Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Website resmi DPD RI http://dpd.go.id/ Mon, 18 Jun 2018 17:28:00 +0700 IND hourly 1 http://dunia-online.net <![CDATA[DUKUNGAN DPD RI UNTUK PENGIRIMAN PMI FORMAL KE YORDANIA]]> 899-dukungan-dpd-ri-untuk-pengiriman-pmi-formal-ke-yordania Thu, 07 Jun 2018 17:28:00 +0700 indra Yordania, dpd.go.id - Kunjungan Delegasi Komite III DPD RI pada tanggal 2 hingga 7 Juni 2018 dalam rangka evaluasi implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), semakin memantabkan potensi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Yordania. Rombongan delegasi yang dipimpin Hj Fahira Idris, melakukan kunjungan ke Griya Singgah KBRI Amman serta melakukan dialog dengan beberapa pemangku kepentingan dibidang ketenagakerjaan termasuk dengan Anti Human Trafficking Unit (AHTU) dan LSM – Tamkeen, sebagai upaya peningkatan perlindungan PMI yang berada di Yordania. 

Selain itu rombongan juga berkunnjung ke salah satu Industri garmen terbesar di Yordania. Dalam pertemuannya dengan Direktur perusahaan tersebut disampaikan, bahwa Indonesia memiliki banyak pekerja terampil di sektor garmen. Tenaga terampil tersebut telah mengikuti pelatihan yang dipastikan dengan uji kompetensi dari Balai Latihan Kerja Pemerintah. 

“Di bidang garmen Indonesia memiliki sangat banyak tenaga terampil yang tersebar diberbagai daerah di pulau Jawa” ujarnya dalam pertemuan tersebut. 

Kunjungan rombongan delegasi DPD RI tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Duta Besar KBRI Amman dengan Asosiasi Pengusaha Garmen Yordania yang diprakarsai oleh ILO - Better Work Jordan. Industri garmen merupakan salah satu sektor industri yang berkembang pesat dan terus membutuhkan tenaga-tenaga terampil di bidang garmen. Jumlah pekerja terampil di sektor industri ini kurang lebih 70,000, dengan proporsi 75% merupakan pekerja migran dan 25% pekerja Yordania. 

Duta Besar KBRI Amman, Andy Rachmianto menyampaikan bahwa hal ini merupakan peluang yang potensial bagi Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa untuk memulai rencana pengiriman PMI dalam sektor ini, perlu disusun nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Yordania yang nantinya dapat juga menjadi payung hukum pengiriman tenaga kerja sektor-sektor formal lainnya. 

“Dalam waktu dekat kita akan sampaikan draft MoU tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia sektor formal ke Menteri Perburuhan” begitu ujarnya. 

MoU Ketenagakerjaan pertama antara Indonesia dan Yordania ditandatangani tahun 2009, yaitu tentang pengiriman PMI-PLRT ke Yordania. Dengan diberlakukannya moratorium PMI-PLRT, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan TKI Pada Penggunan Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, maka MoU tersebut sudah tidak berlaku lagi. 

Atase Tenaga Kerja, Suseno Hadi menambahkan, bahwa, secara umum, potensi pasar kerja di Yordania untuk tenaga kerja Indonesia sektor formal dinilai sangat kecil, hal ini sejalan dengan telah dicanangkannya National Employment Strategy 2011 – 2020, dimana Yordania akan mengurangi penggunaan tenaga kerja negara lain yang akan masuk ke Yordania. Namun, di beberapa sektor industri, termasuk garmen, kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat sejalan dengan berkembangnya industri ini.

]]>
899-dukungan-dpd-ri-untuk-pengiriman-pmi-formal-ke-yordania
<![CDATA[KETUA DPD RI GELAR BUKA BERSAMA 100 JURNALIS PARLEMEN]]> 514-ketua-dpd-ri-gelar-buka-bersama-100-jurnalis-parlemen Thu, 07 Jun 2018 17:28:00 +0700 indra KETUA DPD RI GELAR BUKA BERSAMA 100 JURNALIS PARLEMEN

Ketua DPD RI, Oesman Sapta menggelar buka puasa bersama sekitar 100 orang jurnalis yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen di kediamannya, Jl. Karang Tengah Utara No.34, Kuningan, Jakarta, Kamis, 7/6/2018.

Buka puasa bersama ini dihadiri oleh jurnalis dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun online. Kesempatan berbuka puasa bahkan digunakan oleh sejumlah wartawan untuk bertanya terkait hal-hal yang tengah menjadi sorotan publik.

Salah satunya, jurnalis dari Banjarmasin Post, Murjani yang mempertanyakan tentang Oesman Sapta yang tidak pernah melakukan kunjungan ke luar negeri selama terpilih menjadi pimpinan DPD RI.

Menjawab hal itu, Oesman Sapta mengatakan bahwa selama 13 tahun terbentuk DPD RI belum menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat, sehingga dinilai belum perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. 

"Sebaiknya anggota DPD RI lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke daerah, karena DPD RI bekerja untuk daerah. Kalau memang butuh untuk mengetahui sesuatu tentang dunia luar kan bisa panggil dubesnya datang," ungkapnya

Berbeda dengan Murjani, jurnalis dari Sinar Indonesia Baru, Jamida menanyakan tentang calon presiden pilihan Partai Hanura untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. "Apakah Partai Hanura akan mengusung nama-nama calon yang sudah beredar di publik atau memiliki calon lain," ujarnya.

Oesman Sapta mengatakan partai Hanura konsisten untuk mendukung presiden Joko Widodo untuk maju kembali sebagai Presiden RI, sedangkan untuk calon wakil presiden akan diserahkan kepada presiden untuk memilih pendamping yang bisa diajak untuk bekerja bersama.

"Saya percaya Presiden Jokowi ini cerdas, kita anggap sepele orangnya, tapi ga juga, licin orangnya, dia lihai, menyenangkan semua orang tapi bisa memukul orang dengan tertawa. Dia tau kapan melakukan langkah politik, saya ga mau berandai-andai, tetapi Hanura konsisten mendukung dia untuk kedua kalinya," ujarnya.

Sementara itu, Rizal Siregar dari Warta Kota bertanya perihal adakah keinginan dari Oesman Sapta untuk maju untuk menjadi calon presiden. Menjawab hal itu, Oesman Sapta menjawab dengan guyonan."Saya memang ganteng, tanya istri saya. Tapi saya tidak punya potongan untuk jadi presiden. Jadi lebih baik saya tidak maju dari malu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, jurnalis Fredy Batari dari JPNN.com mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai membebani keuangan pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Oesman Sapta mengatakan hak tersebut adalah tugas dari Kemendagri untuk dapat mengayomi binaannya, karena pemerintah tidak mengalami kerugian negara dan penerima THRpun belum terlihat ada kerugiannya. " Kita tidak bisa mengatakan salah atau tidak kebijakan ini. Tolong kasih masukan ke saya, kesimpulan apa yang harus saya sampaikan kepada pemerintah, karena ini barang baru," jelasnya.

Di akhir acara, Ketua DPD RI Oesman Sapta menutup pertemuan tersebut dengan mengucapkan selamat berhari raya dan mohon maaf lahir batin kepada seluruh jurnalis yang hadir. Ia berharap, para jurnalis dapat merayakan lebaran dengan keluarga dalam keadaan sehat wal'afiat.*tho

]]>
514-ketua-dpd-ri-gelar-buka-bersama-100-jurnalis-parlemen
<![CDATA[Dailami Mendukung Penyegelan Bangunan Di Pulau D Reklamasi]]> 367-dailami-mendukung-penyegelan-bangunan-di-pulau-d-reklamasi Thu, 07 Jun 2018 17:28:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Langkah Gubernur DKI Jakarta menyegel bangunan di pulau D Reklamasi Teluk Jakarta sangatlah tepat. Apalagi ternyata bangunannya  belum berizin.

Saya sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Pa Anies, penyegelan itu adalah bentuk dari gaya kepemimpinan Pa Anies yang tegas dan cerdas dan tidak berpihak kepada siapapun. Ujar Prof.Dr.H.Dailami Firdaus Anggota DPD RI asal Jakarta yang biasa disapa Bang Dailami.

Apa yang dilakukan oleh Pak Anies sangat positif, apalagi beliau yang memimpin langsung penyegelan tersebut. 

Ini menjadi pelajaran yang sangat baik untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta, terutama mengenai penertiban ijin-ijin pembangunan. Jadi semua sama Dimata hukum dan semua harus ikuti prosedural yang ada, jadi apa yang dilakukan oleh Pa Anies adalah sesuatu yang memang sudah sepatutnya, bukan hanya sebagai pemenuhan janji Kampanye menolak Reklamasi, namun ini bentuk komitmen bahwasannya semua harus sama dan tidak ada keterpihakan didalam Hukum dan Peraturan. Pungkas Bang Dailami

]]>
367-dailami-mendukung-penyegelan-bangunan-di-pulau-d-reklamasi
<![CDATA[DPD RI Pertanyakan Kesiapan Pilkada 2018 ke KPU]]> 739-dpd-ri-pertanyakan-kesiapan-pilkada-2018-ke-kpu Wed, 06 Jun 2018 17:28:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id-Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018 tinggal hitungan jari yaitu 27 Juni ini di 171 daerah yang terdiri dari 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Untuk itu, Komite I DPD RI mengundang rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menanyakan kesiapan pesta demokrasi di tahun ini.

“Untuk Pilkada tahun ini dari kuantifikasi, luasan, dan jumlah kabupaten lebih besar dibandingkan pada Pilkada serentak pertama di tahun 2015,” ucap Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (6/6).

Dirinya mencontohkan untuk Jawa Timur saja kelihatannya hanya 18 kabupaten/kota plus provinsi. Tapi sejatinya ada 38 kabupaten/kota yang bergerak. “Jawa Tengah juga sama. Kelihatan sederhana tapi secara menejemen kesiapannya harus lebih,” cetus Muqowam.

Muqowan juga mempertanyakan indikasi yang biasa disodorkan oleh Bawaslu seperti indeks kerawanan atau anggaran. Disisi lain, lanjutnya, pergantian KPU juga memiliki permasalahan. “Pergantian anggota KPU juga otomatis akan berubah style-nya (gaya),” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan kesiapan Pilkada 2018 secara umum berjalan dengan baik dan tidak ada kejadian yang luar biasa. Hal tersebut baik dari sisi anggaran atau keamanan dapat disumpulkan persiapan berjalan baik. “Tentu saja persiapan Pilkada bukan tanpa masalahan, namun dapat kita simpulkan persipan berjalan baik,” tutur dia. 

Meskipun pilkada 2018 diikuti 171 daerah, sambungnya, lebih kecil dibandingkan Pilkada serentak pada 2015 dan 2017. Tapi pada Pilkada tahun ini memang melibatkan daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang sangat besar. 

“Kita tahu Pulau Jawa dan Banten yang tidak mengikuti Pilkada serentak. Termaksud Daerah Istimewa Yogyakarta karena ada aturan yang bersifat istimewa, tetapi provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu mengikuti gelombang Pilkada 2018 dimana jumlah pemilihnya sangat besar,” kata Wahyu. 

Belum lagi provinsi diluar Jawa seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bali itu juga masuk dalam gelombang 2018. “Sehingga memang mayoritas pemilih terlibat dalam Pilkada 2018,” terang Wahyu.
 
Terkait pergantian KPU provinsi/kabupaten/kota, menurut Wahyu hal itu dikarenakan UU No. 7 Tahun 2017 memang tidak memungkinkan ada perpanjangan bagi KPU provinsi/kabupaten/kota yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada. Ketentuan yang lampau dimana, ada opsi perpanjangan. “Karena menurut UU No.7 Tahun 2017 tidak ada opsi perpanjangan maka kita melakukan pergantian dengan pedoman akhir massa KPU provinsi/kabupaten/kota,” beber dia.

]]>
739-dpd-ri-pertanyakan-kesiapan-pilkada-2018-ke-kpu
<![CDATA[KEMBANGKAN PERTANIAN DI SINABUNG, SENATOR DPD TEMUI MENTERI PERTANIAN]]> 799-kembangkan-pertanian-di-sinabung-senator-dpd-temui-menteri-pertanian Tue, 05 Jun 2018 17:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Senator DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara Parlindungan Purba mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membahas mengenai pengembangan bidang pertanian untuk masyarakat Siabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Parlindungan Purba berharap bidang pertanian di Kabupaten Karo dapat menyokong perekonomian masyarakat.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Sawah Besar (5/6), Parlindungan meminta agar Amran Sulaiman memberikan bantuan kepada para petani di wilayah Sinabung, Kabupaten Karo. Lahan pertanian masyarakat Sinabung sering rusak dikarenakan bencana Gunung Sinabung.

“Kami tadi bertemu dengan menteri pertanian dan disampaikan apa yang menjadi keinginan pemerintah Sumatera Utara. Dan katanya permintaan bibit, kopi, bibit buah, holtikultura, traktor akan ditangani,” ucapnya.

Selain itu, dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, Bupati Karo Terkelinn Brahmana, serta Kadis terkait, Parlindungan Purba meminta agar Menteri Pertanian melakukan riset untuk menentukan jenis pertanian yang cocok untuk dibudidayakan di daerah Sinabung yang merupakan wilayah gunung berapi.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Parlindungan Purba yang juga Ketua Komite II DPD RI menjelaskan bahwa pada awal Juli akan dilakukan pertemuan di Kabupaten Karo yang bertujuan untuk membahas pengembangan bidang pertanian di Sumatera Utara. 

“Pada tanggal 2 Juli akan ada pertemuan di tanah karo dengan mengundang semua direktur terkait, sehingga masalah pertanian di Sumatera Utara khususnya di Tanah Karo dapat terlaksana, sehingga kesejahteraan petani bisa lebih baik di masa mendatang”, imbuhnya.

Pertemuan dengan Menteri Pertanian tersebut merupakan tindak lanjut atas pertemuan untuk membahas bidang pertanian di Kabupaten Karo sekitar dua minggu lalu. Menurut Parlindungan Purba, dalam pertemuan yang dihadiri oleh DPD RI, kementerian-kementerian, dan lembaga-lembaga, dibahas mengenai tindak lanjut penanganan pasca bencana Sinabung dan mengenai pengembangan perekonomian di Kabupaten Karo.

“Pak Ketua DPD RI, Bapak OSO, terkait di lahan tempat pengungsi, beliau menyarankan supaya kami berkomunikasi dengan kementerian terkait. Salah satunya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan bidang pertanian di daerah Tanah Karo,” ucap Parlindungan Purba.

]]>
799-kembangkan-pertanian-di-sinabung-senator-dpd-temui-menteri-pertanian
<![CDATA[DPD RI Dapat WTP 13 Kali]]> 052-dpd-ri-dapat-wtp-13-kali Tue, 05 Jun 2018 17:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id-DPD RI WTP ke-13 sejak tahun 2006 dan Peringkat ke-2 Penyelesaian tercepat dalam menindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK RI dari 38 K/L. Hal tersebut terungkap pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 Pada Auditoriat Keuangan Negara III, di Auditorium BPK RI, Jakarta. Selasa (5/6/2018).

Pada acara penyerahan tersebut hadir para Menteri Kabinet Kerja, Anggota III BPK RI, Plt. Sekjen DPD RI Ma'aruf Cahyono dan seluruh Sekretariat Jenderal Kementerian Lembaga yang berada pada tugas di lingkungan Auditoriat Keuangan Negara III.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyatakan dari 38 entitas pemeriksaan yaitu 13 Kementerian dan 25 Lembaga Sekretariat Negara dan DPD RI peringkat 1 dan 2 tercepat dalam menindaklanjuti Rekomendasi LHP BPK RI tahun 2017.

"Setneg dan DPD RI mendapatkan peringkat tercepat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI hal tersebut harus bisa diikuti oleh Kementerian dan Lembaga lainnya," papar Achsanul.

Sebagai informasi, DPD RI mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI sejak tahun 2006 atau ke-13 (tiga belas) kali berturut-turut. Hal tersebut merupakan pencapaian dan kerja keras seluruh elemen Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah RI.

]]>
052-dpd-ri-dapat-wtp-13-kali
<![CDATA[Darmayanti Lubis: Banyak Anak Pengungsi Sinabung Putus Sekolah]]> 566-darmayanti-lubis-banyak-anak-pengungsi-sinabung-putus-sekolah Mon, 04 Jun 2018 17:28:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id-Erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara terus mencuri perhatian stakeholder. Sejak 2010 Gunung Sinabung telah mengeluarkan asap dan abu vulkanis, maka delapan tahun berlalu sudah banyak kerugian-rugian yang menimpa masyarakat setempat terutama pengungsi. 

“Untuk tahun ini Gunung Sinabung aktivitasnya luar biasa. Tentunya delapan tahun berlalu sudah banyak kerugian-rugian yang dialami masyarakat. Apalagi di zona merah yang berbahaya bagi keselamatan masyarakat,” ucap Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat menerima kunjungan Bupati Karo Terkelin Brahmana di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (4/6). 

Darmayanti menjelaskan permasalahan yang lebih pelik lain yaitu pendidikan anak. Pasalnya, tidak sedikit anak-anak dari pengungsi Sinabung yang telah putus sekolah. “Secara psikologis mereka semua terganggu. Ini harus segera ditangani dan tepat,” ujar dia. 

Senator asal Sumatera Utara itu mengatakan mayoritas masyarakat Karo juga mengandalkan sektor pertanian. Namun hingga saat ini tanaman-tanaman di Karo tidak lagi produktif. “Karo sangat unggul dalam produk pertaniannya. Kini tanaman-tanaman disana sudah tidak produktif lagi,” tegas dia.

Tidak hanya itu, lanjutnya, saat ini erupsi Gunung Sinambung juga berdampak di daerah luar zona merah. Untuk itu, Darmayanti berpesan agar pemerintah pusat bisa memberikan perhatian serius kepada pengungsi erupsi Gunung Sinabung. 

“Kami juga berharap pusat bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran, maka langkah awal kementerian dan lembaga turun untuk melakukan pengkajian mendalam. Sampai saat ini belum ada kejian-kajian sehingga bantuan kurang tepat sasaran,” kata Darmayanti.

Kedepan DPD RI berencana akan memanggil kementerian dan lembaga terkait terkait erupsi gunung Sinabung. “Kita akan memanggil kementerian dan lembaga terkait agar permasalahan ini tidak semakin meluas,” harap Darmayanti.

Dikesempatan yang sama, Bupati Karo Terkelin Brahmana berharap kedatangnya bisa ada persamaan persepsi antara DPD dan DPR sehingga permasalahan Gunung Sinabung ini bisa terselesaikan secara komprehensif. 

“Artinya dengan permintaan Bu Darmayanti adanya kajian mendalam terkait bantuan sangat baik. Tentunya kita akan welcome dengan adanya kajian-kajian agar bantuan tepat sasaran,” cetus Terkelin.

]]>
566-darmayanti-lubis-banyak-anak-pengungsi-sinabung-putus-sekolah
<![CDATA[DPD RI Kembali Raih WTP Pada LKPP 2017]]> 007-dpd-ri-kembali-raih-wtp-pada-lkpp-2017 Thu, 31 May 2018 17:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - DPD RI kembali raih WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun 2017 dan salah satunya diberikan kepada DPD RI. Di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Pada Sidang Paripurna Luar Biasa ke -3 ini, Ketua DPD RI Oesman Sapta bersama Wakil Ketua Nono Sampono dan Darmayanti Lubis menerima langsung laporan LKPP 2017 tersebut dari Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyambut positif laporan hasil LKPP dari BPK RI karena banyak laporan di tahun 2017 terdapat peningkatan entitas pemeriksaan yang menerima opini WTP sebanyak 80 entitas yang sebelumnya hanya 74 entitas. Selain itu juga terdapat penurunan entitas yang menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari 6 entitas menjadi 2 entitas.

“Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap anggaran DPD RI TA 2017 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini telah diraih secara berturut turut sejak tahun 2006. Kami berharap Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus mempertahankan prestasi ini dan BPK RI dapat senantiasa melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap penggunaan anggaran negara di DPD RI,” kata Nono Sampono.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan pada 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Lebih rinci, sebanyak 80 LKKL (90,9%) mendapat WTP, 6 LKKL (6,8%) mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan 2 LKKL (2,3%) mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

"8 Laporan LKKL yang belum memperoleh opini WTP secara keseluruhan tidak berdampak material terhadap kesesuaian LKPP 2017 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Tapi permasalahan meliputi penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang bukan Pajak, persediaan, Aset tetap, Aset lainnya dan utang kepada pihak ketiga,” jelasnya.

Adapun LKKL dengan opini WDP yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), TVRI, dan RRI. Sementara, untuk LKKL dengan opini TMP yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut.

Untuk diketahui, pemeriksaan atas LKPP tahun 2017 tersebut selanjutnya diserahkan kepada Komite IV DPD RI dan BAP DPD RI untuk membuat tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan oleh BPK RI tersebut.

“Kami minta Pimpinan Komite IV dan Pimpinan BAP. Sesuai dengan tugas konstitusional DPD, kami percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para Anggota DPD dalam tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan,” pungkas Nono Sampono. (mas)

]]>
007-dpd-ri-kembali-raih-wtp-pada-lkpp-2017
<![CDATA[BAP DPD RI Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat di Riau]]> 877-bap-dpd-ri-fasilitasi-penyelesaian-masalah-tanah-ulayat-di-riau Thu, 31 May 2018 17:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Dewan Perwakilan Daerah RI mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menindaklanjuti permasalahan tanah ulayat di Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (30/5). 

Permasalahan utamanya adalah adanya tuntutan Masyarakat Adat Persukuan Melayu Hamba Raja (Suku Haru, Suku Bebas dan Suku Rao) atas tanah adat ulayat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau seluas 157.858 hektar yang dikuasai sepihak oleh lima Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam kesempatan tersebut, Masperi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov.Riau) mengatakan bahwa masyarakat menuntut agar suku-suku tersebut mendapat bagian usaha perkebunan dari perusahaan yang bersinggungan dengan tanah ulayat. Tuntutan kedua yaitu meminta dilakukan pengukuran ulang atas Hak Guna Usaha (HGU) yang dipakai perusahaan tersebut. "Kami memohon ada pengukuran ulang atau memanfaatkan wilayah hutan untuk dibangun oleh perusahaan dan nantinya bisa dipakai untuk kemitraan," ujar Masperi. 

Sementara itu Abdul Hasim Gani (Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang) dari Kementerian ATR/BPN mengatakan bahwa berdasarkan PP No.128, BPN tidak bisa mengukur lahan tanpa adanya uang yang masuk ke kas negara. Ia juga menambahkan bahwa pemakaian HGU bisa terlihat dari batas yang sudah ada."Pemberian HGU diukur dan ada batas-batas bidang, ada tandanya. Kalau perusahaan yang bagus itu keliling tandanya untuk kepastian dan keamanan," jelasnya. 

Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman menjelaskan bahwa seharusnya masyarakat memperoleh 20% dari HGU untuk kemitraan dan juga mendapat Program Corporate Social Responsibility (CSR). "Jadi kami minta kepada Kementerian ATR/BPN untuk tidak memperpanjang HGU kalau masalah HGU ini belum selesai," ujar senator dari Provinsi Riau tersebut.

Selanjutnya DPD RI merekomendasikan agar Pemprov. Riau mengusulkan Kementerian LHK untuk pelepasan kawasan hutan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan lahan kemitraan. Nantinya juga akan diagendakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Pemkab. Rokan Hilir dan kelima perusahaan terkait. *int

 

]]>
877-bap-dpd-ri-fasilitasi-penyelesaian-masalah-tanah-ulayat-di-riau
<![CDATA[DPD RI Berharap Penyelenggaran Ibadah Haji Tahun Ini Bisa Lebih Baik]]> 504-dpd-ri-berharap-penyelenggaran-ibadah-haji-tahun-ini-bisa-lebih-baik Wed, 30 May 2018 17:28:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Penyelenggaran ibadah haji terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2017 lalu, Komite III DPD RI masih menemukan sedikit permasalahan pada penyelenggaran ibadah haji.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan memang perlu ada pembenahan penyelenggaran haji agar tahun ini bisa lebih baik. “Catatan kami, perlu peningkatan kualitas pembinaan ibadah haji atau manasik haji. Kami saat tinjauan ke Arab Saudi masih melihat jamaah yang kurang memahami syariat ibadah haji,” ucapnya saat RDP dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (30/5).

Bukan hanya itu, lanjutnya, minimnya Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang pada pokoknya bertugas mendampingi jamaah. “Terkait TPHI dan TPIHI Komite III mengapresiasi bahwa tahun ini Kementerian Agama telah memperbaiki kualitasnya,” cetus Fahira. 

Dirinya menambahkan, terkait umroh bahwa fakta dilapangan calon jamaah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Besar animo umat untuk umroh sayangnya telah disalahgunakan oleh oknum penyelenggara umroh. “Tentunya ini menimbulkan kerugiaan materil umat. Maka perlu ketegasan pemerintah terhadap kasus penyelenggara umroh,” jelas Fahira.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara menjelaskan tahun lalu DPD langsung melakukan pengawasan haji. Ada hal penting yang dipertanyakan masyarakat terutama jamaah haji lansia. “Besar harapan mereka bisa menjadi prioritas utama. Mungkinan Kemenag bisa mencari formulanya,” tegas dia.

Senada dengan Dedi, Anggota DPD Provinsi Jambi Abu Bakar Jamalia juga mempermasalahkan jamaah haji lansia. Seharusnya pemerintah bisa mencarikan solusi bagi jamaah haji lansia. “Masalah jamaah lansia memang menjadi krusial. Apa perlu para lansia yang ingin haji hanya melakukan wajibnya saja. Setelah itu balik lagi ke Tanah Air,” saran dia.

Dikesempatan yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan pihaknya telah melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017. Ada 10 catatan haji yang akan ditindaklanjuti pada tahun ini. “Catatan itu diantaranya screening status jamaah haji, perubahan sistem sewa akomodasi, serta penambahan petugas haji,” ujarnya.

Lukman menambahkan pada tahun ini ada penambahan TPHI,TPIHI, dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Nantinya dalam satu kloter akan didampingi oleh satu TPHI dan TPIHI. “Inovasi baru pada tahun ini yaitu pengrekrutan secara online dan ujian CAT. Hal ini untuk menepis rumor negatif dari rekrutmen,” papar dia.

Untuk masalah penyelenggara umroh, Menteri Agama ini mengatakan bahwa ada langkah besar dalam mengatasi umroh. Pertama pihaknya telah memperbaiki regulasi. 
“Jadi semua aturan kita buat baru. Misalnya ada harga standar yaitu minimal 20 juta, dibawah itu kita akan panggil penyelenggara. Selain itu jika calon jamaah sudah melunasi pembayaran bisa segera diberangkatkan,” terangnya.

]]>
504-dpd-ri-berharap-penyelenggaran-ibadah-haji-tahun-ini-bisa-lebih-baik
<![CDATA[Oesman Sapta dan Shinta Wahid Buka Bersama 5 Ribu Jamaah Kalimantan Barat]]> 723-oesman-sapta-dan-shinta-wahid-buka-bersama-5-ribu-jamaah-kalimantan-barat Mon, 28 May 2018 17:28:00 +0700 indra Pontianak, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta menghadiri acara buka bersama Shinta Wahid Istri Presiden Indonesia ke-4 yang dihadiri 5 (lima) ribu undangan. Acara tersebut berlangsung di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat. Senin (28/5).

Turut hadir Ketua MUI Ma'aruf Amin, Plt.Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji, Ketua Fraksi MPR Ahmad Muzani, para tokoh masyarakat Kalimantan Barat dan tokoh lintas agama.

Ketua DPD RI saat memberikan sambutan memberikan mengingatkan kepada segenap masyarakat agar dalam bulan ramadhan ini dapat menentramkan, mendamaikan suasana apalagi sebentar lagi memasuki masa-masa pilkada, dan memaknai ramadhan dengan semangat kebersamaan dan persatuan membangun bangsa.

"Berkat doa semua saudara-saudaea di Kalimantan Barat kita aman tertib dan ingin mengingatkan agar jangan merusak dan membuat wilayah kita tidak aman, kita wajib menjaga apalagi di bulan yang penuh rahmat ini," ujar Senator Kalimantan Barat.

Sementara itu, Istri Presiden ke-4 Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid saat memberikan tausyah pada acara buka bersama ini menyampaikan. Selama 19 tahun ini sudah melakukan kegiatan sahur bersama secara rutin bersama kaum dhuafa, kaum terpinggirkan.

"Pada setiap bulan puasa saya selalu mengadakan sahur bersama dan selalu saya jalankan, terutama dengan orang-orang terpinggirkan, kaum dhuafa. Bahkan setiap kali mengadakan sahur bersama saya akan datang ke mereka bahkan ke kolong jembatan bahkan di pasar, dan terus akan saya lakukan," terangnya.

Lanjut beliau, bahwa semangat kebangsaan dan  Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, dan semua tinggal di Indonesia maka semua bersaudara.

"Kita sama-sama tinggal di Indonesia haruslah kita saling menghargai, menghormati, menjaga kerukunan karena sama-sama anak bangsa, tidak pantas kita saling membenci, memfitnah dan saling membenci, ini karakter dari bangsa Indonesia" pungkasnya.

]]>
723-oesman-sapta-dan-shinta-wahid-buka-bersama-5-ribu-jamaah-kalimantan-barat
<![CDATA[Dapat WTP, Pemprov DKI Jakarta Semakin On The Right Track]]> 814-dapat-wtp-pemprov-dki-jakarta-semakin-on-the-right-track Mon, 28 May 2018 17:28:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Akhirnya setelah empat tahun berturut-turut gagal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hari ini (28/5), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memulai tradisi baru pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi menggunakan APBD untuk kesejahteraan warga Jakarta karena memperoleh WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Satu lagi janji yang ditunaikan Anies-Sandi saat kampanye, DKI Jakarta akhirnya mendapat WTP. Ini pencapaian yang patut diapresiasi. Predikat WTP ini juga menunjukkan bahwa selama dinakhodai Anies-Sandi, APBD DKI Jakarata benar-benar digunakan sepenuhnya membangun Jakarta baik manusianya maupun infrastrukturnya. Pemprov DKI Jakarta semakin on the right track. Saya ucapkan selamat,” ujar Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (28/5).

Ketua Komite III DPD RI ini mengungkapkan, walau sebenarnya predikat WTP adalah bagi semua institusi pemerintahan baik Pusat maupun Daerah adalah sebuah kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban menggunakan uang rakyat, tetapi apa yang diraih Pemprov DKI saat ini patut diapresiasi. Ini karena, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016. Institusi pemerintahan yang masih memperoleh WDP artinya dalam laporan keuangannya masih ditemukannya permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Menurut Fahira, problem utama selama empat tahun berturut-turut Pemprov DKI Jakarta tak kunjung mendapat WTP adalah persoalan pencatatan aset yang tidak kunjung dapat diselesaikan gubernur terdahulu.

Persoalannya aset ini, lanjut Fahira, memang cukup kompleks mulai dari sistem informasi aset yang belum mendukung pencatatan aset sesuai standar akuntansi, inventarisasi aset yang belum selesai, data Kartu Inventaris Barang tidak informatif dan tidak valid. Belum lagi persoalan penyusutan aset tidak didukung kertas kerja penyusutan dan pencatatan aset tanah yang sama tetapi dicatat pada tiga SKPD yang berbeda-beda.

“Problem ini dijawab Pemprov dengan melakukan inventarisasi aset tetap Pemprov DKI Jakarta secara komprehensif dan tepat waktu. Kartu inventaris barang juga diperbaharui sehingga lebih informatif dan mampu mengoreksi catatan-catatan aset yang belum valid. Predikat WTP ini akan menjadi salah satu langkah penting bagi Anies-Sandi untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD DKI Jakarta yang keluar memang diperuntukkan bagi warga,” pungkas Fahira.#

]]>
814-dapat-wtp-pemprov-dki-jakarta-semakin-on-the-right-track
<![CDATA[Kisah Pilu Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di Qatar]]> 476-kisah-pilu-pekerja-migran-indonesia-bermasalah-di-qatar Mon, 28 May 2018 17:28:00 +0700 indra Qatar, dpd.go.id - Saat ini KBRI Doha, menampung sekitar 45 pekerja migran bermasalah yang masih menunggu penyelesaian kasus mereka, hingga proses kepulangan mereka ke tanah air.

Beberapa kasus pekerja migran Indonesia di Qatar diantaranya berkaitan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dokumen ditahan, gaji tidak dibayarkan, disiksa dengan disetrika, dipukul kepala dengan wajan penggorengan, dinikahi siri hingga ditelantarkan, bahkan ada yang dikriminalisasi.

Beberapa kisah ini terungkap dalam kunjungan Delegasi Komite III DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Aziz ke shelter pekerja migran Indonesia bermasalah di KBRI Doha, Qatar pada hari Senin, 28 mei 2018. 

Dalam sambutannya, Ketua Delegasi Komite III DPD RI yang juga Senator dari Sumatera Selatan, Abdul Aziz menyatakan bahwa kehadiran DPD RI di Qatar untuk meninjau dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Qatar.

“Kami sedang mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang bermasalah dan akan membantu mencarikan solusinya”, tegas Abdul Aziz.

Banyaknya kasus pekerja migran Indonesia banyak disebabkan oleh proses keberangkatan yang unprosedural. Yaitu penempatan pekerja migran yang tidak melalui prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Adanya pekerja migran Indonesia unprosedural biasanya diawali dari sejak proses keberangkatan di Indonesia. Mereka yang berangkat secara unprosedural umumnya di iming-imingi pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, terdesak kebutuhan keluarga, hingga dipaksa berangkat karena hutang budi setelah dipinjami uang.

Kisah Wastiri, TKW asal Jawa Tengah, mengalami penyiksaan dari majikan perempuan. “Saya sempat minta pulang tapi gak dikasih, surat-surat diambil, sering disiksa majikan perempuan ketika anak-anaknya tidak dirumah, hingga pernah disetrika”, terang Wastiri.
Kasus yang dialami Sani, TKW dari Banten, yang sering disiksa majikan perempuan karena cemburu. “Saya dituduh ngambil perhiasan majikan hingga disiksa dan dipukul kepala dengan penggorengan”, tegas Sani. 

Lain lagi kasus yang dialami Nanang dan Dede, dua bersaudara dari Cianjur. Yang harus membayar 16 juta untuk bisa pergi ke Qatar karena akan bekerja sebagai dekorasi. Tetapi sesampainya di Qatar malah dipekerjakan sebagai buruh bangunan. “Saya dijanjikan gaji oleh sponsor 2.500 QR, tetapi hanya dibayar 1.000 QR,” jelas Nanang.
Sementara kasus yang dialamai Casmen binti Basir, TKW asal Indramayu dinikahi secara siri oleh majikan laki-laki tapi tidak bertanggung jawab. “Saya 11 tahun belum pulang ke Indonesia, dan sekarang memiliki anak umur 7 tahun, “ papar Casmen.

Beberapa kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Qatar ditanggapi oleh GKR Ayu Koes Indriyah, senator dari Jateng, yang meminta kasus–kasus ini agar dapat dijadikan pelajaran. “Kami meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan pekerja migran Indonesia yang bermasalah,” tegas GKR Ayu.  

Senator Sultra, Abd. Jabbar Toba menghimbau para pekerja migran Indonesia yang bermasalah untuk kembali ke tanah air dan tidak mudah terpengaruh bujukan orang. “Jangan mudah terbujuk janji yang muluk-muluk untuk bekerja di luar negeri,” lanjut Abd. Jabbar Toba. 

Delegasi Komite III DPD RI terdiri dari Abdul Aziz (Sumsel), Rosti Uli Purba (Riau), GKR Ayu Koes Indriyah (Jateng), I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (Bali), Habib Hamid Abdullah (Kalsel), Rafli (Aceh), Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim) dan ABD. Jabbar Toba (Sultra).

]]>
476-kisah-pilu-pekerja-migran-indonesia-bermasalah-di-qatar
<![CDATA[Bulan Ramadhan, Senator RI Mengawasi Pelaksanaan UU PPMI di Qatar]]> 706-bulan-ramadhan-senator-ri-mengawasi-pelaksanaan-uu-ppmi-di-qatar Sun, 27 May 2018 17:28:00 +0700 lela Qatar, dpd.go.id - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPD RI) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI, H. Abdul Aziz, SH. memanfaatkan momen bulan suci Ramadan kali ini untuk berkunjung dan berbuka puasa bersama Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang berada di penampungan KBRI Doha, Qatar. 

Kunjungan ke Qatar dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI di luar negeri. Menurut Abdul Aziz, sebagai salah satu alat kelengkapan DPD di bidang Ketenagakerjaan, DPD berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dengan berkunjung langsung. Acara buka puasa dengan para PMI umumnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut dimanfaatkan untuk menggali informasi langsung permasalah yang dihadapi TKW yang kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Anggota DPD atau senator tersebut terdiri dari Rosti Uli Purba (Daerah Pemilihan Riau) GKR Ayu Koes Indriyah (Jateng), Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (Bali), Habib Hamid Abdullah (Kalsel) H. Rafli Kande (Aceh), KH. Muslihuddin Abdurrasyid, (Kaltim) Ir. H., dan Abd. Jabbar Toba (Sultra). 

Menurut Aziz, acara buka puasa dengan TKI juga untuk menghibur para TKI yang umumnya didominasi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sambil menunggu dipulangkan.  "Kunjungan ini merupakan wujud dari bentuk perhatian negara terhadap PMI di luar negeri," ujar Senator asal Sumatra Selatan ini. 
 
Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi yang turut mendampingi delegasi mengharapkan agar para PMI di penampungan merasakan keberadaan pemerintah dan sekaligus agar PMI turut merasakan suasana Ramadhan meski jauh dari tanah air. "Ini merupakan salah satu wujud dari pelindungan dan keberpihakan pemerintah terhadap PMI," ungkap mantan anggota DPR tersebut. .

Kunjungan senator Rafly Kande yang juga merupakan musisi etnis ternama tersebut  mengundang antusiame komunitas Indonesia untuk bertemu para senator. Rafli sebelumnya berkunjung ke Qatar dalam rangka konser amal guna menggalang dana bagi bencana gempa di Aceh pada Februari 2017.

Para PMI khususnya TKW bermasalah tampak antusias menyambut kunjungan para anggota legislatif. Para TKW mempersiapkan diri, tak lupa bersolek menyambut para wakilnya di parlemen. Acara buka puasa dihadiri Ketua DWP, Andi Una Sidehabi dan keluarga besar KBRI Doha.

Menurut Rafli, pertemuan dengan PMI bermasalah merupakan bagian dari rasa empatinya terhadap penderitaan yang dialami PMI, pahlawan devisa yang mempertaruhkan nyawa guna menghidupi keluarganya di tanah air. Dikatakannya acara ini merupakan salah satu wujud solidaritas dengan PMI di penampungan agar merasakan rasa persaudaraan sesama anak bangsa. "Kita ingin berbagi dengan saudara kita yang nasibnya kurang beruntung agar bisa merasakan kasih sayang sebagai saudara yang jauh dari tanah air," ujar Senator asal Aceh tersebut. 

Atase Tenaga Kerja KBRI Doha, Muhammad Yusuf, mengatakan jumlah PMI bermasalah di penampungan KBRI Doha saat ini mencapai 40 orang yang terdiri 36 wanita, dua pria dan dua anak-anak. Menurutnya, berdasarkan data pemerintah Qatar, jumlah WNI di Qatar mencapai sekitar 43.000 WNI. Jumlah pekerja domestik yang resmi terdaftar mencapai 7125 sedangkan    2000 orang unprosedural. Sedangkan jumlah PMI professional mencapai  sekitar 13.500 Sisanya merupakan keluarga PMI. Ditambahkan lebih dari  95 % kasus yang tercatat di KBRI merupakan dampak dari pengiriman PMI yang unprosedural. 

Menurut Minister Consellor KBRI Doha, Boy Dharmawan, meski pemerintah melakukan moratorium terhadap pengiriman pekerja migran ilegal di Qatar, namun masih sering terjadi. Kehadiran pekerja migran ilegal berdampak pada rentannya kasus-kasus kekerasan, penipuan, upah tidak dibayar dan pelanggaran hak asasi pekerja migran di negara penempatan.

Ditambahkan, para senator juga melakukan pertemuan dengan Menteri  Administrasi Pembangunan, Buruh dan Urusan Sosial Qatar, Dr. Issa Al Jafali Al Nuaimi dan Ketua Majlis Shura Qatar, Ahmed Bin Abdullah Al-Mahmoud. Para senator juga berjumpa dengan komunitas diaspora Indonesia di beberapa kota seperti Alkhor dan Wakrah guna mengawasi secara langsung pelaksanaan UU PPMI.

]]>
706-bulan-ramadhan-senator-ri-mengawasi-pelaksanaan-uu-ppmi-di-qatar
<![CDATA[Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok ‘Curhat’ Ke BAP DPD RI]]> 743-pe Thu, 24 May 2018 17:28:00 +0700 lela Jakarta, dpd.go.id - Paguyuban Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok mengadukan masalah konflik lahan yang terjadi antara Pemerintah Kota Depok dan PT.Petamburan Jaya Raya, yang bisa menyebabkan ribuan pedagang pasar digusur. Ketua Paguyuban Karno memohon bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI agar Mahkamah Agung menunda eksekusi dan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadikan lahan pasar menjadi milik negara. “Semoga DPD RI bisa membantu kami agar aset negara tidak jatuh ke tangan swasta, kami juga berharap agar eksekusi tidak dilakukan karena kami sudah 30 tahun berdagang di pasar tersebut,” ungkap Karno di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (24/5).

Selanjutnya senator dari Provinsi Jawa Barat Ayi Hambali menjelaskan awalnya lahan tersebut adalah milik rakyat dan dibebaskan oleh PT.Petamburan Jaya Raya dengan syarat akan dikembalikan ke negara. Kini, waktu penguasaan oleh PT. Petamburan telah habis dan pihak BPN tidak mau memperpanjang. Kemudian PT.Petamburan membawa masalah ini ke pengadilan, namun Pemerintah Kota Depok selalu kalah hingga ke Mahkamah Agung. Ayi mengatakan bahwa keinginan rakyat adalah agar Peninjauan Kembali (PK) MA sebagai keputusan non eksekutorial. “Sudah 3 kali akan dieksekusi setiap kali mau lebaran. Ini tidak bisa kita biarkan friksi seperti ini, jadi harus diatasi karena menyangkut nasib mencapai 5000 pedagang,” jelas Ayi. 

Setelah para senator menggali informasi dari para pedagang, Ketua BAP  Abdul Gafar Usman mengatakan bahwa DPD RI akan mengambil langkah pertama dengan menggali informasi dari Pemprov. Jawa Barat, Pemkot. Depok, dan PT. Petamburan Jaya Raya. ”Setelah semua informasi terkumpul, apakah itu pertemuannya disini (DPD-red) atau kami yang ke Depok, baru kita berbicara khusus dengan Menteri Agraria,” ujar Abdul Gafar. *int

]]>
743-pe
<![CDATA[INDONESIA HARUS PUNYA PAYUNG HUKUM PENANGANAN TERORISME]]> 388-indonesia-harus-punya-payung-hukum-penanganan-terorisme Wed, 23 May 2018 17:28:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id (23/5) - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menganggap Indonesia harus mempunyai payung hukum dalam menyelesaikan masalah terorisme. Payung hukum tersebut dapat digunakan untuk memberantas terorisme di Indonesia dari akar-akarnya. Apalagi saat ini terorisme di Indonesia berkembang menjadi bahaya laten dan telah melibatkan keluarga, terutama anak-anak. 

Dalam Dialog Kebangsaan di Press Room DPR hari Rabu (23/5), Nono Sampono berharap pemerintah dan DPR dapat segera mengesahkan RUU Terorisme sebagai payung hukum dalam penanganan ancaman terorisme di Indonesia. RUU Terorisme diharapkan mampu dapat menanggulangi masalah terorisme sejak dini, dan dapat mencegah teror bom terjadi. 

“Terorisme merupakan masalah bangsa yang harus diselesaikan. Pro dan kontra itu biasa. Tetapi kita harus melihatnya bahwa yang terjadi saat ini sudah semakin meningkat eskalasinya dari sisi kualitas dan bahkan semakin canggih dengan melibatkan ibu-ibu dan anak-anak. Itu memprihatinkan kita semua, dan kita harus melihat itu sebagai persoalan yang sangat serius,” ucapnya. 

Nono menyatakan, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan memudahkan menyatunya sel-sel teroris termasuk melakukan rekrutmen calon-calon teroris. Nono mengatakan tanpa adanya payung hukum, maka aparat tidak dapat melakukan tindakan terhadap ancaman teroris. Payung hukum yang kuat yang dapat melegitimasi aparat menindak pelaku percobaan teror meskipun aksi belum dilakukan. Terkait payung hukum dalam penanggulangan terorisme, Nono Sampono berpesan agar didalamnya diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi.

“Kita sudah tahu orang ini pulang dari Siria, dari Isis, tapi tidak bisa diapa-apakan karena belum ada pelanggaran hukum. Sebelum alat-alat negara ini bekerja melakukan tugasnya, payung hukumnya harus ada,” kata Senator dari Provinsi Maluku ini.

Nono Sampono menegaskan bahwa DPD RI menentang terhadap terorisme dan mendukung segala upaya dalam penanggulangannya. Untuk mencegah terorisme berkembang, dirinya berpesan agar upaya dimulai dari lingkungan RT/RW melalui siskamling. Menurutnya siskamling harus digiatkan kembali untuk menjaga keamanan bersama dan mencegah berkembangnya terorisme. Selain itu juga diperlukan pendidikan dini di lingkungan keluarga serta adanya undang-undang Hankamnas sebagai payung besar.

Sedangkan pengamat terorisme, Khaerul Fahmi, berpendapat bahwa saat ini harus diambil perlakuan yang berbeda dalam penanganan terorisme. Karena saat ini terdapat peningkatan kualitas di jaringan-jaringan teroris. Kejahatan teroris di Indonesia sudah berevolusi, mulai dari pelaku bom bunuh diri yang merupakan laki-laki, sekarang sudah menggunakan anak-anak.*ars

]]>
388-indonesia-harus-punya-payung-hukum-penanganan-terorisme
<![CDATA[Paripurna DPD RI Sahkan Penambahan Pimpinan]]> 202-paripurna-dpd-ri-sahkan-penambahan-pimpinan Tue, 22 May 2018 17:28:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id-DPD RI menggelar sidang Paripurna ke-13 masa sidang V 2017-2018. Pada sidang kali ini memiliki agenda pakok yaitu laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan dan laporan hasil kerja Pansus Tatib serta pengesahan.

Mengawali sidang paripurna, DPD RI mengucapkan duka yang mendalam atas korban jiwa dan korban luka akibat kerusuhan Mako Brimob dan Bom di Surabaya serta penyerangan di Polda Riau. “DPD RI juga mengutuk aksi teror yang dilakukan, karena hal tersebut telah mengganggu proses berbangsa dan bernegara kita,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin sidang di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/5).

Terlepas dari itu, Nono mengatakan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing alat kelengkapan DPD. Sehingga bisa menjadi perhatian bersama di masa sidang ini. “Diharapkan seluruh alat kelengkapan dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang telah diagendakan,” tegas dia.

Secara garis besarnya, pada Masa Sidang V ini, Komite I akan  melanjutkan pembahasan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Komite II akan melanjutkan pembahasan Pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Masa Sidang V.

Nono menambahkan Komite III akan melanjutkan pembahasan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Komite IV akan melanjutkan pembahasan RUU Usul Inisiatif tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. “Kami meminta seluruh alat kelengkapan memperhatikan kualitas secara efektif dan efisien serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah,” jelas dia.

Saat penyampaian hasil laporan reses, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara Stafanus BAN Liow mengatakan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi. DPD RI diharapkan bisa memperjuangkan izin Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar bisa dipermudah khususnya di Sulawesi Utara. “Izin UKM diharapkan bisa diurus di daerah saja sehingga lebih mudah,” harapnya.

Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Antung Fatmawati menyampaikan bahwa RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu segera diselesaikan. Hal itu bertujuan agar ada komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. “Harus ada kesimbangan antara pulau Jawa dan di luar Jawa,” cetusnya. 

Sementara itu, Ketua Pansus Tatib DPD RI Ajiep Padindang mengatakan Pansus Tatib telah menyepakati desain besar kelembagaan DPD sesuai dengan perkembangan kelembagaan dan UU MD3. Salah satunya penambahan jumlah pimpinan DPD RI dan alat kelengkapan DPD RI. “Pansus Tatib telah melaporkan pelaksanaan tugasnya dan memaparkan draf materi Tata Tertib pada masa sidang ke-11 dan masa sidang ke-12,” tegas dia.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pandangan lain dari Anggota maupun Alat Kelengkapan. Secara prinsip teknis maupun substansi yuridis, draf Tata Tertib ini mendapatkan pertimbangan hukum dari Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Mahfud MD, dan Prof. Yusril Ihza Mahendra. “Secara prinsip sepakat dengan konsep Tata Tertib yang Pansus sampaikan. Oleh karena itu, kiranya hasil kerja ini dapat diputuskan dalam forum Sidang Paripurna pada hari ini,” kata Ajiep.

Diujung penutup sidang paripurna, Nono menjelaskan dengan telah disahkannya Tata Tertib DPD RI yang baru. Maka memenuhi ketentuan Tatib tentang Penambahan satu orang unsur Pimpinan DPD RI. “Telah disepakati pada rapat Panmus kemarin, bahwa kita akan mengagendakan Sidang Paripurna Luar Biasa untuk pemilihan satu orang unsur Pimpinan DPD RI pada tanggal 31 Mei 2018,” tutupnya.

]]>
202-paripurna-dpd-ri-sahkan-penambahan-pimpinan
<![CDATA[DPD RI: Negara Harus Perkuat Upaya Memberantas Terorisme]]> 558-dpd-ri-negara-harus-perkuat-upaya-memberantas-terorisme Sun, 13 May 2018 17:28:00 +0700 lela Surabaya, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta organ-organ Negara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme di Tanah Air.

Peledakan Bom di Tiga Gereja di Surabaya Minggu (13/05) pagi yang menewaskan sedikitnya 13 orang dan puluhan luka-luka menunjukkan bahwa terorisme sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kemanusiaan dan masa depan NKRI.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPD RI Dr H Oesman Sapta dalam siaran pers Minggu (13/5).

Menurut Oesman, organ-organ keamanan Negara harus memaksimalkan berbagai potensi yang ada untuk mencegah terorisme. “Ada Polri, BNPT, BIN dan kita juga memiliki TNI. Negara perlu memaksimalkan semuanya,” kata Oesman.

Ketua DPD RI juga mengimbau kepada masyarakat untuk semakin memperkuat persatuan dan tak terpecah-pecah karena aksi terorisme ini. “Kita harus perkuat persatuan, masyarakat jangan mudah terpancing berbagai isu dan informasi yang tak bertanggung jawab,” ucapnya.
Oesman juga mengecam dan mengutuk keras segala tindakan terorisme, apapun motif dan latar belakangnya. Oesman menyebut tindakan  bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya sebagai aksi pengecut. “DPD RI mengutuk  kekerasan yang dilakukan kaum teroris yang pengecut ini,” tegasnya.  

Kepada seluruh keluarga korban, DPD RI juga menyampaikan bela sungkawa yang  mendalam atas musibah yang sedang dialami. “Kita berduka atas kejadian ini. Kiranya, keluarga korban bisa tabah dan sabar menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Oesman juga menegaskan DPD RI mendukung penuh upaya Polri dan TNI untuk mengusut secara cepat dan tuntas kejadian tersebut, serta mengungkap motif, pola, serta gerakan yang ada di balik peristiwa tersebut.

Ketua DPD RI juga mengingatkan kepada segenap eleman bangsa pentingnya memegang teguh Pancasila dan mengimplementasikan secara utuh dalam kehidupan sehari-hari agar bisa mencegah dan melawan segala  bentuk radikalisme dan terorisme.

“Saatnya seluruh elemen bangsa, segenap warganegara bahu membahu bergotong royong melaksanakan Pancasila dan menolak berbagai bentuk upaya memecah belah bangsa,” ujarnya.

]]>
558-dpd-ri-negara-harus-perkuat-upaya-memberantas-terorisme
<![CDATA[Jelang Ramadhan, Setjen DPD RI Akan Evaluasi Kinerja ]]> 643-jelang-ramadhan-setjen-dpd-ri-akan-evaluasi-kinerja- Fri, 11 May 2018 17:28:00 +0700 lela JAKARTA, dpd.go.id - Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Tarhib Ramadhan, di Lobby DPD RI. Pada acara itu, hadir seluruh staf dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Acara Tarhib Ramadhan itu awali dengan makan siang bersama. Kemudian mendengarkan Tausyiah dari Ust. Bendri Taisyurrahman dengan tema ‘Dengan Puasa Rahmadhan Kita Tingkatkan Etos Kerja yang Amanah Menuju Derajat Taqwa’.

Pada kesempatan ini, Plt. Sekjen DPD RI Maruf Cahyono mengatakan bahwa pada kesempatan kali ini. Ia mengajak untuk melakukan refleksi kerja bagi seluruh pegawai DPD RI. “Ini sudah triwulan pertama, perlu kita melakukan refleksi kerja kita,” ucapnya, Jakarta, Jumat (11/5). 

Menurutnya, nantinya pada triwulan berikutnya hingga akhir tahun bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik. “Baik PNS atau non PNS dalam melaksanakan kewajiban harus tanpa perbedaan. Jangan  menguranggi tanggungjawabnya,” tegas Maruf. 

Untuk itu, Maruf berharap pada ramadhan ini DPD RI akan melakukan evaluasi. Catatan penting yang harus menjadi perhatian, yaitu terkait tantangan dengan seiringnya yang diberikan stakeholder. 

“Maka kita harus segera melakukan refleksi untuk bisa mendapatkan kinerja kedepan yang lebih baik untuk DPD RI. Tantangan yang berat itu adalah mempersiapkannya. Namun bila dilakukan bersama itu akan tidak terasa berat,” kata Maruf. 

]]>
643-jelang-ramadhan-setjen-dpd-ri-akan-evaluasi-kinerja-
<![CDATA[Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta menyampaikan selamat atas kemenangan Dr. Mahathir Mohamad ]]> 378-anggota-dpd-ri-dari-provinsi-dki-jakarta-menyampaikan-selamat-atas-kemenangan-dr-mahathir-mohamad- Fri, 11 May 2018 17:28:00 +0700 indra Malaysia, dpd.go.id - Pemilu Malaysia ke 14, Rabu 9 Mei 2018. Koalisi partai oposisi pimpinan Dr. Mahathir Mohamad menguasai 135 kursi Dewan Rakyat (DPR Malaysia) dari 222 kursi yang tersebar di 13 Negara Bagian di Semenanjung Malaya dan Pulau Kalimantan bagian utara.

"Luar biasa, Dr. Mahathir Mohamad sudah berusia 92 tahun, tetapi mampu mendapat kepercayaan rakyat," kata Bang Dailami Firdaus.

Memang Dr. Mahathir Mohamad pernah menjadi orang nomor satu Malaysia antara tahun 1981-2002. Sebagai Perdana Menteri (PM), Dr. Mahathir Mohamad mampu mentransformasikan Malaysia menjadi salah satu "Macan Asia" dan kebanggaan Dunia Islam karena kemajuan ekonomi dan pengembangan sektor pendidikannya.

"Saya sangat gembira atas terpilihnya Dr. Mahathir Mohamad, karena beliau saya anggap, di antara pemimpin Malaysia yang dapat memahami Indonesia dengan baik, sehingga kedua negara serumpun dapat terus bekerjasama di berbagai bidang," lanjut Dailami yang juga seorang profesor dan berkecimpung di dunia pendidikan.

Menurut Dailami, kerja-kerja politik merupakan seni untuk menyatukan berbagai jejaring masyarakat, dan Dr. Mahathir Mohamad mencontohkan selama ide dan gagasannya baik buat masyarakat, maka usia bukan batasan.

Dailami berharap agar Indonesia dan Malaysia dapat membangun aliansi yang kuat untuk menjadikan ASEAN dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai lembaga kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan kemajuan bagi bangsa dan negara-negara di Asia Tenggara dan Dunia Muslim.

"Pemimpin Malaysia yang dapat memahami cara pandang dan fikiran Indonesia, akan memudahlan pengembangan kerjasama di berbagai bidang tersebut, seperti pendidikan, perdagangan maupun wisata," kata Dailami Firdaus mengakhiri pernyataan medianya.

]]>
378-anggota-dpd-ri-dari-provinsi-dki-jakarta-menyampaikan-selamat-atas-kemenangan-dr-mahathir-mohamad-
<![CDATA[Rutan Mako Brimob Terkendali, DPD Beri Doa dan Apresiasi Buat Polri]]> 430-rutan-mako-brimob-terkendali-dpd-beri-doa-dan-apresiasi-buat-polri Thu, 10 May 2018 17:28:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Akhirnya setelah 36 jam, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil menghentikan operasi pembebasan sandera di Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob Kelapa Dua berakhir hari ini, Kamis (10/5). Dalam konferensi pers pagi ini Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Syafruddin mengatakan operasi dituntaskan pukul 07.15 WIB.

“Alhamdulilah, kabarnya situasi di Rutan Mako Brimob sudah pulih dan terkendali. Polri harus kita beri apresiasi, doa dan dukungan agar kejadian ini benar-benar tuntas diselesaikan. Tentu kita semua mengutuk kejadian ini dan berduka atas jatuhnya korban jiwa. Anggota Polri yang meninggal, sedang menjalankan tugas negara dan tugas menafkahi keluarga. InsyaAllah diterima disisi-Nya. Saya berharap berbagai pernyataan yang keluar dari kita semua adalah doa agar kejadian ini segera berakhir,” ujar Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, di Jakarta (10/5).

Menurut Farhira, meninggalnya lima Anggota Polri dalam peristiwa penyenderaan dan penguasaan sebagian kawasan Rutan Brimob oleh narapidana kasus terorisme menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban dan Polri, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini menjadi cobaan berat karena polri butuh waktu lebih dari satu hari mencari jalan terbaik untuk mengakhiri peristiwa ini tanpa adanya korban jiwa lagi.

Fahira mengungkapkan, panjang proses penyelesaian penyanderaan dan penguasaan sebagian rutan oleh narapidana teroris menunjukkan banyak sisi yang dipertimbangkan Polri. Oleh karena itu, saat ini, kita sebagai masyarakat hanya bisa memberikan doa dan dukungan, dan mengerem komentar-komentar atau spekulasi yang malah hanya akan memperkeruh suasana.

“Polri yang lebih paham kondisi di lapangan dan strategi mengakhiri kejadian ini. Sudah ada korban jiwa, ini bukan peristiwa biasa sehingga penanganannya pasti harus hati-hati. Kita percayakan kepada Polri menyelesaikan peristiwa ini hingga benar-benar tuntas nantinya,” pungkas Fahira.

Sebagai informasi kerusuhan di Rutan Mako Brimob terjadi pada Selasa (8/5) pukul 19.30 WIB. Lima polisi meninggal dan satu narapidana tewas akibat peristiwa ini. Setelah 36 jam, akhirnya Polri berhasil menguasai da memulihkan situasi di Rumah Tahanan Cabang Salemba di kompleks Markas Komando Brimob. Hampir semua tahanan teroris di sana, yakni 156 orang, menyerahkan diri kepada Polri. 

]]>
430-rutan-mako-brimob-terkendali-dpd-beri-doa-dan-apresiasi-buat-polri
<![CDATA[Pimpinan DPD RI Konsultasi Tatib Dengan Presiden RI]]> 435-pimpinan-dpd-ri-konsultasi-tatib-dengan-presiden-ri Mon, 07 May 2018 17:28:00 +0700 indra BOGOR, dpd.go.id-Pimpinan DPD RI bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (7/5). Pertemuan tersebut dalam rangka konsultasi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) khususnya Tata Tertib (Tatib) DPD RI. 

“Bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka konsultasi UU MD3 khususnya Tatib DPD RI,” ucap Ketua DPD RI Oesman Sapta.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta di dampingi oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Ketua Komite II Parlindungan Purba, Ketua Komite III Fahira Idris, Ketua Komite IV Ajiep Padindang, dan Plt. Sekjen DPD RI Maruf Cahyono.

Senator asal Kalimantan Barat itu menjelaskan bahwa pertemuan ini bagaimana menyatukan pandangan-pandangan DPD RI antara Pemerintah. “Kedatangan kami yaitu membicarakan isi dalam pelaksanaanya (Tatib). Hasilnya bagus, didukung oleh menteri-menteri Presiden dan akan segera dibahas,” ujarnya. 

Ia menambahkan untuk penambahan kursi pimpinan DPD RI akan menjadi empat. Semula hanya tiga pimpinan dimana satu ketua dan dua wakil. Nantinya dalam pemilihan akan dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur. “Kita sudah memutuskan pemilihan akan dibagi menjadi dua yaitu  Barat dan Timur sehingga akan menjadi adil,” tegas Oesman Sapta.

Oesman Sapta menambahkan untuk daerah yang sudah terpilih menjadi pimpinan seperti Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Utara daerahnya tidak bisa lagi mencalonkan. “Untuk saya, Pak Nono, dan Bu Darmayanti daerahnya tidak lagi ikut dalam pencalonan,” jelas dia.

]]>
435-pimpinan-dpd-ri-konsultasi-tatib-dengan-presiden-ri
<![CDATA[Pengumuman E-Tendering Sederhana Dengan Pascakualifikasi]]> 368-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi Mon, 07 May 2018 17:28:00 +0700 indra Pengadaan Digital Conference System (Delegate) DPD RI Tahun Anggaran 2018

]]>
368-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi
<![CDATA[Pengumuman E-Tendering Sederhana Dengan Pascakualifikasi]]> 599-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi Mon, 07 May 2018 17:28:00 +0700 indra Pengadaan Perangkat Nirkabel (Wireless Access Point)

]]>
599-pengumuman-etendering-sederhana-dengan-pascakualifikasi
<![CDATA[DPD RI Terima Kunjungan DPRD Tanjung Jabung Barat]]> 302-dpd-ri-terima-kunjungan-dprd-tanjung-jabung-barat Fri, 04 May 2018 17:28:00 +0700 indra Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diwakili oleh Daryati Uteng dan Abdul Azis Khafia menerima kunjungan dari Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di Ruang Rapat Komite I, Jakarta hari Jum'at (4/5). 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani mengatakan bahwa  kunjungan mereka kali ini mendiskusikan percepatan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya mengenai infrastruktur, kesehatan pembangunan gedung rumah sakit,  pembangunan gedung sekolah, serta sumber daya jaringan listrik pedesaan. "Yang sangat dinanti-nantikan masyarakat sejak lama yaitu air bersih, tentunya pembangunan air bersih membutuhkan dana yang tidak sedikit, semoga DPD bisa menjadi penyambung lidah kami," kata Hamdani.  

Selanjutnya, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Abdul Halid Usman membawa aspirasi masyarakatnya mengenai dana desa. Ia menjelaskan bahwa wilayah Tanjung Jabung Barat mempunyai 114 desa dan 20 kelurahan, namun yang mendapat dana desa baru 112 desa. "Banyak kelurahan yang ingin jadi desa, karena adanya dana desa, apakah bisa menjadi desa?,"ungkap Abdul. 


Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lainnya juga menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan tata ruang dan pembangunan gedung sport center. 


Menanggapi aspirasi mereka, anggota Senator DPD RI dari Provinsi Jambi dan  juga anggota Komite IV Daryati Uteng mengatakan bahwa dalam hal pembangunan dan infrastruktur, walaupun kewenangan DPD RI tidak membahas budgeting, DPD RI akan tetap memperjuangkan jika nanti ada kesempatan Rapat Kerja dengan kementerian terkait. 

Mengenai dana desa yang merupakan prakarsa dari DPD RI, Daryati menjelaskan bahwa dana desa dimaksudkan untuk membangun desa yang masih terpencil. "Kalau kelurahan berarti sudah kota dan supaya desa itu maju, ada infrastrukturnya yang dibangun dari dana desa tersebut," jelasnya. 

Anggota Komite I DPD RI Azis Khafia juga menambahkan bahwa semangat dana desa adalah pemberdayaan desa. "Kalau daerah maju, maka negara juga maju. Makanya pembangunan harus dimulai dari lini yg paling bawah," ujar senator dari DKI Jakarta ini. 

Dalam kesempatan tersebut Azis Khafia menjelaskan dalam pengawasan dana desa sejak tahun 2015-2017, DPD RI mencatat ada sejumlah permasalahan diantaranya permasalahan regulasi yang tumpang tindih pelaksanaan dan implementasi, masalah kelembagan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PDTT dan Kementerian Keuangan yang belum jelas, soal formulasi dana desa dan tentang tata kelola dana desa serta pendampingan BUMDes. 

"Kita berharap ada penyederhanaan regulasi," kata Azis. *Int

]]>
302-dpd-ri-terima-kunjungan-dprd-tanjung-jabung-barat