x
Wakil Ketua DPD Bahas Tindak Lanjut Kebijakan Terkait Alokasi Anggaran Untuk Kelurahan dengan Pemerintah 25 Februari 2017
Jakarta (24/2) - Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, kembali melakukan Pertemuan Konsultatif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mendengar progres tindak lanjut (solusi) berkenaan dengan alokasi anggaran untuk kelurahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini adalah pertemuan kedua setelah agenda yang sama dibahas pada pertemuan 24 Agustus 2016 lalu yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo dan Wamenkeu Mardiasmo. Hadir dalam
DPD Inisiatif RUU Wilayah Kepulauan 23 Februari 2017
Provinsi wilayah kepulauan mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki provinsi di wilayah daratan seperti Jawa dan Sumatera maka diperlukan juga aturan khusus yang mendasari segala kewenangan di provinsi wilayah kepulauan karena kekhususannya itu. Hal tersebut tertuang dalam Rapat dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan para pengamat hukum tata Negara dan hukum laut internasional, di Ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta. Rabu (22/2). RDPU ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi dengan Prof. Djohermansyah Djohan , Prof. Etty R
MENTERI PPN Minta Pembangunan di Daerah Tidak Hanya Andalkan APBN 23 Februari 2017
Jakarta-Pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) itu bukan hanya berasal dari Apbn tapi bisa juga dari Apbd, Bumn, dan swasta, sejauh proyek pemerintah itu bsia dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja Komite IV bersama dengan Tim Anggaran Komite I, II, dan III membahas Rencana Kerja Pemerintah 2018, di ruang rapat komite IV, rabu (22/2). Menurut Bambang Rkp 2018 yang disampaikan saat ini masih rancangan awal yang akan meminta masukan dari senator
Dikunjungi DPD, Gubernur Kaltim Keluhkan Masalah Tumpang Tindih Ijin Tambang 13 Februari 2017
Samarinda -Komite II DPD RI temui Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk melihat permasalahan menyangkut tambang mineral dan batu bara. Aji M. Mirza Wakil Ketua Komite II bersama Anna Latuconsina pimpin rombongan Komite II dalam pertemuan dengan Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim serta SKPD Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin(13/2). Aji M.Mirza menyatakan bahwa kunjungan Komite II DPD terkait pengawasan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Aji menilai bahwa Kaltim sebagai salah satu provinsi terpenting dalam menghasilkan pendap
DPD Lakukan Pengawasan UU Minerba di Kolaka 13 Februari 2017
KENDARI -- Komite II DPD RI melakukan pengawasan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral. Pengawasan tersebut merupakan tugas dan fungsi Pasal 248 ayat 1 huruf a UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).   "Kunjungan kerja kali ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPD. Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dimana subjek pengawasan dalam hal ini adalah UU No. 4 Tahun 2009," ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba saat mengunjungi P
Komite II DPD RI Tinjau Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. 13 Februari 2017
Balikpapan - Aji Mirza Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama anggota DPD lainnya tinjau progres pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Tol sepanjang 99.02 km yang menghubungkan kedua kota tersebut diperkirakan memakan biaya 6 Triliun rupiah dengan skema pembiayaan APBN, APBD dan Investor. Balikpapan(12/2). Aji Mirza dan senator lainnya menanyakan sejumlah pertanyaan mulai persoalan pembebasan lahan, skema pembiayaan dan progres pembangunan tol tersebut. "Satu-satunya jalan tol yang dibiayai oleh APBD belum ad
DPD bantu tuntaskan jalan tol Kaltim 13 Februari 2017
Samarinda (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyatakan, siap membantu menuntaskan pembangunan jalan tol sepanjang 99,02 kilometer yang menghubungkan Kota Samarinda dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. "Kami mengapresiasi semangat Pemprov Kaltim dalam memperjuangkan terwujudnya jalan tol Samarinda-Balikpapan. Semoga, kami bisa membantu memuluskan anggaran dari pusat. Kami sangat bangga karena Kaltim, satu-satunya provinsi di Indonesia yang memodali lebih dulu pembangunan jalan tol tersebut," ujar Anggota DP
DPD akan Desak Pemerintah Gelontorkan Dana Pembangunan Bandara Samarinda Baru 13 Februari 2017
Samarinda - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan dorong pemerintah melalui APBN 2017 gelontorkan dana selesaikan pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB). Minggu(12/2). Sebagai ibukota provinsi sudah seharusnya Samarinda mempunyai Bandara Udara. Hal itu diungkapkan Aji M Mirza dalam rangkaian kunjungan kerja bersama para anggota Komite II DPD RI ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Bandara Samarinda Baru, pertemuan dengan Gubernur dan S
Wagub Sultra Keluhkan Pemanfaatan Aspal Buton ke DPD RI 13 Februari 2017
KENDARI-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Laseta meminta DPD RI untuk mendorong pemerintah agar menggunakan produk aspal dari Pulau Buton. Permintaan tersebut disampaikaan saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (12/2). Menurutnya potensi aspal di Pulau Buton sangat besar. Namun sayangnya pemerintah justru impor aspal dari Singapura. "Aspal Buton mampu memenuhi kebutuhan aspal nasional Indonesia," ucap Saleh. Saleh menambahkan, penggunaan aspal Buton untuk pengaspalan jalan, jauh lebih murah
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Staf Ahli BAP DPD RI 09 Februari 2017
Menindaklanjuti pengumuman penerimaan staf ahli Badan Akuntabilitas Publik DPD RI terdahulu, tanggal 20 Desember 2016. Setelah dilakukan tahapan penyaringan secara administratif dan tes kompetensi terhadap Calon Staf Ahli yang memenuhi kualifikasi, berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Akuntabilitas Publik DPD RI tanggal 1 Februari 2017 ditetapkan nama-nama yang menjadi Staf Ahli Badan Akuntabillitas Publik DPD RI terlampir. LAMPIRAN KLIK DISINI
Tarik Wisatawan, DPD Usul Gerakan Wisata Murah ke Indonesia 07 Februari 2017
JAKARTA-Indonesia menyimpan potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar untuk menarik destinasi wisata dunia. Namun sayangnya, potensi dan peluang menjadi kunjungan wisatawan dari belahan dunia masih menghadapi kendala. Hal tersebut tertuang dalam RDP Komite III DPD RI dengan Association of Indonesia Tours and Treavel Agencies H. Asnawi Bahar, Kamar Dagang Indonesia Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi, dan Pakar UGM M. Baiquni membahas masalah kepariwisataan Indonesia di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/2). Senator asal Nusa Tenggara Bara
MENKEU MINTA DUKUNGAN DARI SENATOR AWASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER DAERAH” 07 Februari 2017
Jakarta – Menteri keuangan Sri Mulyani meminta dukungan Senator yang merupakan Perwakilan dari daerah ikut mengawasi penggunaan anggaran Dana transfer Daerah secara efektif. Sri Mulyani mensinyalir selama ini daerah tidak tepat sasaran dalam menggunakan anggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sepuluh tahun lalu yang hanya 110 T, namun meskipun naik menjadi 400 T di tahun ini tetapi kualitas dan sistem pendidikan di daerah masih rendah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengh
Komite IV DPD RI Awasi Mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak 06 Februari 2017
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah melihat masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di satu sisi diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah, namun di sisi lain membebani masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan transparansi mekanisme penerimaan PNPB, sehingga masyarakat bisa mudah mengawasinya. "Bukan saja target penerimaan saja, tetapi pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tugasnya dibebankan ke masyarakat, itulah yang menimbulkan reaksi ke masyarakat", kata Ajiep Padindang, Ketua Komite IV ketika membuka Rapat Kerja d
DPD Minta Pemerintah Cegah TKI ILegal 06 Februari 2017
JAKARTA-Komite III DPD RI mengadakan RDP dengan BNP2TKI untuk membahas masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite III Hardi Selamat Hood dan dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Gedung DPD, Jakarta, Senin (6/1). Nusron mengatakan penempatan TKI ke luar negeri bagi Indonesia merupakan keniscayaan dan tidak mungkin dapat dihentikan, sebab hal ini menyangkut kelangsungan dan kebutuhan hidup seseorang. “Jumlah angkatan kerja Indonesia setiap tahun mencapai 2,8 juta, dengan kualitas pendidikan
MELAWAN HOAX, MEMBANGUN GERAKAN LITERASI 02 Februari 2017
(Sempena Hari Pers Nasional) Oleh: Djasarmen Purba.SH Anggota DPD RI Asal Provinsi Kepri Merebaknya pemberitaan palsu (hoax) melalui jejaring media social dinilai sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, bahkan mulai mengancam keutuhan bangsa, menjadi salah satu isu penting dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun ini. Menurut kamus Merriem Webster, hoax adalah (1) sebuah perbuatan yang bertujuan mengelabui atau membohongi, dan (2) menjadikan sesuatu sebagai kebenaran umum melalui fabrikasi dan kebohongan yang disengaja. Celakanya, berb
LIVE STREAM