x
DPD RI Terima Delegasi 8 Gubernur Bahas RUU Daerah Kepulauan Untuk Segera Disahkan DPR 06 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima delegasi dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan untuk membahas perkembangan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono berjanji akan terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan untuk segera disahkan demi kepentingan daerah yang berbasis wilayah kepulauan. Menurut Nono, saat ini RUU Daerah Kepuluan yang diinisiasi DPD RI telah masuk dalam pembahasan secara tripartit antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. DPR RI telah membentuk
Komite I DPD RI Bahas Kasus Tindak Lanjut Ganti Rugi Tanah di Bolaang Mongondow 04 Februari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite I meminta pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ganti rugi tanah kepada 1.114 kepala Keluarga di lokasi eks. UPT. Tumokang. Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mogondow, Sulawesi Utara. Selain itu Komite I juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meninjau ulang rencana upaya hukum luar biasa dengan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar pendapat Komite I dengan mengunda
Akhmad Muqowam : Perlu Bahu Membahu Untuk Atasi Problematika Masyarakat 02 Februari 2019
Lampung, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam berharap agar ikatan alumni mempunyai program-program yang bisa mengatasi problematika masyarakat apalagi pengurusnya sudah mengabdi di berbagai bidang." Dimulai dari pergerakan mahasiswa menjadi alumni, tidak berada di ruang bebas lagi tapi di tengah-tengah masyarakat. Jadi harus menyatu dengan problematika masyarakat," demikian pesan Akhmad Muqowam yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di pe
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Harus Akomodir Kepentingan Umat 29 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang disusun DPR RI memperhatikan kepentingan umat dengan mengedepankan akhlak mulia, dan penghapusan diskriminasi antar pendidikan swasta serta negeri. “Maka RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mencoba menjadi jawaban atas kegusaran yang berkecimpung dunia pendidikan keagamaan,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat RDP tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (29/1).   Novita
KOMITE II DPD RI LAKUKAN PENGAWASAN PASCA ERUPSI GUNUNG AGUNG 28 Januari 2019
Denpasar, dpd.go.id – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja di Posko Pemantauan Gunung Agung, Karangasem, Bali. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Rombongan disambut antusias oleh masyarakat sekitar Pos Pemantauan Gunung Agung, karena telah terjadi erupsi beberapa hari sebelumnya. Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah harus segera sadar akan risiko dan mitigasi bencana. “Permasalahan pembangunan y
Polemik Impor Pangan dan Infrastruktur Harus Terkuak Di Debat Kedua 23 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Debat Publik Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 Putaran Kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019 diharapkan memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia terkait tema yang diangkat yaitu persoalan Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur. Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan debat terutama KPU, tim sukses, dan penelis harus punya keberanian dan semangat yang sama untuk menyajikan pendidian politik yang bermutu kepada rakyat lewat debat ini. Anggota DPD RI atau Senator Fahir
Debat Perdana Mengkungkung Paslon 18 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id, 18 Januari 2018—Keyakinan KPU dan kedua tim sukses bahwa debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden akan memukau rakyat Indonesia karena keempat kandidat sudah mendapatkan kisi-kisi pertanyaan ternyata sangat jauh dari harapan. Sebagian besar rakyat kecewa karena semua sisi gelaran debat baik substansi maupun teknis bukan hanya menenggelamkan gagasan para kandidat tetapi juga sebagai sebuah ‘pertunjukan’ kurang dinamis, kaku, dan tidak mengalir seperti layaknya forum debat dan adu gagasan. 
DPD RI Minta Pemerintah Cegah Kegaduhan Politik Jelang Pemilu 2019 18 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI mengingatkan kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang perhelatan pesta Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Hal tersebut terungkap saat Sidang Paripurna ke-8 Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gd. Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum’at ( 18/1). “Kondisi politik semakin hangat, DPD RI menghimbau kepada Pemerintah agar dapat meredam situasi yang dapat menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik terlebih menjelang
Alumninya Saling Dukung, Kampus Diminta Berani Gelar Debat Capres 15 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Belakangan ini marak dukungan dan deklarasi berbagai kelompok atau komunitas alumni universitas atau perguruan tinggi ternama kepada Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2019. Bahkan tidak jarang kelompok atau komunitas alumni dari satu kampus yang sama tetapi punya pilihan capres/cawapres yang berbeda. Anggota DPD RI yang juga Alumni Universitas Indonesia (UI) Fahira Idris mengungkapkan, perbedaan pilihan antarkelompok alumni tentunya adalah hal yang wajar. Agar persilangan dukunga
Jawab Tantangan Global, HIMPUNI Selenggarakan Seminar Tenaga Kerja 14 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id-Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) menjawab tantangan dinamika tahapan perkembangan industrialiasi yaitu Industri 4.0 yang telah berkembang pesat dan diyakini sebagai kecenderungan global di seluruh Indonesia dengan mengadakan Seminar tentang Kesiapan Tenaga Kerja di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (14/1). Seminar ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia DR(HC) H. Jusuf Kalla dan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Akhmad Muqowam, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Komigi Minta Masalah Otsus Tanah Papua dan Isu Pemekaran DOB Masuk Materi Debat Capres – Cawapres 14 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Karena itu, pemberlakuan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempertahankan NKRI berdasarkan
Apresiasi Dan Mendukung Program Maghrib Mengaji 12 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Senator dan Ketua (plt) ICMI DKI Jakarta , Dr. H. Dailami Firdaus, mendukung Gubernur Anies Baswedan, dalam Program Maghrib Mengaji. "Menurut Saya jam belajar masyarakat, perlu diaktifkan lagi. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program ini, dan saya berharap Pak Gubernur menyiapkan kebijakannya. Saat ini kita punya urgensi untuk melakukan ini. Setidaknya bukan saja menekan buta Al-Quran tapi dapat menekan masalah sosial seperti kenakalan remaja." Ujar Dailami Firdaus di Jakarta. "Di sisi lain kita juga bis
Isu Perempuan dan Anak Harus Ada Dalam Debat Pilpres 11 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dari lima tema besar Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.  “Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini. Tiada bangsa yang maju tanpa punya prog
Kesetjenan DPD RI Melakukan Kerjasama Dengan BPS dan BIG 09 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Kesetjenan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Penandatanganan tersebut merupakan kerjasama dukungan penyeleggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi bagi DPD RI. Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengapresiasi adanya kerjasama ini. Lantaran, fungsi dan tugas DPD RI haruslah didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang lengkap. “Apalagi dengan adanya kewenangan baru DPD R
DPD RI Sampaikan Pandangan RUU Pekerja Sosial ke DPR RI 08 Januari 2019
Jakarta, dpd.go.id - Komite III DPD RI memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU Pekerja Sosial pada rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Pada kesempatan ini, DPD RI berpandangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal.   “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal. Telah terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah serta kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial,” ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta di Nusan
LIVE STREAM