x
LAKIP 2012

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilandasi semangat untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia dengan prinsip check and balances dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Untuk memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi.

Pengaturan kelembagaan DPD RI periode kedua (2009-2014), diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam aturan tersebut tugas-tugas dan fungsi DPD RI semakin bertambah dan berkembang, lebih intensif dan DPD RI diharapkan akan semakin efektif. Hal ini menjawab tuntutan dan harapan dari masyarakat dan daerah agar DPD RI semakin optimal memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Dengan demikian, semakin mendesak pula kebutuhan dukungan kesekretariatan yang lebih optimal, profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan dinamika politik, serta penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPD RI yang semakin berkembang dan intensif itu maka upaya penguatan kelembagaan kesekretariatan DPD RI, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas SDM, serta dukungan kelengkapan kerja terus ditata dengan sebaik-baiknya, sistematis dan dalam proses yang simultan. Terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal yang melekat pada lembaga DPD RI, maka hal-hal yang merupakan bagian dari fungsi dan wewenang DPD RI juga merupakan pijakan kerja dari jajaran Sekretariat Jenderal.

         Dalam memberikan dukungan tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas sebagai salah satu asas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas suatu lembaga. Untuk itu, dalam manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah mengenai manajemen yang berbasis kinerja tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjalankan fungsinya, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010–2014 sebagai orientasi kerja jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis.

LAKIP tahun 2012 yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI ini menyajikan berbagai tingkat capaian keberhasilan maupun hambatan dalam upaya Sekretariat Jenderal DPD RI memberikan dukungan yang optimal, profesional dan akuntabel kepada lembaga dan Anggota DPD RI.

Laporan ini mungkin jauh dari sempurna, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Semoga bermanfaat.

Jakarta,     Maret 2013

Plt. Sekretaris Jenderal DPD RI,

 

 

Drs. Djamhur Hidayat, M.Si 

NIP. 195612121983021001

 

 

Unduh disini untuk melihat lebih lengkap LAKIP Tahun 2012

Kembali
LIVE STREAM