x
Blusukan ke Desa, Oesman Sapta Naik Bentor 12 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Oesman Sapta dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, menaiki bentor menuju proyek padat karya di Desa Bilalang Satu, Kotamobagu, Sulawesi Utara, Kamis (12/4). Bentor atau becak motor merupakan alat transportasi umum yang sering dipakai masyarakat Kotamobagu untuk berpergian.  Menurut Oesman Sapta, pengelolaan dana desa di desa Bilalang sudah bagus. Namun masih perlu adanya pengawasan terhadap proyek dana desa, agar lebih baik lagi ke dep
Komite I DPD RI: Implementasi Dana Desa Perlu Ditingkatkan 12 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI menilai bahwa implementasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih menghadapi beberapa kendala. Ketua Komite 1 Akhmad Muqowam menjelaskan masalahnya, pertama adalah besaran Dana Desa yang seharusnya 10% dari Dana Transfer Daerah belum terpenuhi.  Kedua yaitu cara membagi Dana Desa berdasarkan 4 kriteria berdasarkan luasan wilayah, jumlah penduduk, kemiskinan dan geografis belum terlaksana. Menurut Akhmad Muqowam pemerintah masih menyamaratakan cara Alokasi Dana Desa (
BAP DPD RI Terima Aduan Masyarakat Terkait Lahan Pembangunan PLTU Cirebon 12 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik(BAP) DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait masalah lahan antara masyarakat Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura, Warudur, Astana Mukti, Kabupaten Cirebon dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan bersama PT. Cirebon Energi Prasarana (PT CEPR) di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/4). Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman menindaklanjuti proyek pembangunan PLTU 2 Kanci, Kabupaten Cirebon dibangun di atas tanah Wood Centre atau pelabuhan kayu seluas +
Gelar Seminar Tentang Dana Desa 12 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Oesman Sapta membuka Seminar Regional dengan tema 'Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Kedaulatan Desa', di Kotamobagu, Sulawesi Utara, Kamis (12/4).  Oesman Sapta menjelaskan bahwa saat ini, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana undang-undang ini mengatur bahwa seluruh program pemerintah yang masuk ke desa termasuk program pemberdayaan masyarakat dialihkan menjadi dana desa yang akan dikelola
Ketua DPD RI Memotivasi Pengusaha Muda di Daerah 12 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Oesman Sapta memberikan motivasi kepada pengusaha muda di Manado, Sulawesi Utara dalam acara gala dinner dan bussines talk with Ketua DPD RI yang diprakarsai oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulut. Acara yang bertema 'Peran dan Kontribusi Pengusaha Muda Lokal Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Sulawesi Utara' ini bertempat di Hotel Peninsula, Rabu (11/4).  Dalam sambutannya Oesman Sapta membagikan pengalaman hidupnya dari anak keluarga biasa hi
DPD RI Cegah Tradisi Lonjakkan Harga Pangan Jelang Puasa 09 April 2018
Batam, dpd.go.id - Lonjakkan harga pangan jelang puasa dan lebaran menjadi masalah klasik tiap tahunnya. Untuk itu Komite II DPD RI menginvetarisasi permasalahan RUU Kedaulatan Pangan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik untuk mencegah masalah tersebut. “Permasalahan pangan jelang puasa dan lebar setiap tahun selalu terjadi. Maka kami melakukan invetarisir RUU Kedaulatan Pangan,” ucap Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba saat Kunjungan Kerja di Pemkot Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/4). Menurutnya Indonesia
MINIMALISIR IMPOR PANGAN, DPD RI SUSUN RUU KEDAULATAN PANGAN 09 April 2018
Yogyakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka menginventarisasi dalam rangka penyusunan RUU Kedaulatan Pangan dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan dan Sumber Daya Genetik (SDG). Salah satu tujuan dari penyusunan RUU tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan tidak bergantung pada impor pangan dari luar negeri. Salah satu hal yang menjadi indikasi belum terwujudkan kedaulatan pangan adalah masih seringnya pemerintah mengimpor bahan pangan dari luar negeri
SEKTOR INDUSTRI MEROSOT, DPD RI KHAWATIRKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KEPRI 09 April 2018
Batam, dpd.go.id -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengkhawatirkan merosotnya sektor industri di Batam akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Guna dengan hal itu,  Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja sebagai bagian tugas pengawasan atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Industri di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Anggota DPD RI Kepri, Haripinto Tanuwidjaja mengatakan belakangan ini, industri di Batam mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini sangat memprihatikan dan perlu disikapi dengan segera.
Komite II DPD RI: Bulog Daerah Kesulitan Distribusikan Stok Pangan. 09 April 2018
Banjarmasin, dpd.go.id - Komite II DPD RI mendapati bahwa Bulog di daerah kesulitan dalam mendistribusikan stok pangan. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Komite II dengan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Perum Bulog Banjarmasin Kalimantam Selatan.Senin(9/4). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komite II DPD RI I Kadek Arimbawa, Habib Abdurrahman Bahasyim, Permana Sari, Mesakh Mirin,  Aceng Holik Munawar Fikri, dan Dedi Supriyadi Kepala Divisi Regional Bulog Ba
DPD RI : Banyak Potensi Kerugian Negara dalam HAPSEM II BPK RI Tahun 2017 03 April 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI soroti masih banyaknya potensi kerugian negara setelah menerima penjelasan atas Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) II Tahun 2017 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-2, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/4). Ketua DPD RI Oesman Sapta menyampaikan bahwa secara umum Ketua BPK RI telah menyampaikan bahwa permasalahan yang ditemui pada IHPS II 2018 secara umum disebabkan oleh permasalaha
Nono Sampono Harap Ternate Kembangkan Potensi Baru 31 Maret 2018
Ternate, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Nono Sampono menghadiri acara Festival Legu Gam Kie Raha tahun 2018 di halaman Kesultanan Ternate, Maluku Utara (31/3). Dalam sambutannya, Nono menjelaskan bahwa di era penjajahan samudera pada abad 12 sampai 17 bangsa Arab, Cina dan Eropa berlomba-lomba mencari letak kepulauan Maluku dan mereka berupaya menguatkan pengaruh nya disini.  “Mereka ingin menguasai perdagangan khususnya rempah-rempah dunia agar tetap dapat terus diperhitungkan dikancah nasional dan global,&rdq
Nono Sampono: Kearifan Lokal Yang Relevan Harus Dipelihara 30 Maret 2018
Ternate, dpd.go.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan nilai-nilai kearifan lokal yang masih relevan dengan perkembangan jaman haruslah dipelihara. Hal itu merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan budaya dan ideologi negara. “Hadirnya negara Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan dan keikhlasan Kesultanan dan Kerajaan Nusantara yang mewakafkan wilayahnya untuk bergabung dalam sebuah NKRI,” ucapnya saat memberi sambutan pada acara Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) di Pendopo Kedaton K
Kembangkan Holtikultura di Sumut, Senator DPD RI Temui Dirjen Holtikultura 28 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Parlindungan Purba melakukan pertemuan dengan Dirjen Holtikultura Kementerian Suwandi untuk membahas mengenai program pengembangan di bidang holtikultura di Sumatera Utara. Parlindungan Purba berpendapat dengan adanya pengembangan di bidang holtikultura, dapat mengembangkan perekonomian di Sumatera Utara yang berbasis pada agro pertanian. Berdasarkan pada pertemuan di Kantor Dirjen Holtikultura Ps Minggu (28/3) tersebut, Kementerian Pertanian akan merumuskan program pengembangan holtiku
BAP DPD RI Terima Aduan Bupati dan DPRD Banggai Terkait Eksekusi Lahan 28 Maret 2018
Jakarta. dpd.go.id - Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai meminta bantuan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas kasus eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua BAP DPD RI Novita Annakota dan Ahmad Sadeli Karim di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (28/3).  Bupati Banggai Herwin Yatim menjelaskan bahwa bukan hanya masyarakat saja yang menjadi korban, tetapi juga aset pemerintah daerah diantarany
DPD RI BERHARAP PROGRAM PEMERINTAH TEPAT SASARAN 27 Maret 2018
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat merencanakan dengan baik prioritas pembangunan nasional tahun 2019 mendatang. Hal ini tertuang dalam rapat kerja Tim Anggaran Komite I, II, III dan IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/3). Wak
LIVE STREAM