x
BPJS PERLUKAH DIBUBARKAN? 04 Desember 2018
Bogor, dpd.go.id - Kinerja BPJS kesehatan kembali menjadi sorotan Komite III DPD RI. Konsep pelindungan sosial kesehatan di Indonesia masih ambigu karena mencampuradukkan sistem jaminan sosial dengan asuransi. Akibatnya, kinerja BPJS Kesehatan sebagai institusi terdepan untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional tidak berjalan memuaskan. "Harusnya konsep pelindungan sosial kesehatan di Indonesia itu sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah. Jadi rakyat miskin kalau mau berobat sepenuhnya ditanggung oleh negara. Akibat konsep pelindunga
Komite I DPD RI: Grondkaart, HPL dan Tanah Register Masih Menjadi Persoalan Serius Di Daerah 04 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - Masalah grondkaart, Hak Penguasaan Lahan (HPL) dan tanah register merupakan fokus perhatian serius bagi Komite I DPD RI. Wakil Ketua Komite I DPD RI Jacob Esau Komigi menegaskan, dari berbagai temuan lapangan Komite I DPD RI melalui berbagai kunjungan kerjanya, soal grondkaart, HPL dan tanah register merupakan sengketa pertanahan di daerah yang harus segera dibenahi. Dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Pengusahaan Batam (BP BATAM) pa
GKR Hemas Minta Mahasiswa Komunikatif dengan Generasi Tua 03 Desember 2018
Kraton, dpd.go.id - Menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kraton Kilen, GKR Hemas meminta agar mahasiswa berpesan aktif dalam menjaga ideologi bangsa dan berpartisipasi dalam pembangunan serta membantu pemerintah dan masyarakat, menghadapi tantangan masa depan.  Ketua KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi didampingi Sekjen KAMMI, Taufik Hidaya dan beberapa pengurus lainnya menyatakan bahwa anjangsana mereka kepada GKR Hemas adalah untuk meminta izin serta nasehat dari permaisuri Sri Sultan Hamengku Buwono X atas
DPD RI Counter Propaganda Isu Kelapa Sawit Indonesia 03 Desember 2018
Palembang, dpd.go.id - Industri kelapa sawit sempat menjadi primadona ekonomi Indonesia, ekonomi daerah dan petani khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel). Kini, sawit  Sumsel  seolah terabaikan. Komoditas yang dahulu menjadi primadona ini terkesan mulai ditinggalkan. Bahkan, sawit Sumsel  menghadapi beragam masalah dan tantangan. “Kita ketahui Uni Eropa melakukan penolakan kelapa sawit kita. Alasan resmi karena kelapa sawit dianggap merusak lingkungan terutama hutan dan lahan gambut,” ucap Wakil Ketua DPD RI Dar
Komite I DPD RI: Meminta Perpanjangan Masa Berlaku Dana Otsus 03 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id - DPD RI meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat dan Aceh. Dalam Rapat Kerja Komite I dengan Mendagri Tjahjo Kumolo membahas exit strategi bagi Dana otsus bagi Papua yang akan berakhir pada 2021 dan Aceh pada 2027. Ruang Rapat Komite I DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (3/12). Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan bahwa Komite I sudah mengkaji dan meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana Otsus karena masih diperlukan. “
Fahira Idris: Reuni 212 Adalah Pengingat, Peneguh dan Pengokoh 02 Desember 2018
Jakarta, dpd.go.id, 2 Desember 2018—Aksi Damai Bela Islam yang berlangsung dua tahun lalu, tepatnya 2 Desember 2016 atau yang dikenal dengan Aksi 212 sudah menjadi hari bersejarah bagi sebagian besar umat Islam Indonesia. Saat itu diperkirakan 7 juta orang berkumpul, bersilaturrahim, meminta keadilan ditegakkan dan menguatkan komitmen bahwa umat Islam menjadi yang terdepan menjaga kerukunan antarumat beragama dengan prinsip saling menghargai dan menghormati. Alumni 212 yang juga Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, kesadaran pent
Akhmad Muqowam : Perlu Banyak Perbaikan Dalam Penerapan UU Desa 29 November 2018
Tangerang, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang juga Dewan Pembina Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Akhmad Muqowam mengatakan bahwa lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bermakna strategis dan eksistensialis dalam memberikan pengakuan dan kejelasan atas status desa, memberikan kewenangan berskala skala desa, serta membuka ruang demokratisasi dari tingkat basis kemasyarakatan, yaitu desa.  "Dulu desa diatur oleh UU Pemda, sehingga desa adalah bagian dari hal tentang Pemerintahan Da
Ketua DPD RI: Desa Membutuhkan Sistem Yang Sederhana dan Pasti 29 November 2018
Jakarta, dpd.go.id – Ketua DPD RI, Oesman Sapta, mendukung adanya penguatan pada desa. Dimana desa dapat kuat jika memiliki sistem pemerintahan yang sederhana. Dimana sistem tersebut dipahami dan dapat diaplikasikan oleh pemerintahan desa. Hal tersebut dapat mewujudkan penguatan di desa dan mampu mewujudkan kemakmuran di Indonesia. “Untuk itu kita harus mendukung penguatan desa karena problem kemiskinan itu sebenarnya ada di tingkat desa,” ucapnya. Saat memberikan sambutan di acara Workshop & Silaturahmi Nasional Pemerin
DPD RI Pertegas Posisinya dalam Pemantauan dan Evaluasi Perda 28 November 2018
Jogjakarta, dpd.go.id - Dewan Perwakilan Daerah RI mempertegas posisi dan kedudukannya dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Hal tersebut mencuat dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Panitia Urusan Legislasi Daerah DPD RI bekerjasama dengan Westmister Foundation for Democracy (WFD) di Kantor DPD RI Jogjakarta, (28/11).  “DPD sebagai wakil daerah akan tetap berjuang untuk menindaklanjuti kepentingan daerah dalam rangka pembentukan perda kepada pemerintah pusat
DPD RI: Permasalahan Sampah di Indonesia Mengkhawatirkan 28 November 2018
Cipanas, dpd.go.id - Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan. Terutama permasalahan sampah baik di darat, sungai, pantai, dan laut sehingga menciptakan pencemaran dan bencana. “Bumi yang kita huni sudah ‘SOS’. Tak tanggung-tanggung Indonesia negara nomor dua rawan plastik salah satunya di laut. Jadi wajar jika ikan yang kita makan ada plastiknya,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat FGD ‘Pembangunan Bertumpu Pada Kelestarian Lingkungan Hidup’ di Istana Presiden Cipanas,
DPD RI Minta Penanggulangan Bencana Dilakukan Secara Cepat 28 November 2018
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI berharap agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Karena selama ini saat bencana terjadi di Indonesia, masih terdapat beberapa masalah, seperti terlambatnya bantuan, dan juga proses pemulihan infrastruktur yang dinilai kurang cepat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari Rabu (28/11), Wakil Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan bahwa saat ini sudah saatnya memikirkan ko
KINERJA BPJS KESEHATAN PERLU SEGERA DIEVALUASI 27 November 2018
Aceh, dpd.go.id - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sudah berjalan hampir lima tahun. Tapi dalam implementasinya masih didapat banyak persoalan. Beberapa persoalan terkait besaran iuran dengan manfaat, ketersediaan layanan dan tenaga kesehatan, serta efektivitas kinerja BPJS Kesehatan perlu segera dievaluasi dan diperbaiki. Demikian pernyataan dari Ketua Komite III DPD-RI, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara. Hal ini terungkap dalam acara rapat kunjungan kerja antara delegasi Komite III DPD-RI dengan Se
Akhmad Muqowam Ajak Masyarakat Bersatu Makmurkan Indonesia 26 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Akhmad Muqowam mengajak segenap masyarakat untuk menyatukan langkah guna memakmurkan Indonesia dengan membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, melakukan pemihakan dan pemberdayaan terhadap masyarakat dibawah, sehingga cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh satu kalangan saja, namun harus dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan," ujar A.Muqowam yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan
DPD RI Minta Jatuhnya JT-610 Sebagai Insiden Terakhir Penerbangan di Indonesia 26 November 2018
Jakarta, dpd.go.id  –  DPD RI berpendapat bahwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 tersebut harus mendapatkan perhatian khusus bagi semua pihak. Apalagi saat ini jumlah masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan dalam transportasi sangatlah tinggi. Sehingga musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 tanggal 29 Oktober lalu tidak lagi terjadi kedepannya. “Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara, sehingga sangat membutuhkan penyelenggaraan penerbangan sebagai bagian dari
BAP DPD RI Lakukan Rapat Konsultasi Dengan BPK RI 26 November 2018
Jakarta, dpd.go.id - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah melakukan rapat konsultasi ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI untuk membahas beberapa permasalahan (22/11). BAP DPD RI dengan BPK membahas mengenai daftar hasil pemeriksaan BPK atas LHP LKPP terkait subsidi listrik dan juga membahas mengenai sengketa antara Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati Kota Manado dengan Dirut PD Pasar Kota Manado. Dari hasil pemeriksaan mengenai subsidi listrik tahun anggaran 2016 dan hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 atas LKPP terkait
LIVE STREAM