Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Komite III DPD RI Menerima Kunjungan Forum Umat Islam Terkait Penolakan Konser Lady Gaga 22 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – SEKJEND FUI (Forum Umat Islam), Muhammad Al-Khaththath mengadukan berbagai kelakuan media, politisi dan pejabat Indonesia yang menyatakan dukungan terhadap konser Lady Gaga yang rencananya akan digelar di Gelora Bung Karno Jakarta pada 3 Juni mendatang kepada Komite III DPD RI (22/05/2012). Khaththath juga sangat menyayangkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang mendukung penyelenggaraan konser tersebut. “Konser Lady Gaga itu bukan sekedar konser mengumbar aurat, tetapi juga mengajarkan pe
BUMD Masih Menggunakan UU Lama 22 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini belum memiliki undang-undang terbaru sejak diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Menilik dari tahun dikeluarkannya, tentu saja substansi hukum yang dikandung dalam undang-undang tersebut tidak memenuhi syarat dengan kondisi saat ini. Hal inilah yang menjadi isu penting dalam pembahasan RDPU Komite II DPD RI dengan para narasumber yaitu, Prabowo Soenirman, Y. Joko Setiyanto dan Agus Sunara di Ruang Rapat Komite II Gd. B Senayan, Jakarta, Selasa (
Pentingnya Peran Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Pariwisata 21 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – TIM AHLI Komite III, Yuwana Marjuka, menekankan pentingnya pembangunan pariwisata berbasis lokalitas sebagai salah satu solusi masalah pariwisata yang harus diatur dalam Undang-undang. Hal tersebut disampaikan oleh Yuwana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite III dalam paparannya tentang Kerangka Naskah Akademis Perubahan UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (21/05/2012). “Pembangunan pariwisata berbasis lokalitas maksudnya adalah masyarakat lokal sebagai pelaku utama sehingga pengelolaan par
Seminar Nasional DPD RI : “Perencanaan Anggaran Negara secara Aspiratif, Partisipatif dan Akuntabel (Sortir Program)” 21 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Sebagai salah satu upaya optimalisasi fungsi pertimbangan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang APBN, DPD RI bekerjasama dengan JICA menggelar seminar dan workshop dengan tema “Perencanaan Anggaran Negara secara Aspiratif, Partisipatif dan Akuntabel (Sortir Program)” pada Rabu lalu (16/05/12) di Gedung Nusantara V, Komplek Senayan Jakarta. Diawali dengan pembukaan dari Ketua DPD RI, Irman Gusman, dan Sambutan Duta Besar Jepang untuk RI, Yoshinori Katori, seminar diisi dengan pemaparan te
Komite II DPD RI Menggelar RDPU dengan Tim Ahli RUU tentang Mineral dan Batubara 21 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI dengan Tim Ahli RUU tentang Mineral dan Batubara, Sutadi Pudjo Utomo dan Effendi T. Siregar berlangsung di Ruang Rapat Komite II Gd. B Lt. 3 Senayan, Jakarta (21/05/12). Rapat dipimpin oleh Ketua Timja RUU tentang Minerba, Abdul Aziz (Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Selatan) serta didampingi oleh Matheus Stefi Pasimanjeku (Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Utara) dan Ishak Mandacan (Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat). Dalam laporannya, Sutadi me
Undang - Undang Keantariksaan sebagai Payung Hukum Nasional Keantariksaan 19 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Kegiatan antariksa atau keantariksaan pada hakekatnya adalah segala sesuatu tentang dan yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan umat manusia dalam rangka pendayagunaan antariksa.  Sampai saat ini antariksa sudah dapat didayagunakan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, penyiaran, penginderaan jauh, dan survey.  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengharapkan terwujudnya Rancangan Undang-undang Keantariksaan sebagai payung hukum nasional keantariksaan. Kegiatan keantariksaan har
Komite II DPD RI mendukung RUU tentang Perdagangan 18 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – RUU Perdagangan diajukan sebagai usul inisiatif dari pemerintah untuk memayungi upaya Indonesia menyeimbangkan hubungan niaganya dengan negara lain termasuk penanganan tuduhan dumping dari negara lain dan pengajuan mekanisme pengamanan perdagangan itu atas produk impor yang dinilai merugikan produk lokal, berkenaan dengan hal tersebut diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang diwakili Wakil Menteri Kemendag yang  dampingi para Dirjen pada Rapat kerja Komite II DPD RI diruang rapat Komite II
Irman Gusman: Wujudkan Perancanaan Anggaran yang Transparan 16 Mei 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) menyelenggarakan Diskusi Nasional Tentang Perencanaan Anggaran Negara Secara Aspiratif, Partisipatif dan Akuntabel dengan menghadirkan narasumber dari Jepang. Workshop yang diinisiasi oleh Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL) DPD RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (16/05/2012). Sesuai dengan tema, seminar tersebut diharapkan akan terwujud perencanaan anggaran Negara y
DPD RI : The Senate of The Republic of Indonesia 03 April 2012
Jakarta, dpd.go.id – DPD RI menggelar acara diskusi dengan tema “Peran, Fungsi dan Aktualisasi Senat dalam Sistem Parlemen di Berbagai negara” yang dihadiri oleh para narasumber dari negara-negara sahabat seperti Malaysia, Federasi Jerman, Jepang dan Australia, para pakar seperti Todung Mulya Lubis, Saldi Isra, para pembahas seperti Siti Zuhro, Irman Putera Siddin, Margarito Kamis, Mochamad Isnaeni Ramdhan, Kevin Evans dari Australia dan Pemerintah Daerah, bertempat di gedung Nusantara V Kompleks, Parlemen Senayan Jakar
Langkah Lanjut Perumusan Naskah Kajian Undang-Undang Terkait Tugas dan Kewenangan DPD RI 26 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Sebagai tindak lanjut dari perumusan awal naskah kajian Undang-Undang mengenai Tugas dan Kewenangan DPD RI, Tim Pengkaji Undang-Undang DPD RI kembali menggelar sidang yang mengundang para pakar/ahli sebagai perumus naskah tersebut di Gedung A DPD RI, Kompleks Parlemen senayan Jakarta, Kamis lalu (22/03/12). Sidang Tim Pengkajian yang dipimpin oleh I Wayan Sudirta (Anggota DPD RI asal Bali) tersebut bermaksud ingin menggali masukan untuk draft naskah kajian yang telah disempurnakan berdasarkan sistematika yang
Jumhur: Undang-undang Ketenagakerjaan Berhenti di Pagar Rumah 21 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia hingga kini belum juga menemukan titik temu dan solusi yang tepat. Di sektor informal, isu yang sangat melekat adalah soal perlindungan, sedangkan sektor formal lekat dengan isu promosi, yaitu rendahnya informasi pasar kerja. Hal tesebut disampaikan oleh Jumhur Hidayat, Ketua BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) saat menjadi narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI terkait Perubahan UU No. 39 tentang Penempat
UU Keperawatan untuk Perawat yang Kompeten dan Profesional 20 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Keberadaan UU Keperawatan sangat ditunggu oleh banyak pihak terutama mereka yang berprofesi sebagai perawat. Saat ini terdapat ratusan ribu perawat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan penambahan jumlah 20 ribu hingga 24 ribu per tahun. Namun, sangat disayangkan jumlah yang banyak tersebut tidak dibarengi dengan kompetensi yang memadai dan pengaturan hukum yang jelas. “Negara kita mengirimkan banyak perawat untuk bekerja di luar negeri, namun pengaturan hukumnya tidak jelas,” terang Junaiti Sa
Marwan : Kita Perlu Dukung Renegosiasi Kontrak Pertambangan di Indonesia 20 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Ir.Abdurachman Assegaf dan Marwan Batubara (Pengamat Pertambangan yang juga Anggota DPD RI Periode 2004-2009) yang membahas RUU tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam kesempatan tersebut, Assegaf menyatakan  bahwa  Minerba adalah SDA yang tak terbaharukan jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan dan pengelolaannya, ada tiga pilar dalam pertambangan minerba yaitu sarat dengan padat modal,
Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan 20 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mengundang Kementerian Kehutanan RI dalam rangka membahas sosialisasi program kerja Kemnehut untuk bahan anggota Komite II DPD RI dalam rangka reses ke daerah bulan April mendatang. Kementerian Kehutanan mempunyai visi yaitu “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Rencana kerja pada tahun 2012 diantaranya penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil kayu, hutan kayu, hutan alam dan restorasi ekosistem pada areal bekas tebangan; peningkatan populasi spesies priori
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ujian Nasional 19 Maret 2012
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya berkenaan dengan Sistem Evaluasi Pendidikan, Komite III DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (19/03/2012) dengan menghadirkan dua narasumber. Bertempat di Ruang Rapat Komite III, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Syibli Sahabuddin selaku wakil ketua Komite III memimpin rapat tersebut. Berdasarkan PP No. 19/2005 terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan y
LIVE STREAM