x
Ketua DPD RI Kutuk Keras Teror Bom Kp Melayu Jakarta 25 Mei 2017
Jakarta- Ketua DPD RI, Dr Oesman Sapta mengutuk keras aksi teror bom yang terjadi malam ini di Kp Melayu, Jakarta, seraya mengucapkan duka cita yg mendalam atas jatuhnya korban jiwa, baik anggota masyarakat maupun aparat keamanan yg sedang bertugas. Ketua DPD RI yang juga senator asal Kalimantan Barat ini meminta aparat keamanan POLRI dan TNI untuk segera bertindak cepat mengusut tuntas pelaku teror, dan sekaligus mengungkap dalang tindakan keji di luar batas kemanusiaan ini.Selanjutnya, Oesman Sapta menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat
DPD RI RAIH OPINI WTP 11 KALI BERTURUT-TURUT 20 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id - Tahun ini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2016 kembali mencapai prestasi tertinggi yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Prestasi puncak pengelolaan keuangan negara tersebut diperoleh DPD RI sejak 2006, sehingga telah 11 kali berturut-turut DPD RI memperoleh penghargaan tersebut. Hal ini merupakan kerja keras semua pihak yaitu Anggoda DPD, jajaran kesekjenan termasuk PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pe
Oesman Sapta: “Pesantren garda terdepan menjawab radikalisme dan trans-ideologi” 20 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta (senator asal Kalimantan Barat) menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan radikalisme dan trans-ideologi yang dinilai semakin menemukan tempatnya di Indonesia, selain peran pesantren untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan masyarakat.   "Kita semua merasakan, radikalisme dan trans-ideologi semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Dan, yang paling merisaukan, penganutnya adalah anak-anak muda yang terdidik.
SEKJEN DPD RI BERSIKUKUH MELAKSANAKAN PUTUSAN SIDANG PARIPURNA TERKAIT DANA RESES ANGGOTA DPD RI 12 Mei 2017
Berkenaan dengan keputusan Sidang Paripurna terkait penyempurnaan Surat Edaran Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (SE-PURT DPD RI) Nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017, Sudarsono Hardjosoekarto Sekjen DPD RI menyampaikan penjelasan bahwa SE yang sudah diedarkan tersebut kemudian disempurnakan dan diputuskan dalam rapat Panitia Musyawarah DPD RI (Panmus) yang ditindaklanjuti pengesahannya di Sidang Paripurna ke-11 DPD RI tanggal 8 Mei 2017 yang telah memenuhi kuorum karena dihadiri 72 orang dan izin 49 orang. Sehin
BAP DPD RI TUNTUT ATURAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DISEMPURNAKAN 05 Mei 2017
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan Kejaksaan Agung RI sepakat untuk meninjau kembali Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2016 mengenai pengertian masa kadaluwarsa tuntutan ganti rugi atas kasus yang merugikan negara. Kedua peraturan tersebut dianggap menimbulkan multitafsir bagi pihak yang dirugikan apakah masa kadaluwarsa  dihitung setelah dilakukan tuntutan ganti rugi atau pada saat terjadinya kerugian negara. Akibatnya tindak lanjut terhadap penuntutan ga
KETUA DPD RI DIDAULAT MENJADI BAPAK TUNA NETRA INDONESIA 05 Mei 2017
JAKARTA – Ketua DPD RI, Dr. Oesman Sapta didaulat menjadi Bapak Tuna Netra Indonesia karena dinilai memberikan atensi tinggi terhadap para penyandang difabilitas tuna netra. Salah satunya dukungan itu ditunjukkan melalui acara penyerahan Quran Braille Digital kepada 1.000 orang muslim penyandang difabilitas netra se-Jabodetabek yang berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (4/5). Menurut pria yang kerap dipanggil Oso ini, kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Syekh Ali Jaber ini sangat baik dan harus didukung. Wakaf Quran Braille
DPD RI MINTA PEMERINTAH KONTROL HARGA PANGAN JELANG PUASA DAN LEBARAN 25 April 2017
JAKARTA-Kenaikan harga bahan pokok biasanya terjadi menjelang puasa dan lebaran. Tidak hanya itu, ketersediaan bahan pangan juga jarang ditemukan pada masa-masa tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan (25/4), Komite II DPD RI meminta pemerintah agar mengambil langkah antisipatif agar dapat mengontrol harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang puasa dan lebaran. Ketua Komite II, Parlindungan Purba, mengatakan kenaikan harga dan langkanya ketersediaan bahan pangan menjelang puasa dan lebaran sudah menjadi
DPD RI: REGULASI TENTANG TRANSPORTASI ONLINE BELUM TEGAS 25 April 2017
JAKARTA - Keberadaan transportasi online di Indonesia memunculkan polemik tersendiri. Meski dibutuhkan masyarakat, kehadiran transportasi online ditentang oleh kelompok transportasi konvensional. Bahkan di beberapa daerah telah muncul demo dari transportasi konvensional yang mengarah adanya konflik dengan transportasi online. Komite II DPD RI menganggap permasalahan tersebut muncul karena sampai saat ini belum ada regulasi tegas pemerintah yang mengatur keberadaan transportasi online. Ketua Komite II, Parlindungan Purba, dalam Rapat Dengar P
Ketua DPD RI Resmikan Tiga Kantor Daerah 21 April 2017
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta meresmikan Kantor DPD RI Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipusatkan di Palembang, Jumat (21/04). Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, Wakapolda Sumatera Selatan, dan sejumlah Anggota DPD RI.    Oesman Sapta mengungkapkan dengan adanya kantor DPD RI di setiap provinsi maka akan memudahkan komunikasi antara pusat dan daerah. Ia juga mengatakan bahwa antara pemerintah daerah
DPD Akan Tindaklanjuti Temuan BPK Tahun 2016 12 April 2017
JAKARTA-DPD RI akan menindaklanjuti ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari 604 laporan hasil pemeriksaan (LHP), 81 adalah LHP pada pemerintah pusat, 489 adalah LHP pada pemerintahan daerah dan BUMD, serta 34 LHP pada BUMN dan badan lainnya.   "Hasil laporan ini akan kami pelajari dan ditindaklanjuti oleh Komite IV DPD," ucap Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang saat sidang paripurna DPD di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (11/4).  Menurutnya, permasalahan di
DPD RI Kejar Pembahasan 6 RUU Inisiatif di Tahun 2017 12 April 2017
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia berharap dapat selesaikan pembahasan enam rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi inisiatif DPD RI. Untuk itu, setiap alat kelengkapan DPD RI akan berupaya keras mencapai target pekerjaan yang telah ditetapkan. Salah satu yang ditekankan adalah penyelesaian penyusunan RUU Inisiatif.  RUU Inisiatif tersebut seperti RUU tentang Etika Penyelenggara Negara; RUU tentang Geologi; RUU tentang Energi Terbarukan; RUU tentang Sistem Pengupahan; RUU tentang Pajak Penghasilan; dan RUU tentang Peng
SENATOR ACEH RANGKUL RATUSAN PELAJAR SE-ASIA TENGGARA UNTUK MENGENAL DPD RI 11 April 2017
Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki kredibilitas yang tinggi dalam percepatan pembangunan di daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Senator Aceh Fachrul Razi saat membuka acara Southeast Asia Leaders Summit 2017 di Komplek Parlemen, Selasa (11/4). Dalam kesempatan tersebut Fachrul memberikan semangat kepada para pelajar yang berjumlah 700 orang berasal sebagian besar dari Indonesia, dan beberapa pelajar dari Australia, Filipina, Timor-Leste, India, Banglades, Ethiopia, Vietnam, Thailand, Singapore dan Jep
Tahun Ini, Dua RUU Jadi Prioritas Komite III DPD RI 10 Maret 2017
JAKARTA-Pada massa sidang III Tahun 2016-2017, Komite III DPD RI memiliki program kegiatan yang menjadi prioritas. Dua RUU yang menjadi prioritas Komite III, yaitu RUU tentang Sistem Pengupahan dan RUU tentang Ketahanan Keluarga "Adapun penyusunan RUU tersebut hingga saat ini masih tahap inventarisasi materi," ucap Wakil Ketua DPD Fahira Idris saat laporan pelaksanaan tugas Komite III pada sidang paripurna ke-8 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3). Ia menambahkan Komite III juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU
Berantas Narkoba, DPD RI dan BNN Tandatangani MoU 10 Maret 2017
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama dijalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3). Perjanjian kerjasama yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD RI, H. Mohammad Saleh dan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso ini merupakan bentuk kesungguhan tekad dan komitmen nyata yang ditunjukkan oleh DP
RUU KEPULAUAN DIBUTUHKAN UNTUK PERCEPAT PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN 07 Maret 2017
Jakarta – Dalam rangka menyempurnakan RUU usul inisiatif tentang Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan, Komite I DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro Ph.D dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A., Ph.D, di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (7/3). Muqowam mengatakan apa yang dikaji saat ini berdasarkan draft RUU tahun 2003, dan dalam pengkajian RUU dan Naskah Akademik (NA) ini, Komite I dibantu juga oleh  tim penyusun yang berjumlah tiga orang. Dirinya berharap tim penyusun dapat mence
LIVE STREAM