x
DPD Tampung Aspirasi Daerah Terkait RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan 19 Juli 2017
Jakarta -- RUU Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kepulauan diperlukan karena UU yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur tentang prioritas pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU ini, Komite I DPD RI menggagas Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah pihak antara lain Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/ BAPENAS Arifin Rudiyanto,  Perwakilan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri,  perwakilan pemerintah provinsi Maluku, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan para bupati dari provi
Bullying Seperti Lingkaran Setan, Kita Harus Punya Blueprint Memutusnya 18 Juli 2017
Jakarta, 18 Juli 2017—Aksi bullying atau perundungan yang melibatkan oknum pelajar kembali terjadi. Kali ini dilakukan beberapa pelajar SMP yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswi kelas 6 SD di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta. Aksi bullying juga terjadi di sebuah kampus di Depok dimana beberapa mahasiswa mengejek dan mem-bully seorang mahasiswa berkebutuhan khusus yang sebenarnya harus mereka lindungi. “Aksi bullying seperti lingkaran setan yang kalau tidak kita putus akan terus berulang. Anak-anak SMP yang jadi pe
Revisi UU ASN Harus Tekankan Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme ASN 10 Juli 2017
JAKARTA – Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan direvisi harus tekankan reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN, hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam dan Fachrul Razi dengan Prof. Dr. Eko Prasojo, Prof. Dr. Miftah Thoha, Membahas Pandangan Terhadap Revisi UU ASN, di ruang rapat Komite I, Senin(10/7).   Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN harusnya dibuat berlaku selama mungkin mengedepankan aspek-aspek yang
Fahira Idris: Kasus Penganiayaan Hermansyah, Mengganggu Akal Sehat Kita 10 Juli 2017
Jakarta, 10 Juli 2017—Penganiayaan sadis berupa pengeroyokan dan pembacokan yang dialami pakar teknologi informasi Hermansyah yang pernah menyebut chat Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein palsu dan hasil rekayasa, untuk saat ini belum bisa hanya disimpulkan hanya kasus kriminal biasa karena pelaku hingga saat ini belum tertangkap. Untuk itu, kepolisian diminta secepatnya mengungkap motif kasus ini, baru kemudian mengeluarkan pernyataan.   “Apakah ini kriminal murni atau ada motif lain, harusnya pelaku dalam hitungan hari
DPD RI Dukung Program 10 Kabupaten/Kota Pasok Pangan ke Ibu Kota 05 Juli 2017
JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung program Kementerian Pertanian dalam upaya menjamin pasokan pangan di kawasan DKI Jakarta. Program tersebut dilakukan dengan menunjuk 10 kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan. Jika program tersebut berhasil, Komite II DPD RI akan menerapkannya di daerah yang kekurangan pangan. ‎Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Lampung selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang  akan menjadi 10 kabupaten/kota yang akan difu
Terkendala Di Pembangunan Jalan, DPRD Provinsi Bengkulu Datangi DPD RI 20 Juni 2017
JAKARTA - Ketua Komite II Parlindungan Purba menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Bengkulu hari Selasa (20/6). Kedatangan DPRD Provinsi Bengkulu tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah pembangunan jalan yang terhambat di Bengkulu. Penyebabnya adalah minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu sedangkan kebutuhan pembangunan sangat banyak. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, menjelaskan Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, pada tanggal 31 Mei 2017 menyampaikan
DPD RI dukung Pemberantasan Narkoba karena Indonesia Darurat Narkoba 15 Juni 2017
Jakarta -- DPD RI mendukung penuh langkah pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) atas segala upayanya untuk menghancurkan narkoba sampai ke akar-akarnya.   Pernyataan ini disampaikan Oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sudarsono Hardjosoekarto,  yang mewakili Ketua DPD  RI, ketika menghadiri acara pemusnahan barang sitaan narkoba di kantor BNN pagi ini (15/6).   Acara Pemusnahan barang sitaan yg mencapai 28.7 kg itu langsung dipimpin oleh Kepala BNN
Ketua DPD RI Mendorong Penguatan dan Perluasan Kerjasama Bilateral Indonesia – Kuba 15 Juni 2017
Jakarta -- Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong penguatan dan perluasan kerjasama bilateral Indonesia - Kuba di berbagai bidang. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi (kunjungan kehormatan) Duta Besar (Dubes) Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di ruangan kerjanya, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017). Oesman didampingi Haripinto Tanuwidjaja, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI  dan Sudarsono Hardjosoekarto, Sekjen DPD RI.   Oesman mendukung peningkatan hubungan ekonomi, terutama perdagang
DPD RI Sidak Ke Pasar Klender Antisipasi Harga Pangan Jelang Lebaran 15 Juni 2017
Jakarta -- Komite II DPD RI hari Kamis (15/6) melakukan peninjauan ke Pasar Klender terkait kesiapan bahan pokok jelang lebaran. Ketua Komite II Parlindungan Purba, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus, dan Senator Jambi Daryati Uteng meninjau soal stok dan perkembangan harga bahan pokok (sembako) jelang lebaran. Dari hasil peninjauan tersebut, sampai saat ini pasokan dan harga bahan pokok masih stabil.   Menurut Ketua Komite II Parlindungan Purba, DPD RI melalui senator-senator di daerahnya akan mengawasi perkembangan pasokan dan har
Dailami Firdaus: Kenaikan Tarif Dasar Listrik 13 Juni 2017
Jakarta -- Tarif Dasar Listrik ( TDL ) kembali mengalami kenaikan Per Tanggal 1 Juli 2017. Kenaikan tarif listrik untuk golongan daya 900VA sebelumnya sudah mengalami kenaikan, per tanggal 1 maret 2017 berlaku sebesar Rp. 1.034 per KWH. Lalu Per 1 Mei naik kembali menjadi Rp. 1.352 per KWH dan per tanggal 1 Juli tarif baru menjadi Rp. 1.467,28 per KWH. Senator DKI Jakarta, Dailami Firdaus menganggap kenaikan tarif dasar listrik ini jelas sangatlah memberatkan rakyat. Ini sama saja memindahkan beban kepada rakyat, apalagi kenaikan tersebut d
KETUA BKSP MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI KRISIS QATAR 08 Juni 2017
Jakarta -- Ketua Badan Kerja Sama (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Bahar Ngitung,  prihatin dengan krisis diplomatik di Timur Tengah antara Qatar dan negara-negara tetangganya. Sebagaimana telah dimaklumi, secara sepihak Saudi Arabia, Bahrain, Mesir dan Emirat Arab telah memutuskan hubungan diplomatik  dengan Qatar pada tanggal 5 Juni 2017 yang lalu. "Keprihatinan kami yang paling utama adalah nasib sekitar 40.000 warga Indonesia bekerja dan bermukim di Qatar," tegas Senator DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan ini. B
PASCA PUTUSAN PTUN, NONO SAMPONO AJAK SEMUA ANGGOTA DPD RI KEMBALI KE SENAYAN 08 Juni 2017
JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengajak seluruh anggota DPD RI untuk kembali bekerja bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerah. Lantaran, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta telah menolak gugatan dari GKR Hemas dan Farouk Muhammad atas pemanduan sumpah yang dilakukan wakil ketua MA saat pelantikan pimpinan DPD RI yang diketuai Oesman Sapta (8/6). Saat wawancara pasca putusan, Nono Sampono meminta semua pihak harus menghormati keputusan tersebut, termasuk anggota DPD RI yang mengajukan gugatan ke PTUN.
Komite I Terima Perwakilan Honorer K2 Provinsi Aceh 08 Juni 2017
JAKARTA -- Komite I DPD RI menerima audiensi dari Forum Komunitas Honorer K2 Provinsi Aceh. Perwakilan dari honorer K2 diterima langsung oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowan dan Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi. Memang persoalan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) masih menyisakan persoalan di daerah. Dalam rapat kerja Komite I DPD dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 20 Oktober 2016 lalu. Bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki formulasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Jad
KOMITE I : RUU JABATAN HAKIM HARUS MAMPU RUBAH CITRA LEMBAGA PERADILAN 07 Juni 2017
JAKARTA – Untuk mengupayakan independensi judisial dalam segala aspek, baik personal, fungsional dan institusional bagi pelayanan keadilan terhadap masyarakat, maka diperlukan aturan dalam sebuah RUU tentang jabatan hakim yang komprehensif.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite I Akhmad Muqowam, saat rapat dengar pendapat Komite I dengan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, Basuki Rekso Wibowo dan Koordinator Tim Kajian advokasi RUU Jabatan Hakim Budi Suhari
PANCASILA PEDOMAN PENTING BAGI INDONESIA 07 Juni 2017
Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah pedoman penting dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Namun sayangnya hingga saat ini masyarakat masih belum mengaplikasikannya dengan utuh. Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hanya seperti slogan saja tanpa ada kemauan untuk menerapkannya dalam pola kehidupan sehari-hariNya.   Kondisi ini diperparah dengan adanya segelintir orang yang mengunakan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI hanya untuk kep
LIVE STREAM