x
Tata Cara dan Hak Pemohon Informasi Publik Melalui PPID

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPID

  1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Setjen DPD RI, baik melalui telepon, surat, email, ataupun datang langsung dengan membawa identitas.
  2. Pemohon mengisi Formulir Layanan Permohonan Informasi yang antara lain berisi latar belakang Pemohon dan latar belakang permohonan informasi
  3. Pemohon Informasi Publik meminta tanda bukti bahwa telah melakukan permintaan informasi disertai nomor pendaftaran permintaan
  4. PPID Setjen DPD RI melakukan koordinasi internal untuk menjawab permintaan informasi publik
  5. Pengelola Layanan Informasi menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon Informasi

 

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Hak Pemohon Informasi

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPD  dan Setjen DPD  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD  dan Setjen DPD


Kewajiban Pemohon Informasi

  1. Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik DPD  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD  dan Setjen DPD
  2. Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik
  3. Pemohon informasi wajib menggunakan informasipublik yang diperoleh dari Setjen DPD  sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


 

Hak dan Kewajiban DPD  dan Setjen DPD

Hak DPD  dan Setjen DPD

  1. DPD  dan Setjen DPD  berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD  dan Setjen DPD
  2. DPD  dan Setjen DPD  berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD  dan Setjen DPD

 

Kewajiban DPD  dan Setjen DPD

  1. DPD  dan Setjen DPD  wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD
  2. DPD  dan Setjen DPD  wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
  3. DPD  dan Setjen DPD  wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan dan cara sederhana
  4. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik
           
Kembali
LIVE STREAM