x
Susun Prolegnas, PPUU Gelar RDPU dengan 3 Universitas 14 September 2017
Jakarta, dpd.go.id –Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Penelitian Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, serta Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kamis siang (14/09/17). “Rapat kali ini merupakan pertemuan untuk mendengarkan paparan narasumber terkait penyusunan Prolegnas DPD RI Prioritas Tahun 2018. Ekspektasi masyarakat terhadap penyusunan legislasi yang pro terhadap kepent
BAP Fasilitasi Sengketa Tanah Karang Intan Kalsel dengan TNI AD 13 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Kami secara de facto memiliki tanah 2500Ha (5x5) Km. Sudah didaftarkan menjadi inventarais negara dan masuk ke BMN (Barang Milik Negara) dan diberikan kewenangan kepada Kemenhan (TNI AD) sebagai kuasa pengguna pengelola milik negara. Tanah tersebut kami pakai untuk markas batalyon Kodam VI/Mulawarwan, sebagian dipakai untuk fasilitas latihan militer di Kalimantan. Apapun yang terjadi sebagai penanggungjawab lahan tersebut maka Kami akan pertahankan. Status tanah itu sedang proses sertifikasi karena keterbatas
Bahas 2 RUU, Ini yang Disepakati PPUU dan Komite 1 13 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat gabungan (ragab) dengan pimpinan komite 1 di Ruang Rapat PPUU DPD RI, Gedung B lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/09/2017). Dalam membuka rapat gabungan kali ini, Gede Pasek menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) agenda yang perlu dibahas dan disepakati bersama yaitu dalam rangka harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU Pemerintahan Daerah Kepulauan dan RUU tentang Eti
DPD RI – Indonesia Jadi Contoh Toleransi Untuk Myanmar 11 September 2017
Jakarta -  Terkait konflik kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, negara Indonesia sebagai Negara multi agama, suku dan ras dapat menjadi contoh kerukunan bagi Myanmar. Hal tersebut terungkap dalam Eksekutif Brief yang diadakan oleh DPD RI bersama Komnas Ham, Aktivis UNHCR, dan Akademisi Universitas Indonesia, di Komplek Senayan Jakarta. Senin (11/9).   Turut hadir dalam exekutif brief tersebut  Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua II Darmayanti Lubis, Anggota DPD RI Fahira Idris, Mervin Sadipun Komber, Siska Marlen
Badan Akuntabilitas Publik DPD RI - Pemkab Mempawah Bahas Sengketa Tanah 07 September 2017
Mempawah (Antara Kalbar) - Tim Inti Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, membahas dan melakukan dengar pendapat dengan sejumlah perwakilan masyarakat terkait sengketa tanah dengan PT Tri Kartika. Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana di Mempawah, Kamis, mengatakan, berdasarkan data yang diinventarisir, pengusahaan lahan oleh PT Tri Kartika didasari izin-izin yang dimiliki yakni terkait pengelolaan industri kecil di kawasan tersebut.  Sementara para pihak yang berkepentingan (m
Beberapa Daerah di Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Perawat 06 September 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Dalam rangka memperkaya materi sebagai bahan masukan menyusun revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Komite III kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (6/9/2017). RPDU yang membahas mengenai pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ini dipimpin oleh Fahira Idris dengan menghadirkan Dr. Krishnajaya, MS, Ketua Umum ADINKES Pusat. Krishnajaya memulai paparannya dengan peta kondisi keperawatan yang ada di Indonesia, bahwa secara
DPD RI MINTA AGAR MENTERI KEUANGAN PRIORITASKAN DAERAH 06 September 2017
Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin (5/6/2017), Komite IV DPD RI dan tim anggaran komite I, II, III kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja  dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017). Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa tetap dianggarkan dikisaran tujuh ratus juta sampai satu milliar rupiah perdesa di tahun 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari
RAPAT DENGAN DPD, MENTERI BAPPENAS FOKUS ATASI PENGANGGURAN 05 September 2017
Jakarta – Saat ini masih terjadi kendala pengangguran yang cukup meresahkan di Indonesia, Pengangguran menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi lambat, dan penyebab kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, Pada Februari 2017 lalu, data pengangguran tercatat 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Bila dibandingkan Februari 2016 lalu mencapai 5,50 persen, maka data pengangguran terbuka Februari 2017 mengalami penurunan 0,17 persen atau 10.000 orang.   Membahas kendala yang dikeluhkan masyarakat daerah, maka Komite IV dan tim angg
DPD RI Dukung Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 05 September 2017
Dukungan DPD RI terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, terlihat dari komitmen Komite III untuk segera merampungkan apa yang menjadi kekurangan atau permasalahan dari UU No. 38 Tahun 2014 maksimal tahun 2018 dengan membentuk tim kerja, membuat jadwal dan tahapan-tahapan kerja. “DPD RI perlu membentuk Tim Kerja untuk mengawal usulan DPD RI kepada Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Kepera
Banyak Kendala Pada Distribusi 9 Juta Hektar Lahan Dari Pemerintah 04 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Reforma agraria seharusnya menjadi hal mendasar, saat ini pemerintah mempunyai program akan mendistribusikan 9 juta hektar lahan untuk disistribusikan dan dalam Undang Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan jelas memberikan kepada petani untuk diolah. Lahan tersebut diadakan melalui pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak kendala. "Pelaksanaan reforma agraria yang dilaksanakan pemerintah saat ini pelaksanaannya masih jauh panggang dari api, prioritas yang d
Posisi Indeks Kompetitif Indonesia Tahun 2016 Menurun 04 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Globalisasi ekonomi ditopang perdagangan dan sistem informasi. Undang-undang ini belum berdampak optimal terhadap Indek Inovasi Indonesia yang ada diperingkat 87 dibawah Kenya. Indek Kesiapan Indonesia ada diperingkat 85. Permintaan paten masih rendah yang mengindikasi inovasi masih rendah sehingga belum layak dikomersialkan. Jumlah publikasi masih rendah. Semua itu merupakan hal mendasar bagaimana cara melihat hubungan teknologi dan ekonomi. Bagaimana merumuskan mekanisme yang tepat antar lembaga.” Demik
Indonesia Darurat Narkoba 29 Agustus 2017
Jakarta -- Fahira dalam membuka RDPU mengatakan bahwa “Peredaran narkoba yang sangat masif, jelas menjadi ancaman tersendiri bagi generasi bangsa kita”. Hal ini disampaikan dalam RDPU membahas mengenai Narkotika yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (29/8/2017). Fahira menambahkan berbagai pendekatan dilakukan oleh banyak pihak dalam upaya pemberantasan narkoba, dan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui Undang-Undang. Saat ini Indonesia telah memiliki UU Nomor 35 Tahu
Komite III Bahas RUU Sisnas IPTEK 28 Agustus 2017
Jakarta -- “Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi bangsa kita, hal ini terlihat pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat” tutur Fahira Idris. Hal tersebut disampaikan Fahira dalam membuka Rapat Dengar Pendapat Umum yang membahas mengenai pandangan terhadap RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Ruang Rapat Komite III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017) pagi. UU No. 18 Tahun 2002 menurut Komite III belum mampu memberik
DPD RI: Kualitas Pengolahan Sampah di TPST Bantargebang Harus Ditingkatkan 28 Agustus 2017
Jakarta -- DPD RI mendorong kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menurut Ketua Komite II Parlindungan Purba dan Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus, banyak elemen dan infrastruktur di TPST Bantargebang yang harus segera diperbaiki. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan TPST Bantargebang mampu menjadi TPST yang ramah terhadap lingkungan, masyarakat, serta mampu menghasilkan energi yang bermanfaat. Saat meninjau TPST Bantargebang hari Se
GARAP RUU SISNAS IPTEK : IPTEK HARUS MAMPU TINGKATKAN KUALITAS SDM 28 Agustus 2017
Jakarta -- Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas-IPTEK) diharapkan dapat mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memiliki daya saing di kancah Internasional. Hal ini dikatakan Anggota Komite III DPD RI, Abraham Liyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para peneliti membahas RUU Sisnas-IPTEK di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (28/7). Abraham menilai keberpihakan negara terhadap pengembangan SDM sangat minim. Dibandingkan dengan negara lain, kualitas SDM Indonesia jauh ter
LIVE STREAM