x
PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama dan LP POM MUI: RUU Jaminan Produk Halal Perlu Dikaji Ulang 21 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Menindaklanjuti pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) Komite III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dan pandangan dari PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah, LP POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), dan PB (Pengurus Besar) Nahdlatul Ulama (21/02/2012). Bertempat di Gedung DPD RI Jakarta, Istibsyaroh memimpin jalannya RDPU yang berlangsung sekitar dua jam. Ditinjau dari segi yuridis, RUU JPH harus selaras dengan Undang-undang yang
Sidang Pleno Komite III DPD RI Membahas Urgensi RUU Jaminan Produk Halal 20 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Masyarakat sangat menunggu kehadiran UU Jaminan Produk Halal sebagai jaminan dari pemerintah bahwa produk yang dikonsumsi halal. Demikian disampaikan oleh Darmayanti Lubis dalam Sidang Pleno Komite III DPD RI (20/02/2012). “Undang-undang ini merupakan kebutuhan masyarakat karena mereka membutuhkan UU yang menjamin kehalalan makanan juga kosmetik. Mereka juga sangat berharap legislatif dapat menggolkan RUU JPH ini,” papar Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara ini. Bertempat di Gedung B DPD RI,
Dukungan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terhadap Law Centre DPD RI 20 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Membahas pengembangan penguatan Law Centre Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mengundang Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Sidang Tim Kerja I PPUU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk membantu menyiapkan desain kelembagaan Law Centre DPD RI. Diawali dengan pembacaan pengantar sidang oleh ketua timja I, Denty Eka Widi (anggota DPD RI asal Jawa Tengah) menjelaskan bahwa Sekretariat PPUU DPD dibantu dengan unit-unit terkait
Sidang Pleno Komite II DPD RI : BPBD NTB termasuk Badan Penanggulangan Terbaik 15 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menggelar Sidang Pleno guna membahas laporan kunjungan kerja dan pengesahan Tim Ahli RUU Inisiatif. Sidang dilaksanakan di Ruang Rapat Komite II DPD RI, gedung B, Senayan-Jakarta, Rabu, (15/02/2012). Hasil kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam. Fakta yang ditemui di lapangan adanya masalah yang timbul ak
RUU Keperawatan Dinanti Untuk Menciptakan Perawat Yang Berkompeten 14 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang tentunya berkewajiban memberikan kesembuhan bagi masyarakat, sama halnya dengan perawat.  Disaat tertentu, perawat bisa saja menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh dokter dengan kemampuan dan pengetahuan yang mereka dapat disekolah keperawatan. Memang pekerjaanya berisiko tinggi, apalagi tidak ada kejelasan terhadap apa yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh perawat sehingga perawat sering kali menjadi sasaran kesalahan masyarakat
Adanya dualisme visi-misi BUMD 14 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dasar utama mengapa RUU tentang BUMD diusulkan oleh Pemerintah yaitu bahwa UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang merupakan dasar pengaturan BUMD selama ini sudah dicabut pada tahun 1969 dengan Undang-undang No.6  Tahun 1969 dan di UU No.6 Tahun 1969 menjelaskan pemberlakuan pencabutan itu manakala sudah ada penggantinya. “Adanya dualisme visi-misi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada UU No.5 Tahun 1962 yaitu BUMD memberikan layanan umum sekaligus komersial atau berorientasi laba,”
Masih ditemui tumpang tindih Ijin Wilayah Tambang 08 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri ESDM dan Dirjen Minerba Kementrian ESDM. Dalam Kesempatan tersebut, Widajajo Partowidagdo (Wamen ESDM) memaparkan mengenai UU No.4 Tahun 2009 bahwa Pertambangan adalah sumber daya alam milik masyarakat (common property resources), Undang-undang Minerba berdasarkan UUD 1945 yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat mensyaratkan mengenai luas wilayah kerja (WK) yang dilakukan harus dengan lelang, pengolahan di dalam negeri (nilai tambah),
Pengesahan Putusan Dalam Sidang Paripurna Ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 01 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012, Rabu (1/2/12). Dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman dan didampingi oleh Wakil Ketua I DPD RI, Laode Ida, sidang yang bertempat  di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI mengagendakan 2 (dua) hal, antara lain: 1. Pengesahan Putusan DPD RI; 2. Pembentukan Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI. Terkait dengan pengesahan putusan DPD RI, Panitia Akuntabilitas Publik (PAP)
Perlunya perlakuan khusus pada daerah-daerah tertinggal diperbatasan 01 Februari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Berkaitan dengan RUU tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, Bupati Lebak, H.Mulyadi Jayabaya selaku Ketua Umum ASKATI mengusulkan adanya perbaikan judul Rancangan Undang-undang yang semula RUU Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menjadi UU PPDT (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal), selain itu juga agar dalam RUU terdapat kejelasan mengenai alokasi anggaran khusus untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, “ada kejelasan dana alokasi khusus untuk membiayai daerah tertinggal, agar kami bisa fokus
Revisi RUU tentang Minerba menjadi RUU Usul Inisiatif Komite II DPD RI 31 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI menyerukan perlunya revisi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba ini cenderung masih memuat ketentuan yang bersifat sangat umum sehingga tidak operasional. Komite II DPD RI berinisiatif bahwa usul RUU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang UU Minerba menjadi usul insiatif DPD RI. Irwandy Arif (Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia/PERHAPI) menyebutkan revisi UU Minerba diperlukan bila sangat &ld
Sunarsip : “Keberadaan RUU BUMD, ini penting” 30 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Strategi Pengembangan BUMD sebagai Instrumen Percepatan Pembangunan Daerah meliputi pertama evaluasi strategi pembangunan nasional untuk menghapus kesenjangan pembangunan antar daerah, kedua evaluasi optimalisasi kekayaan sumber daya alam untuk pembangunan daerah yang dikelompokkan menjadi dua kategori seperti manfaat finansial dan manfaat ekonomis atas sumber daya alam tersebut dan ketiga kembali kepada konstitusi yaitu UUD 1945 sebagai referen dalam melakukan evaluasi yaitu pengembalian penguasaan SDA kepada
RDPU PPUU: Mengangkat Isu Kesetaraan Gender 26 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id - ISU kesetaraan gender sudah menjadi isu global yang aktual, segar dan kontroversial. Akan tetapi, gender yang dipahami sebagai persamaan perlakuan atau kesetaraan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam tiap sisi kehidupan masih diartikan secara bias oleh masyarakat di Indonesia. Dalam menanggapi hal tersebut, PPUU DPD RI mengundang narasumber diantaranya Dr. Siti Musdah Mulia (guru besar pemikiran politik Islam UIN Syarif Hidayatullah) dan Komnas perempuan, untuk mendiskusikan berbagai isu kesetaraan gender
Hasil Putusan Sidang Pleno ke-2 PPUU 26 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id - DALAM pembahasan rencana jadwal kegiatan untuk masa sidang III tahun sidang 2011-2012, PPUU DPD RI menghasilkan beberapa putusan diantaranya penetapan penyusunan keanggotaan timja law center dan MD3, pembagian anggota dan waktu persiapan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi Law Center di daerah, penetapan agenda inventarisasi materi RUU tentang kesetaraan gender ke daerah, penetapan FGD dalam rangka Eksaminasi serta penetapan persiapan studi referensi. Sidang yang berlangsung di Gedung B DPD RI itu, diawali d
Pemerintah Sambut Baik RUU Organisasi Masyarakat 25 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id – MENTERI Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memenuhi undangan Komite III DPD RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan pada Rabu (25/01/2012) dalam rangka membahas RUU Organisasi Masyarakat.  Mewakili pemerintah, Gamawan Fauzi menyampaikan bahwa pemerintah mendukung RUU inisiatif yang diusulkan DPR untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1985 ini. “Pemerintah menyambut baik draft RUU Ormas untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Gamawan di Ruang Rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komp
Asri Anas: “PNPM Mandiri harus dimaksimalkan” 25 Januari 2012
Jakarta, dpd.go.id – Mengawali paparan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini menjelaskan kriteria utama daerah tertinggal ada enam kategori yaitu (1) Perekonomian masyarakat, (2) Sumberdaya manusia; (3) Infrastruktur (prasarana); (4) Kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); (5) Aksesibilitas; dan (6) Karakteristik daerah. Selain kriteria dasar tersebut, juga dipertimbangkan kondisi kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, daerah rawan bencana dan daerah yang ditentukan secara khusus, ada 183 kab
LIVE STREAM