x
Meningkatkan Daya Saing, Rektor dan Pengajar Asing Menjadi Pilihan Rasional 04 Agustus 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dalam pidato Visi Indonesia, Jokowi menegaskan bahwa dunia sedang berubah, tantangan ke depan akan semakin berat. Oleh karenanya, peningkatan SDM menjadi tumpuan dan prioritas Nawacita II, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 5 tahun ke depan. Seiring dengan hal tersebut, kunci utama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pembenahan mendasar terhadap perguruan tinggi di Indonesia. Para lulusan perguruan tinggi inilah yang akan menjadi harapan untuk membawa Indonesia maju dan mampu bersaing, baik dalam konteks ka
Gede Pasek Suardika menerima aspirasi warga Canggu terkait sengketa lahan Pura 01 Agustus 2019
Denpasar, dpd.go.id – Senator Bali, Gede Pasek Suardika menerima penyampaian aspirasi masyarakat Bali pengempon (warga dan ahli waris) dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh terkait dengan sengketa lahan Pura di daerah Banjar Babakan, Canggu, Kuta Utara tersebut di Kantor DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar pada hari Kamis (01/08/2019). Senator Gede Pasek Suardika mengapresiasi langkah positif warga selaku pengempon dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang menuntut keadilan atas proses hukum yang telah berlangsung dan berharap agar pura yang telah b
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI LEPAS PEJABAT DAN PEGAWAI YANG AKAN TUNAIKAN IBADAH HAJI 31 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI melepas beberapa enam orang pejabat dan pegawai yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar Moenek, berharap agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan kembali dengan selamat. "Semoga apa yang menjadi niat baik.kita semua menunaikan ibadah di tanah suci dapat terlaksana dengan baik. Dan semoga menjadi haji dan hajjah yang mabrur, serta kembali dengan selamat," ucapnya di Gedung DPD RI (31/7). Terkait empat orang yang juga
Reydonnyzar Moenek Berharap IKPS Mampu Bantu Tekan Kemiskinan di Pesisir Selatan 30 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek mengatakan pengembangan dan sinergisitas Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) dinilai sangat penting untuk kemajuan daerah Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar). Lantaran, IKPS menjadi kekuatan dan  peluang bagi Pesisir Selatan yang menjadi garis pantai terpanjang di Indonesia. “Pesisir selatan merupakan garis pantai terpanjang di Indonesia bahkan termiskin. Untuk itu, terpenting saat ini dimana posisi sekarang dan mengarah kemana IKPS ini
Senator Jakarta dukung Gugatan Pemprov pada Pengelola Trans Jakarta 29 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana akan menggugat perusahaan penyedia bus Transjakarta. Gugatan ke meja hijau ini bertujuan agar uang rakyat sebanyak Rp110,2 miliar yang sudah digunakan untuk membayar uang muka pembelian 483 unit bus Transjakarta kepada perusahaan penyediaan dikembalikan kepada warga Jakarta.  Gugatan ini ditempuh karena beberapa perusahaan enggan mengembalikan uang muka pengadaan empat paket bus yang sebelu
DPD RI Apresiasi Prestasi Banyuwangi 27 Juli 2019
Banyuwangi, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Akhmad Muqowam menjadi tamu kehormatan dalam pembukaan Festival Smart Kampung Banyuwangi yang dilangsungkan di Taman Blambangan, Banyuwangi, Sabtu (27/7). Dalam sambutannya, Akhmad Muqowam mengapresiasi keberhasilan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang telah berhasil membangun desa-desa berbasis online. “Desa-desa  di Banyuwangi sangat luar biasa dalam pelayanan publiknya, waktu pelayanannya ada yang hingga jam 9 malam dan bahkan ada yang 24 jam karena pelayanan ber
Akhmad Muqowam: Pusat dan Daerah Harus Satu Persepsi Dalam Pelaksanaan UU Adminduk 25 Juli 2019
Semarang, dpd.go.id - Administrasi kependudukan diyakini sebagai regulasi utama dalam mengatur peristiwa kependudukan dan  menjadi penopang stake holder lain, misalnya bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, yang dalam  faktanya seringkali menjadi dasar untuk menyatakan suatu Pemilu dan Pilkada dikatakan cacat atau tidak. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai perlu ada pengawasan pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepe
Donny Moenek : Sehebat-hebatnya Suami ada Seorang Istri yang Lebih Hebat di Sampingnya 24 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI DR. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M. yang populer dipanggil Donny menghadiri Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal DPD RI Masa Bhakti Periode 2014-2019, Rabu 24 Juli 2019. Turut hadir pada acara tersebut, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat Wien Ritola Tasmaya, Penasehat DW Ibu Nono Sampono. Ketua DW Setjen DPR RI Ibu Marni Reydonnyzar Moenek dalam pidatonya setelah dikukuhkan mengajak seluruh anggota DW untuk bersama-sama mengembangkan sinerg
Komite I DPD RI Konsisten Perjuangkan DOB 23 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Pimpinan Komite I Fachrul Razi menerima Tim Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Panton Labu pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan berjanji konsisten dan konsen dalam memperjuangkan Daerah otonomi Baru (DOB) untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (23/7/2019). Fachrul juga meminta pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penataan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai dasar pemekaran daerah. &rdqu
Sekretariat Jenderal DPD RI Genjot Tingkatkan Kualitas Layanan dan Reformasi Birokrasi 22 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dalam menciptakan reformasi birokrasi yang profesional dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka DPD RI membutuhkan sentuhan semangat perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi. “Kita harus berubah, tidak lagi bermain pada tataran biasa-biasa saja. Perubahan merupakan tuntutan dari internal dan eksternal kita agar meningkatkan kualitas pelayanan cepat, efektif efisien, dan yang tidak kaku,” ucap Sekretaris Jender
UMMAT ISLAM HARUS MENOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL 22 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa dan keluar dari asas dasar negara yaitu Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila pertama. Hal ini disampaikan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus.  Pria yang kerap dipanggil Bang Dailami ini mengatakan RUU PKS memiliki dasar mengubah cara pandang masyarakat untuk mengikuti pola feminisme yaitu " Tubuhku adalah Milikku " (My Body Is Mine), dimana setiap bentuk pengaturan terhadap tubuh dan perilaku sek
DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir 18 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa baktinya yang akan berakhir pada 30 September 2019 nanti, sebagai representasi daerah dan wujud tanggung jawab DPD RI periode 2014-2019. Hal tersebut mengemuka saat Sidang Paripurna DPD RI ke-13 yang dibuka oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.   Wakil Ket
DPD MENDORONG KESEJAHTERAAN WILAYAH PERBATASAN DAN KEDAULATAN NKRI: UJI SAHIH RUU WILAYAH NEGARA 16 Juli 2019
Manado, dpd.go.id - 16 Juli 2019, DPD mengambil momentum untuk menguatkan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan melalui inisiatif pengusulan RUU Wilayah Negara. Dalam pandangan DPD, UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, meskipun sudah memberikan penegasan teritori wilayah negara Indonesia, namun secara nyata belum memberi perhatian pada aspek kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan pemerintah, karena selain sebagai garda depan dan harga diri bangsa, juga menjadi cermin kedaul
SYUKRI BEY : GUBERNUR SUMBAR HARUS PANDAI MELOBI PUSAT 14 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Sukri Bey, praktisi dan tokoh Minang yang juga merupakan politisi Gerindra mengatakan Provinsi Sumbar memiliki APBD hanya 5 Trilyun, itupun 70 persen sudah habis buat belanja pegawai. "Nah, bagaimana biar bisa membangun kalau anggaran minim begini?, mesti ada sosok yang punya akses ke pemerintah pusat, dia mengerti bagaimana menggaet dana pusat ataupun sumber dana lainnya sehingga Sumbar membangun tidak lagi mengandalkan APBD belaka. Saya lihat yg cocok ke gubernur Sumbar adalah orang yang punya link dengan pusat. Gube
Kaum Milenial Sumbar Curhat ke Donny Moenek 12 Juli 2019
Jakarta, dpd.go.id - Pengurus Ampera (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rantau) Sumatera Barat, datang menghadap Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek. Pengurus Ampera yang merupakan sebuah organisasi pemuda Minang di perantauan curhat terkait kurang signifikannya pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).  Dengan senyum khasnya, mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini menyambut rombongan mahasiswa di ruang kerjanya dan memberikan  kesempatan para mahasiswa bicara satu per satu.    Rizki, ketua Ampera menyampa
LIVE STREAM