x
BAP Rekomendasikan Reaktivitasi Jalur KA Semarang Tawang-Tanjung Mas 05 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – “DPD mendukung proyek revitalisasi jalur kereta api, akan tetapi masyarakat juga perlu diperhatikan agar tidak merasa dirugikan.” Demikian disampaikan Abdul Gafar Usman Ketua BAP pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) diselenggarakan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memfasilitasi masalah sengketa lahan Kampung Kebonharjo, Tanjung Mas, Semarang antara PT. KAI dengan masyarakat di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Kamis (05/10/2017). RDP ini sebagai tindaklanjut atas kunjungan kerja
Sipur Luar Biasa DPD ke-1, BPK Laporkan IHPS Semester I Tahun 2017 04 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Memenuhi amanat undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hari ini BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2017 kepada Dewan Perwakilan Daerah.” Demikian disampaikan Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua (Badan Pemeriksaan Keuangan) BPK RI pada Sidang Paripurna (Sipur) Luar Biasa DPD RI ke-1 di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Rabu, (04/10/2017). Moermahadi melaporkan bahwa IHPS I Tahun
Komite I DPD RI Gelar Seminar Dorong Pelaksanaan UU Desa 03 Oktober 2017
Semarang - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI gelar Seminar Regional bertemakan “Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa” untuk mendorong pelaksanaan Undang-Undang Desa. Karena dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diundangkan pada tanggal 14 Januari 2014, DPD RI melihat banyak permasalahan-permasalahan dalam implementasi di lapangan. Seminar tersebut digelar di Graha Dika Bhakti Kantor Gubernur Jawa Tengah. Selasa (3/10). Achmad Muqowam Ketua Komite I DPD RI bersama Ganjar Pran
Parlindungan Purba: Masih Banyak Kendala bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Rakyat 03 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id - "Pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan seperti Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun masih banyak kendala bagi pemenuhan kebutuhan rumah rakyat", ungkap Parlindungan Purba dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPuPR) yang membahas isu pokok pengawasan atas pelaksanaan UU No.1 Thn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Lantai 3 Gedung B DPD RI pada hari Selasa (03/10/2017
DPD RI Minta Pemerintah Berdayakan Produksi Garam dalam Negeri 02 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI meminta kepada pemerintah lebih memberdayakan produksi garam dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri sehingga pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan impor garam yang mengancam kehidupan petambak garam dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI di Lantai 3 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (02/10/2017) Hal di atas merupakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementer
Terjun Payung Hingga Tari Saman Meriahkan Ulang Tahun DPD RI KE-13 01 Oktober 2017
Jakarta-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merayakan HUT Ke-13 DPD RI yang jatuh pada 1 Oktober mengambil tema Pemantapan Kewajiban Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Di Gedung MPR/DPR/DPD RI senayan Jakarta. Minggu (1/10).   Ketua DPD RI Oesman Sapta didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Darmayanti Lubis hadir dan membuka Ulang Tahun DPD RI yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang dimeriahkan dengan aksi terjun payung yang membawa bendera nasional merah putih dan bendera DPD RI, dan be
DPD RI Terima Audiensi Warga Lampung 28 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima audiensi kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) kelurahan Way Dadi, Lampung di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen pada hari Kamis (28/9). Pokmas Way Dadi memohon perbantuan penyelesaian konflik tanah kelurahan Way Dadi, Lampung seluas 300ha sejak 1980 sampai sekarang belum selesai. Dalam rapat ini Armin Hadi selaku Ketua Pokmas Way Dadi menyebutkan bahwa Kebijakan Pemerintah di masa lalu tidak prosedural dan taat azas hukum, selain itu Pemda Lampung sampai saat
RDP BAP Terkait Permasalahan Opini BPK RI terhadap TVRI 27 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah permasalahan opini BPK RI terhadap TVRI yang dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (27/09/2017).  Hasil Pemeriksaan BPK RI memberikan Opini Laporan Keuangan TVRI empat tahun berturut-turut TMP/Disclaimer (2013, 2014, 2015, dan 2016). Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyarini mengungkapkan bahwa Kominfo membantu dalam SDMnya m
I Kadek Arimbawa: Apakah pemerintah latah dengan hal energi? 20 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Apakah pemerintah latah dengan hal berbau energi dengan mengeluarkan Perpres no 18 Tahun 2016 tentang perlunya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa)? Bukankah akan menjadi sangat besar biayanya, tentunya lebih baik dikelola secara berkelanjutan dengan cara yang lain terlebih dahulu”, ungkap I Kadek Arimbawa, Wakil Ketua Komite II dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI. Senator asal Bali tersebut juga mendorong pemerintah daerah agar berkomitmen bersama pemerintah
Bahas Koperasi, Komite IV DPD RI Panggil LPDB-KUMKM 20 September 2017
Jakarta,dpd.go.id -- Sebagai upaya terhadap pengawasan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Komite IV DPD RI kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Braman Setyo setelah sebelumnya Rapat Kerja bersama Menteri Koperasi, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada Senin (18/9/2017). RDP ini dipimpin oleh Ajiep Padindang selaku Ketua Komite IV DPD RI didampingi oleh Wakil Ketua I, Ayi Hambali dan Wakil Ketua II, Siska Marleni di ruang rapat Komite IV DPD RI, Kompleks
BAP Menerima Aspirasi Masyarakat Cilegon terkait Sengketa Lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera 20 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima audiensi masyarakat warga Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Banten dalam penyampaian aspirasi terkait masalah sengketa lahan dengan PT. Krakatau Bandar Samudera. Audiensi diterima Abdul Gafar Usman Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (20/09/2017). Saiful Arifin, Kuasa ahli waris atas tanah sengketa menyampaikan bahwa tanah warga seluas kira-kira 5,12 Hektar yang berada di kawasan PT. Krakatau Bandar Samudera y
Sipur Keempat Tetapkan RUU Daerah Kepulauan Menjadi Usul Inisiatif DPD RI 19 September 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Sebagai bukti nyata langkah kerja DPD bersama daerah dalam menyusun RUU Usul Inisiatif  tentang Daerah Kepulauan yaitu dengan hadirnya stakeholder (gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota, dan rektor atau yang mewakili) menjadi dukungan moral bagi DPD dalam menjalankan tugas konstitusinya.” Demikian disampaikan Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Selasa, (19/09/2017). Sidang Paripurna (Sipur) ke-4 DPD RI dipimpin Nono Sampono didampingi Darmayanti Lu
DPD RI APRESIASI SISTEM INFORMASI KPU 18 September 2017
Jakarta, dpd.go.id Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (18/9). Hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komite I Ahmad Muqowam, Wakil Ketua Benny Rhamdani, dan Anggota Komite I DPD RI, Ketua KPU Arief Budiman beserta anggota komisioner KPU lainnya, dan Anggota Bawaslu Mochammad Affifudin. Dalam pertemuan kali ini, Komite I DPD RI mengapresiasi kemajuan Sistem Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kinerja B
Komite II Dorong Pemerintah Bangkitkan Industri Rotan 18 September 2017
Jakarta,dpd.go.id - Larangan ekspor bahan baku rotan yang dahulu terdapat pada Permendag No. 35 tahun 2011 memunculkan fakta bahwa proteksi yang diberikan untuk memajukan industri mebel dan kerajinan rotan menimbulkan banyak kerugian terutama bagi para pelaku rotan. Walaupun Permendag 35/2011 telah dicabut namun dampaknya masih dirasakan oleh para pelaku rotan sampai sekarang. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Komite II DPD RI dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Industri Agro, Dirjen Pengelola Hutan Produks
Ini Langkah Kementerian Koperasi dan UKM Demi Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur 18 September 2017
Jakarta,dpd.go.id – Koperasi merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (UUD 1945). Hal ini selaras dengan harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan. Selama perjalanannya Koperasi Indonesia mengalami pasang surut dengan beberapa kali berganti Undang-Undang yang mengaturnya. Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menggantikan Undang-Undan
LIVE STREAM