x
RDPU KOMITE I DPD RI TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 10 Februari 2015
KESIMPULAN RDPU KOMITE I DPD RI DENGAN ARI DWIPAYANAN DAN YANDO ZAKARIA TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA   Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 tentang masyarakat hukum adat merupakan landasan filosofi dari UU Desa. Dimasyarakat adat dikenal dengan self local community yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini berbeda dengan UU 32 tentang pemerintahan daerah yang merupakan self goverment atau pemerintahan sendiri. Asas recognisi (pengakuan) merupakan dasar untuk memahami uu desa berbeda
CATATAN PLENO KOMITE I DPD RI TERKAIT RUU PERTANAHAN 10 Februari 2015
  RUU Pertanahan: Perlu dipertimbangkan DIM RUU Pertanahan yang pernah dibahas sebelumnya oleh DPR dan disandingkan dengan RUU tentang Hak atas tanah dan RUU peradilan Agraria yang sudah dimiliki oleh DPD seblumnya sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap RUU Pertanahan yang akan dibuat oleh DPD RI periode 2014-2019 RUU Pertanahan diperkirakan tidak dapat diselesaikan masa sidang kali ini, akan tetapi proses penyusunan RUU Pertanahan tetap dilakukan pada masa sidang ini. Negara yang dijadikan sebagai lokasi kunker
Kesepakatan Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan BKPM 05 Februari 2015
Kesepakatan Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM) di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis (05/02/2015) dengan agenda Pembahasan Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP).
Kesimpulan dan Kesepakatan Raker Komite I dan Komite III dengan KemenpanRB RI 05 Februari 2015
KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN RAPAT KERJA KOMITE I DAN KOMITE III DPD RI DENGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  REPUBLIK INDONESIA   Jakarta, Rabu 21 Januari 2015 -------------------  Setelah mendengar pemaparan dan melakukan dialog secara intensif antara Anggota Komite I dan Komite III DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, maka dalam Rapat Kerja pada hari ini terdapat beberapa kesimpulan dan kesepak
RAPAT PLENO KOMITE IV DPD RI 29 Januari 2015
SIMPULAN RAPAT PLENO KOMITE IV DPD RI Kamis, 29 Januari 2015 Jam 09.30 – 12.00 WIB Memutuskan usul RUU Prolegnas 2015-2019. Dr. Tjip Ismail sebagai koordinator Tim ahli RUU Ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan diberikan hak untuk menentukan ketua serta anggota timnya. Sedangkan untuk tim ahli RUU Koperasi masih akan dibahas melalui diskusi pakar. Menyepakati daerah dan tim kunjungan kerja Pengawasan Undang-Undang Perbankan ke  tiga wilayah yaitu: Padang - Sumatera Barat, Semarang - Jawa Tengah, dan Manado - Sulawesi Ut
NOTULEN RAPAT PLENO KOMITE IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 29 Januari 2015
Hari/tanggal : Kamis, 29 Januari 2015 Pukul : 10.00-12.00 WIB Tempat : Ruang rapat lantai 2 Gedung B DPD RI Pimpinan Rapat : Bapak  (Ketua Komite IV) 5.  Acara : Rapat Pleno Pembahasan: Persiapan Kunker Pengawasan Undang-Undang Lembaga Keu
FINALISASI KOMITE IV DPD RI 23 Januari 2015
SIMPULAN FINALISASI KOMITE IV DPD RI Jumat, 23 Januari 2015 Jam 09.30 – 12.00 WIB Menyepakati ruang lingkup Komite II yang seharusnya menjadi ruang lingkup Komite IV, yaitu BUMN, penanaman modal, dan energi dan sumber daya mineral. Menyepakati tambahan mitra kerja Komite IV yang semula Menteri Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, BPK, BI, OJK, BPKP, BPS, ditambah Kementerian  BUMN, Kementerian energi dan sumber daya mineral, penanaman modal. Mengesahkan Pertimbangan DPD RI terhadap RUU RAPBN-
NOTULEN FINALISASI KOMITE IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 23 Januari 2015
1.    Hari/tanggal : Jumat, 23 Januari 2015 2.    Pukul : 10.00-12.00 WIB 3.    Tempat : Ruang rapat lantai 2 Gedung B DPD RI 4.    Pimpinan Rapat : Bapak Ajiep Padindang (Wakil Ketua Komite IV)       5.    Acara : Final
CATATAN RAPAT Pada Kegiatan WORKSHOP PUSAT PENGKAJIAN DAN INFORMASI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH (BUDGET OFFICE) DPD RI 22 Januari 2015
Hari/tanggal : Kamis, 22 Januari 2015 Pukul : 10.00 – 13.00 WIB Tempat : Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B Lt.3 Moderator : Pimpinan Komite IV DPD RI 5. Acara : Merumuskan Peran Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Budget Office) dala
RAPAT KERJA KOMITE I DAN III DPD RI DENGAN MENPAN 21 Januari 2015
KESIMPULAN  RAPAT KERJA KOMITE I DAN III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN DR. YUDDY CHRISNANDI (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia) Dan Drs. EKO SUTRISNO, M.Si (Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia) Berkenaan Dengan Tenaga Guru Honorer Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015 -------------------      Kesimpulan Rapat Kerja antara DR. Yuddy Chrisnandi dan Para Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi
SIMPULAN RAPAT KOMITE IV MENGENAI RPJMN TAHUN 2015-2019 15 Januari 2015
SIMPULAN RAPAT KOMITE IV FINALISASI PERTIMBANGAN DPD RI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2015-2019 Kamis, 15 Januari 2015 Mengesahkan Pandangan DPD RI tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Draft tersebut akan diteruskan oleh Komite IV kepada Pimpinan DPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sebagai masukan DPD terhadap RPJMN 2015-2019. Sehubungan telah diterima secara informal RUU APBN-Perubahan 2015 dan berdasarkan informasi dari Kementerian Keuang
FINALISASI KOMITE IV PERTIMBANGAN DPD RI TERHADAP RPJMN TAHUN 2015-2019 15 Januari 2015
Kamis, 15 November 2015 Pukul 09.30 – 16.00 WIB   Pembukaan Pimpinan Komite IV, Bapak Ajiep Padindang membuka Rapat Kerja Komite IV pada pukul 10.15  WIB.   Hal-Hal yang Berkembang  Pemaparan dari Budget Office terlampir  Tanggapan dari Anggota Komite IV  Haripinto Tanuwidjaya Target  inflasi kita harus kompetitif dibanding negara lain karena kita merupakan Negara kepulauan. Target inflasi tidak perlu direvisi, melainkan kebijakannya harus mendukung pencapaian
Audiensi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komite I DPD RI 15 Januari 2015
Agenda : Audiensi dengan calon DOB  Selaut Besar sebagai pemekaran dari Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Pimpinan Rapat : Fachrul Razi (Wakil Ketua Komite I DPD RI). Hasil Audiensi: Audiensi dibuka pada pukul 14.45 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Bapak Fahrul Razi Bupati Kab Simeulue, Ketua DPRD Kabupaten Simeulue, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Panitia Pemekaran calon Dob Selaut Besar. Setelah dilaksanakan Audiensi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Komite I mengharapkan agar permas
RAPAT PLENO KOMITE IV DPD RI 14 Januari 2015
SIMPULAN RAPAT PLENO KOMITE IV DPD RI Rabu, 14 januari 2015 Jam 09.30 – 12.00 WIB Staf Ahli yang akan mendampingi Komite IV mulai Masa Sidang II Tahun Sidang 2014 —2015 adalah: Bidang Fiskal                          : Dr. Tjip Ismail, SH, MBA Bidang APBN                       &nbs
LIVE STREAM