x
Rencana Strategis 2010-2014

Konsensus politik bangsa Indonesia yang dipertegas melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan dan pengambilan keputusan  ditingkat nasional serta agenda politik nasional lainnya. Selain itu keberadaan DPD diharapkan dapat memperkuat sistem parlemen dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Pada masa keanggotaan DPD periode 2004-2009 tugas dan wewenang DPD diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya untuk masa keanggotaan periode 2009-2014 penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD semakin berkembang dan intensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD yang semakin berkembang tersebut, maka Sekretariat Jenderal DPD yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 tanggal 3 Agustus 2005  membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 21 Desember 2005, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 dituntut untuk lebih optimal dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas SDM, serta dukungan kelengkapan kerja harus ditata secara simultan. Terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal yang melekat pada lembaga DPD, maka hal-hal yang merupakan bagian dari fungsi dan wewenang DPD juga harus menjadi perhatian dan pencermatan oleh segenap unsur Sekretariat Jenderal.

Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI serta adnya evaluasi atas Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010 telah dilakukan beberapa perubahan Renstra terutama pada perumusan Indikator Kinerja, rumusan sasaran

Berkenaan dengan itu, melalui pembahasan yang intensif dan melibatkan segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD telah disusun perencanaan strategis tahun 2010–2014 yang merupakan hasil komitmen bersama pegawai Sekretariat Jenderal DPD dalam menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis serta untuk mewujudkan harapan yang diinginkan di masa yang akan datang.

 

Sekretaris Jenderal DPD RI,

 

 

Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. 

NIP. 195608281979122001

 

Download Rencana Strategis 2010-2014 secara lengkap disini Renstra 2010-2014

Kembali
LIVE STREAM