x
DPD RI Nilai BPJS Gagal Penuhi Kesehatan Masyarakat 25 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI memandang permasalah BPJS Kesehatan seakan tak ada habisnya. Sejak mulai beroperasi pada 2014 lalu, Permasalahan BPJS Kesehatan selalu berputar yaitu dari segi pelayanan rumah sakit, kepesertaan, dan biaya operasional. “Masalah BPJS Kesehatan memang sering timbul saat kami reses dan persoalannya itu-itu saja. Artinya BPJS Kesehatan gagal untuk memberikan harapan kepada masyarakat,” ucap Anggota Komite III Mohammad Nabil saat RDP membahas Permasalahan BPJS di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/9
PRODUSEN TERBESAR DI DUNIA, TAPI PETANI SAWIT BELUM SEJAHTERA 25 September 2018
Jakarta, dpd.go.id – Meski menjadi negara terbesar dalam produksi CPO di dunia, nasib petani sawit Indonesia masih belum sejahtera. Permasalahan ini mengemuka dalam Executive Brief (EB) Wakil Ketua DPD RI yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, Selasa 25 September 2018. “Permasalahan kelapa sawit memang ada dari mulai hulu hingga hilir, dan pada ujungnya nasib petani sawitlah yang mengkhawatirkan,” ujar Darmayanti. EB yang berlangsung di ruang rapat Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara V lantai 8, dihadiri Wakil Ke
Komite I DPD RI Menilai Dana Otsus Harus Dievaluasi 25 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I memandang bahwa Dana Otonomi Khusus (OTSUS) bagi provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh yang akan segera berakhir harus di evaluasi. Selain itu hasil pengawasan Komite I ke daerah otsus, menemukan banyak kepala daerah mengeluhkan perihal distribusi anggaran otsus melalui provinsi baru ke kabupaten/kota.  Hal tersebut terungkap pada RDP Komite I DPD RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Koord. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI dan Deputi V Kepala Staf Presiden RI, dan Mantan Rektor Universitas
Tingkatkan Produksi Pertanian, DPD RI Eratkan Kerjasama Dengan Kementan 25 September 2018
Jakarta, dpd.go.id (25/9) – Komite II DPD RI lakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk membahas program kerja dari Kementerian Pertanian. Komite II berharap dengan adanya rapat kerja tersebut, kesejahteraan masyarakat petani dapat ditingkatkan melalui kemitraan antara DPD RI sebagai penyalur aspirasi masyarakat daerah dengan Kementerian Pertanian selaku regulator di bidang pertanian. Menurut Ketua Komite II DPD RI, Muhammad Aji Mirza Wardana, dirinya mengapresiasi capaian yang dilakukan oleh Kementerian Pertania
TERIMA DPR ACEH, DPD RI SOROTI DANA OTSUS ACEH 25 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Implementasi Dana Otonomi Khusus Aceh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Beberapa pembangunan dirasakan tersendat pelaksanaannya. Untuk itu, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berharap adanya formulasi yang tepat dalam rencana pembangunan Aceh.  Hal ini disampaikannya saat menerima Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh di Ruang Kerja Wakil Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).  Nono Sampono mengatakan perkembangan
DPD RI Bahas Pengelolaan Dana haji Bersama BPKH 25 September 2018
Jakarta, dpd.go.id-Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolan Keuangan Haji (BPKH). Sehingga kedepan penyelenggaran haji bisa berjalan lebih baik seperti transportasi, kesehatan, dan pengetahuan calon haji. Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara berharap kedepan pelaksanaan ibadah haji bisa lebih baik lagi. Pada tahun in, untuk data sementara bahwa ada 221 jamaah haji yang meninggal dunia maka perlu ada evaluasi. “Untuk itu untuk penyelenggara haji harus ada perbaikan agar tahun depan bis
Komite I DPD RI Raker dengan KPU dan Bawaslu Bahas Kesiapan Pemilu 2019 25 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat kerja membahas perkembangan persiapan Pemilu 2019. Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan raker kali ini ingin memastikan dan mendapatkan tanggapan dari KPU dan Bawaslu terkait Validitas Data Pemilih Tetap (DPT); aturan mengenai pelaksanaan Kampanye, kampanye hitam, hoax, dan praktek money politic; pemilih pemula; polemik caleg korupsi; dan putusan MK tentang larangan pengurus parpol untuk menjadi
DPD RI Beri Catatan Persiapan Pemilu Serentak 2019 24 September 2018
Jakarta, dpd.go.id-DPD RI memberikan catatan kepada persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kepada KPU dan Bawaslu. Hal tersebut terungkap pada Rapat Kerja DPD RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI membahas persiapan Pemilu 2019. Di ruang rapat Komite I,Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin, 24 September 2018.  Ketua Komite I Benny Rhamdani memberi catatan terhadap persoalan-persoalan yang timbul dari persiapan pemilu serentak pileg dan pilpres 2019 kepada KPU dan Bawaslu. Perma
DPD RI Harapkan RUU SDA Akomodir Kebutuhan Masyarakat Daerah Akan Air 24 September 2018
Jakarta, dpd.go.id (24/9) – Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas inventarisasi materi penyusunan Pandangan DPD RI terhadap RUU Sumber Daya Air dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Komite II DPD RI berharap agar RUU mengenai Sumber Daya Air dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Terutama mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah yang membutuhkan air untuk kehidupan sehari-harinya. Menurut Ketua Komite II DPD RI , Muhammad Aji Mirza Wardana, melalui RDPU tersebut, kedepannya dapa
DPD RI Desak Pemerintah Buka Keran Moratorium Pemekaran Daerah 24 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I DPD RI Desak pemerintah segera buka keran moratorium pemekaran daerah. Saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Delegasi berbagai Kabupaten/kota calon pemekaran se-Indonesia. Di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin, 24 September 2018.  Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam menyatakan, bahwa sudah lebih dari dua tahun draft 2 (dua) Peraturan Pemerintah tentang penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah ada di meja Ketua Dewan Pertimbangan
DPD RI Harap Pemerintah Segera Selesaikan Permasalahan Tenaga Honorer 19 September 2018
Jakarta, dpd.go.id (19/9) – DPD RI berharap agar permasalahan tenaga honorer dapat segera terselesaikan. Banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa memiliki status yang jelas, menjadi keprihatinan bagi DPD RI. Meskipun telah mengabdi lama, banyak tenaga honorer di daerah yang digaji kecil, dan sering tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, permasalahan tenaga honorer dapat diselesaikan secara preventif dengan pendekatan regulasi yang berpihak dan berkeadilan
Relevansi Hukum dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 19 September 2018
Yogyakarta, dpd.go.id - "Perguruan tinggi memiliki andil yang besar di dalam revolusi industri melalui berbagai macam riset yang mendalam dan berkesinambungan yang tentunya didukung dan diwadahi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.” Demikian disampaikan G.K.R. Hemas (DPD RI Perwakilan D.I. Yogyakarta) saat memenuhi undangan Pembicara Seminar Nasional “Peran Hukum Dalam Penguatan Invensi Dan Inovasi Nasional Pada Era Revolusi Industri 4.0” dalam rangka Dies Natalis Universitas Atma Jaya Yogyakarta k
Wakil ketua DPD RI Nono Sampono: Putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku untuk Pemilu 2024 19 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Rapat konsultasi Pimpinan DPD RI dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI yang membahas tentang penerapan Keputusan MK No 30/XVI/2018 berlangsung di Gedung MK (Rabu/19 September 2019). Dalam rapat konsultasi tersebut disepakati beberapa penjelasan penting dalam penerapan keputasan MK tersebut. Salah satunya adalah penerapan putusan MK No 30/XVI/2018 berlaku untuk Pemilu Tahun 2024.  Rapat konsultasi tersebut dihadiri dari unsur Pimpinan DPD RI yaitu Wakil ketua DPD RI Nono Sampono, wakil ketua DPD RI Akhmad Muqow
Putusan MK Soal Pencalonan Anggota DPD RI Berlaku 2024 19 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 30/XVI/2018 berlaku kedepan atau tidak berlaku surut dan baru berlaku untuk Pemilu 2024. Hal tersebut tertuang dalam hasil rapat konsultasi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan MK yang dipimpin oleh Ketua MK, di Gedung MK, Rabu (19/9). Sebagaimana diketahui bahwa Putusan MK No.30/XVI/2018 menyatakan bahwa pengurus partai politik tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD, apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan
Pemerintah Dukung Agar Kewenangan Baru DPD RI Segera Berjalan 19 September 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta pandangan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM terkait kewenangan DPD RI mengenai pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda). Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan bahwa rapat kali ini untuk mempertajam pandangan stakeholder mengenai fungsi baru DPD RI tersebut terutama dalam hal ruang lingkup dan pelaksanaannya. “Sudah ada titik temu yang mengarah untuk bagaimana mengimplementasikan kewena
LIVE STREAM