x
Hari Pahlawan Ketua DPD RI Oesman Sapta Pimpin Upacara Tabur Bunga Di Laut Jakarta 10 November 2017
Jakarta -- Peringati Hari Pahlawan Ketua DPD RI Oesman Sapta Pimpin Upacara Tabur Bunga Di Laut Jakarta.  Tema Hari Pahlawan tersebut adalah "Perkokoh Persatuan Membangun Negeri. " Upacara berlangsung di geladak Kapal republik Indonesia (KRI) dr. Soeharso 990 dan bertolak ke perairan di sekitar pulau Damar kepulauan seribu. Jum'at(10/11).    Turut hadir Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono,  Anggota DPD RI, I Kadek Arimbawa, Abdul Aziz Khafia,  Hendri Zainuddin,  sejumlah pelajar,  veteran, peja
Ketua DPD Dukung FKPPI Jaga Keutuhan NKRI 09 November 2017
JAKARTA -- Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan dari Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-Polri (FKPPI) di Nusantara III Komplek Parlemen, Senin (9/11). Pada kesempatan itu, FKPPI mengundang Ketua DPD hadir pada acara Apel Siaga Bela Negara di Monas pada 18 November 2017. Oesman Sapta mengatakan bahwa FKPPI bukan orang lain baginya. Karena sejauh ini telah banyak yang dilakukan oleh FKPPI untuk NKRI. “Kebetulan saya juga anak dari seorang Polisi. Anak FKPPI banyak yang telah menjadi bupati, gubernur, hi
Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah : Studi Kasus Tata Kelola Kawasan Komplek Gelora Bung Karno 09 November 2017
Jakarta, dpd.go.id-- Bidang Kajian Klarifikasi, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI hari ini mengadakan Kegiatan Final Report Kajian Penelitian Pendek dengan mengundang beberapa peneliti dan reviewer di Ruang Rapat PPUU, Lantai 3, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (9/11/2017). Judul dari penelitian pendek tersebut adalah “Kajian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Guna Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (Studi Tata Kelola Kawasan Komplek Gelora Bung Karno)” yang merupakan
Mewujudkan Efektifitas Birokrasi Melalui Reformasi Birokrasi 01 November 2017
Jakarta. dpd.go.id- Efektifitas birokrasi ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan bicara tentang reformasi birokrasi maka ada dua poin penting yang perlu kita ketahui yaitu mengenai pengelolaan organisasi dan pengelolaan SDM. Hal tersebut disampaikan Satya Susanto Dirjen Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Keuangan selaku narasumber dalam acara dialog Coffe Morning yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Setjen DPD RI di Gedung DPD Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/11). Satya menambahkan bahwa
Pusjakum DPD RI adakan FGD terkait Geologi dan Penanggulangan Bencana 31 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka memperkaya kajian analisis, klarifikasi dan mediasi dalam hal kebijakan dan hukum dalam hubungan pusat-daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum (Pusjakum) DPD RI mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan mengundang beberapa peneliti dan narasumber serta reviewer di Ruang Rapat BK, Lantai 3, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (31/10/2017). Terdapat 2 sesi FGD yang diselenggarakan Pusjakum dalam kegiatan ini tentang Kajian Analisis Kelembagaan Penataan dan Pemanfaatan Informasi Geol
Badan Kehormatan DPD RI Akan Bentuk Forum Komunikasi Badan Kehormatan Parlemen. 20 Oktober 2017
Jakarta- Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan bentuk Forum Komunikasi Badan Kehormatan Parlemen, selain itu BK DPD RI menyiapkan program strategis untuk penguatan lembaga DPD RI. Hal tersebut diungkapkan Mervin Sadipun Komber Ketua BK didampingi Hendri Zainudin Wakil Ketua BK dan Leonardy Harmainy anggota BK dalam pernyataan pers kepada media, di Ruang Rapat BK Gedung DPD RI Senayan Jakarta. Jum’at (20/10). “Proses pengaduan yang diajukan kepada kami Badan Kehormatan perlu ada tata beraca
Sidang Paripurna Sahkan Prolegnas DPD RI Prioritas RUU Tahun 2018 20 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Prolegnas diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
DPD RI Ajak Semua Pihak Berantas Mafia Tanah 18 Oktober 2017
Keberadaan mafia tanah dianggap telah mengacaukan tata kelola pertanahan di Indonesia. Selain memunculkan penghambat pelaksanaan reforma agraria, keberadaan mafia tanah juga dinilai merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu Komite I DPD RI mengajak pihak terkait untuk bersama-sama memberantas mafia tanah.  Menurut Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani, tata kelola pertanahan di Indonesia saat ini berhadapan dengan tiga kekuatan besar yang bersekongkol dalam sebuah kelompok yang disebut mafia tanah. Menurutnya tiga kekuatan besar
DPD Siap Jembatani Harmonisasi Hukum Daerah dan Pusat 18 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id –Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rembuk Nasional dengan tema “Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah, Rabu (18/10/17). Acara yang dibuka langsung oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta, menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto (Staf Ahli Menteri Dalam Negeri), Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Supandi (Ketua Muda Mahkamah Agung) dan Gede Pasek Suardika (Ketua PPUU DPD RI). Dalam m
DPD RI minta pemerintah optimalkan solusi masalah haji di Indonesia 17 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI mengharapkan pemerintah mengoptimalisasi penambahan kuota petugas haji (Non Kloter), Tim Petugas Haji Indonesia, Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia/ TPHI dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia/ TPIHI, sehingga diperoleh perbandingan yang proporsional antara petugas dengan jamaah haji. Hal diatas merupakan salah satu kesimpulan dan kesepakatan Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia yang membahas tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ta
OESMAN SAPTA APRESIASI PEMBANGUNAN MASJID DI DAERAH YANG MEMBUTUHKAN 16 Oktober 2017
BOGOR - Pembangunan masjid di daerah sangat bermanfaat, apa lagi di daerah pelosok yang membutuhkan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPDRI Oesman Sapta Odang saat  meresmikan Masjid Raya Bait Nusantara, Komplek Tiara School Graha Prima, Kelapa Nunggal Bogor-jawa Barat, Jumat (13/10/2017).   Masjid yang dirintis pembangunannya oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, sudah berjalan sejak 6 tahun yang lalu dibawah pimpinan yayasannya Nurani Nusantara Sejahtera. Dimana peletakan batu pertamanya oleh  Tarmizi Tahe
Senator Lampung: Rekomendasi BAP Harus Mengutamakan Kepentingan Semua Pihak 12 Oktober 2017
Bogor, dpd.go.id –Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar konsinyering dengan agenda Laporan Hasil Kerja Tim Analisis BAP DPD RI dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan NTB, Kamis (12/10/17). Rapat diawali dengan penyampaian laporan oleh staf ahli yang merupakan perwakilan Tim Analisis dari tiap-tiap provinsi. Terdapat berbagai permasalahan yang ditemui oleh Tim Analisis yaitu perm
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI 12 Oktober 2017
KLIK DISINI UNTUK MELIHAT DETIL PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA   KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH LAMPIRAN PENGUMUMAN   Akses pansel.dpd.go.id untuk lebih jelasnya
Provinsi Lampung siap Jadi Ibukota RI 11 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite I menggelar rapat dengan audiensi membahas aspirasi mengenai usulan wacana Provinsi Lampung sebagai Ibukota RI bersama Tim Kerja FGD Lampung Ibukota Pemerintahan RI.  Adanya wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta, mendorong akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat untuk mengusulkan Lampung sebagai salah satu pilihan ibu kota yang baru. Muqowam berpesan bagi setiap daerah yang menginginkan menjadi calon ibukota harus berupaya untuk memajukan daerahnya melalui road map pembangunan yang
Ini Proyek Strategis Nasional Yang Menjadi Target Hingga Tahun 2019 10 Oktober 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang dibentuk untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara. LMAN dibentuk untuk mengatasi sulitnya pembebasan tanah. LMAN hadir karena 2 Tahun pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) kesulitan terhadap pengadaan (pembebasan) tanah, setelah LMAN hadir, 7 bulan kemudian pembebasan lahan dapat dilakukan dan PSN kembali dapat berjalan”, papar Rahayu Puspasari yang merupa
LIVE STREAM