x
Oesman Sapta: Bagikan Kunci Sukses Dalam Sistem Organisasi 18 Juni 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI Oesman Sapta membagikan kunci sukses dalam sistem organisasi yaitu 5S. Pertama, strategi dimana DPD RI mau dibawa kemana strategi kedepan. Seperti strategi dalam melakukan pengawasan dan Peraturan Daerah (Perda) di daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Halal Bihalal memperingati Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Oesman Sapta menambahkan bahwa yang kedua yaitu struktur. Struktur dalam organisasi sangat penting, sehingga setiap orang bisa mendapatkan prestasi jabatan. “Jadi yang naik tidak itu-it
DPD RI Tolak Wacana Referendum 31 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI menyatakan penolakan terhadap adanya referendum, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Ungkap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jum’at, 31 Mei 2019. “Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya, kita boleh berjuang atas nama apapun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena sudah final dan NKRI harga mati, jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan dar
DPD RI Minta BPK RI Jaga Ketat Penggunaan Keuangan Negara 28 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI akan fokus pada pengawasan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, serta minta BPK RI jaga ketat penggunaan keuangan negara yang bersumber dari APBN.  Hal tersebut disampaikan saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP Periode Semester II Tahun 2018 oleh BPK RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019. Ketua DPD RI Oesman Sapta menyampaikan, bahwa DPD RI mengapresiasi kerjasama antara BPK R
Senator Aceh: Rakyat Aceh Tuntut Referendum, Pemerintah Pusat diminta Bersikap 27 Mei 2019
Aceh, dpd.go.id - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang juga Pimpinan Komite I DPD RI meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap dan memberikan perhatian serius jika saat ini rakyat Aceh meminta dilakukan Referendum secara resmi.  Wacana ini dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, yang  mengeluarkan pendapat Agar ke depan Aceh minta referendum karena menurut Mualem, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di
DPD RI Nilai Kebijakan Ekonomi dan Fiskal 2020 Banyak Kendala 27 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan terkait pembahasan materi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), serta dana transfer daerah. Hasil rapat tersebut nantinya akan dijadikan DPD RI sebagai usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ke DPR RI. Ketua Komite IV Ajiep Padindang menjelaskan dalam merumuskan arah dan strategis kebijakan fiskal, pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan dinamika perekonomian baik global maupun domestik. &
Amanat UU: Demonstrasi Damai Harus Dilindungi 21 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Konsekuensi memilih menjadi negara demokrasi adalah negara lewat konstitusinya harus membuka kran selebar-lebarnya dan memberi perlindungan keamanan dan hukum bagi rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan kecaman terutama kepada lembaga-lembaga negara yang biayai oleh uang rakyat. Dari sekian banyak cara menyampaikan aspirasi, demonstrasi menjadi salah satu pilihan yang dianggap paling efektif. Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM, mengungkapkan, selama demon
Dihadapan Pemprov Kepri, Komite I DPD RI Jelaskan RUU Perubahan UU 43/2008 tentang Wilayah Negara 21 Mei 2019
Batam, dpd.go.id - Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka inventarisasi materi RUU Perubahan atas UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dan Fahira Idris ini diterima oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Raja Ariza di Batam (21/5). Fokus rombongan Komite I DPD RI ini adalah untuk menyerap aspirasi dan informasi yang diperlukan dari Pemerintah Provinsi Kepri terkait
DPD RI Mengusulkan RUU Pelayaran Harus Mengutamakan Keselamatan 21 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. Salah satu yang dibahas adalah mengenai penguatan fungsi pengawasan regulator di sektor pelayaran untuk menciptakan aspek keselamatan masyarakat pengguna sektor pelayaran. Dalam RDPU tersebut, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, mengatakan bahwa regulasi terkait sektor pelayaran belum dapat mendukung sektor pelay
DPD RI KAJI DANA BAGI HASIL SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT 20 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id -- DPD RI menilai regulasi yang mengatur dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dikaji ulang karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kewajaran dan kesetaraan antara Pemerintah Pusat  dengan Daerah sebagai penghasil devisi dari industri sawit. Solusi yang ditawarkan DPD RI adalah  perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Hal di atas disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang saat menggelar
DPD RI dan Ombudsman RI Bahas RUU Partisipasi Masyarakat 16 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Partisipasi Masyarakat dan keterbukaan informasi publik miliki urgensi dalam peran penyelenggaraan negara. Hal tersebut dibahas Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan OMBUDSMAN RI dan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia Inventarisasi materi RUU tentang Partisipasi Masyarakat. Di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019. Ketua PPUU John Pieris mengatakan, RDP ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ne
Bukber dengan Pres RI, Ketua DPD RI Harapkan Ramadhan Membawa Berkah 15 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Ketua DPD RI, Oesman Sapta melakukan buka puasa bersama Presiden RI, Joko Widodo dan para pimpinan lembaga negara lainnya. Oesman Sapta dalam sambutannya mengucapkan terimakasih untuk kehadiran Presiden RI yang telah ke empat kalinya bersedia untuk berbuka bersama di kediamannya. Meskipun kali ini menjadi buka puasa bersama terakhir dalam kepemimpinnya di DPD RI, Oesman Sapta berharap Presiden Jokowi selalu dalam keadaan sehat dan tetap melanjutkan tugasnya dengan baik. "Terimakasih untuk kesediaan bapak jokowi had
REVISI UU NARKOTIKA HARUS MENGUTAMAKAN UPAYA PENCEGAHAN 14 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi alasan mendesak untuk merevisi Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika. Salah satu poin yang diusulkan dalam UU tersebut adalah memperbesar porsi pencegahan daripada upaya pemberantasan. Hal ini disampaikan anggota Komite III DPD RI, Abdul Azis Kafia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah lembaga penggiat narkoba hari Selasa (14/5). Abdul Azis menjelaskan kondisi real saat ini dengan percepatan informasi di butuhkan undang-undang yang lebih tepat de
Ciptakan Transportasi Yang Aman, DPD RI Bahas Perubahan UU LLAJ 14 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk membahas RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam RDPU tersebut, Komite II melakukan inventarisasi masalah di bidang transportasi untuk dimasukkan sebagai materi RUU tersebut. Salah satu bidang yang disoroti oleh Komite II adalah mengenai kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen transportasi online. Dalam RDPU yang diselengg
Tidak Ada Alasan SITUNG Dihentikan 08 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI Tinjau langsung Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan membuktikan bahwa tidak ada upaya KPU secara sengaja menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam Pemilu Serentak 2019. Jikalau ada kesalahan input data, persentasenya tidak lebih dari 0,05%. Oleh karenanya, Komite I DPD RI menilai tidak ada alasan untuk menutup SITUNG dan mendukung untuk terus dilanjutkan. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian dari tugas pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Pemilu S
DPD RI Nilai Pemilu Serentak 2019 Berhasil 07 Mei 2019
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI nilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berhasil, tertib, aman dan damai dengan evaluasi regulasi agar pelaksanaan pemilu ke depan lebih baik. Selain itu DPD RI juga mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara kita. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Pimpinan DPD RI, Komite I DPD RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri. Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, 7 Mei 2019. “Kita harus apresi
LIVE STREAM