Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Tahun Ini, Dua RUU Jadi Prioritas Komite III DPD RI 10 Maret 2017
JAKARTA-Pada massa sidang III Tahun 2016-2017, Komite III DPD RI memiliki program kegiatan yang menjadi prioritas. Dua RUU yang menjadi prioritas Komite III, yaitu RUU tentang Sistem Pengupahan dan RUU tentang Ketahanan Keluarga "Adapun penyusunan RUU tersebut hingga saat ini masih tahap inventarisasi materi," ucap Wakil Ketua DPD Fahira Idris saat laporan pelaksanaan tugas Komite III pada sidang paripurna ke-8 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3). Ia menambahkan Komite III juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU
Berantas Narkoba, DPD RI dan BNN Tandatangani MoU 10 Maret 2017
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama dijalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3). Perjanjian kerjasama yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD RI, H. Mohammad Saleh dan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso ini merupakan bentuk kesungguhan tekad dan komitmen nyata yang ditunjukkan oleh DP
RUU KEPULAUAN DIBUTUHKAN UNTUK PERCEPAT PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN 07 Maret 2017
Jakarta – Dalam rangka menyempurnakan RUU usul inisiatif tentang Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan, Komite I DPD RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro Ph.D dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A., Ph.D, di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (7/3). Muqowam mengatakan apa yang dikaji saat ini berdasarkan draft RUU tahun 2003, dan dalam pengkajian RUU dan Naskah Akademik (NA) ini, Komite I dibantu juga oleh  tim penyusun yang berjumlah tiga orang. Dirinya berharap tim penyusun dapat mence
DPD RI : Kualitas Pilkada Lebih Baik Tanpa Calon Tunggal 07 Maret 2017
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyayangkan peningkatan calon kepala daerah tunggal pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Menyoroti hal itu, Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.  Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan secara keseluruhan berlangsung baik, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan. Diantaranya,  fenomena calon kepala daerah tunggal yang menunjukkan tren peningkatan. Tren pilkada dengan cal
DPD RI Nilai PP Pengupahan Rugikan Kaum Buruh 07 Maret 2017
JAKARTA-Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah menjadi perdebatan bagi kalangan buruh/pekerja di Indonesia. Untuk itu, Komite III DPD RI menggelar expert meeting menggenai sistem pengupahan Indonesia dengan pakar hukum perburuhan dan Dekan Universitas Indonesia (UI). Anggota Komite III DPD Abdul Aziz mengatakan bahwa sebenarnya PP tersebut sudah lama dinanti oleh para buruh/pekerja. Namun faktanya, pasca terbit PP ini justru bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja sehingga merugikan kaum bu
DPD RI Pertanyakan Peruntukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sejumlah Kementerian 06 Maret 2017
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mempertanyakan sejumlah penerapan tarif PNPB yang dinilai menimbulkan polemic di masyarakat. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keagamaan, dan Kementerian Kesehatan. Anggota DPD RI Jawa Barat, Ayi Hambali mempertanyakan penerapan PNBP yang mayoritas bersinggungan dengan kepentingan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan. “Kebutuhan dasar rakyat Indonesia ini ya agama,
URGENSI RUU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA UNTUK ATUR PERILAKU APARAT 06 Maret 2017
Jakarta – RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) dipandang penting untuk mengatur perilaku aparatur penyelenggara negara. Hal ini tertuang dalam Rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementrian PAN dan RB dalam rangka penyusunan materi RUU Etika Penyelenggara Negara. Di Ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta, Senin (6/3). Hadir dalam rapat kerja ini Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Fachrul Razi, Menpan RB Asman Abnur serta anggota Komite I DPD RI. Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam bahwa sejak penyelenggaraan pemerintahan ter
Wakil Ketua DPD Bahas Tindak Lanjut Kebijakan Terkait Alokasi Anggaran Untuk Kelurahan dengan Pemerintah 25 Februari 2017
Jakarta (24/2) - Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, kembali melakukan Pertemuan Konsultatif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mendengar progres tindak lanjut (solusi) berkenaan dengan alokasi anggaran untuk kelurahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini adalah pertemuan kedua setelah agenda yang sama dibahas pada pertemuan 24 Agustus 2016 lalu yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo dan Wamenkeu Mardiasmo. Hadir dalam
DPD Inisiatif RUU Wilayah Kepulauan 23 Februari 2017
Provinsi wilayah kepulauan mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki provinsi di wilayah daratan seperti Jawa dan Sumatera maka diperlukan juga aturan khusus yang mendasari segala kewenangan di provinsi wilayah kepulauan karena kekhususannya itu. Hal tersebut tertuang dalam Rapat dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan para pengamat hukum tata Negara dan hukum laut internasional, di Ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta. Rabu (22/2). RDPU ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi dengan Prof. Djohermansyah Djohan , Prof. Etty R
MENTERI PPN Minta Pembangunan di Daerah Tidak Hanya Andalkan APBN 23 Februari 2017
Jakarta-Pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) itu bukan hanya berasal dari Apbn tapi bisa juga dari Apbd, Bumn, dan swasta, sejauh proyek pemerintah itu bsia dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja Komite IV bersama dengan Tim Anggaran Komite I, II, dan III membahas Rencana Kerja Pemerintah 2018, di ruang rapat komite IV, rabu (22/2). Menurut Bambang Rkp 2018 yang disampaikan saat ini masih rancangan awal yang akan meminta masukan dari senator
Dikunjungi DPD, Gubernur Kaltim Keluhkan Masalah Tumpang Tindih Ijin Tambang 13 Februari 2017
Samarinda -Komite II DPD RI temui Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk melihat permasalahan menyangkut tambang mineral dan batu bara. Aji M. Mirza Wakil Ketua Komite II bersama Anna Latuconsina pimpin rombongan Komite II dalam pertemuan dengan Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim serta SKPD Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin(13/2). Aji M.Mirza menyatakan bahwa kunjungan Komite II DPD terkait pengawasan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Aji menilai bahwa Kaltim sebagai salah satu provinsi terpenting dalam menghasilkan pendap
DPD Lakukan Pengawasan UU Minerba di Kolaka 13 Februari 2017
KENDARI -- Komite II DPD RI melakukan pengawasan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Pengawasan tersebut merupakan tugas dan fungsi Pasal 248 ayat 1 huruf a UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).   "Kunjungan kerja kali ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPD. Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dimana subjek pengawasan dalam hal ini adalah UU No. 4 Tahun 2009," ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba saat mengunjungi P
Komite II DPD RI Tinjau Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. 13 Februari 2017
Balikpapan - Aji Mirza Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama anggota DPD lainnya tinjau progres pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Tol sepanjang 99.02 km yang menghubungkan kedua kota tersebut diperkirakan memakan biaya 6 Triliun rupiah dengan skema pembiayaan APBN, APBD dan Investor. Balikpapan(12/2). Aji Mirza dan senator lainnya menanyakan sejumlah pertanyaan mulai persoalan pembebasan lahan, skema pembiayaan dan progres pembangunan tol tersebut. "Satu-satunya jalan tol yang dibiayai oleh APBD belum ad
DPD bantu tuntaskan jalan tol Kaltim 13 Februari 2017
Samarinda (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyatakan, siap membantu menuntaskan pembangunan jalan tol sepanjang 99,02 kilometer yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. "Kami mengapresiasi semangat Pemprov Kaltim dalam memperjuangkan terwujudnya jalan tol Samarinda-Balikpapan. Semoga, kami bisa membantu memuluskan anggaran dari pusat. Kami sangat bangga karena Kaltim, satu-satunya provinsi di Indonesia yang memodali lebih dulu pembangunan jalan tol tersebut," ujar Anggota DP
DPD akan Desak Pemerintah Gelontorkan Dana Pembangunan Bandara Samarinda Baru 13 Februari 2017
Samarinda - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan dorong pemerintah melalui APBN 2017 gelontorkan dana selesaikan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB). Minggu(12/2). Sebagai ibukota provinsi sudah seharusnya Samarinda mempunyai Bandara Udara. Hal itu diungkapkan Aji M Mirza dalam rangkaian kunjungan kerja bersama para anggota Komite II DPD RI ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Bandara Samarinda Baru, pertemuan dengan Gubernur dan S
LIVE STREAM