x
Judicial Review, Refly Harun: DPD Memiliki Kewenangan Setara dengan DPR dan Presiden 23 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang untuk perkara nomor 92/PUU-X/2012 dan 104/PUU-X/2012 dengan agenda mendengarkan keterangan  saksi/ahli dari pemohon dan pemerintah (VI) pada Rabu, (23/01/2013). Pada kesempatan tersebut, Refly Harun menjadi saksi ahli  yang diajukan oleh Pemohon (DPD dan Koalisi Masyarakat). Dalam keterangannya, Refly mengatakan bahwa melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 22 (D) UUD 1945 dapat menjadi  dasar konstitusional bahwa DPD memiliki kewenangan yang setara
HGU, Masalah dalam Perkebunan 23 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan harus direvisi karena seringnya terjadi konflik lahan antara pengusaha dan masyarakat makin meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan, menjadi bagian dari sejarah panjang perseteruan klasik antara rezim pengusaha dengan rakyat dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak, yaitu kepentingan ekonomi pengusaha versus hak-hak rakyat. Sebagai produk hukum, UU Perkebunan menimbulkan persoalan dalam praktek p
Produk perkebunan merupakan produk berorientasi ekspor 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Perkebunan merupakan produk yang berorientasi ekspor. Peningkatan pendapatn petani melalui pengembangan perkebunan (>$4.000/tahun) terutama dibidang kelapa sawit yang sebagai komoditas unggulan. Perkebunan mempunyai masalah-masalah seperti yang diungkap Prof.Almasdi Syahza (Pengamat dan peneliti ekonomi pedesaan dari Universitas Riau) yaitu berkaitan dengan Masalah kepentingan rakyat seperti dualisme ekonomi antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat; Masalah pemasaran produk primer yang seharusnya tid
RDPU Komite II DPD RI, Mujiadi: “Jawa, Bali dan NTT krisis air” 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – UU no.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) mempunyai turunan peraturan untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut yaitu ada sebelas Peraturan Pemerintah, lima peraturan presiden dan 13 Peraturan Menteri dan empat surat edaran namun sampai sekarang dirasa masih saja ada banjir dan krisis air.  Berkenaan dengan hal tersebut komite II DPD RI mengusul Inisiatif RUU tentang SDA, yang diharapkan SDA bisa dikelola dengan baik. Dalam kaitan wadah koordinasi SDA maka dibentuk Dewan sumber daya air nasional dan d
Menyoal Urgensi Kurikulum 2013: Tidak Ada Efek Kualitatif yang Ditimbulkan 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Mengkaji kembali urgensi penggantian Kurikulum 2006 dengan Kurikulum 2013, Komite III DPD RI mengundang Ketua Litbang PB PGRI, Muhammad Abduhzen, untuk memperoleh pandangan dan pendapat berkaitan dengan Kurikulum yang akan digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Bertempat di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Abduhzen mengungkapkan bahwa penerapan Kurikulum 2013 sebenarnya tidak menimbulkan efek kualitatif bagi pendidikan nasional. “Saya khawatir penerapan Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan
Djoko Sudibyo: Perlu Pendidikan bagi Masyarakat di Daerah Wisata 22 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Melanjutkan pembahasan mengenai Perubahan atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, Komite III DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mendatangkan beberapa pakar pariwisata sebagai narasumber untuk mengumpulkan pandangan dan pendapat terkait UU Kepariwisataan yang dipandang belum mampu mengakomodir kepentingan dari banyak kalangan tersebut. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, di Gedung DPD RI Jakarta pada Selasa (22/01/2013). Menurut Sulaiman Wiraatmaja dari Masya
RDPU Komite II DPD RI, Firdaus Ali: “Hati-hati tanggal 27 Januari potensi banjir lebih besar" 21 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Air adalah sumber daya yang tak tergantikan, oleh karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi makluk hidup, bahkan makluk matipun membutuhkan air sehingga keberadaannya harus dikelola dengan baik. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah tidak terlepas dari ketidakmampuan kita mengelola sumber daya air dengan baik. “Statement saya bahwa tanggal 27 Januari akan ada potensi banjir yang lebih besar lagi, bukan sensasi semata karena tanggal 27 merupakan purnama penuh, jika terjadi hujan yang tidak henti-henti
Kurikulum 2013 masih Dipertanyakan, Komite III Lakukan Pengawasan 21 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Menyikapi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013, Komite III DPD RI menyelenggarakan Sidang Pleno guna membahas perkembangan kurikulum tersebut. Hal ini sesuai dengan rencana program Komite III DPD RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional. Sidang pleno tersebut dilaksanakan di Gedung DPD RI, Jakarta pada Senin (21/01/2013) dengan dipimpin oleh Ketua Komite III, Hardi Selamat Hood. Komite III memandang bahwa penggantian
Komite III DPD RI Terima Delegasi dari BEM FKIP UNILA 21 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI hari ini, Senin (21/01/2013), menerima delegasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Lampung di Gedung DPD RI, Jakarta. Rombongan yang berjumlah sekitar 50 mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komite III, Sulistyo, yang didampingi oleh anggota Komite III Maimanah Umar, Syibli Sahabuddin, dan Darmayanti Lubis. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Akbar selaku Sekretaris Umum BEM FKIP UNILA mewakili rekan-rekannya menyampaikan ma
Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Harus Di Kritisi 21 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Tim Kajian RUU tentang penataan ruang Komite I yang di buka oleh Ketua Tim Prof. Farouk Muhammad di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (21/01/2013).  Dengan Tim Ahli dari Peneliti Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB Yayat Supriatna menegaskan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus di kritisi dari kelemahan konsep dan implementasi. Yayat dalam kesempatannya memberikan pandangan terhadap RUU Penataan Ruang Kepada anggota Tim kerja Komite I, “Perlunya evaluasi p
DPD RI Peduli Korban Banjir Banten 18 Januari 2013
Banten, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menunjukkan kepedulian dan keprihatinannya terhadap korban banjir Banten. Sebanyak enam orang anggota DPD RI yang berangkat dari Jakarta pada Jum’at Pagi (18/01/2013) tadi dibagi menjadi dua rombongan dengan tujuan daerah Serang dan Banten. Ketua DPD RI, Irman Gusman, didampingi dua senator asal Banten, Ahmad Subadri dan Abdurachman mengunjungi wilayah Kecamatan Kresek, Tangerang. Sementara rombongan ke dua yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, G.K.R. Hemas, mendatangi korban ban
AUDIENSI TIM PEMEKARAN KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPADA ANGGOTA KOMITE I DPD RI 17 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Tim delegasi pemekaran Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat  disambut oleh pimpinan wakil ketua dan anggota Komite I DPD RI untuk membahas usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Calon Kabupaten Tayan di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (17/01/13).  Dalegasi tersebut hanya di hadiri oleh panitia pemekaran Kabupaten Sanggau. Dalam rapat tersebut Romdius Fistho yang juga salah satu dari panitia pemekaran  menjelaskan kondisi wilayah, geografis dan potensi sumber daya alam yang
Delegasi dari Provinsi Sumatera Barat Menginginkan Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Sejumlah delegasi tim pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat bertemu dengan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI guna membahas usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (16/01/2013). Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pemekaran H. Rasuni dan Ketua DPRD Sumatera Barat Mardinas N. Syair dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Calon Kabupaten Renah Indojati berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan merupakan salah satu suku terbesar ya
Tiga “S” PAP DPD RI: Serap, Sampaikan, Selesaikan 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Di awal Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 – 2013 Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) menyelenggarakan sidang dalam rangka menginventarisasi permasalahan yang diserap oleh anggota PAP di daerah pemilihan masing-masing pada masa reses yang lalu. Abdul Gafar Usman membuka sekaligus memimpin jalannya sidang yang bertempat di Gedung DPD RI Jakarta pada Rabu (16/01/2013) tersebut. Permasalahan yang disampaikan di antaranya datang dari Provinsi Jawa Timur tentang pengaduan dari PTPN. “Inti permasalahannya adalah
PPUU Bahas Program Kerja dan Jadwal 2012-2013 16 Januari 2013
Jakarta, dpd.go.id – Di awal masa sidang III tahun sidang 2012-2013, anggota PPUU DPD RI membahas dan mengesahkan program kerja serta jadwal masa sidang PPUU di Kompleks Parlemen - Senayan, Jakarta, Rabu (16/01/13). Sidang yang dipimpin oleh I wayan Sudirta, selaku Ketua PPUU, turut dipandu oleh Hairiah (Anggota DPD asal Kalimantan Barat) dan Elviana (Anggota DPD asal Jambi). Dalam pengantar sidang yang dibacakan oleh Hairiah disebutkan bahwa untuk program 2013, PPUU telah menyiapkan usulan Prolegnas 2014 yang akan dimulai pada masa sida
LIVE STREAM