x
UU MD3 Tambah Kewenangan DPD RI 15 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id - Beberapa hari lalu (Senin,12/2) telah diketok palu oleh DPR, Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang berkaitan dengan penambahan kewenangan DPD RI. Seperti ditegaskan, Oesman Sapta Ketua DPD RI saat membuka Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, “Tugas kita bertambah berat terutama pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Perda dan Perda yang dibangun daerah, itu wajib diketahui oleh DPD. Kita harus meningkatkan kinerja yang betul-betul aktif dalam mensosialisasikan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, sa
Pimpinan dan Anggota DPD RI beserta Pegawai Sekjen DPD RI Turut Berduka Cita atas Wafatnya Drs. Sadarieli Zebua, M.Si. 15 Februari 2018
Pimpinan dan Anggota DPD RI beserta Pegawai Sekjen DPD RI Turut Berduka Cita atas Wafatnya Drs. Sadarieli Zebua, M.Si. semoga amal ibadahnya diterima di sisi tuhan yang maha esa.
BAP DPD RI Sarankan Kerahiman bagi Eks Karyawan Kepada ExxonMobil Indonesia 07 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang ExxonMobil Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi Eks karyawan ExxonMobil Indonesia di Aceh Utara terkait tuntutan hak eks karyawan yang belum dibayar perusahaan. RDP dipimpin Novita Anakotta didampingi Ahmad Sadeli Karim Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (07/02/2018). Ghazali Abbas Adan, Senator asal Aceh menyatakan bahwa rapat
Banyak Persoalan, LPDB-KUMKM Rencanakan Perbaikan di Tahun Ini 06 Februari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Selaku manajemen baru, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berencana melakukan review dan perbaikan untuk tahun 2018. Hal ini terungkap dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (06/02/2018). Baru dilantik bulan Agustus lalu, Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengaku belum bisa menuntaskan persoalan-persoalan pada tahun-tahun sebelumnya, “Perlu saya sampaikan bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang muncul sekitar tahun 2011,
PUPN Dukung Usulan DPD RI Terhadap RUU Pengurusan Piutang Negara Dan Daerah 06 Februari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Saat ini Komite IV DPD RI tengah mengkaji penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah yang telah menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. Sebagai alat kelengkapan DPD RI yang bertanggung jawab dalam berbagai isu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah, Komite IV DPD RI mengundang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen S
Siskeudes Diharapkan Mampu Mengatasi Korupsi Dana Desa 05 Februari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Banyak kasus terungkapnya dugaan korupsi dana desa di berbagai daerah mendapat perhatian serius oleh DPD RI, apalagi dengan adanya himbauan dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar penerapan dana desa itu diawasi terus-menerus. Untuk itu Komite IV DPD RI yang salah satu lingkup tugasnya memperhatikan urusan keuangan pusat dan daerah (dana desa) menyelenggarakan  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas sistem keuangan desa di Ruang Rapat Komite IV DPD R
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Lampung terkait Konflik Lahan 31 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Ada tiga (3) Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti BAP yaitu Konflik lahan antara warga Kelurahan Pidada-Panjang Lampung dengan PT.Pelindo II Cabang Panjang, Kasus lahan Eks lahan eks Hak Erfpacht NV.Way Halim Sumatera Rubber dan Coffe Estate antara warga masyarakat Way Dadi, Way Dadi Baru dan KORPRI Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Permasalahan lahan antara masyarakat Kelurahan Sawah Brebes Kota Bandarlampung dan Desa Branti Kabupaten Lampung Selatan dengan PT.
DPD Tekankan Kesejahteraan dan Kualitas Guru dalam Penyusunan RUU Guru dan Dosen 31 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan inventarisasi materi penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/18). RDP dipimpin oleh dr. Delis, Wakil Ketua I Komite III DPD RI, dengan menghadirkan Prof. Sudarwan Danim, Dekan FKIP Universitas Bengkulu. Sudarwan memaparkan bahwa hal yang melatarbelakangi Undang-Undang No. 14 Tahun 20
Kemenpora dan Kemendikbud Diminta Koordinasi Untuk Majukan Olahraga Nasional 30 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI menghadirkan Komite Olimpiade Indonesia dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI membahas inventarisasi materi pengawasan dan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. RDP digelar di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/18), dan dipimpin oleh Fahira Idris, Ketua Komite III DPD RI. Dalam pembukaan RDP Fahira mengatakan bahwa dalam rangka pengembanga
Dukung Akselerasi Pembangunan Olahraga Indonesia, Ini yang Direkomendasikan DPD RI 24 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id—Untuk mengakselerasi pembangunan Olahraga Nasional ada dua hal yang diperlukan yaitu penguatan implementasi UU No. 3 Tahun 2005 dan political will dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto, M. Kes sebagai Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Nasional Indonesia / APKORI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III DPD RI yang membahas mengenai inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Gedung B La
Kedua Kalinya RUU Masyarakat Adat Jadi Prolegnas 23 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (PPHA) sudah pernah di agendakan dalam prolegnas yakni 2004-2009 dan prolegnas 2015-2019 dimana pada waktu Anggota DPD RI periode 2004-2009 sudah disusun oleh DPD RI RUU no. 37 2009 tentang RUU perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan dalam prolegnas 2015-2019 RUU tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat hal tersebut mengingat karena keputusan pembentukan undang-undang ada di DPR. “RDPU ini kita harapkan output, pikiran dan rumusa
Digitalisasi Sebagai Strategi PT. Pos Indonesia dan Pegadaian di Tahun 2018 22 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Pada Senin (22/01/2018), di hadapan ketua Komite IV DPD RI serta segenap anggota Komite IV DPD RI, perwakilan PT. Pegadaian mengungkapkan digitalisasi sebagai salah satu strategi pemasaran yang akan diterapkan pihaknya di tahun 2018. “Ke depan, strategi kami untuk menambah jaringan mungkin tidak serta merta menambah outlet fisik. Saat ini strategi di tahun 2018 untuk merespon disruption dan lainnya, kami memiliki agen pegadaian yang bisa bertransaksi melalui mobile app maupun web based,” jelas Harianto
Komite IV DPD RI Minta BPDP-KS Perhatikan Kesejahteraan Petani Sawit 22 Januari 2018
Jakarta,dpd.go.id – Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang merupakan Badan Layanan Umum dengan tugas menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund (CSF) untuk digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hadir langsung dalam RDP tersebut, Dono Boestami ya
Komite IV Gagas RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah 17 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Memulai Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018, tepatnya pada hari Rabu (17/01/18) Komite IV DPD RI menggagas dan mulai melakukan diskusi awal RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. Rapat dengar pendapat umum yang dipimpin oleh Ajiep Padindang (Senator Sulawesi Selatan) ini mengundang para staf ahli Komite IV DPD RI yakni Drs. Pardiman, M.Si, Drs. Siswo Sujanto, DEA, Dr. Mukhlis Sufri, Dr. Maret Priyanta dan Suryanto sebagai narasumber. Dalam rapat, sebagai Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang menjelaskan tuj
Komite II DPD RI menolak kebijakan impor beras oleh pemerintah 17 Januari 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menolak kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Hal tersebut merupakan salah satu sikap Komite II menanggapi aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang akan dilakukan pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II Lantai 3 Gedung B DPD RI pada hari Rabu (17/01/2018). “Kebijakan mengimpor 500 ribu ton beras yang dilakukan pemerintah yang akan dilaksanakan akhir Januari atau sekitar awal Februari 2018 ini dianggap
LIVE STREAM