x
LAKIP 2014

KATA PENGANTAR

 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2003  yang telah  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPD RI.

Memasuki tahun ke-11, keberadaan Lembaga DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah membangkitkan harapan masyarakat agar peran DPD  RI  dapat  lebih  optimal  dalam  menindaklanjuti  aspirasi  dan  kepentingan daerah pada tataran pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Besarnya harapan masyarakat tersebut dan adanya dinamika politik di parlemen serta pelaksanaan tugas  DPD  RI  yang  semakin berkembang   menuntut  kesigapan   Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada  DPD RI  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sejalan dengan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good  Governance  telah  diterbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan   ini  merupakan   pertanggungjawaban   atas  kinerja  yang  telah dicapai dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis baik yang tercantum dalam RPJMN maupun Rencana  Strategis  Lembaga  dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun demikian Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI  mengalami  perubahan  pada  tahun  2014,  sehingga  Laporan  Akuntabilitas Kinerja   Instansi   Pemerintahan  (LAKIP)   tahun   2014   menyajikan   beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja.

LAKIP  tahun  2014  yang  disusun  oleh  Sekretariat  Jenderal  DPD  RI ini menyajikan berbagai tingkat capaian keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI.

 

Dengan  telah dilakukannya  analisis  dan evaluasi kinerja  secara  objektif yang disajikan dalam LAKIP ini diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan kinerja  aparatur  Sekretariat  Jenderal  DPD  RI  yang  profesional,  andal  dan akuntabel dalam memberikan dukungan kepada DPD RI, serta diharapkan masyarakat  dan  para  pemangku  kepentingan  dapat  memperoleh  gambaran tentang kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014.

Jakarta, Februari 2015

Sekretaris Jenderal DPD RI,

 

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO

NIP. 195711251983031001

 

Klik disini untuk unduh LAKIP DPD RI Tahun 2014

Kembali
LIVE STREAM