“ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah hadir sebagai lembaga perwakilan baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan merupakan hasil tuntutan reformasi yang kemudian dituangkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Keberadaan lembaga perwakilan ini, antara lain, bertujuan untuk memberikan akses kelembagaan bagi penyampaian dan perjuangan aspirasi, tuntutan, dan kepentingan daerah-daerah dalam pengambilan kebijakan pada tingkat nasional; mendorong akselerasi pembangunan dan kemajuan daerah-daerah; serta memperkuat ikatan daerah-daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. File selengkapnya pada Attachement”

“KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/DPD RI/I/2009—2010 TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara; b. bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti; c. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan ...”

“Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka memenuhi fungsi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 47, serta Peraturan Tata Tertib DPD RI pada Pasal 6 huruf (f) menyatakan bahwa DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Dalam hubungan itu, DPD RI telah mengadakan sidang paripurna yang diadakan khusus untuk menerima penyerahan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008 (HAPSEM I TA 2008) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, DPD RI sesuai dengan kewenangannya menugasi Panitia Ad Hoc IV DPD RI sebagai alat kelengkapan yang membidangi APBN dan BPK untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. Penyerahan HAPSEM I BPK TA ...”