Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Fri, 18 Aug 2017 10:28:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DPD RI Tetapkan Perubahan Atas UU Penanggulangan Bencana Sebagai Inisiatif]]> 413-dpd-ri-tetapkan-perubahan-atas-uu-penanggulangan-bencana-sebagai-inisiatif Fri, 21 Jul 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA -- Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 Masa Sidang V hari Jum’at (21/7) mengesahkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai RUU inisiatif dari DPD RI. RUU tersebut selanjutnya dijadikan sebagai salah satu RUU yang dapat diusulkan dalam usul RUU untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2018.

Dalam RUU yang digagas oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) terdapat lima materi perubahan, terhadap Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lima materi perubahan tersebut meliputi pengertian dan jenis bencana; sistem penetapan status dan tingkatan bencana; kelembagaan; peran serta masyarakat; pendanaan penanggulangan bencana.

“Kami mohon RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat disahkan menjadi RUU inisiatif dari DPD RI untuk dapat diusulkan sebagai prioritas dalam Prolegnas Tahun 2018,” ucap Wakil Ketua PPUU, Djasarmen Purba.

Selain itu, sidang juga mengesahkan hasil pengawasan Komite II DPD RI atas dua undang-undang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Komite II melalui Parlindungan Purba sebagai Ketua, juga menyampaikan pandangan terhadap RUU tentang Pertembakauan.

Di kesempatan yang sama, Komite IV DPD RI juga menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017; dan pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Sidang paripurna juga mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan lain yang tidak diambil keputusan. Wakil Ketua Komite I, Benny Rhamdani menjelaskan beberapa hal yang masih dikerjakan adalah perkembangan laporan pelaksanaan RUU Etika Penyelenggara Negara dan RUU Pemerintahan Wilayah Kepulauan. Komite I DPD RI juga sedang menyusun pandangan terhadap RUU tentang Jabatan Hakim dan pandangan terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Komite III DPD RI seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komite III, Fahira Idris telah memfokuskan tiga RUU inisiatif. Ketiga RUU itu, yakni penyusunan RUU tentang Sistem Pengupahan, penyusunan RUU tentang Ketahanan Keluarga dan penyusunan pandangan atas RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Terkait rencana pelaksanaan Sidang Bersama DPR - DPD pada tahun 2017 ini, dimana DPD RI akan bertindak sebagai tuan rumah. Pimpinan DPD RI telah membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana Sidang Bersama DPR -DPD Tahun 2017. “Kami meminta agar seluruh anggota dapat memberikan dukungan dalam menyukseskan agenda tersebut,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Nota Kesepahaman Bersama merupakan tindak lanjut audiensi KADIN dengan Ketua DPD RI pada tanggal 10 Juli 2017. Kerjasama ini juga diharapkan akan memberikan sumbangsih DPD RI dalam pengembangan perekonomian kerakyatan yang menjadi salah satu bidang tugas Komite II.

“Nota kesepahamaan ini akan meperkokoh langkah yang dilakukan KADIN, dalam membina dan memberdayakan pengusaha kecil menengah. Pada akhirnya nota kesepahaman ini diharapkan mampu memperkuat postur ekonomi ditingkat akar rumput,” ujar Nono.

]]>
413-dpd-ri-tetapkan-perubahan-atas-uu-penanggulangan-bencana-sebagai-inisiatif
<![CDATA[DPD RI Desak Penyelesaian Kasus Razia TKI Illegal di Malaysia ]]> 889-dpd-ri-desak-penyelesaian-kasus-razia-tki-illegal-di-malaysia--- Fri, 21 Jul 2017 10:28:00 +0700 sila Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendesak pemerintah menuntaskan kasus razia Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal di Malaysia. Ratusan TKI terjaring razia oleh pemerintah Diraja Malaysia sebagai implikasi berakhirnya program enforcement Card (E-kad) pada 30 Juni 2017.

Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis mengatakan DPD RI dalam kunjungan kerja ke Malaysia pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2017 lalu telah melakukan dialog  dengan berbagai pihak. Beberapa fakta yang terungkap antara lain program E-Kad menunjukkan kegagalan karena hanya diikuti 23 persen atau 161.065 imigran illegal.

“Keengganan TKI illegal untuk mengikuti program ini karena syaratnya yang menyulitkan diantaranya harus memiliki majikan. Mereka sulit untuk memenuhi ketentuan ini karena umumnya TKI sudah pindah majikan, sementara paspor dan dokumen di tahan majikan awal. Selain itu, biayanya juga cukup besar, “ujarnya.

Fakta lainnya, kata Darmayanti, aparat pemerintah kedua negara sangat lemah dalam melakukan pengawasan jalur-jalur tikus di perbatasan yang menyebabkan eskalasi TKI illegal ke Malaysia cenderung meningkat. Tak dapat disangkal adanya oknum mafia pengiriman TKI di dua negara baik oknum swasta maupun pemerintah yang semakin memperburuk kasus-kasus TKI illegal di Malaysia.

“Hal ini tidak hanya membahayakan dari aspek hukum tapi juga mengancam keselamatan jiwa karena memasuki Malaysia secara non procedural. Para TKI illegal diangkut dengan kapal yang tidak layak dan berpenumpang melebihi kapasitas. Untuk itu, perlu penegakan hukum yang tegas agar muncul efek jera,” tambahnya.

Maka itu, DPD RI mendesak pemerintah mengoptimalkan diplomasi dengan pemerintah Diraja Malaysia agar kepentingan kedua belah pihak terlindungi disertai pertimbangan aspek kemanusiaan. “Diplomasi G to G agar akar tragedi TKI illegal dapat diselesaikan, termasuk evaluasi menyeluruh atas kegagalan program E-Kad,” jelasnya.

Tak hanya itu, DPD RI juga mendesak pemerintah menutup akses jalur-jalur illegal di perbatasan dengan melakukan penguatan pengawasan. “DPD RI bersedia bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun dan mengimplementasikan desain penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,” tambahnya.*tho

]]>
889-dpd-ri-desak-penyelesaian-kasus-razia-tki-illegal-di-malaysia---
<![CDATA[DPD Tampung Aspirasi Daerah Terkait RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan]]> 722-dpd-tampung-aspirasi-daerah-terkait-ruu-penyelenggaraan-pemerintahan-wilayah-kepulauan Wed, 19 Jul 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta -- RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan diperlukan karena UU yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur tentang prioritas pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU ini, Komite I DPD RI menggagas Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pihak antara lain Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ BAPENAS Arifin Rudiyanto,  Perwakilan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri,  perwakilan pemerintah provinsi Maluku, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan para bupati dari provinsi kepulauan di Indonesia.
 
Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam menjelaskan bahwa pembahasan pemerintahan daerah kepulauan ini sudah dibahas pada UU 23, namun  belum spesifik mengatur tentang prioritas pembangunan di provinsi kepulauan. 
 
“Formula dana untuk provinsi kepulauan itu masih berbasis pada jumlah populasi di daerah, maka akan lebih sedikit dan semakin lama pembangunan di daerah kepulauan. Seperti halnya kepulauan, pemerintah juga sudah memiliki definisi desa dalam UU No 5, 32, 23, 22, 59 dan 74 itu masih dinamis definisinya, maka hal inilah yang akan kita perjelas. Kami sadar perlu ada regulasi khusus tentang daerah kepulauan,” ujarnya dalam FGD yang mengambil tema “Urgensi Undang-Undang Pemerintah Daerah Kepulauan” di Komplek Parlemen, Rabu (19/7).
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Nono sampono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan ini adalah proses panjang dari daerah kepulauan untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan. RUU ini, kata dia, diharapkan bisa mengakomodir provinsi kepulauan yang terlupakan.
 
“Saya harap untuk penyempurnaan RUU Kepulauan ini bisa mendapatkan masukan brilian dari para peserta perwakilan daerah yang hadir. Karena sebagaimana telah dikukuhkan pasal 25a UUD 1945, NKRI adalah sebuah negara kepualauan yang berciri nusantara yang batas dan hak haknya diatur oleh  UU. Oleh karena itu ruu kepulauan ini adalah amanat konstitusi, agar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan untuk seluruh rakyat indonesia bisa terwujud,” pungkasnya.
 
Menurut Nono, RUU ini penting untuk keutuhan NKRI bukan hanya untuk daerah itu sendiri. Senada dengan Muqowam, Nono menilai formula pemberian dana ke provinsi seharusnya lebih arif tidak hanya berdasarkan kepada populasi saja. “Ada kebijakan anggaran pusat yang menyebabkan pembagian anggaran masih belum mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan yang besar karena acuan angkanya populasi sehingga ini bisa jadi masalah karena pembangunan jadi tidak merata. Ingat, indonesia ini bersatu wilayah-wilayah kepulauannya secara sukarela, maka jangan sampai mereka lepas dari NKRI karena merasa dilupakan,” tuturnya.
 
Nono menambahkan, program poros maritim dicanangkan pemerintah karena kondisi geostrategis Indonesia yang sangat menguntungkan. Namun, hal itu harus diiringi dengan peraturan yang spesifik seperti Daerah Istimewa Yogyakarta,  DKI Jakarta, Papua dan Aceh.
 
Dari narasumber yang hadir, Mahfud Sidik mengatakan harus ada keberpihakan kepada daerah kepulauan. “Disatu sisi berdasarkan pendapat dari Bank dunia, formula berdasarkan populasi itu sudah tepat, konsepnya karena untuk apa membangun daerah yang tidak ada populasinya. Namun memang kurang pas, karena kemiskinan di jawa ini masih besar jumlahnya. Jika diteruskan maka daerah kepulauan akan selalu ketinggalan terus, karena dalam formula tersebut acuannya jumlah penduduk/ populasi,” tandasnya.
 
Sementara itu, Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ BAPENAS, Arifin Rudiyanto mengatakan berbagai  pengaturan sudah diatur dalam UU. Untuk pendanaan diharapkan bisa sejalan dengan UU hubungan keuangan pusat dan daerah yang saat ini sedang berjalan, dan UU 23 untuk percepatan pembangunan pada derah yang berciri kepulauan.
 
Asisten Pemerintahan Kepulauan Riau, Raja Ariza menyampaikan harga barang di provinsi kepulauan bisa selisih 10x lipat dibandingkan harga di pulau Jawa. “Biaya pembangunan kepulauan sangat beda, kalo beli barang semua sangat mahal 10x lipat standard harga. Oleh karena itu kami Provinsi Kepulauan Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulut, Sultra, Sulteng, Kepri sangat berharap kebijakan dari pemerintah pusat. Karena daerah kepulauan bisa saja desa, kecamatan atau provinsi,” katanya.
 
Menurut Ariza jika dibiarkan berlarut, maka Kepri kemungkinan akan bergabung ke negara tetangga. “Periode mudik itu pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun untuk perbaiki pantura, itu akan kami sangat apresiasi kalo dbelikan kapal bagus untuk sebrangi ombak yang tingginya 7 meter. Pemerintah menganggap kami kaum separatis, padahal kami hanya menuntut keadilan,” tutupnya. *adn
]]>
722-dpd-tampung-aspirasi-daerah-terkait-ruu-penyelenggaraan-pemerintahan-wilayah-kepulauan
<![CDATA[Bullying Seperti Lingkaran Setan, Kita Harus Punya Blueprint Memutusnya]]> 538-bullying-seperti-lingkaran-setan-kita-harus-punya-blueprint-memutusnya Tue, 18 Jul 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta, 18 Juli 2017—Aksi bullying atau perundungan yang melibatkan oknum pelajar kembali terjadi. Kali ini dilakukan beberapa pelajar SMP yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswi kelas 6 SD di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta. Aksi bullying juga terjadi di sebuah kampus di Depok dimana beberapa mahasiswa mengejek dan mem-bully seorang mahasiswa berkebutuhan khusus yang sebenarnya harus mereka lindungi.

“Aksi bullying seperti lingkaran setan yang kalau tidak kita putus akan terus berulang. Anak-anak SMP yang jadi pelaku bully sebenarnya juga korban dari sebuah kondisi lingkungan yang menganggap mem-bully adalah sesuatu yang biasa atau normal. Kita harus punya blueprint memutuskan lingkaran setan bullying ini,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (18/7).

Fahira mengungkapkan, aksi bullying baik verbal maupun fisik di dunia pendidikan atau yang melibatkan pelajar, bukan hanya menjadi persoalan serius di Indonesia tetapi juga banyak negara lain di dunia. Banyak negara sudah berhasil menekan aksi bullying karena Pemerintahnya memformulasikan cetak biru pendidikan anti-bullying yang berisi kerangka kerja terperinci sebagai dijadikan landasan kebijakan, sasaran, strategi hinggi kepada detail kegiatan serta teknis pelaksanaan di mana sekolah menjadi yang terdepan mengimplementasikannya.

Menurut Fahira, persoalan aksi bully oleh pelajar sangat kompleks dan multidemensi sehingga penangannya juga harus komprehensif. Dalam konteks bully yang melibatkan anak-anak, pelaku juga harus kita anggap sebagai korban dan dia punya hak untuk disadarkan bahwa perbuatannya itu salah bahkan sebuah kejahatan. Selain itu, orang tua, sekolah dan guru harus intropeksi, kenapa anak dan pelajar mereka menjadi pelaku bully.

Pihak pertama, lanjut Fahira, yang harus lebih dulu disadarkan bahwa aksi bully adalah persoalan serius adalah orang tua, sekolah termasuk guru. Jika pihak-pihak ini sadar maka mereka akan berpikir dan tergerak untuk membuat pendidikan anti-bullying di sekolah masing-masing dan orang tua lebih aware terhadap perilaku anaknya.

“Semua ini bisa berjalan dengan baik jika ada cetak biru pendidikan anti-bullying sehingga baik sekolah maupun orang tua, tinggal menjalankannya dan anak-anak kita bisa terhindar baik sebagai pelaku maupun korban bully,” papar Senator Jakarta ini.

Beberapa negara di dunia, lanjut Fahira, seperti Inggris dan Finlandia mempunya program pendidikan anti-bullying yang cukup efektif. Di Finlandia misalnya terdapat program anti bullying berbasis sekolah yang inovatif bernama KiVa yang melibatkan guru, murid, dan orang tua.

“Di Finlandia, orang tua yang mau menyekolahkan anaknya wajib mengikuti pendidikan anti-bullying. Nah, di sekolah, anak-anak ini mendapat pendidikan anti-bullying yang disampaikan dengan cara-cara kreatif dan interaktif misalnya lewat game online, video, sampai poster. Cara-cara seperi ini ternyata efektif membentuk karakter anti-bullying pada anak sejak usia dini,” pungkas Fahira. #

]]>
538-bullying-seperti-lingkaran-setan-kita-harus-punya-blueprint-memutusnya
<![CDATA[Revisi UU ASN Harus Tekankan Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme ASN]]> 626-revisi-uu-asn-harus-tekankan-reformasi-birokrasi-dan-profesionalisme-asn Mon, 10 Jul 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA – Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan direvisi harus tekankan reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN, hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam dan Fachrul Razi dengan Prof. Dr. Eko Prasojo, Prof. Dr. Miftah Thoha, Membahas Pandangan Terhadap Revisi UU ASN, di ruang rapat Komite I, Senin(10/7).
 
Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN harusnya dibuat berlaku selama mungkin mengedepankan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk membuat manajemen ASN menjadi professional menunjang kinerja pemerintah.
 
“Sekarang ini Undang-Undang tersebut bisa dibilang baru seumur jagung, tapi sudah mau direvisi, seharusnya beri waktu dulu kepada pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan-peraturan turunan yang diperlukan untuk memperkuat undang-undangnya, dan melihat sejauh mana itu berjalan, jangan buru-buru direvisi,” ungkap senator Jawa Tengah tersebut.
 
Masih menurutnya, Undang-Undang ASN harus mampu menjawab semua pertanyaan dan persoalan menyangkut ASN. Filosofi dari Undang-Undang ASN tidak sama dengan UU Ketenenagakerjaan.
 
“Saya memperkirakan posisi pemerintah sepertinya akan meninjau kembali usulan revisi UU ASN yang sedang dikerjakan DPR dan kami berharap DPD RI dapat diikut sertakan dalam memberikan masukan terhadap revisi dari undang-undang tersebut,” lmbuhnya.
 
Eko Prasojo Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era SBY menyatakan bahwa roh dari UU ASN adalah sistem merit. Dengan adanya system tersebut ASN yang menjabat suatau jabatan penting harus sesuai dengan standar Netralitas, kompetensi dan profesionalisme.
 
“Sudah waktunya menjadikan ASN menjadi standar profesi yang tinggi, jangan hanya berdasarkan kepentingan politik dan golongan dalam memilih dan menentukan jabatan penting dalam lingkungan birokrasi ASN,” ujarnya. 
 
Senada dengan itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UGM Miftaf Thoha juga menyatakan bahwa ASN harus benar-benar adalah profesi jabatan berdasarkan sistem merit. Ini yang harusnya menjadi roh dalam UU ASN. Proses pengangkatan jabatan saat ini masih ditemukan hanya berdasarkan kepentingan politik dan kepentingan tertentu. Bahkan banyak yang di nonjob kan di daerah karena benturan kepentingan dengan kepala daerah, tidak berdasarkan dengan UU ASN yaitu sistem open recruitment. Dikhawatirkan dengan adanya indikasi menghapus KASN berarti akan menghapus merit sistem, hal itu akan menyebabkan terjadinya kemunduran karena tidak adanya pengawasan yang independen.
 
“Revisi yang ada sekarang dikhawatirkan akan menghilangkan system merit karena sistem pengawasan ASN seperti KASN akan dihapus, itu akan mendegradasi apa yang ada sekarang, harus ada manajemen administrasi kepegawaian yang netral, harus memihak kepada kebenaran melihat pada kompetensi, netralitas dan profesionalitasnya” tegasnya. 

Ketua Komite I Ahmad Muqowam mengatakan DPD RI dalam waktu dekat ini akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian PAN RB, dalam rapat kerja yang akan direncanakan tersebut Komite I DPD RI akan memberikan pandangan terkait revisi UU ASN yang akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah. (mas)

]]>
626-revisi-uu-asn-harus-tekankan-reformasi-birokrasi-dan-profesionalisme-asn
<![CDATA[Fahira Idris: Kasus Penganiayaan Hermansyah, Mengganggu Akal Sehat Kita]]> 268-fahira-idris-kasus-penganiayaan-hermansyah-mengganggu-akal-sehat-kita Mon, 10 Jul 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta, 10 Juli 2017—Penganiayaan sadis berupa pengeroyokan dan pembacokan yang dialami pakar teknologi informasi Hermansyah yang pernah menyebut chat Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein palsu dan hasil rekayasa, untuk saat ini belum bisa hanya disimpulkan hanya kasus kriminal biasa karena pelaku hingga saat ini belum tertangkap. Untuk itu, kepolisian diminta secepatnya mengungkap motif kasus ini, baru kemudian mengeluarkan pernyataan.
 
“Apakah ini kriminal murni atau ada motif lain, harusnya pelaku dalam hitungan hari bisa tertangkap, apalagi kejadiannya di jalan tol. Saya memandang kejadian ini aneh, karena hanya sebab senggolan mobil, Hermansyah dianiaya secara sadis oleh lebih dari satu orang. Akal sehat kita terganggu dengan peristiwa ini. Tetapi saya minta masyarakat beri waktu kepolisian untuk mengungkapnya,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (10/7).
 
Menurut Fahira, pengungkapan kasus ini termasuk motifnya menjadi hal yang mendesak segera dituntaskan oleh kepolisian untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Jika penangangan kasus ini lamban maka akan semakin liar isu yang berkembang di masyarakat dan itu merugikan kepolisian sendiri. 
 
“Kita tidak ingin penangangan kasus ini berlarut-larut. Posisi Hermansyah sebagai saksi ahli GNPF MUI untuk kasus dugaan chat Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein akan menjadi bola liar jika kepolisian tidak sigap dan cepat mengungkap kasus ini. Saya berharap pengungkapan kasus ini tidak berlarut-larut seperti kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan,” tukas Senator Jakarta ini. 
 

Sebagai informasi, Hermansyah adalah ahli teknologi informasi jebolan ITB yang menyimpulkan bahwa percakapan via Whatsapp antara Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein adalah rekayasa, dibacok sekitar lima orang tak dikenal saat melintas di ruas Tol Jagorawi, Ahad (9/7) dini hari. Akibat kejadian tersebut Hermansyah terluka di bagian kepala, leher dan tangan. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Hermina Depok, kini Hermansyah harus dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta untuk mendapat perawatan yang lebih intensif lagi.

]]>
268-fahira-idris-kasus-penganiayaan-hermansyah-mengganggu-akal-sehat-kita
<![CDATA[DPD RI Dukung Program 10 Kabupaten/Kota Pasok Pangan ke Ibu Kota]]> 691-dpd-ri-dukung-program-10-kabupatenkota-pasok-pangan-ke-ibu-kota Wed, 05 Jul 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya menjamin pasokan pangan di kawasan DKI Jakarta. Program tersebut dilakukan dengan menunjuk 10 kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan. Jika program tersebut berhasil, Komite II DPD RI akan menerapkannya di daerah yang kekurangan pangan.

‎Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang  akan menjadi 10 kabupaten/kota yang akan difungsikan sebagai kantong-kantong daerah penyuplai kebutuhan pangan di ibu kota. 

Dalam rapat dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Bupati-Bupati daerah penyangga pangan DKI Jakarta hari Rabu (5/7), Ketua Komite II Parlindungan Purba menilai pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting untuk diprioritaskan. Hal tersebut merupakan komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Oleh karena itu dirinya meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh daerah.

“Kami mengapresiasi program dari Kementerian Pertanian ini, melalui program ini, DPD RI berharap komoditas bahan pangan yang sering diimpor seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, tidak lagi diimpor di masa mendatang. Strategi ini merupakan solusi agar harga dan pasokan pangan di Jakarta tetap stabil dan terjaga. Jika berhasil, kami akan coba terapkan di daerah-daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Gorontalo Rahmijati Jahja juga mengapresiasi program dari Kementan tersebut. Dirinya berpesan agar untuk menyukseskan hal tersebut, Kementan harus regulasi agar program tersebut dapat berjalan dan tidak merugikan kabupaten/kota yang menyangga kebutuhan pangan DKI Jakarta.

“Program ini perlu diorganisir dengan baik dan perlu adanya kebijakan pengetatan impor ke ibukota agar kabupaten mempunyai akses pasar yang luas. Program ini juga menarik untuk diduplikasi di daerah,” ucapnya.

Senada, Senator dari Banten Habib Ali Alwi menilai DKI Jakarta dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut untuk diterapkan di daerah kedepannya. “Sebagai anggota DPD kita harus memfasilitasi program ini. Program ini merupakan program kebanggaan, jika ini berhasil yang lain juga akan berhasil,” ucapnya.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan untuk mendukung program tersebut, dirinya membutuhkan sekitar 200 ribu hektar lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta. Sebagai tindak lanjut terlaksananya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta, pihaknya telah berkerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

“Untuk Jakarta kita butuh 200 ribu hektar lahan, dan Kementerian Kehutanan sudah setuju akan itu. Kita akan gunakan hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Kedepannya kami akan mengintegrasikan dengan sapi,” ucap Amran.

Terkait keberhasilan program dari Kementerian Pertanian tersebut, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan berpesan agar pemerintah dapat menggerakkan kelompok tani di setiap kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pertanian seperti pupuk ataupun penyediaan bibit agar produksi pertanian dapat terus berjalan dan mencukupi kebutuhan pangan di DKI Jakarta.*ars

]]>
691-dpd-ri-dukung-program-10-kabupatenkota-pasok-pangan-ke-ibu-kota
<![CDATA[Terkendala Di Pembangunan Jalan, DPRD Provinsi Bengkulu Datangi DPD RI ]]> 837-terkendala-di-pembangunan-jalan-dprd-provinsi-bengkulu-datangi-dpd-ri--- Tue, 20 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA - Ketua Komite II Parlindungan Purba menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Bengkulu hari Selasa (20/6). Kedatangan DPRD Provinsi Bengkulu tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pembangunan jalan yang terhambat di Bengkulu. Penyebabnya adalah minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu sedangkan kebutuhan pembangunan sangat banyak.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, menjelaskan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, pada tanggal 31 Mei 2017 menyampaikan 28 program kepada presiden untuk dijadikan program strategis nasional agar dapat dilaksanakan menggunakan APBN. Tetapi sampai saat ini belum ada kepastian tentang hal tersebut.

Saat ini Provinsi Bengkulu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan di Bengkulu. Kondisi jalan yang terdapat di 10 kabupaten/kota di Bengkulu dianggap tidak memadai karena terdapat banyak kerusakan dan lubang. Rencana pembangunan tersebut terhambat dikarenakan APBD yang dimiliki Provinsi Bengkulu sangat terbatas.

“Tidak ada alokasi dana DAK lain dari pusat untuk pembangunan di tahun 2017. Mau tidak mau di tahun 2017, gubernur harus menyedot alokasi di anggaran bidang lain untuk membangun infrastruktur. Kami membutuhkan bantuan dari DPD untuk dana DAK, terutama untuk infrastruktur jalan,” ujarnya.

Jonaidi menambahkan bahwa APBD yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Minimnya anggaran tersebut membuat Provinsi Bengkulu tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

“Sampai hari ini Bengkulu dengan APBD yang sangat kecil sangat susah untuk membicarakan kesejahteraan. Contohnya Dinas Pertanian hanya dianggarkan 18M, apa yang bisa kami buat dengan dana ini untuk petani di 10 kabupaten/kota. Kami merasa tidak mendapat keadilan,” tegasnya.

Merespon masalah tersebut, Parlindungan Purba berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dirinya akan membawa masalah ini saat rapat koordinasi antara DPD RI dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Parlindungan Purba juga berpesan saat ini pembangunan di daerah dapat sukses jika tidak hanya mengandalkan alokasi dari APBN, tetapi juga mengandalkan sektor swasta dalam investasi.

“APBN tidak bakal cukup. Makanya daerah harus mengembangkan Public Private Partnership, libatkan swasta dan undang Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kami dari DPD RI siap mendukung penuh,” ujarnya.

Parlindungan Purba juga menyarankan agar DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar event seperti summit tentang program pembangunan dengan mengundang kementerian terkait. Tujuannya agar potensi di Bengkulu dapat diketahui secara luas dan memunculkan investor terkait pembangunan di Bengkulu.

]]>
837-terkendala-di-pembangunan-jalan-dprd-provinsi-bengkulu-datangi-dpd-ri---
<![CDATA[DPD RI dukung Pemberantasan Narkoba karena Indonesia Darurat Narkoba]]> 259-dpd-ri-dukung--pemberantasan-narkoba-karena-indonesia-darurat-narkoba Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta -- DPD RI mendukung penuh langkah pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) atas segala upayanya untuk menghancurkan narkoba sampai ke akar-akarnya.
 
Pernyataan ini disampaikan Oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sudarsono Hardjosoekarto,  yang mewakili Ketua DPD  RI, ketika menghadiri acara pemusnahan barang sitaan narkoba di kantor BNN pagi ini (15/6).
 
Acara Pemusnahan barang sitaan yg mencapai 28.7 kg itu langsung dipimpin oleh Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso.
 
Sudarsono Hardjosoekarto  menyatakan DPD RI bersama seluruh anggotanya sepakat bahwa kita sedang menghadapi darurat narkoba dan pernah melawan narkoba yg sangat serius ini. DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada  BNN atas kinerjanya yang semakin meningkat, dan atas transparansi dan keterbukaan kepada publik termasuk dalam pemusnahan barang bukti sitaan hari ini yang disaksikan oleh berbagai instansi terkait termasuk DPD RI dan pers.
 
Sudarsono yang hadir mewakili DPD RI, menyatakan kepercayaan penuh kepada BNN sebagai leading sector dalam pencegahan  dan pemberantasan narkoba dan mendorong koordinasi yang intensif antara BNN dengan instansi terkait supaya benar-benar diperoleh kinerja maksimum dalam pemberantsan narkoba.
 

Sudarsono hardjosoekarto menjelaskan, DPD RI akan terus meningkatkan kerjasama dengan BNN. Menurutnya, Saat ini sudah ada MOU antara DPD RI dengan BNN, dan kedepan akan didorong MOU antara Badan Narkotika Provinsi dengan 4 (empat) anggota DPD RI di masing2 provinsi. Hal ini dimaksudkan supaya anggota DPD di daerah pemilihan (dapil) masing2 dapat secara intensif bekerjasama dengan masyarakat dalam menghindari bencana malapetaka narkoba.

]]>
259-dpd-ri-dukung--pemberantasan-narkoba-karena-indonesia-darurat-narkoba
<![CDATA[Ketua DPD RI Mendorong Penguatan dan Perluasan Kerjasama Bilateral Indonesia – Kuba]]> 843-ketua-dpd-ri-mendorong-penguatan-dan-perluasan-kerjasama-bilateral-indonesia-–-kuba Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta -- Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong penguatan dan perluasan kerjasama bilateral Indonesia - Kuba di berbagai bidang. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi (kunjungan kehormatan) Duta Besar (Dubes) Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di ruangan kerjanya, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017). Oesman didampingi Haripinto Tanuwidjaja, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI  dan Sudarsono Hardjosoekarto, Sekjen DPD RI.
 
Oesman mendukung peningkatan hubungan ekonomi, terutama perdagangan, karena dampak embargo Amerika Serikat. Apalagi, sejak tanggal 22 Januari 1960 Indonesia dan Kuba  membuka hubungan bilateral. Pembukaan hubungan dimulai saat Presiden Soekarno melakukan lawatan bersejarah ke Havana. Lawatan tersebut membuka pintu gerbang hubungan kedua negara. “Kerjasama erat antar kedua negara telah terjalin lama.” Khusus di bidang olahraga, Oesman meminta Kuba bisa terus membantu Indonesia dalam mengembangkan metode pelatihan kepada atlet-atlet tinju dan voli. Bantuan pelatihan diperlukan karena Kuba dikenal melahirkan banyak atlet berkualitas di cabang olahraga tersebut. 
 
Selain itu, Oesman menyinggung pencalonan Indonesia sebagai anggota lembaga-lembaga dunia di bawah PBB dan forum-forum internasional seperti anggota Organisasi Maritim Internasional di London, dan anggota Mahkamah Maritim Internasional di Den Haag. 
 
Dalam kesempatan itu, Nirsia menyingung, selama 57 tahun hubungan bilateral Indonesia - Kuba, banyak peluang memperkuat dan memperluas hubungan diplomatik kedua negara. Kedua negara telah banyak melakukan upaya dalam membangun dan menjaga hubungan tersebut. “Saya berharap kita melakukan lebih banyak upaya,” ujarnya. Pemerintah Kuba membuka tangan lebar untuk investasi asing, terutama Indonesia. “Karena hubungan ekonomi kita masih sangat lemah.” Dia optimistis terhadap potensi kerja sama itu. 
 
Mrs. Nirsia dalam kesempatan ini juga meminta kepada pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan ekonomi. Saat ini di negara Kuba sedang membuka investasi asing. Indonesia diharapkan dapat membuka investasi di bidang industri kertas di Kuba.
 
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Duta Besar Kuba Untuk Indonesia, Mrs. Nirsia castro Guevara manyatakan rasa terimakasih atas dukungan Indonesia selama ini terhadap Kuba. Dan Kuba akan senantiasa akan memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia di forum-forum Internasional.
 
Kepada Oesman, dia menjelaskan perkembangan hubungan diplomatik Indonesia – Kuba, yang diawali dengan kunjungan Che Guevara, seorang pejuang revolusi Kuba, ke Jakarta tahun 1959. Sejak tahun 1960, hubungan Indonesia - Kuba semakin terjalin saat Presiden Soekarno ke Havana guna memenuhi undangan Perdana Menteri Fidel Castro. Jejak bersejarahnya ialah Soekarno menyematkan medali kehormatan kepada Fidel. Soekarno juga memberikan keris kepada pemimpin negara penghasil cerutu itu.
]]>
843-ketua-dpd-ri-mendorong-penguatan-dan-perluasan-kerjasama-bilateral-indonesia-–-kuba
<![CDATA[DPD RI Sidak Ke Pasar Klender Antisipasi Harga Pangan Jelang Lebaran]]> 166-dpd-ri-sidak-ke-pasar-klender-antisipasi-harga-pangan-jelang-lebaran Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta -- Komite II DPD RI hari Kamis (15/6) melakukan peninjauan ke Pasar Klender terkait kesiapan bahan pokok jelang lebaran. Ketua Komite II Parlindungan Purba, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus, dan Senator Jambi Daryati Uteng meninjau soal stok dan perkembangan harga bahan pokok (sembako) jelang lebaran. Dari hasil peninjauan tersebut, sampai saat ini pasokan dan harga bahan pokok masih stabil.
 
Menurut Ketua Komite II Parlindungan Purba, DPD RI melalui senator-senator di daerahnya akan mengawasi perkembangan pasokan dan harga bahan pokok. Pengawasan yang akan diteruskan dengan pihak terkait seperti kementerian perdagangan, dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan dan juga kenaikan bahan pokok jelang lebaran.
 
“Sebenarnya barometer perdagangan khususnya pangan ada di Jakarta. Kalau Jakarta sudah stabil seperti ini, saya yakin di daerah juga stabil. Dan saya pikir teman-teman kami di seluruh provinsi juga melakukan hal yang sama untuk mengawasi perkembangan stok dan harga pangan jelang lebaran,” ucapnya.
 
Senator dari Sumatera Utara ini juga menyarankan untuk tetap menjaga pasokan dan harga yang stabil, pemerintah dapat menyusun program dari petani, seperti bantuan pupuk ataupun bibit. Tujuannya agar pasokan bahan pokok tetap ada dan harga juga stabil.
 
Sementara itu, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus yang turut ke Pasar Klender tersebut menjelaskan bahwa saat ini kondisi bahan pokok jelang lebaran cukup stabil, baik dari pasokan ataupun harga. Dailami Firdaus berharap agar pasokan dan harga bahan pokok yang stabil ini dapat terus bertahan meskipun mendekati lebaran. 
 
Saat berkunjung ke Pasar Klender, Dailami Firdaus justru menyoroti masalah infrastruktur di Pasar Klender. Menurutnya ada beberapa bagian yang membutuhkan perbaikan terkait keamanan di lingkungan pasar. 
 
“Kita melihat kondisi pasar ini mereka tidak memiliki asuransi. Kalau misal terjadi kebakaran maka akan rugi besar dan berdampak pada ekonomi mereka. Kita akan lihat bagaimana kondisi kedepannya agar mereka terjamin. Listrik juga banyak yang sliweran, kita takut nanti akan menimbulkan korban,” tegas Dailami.
 
Senator dari Provinsi Jambi yang turut melakukan peninjauan di Pasar Klender, menambahkan bahwa harga-harga di Pasar Klender tidak mengalami kenaikan. Dirinya berharap kondisi ini juga dapat terjadi di daerahnya.
 
“Saya lihat tadi harga masih baik, seperti daging, bawang merah, cabai, ataupun bahan lainnya. Sampai saat ini tidak ada masalah. Semoga kondisi ini akan tetap bertahan meski mendekati lebaran,” ucapnya.

Di Pasar Klender, harga 1 kg daging ayam berkisar Rp. 30.000–Rp. 35.000, sedangkan untuk beras Pandan Wangi di angka Rp. 14.000/kg, dan beras pasokan Bulog di angka Rp. 8.000/kg. Saat berkunjung ke Pasar Klender, masing-masing senator sempat berbicara dengan beberapa pedagang dan turut membeli dagangan mereka. Dailami Firdaus sempat memborong 10 ekor daging ayam, Parlindungan Purba membeli daging, dan Daryati Uteng turut membeli beberapa bumbu dapur seperti bawang merah, cabai, dan bawang putih.

]]>
166-dpd-ri-sidak-ke-pasar-klender-antisipasi-harga-pangan-jelang-lebaran
<![CDATA[Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga]]> 483-sekretariat-panitia-urusan-rumah-tangga Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 ramdhan Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga

Kepala Bagian :  
Kepala Subbagian Rapat dan operasional :  
Kepala Subbagian Tata Usaha :  
Alamat Surrel :  
No. Telp : 021-57897418
No. Fax : 021-57897412
]]>
483-sekretariat-panitia-urusan-rumah-tangga
<![CDATA[Sekretariat Panitia Musyawarah]]> 662-sekretariat-panitia-musyawarah Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 ramdhan Sekretariat Panitia Musyawarah

Kepala Bagian : Nanang Agung Beny Ritanto, S.E., M.Si.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Wahidin Ahmad Fadilah, S.Sos.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Dr. Sola Gratia Ndraha, S.T., M.Si.
Alamat Surrel : panmus.paripurna@gmail.com
No. Telp : 021-57897362
No. Fax : 021-57897361
]]>
662-sekretariat-panitia-musyawarah
<![CDATA[Sekretariat Badan Kehormatan]]> 518-sekretariat-badan-kehormatan Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Kehormatan

Kepala Bagian : Denny Swandani, S.H.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Yuni Samsi Agus, S.H.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Bani Arofah, S.H., M.H.
Alamat Surrel : bkdpdri@gmail.com
No. Telp : 021-57897420
No. Fax : 021-57897421
]]>
518-sekretariat-badan-kehormatan
<![CDATA[Sekretariat Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan]]> 400-sekretariat-badan-pengembangan-kapasitas-kelembagaan Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Kepala Bagian : Drs. Muhammad Sururi, M.Si.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Kukuh Zaldhy, S.H., M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Suparti
Alamat Surrel : kelompok_dpd@yahoo.co.id
No. Telp : 021-57897463
No. Fax : 021-57897463
]]>
400-sekretariat-badan-pengembangan-kapasitas-kelembagaan
<![CDATA[Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik]]> 704-sekretariat-badan-akuntabilitas-publik Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik

Kepala Bagian : Drs. Bambang Ahmad Sanusi, M.AP.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Idah Noor Safitri, S.E., M.AB.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Dadang Kamaluddin
Alamat Surrel : set_papa.dpdri@yahoo.com
No. Telp : 021-57897413
No. Fax   021-57897297
]]>
704-sekretariat-badan-akuntabilitas-publik
<![CDATA[Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen]]> 270-sekretariat-badan-kerja-sama-parlemen Thu, 15 Jun 2017 10:28:00 +0700 ramdhan Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen

Kepala Bagian : Mahyu Darma, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Rapat dan operasional : Hadi'ah Alpha Indriani, S.IP., M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha : Tenten Cindewangi, S.AP.
Alamat Surrel : phal.dpdri@gmail.com
No. Telp : 021-57897351
No. Fax :  
]]>
270-sekretariat-badan-kerja-sama-parlemen
<![CDATA[Dailami Firdaus: Kenaikan Tarif Dasar Listrik]]> 861-dailami-firdaus-kenaikan-tarif-dasar-listrik Tue, 13 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta -- Tarif Dasar Listrik ( TDL ) kembali mengalami kenaikan Per Tanggal 1 Juli 2017. Kenaikan tarif listrik untuk golongan daya 900VA sebelumnya sudah mengalami kenaikan, per tanggal 1 maret 2017 berlaku sebesar Rp. 1.034 per KWH. Lalu Per 1 Mei naik kembali menjadi Rp. 1.352 per KWH dan per tanggal 1 Juli tarif baru menjadi Rp. 1.467,28 per KWH.

Senator DKI Jakarta, Dailami Firdaus menganggap kenaikan tarif dasar listrik ini jelas sangatlah memberatkan rakyat. Ini sama saja memindahkan beban kepada rakyat, apalagi kenaikan tersebut dilaksanakan setelah hari raya idul fitri, dimana masyarakat sedang bersuka cita merayakan kemenangan namun disaat bersamaan sudah disiapkan sebuah pil pahit kembali yaitu kenaikan tarif dasar listrik yang dibarengi dengan kebutuhan untuk anak sekolah. Ujar Bang Dailami, Senator asal DKI Jakarta.

Kenaikan tarif dasar listrik listrik ini pasti akan berdampak besar terhadap kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pemerintah harus meninjau ulang kembali dan harus lebih peka melihat kenyataan yang ada. Apapun alasannya kepentingan rakyat harus didahulukan, banyak yang mengadu kesaya, bahwasannya lonjakan tarif dasar listrik ini sangat memberatkan. Disaat kestabilan perekonomian juga belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Seharusnya pemerintah konsen penyediaan lapangan kerja dan perbantuan untuk para pengusaha kecil menengah agar bisa berkembang dan kuat. Jangan seolah-olah subsidi untuk rakyat ini adalah beban pemerintah. Tutup Bang Dailami.

]]>
861-dailami-firdaus-kenaikan-tarif-dasar-listrik
<![CDATA[Dailami Firdaus: Antisipasi Krisis Qatar Secepatnya!]]> 452-antisipasi-krisis-qatar-secepatnya Thu, 08 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Prof. Dr. H. Dailami Firdaus terkejut dengan peristiwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain. Hal tersebut disampaikan Dailami saat ditemui di ruang kerjanya, kamis (8/6).

Pasalnya, banyak warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di Qatar. "Sekitar 40.000 warga Indonesia di Qatar, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka," tegas anggota DPD RI 2014-2019 yang mewakili Provinsi DKI Jakarta ini.

Senator Dailami juga menyoroti dampak krisis Qatar ini pada sektor perjalanan umroh. "Harus segera pula diantisipasi perjalanan umroh ke Tanah Suci yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha," kata Senator Dailami.

Praktis setelah pemutusan hubungan diplomatik ini, maskapai penerbangan dari Qatar atau wilayah Qatar tidak bisa melewati wilayah udara Saudi Arabia, Emirat Arab maupun Bahrain.  Jadi hanya ada satu akses menuju ke dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq.

"Saya menyerukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu perlindungan warga Indonesia maupun dampak krisis lainnya bersama departemen atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat," lanjut Senator Dailami.

Senator Dailami berharap situasi ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak, karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya.

]]>
452-antisipasi-krisis-qatar-secepatnya
<![CDATA[KETUA BKSP MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI KRISIS QATAR]]> 280-ketua-bksp-minta-pemerintah-antisipasi-krisis-qatar Thu, 08 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila Jakarta -- Ketua Badan Kerja Sama (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bahar Ngitung,  prihatin dengan krisis diplomatik di Timur Tengah antara Qatar dan negara-negara tetangganya.

Sebagaimana telah dimaklumi, secara sepihak Saudi Arabia, Bahrain, Mesir dan Emirat Arab telah memutuskan hubungan diplomatik  dengan Qatar pada tanggal 5 Juni 2017 yang lalu.

"Keprihatinan kami yang paling utama adalah nasib sekitar 40.000 warga Indonesia bekerja dan bermukim di Qatar," tegas Senator DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Bahar belum bisa berspekulasi apakah krisis ini juga dipicu oleh kunjungan Presiden Trump ke Timur Tengah bulan Mei lalu.

Menurutnya politik luar negeri menjadi domain Kemenlu sebagai leading sector dan koordinator kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Namun jangan sampai pula krisis ini mempengaruhi sektor lain.

"Impor Indonesia dari Qatar sekitar 857 Juta Dolar dan ekspor ke Qatar mencapai 57 Juta Dolar. Perjalanan umroh juga banyak melalui dan menggunakan penerbangan Qatar, yang kini dilarang memasuki wilayah udara Saudi Arabia dan negara yang bersengketa lainnya," ujar Bahar.

Menurut Bahar yang perlu segera diantisipasi adalah yang dampak langsung ke Indonesia yaitu soal keamanan WNI dan ekonomi.

Ketua BKSP DPD RI berharap pemerintah dapat menyiapkan antisipasi krisis ini, karena  jika berlangsung lebih dari 30 hari, maka dapat meningkatkan ketidakpastian dan tidak stabilnya politik di Timur Tengah pada umumnya.

]]>
280-ketua-bksp-minta-pemerintah-antisipasi-krisis-qatar
<![CDATA[PASCA PUTUSAN PTUN, NONO SAMPONO AJAK SEMUA ANGGOTA DPD RI KEMBALI KE SENAYAN ]]> 372-pasca-putusan-ptun-nono-sampono-ajak-semua-anggota-dpd-ri-kembali-ke-senayan--- Thu, 08 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengajak seluruh anggota DPD RI untuk kembali bekerja bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah. Lantaran, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta telah menolak gugatan dari GKR Hemas dan Farouk Muhammad atas pemanduan sumpah yang dilakukan wakil ketua MA saat pelantikan pimpinan DPD RI yang diketuai Oesman Sapta (8/6).

Saat wawancara pasca putusan, Nono Sampono meminta semua pihak harus menghormati keputusan tersebut, termasuk anggota DPD RI yang mengajukan gugatan ke PTUN. Nono mengharapkan anggota DPD yang masih berseberangan dengan kepemimpinan OSO dapat segera bergabung. Ia berharap polemik yang ada di DPD berakhir dan memperjuangkan aspirasi daerah.

“Kita semua yang bekerja didalam berharap adanya kesadaran teman-teman yang diluar untuk bergabung dengan kami, sama-sama membuat penguatan kelembagaan agar kepentingan daerah dapat diperjuangkan melalui DPD,” ujarnya.

Senator dari Provinsi Maluku ini menambahkan bahwa adanya keputusan dari PTUN tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan DPD RI saat ini adalah sah. Selain itu, adanya proses hukum yang terjadi terkait masalah kepemimpinan tidak menganggu kinerja dari DPD RI. Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan sebagian besar anggota DPD RI telah melaksanakan tugas mereka dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Ini sebuah pengakuan sah-nya kepemimpinan yang sekarang. Dan kami sudah bekerja, sejak diangkat sudah tiga kali sidang paripurna. Di DPD sudah bekerja normal untuk masyarakat daerah, sekitar 90-95% sudah ada si sidang paripurna kemarin. Kita bekerja untuk daerah, kita bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Senator DKI Jakarta Fahira Idris yang turut hadir saat pembacaan putusan PTUN menyampaikan selamat kepada pimpinan DPD saat ini. Dirinya berharap putusan tersebut dapat mengakhiri segala permasalahan di DPD RI dan dapat semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

"Alhamdulilah, Selamat Bapak Oesman Sapta, Bapak Nono Sampono, dan Ibu Darmayanti Lubis untuk putusan PTUN pagi ini. Berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya berakhir juga permasalahan kita. Mari kita terima dan sikapi dengan rasa syukur, dan yg terpenting adalah kita harus tunjukkan kepada masyarakat di daerah bahwa kita Kompak dan tetap hadir terdepan untuk daerah. Kebesaran hati dan semangat untuk akhiri polemik harus kita kedepankan, demi citra baik DPD RI,” ucap Fahira Idris.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim PTUN Jakarta hari memutuskan menolak gugatan GKR Hemas terhadap pelantikan kepemimpinan Oesman Sapta. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Abdullah Ujang menilai para pemohon tidak memiliki wewenang dalam perkara ini.

Selain itu, legal standing para pemohon dalam perkara ini tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, anggota majelis hakim Nelvy Christin menyatakan penuntutan sumpah pimpinan DPD bukan merupakan kewenangan dari PTUN.

Lantaran, penuntutan itu merupakan acara seremonial. Majelis hakim sependapat dengan pendapat Prof Yusril Mahendra bahwa tindakan pengambilan sumpah tidak bisa dijadikan obyek sengketa karena acara seremonial. *ars/adt/fan

]]>
372-pasca-putusan-ptun-nono-sampono-ajak-semua-anggota-dpd-ri-kembali-ke-senayan---
<![CDATA[Komite I Terima Perwakilan Honorer K2 Provinsi Aceh]]> 830-komite-i-terima-perwakilan-honorer-k2-provinsi-aceh Thu, 08 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA -- Komite I DPD RI menerima audiensi dari Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh. Perwakilan dari honorer K2 diterima langsung oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowan dan Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi.

Memang persoalan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) masih menyisakan persoalan di daerah. Dalam rapat kerja Komite I DPD dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 20 Oktober 2016 lalu. Bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki formulasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jadi masalah honorer bukan hanya di Aceh saja. Padahal sudah lulus dalam seleksi namun sampai saat ini belum memiliki NIP dan SK PNS-nya,” ucap Muqowam di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (7/6).

Ia menambahkan, masalah seperti tersebut juga bukan hanya di dunia pendidikan saja. Dunia kesehatan juga demikian yaitu mengalami hal serupa. “Di dunia kesehatan juga seperti itu. Jadi kita mendengar ini sangat kasihan,” jelas senator asal Jawa Tengah itu.

Senada dengan Muqowam, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi menambah bahwa kejadian ini bukan hanya di Aceh saja. Di daerah-daerah lain juga mengalami demikian. “Saya juga pernah mendapatkan temuan. Ketika lulus seleksi di SK namanya berbeda. Ini fenomena yang ada,” tegas dia.

Untuk itu, senator asal Aceh itu berjanji akan menindaklanjuti permasalahan Honorer K2 dengan kementerian terkait. “Karena masalah ini cukup banyak di daerah-daerah, maka kita akan kolektifkan dari beberapa daerah,” lontarnya.

Dikesempatan yang sama, perwakilan Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh, Yusuf Rizal mengatakan  THK2 ini merupakan tenaga pendidik yang telah melakukan seleksi penerimaan CPNS pada formasi tahun 2013. Dan telah dinyatakan lulus. “Namun hingga kini belum ada kejelasan untuk ditetapkan NIP maupun SK PNS-nya,” papar dia.

Untuk itu, Yusuf berharap Komite I DPD  dapat memperhatikan nasib para THK2 yang telah dinyatakan lolos oleh Panselnas. “menginggat masa kerja pendidikan yang telah kami lakukan berkisar antara 12-15 tahun,” harapnya. (fan)

]]>
830-komite-i-terima-perwakilan-honorer-k2-provinsi-aceh
<![CDATA[KOMITE I : RUU JABATAN HAKIM HARUS MAMPU RUBAH CITRA LEMBAGA PERADILAN]]> 008-komite-i--ruu-jabatan-hakim-harus-mampu-rubah-citra-lembaga-peradilan Wed, 07 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA – Untuk mengupayakan independensi judisial dalam segala aspek, baik personal, fungsional dan institusional bagi pelayanan keadilan terhadap masyarakat, maka diperlukan aturan dalam sebuah RUU tentang jabatan hakim yang komprehensif.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowam, saat rapat dengar pendapat Komite I dengan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, Basuki Rekso Wibowo dan Koordinator Tim Kajian advokasi RUU Jabatan Hakim Budi Suhariyanto, dalam rangka penyusunan pandangan terhadap RUU tentang Jabatan Hakim, di Ruang Rapat Komite I, Rabu (7/6/2017).
 
“Untuk mendukung independensi hakim, maka sangat miris jika keselamatan hakim di Indonesia masih terabaikan saat bertugas dalam persidangan, padahal hakim harusnya bebas dari intimidasi pihak mana pun, termasuk dari pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang sangat berpotensi untuk mencederai Hakim,” ujar Muqowam.
 
Selain tentang keselamatan hakim, dalam rapat tersebut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Basuki Rekso Wibowo juga membahas keresahan para hakim dengan batasan usia pensiun yang diatur RUU ini. Saat ini, batas usia pensiun hakim adalah 70 tahun, namun RUU ini mengatur batas usia pensiun jabatan hakim mulai dengan 60 sampai dengan 65 tahun. 
 
“Selama 7 tahun kami tidak melaksanakan rekrutmen hakim, sementara pasal 51 ayat 2 huruf c RUU Jabatan hakim ini menyatakan pemberhentian hakim secara hormat karena telah berusia 60 tahun bagi hakim pertama, berusia 63 tahun bagi hakim tinggi, dan berusia 65 tahun bagi hukum agung.  Nah efeknya akan terjadi kekosongan jabatan hakim. Bahkan, setelah di rekrutpun hakim harus diklat selama 2 tahun. Maka, kekosongannya akan semakin panjang, mengingat para hakim sekarang usianya juga sudah menjelang usia pensiun,” kata Basuki.
 
Terkait dengan wacana periodesasi jabatan hakim agung, seperti termaktub pada pasal 31 ayat 1 RUU tentang Jabatan Hakim menyebutkan Hakim Agung memegang jabatan tersebut selama 5 tahun. Menurut Basuki, jika merujuk pada putusan MK No 6 tahun 2016, periodesasi jabatan hakim agung ini tidak perlu ada. Dirinya menambahkan, periodesasi hakim dan hakim agung belum pernah ada di negara mana pun, kecuali hakim ad hoc yang sifatnya tergantung pada situasi tertentu.
 
Dikesempatan yang sama, Koordinator Tim Kajian Advokasi RUU Jabatan Hakim, Budi Suhariyanto menyoroti soal kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Bagi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Tim Advokasi RUU Jabatan Hakim, RUU ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi hakim dalam hal status dan kedudukan jabatannya. Karena selama ini, hakim memiliki status sebagai pejabat negara, tapi norma pejabat negara itu tumpang tindih dan parsial dengan pengaturan aparatur sipil negara. 
 
“Padahal jabatan hakim sangat riskan karena terkait dengan independensi hakim dalam mengadili perkara, yang bisa jadi ada intervensi dari atasan atau pihak manapun. Dulu malah lebih parah lagi ketika jaman orde lama karena banyak aturan yang mereduksi kinerja hakim, atas nama revolusi maka presiden bisa mengambil alih kebijakan peradilan,” ujarnya.
 
Budi menambahkan, jika ada potensi penyimpangan di peradilan ini Mahkamah Agung memiliki Badan Pengawasan yang bertugas melakukan pembinaan dan penindakan bagi penyimpangan perilaku hakim dan lembaga adhoc seperti Komisi Yudisial yang menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat.
 
Akhmad Muqowam berharap, pandangan Komite I terhadap RUU tentang Jabatan Hakim ini bisa melengkapi dan secara komprehensif memenuhi segala unsur dalam jabatan hakim, sehingga kinerja hakim juga bisa lebih independen dan keadilan terwujud dalam tiap persidangan. (Adn)
]]>
008-komite-i--ruu-jabatan-hakim-harus-mampu-rubah-citra-lembaga-peradilan
<![CDATA[PANCASILA PEDOMAN PENTING BAGI INDONESIA]]> 161-pancasila-pedoman-penting-bagi-indonesia Wed, 07 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah pedoman penting dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Namun sayangnya hingga saat ini masyarakat masih belum mengaplikasikannya dengan utuh. Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hanya seperti slogan saja tanpa ada kemauan untuk menerapkannya dalam pola kehidupan sehari-hariNya.
 
Kondisi ini diperparah dengan adanya segelintir orang yang mengunakan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan saja, bahkan mereka berani mengklaim paling Pancasilais, Paling Mengerti Perbedaan dan menjadi penjaga NKRI, yang nyatanya justru posisi mereka semua adalah diposisi yang menimbulkan keresahan bagi persatuan dan kesatuan Indonesia pada umumnya.
 
Hari ini Presiden melantik Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Jelas bahwasannya Pancasila dapat teraplikasi dengan baik dan utuh baik dalam pemahaman maupun penerapan didalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat. Ujar Bang Dailami sapaan akrab Prof.Dr.Dailami Firdaus Anggota DPD MPR RI Asal Provinsi DKI Jakarta.

Saya berharap agar nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan kita semua, saya yakin dengan komitmen kuat dari kita semua, maka akan menumbuhkan jiwa-jiwa Pancasilais yang mampu memegang teguh seluruh cita-cita dan harapan para pendiri Bangsa dan saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwasannya kita umat Islam tidak anti pancasila, justru Umat Islam adalah Benteng Terkuat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Tutup Bang Dailami.

]]>
161-pancasila-pedoman-penting-bagi-indonesia
<![CDATA[DPD Minta Penjagaan Batas Wilayah Filipina-RI Diperketat]]> 940-dpd-minta-penjagaan-batas-wilayah-filipinari-diperketat Tue, 06 Jun 2017 10:28:00 +0700 sila JAKARTA - Mengawali Sidang Paripurna ke-12 DPD RI Masa Sidang V 2016-2017, Pimpinan DPD RI mengajak para senator untuk dapat lebih peka terhadap perkembangan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Terutama aksi terorisme yang terjadi di Kampung Melayu beberapa hari lalu.

“Memasuki hari ke 11 puasa kami berharap kita semakin peka terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Terorisme sebagaimana yang terjadi di Kampung Melayu Jakarta Timur yang memakan korban yang tidak berdosa telah membuat kita prihatin,” ucap Ketua DPD RI DR. Oesman Sapta saat membuka sidang paripurna di Gedung Nusantara V, Jakarta, Selasa (6/6).

Ia menambahkan, terlebih dengan adanya serangan milisi Maute yang berafiliasi dengan ISIS ke Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia khususnya aparat agar memperketat penjagaan di daerah perbatasan Filipina-Indonesia.

“Untuk itu kami berharap anggota DPD RI yang berada di daerah-daerah border untuk dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata senator asal Kalimantan Barat itu.

Selain itu, DPD RI juga mengecam keras segala bentuk terorisme dan gerakan radikal lainnya termasuk persekusi. “Kami berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas demi memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutur Oesman Sapta. 

Disamping itu, terkait beberapa permasalahan yang seringkali terjadi di masyarakat khususnya menjelang hari raya. Seperti peningkatan harga bahan makanan pokok dan peningkatan arus transportasi lebaran. “Pimpinan DPD meminta kepada Komite II untuk terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait guna mengatasinya,” lontar Oesman Sapta ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD RI, DR. Oesman Sapta juga memandu sumpah dan melantik anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Chaidir Djafar. Hal itu setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2017 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sesuai Pasal 10 ayat (2) Tata Tertib DPD RI.

“Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada Saudara Chaidir Djafar di DPD. Kami berharap dengan kehadiran Saudara akan memperkuat perjuangan DPD dalam membangun daerah, khususnya  dari daerah yang Saudara wakili,” kata Oesman Sapta. (fan/adn)

]]>
940-dpd-minta-penjagaan-batas-wilayah-filipinari-diperketat