x
Kesimpulan Rapat Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Terkait Masalah Kisruh Pesangon Pensiunan BRI 20 April 2016
  Kesimpulan Rapat Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Terkait Masalah Kisruh Pesangon Pensiunan BRI
KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMITE I DPD RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 01 Desember 2015
KOMITE I DPD RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA; UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA; UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (KHUSUSNYA MENGENAI DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH - DESERTADA, DAERAH OTONOM BARU - DOB DAN OTSUS PAPUA)   Jakarta, Senin, 30 November 2015 -------------------    Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan agenda pembahasan mengenai
PIDATO PEMBUKAAN PIMPINAN DPD RI PADA ACARA RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI ASPIRASI DAERAH DALAM RANGKA KONSOLIDASI ANGGOTA DPD RI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PROVINSI KE 25 November 2015
Yth. Gubernur Kepulauan Riau, Yth. Para Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Riau, Yth. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Yth. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau, Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Yth. Kapolda Kepulauan Riau, Yth. Rektor PTN/PTS se-Provinsi Kepulauan Riau, Rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia,   Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om
SAMBUTAN WAKIL KETUA DPD RI GKR. HEMAS DALAM RAPAT SINKRONISASI ASPIRASI DAERAH DI NUSA TENGGARA TIMUR 28 Agustus 2015
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,   Yth. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Yth. Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur: Bapak Ibrahim Agustinus Medah, Bapak Abraham Liyanto, Bapak Adrianus Garu, dan Bapak Syafrudin Atasoge, Yth. Para Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yth. Bupati/ Walikota se-Provinsi Nusa Ten
POINTERS PERTEMUAN WAKA II DPD RI DENGAN MASYARAKAT INDONESIA TANGGAL 14 JUNI 2015 di KBRI 14 Juni 2015
POINTERS PERTEMUAN WAKA II DPD RI DENGAN MASYARAKAT INDONESIA TANGGAL 14 JUNI 2015 di KBRI   Akan hadir : Perusahaan Pertamina, Indofood, WIKA dan para pekerja Indonesia, Beberapa WNI yang menikah dengan WNA dan keluarga dari staff KBRI Algeria.   Assalamualaikum Wr Wb, Saya berbahagia bisa bertemu dengan saudara sebangsa dan setanah air di Algeria dalam kondisi sehat menjelang bulan puasa Ramadhan yang sebentar lagi akan kita jalani. Semoga kita semua dapat menjalani Ramadhan Karim ini dengan baik (informasin
Keynote speak Talk Show “Mewujudkan Siaran RRI Yang Berwawasan Nusantara” di Auditorium RRI, Yogyakarta, 9 April 2015 Oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas 09 April 2015
Kepada Yth.   Assalamualaikum Wr Wb Salam Sejahtera Om Swasti Astu   Pertama kali saya sampaikan ucapan ‘Selamat’ “Hari Penyiaran Nasional” yang jatuh pada tanggal 1 April lalu, khususnya kepada insan penyiaran radio dari seluruh Indonesia yang hadir pada malam ini. Melalui momentum Hari Penyiaran Nasional ini kita berharap agar lembaga penyiaran dapat terus menjadi pelopor dalam pembentukan watak dan jati diri bangsa. Tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga memperkokoh integrasi
KESIMPULAN RAPAT KOMITE III DPD RI DENGAN DELEGASI DPRD KABUPATEN SINJAI 26 Maret 2015
Jakarta, Kamis 26 Maret 2015 Setelah mendengar aspirasi delegasi DPRD Kabupaten Sinjai dan Pemda Kabupaten Sinjai dengan Pimpinan Komite III DPD RI berkenaan permasalahan tenaga guru honorer untuk PAUD maka dapat disepakati hal-hal sebagai berikut: Permasalahan di Kabupaten Sinjai menyangkut tenaga guru honorer kategori II adalah adanya kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang dirasakan tidak adil menyangkut penganuliran tenaga guru honorer kategori II yang telah lulu
Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III DPD RI Dengan Yenny Rosa Damayanti dan Pokja RUU Penyandang Disabilitas Membahas Tentang RUU Penyandang Disabilitas 26 Maret 2015
Jakarta, Kamis, 26 Maret 2015   Setelah mendengarkan pemaparan dan melakukan diskusi dengan Yenny Rosa Damayanti dan Ariani mewakili Pokja RUU Penyandang Disabilitas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:   Pokja RUU Penyandang Disabilitas berpandangan bahwa realitas sosial kemasyarakatan di Indonesia masih memperlakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Demikian pula penyediaan sarana publik masih diskriminasi terhadap penyandang disabilitas
KATA SAMBUTAN PEMBUKAAN DAN PIDATO PENGANTAR (KEY NOTE SPEECH) WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA DISKUSI PERINGATAN PENDIRIAN MONUMEN NASIONAL KEADILAN KE-V 25 Maret 2015
KATA SAMBUTAN PEMBUKAAN DAN PIDATO PENGANTAR (KEY NOTE SPEECH) WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA DISKUSI PERINGATAN PENDIRIAN MONUMEN NASIONAL KEADILAN KE-V DI HALAMAN DEPAN GEDUNG “RAHMAT” INTERNATIONAL WILDLIFE MUSEUM DAN GALLERY.    ------------------------------------------   Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Sumatera Utara, Para Pejabat Pemerintah Propinsi dan instansi terkait Para Pembicara, Peserta Diskusi serta Hadirin yang sama
Keynote Speaker GUSTI KANJENG RATU HEMAS Pada Seminar Nasional tentang Desa Ambarketawang, 26 Februari 2015 26 Februari 2015
Yang saya hormati Bupati Sleman Para Narasumber Jajaran SKPD Pemerintah DIY Jajaran  Muspida Sleman Jajaran Muspika Gamping Lurah Desa Ambarketawang Serta hadirin undangan yang berbahagia   Pertama sekali saya ingin memberikan apresiasi kepada para kepala desa ataupun para kepala dukuh atas pengabdianya selama ini baik kepada rakyat maupun kepada pemerintah DIY. Ungkapan klasik yang sering kita dengar, “bahwa desa itu berperan sebagai ujung tombak sekaligus ujung tombok”, semoga akan sirna dengan
RDPU KOMITE I DPD RI TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 10 Februari 2015
KESIMPULAN RDPU KOMITE I DPD RI DENGAN ARI DWIPAYANAN DAN YANDO ZAKARIA TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA   Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 tentang masyarakat hukum adat merupakan landasan filosofi dari UU Desa. Dimasyarakat adat dikenal dengan self local community yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan. Hal ini berbeda dengan UU 32 tentang pemerintahan daerah yang merupakan self goverment atau pemerintahan sendiri. Asas recognisi (pengakuan) merupakan dasar untuk memahami uu desa berbeda
LIVE STREAM