadi, tim pemenangan Pak Jokowi punya data dan fakta yang berbeda dengan data atau fakta yang dipunyai lembaga resmi atau yang dihimpun berbagai organisasi masyarakat sipil. Makanya harus diklarifikasi, sehingga publik tidak bingung dan bimbang serta mengetahui kebenarannya,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/2). 

Menurut Fahira, dalam mengelola sebuah negara, data bukan sekedar deretan angka, tetapi adalah dasar atau pijakan awal dalam perencanaan pembangunan. Penggunaan data yang akurat menjadi prasyarat keberhasilan program pembangunan nasional. Misalnya perbedaan data yang sangat signifikan terkait impor jagung antara yang disampaikan Jokowi dengan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018. 

Perbedaan data seperti ini jika tidak diklarifikasi, lanjut Fahira, tentunya akan menyusahkan perencanaan pembangunan pertanian khususnya jagung. Sama halnya seperti klaim bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran lahan hutan dan lahan gambut, padahal data resmi dari KLH sejak 2016 masih terjadi kebakaran.  

Selain itu, klaim Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada konflik agraria atau pembebasan lahan untuk infrastruktur juga patut diklarifikasi. Karena fakta di lapangan berkata lain. Konflik agraria terkait infrastruktur masih terjadi dan diliput luas semua media massa dan diperkuat oleh data dari organisasi yang concern terhadap pembaruan agraria. Bahkan data jumlah konfliknya cukup signifikan. 

“Makanya harus diklarifikasi. Data dan fakta ini adalah indikator yang paling kuat dan tepat untuk melihat apakah negeri ini baik-baik saja atau malah banyak hal yang harus diperbaiki. Data yang akurat ini penting untuk kebijakan dan pembangunan ke depan siapapun Presidennya nanti,” pungkas Fahira Idris yang juga Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta ini. #

]]>
704-baiknya-jokowi-klarifikasi-penyampaian-data-yang-diduga-tidak-akurat-saat-debat
<![CDATA[Komite II DPD RI: Tarif Tiket Pesawat Terbang yang Tinggi Berakibat Buruk Bagi Industri Pariwisata dan Pelaku UMKM di Daerah]]> 163-komite-ii-dpd-ri-tarif-tiket-pesawat-terbang-yang-tinggi--berakibat-buruk-bagi-industri-pariwisata-dan-pelaku-umkm-di-daerah Sun, 17 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Kenaikan harga tiket pesawat terbang yang terjadi sejak akhir tahun 2018 serta penerapan bagasi berbayar telah memberatkan masyarakat dan berpengaruh kurang baik pada industri pariwisata secara umum di seluruh Indonesia.  Demikian antara lain hasil kesimpulan dari kunjungan kerja Komite II DPD RI  (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) ke Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara serta ke Bandara Sultan Hasanudin di Maros, Sulawesi Selatan, pada 15 Februari 2019.

Komite II mencatat harga tiket pesawat terbang  naik 40 persen hingga 120 persen sejak akhir tahun 2018. Ini merupakan kenaikan yang tertinggi dalam sejarah industri penerbangan di Indonesia. Kenaikan ini berada di atas kemampuan masyarakat, dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat, kata Parlindungan Purba, Wakil Ketua Komite II yang memimpin Kunjungan Kerja ke Bandara Kualanamu.

Hal ini tercermin dari data yang dipaparkan oleh Angkasa Pura II dan data lain yang dihimpun oleh Komite II. Jumlah penumpang pada Januari 2019 tercatat 763.894 orang, turun hampir 20% dibandingkan dengan jumlah penumpang pada Januari 2018 yang berjumlah 953.565 orang. Penurunan 20% ini dinilai terlalu tinggi oleh Komite 2, sebab belum pernah terjadi penurunan sebesar ini  sebelumnya.

Jumlah penumpang pesawat terbang yang merosot ini tentu saja memukul industri pariwasta di daerah. Hal ini terlihat dari tingkat hunian hotel yang turun sebesar 20 persen hingga 40 persen di awal tahun ini. Dampak lebih jauh dari kebijakan maskapai penerbangan menaikkan tarif  pesawat dan penerapan bagasi berbayar ini adalah omzet pedagang dan toko di bandara maupun obyek wisata di berbagai daerah di Indonesia ikut turun. Harus dicatat bahwa seluruh pedagang di bandara dan di tempat tujuan wisata itu adalah UMKM, dan rezeki mereka hampir seluruhnya berasal dari  wisatawan. Kita harus menjaga pertumbuhan bisnis mereka agar jangan merosot, kata Wakil Ketua Komite II Pendeta Charles Simaremare pada kesempatan kunjungan kerja ke Bandara Sultan Hasanudin.

Namun demikian, pemaparan ororitas bandara di Kuala Namu dan Sultan Hasanudin menunjukkan bahwa kenaikan harga tiket pesawat ini belum melewati peraturan tarif  batas atas yang diatur  dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri. 

Hanya saja yang disayangkan oleh Komite II bahwa maskapai penerbangan menetapkan harga tiket pada posisi yang tertinggi dari range yang diizinkan. Berdasarkan catatan Angkasa Pura, harga tiket pesawat yang dicek oleh otoritas bandara secara acak pada 15 Februari 2019,  sudah mencapai 80 persen dari batas harga atas. Bahkan sekitar 35 persen dari tarif tertinggi tersebut sudah mencapai harga paling tinggi atau 100 persen dari harga tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 14 tahun 2016. Kondisi seperti inilah yang memberatkan masyarakat, kata Charles.

Komite II memberikan perhatian besar pada masalah tarif pesawat dan bagasi berbayar ini mengingat angkutan udara memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia.  Oleh karena itu, Komite IImendorong dan meminta kepada semua pemangku kepentingan agar permasalahan harga tiket ini dapat segera dicarikan solusi terbaik. 

Komite II menilai bahwa kenaikan harga tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan juga tidak merugikan perusahaan operator penerbangan. Untuk itu, Komite II akan melakukan pertemuan lanjutan untuk menuntaskan permasalahan harga tiket dan harga bagasi karena memberatkan masyarakat.  Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPD RI sebagai representasi daerah pada sistem politik di Indonesia. DPD RI akan terus  berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan advokasi dalam permasalahan kenaikan harga tiket pesawat yang berada di atas daya beli masyarakat ini. Komite II berharap semua pihak yang berkepentingan segera menemukan solusi terbaik agar angkutan udara terus menjadi tulang punggung dalam pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

Solusi terbaik itu harus segera dirumuskan mengingat Indonesia adalah negara yang amat luas dan memiliki 17.000 lebih pulau.  Angkutan udara memiliki peranan yang sangat penting  untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. Angkutan udara juga berperan stategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Berdasarkan data BPS, sektor perhubungan udara sudah tumbuh dengan baik. Pada periode 2014-2017, sektor perhubungan udara rata-rata tumbuh sebesar 17,99 persen. Jumlah penumpang yang diterbangkan naik terus setiap tahun. Pada tahun 2014 jumlah penumpang pesawat terbang komersial tercatat dari 72 juta orang, dan naik menjadi 109 juta orang pada tahun 2017. 

Pada kunjungan kerja kali ini Komite II terbagi menjadi dua tim kerja, yakni tim kerja ke Bandara Kualanamu diikuti oleh 13 anggota dan dipimpin oleh Parlindungan Purba. Di Bandara Kualanamu tim kerja Komite II diterima oleh Kabid Keselamatan dan Angkutan Otoritas Bandara Kualanamu Agus Pramuka, serta Senior Manager of Airport Maintenance Yuston Fauzi. Sedangkan tim kerja lain yang melakukan kunjungan kerja ke Bandara Sultan Hasanudin diikuti oleh 12 anggota, dipimpin langsung oleh Ketua Komite II Aji Mirza Wardana. Di sini tim kerja diterima oleh GM PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanudin Wahyudi, Kepala Seksi Operasi Otoritas Bandara, serta Wakil Bupati Maros.

]]>
163-komite-ii-dpd-ri-tarif-tiket-pesawat-terbang-yang-tinggi--berakibat-buruk-bagi-industri-pariwisata-dan-pelaku-umkm-di-daerah
<![CDATA[BAP DPD RI AUDIENSI GANTI RUGI LAHAN JALAN TOL MANADO-BITUNG]]> 712-bap-dpd-ri-audiensi-ganti-rugi-lahan-jalan-tol-manadobitung Thu, 14 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima Forum Masyarakat Korban Jalan Tol Manado-Bitung membahas tuntutan ganti rugi terkait pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung.

Koordinator Forum Masyarakat Korban Jalan Tol Manado-Bitung, Edi Hendra Sodah dalam audiensi menjelaskan bahwa masyarakat mendukung pembangunan jalan tol di Sulawesi, namun selama 6 tahun sejak pembangunan tersebut, masyaraka berada dalam ketidakpastiaan guna penyelesaian hak ganti rugi. Seluruh warga pemilik tanaah menolah hasil musyawarah karena dinilai pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan perhitungan nilai pasar.

“Kami mendukung jalan tol di Sulawesi Utara tetapi kami minta juga hak-hak kami dipenuhi tetapi sampai saat ini tidak dipenuhi. Yaitu yang paling pokok adalah transparansi harga sampai hari ini kami tidak pernah diperlihatkan penetapan harga, bidang perbidang yang akuntable yang wajar dan adil,’ ujar Edi.

Ia menambahkan, pemilik lahan hanya diberikan sepotong kertas tanpa tanda tangan, nama pejabat dan cap tanpa judul tanpa perincian harga.

“Kami juga diancam ke pengadilan dan sekarang sudah dieksekusi tetapi kami tidak mau berikan surat tanah dan terima uang bila hak-hak kami tidak diberikan yaitu berapa harga kita sebenarnya, harga ini palsu kertas fotokopi saja yang diberikan. Kita minta yang asli pak, sesuai Undang-Undang,’ tegasnya.

Sementara itu, Kanwil BPN Sulawesi Utara, Fredy Kolintama menjelaskan pihak telah melakukan beberapakali melakukan  musyawarah terkait pengaturan pemberian ganti rugi. Persoalan ganti rugi nya sudah berada di ranah pengadilan, tinggal menunggu pelaksanaannya.

“Prinsipnya, di dalam undang-undang pasal 22 tahun 2012 dijelaskan, panitia pengadaan tanah mengacu pada undang-undang yang ada bahwa musyawarah dilakukan seketika sudah ada hasil penilaian (appraisal) maka dalam jangka waktu 30 hari harus diadakan musyawarah tentang bentuk ganti ruginya, yang dimusyawarahkan bentuknya bukan nilainya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BAP, Abdul Gafar Usman menjelaskan tuntutan yang diajukan oleh Forum Masyarakat Korban Jalan Tol Manado-Bitung akan ditindaklanjuti oleh BAP DPD RI. Sehingga diharapkan akan dapat segera dicarikan jalan keluar yang tepat. Sehingga, warga pemilik tanah akan dibayar sesuai dengan aturan dan pemerintah tidak disalahkan oleh aturan.

“Kami paham yang dihadapi masyarakat belum terima ganti rugi harapannya diberi ganti rugi yang wajar dan adil. Karena BAP tidak mencari siapa yang salah, kita mencari solusi. Ternyata dispemda/bapenda punya standar terhadap harga tanah itu dengan 2 standar yaitu pertama NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan harga pasar, kedua ada payung hukumnya. Kami akan carikan solusinya,” ujarnya.

Anggota BAP DPD RI asal Sulawesi Utara, Marhani V. Pua juga berharap permasalahan ini segera dapat diselesaikan. Tuntutan warga hanya meminta transparansi dari perhitungan nilai pasar dan memperoleh ganti rugi yang wajar. (adt)

]]>
712-bap-dpd-ri-audiensi-ganti-rugi-lahan-jalan-tol-manadobitung
<![CDATA[Komite II DPD RI Meminta Pembangunan Desa Sebagai Prioritas]]> 614-komite-ii-dpd-ri-meminta-pembangunan-desa-sebagai-prioritas Thu, 14 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian DPDTT). Dalam kunjungannya tersebut, Komite II meminta agar pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Menurutnya pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Komite II menjalin kerja sama dengan Kementerian DPDTT terkait pembangunan desa.

“Dalam fungsi kami sebagai Komite II, ini sangat mendukung untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Ternyata banyak hal yang bisa dikerjasamakan, yaitu koordinasi program atau pelibatan masyarakat. Basisnya itu adalah desa. DPD RI berbasis dari desa, sumber perekonomian juga,” ucap Parlindungan Purba di Kantor Kementerian DPDTT di Kalibata (14/2).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membangun perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya kehadiran BUMDes dapat memperkuat ekonomi di desa. Dimana usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes dapat memberikan pendapatan kepada desa yang bisa dimanfaatkan dalam kesejahteraan masyarakat. Dirinya berharap agar kedepannya Kementerian DPDTT mengembangkan BUMDes, karena potensi dalam mensejahterakan masyarakat di desa sangat besar.

“Ini mungkin bisa melibatkan peranan dari swasta dan masyarakat, sehingga akan menjadi entiti perekonomian yang bermanfaat bagi pengembangan daerah,” imbuh Senator asal Sumatera Utara ini.

Senada, Senator asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, juga mendukung kehadiran BUMDes dalam membangun perekonomian di desa. Menurutnya BUMDes dapat diberdayakan dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa, baik dari sisi pariwisata, hasil pertanian, ataupun hasil produksi masyarakat desa lainnya. Hanya saja, untuk menyukseskan BUMDes tersebut, harus bekerjasama dengan investor luar untuk mendapatkan investasi. 

“Kalau hanya mengandalkan BUMDes, investasinya kecil, jadi harus pakai investor. Tapi harus ada soal landasan hukumnya, karena dana desa dari APBN, dan investor dari swasta. Harus ada landasan hukum yang bisa mengesahkan antara BUMDes dan swasta bisa bersatu, jika tidak BUMDes akan kalah bersaing,” kata Ahmad Nawardi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian DPDTT, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa keberadaan dana desa telah berhasil digunakan untuk membangun desa. Melalui dana desa, berbagai infrastruktur seperti jembatan, sekolah, jalan desa, telah berhasil dibangun. Menurutnya sampai 2018, dari target 5.000 desa tertinggal yang harus dientaskan, Kementerian DPDTT telah berhasil mengentaskan 8.035 desa, dan saat ini instansinya telah berhasil membangun 2.318 desa mandiri sampai 2018.

Terkait BUMDes, Anwar menjelaskan bahwa sampai tahun 2018, sekitar 61% desa telah memiliki BUMDEs dengan menyerap 1.074.754 tenaga kerja. Bahkan Anwar juga menjelaskan bahwa omzet BUMDes diperkirakan mencapai 1,16 Triliun per tahun, dengan laba bersih 121 milyar per tahun. Dirinya juga mendukung adanya pengembangan BUMDes seperti yang diusulkan Komite II asalkan dilandasi dengan Peraturan Desa sebagai landasan hukummnya.

“Dibawah BUMDes dapat berupa PT atau koperasi. Karena pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa, maka pengembangannya juga harus melalui Peraturan Desa. Dan keuntungan BUMDes harus digunakan untuk semua masyarakat,” kata Anwar.***ars

]]>
614-komite-ii-dpd-ri-meminta-pembangunan-desa-sebagai-prioritas
<![CDATA[DPD RI Maksimalkan Kinerja Di Masa Sidang Yang Singkat]]> 605-dpd-ri-maksimalkan-kinerja-di-masa-sidang-yang-singkat Thu, 14 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Maksimalkan Kinerja pada Masa Sidang III yang singkat ini, DPD RI telah menghasilkan 1 buah RUU Usul Inisiatif DPD RI, 3 buah hasil pengawasan DPD RI, 1 buah Pandangan DPD RI dan 1 buah pertimbangan DPD RI. Hal itu terungkap pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Kamis, 14 Februari 2019. 

“Kita berharap hasil kerja politik DPD RI tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan daerah,” ujar Nono Sampono.

Sebelum kembali ke daerah dalam masa reses, Pimpinan DPD RI pada penutupan Sidang Paripurna ke-9 meminta agar seluruh Anggota lebih peka dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang dan lebih memberi perhatian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI terutama dalam hal fungsi legislasi, pengawasan, anggaran maupun representasi. 

“Mengingat singkatnya masa sidang tersebut, maka kami menghimbau kepada seluruh anggota baik secara perorangan maupun dalam kerja-kerja di alat kelengkapan agar lebih fokus dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran maupun fungsi representasi, sehingga seluruh agenda dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan program yang telah ditetapkan,” tegas Nono Sampono saat Pimpin Sidang Paripurna bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam.

Sementara itu, Alat Kelengkapan menyampaikan hasil laporan pada Sidang Paripurna antara lain, Ketua PPUU John Pieris mengatakan bahwa PPUU telah membahas dan menyusun RUU Tentang Parisipasi Masyarakat. Berdasarkan masukan dari narasumber dan diskusi mengenai RUU Partisipasi Masyarakat, perlu disesuaikan dengan perkembangan media/teknologi sebagai wadah keterlibatan masyarakat. “Keterlibatan masyarakat yang efektif dan efisien pada era revolusi industri 4.0 dengan mengembangkan konsep smart society,” ujarnya. 

Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengambilan keputusan baik di pembangunan atau pembentukan kebijakan. Maka itu, partisipasi masyarakat harus jelas karena selama ini terjadi di dalam praktik. “Bentuk partisipasi masyarakat itu beragam dan cenderung dijadikan pemenuhan syarat formal prosedural,” kata senator asal Maluku itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Carles Simaremare menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan analisis substansi RUU Minyak dan Gas Bumi. Namun RUU tersebut masih ada beberapa aspek yang belum diakomodasi dalam RUU BUMN. “Selama ini sering ditemukan kelangkahan pada kebutuhan gas untuk industri pupuk, pembangkit listrik, dan kelangkahan gas LPG 3 kg,” tutur dia.

Selain itu, banyaknya musibah yang terjadi di daerah menjadi perhatian serius bagi Komite II DPD RI sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Apalagi bencana yang banyak terjadi berakibat langsung terhadap stabilitas dan kelangsungan pembangunan di daerah. “Mendorong adanya asuransi bencana dalam rangka pemulihan dan revitalisasi infrastruktur di wilayah bencana,” ujar Carles.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengatakan Komite III DPD RI telah menginisiasi RUU Tentang Perlindungan Pasien. Pasalnya, pengaturan seimbang antara aspek perlindungan pasien dan tenaga kesehatan membutuhkan kerangka legislasi baru. “Kondisi ini menjadi landasan yang kuat untuk membentuk UU sacara khusus mengatur perlindungan pasien,” paparnya.

Dedi menambahkan Komite III DPD RI juga telah menyusun pertimbangan atas RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Program kegiatan penyusunan tersebut merupakan lanjutan pada masa sidang sebelumnya. “Proses pendalaman materi sudah dilakukan sejak masa sidang sebelumnya,” ulasnya.

Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang menjelaskan bahwa Komite IV telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPN merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah dari pembangunan tahun 2005-2025 pengganti GBHN. “Dalam perjalanan selama 14 tahun berlakunya UU ini mengalami tuntutan perubahan. Bertujuan agar U ini mampu mengakomodasi aspirasi kepentingan pembangunan masyarakat daerah,” lontarnya. 

Ajiep menilai tantangan pembangunan di daerah adalah arah pembangunan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Hubungan sinergi antara pusat dan daerah perlu dilakukan penguatan serta semakin berdayanya masyarakat. “Peran serta masyarakat yang ada di daerah semakin mendukung keberhasilan pembangunan  nasional,” jelas dia. 

Sedangkan Wakil Ketua Komite I Fahira Idris menyampaikan bahwa sebagai bentuk nyata keberpihakan DPD RI kepada Daerah, selain menyusun RUU Pengembangan Daya Saing Daerah, Komite I juga melakukan pengawasan tehadap UU Tentang Desa dan UU tentang Pemda. 

“RUU Pengembangan Daya Saing Daerah bentuk konkret keberpihakan DPD RI kepada daerah, dan UU tersebut diperlukan agar darah mampu mempunyai kekuatan untuk maju dan berdaya saing mengeluarkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan tingkat ekonomi daerah,” ungkap Fahira.

Hasil Produk Legislasi DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019:
1.RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Perlindungan Pasien (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
2.Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
3.Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
4.Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN. (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
5.Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (disahkan di Paripurna Ke-9 tanggal 14 Februari 2019)
6.Pandangan DPD RI terhadap Pekerja Sosial (disahkan di Paripurna Ke-8 tanggal 18 Januari 2019). (mas/Fan).

]]>
605-dpd-ri-maksimalkan-kinerja-di-masa-sidang-yang-singkat
<![CDATA[Anies Stop Swastanisasi Air, Fahira: Keputusan Tepat dan Berani]]> 999-anies-stop-swastanisasi-air-fahira-keputusan-tepat-dan-berani Tue, 12 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil alih pengolahan dan pelayanan air bersih di Jakarta dari pihak swasta yakni PT Aetra dan PT Palyja adalah langkah tepat dan berani. Dikembalikannya pengelolaan dan pelayanan air bersih ke ‘pangkuan’ negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dianggap bentuk nyata janji Anies saat kampanye yaitu "Maju Kotanya, Bahagia Warganya". 

Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, keputusan Gubernur Anies ini adalah kabar bahagia bagi warga Jakarta di tengah hiruk pikuk Pemilu 2019. Akhirnya, setelah dua dekade, negara, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk mengembalikan kedaulatan warga atas air bersih serta menjalankan amanat konstitusi memenuhi kebutuhan warga atas air bersih. 

“Tepat, karena keputusan ini sudah melalui proses kajian yang mendalam dan proses pengambilalihannya lewat tindakan perdata melalui mekanisme pertemuan dengan Palyja maupun Aetra. Berani, pertama karena dilakukan saat ini atau tidak menunggu kontrak selesai pada 2023. Kedua, karena keputusan ini diambil saat permohonan PK Menkeu dikabulkan oleh MA yang artinya air bersih di Jakarta masih milik swasta. Keputusan stop swastanisasi air ini menegaskan, Gubernur Anies lebih memilih berdiri bersama warga,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/2). 

Menuruf Fahira, selama air menjadi barang yang ‘mahal dan eksklusif’, sebuah kota tidak akan kunjung mencapai kemajuan. Ini karena air bersih adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Ketika air bersih jadi ‘mahal dan eksklusif’ maka tidak hanya akan menggerus produktivitas tetapi juga mengganggu perekonomian warga karena harus menyisihkan pendapatannya dalam jumlah signifikan untuk mendapatkan air bersih. Itulah kenapa, lebih dari satu dekade lalu, kota-kota maju di dunia sudah ‘mendepak’ swastanisasi air, dan lebih memilih mengelola air bersihnya sendiri untuk warganya. 

“Keputusan Gubernur Anies mengambil alih seluruh aspek pengelolaan dari pengolahan air baku hingga pelayanan dari swasta ini akan menjadi awal penyelesaian peliknya persoalan air bersih di Jakarta. Ini juga langkah tepat untuk mengembalikan hak semua warga di seluruh titik Jakarta untuk menikmati air bersih yang memang sesuai konstitusi harus dipenuhi negara. Keputusan ini bukan hanya harus diapresiasi tetapi juga harus kita rayakan sebagai kemenangan warga Jakarta,” kata Fahira. 

Fahira sendiri menyakini proses pengambilalihan pengelolaan air ibu kota dari pihak swasta akan segera rampung dan berjalan lancar. Karena memang dilihat dari sisi manapun selama dikuasai swasta cakupan layanan air ibu kota tidak mengalami kemajuan signifikan. Dalam 20 tahun (1998-2017), cakupan layanan air hanya meningkat 14,9% (tahun 1998 sebesar 44,5%, kemudian pada 2017, nilainya hanya meningkat menjadi 59,4% atau masih jauh dari target akhir kontrak di tahun 2023 sebesar 82%). 

“Pemprov DKI punya posisi kuat untuk mengambil alih pengelolaan dan pelayanan air bersih bagi warganyanya, untuk memastikan semua warga Jakarta terpenuhi haknya menikmati air bersih,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPD RI DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini. #

]]>
999-anies-stop-swastanisasi-air-fahira-keputusan-tepat-dan-berani
<![CDATA[KOMITE IV DPD RI BAHAS MATERI MUATAN RUU USULAN DPD RI]]> 999-komite-iv-dpd-ri-bahas-materi-muatan-ruu-usulan-dpd-ri Mon, 11 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Pemerintah diharapkan dapat menempatkan diri sebagai ‘bisnis advicer’ dalam kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. RUU Penjamin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan UMKN di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pengaturan materi muatan RUU usul DPD RI tentang Penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan sejumlah pakar.

Siska menilai, perlunya kebijakan yang mengatur agar pemerintah memberikan pelayanan mulai dengan registrasi sampai dengan pemasaran produk. “Nah, bagaimana RUU ini mengakomodir itu. Bagaimana untuk memudahkan user tidak hanya dalam pembiayaan namun juga memasarkan produk mereka. Itu sangat layak dimasukkan dalam muatan materi,” ujar Siska.

Sementara itu, anggota Komite IV lainnya, Budiono menilai RUU ini perlu mengatur tentang perlunya keberadaan lembaga penjamin secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, anggaran untuk lembaga penjamin perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerjanya.

“Lembaga penjamin seperti Jamkrida belum ada di semua provinsi. Dari sisi kinerja belum terlalu kuat bakan masih kesulitan mencari dana operasional. Nah ini bagaimana penjaminan bisa merata di semua provinsi. Untuk itu perlu di dorong untuk semua wilayah punya Jamkrida,” ujarnya.
 
Menanggapi hal itu, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Najib menjelaskan persoalan yang dihadapi UMKM di Indonesia selama ini adalah kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal dan kebijakan yang kurang efektif. Faktor penghambat yang paling tinggi adalah daya saing. 

Najib menambahkan, para politisi dan birokrat hanya fokus pada memberikan subsidi kepada UKM tidak memberikan efek yang besar, maka seharusnya perlu dipikirkan untuk menyediakan subsidi untuk biaya start-up dan menciptakan unit mandiri.

“Paradigma lama dengan memberikan subsidi adalah bentuk pengembangan UKM dengan anggaran besar tetapi memiliki efek kecil, sebaiknya fokus pada penyediaan subsidi untuk biaya start-up, dengan demikian akan tercipta unit mandiri daripada subsidi pendapatan ke klien,” ujarnya.

Permasalahan lain yang dipaparkan oleh dosen IPDN Jati Nangor Andi Heni, adalah bahwa selama ini UMKM kesulitan utk mengakses sumber kredit. Karena pada umumnya, jaminan yg diajukan oleh UMKM dinilai tidak layak oleh lembaga pembiayaan. 

“Untuk itu, Ia menilai perlu ada aturan biaya penjaminan yang lebih meringankan UMKM. Selain itu utk bunga pinjaman juga perlu untuk dikaji kembali,” ujar Heni.

Selain masalah permodalan, izin operasi juga perlu diperbaiki. Menurutnya, pada umumnya UMKM enggan mengurus izi operasional dan bertahan sebagai usaha informal, karena ada indikasi ketakutan dibebankan pajak.**

]]>
999-komite-iv-dpd-ri-bahas-materi-muatan-ruu-usulan-dpd-ri
<![CDATA[DPD RI Nilai Reformasi Mental Belum Dirasakan Daerah]]> 444-dpd-ri-nilai-reformasi-mental-belum-dirasakan-daerah Mon, 11 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Reformasi Mental yang digaungkan oleh pemerintah dinilai belum terlalu signifikan di daerah-daerah. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. 

“Isu Reformasi Mental ‘gaungnya’ sampai ke pelosok, tol laut juga gaungnya sampai keluar negeri sehingga sampai bertanya-tanya. Namun faktanya sampai sekarang nyatanya belum terlalu signifikan pencapaiannya,” ucap Anggota Komite IV DPD RI Budiono di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (11/01).

Menurutnya, di daerah masih belum bisa dikatakan sebagian besar terasa Reformasi Mental. Bahkan, masih sebagian kecil yang mungkin bisa melakukan reformasi birokrasi itu. “Kenyataan saat ini dari tahun ke tahun tidak banyak berubah,” tegas Budiono.

Budiono menilai Bangsa Indonesia sebenarnya berorientasi dengan kehutanan, peternakan, pertanian dan juga kelautan perikanan. Seharusnya pemerintah konsen kesana, sehingga bisa mensejahterakan rakyat. 

“Jadi perlu tenaga-tenaga terampil yang professional termasuk para medis pun saya pikir juga kurang kompetitif juga. Masukan dari saya bagaimana mengalokasikan dana untuk melatih tenaga kerja Indonesia lebih terampil lebih kompetitif, bersertifikat, professional sehingga laku dijual dimana-mana,” kata Budiono.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menjelaskan masalah konsitensi dari perencanaan ini, yaitu jangan sampai perencanaan ini di buat tetapi melaksanakannya tidak konsisten. “Untuk menjaga konsistensi maka barangkali ini Undang-undang Bappenas yang harus kita usulkan agar Bappenas itu benar-benar menjadi leader dalam pembangunan,” harapnya.

Dikesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target pertumbuhan ekonomi ke depan akan terasa sulit. Apalagi pencapaian 1968 - 1979 saat ekonomi Indonesia tumbuh 7,5 persen per tahun. “Sekarang tumbuh 5 persen sudah bagus dan sulit mencapainya,” tuturnya.

Bambang menilai Indonesia mengalami permasalahan struktural yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Misalnya produktivitas industri, khususnya manufaktur, dan tenaga kerja.

“Tantangan industri manufaktur ke depan ialah meningkatkan nilai tambah agar bisa mendorong daya saing. Hal ini bakal mendorong kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk negara lain di pasar ekspor. Untuk itu, ke depan pemerintah harus melanjutkan reformasi struktural untuk membangkitkan sektor manufaktur,” kata Bambang.*

]]>
444-dpd-ri-nilai-reformasi-mental-belum-dirasakan-daerah
<![CDATA[KETUA DPD RI TERIMA PENGHARGAAN WARTA BAKTI UTAMA TAHUN 2019]]> 355-ketua-dpd-ri-terima-penghargaan-warta-bakti-utama-tahun-2019 Sat, 09 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Surabaya, dpd.go.id - Ketua DPDRI Oesman Sapta  menerima penghargaan Warta Bakti Utama dihadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Sabtu (9/2), di Convention Hall Hotel Grand City, Surabaya, Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Oso, sapaan akrab  Oesman Sapta pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019. 

Menurut Penanggung Jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2019, Margiono,  penghargaan  yang Oso terima karena ia dinilai berhasil  menjadi tokoh pembuat berita yang bermanfaat bagi negara.

Bersamaan dengan Oso menerima penghargaan, diserahkan juga penghargaan dibidang pers yaitu Penghargaan Kemerdekaan Pers untuk Presiden RI Joko Widodo yang juga diserahkan oleh Ketua Dewan Pers Indonesia Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan penghargaan lainnya diberikan ke beberapa kandidat dengan berbagai kategori diantaranya yaitu Penghargaan Kepeloporan Di Bidang Media, Lifetime Achievement, Penghargaan Adinegoro, Penghargaan Presscard Number One (PCWO), Penghargaan Digital Awards, Medali HPN 2019 untuk kesiagaan dan informasi bencana, dan  Anugerah Kepedulian Pers.

Pada Puncak HPN 2019 dengan tema Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital, Oso berharap agar pers tetap mendukung dan peduli kepada ekonomi kerakyatan sehingga informasinya semakin meluas dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan. "Saya berharap pers sesuai dengan perannya bisa turut membantu agar penguatan ekonomi kerakyatan bisa terwujud, sehingga bersama pemerintah kita bisa memajukan perekonomian daerah. Karena jika Indonesia mau maju dan sejahtera maka hal itu harus dimulai dari daerah," katanya.

Oso menambahkan Hari Pers Nasional adalah kegiatan yang luar biasa. "HPN adalah suatu kegiatan yang luar biasa, semua kegiatan nasional yang kita lihat tidak akan selengkap ini jika tidak ada insan pers, artinya HPN ini berwibawa dan harus diapresiasi oleh lawan juga kawan. Ke depan saya berharap nilai-nilai etik jurnalis betul-betul dipertahankan,” ujarnya.

Menyoroti soal hoax, oso meminta masyarakat tidak mudah percaya. "Tadi di forum, Pak Presiden sampaikan hoax itu semakin ke depan tidak dipercaya. Artinya etik dan konten pemberitaan yang valid dan benar dari para jurnalis semakin dipercaya. Saya himbau di tahun politik uni sebaiknya berita-berita tidak berpihak tapi berimbang agar berita  semakin dipercaya masyarakat. Jadi persoalan hoax ini, hoax bukanlah dibawah pembinaan pers sehingga hal ini harus dilawan dan dikonfirmasi jika berita berpotensi hoax," ujarnya

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional 2019 serta apresiasi atas terselenggaranya HPN 2019. "Sejalan dengan perkembangan internet, pengguna internet di indoensia sudah 143.62 juta jiwa dimana angka tersebut 54.6% dari total populasi. Sementara yang viral menjadi rujukan juga buat media-media nasional, namun menurut Edelment Trust Barometer 2018 media konvensional tetap lebih dipercaya dibanding media sosial.

Semoga Pers bisa meneguhkan perannya sebagai sumber informasi yang akurat, bisa mengedukasi masyarakat, memberikan kontrol sosial, beri kritik yang konstruktif. Pemerintah menjamin kebebasan yg beretika dan bertatakrama, selamat Hari Pers Nasional bagi seluruh insan pers di seluruh Indonesia" terangnya saat menyampaikan apresiasi atas kinerja pers Indonesia.

Nampak  hadir pula pada acara tersebut diantaranya yaitu, Menkominfo Rudiantara, para Duta Besar, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, para Pejabat Daerah dan Ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal Sembiring Depari dan Jajaran PWI dari beberapa provinsi, dan berbagai komponen pers di Indonesia. (Adn)

]]>
355-ketua-dpd-ri-terima-penghargaan-warta-bakti-utama-tahun-2019
<![CDATA[DPD RI Terima Delegasi 8 Gubernur Bahas RUU Daerah Kepulauan Untuk Segera Disahkan DPR]]> 007-dpd-ri-terima-delegasi-8-gubernur-bahas-ruu-daerah-kepulauan-untuk-segera-disahkan-dpr Wed, 06 Feb 2019 01:05:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima delegasi dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan untuk membahas perkembangan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berjanji akan terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan untuk segera disahkan demi kepentingan daerah yang berbasis wilayah kepulauan.

Menurut Nono, saat ini RUU Daerah Kepuluan yang diinisiasi DPD RI telah masuk dalam pembahasan secara tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertujuan untuk membahas RUU yang dianggap dapat memperjuangkan wilayah-wilayah kepulauan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

“Alhamdulillah DPR sudah membentuk Pansus dengan pimpinan dari Maluku yang juga masuk dalam wilayah Kepulauan. Sudah beberapa kali rapat tentang hal ini, terlihat pihak DPR hampir bulat menyetujui ini, cuma dari pemerintah masih ada beberapa catatan,” ucap Nono.

Saat menerima audiensi dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 8 provinsi kepulauan di DPD RI (6/2) tersebut, Nono menambahkan bahwa RUU Daerah Kepualauan menjadi prioritas DPD RI untuk segera disahkan sebagai undang-undang. Pimpinan DPD RI sepenuhnya mendukung RUU ini, karena RUU ini dianggap sebagai tonggak dalam pembangunan wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal dibanding daerah dengan wilayah kontinental atau daratan.

“Pimpinan DPD kemarin sudah menghadap ke presiden, dan ini satu-satunya RUU yang kami minta. Kedepannya juga akan ada rapat konsultasi antara pimpinan DPD dengan DPR. DPD selalu berjuang untuk memperjuangkan daerah, terurama untum menghadirkan negara di daerah kepulauan,” imbuh Senator dari Provinsi Maluku ini. 

Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Nurdin Basirun, dalam pertemuan tersebut meminta agar RUU Daerah Kepulauan dapat mengakomodir beberapa hal. Pertama, mereka meminta meminta kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam laut 0-12 mil atau lebih di dalam wilayah provinsi kepulauan dan 0-12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas yang diukur dari wilayah pulau terluar tetap menjadi kewenangan provinsi. Kedua, Nurdin juga meminta pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran dana khusus kepulauan antara 3-5% dari APBN diluar pagu dana transfer umum yang diprioritaskan untuk pengembangan sektor ekonomi kelautan dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, kebijakan kawasan strategis nasional dan kebijakan lainnya harus bersinergi dan tidak mengurangi kewenangan provinsi yang berciri kepulauan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Kita tahu betapa berat daerah yang harus kira kelola dengna jarak rempuh yang beraneka ragam, dengan menggunakan biaya yang tinggi sementara ekonomi fiskal kita cukup terbatas yang menggunakan hitungan dari jumlah kepala,” kata Nurdin yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Senada, Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Zeth Sahuburua, menjelaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan ini merupakan perjuangan yang telah lama dilakukan oleh daerah-daerah yang berbasis kepulauan yang ingin mengejar ketertinggalan pembangunan. Dirinya meminta agar RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang.

“Mudah-mudahan dengan DPD RI yang memprakarsai RUU ini dapat berhasil.  Atas nama kita delapan daerah, menyampaikan apresiasi kepada Pak Nono dan DPD RI. Kita tidak minta otonomi khusus, tapi kami minta perlakuan khusus,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite I DPD RI, Abdurachman Lahabato meminta agar daerah dapat menyusun strategi agar pemerintah dapat segera menyetujui RUU ini. Pemerintah terlihat menyetujui RUU ini, tapi memang saat ini masih melakukan sinkronisasi dengan kementerian terkait. 

“Karena yang mengerti kebutuhan di daerahnya ya eksekutif ini. Menurut kami Kemendagri harus menjadi leader terdepan, tidak mengulur-ngulur diundangkannya RUU ini, apalagi semua fraksi sudah setuju,” ucap Senator dari Provinsi Maluku Utara ini.***ars

]]>
007-dpd-ri-terima-delegasi-8-gubernur-bahas-ruu-daerah-kepulauan-untuk-segera-disahkan-dpr
<![CDATA[Komite I DPD RI Bahas Kasus Tindak Lanjut Ganti Rugi Tanah di Bolaang Mongondow]]> 720-komite-i-dpd-ri-bahas-kasus-tindak-lanjut-ganti-rugi-tanah-di-bolaang-mongondow Mon, 04 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite I meminta pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ganti rugi tanah kepada 1.114 kepala Keluarga di lokasi eks. UPT. Tumokang. Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mogondow, Sulawesi Utara. Selain itu Komite I juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meninjau ulang rencana upaya hukum luar biasa dengan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar pendapat Komite I dengan mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia; Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Prov. Sulut; Dirjen Anggaran Kemenkeu; Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, di ruang rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta. Senin, 5 Februari 2019

Ketua Komite I Benny Rhamdani menyataan bahwa putusan pengadilan terhadap kasus ganti rugi tanah eks. UPT. Tumokang. Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mogondo sudah inkrah secara hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 88/Pdt.G/2012 tanggal 22 April 2012. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 115/Pdt/2013/PT MDO, tanggal 19 September 2013. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 816.K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2014.

“Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow harus segera menyelesaikan ganti rugi tanah ini dan menghimbau kepada Pemda agar tidak melakukan peninjauan kembali atas kemenangan hukum terhadap rakyatnya sendiri, ganti rugi yang diminta hanya 52 miliar saya kira tidak berat jika dibandingkan APBN ataupun APBD yang ada, sudah menjadi kewajiban pemerintah membela hak-hak rakyat, dan saya juga menyesalkan Bupati Bolaang Mongondow yang sudah dua kali kami undang tapi tidak hadir, ini mengecewakan rakyat,” tegas Benny.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin menanggapi kasus tersebut bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak boleh dirugikan, apa yang dilakukan dan diputuskan adalah yang terbaik dan meredam adanya potensi konflik.

“Mekanisme ganti rugi jika menggunakan APBD sesuai putusan peradilan dan mekanisme undang-undang ini menjadi tanggung jawab Pemda Bolaang. Akan tetapi jika pemerintah pusat dapat membantu dan sesuai mekanisme kenapa tidak, inilah perlunya pertemuan seperti ini. Mengenai rencana Peninjauan Kembali menjadi hak Bupati tapi Kami menyarankan agar dipertimbangkan kembali. Sebisa mungkin melalui proses damai dimungkinkan dengan angka ganti rugi senilai 52 miliar dan pembebanan dapat dibantu pemerintah pusat. Kalau secara hukum dimungkinkan angka ini bisa didiskusikan,” terang Syarifuddin.

Kuasa Hukum Masyarakat korban ganti rugi tanah eks. UPT. Tumokang. Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Bolaang Mongondow Limson Nainggolan menuturkan, putusan hukum sudah inkrah, tidak perlu lagi membicarakan hal-hal di luar keputusan hukum, dan pemerintah jangan mengambil sikap yang dapat merugikan masyarakat. 

“Putusan MA sudah inkrah sejak tahun 2014, jangan lagi kami dipermainkan, kami tidak mempersoalkan apakah yang hatus membayar ganti rugi adalah pemerintah pusat ataupun daerah, yang jelas ini menyangkut nasib 1.114KK dan lebih dari 5.000 orang termasuk ahli waris yang dirugikan. Kami akan sampikan hasil rapat ini kepada masyarakat di sana,” ucap Limson. 

Menutup Rapat, Ketua Komite I Benny Rhamdani Mengajak semua pihak untuk berbesar hati, karena saat ini sedang dicarikan solusi yang terbaik. Terutama warga masyarakat yang menjadi korban agar tidak menimbulkan konflik-konflik baik vertikal maupun horisontal.

“Kami akan terus mendukung perjuangan masyarakat daerah apalagi mereka yang hak-haknya dirampas, dan jangan sampai negara tidak hadir dalam membela kepentingan hak-hak rakyatnya, ini akan terus kami perjuangan dan kawal, selain itu kami minta semua pihak agar berbesar hati untuk meredam konflik karena saat ini kita masih mencari solusi yang terbaik,” pungkasnya. (mas).

]]>
720-komite-i-dpd-ri-bahas-kasus-tindak-lanjut-ganti-rugi-tanah-di-bolaang-mongondow
<![CDATA[Akhmad Muqowam : Perlu Bahu Membahu Untuk Atasi Problematika Masyarakat]]> 022-akhmad-muqowam--perlu-bahu-membahu-untuk-atasi-problematika-masyarakat Sat, 02 Feb 2019 01:05:00 +0700 lela Lampung, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam berharap agar ikatan alumni mempunyai program-program yang bisa mengatasi problematika masyarakat apalagi pengurusnya sudah mengabdi di berbagai bidang." Dimulai dari pergerakan mahasiswa menjadi alumni, tidak berada di ruang bebas lagi tapi di tengah-tengah masyarakat. Jadi harus menyatu dengan problematika masyarakat," demikian pesan Akhmad Muqowam yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di pengukuhan Pengurus PC IKA PMII Lampung Timur Periode 2017-2022, Lampung, Sabtu (02/2). 

A.Muqowam mengatakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesehatan masyarakat. Menurutnya walaupun tingkat kemiskinan sudah turun, bukan berarti tidak ada kemiskinan. "Oleh karena itu perlu kerjasama kolektif dari masyarakat, baik perkumpulan, organisasi kemasyarakatan harus bahu membahu untuk mengatasi masalah di masyarakat," ujar senator dari Jawa Tengah ini. 

Di akhir sambutannya A.Muqowam berharap pengukuhan ini menjadi tonggak agar PC IKA PMII Lampung Timur dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Lampung Timur khususnya, masyarakat Lampung pada umumnya dan pada negara.

]]>
022-akhmad-muqowam--perlu-bahu-membahu-untuk-atasi-problematika-masyarakat
<![CDATA[RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Harus Akomodir Kepentingan Umat]]> 813-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-harus-akomodir-kepentingan-umat Tue, 29 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang disusun DPR RI memperhatikan kepentingan umat dengan mengedepankan akhlak mulia, dan penghapusan diskriminasi antar pendidikan swasta serta negeri.

“Maka RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mencoba menjadi jawaban atas kegusaran yang berkecimpung dunia pendidikan keagamaan,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat RDP tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/1).
 
Novita menjelaskan, dalam konteks konstitusional UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masih memiliki permasalahan. Dari sisi substansi, UU tersebut telah mengalami pembaharuan berupa pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia, penghapusan diskriminasi antar pendidikan yang dikelola pemerintah, serta pendidikan yang dikelola masyarakat.
 
“Meskipun UU ini telah mengakomodir pendidikan keagamaan, namun pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan keagamaan yang belum merasakan kehadiran pemerintah baik formal ataupun nonformal,” cetus senator asal Maluku Utara itu.
 
Melalui metode berbasis pendekatan keagamanaan, Novita berharap bisa menambah keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia manusia Indonesia. Hal Ini juga mampu menjaga kerukunan hubungan antar dan inter umat beragama. “Dalam sistem ini, peserta didik mampu memahami dan menghayati nilai agama yang harmoni dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni,” papar dia.
 
Anggota Komite III DPD RI Abdul Azis Khafia mengaku setuju dengan adanya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurutnya memang perlu ada kesetaraan pendidikan agama di Indonesia. “Memang jangan ada lagi ada dikotomi pendidikan agama. Namun sampai saat ini belum ada pembahasan yang utuh mengenai RUU ini, antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan,” tegasnya.
 
Sementara itu, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Thomas Pentury beranggapan bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan memiliki kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal. Khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia. “Gereja khawatir RUU ini menjadi model intervensi Negara terhadap agama,” jelasnya.
 
Menurut Thomas, pada dasarnya gereja mendukung RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sejauh hanya mengatur pendidikan formal. Serta, tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja.
 
“Kami mengusulkan untuk merekonstruksi ulang pendidikan keagaman Kristen melalui jalur pendidikan formal yang semula SDTK, SMPTK, SMAK/SMTK menjadi SDK, SMPK, SMAK/SMTK,” ujar Thomas.
 
Di kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Ahmad Zayadi sependapat, bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuatu yang dibutuhkan. Selain itu, RUU ini juga sangat dibutuhkan pada pendidikan keagamaan agar kedepan bisa mendapatkan kesetaraan baik regulasi, program kegiatan, dan anggaran.
 
“Kewajiban negara harus memberikan pengakuan pesantren dan keagamaan, dalam membetuk kesatuan NKRI yang merupakan menjaga kekhasan keagamaan. Inilah tradisi kita yang perlu kita rawat dalam perbedaan,” kata Zayadi.

]]>
813-ruu-pesantren-dan-pendidikan-keagamaan-harus-akomodir-kepentingan-umat
<![CDATA[KOMITE II DPD RI LAKUKAN PENGAWASAN PASCA ERUPSI GUNUNG AGUNG]]> 241-komite-ii-dpd-ri-lakukan-pengawasan-pasca-erupsi-gunung-agung Mon, 28 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Denpasar, dpd.go.id – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja di Posko Pemantauan Gunung Agung, Karangasem, Bali. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Rombongan disambut antusias oleh masyarakat sekitar Pos Pemantauan Gunung Agung, karena telah terjadi erupsi beberapa hari sebelumnya. Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah harus segera sadar akan risiko dan mitigasi bencana. “Permasalahan pembangunan yang belum mempertimbangkan aspek lingkungan dan risiko bencana, rendahnya sosialisasi kerangka acuan kebijakan dan prosedur dari kesiapsiagaan bencana, kesadaran masyarakat mengenai budaya penanggulangan bencana masih rendah, serta pendanaan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang masih minim,” ungkap Aji, Senin (28/01) kepada wartawan di Karangasem.

Aji Mirza menyatakan adanya informasi yang akurat dapat meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, juga menjadi perhatian Komite II DPD RI dalam kunjungan pengawasan kali ini. Pihak berwenang diminta meningkatkan kerja sama dalam menangkal serta menghentikan informasi yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Dalam kunjungan pengawasan tersebut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kasbani menyampaikan bahwa dibandingkan dengan bencana lainnya, mitigasi bencana untuk gunung api, lebih mudah dilaksanakan. “Kawasan Gunung Agung memiliki tiga pos pengamatan, Pos Rendang, Pos Batulompeh, dan Pos Budakeling. Pemantauan dan pengamatannya dilengkapi 16 stasiun seismic, 8 stasiun deformasi, 3 stasiun geokimia, 1 cctv dan 1 geotermal,” tutur Kasbani saat memberikan penjelasan kepada Komite II DPD RI. “Kami juga telah memiliki website dan aplikasi MAGMA Indonesia dan Volcano Observation Notice for Aviation (VONA) yang dapat diakses masayarakat” tambah Kasbani.

Pada pertemuan tersebut ditemukan fakta bahwa masih terjadi pelanggaran dan pengabaian oleh pengunjung terhadap himbauan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG terkait kondisi teraktual Gunung Agung.  Hal ini menjadi perhatian khusus oleh I Kadek Arimbawa, Wakil Ketua Komite II DPD RI yang berasal dari Provinsi Bali. Kadek menyayangkan masih acuhnya wisatawan, pengunjung, maupun pendaki atas himbauan dan rekomendasi pihak berwenang. “Himbauan untuk tidak melakukan pendakian di Gunung Agung telah diumumkan, pelarangan tersebut berlaku hingga status gunung tersebut kondusif untuk keselamatan,” tegas Kadek. 

Menurut Kadek, PVMBG dan BPBD Provinsi Bali telah bekerja optimal melakukan mitigasi dan penanggulangan potensi risiko bencana Gunung Agung, “Namun masih ada pihak tidak bertanggungjawab yang menimbulkan keresahan dan potensi kerugian di masyarakat.” ungkap Kadek. 

Lebih lanjut Kadek memuji program sister village and sister school BPBD Provinsi Bali serta memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Program tersebut sangat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat Bali, khususnya di wilayah terdampak risiko bencana Gunung Agung. Hal yang serupa pernah diterapkan Kadek dalam membantu korban bencana Gunung Agung sebelumnya, dalam skala kerjasama antar banjar. “Kita dukung penuh program tersebut,” tegasnya lagi.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan  menginformasikan BNPB punya website dan aplikasi yang bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi akurat dan aktual terkait mitigasi dan risiko potensi bencana, yakni; InaRISK, InAWARE, dan InaTEWS.  Dalam kunjungan pengawasan tersebut hadir juga BPBD Bali, BPBD Karangasem, dan Kepala Pos Pantau Rendang. (bfh/rilis)

]]>
241-komite-ii-dpd-ri-lakukan-pengawasan-pasca-erupsi-gunung-agung
<![CDATA[Polemik Impor Pangan dan Infrastruktur Harus Terkuak Di Debat Kedua]]> 405-polemik-impor-pangan-dan-infrastruktur-harus-terkuak-di-debat-kedua Wed, 23 Jan 2019 01:05:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Debat Publik Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 Putaran Kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019 diharapkan memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia terkait tema yang diangkat yaitu persoalan Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur. Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan debat terutama KPU, tim sukses, dan penelis harus punya keberanian dan semangat yang sama untuk menyajikan pendidian politik yang bermutu kepada rakyat lewat debat ini.

Anggota DPD RI atau Senator Fahira Idris mengungkapkan, salah satu diskursus yang terus menerus menjadi polemik atau persilangan pendapat antara Pemerintah atau barisan pendukung Jokowi dan oposisi atau barisan pendukung Prabowo selama empat tahun terakhir ini adalah persoalan impor pangan (terutama beras, kedelai, jagung, daging sapi, garam, dan gula) dan kontroversi pembangunan infrastruktur.

Irisan persilangan pendapat terhadap kedua persoalan ini lanjut Fahira, sangat jelas. Pemerintah, sambungnya, bersikukuh harus ada impor. Sementara, oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru. Senada dengan infrastruktur. Pemerintah menjadikannya sebagai ‘jualan’ keberhasilan sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat.

“Soal impor pangan dan infrastruktur harus terkuak saat debat kedua nanti, Saya sudah kasih kisi-kisi persilangan pendapat terkait soal impor dan infrastruktur. Saya rasa ini sangat sederhana, masa nggak bisa menyajikan debat yang berkualitas. KPU dibantu panelis tinggal menyajikan dua persilangan pendapat ini saat debat. Paksa kedua capres berargumen habis-habisan soal kebijakan impor dan infrastruktur. Berkali-kali saya ingatkan, debat ini bukan kepentingan KPU apalagi tim sukes, tetapi kepentingan rakyat agar punya landasan kuat memilih calon Presidennya,” tukas Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (23/1).

Metode persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi antara pemerintah dan oposisi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kedua capres, harus mampu menggambarkan program jangka pendek, menengah, dan panjangnya untuk mengatasi ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil.

Selain itu, debat harus bisa menarik komitmen capres untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dan punya program konkret mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang mengkibatkan kerusakan lingkungan.

“Divestasi Freeport yang begitu ramai diperdebatkan bisa menjadi salah satu background atau contoh kasus materi perdebatan soal sumber daya alam dan lingkungan. Kalau KPU dan penelis berani menjadikan persilangan pendapat sebagai materi perdebatan, saya rasa, debat kedua akan mencerahkan rakyat,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Angota DPD RI DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini. #

]]>
405-polemik-impor-pangan-dan-infrastruktur-harus-terkuak-di-debat-kedua
<![CDATA[Debat Perdana Mengkungkung Paslon]]> 108-debat Fri, 18 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id, 18 Januari 2018—Keyakinan KPU dan kedua tim sukses bahwa debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden akan memukau rakyat Indonesia karena keempat kandidat sudah mendapatkan kisi-kisi pertanyaan ternyata sangat jauh dari harapan. Sebagian besar rakyat kecewa karena semua sisi gelaran debat baik substansi maupun teknis bukan hanya menenggelamkan gagasan para kandidat tetapi juga sebagai sebuah ‘pertunjukan’ kurang dinamis, kaku, dan tidak mengalir seperti layaknya forum debat dan adu gagasan. 

“Konsep dan format debat kemarin seperti mengkungkung kedua paslon sehingga gagasan-gagasan mereka terkait hukum, HAM, korupsi, dan terorisme tidak diucapkan secara konkret. Keempat kandidat seperti terpaku pada daftar pertanyaan dan jawaban yang sudah memenuhi pikiran mereka. Gagasan mereka semakin tenggalam saat pertanyaan para penelis tidak tajam dan sangat normatif ditambah debat antarpaslon yang banyak keluar konteks dan tema,” papar Anggota DPD RI Fahira Idris, di Jakarta (18/1).

Menurut Fahira, jika KPU tegas dan berani mengubah konsep dan format debat, mulai dari tidak membocorkan daftar pertanyaan, mengarahkan para panelis agar menyusun pertanyaan yang lebih tajam sesuai isu krusial yang sedang dihadapi rakyat, dan memberi waktu lebih longgar untuk paslon saling berdebat, gelaran debat selanjutnya bisa lebih baik dan menjadi pendidikan politik bagi rakyat. Namun jika tidak, jangan harap partisipasi dan antusiasme pemilih akan naik.

Fahira mengungkapkan, bahwa debat pilpres adalah salah satu referensi utama bagi sebagian besar rakyat Indonesia sebelum menentukan pilihannya dalam bilik suara. Konsep dan format debat pilpres yang berhasil ‘memaksa’ capres/cawapres mengeluarkan gagasan besar dan mampu menyakini rakyat akan gagasannya adalah titik awal keberhasilan gelaran Pilpres 2019. 

Namun, jika debat yang disajikan seperti debat perdana kemarin, Fahira khawatir banyak pemilih yang tidak tergerak hatinya untuk memilih pada 17 April nanti. Kondisi seperti ini akan jadi kerugian besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, KPU harus mengevaluasi total debat perdana pilpres dan segera memformulasikan format dan konsep baru. Debat perdana ini juga, lanjut Fahira, menjadi pelajaran bagi kedua tim sukses bahwa performa kandidat mereka tidak maksimal akibat format dan konsep debat yang begitu mengkungkung dan memagari paslon mengungkapkan gagasan besarnya.

“Saya cuma mau pesan kepada KPU dan kedua tim sukses jangan terlalu khawatir akan kemampuan kedua paslon. Keempatnya putra terbaik bangsa dan mereka punya kemampuan dan wawasan yang sangat baik, Biarkan mereka berdebat dan adu gagasan sehingga rakyat punya landasan kuat sebelum menentukan pilihannya,” tukas Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini. 

Fahira juga berharap pada debat kedua nanti terjadi perubahan-perubahan teknis yang walau kecil tetapi sangat menganggu rakyat yang menonton lewat televisi. 

“Ubahlah teknis debat menjadi lebih kondusif. Tidak perlu terlalu banyak orang menonton di dalam ruang debat. Cukup paslon, beberapa tim sukses, tokoh-tokoh bangsa, ditambah perwakilan masyarakat. Debat kemarin terlalu ‘ramai’ baik orang maupun suara pendukung. KPU bisa sediakan layar besar diluar ruangan debat untuk tim sukses dan pendukungnya nonton bersama,” pungkas Fahira Idris. #

]]>
108-debat
<![CDATA[DPD RI Minta Pemerintah Cegah Kegaduhan Politik Jelang Pemilu 2019]]> 914-paripurna Fri, 18 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI mengingatkan kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Hal tersebut terungkap saat Sidang Paripurna ke-8 Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gd. Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum’at ( 18/1). 

“Kondisi politik semakin hangat, DPD RI menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019 nanti. Soliditas TNI-Polri mesti terus dijaga dalam mengawal situasi dan kondisi dengan tetap mengikutsertakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengawal stabilitas keamanan di negeri ini,” ujar Nono Sampono. 

Selain itu, DPD RI juga memberikan catatan penting terkait kondisi bangsa, saat mengawali Masa Sidang di tahun 2019. Rentetan bencana alam, teror terhadap pimpinan KPK, situasi jelang Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 serta maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online yang belakangan ini menjadi fokus perhatian. 

Sidang Paripurna ini mempunyai 4 agenda yaitu, Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019; Pidato Pembukaan Pada Awal Masa Sidang III DPD RI Tahun Sidang 2018-2019; Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan; dan pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). Hadir memimpin dalam sidang tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. 

“DPD RI turut prihatin atas musibah dan bencana yang terjadi di berbagai daerah, sudah seharusnya Pemerintah membangun sistem early warning mitigasi bencana dalam rangka mengantisipasi berbagai resiko yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Selain itu, DPD RI juga mengutuk aksi teror yang menimpa Pimpinan KPK. Maka, Polri diminta agar segera dapat mengungkap pelaku dan motif dari aksi teror tersebut. Di sisi lain, DPD RI juga menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019,” buka Nono Sampono pada Sidang Paripurna tersebut. 

Pada Masa Sidang yang dibilang singkat ini, Pimpinan DPD RI mengingatkan agar seluruh Alat Kelengkapan juga diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya. 

“Kami berharap seluruh alat kelengkapan dapat mengoptimalkan kegiatan yang telah teragendakan dan melaksanakan seluruh kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran dan mengedepankan tertib administrasi dan tertib anggaran sehingga program dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien,” jelas Nono Sampono. 

DPD RI juga berharap agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam mencarikan solusi terbaik terhadap perbaikan kualitas moral dan agama generasi bangsa terkait maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan prostitusi online yang menjadi fokus perhatian belakangan ini. 

“Maraknya kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan dan prostitusi online belakangan ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Moralitas dan nilai-nilai keagamaan di berbagai kalangan khususnya generasi muda perlu ditingkatkan kembali. Kita berharap revolusi mental yang menjadi nawacita Presiden Joko Widodo betul-betul menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” lanjut Nono. 

Sebelumnya pada awal sidang, Ketua DPD RI Oesman Sapta melantik 2 anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M. Sc., menggantikan Jeffrie Geovani dari daerah pemilihan Sumatera Barat dan Dr. Badikenita B.R. Sitepu, SE., M. Si., menggantikan Rizal Sirait dari daerah pemilihan Sumatera Utara. 

“Selamat datang di keluarga besar DPD RI, dan sebagai anggota DPD RI harus siap bekerja keras dengan sungguh, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan daerahnya secara khusus. Selain itu harus mampu memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili, semuanya itu untuk kepentingan NKRI,” ucap Oesman Sapta saat melantik 2 anggota PAW. (mas/fan)

]]>
914-paripurna
<![CDATA[Alumninya Saling Dukung, Kampus Diminta Berani Gelar Debat Capres]]> 665-alumninya-saling-dukung-kampus-diminta-berani-gelar-debat-capres Tue, 15 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Belakangan ini marak dukungan dan deklarasi berbagai kelompok atau komunitas alumni universitas atau perguruan tinggi ternama kepada Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2019. Bahkan tidak jarang kelompok atau komunitas alumni dari satu kampus yang sama tetapi punya pilihan capres/cawapres yang berbeda.

Anggota DPD RI yang juga Alumni Universitas Indonesia (UI) Fahira Idris mengungkapkan, perbedaan pilihan antarkelompok alumni tentunya adalah hal yang wajar. Agar persilangan dukungan ini menjadi sehat, kampus diminta berani mengundang capres/cawapres untuk memaparkan visi misinya dan berdebat dihadapan civitas akademika. Sementara, untuk para kelompok atau komunitas alumni diminta mendorong capres/cawapres pilihannya untuk berani berdebat di kampus.

“Saya kira sudah waktunya kampus tampil untuk menyehatkan diskursus publik terkait pilpres yang harus kita akui ‘agak kurang sehat’ ini. Salah satunya dengan menggelar debat capres/cawapres. Untuk para alumni, doronglah capres yang Anda dukung untuk berani ‘diadili’ di kampus. Beri pendidikan politik bagi rakyat. Jangan maunya cuma gelar acara yang isinya sorak sorai deklarasi, foto-foto, atau selfie-selfie saja,” tukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (15/1).

Menurut Fahira, debat capres/cawapres di kampus boleh digelar dan tidak melanggar undang-undang selama digelar secara adil dan setara dan tentunya berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Parameter adil dan setara artinya debat ini dihadiri kedua pasangan calon dan perdebatannya berkerangka ilmiah atau menyajikan analisis, data, dan fakta yang mendalam dan tentunya dibalut dengan rasionalitas.

Debat capres/cawapres di kampus, sambung Fahira, akan menjadi pendidikan politik yang sangat baik bagi rakyat karena mereka akan melihat secara utuh siapa calon pemimpin yang memang menguasai persoalan bangsa saat ini dan ke depan serta mempunyai formulasi solusinya.

“Saya sangat berharap kampus tergerak untuk menyehatkan diskursus publik. Jangan terus ‘menjauhkan diri’ dari hiruk pikuk pilpres ini. Sebagai tempat bersemainya pikiran dan tempat berkumpulnya para ahli di berbagai bidang, kampus pasti mampu menggelar debat berkualitas bahkan bisa lebih bagus dari debat yang digelar KPU. Tinggal kita lihat capres/cawapres mana yang berani debat di kampus, mana yang menolak. Jangan maunya didukung alumni tetapi debat dikampus tidak berani,” pungkas Senator Jakarta ini. #

]]>
665-alumninya-saling-dukung-kampus-diminta-berani-gelar-debat-capres
<![CDATA[Jawab Tantangan Global, HIMPUNI Selenggarakan Seminar Tenaga Kerja]]> 677-jawab-tantangan-global-himpuni-selenggarakan-seminar-tenaga-kerja Mon, 14 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) menjawab tantangan dinamika tahapan perkembangan industrialiasi yaitu Industri 4.0 yang telah berkembang pesat dan diyakini sebagai kecenderungan global di seluruh Indonesia dengan mengadakan Seminar tentang Kesiapan Tenaga Kerja di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (14/1). Seminar ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia DR(HC) H. Jusuf Kalla dan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Akhmad Muqowam, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama BTN Maryono. “Seluruh komponen Bangsa Indonesia harus secara terpadu membangun kapasitas sumberdaya manusia, mendorong inovasi dan mengutamakan industrialisasi untuk menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Pemenang, bangsa yang siap bersaing dan memenangkan persaingan global yang semakin ketat,” kata A.Muqowam ketika ditemui usai acara seminar. 

Akhmad Muqowam yang juga menjadi anggota Presidium HIMPUNI mengatakan bahwa Indonesia sedang memasuki perioda “Bonus Demografi”, dimana 70% penduduk Indonesia akan berada pada usia kerja yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 – 2030. Di satu sisi, bonus ini merupakan kekuatan Indonesia dalam menjalankan berbagai program pembangunan, namun di sisi lain akan menjadi ‘bencana’ jika Indonesia gagal menyediakan lapangan pekerjaan. “Ancaman ini dapat menjadi makin serius jika kita perhatikan data tingkat pendidikan penduduk Indonesia, dan persentase penduduk Indonesia,” ujar A.Muqowam. 

HIMPUNI mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang sudah menyikapi dengan menyiapkan rencana kerja yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas telah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020 – 2024 dengan Visi Indonesia 2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. 

Sementara itu, seminar ini menghadirkan pemikiran-pemikiran strategis, pemikiran-pemikiran akademis, pemikiran-pemikiran dari para praktisi, yang antara lain akan bertindak sebagai narasumber adalah Wakil Presiden RI., Yth. Bapak DR (HC) H. Jusuf Kalla, Prof. DR. Bambang P.S. Brodjonegoro/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Tenaga Kerja RI., Bapak HM. Hanif Dhakiri, dan juga Hariyadi Sukamdani / Ketua Umum APINDO, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Bapak Chairul Tanjung yang tidak lain adalah Pemilik CT Corp. 

Seminar hari ini adalah sesi pertama dari 4 (empat) sesi seminar yang telah direncanakan. Sesi kedua akan dilaksanakan pada 14 Februari 2019 di Palembang dengan tema Industri Nilai Tambah Sumberdaya Alam. Sesi Ketiga akan dilaksanakan pada 12 Maret 2019 di Semarang dengan tema Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Ekonomi Kerakyatan, dan terakhir Keempat akan dilaksanakan pada 2 April 2019 di Jakarta dengan tema Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menghadapi Indonesia 4.0. 

Seminar tentang Tantangan Tenaga Kerja Indonesia ini bertujuan untuk (1) memahami dan mensosialisasikan kondisi nyata terkini, kebijakan yang sedang dijalankan, dan visi masa depan terkait kesiapan dan penyiapan Sumberdaya Manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan global; (2) Menyerap masukan dari pemangku kepentingan, dan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang program dan kegiatan penyiapan Sumberdaya Manusia Indonesia; (3) Menghimpun komponen-komponen Bangsa Indonesia untuk bersinergi mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Indonesia utamanya yang berkomitmen menjadikan Negara dan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Pemenang dalam persaingan global berbasis teknologi maju.

]]>
677-jawab-tantangan-global-himpuni-selenggarakan-seminar-tenaga-kerja
<![CDATA[Komigi Minta Masalah Otsus Tanah Papua dan Isu Pemekaran DOB Masuk Materi Debat Capres – Cawapres ]]> 368-komigi-minta-masalah-otsus-tanah-papua-dan-isu-pemekaran-dob-masuk-materi-debat-capres-–-cawapres- Mon, 14 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Papua, dpd.go.id - Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Karena itu, pemberlakuan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempertahankan NKRI berdasarkan konstitusi yang ada.

Selain itu, otonomi khusus tanah Papua bermakna strategis pula bagi masa depan NKRI. Di masa depan, pemerintah juga perlu tegas menyatakan dalam bentuk road map atau peta jalan tentang beberapa sesungguhnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang akan dimekarkan melalui program Daerah Otonom Baru (DOB) di tanah Papua. 

Atas dasar pemikiran itu, penting bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk memasukan materi masalah otonomi khusus tanah Papua dan isu pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dalam debat Capres – Cawapres yang akan digelar sebanyak 5 kali ini.  

Hal ini dikemukakan oleh anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi menanggapi soal rencana perhelatan debat Capres – Cawapres yang akan diselenggarakan oleh KPU. 

Menurutnya, rekomendasi Komite I DPD RI harus dibahas tuntas oleh kedua calon dalam debat Capres – Cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 17 Apri 2019 yang akan datang, yaitu soal pentingnya menyusun Roadmap Pembangunan Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang merupakan pedoman pembangunan yang mengikat dan menjadi tolok ukur kinerja pembangunan Otsus dengan bertumpu pada 3 pilar otsus, yaitu: Pemberdayaan, Perlindungan, dan Keberpihakan/Afirmasi.

Jacob menambahkan bahwa dirinya berharap kedua Capres menawarkan konsep dalam bentuk Grand Design/Blue print masa depan Otsus Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan upaya pembangunan kesejahteraan lainnya dengan tetap dilandasi semangat patriotisme dan gotong royong.   

“Capres terpilih harus segera agendakan perlunya dilakukan Pendataan/Sensus Orang Asli Papua (OAP) baik data pilah secara pribadi maupun berdasarkan data per keluarga, maupun data pilah OAP lainnya, sehingga pembangunan dalam kerangka otsus Papua dapat hadir dan terarah menyentuh masyarakat khususnya OAP di Provinsi Papua dan Papua Barat”, tegas Jacob yang juga putera asli Suku Moi, Sorong ini.

Ketika dimintai tanggapannya tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), Jacob memberikan masukan kepada Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Capres agar dalam debat Capres mengklarifikasi tentang moratorium pemekaran DOB yang hanya didasarkan kepada anggapan atau asumsi akan adanya ketidakmampuan keuangan negara dan tentunya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta mengabaikan aspirasi dan kebutuhan daerah. 

Jacob menilai, pasal 40 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya sudah sangat clear menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan didanai dari beberapa komponen, yakni dari APBN (dana bantuan pengembangan Daerah Persiapan), bagian pendapatan dari PAD Induk dari Daerah Persiapan, penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk, sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Induk.

“Saya yakin Pak Jokowi sesungguhnya mendukung pemekaran DOB”, ujarnya.

]]>
368-komigi-minta-masalah-otsus-tanah-papua-dan-isu-pemekaran-dob-masuk-materi-debat-capres-–-cawapres-
<![CDATA[Apresiasi Dan Mendukung Program Magrib Mengaji]]> 608-apresiasi-dan-mendukung-program-maghrib-mengaji Sat, 12 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Senator dan Ketua (plt) ICMI DKI Jakarta , Dr. H. Dailami Firdaus, mendukung Gubernur Anies Baswedan, dalam Program Maghrib Mengaji.

"Menurut Saya jam belajar masyarakat, perlu diaktifkan lagi. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program ini, dan saya berharap Pak Gubernur menyiapkan kebijakannya. Saat ini kita punya urgensi untuk melakukan ini. Setidaknya bukan saja menekan buta Al-Quran tapi dapat menekan masalah sosial seperti kenakalan remaja." Ujar Dailami Firdaus di Jakarta.

"Di sisi lain kita juga bisa menyiapkan generasi emas yang ptoduktif untuk menyambut Bonus Demografi kita."

Lebih lanjut Bang Dailami, yang juga sebagai Ketua Yayasan Universitas Islam As-Syafiiyah ( UIA )  juga menguatkan, "Jika diperlukan Universitas Islam As Syafiiyah (UIA) dapat mendukung tenaga pengajarnya. Di tingkat Unit Kegiatan Mahasiswa UIA sudah menjalankan program ini yang disebut Kampung Quran (Qurma), yang mengajarkan di mushola2 masyarakat sekitar, bahkan kita sudah melembagakannya." Pungkas Dailami yang merupakan Cucu Ulama Kharismatik Betawi, KH Abdullah Syafi’ie - Putra Almh Ustadzah Prof Dr Hj Tutty Alawiyah AS

]]>
608-apresiasi-dan-mendukung-program-maghrib-mengaji
<![CDATA[Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres ]]> 553-isu-perempuan-dan-anak-harus-ada-dalam-debat-pilpres- Fri, 11 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional. 

“Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini. Tiada bangsa yang maju tanpa punya program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Untuk itu, isu perempuan dan anak harus ada dalam debat pilpres,” ujar Aktivis Perempuan dan Anak yang juga Anggota DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (11/1).

Fahira mengungkapkan, jika melihat dari lima tema debat, sebenarnya isu atau persoalan seputar perempuan dan anak bisa disisipkan di semua tema. Untuk tema “Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme” misalnya, isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan political will paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan blue print perlindungan anak yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya. 

Basis argumennya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin mengkhawatirkan. Misalnya sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Artinya, rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tiap satu jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini kan persoalan besar. 

Isu soal perempuan dalam tema “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” bisa ditilik dari sejauh mana komitmen paslon meretas semua hambatan yang menghalangi perempuan terlibat secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam mulai dari perencananaan, pelaksanaan, hingga dampak dari pengelolaan sumber daya alam. 

“Banyak perempuan terutama di desa yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam. Namun akibat masifnya penguasaan para investor di sektor kehutanan, perkebunan, terutama pertambangan, para perempuan kehilangan mata pencariannya karena akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam hilang begitu saja,” tukas Senator Jakarta ini. 

Kalau tema “Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan”, sambung Fahira, tentunya isu perempuan dan anak sangat banyak yang bisa dibahas. Untuk kesehatan, stunting wajib jadi bahasan debat dan menjadi prioritas siapapun presiden yang terpilih. Karena saat ini sekitar 37% atau hampir 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Tema ketenagakerjaan, selain persoalan TKW, juga patut dibahas kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini.

Debat keempat yang bertema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional” bisa diulas soal upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan. 

Sementara tema kelima yaitu “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri”, bahasan soal ekonomi dan kesejahteraan sangat banyak relevansi dengan isu perempuan. Bagi Fahira, Presiden ke depan harus paham bahwa perempuan itu adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. 

“Tanpa ada program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta. #

]]>
553-isu-perempuan-dan-anak-harus-ada-dalam-debat-pilpres-
<![CDATA[Kesetjenan DPD RI Melakukan Kerjasama Dengan BPS dan BIG]]> 265-dpd-ri-melakukan-kerjasama-dengan-bps-dan-big Wed, 09 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Kesetjenan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penandatanganan tersebut merupakan kerjasama dukungan penyeleggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi bagi DPD RI. 

Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengapresiasi adanya kerjasama ini. Lantaran, fungsi dan tugas DPD RI haruslah didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang lengkap. 

“Apalagi dengan adanya kewenangan baru DPD RI yaitu pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda membutuhkan data dan informasi statistik non-geospasial dan geospasial,” ucap Reydonnyzar di Ruang GBHN Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/1). 

Reydonnyzar mengatakan dalam era pemerintahan saat ini, dimana efisiensi dan efektifitas kerja menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan program kerja. Sangat tepat dan menjadi langkah awal yang strategis untuk membina hubungan kerjasama kelembagaan antara DPD RI dengan BPS dan BIG. “Tujuannya dalam rangka sinkronisasi kerja dalam mendukung tugas pokok masing-masing lembaga,” ujar dia. 

Selain itu, menurut Reydonnyzar, kerjasama ini sangat mendukung tugas DPD RI dalam penyediaan data dan informasi secara digital dan cetak. Tidak hanya itu, hal tersebut juga mendukung analisis data untuk pembangunan pencatatan masalah soal Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. “Bahkan kerjasama ini juga dapat mendukung analisis data untuk pengembangan prioritas pembangunan daerah,” tuturnya. 

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto mengapresiasi kerjasama yang pertama kali ini dengan DPD RI. Dengan adanya kerjasama ini bisa menjadi output yang baik. “Kita tahu tugas DPD RI sangat berat, maka DPD memerlukan data baik sosial dan ekonomi. Data ekonomi ini bukan hanya dilihat secara nasional, tetapi kabupaten/kota,” cetus dia. 

Suhariyanto juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga menyediakan data-data ‘wajah ramah’ seperti indeks demokrasi Indonesia, angka perceraian, dan data semangat anti korupsi. “Semangat anti korupsi di masyarakat sangat tinggi. Mungkin ini bisa juga menjadi masukan DPD RI dalam bertindak anti korupsi,” terangnya. 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna juga mengapresiasi kerjasama dengan DPD RI. Dengan kerjasama ini, diharapkan makin banyak yang lebih peduli dengan geospasial. “Geospasial sangat penting dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jadi geospasial penting bagi daerah dalam simpul jaringan,” pungkasnya. 

Muhtadi juga mengatakan bahwa sesuai amanah Presiden Joko Widodo mengenai geoportal kebijakan satu peta. Maka ke depan BIG akan menuju pemetaan dalam skala besar. “Kita tidak mungkin menjalankan amanah tersebut untuk skala besar sendirian. Karena kita memiliki ribuan pulau,” ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat memberikan kepastian usaha. 

Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain mitigasi bencana. Kebijakan ini dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan percepatannya dimuat di dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

]]>
265-dpd-ri-melakukan-kerjasama-dengan-bps-dan-big
<![CDATA[DPD RI Sampaikan Pandangan RUU Pekerja Sosial ke DPR RI]]> 574-dpd-ri-sampaikan-pandangan-ruu-pekerja-sosial-ke-dpr-ri Tue, 08 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Pekerja Sosial pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Pada kesempatan ini, DPD RI berpandangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal.
 
“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal. Telah terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah serta kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Nusantara II Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/1).
 
Menurutnya, secara prinsip DPD RI mendukung sepenuhnya pembahasan selanjutnya atas RUU Pekerja Sosial. Oleh karena itu perlu ditangani melalui  praktik  pekerjaan  sosial  yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial.
 
“Secara prinsip DPD RI mendukung sepenuhnya pembahasan selanjutnya atas RUU Pekerja Sosial. Namun DPD RI memadang penting untuk menyampaikan pandanganya atas RUU Pekerja Sosial guna perbaikan dan penguatan atas norma dalam RUU tersebut,” ujar senator asal Maluku Utara itu.
 
Novita menjabarkan ada beberapa catatan terkait pandangan DPD RI terhadap RUU Pekerja Sosial. Tentang Konsistensi penamaan RUU dengan Naskah Akademiknya. “DPD RI menemukan ketidakkonsistenan penamaan  RUU dengan Naskah Akademiknya,” tuturnya.
 
Selanjutnya, menurut Novita, perihal penamaan RUU yang akan yang mencerminkan materi muatan. DPD RI berpendapat penamaan RUU ini adalah RUU tentang Pekerjaan Sosial karena muatannya selain mengatur perihal profesi juga mengatur perihal praktik pekerjaan sosial.
 
Novita menambahkan RUU Pekerja Sosial harus memuat norma tentang pendidikan tinggi bagi pekerja sosial dan norma tentang jenis atau kategorisasi pekerja sosial. Selain itu, keterlibatan Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Indonesia.
 
Terakhir, lanjut Novita, mengenai ketentuan standarisasi. Perlu dipastikan, bahwa profesi pekerja sosial di Indonesia tidak hanya memenuhi ketentuan standarisasi nasional melainkan juga internasional. “Hal ini untuk menghadapi globalisasi dan membuka peluang kerja bagi profesi pekerja sosial, tidak hanya di dalam negeri melainkan juga luar negeri,” jelas Wakil Ketua Komite III DPD RI ini.

]]>
574-dpd-ri-sampaikan-pandangan-ruu-pekerja-sosial-ke-dpr-ri
<![CDATA[Pertanyaan Debat Pilpres Dibocorkan: Masa Kalah dengan Cerdas Cermat]]> 423-pertanyaan-debat-pilpres-dibocorkan-masa-kalah-dengan-cerdas-cermat Mon, 07 Jan 2019 01:05:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id, 7 Januari 2019—Setelah penyampaian Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 yang sedianya digelar pada 9 Januari 2019 dibatalkan karena kengganan salah satu pasangan calon menyampaikan visi misinya secara langsung, kini keinginan publik agar disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik, dan sehat, kembali diuji. Pasalnya, pada rangkaian Debat Publik Pilpres 2019 ini, KPU memutuskan ‘membocorkan’ daftar pertanyaan debat kepada kedua paslon.

Anggota DPD RI Fahira Idris sangat menyayangkan kebijakan mekanisme format debat di mana daftar pertanyaan ‘dibocorkan’ kepada para paslon seminggu sebelum debat. Kebijakan ini dikhawatirkan tidak hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan antarpaslon dan pendukungnya, tetapi juga akan menggerus partisipasi pemilih karena banyak pemilih yang menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih capres/cawapres.

“Cerdas cermat anak sekolah saja, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Masa debat capres, debat yang pesertanya empat orang putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas cermat anak sekolahan,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (7/1).

Fahira mengungkapkan, jika alasan KPU ‘membocorkan’ daftar pertanyaan agar jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah term of reference (TOR) sesuai tema debat.

Dalam TOR tersebut, lanjut Fahira, selain memaparkan secara tegas apa yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat, berisi, dan bernas), dan uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat sehingga tim sukses dan kedua paslon mampu memprediksi pertanyaan yang akan keluar, mempersiapkan jawaban, dan mengaitkannya dengan visi misi yang sudah mereka publikasikan ke publik.

“Inikan (membocorkan daftar pertanyaan debat) seperti meragukan kemampuan dan kecerdasan para capres/cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu dengan cepat memformulasikan solusinya. KPU seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat ini,” pungkas Fahira Idris yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, #

]]>
423-pertanyaan-debat-pilpres-dibocorkan-masa-kalah-dengan-cerdas-cermat