x
Laporan FGD Komite I Terkait Penataan Ruang 29 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Setelah melakukan Kunjungan Kerja FGD (focus group discussion) ke Universitas Sumatera Utara, Medan, Universitas Mulawarman, Samarinda dan Universitas Udayana, Bali terkait RUU Penataan Ruang Komite I DPD RI menggelar Sidang Pleno untuk membahas hasil dan laporan dari kunjungan FGD tersebut. Bertempat di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Jakarta, Alirman Sori selaku Ketua Komite I membuka sidang pada Selasa (02/10/2012). Dalam rapat Pleno tersebut masih banyak permasalahan dalam UU No. 26/2007 dan dianggap perlu ad
Komite I Menerima Delegasi Dari Baliem Center Provinsi Papua 29 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komite I menerima Delegasi dari Baliem Center Provinsi Papua untuk membahas pembentukan daerah otonomi baru kabupaten Balien Centre yang ingin melepaskan dirinya dari Kabupaten Induknya yaitu Kabupaten Tolikara rapat yang di buka oleh Kamarudin di ruang rapat Komite I, pada Rabu (24/10/12). Dalam  rapat tersebut delegasi meminta dukungannya dengan DPD RI untuk pemekaran calon Kabupaten Balien Centre, Karena Baliem Center merupakan Daerah Garis Merah sehingga perlu adanya perhatian pembangunan secara seriu
DPD Apresiasi Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan 29 November 2012
Jakarta: DPD RI memberikan tanggapan positif atas keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2010. Meningkatnya kinerja keuangan ini diharapkan dapat terus dipertahankan demi suksesnya visi besar Indonesia sebagai Negara penghasil perikanan terbesar dunia 2015. Hal tersebut terangkum dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung GHBN Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (13/06/2011). Dalam rapat
DELEGASI PAPUA MENGINGINKAN PEMEKARAN 28 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Audiensi DPD RI dengan Delegasi  Gubernur Papua Barat, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua dengan materi Paparan Strategis Penataan dan Pemekaran Wilayah dan hadir juga dari unsur Kementerian  Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Ham RI, Badan Intelijen Strategis TNI, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan di ruang rapat GBHN, pada Jumat (23/11/12) rapat yang di buka oleh Pimpinan DPD RI H. Irman Gusman, SE, MBA. Dalam Rapat tersebut dari Pi
Saham di PT. Newmont Minim, Akses Informasi Terbatas 28 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Bagian Pengaduan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI menjelaskan bahwa kasus pengaduan masyarakat tentang PT. Newmont Nusa Tenggara saat ini masih dalam proses dan dalam tahap pengayaan informasi dari sumber-sumber lain. Pengaduan yang diterima oleh KPK dari masyarakat adalah tentang investasi, pembagian deviden dan masalah pembayaran royalti. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Andi Hariyanto, Direktur Utama PT. Daerah M
Pemerasan BUMN: Cermin Pudarnya Etika Pejabat Publik 28 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Laporan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan tentang adanya oknum anggota DPR RI yang meminta jatah dari BUMN telah menjadi perhatian publik. Meski telah melaporkan kepada Badan Kehormatan  DPR RI (BK DPR RI), namun ternyata Dahlan hanya menyampaikan laporan peristiwa yang melibatkan anggota DPR dengan dugaan meminta fasilitas tertentu dari pejabat BUMN. Menurut Ketua BK DPR, Muhammad Prakosa, laporan tentang adanya anggota DPR  yang memeras terhadap BUMN merupakan momentum untuk mengurai simpul masalah penyelew
RDP Komite II DPD RI bahas RUU tentang Sumber Daya Air 27 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Pengaturan tentang Sumber Daya Air sebagaimana diatur oleh Undang-undang No.7 Tahun 2004 belum optimal dalam memperbaiki kondisi sumber daya air di Indonesia yang sudah hampir mencapai tingkat kritis, penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran hukum atas pelaksanaan UU Sumber Daya Air, kurangnya pendanaan dan kurang baiknya koordinasi lintas stakeholder yang membidangi sumber daya air. Kondisi tersebut mempengaruhi angka kemiskinan, kekurangan pangan, menghambat pertumbuhan ekonomi sosial budaya bangsa dan ter
RAPAT KERJA KOMITE I DENGAN IKATAN HAKIM INDONESIA 26 November 2012
Jakarta, dpd.go.id –Rapat Komite I dengan Narasumber Dr. M. Syarif, Dani Suhandi dan Abdul Gani dari Ikatan Hakim Indonesia dengan membahas Pandangan terhadap RUU tentang Mahkamah Agung rapat yang dibuka Ketua Komite I bapak Alirman Sori di ruang rapat Komite I, pada Senin (26/11/12). Syarif mengungkapkan Ikatan Hakim Indonesia (IKAI) pada pengawasan DPR RI, telah memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan Ham pada prinsipnya IKAI tidak setuju pengawasan tersebut sebagaimana tercantum pada RUU pasal 97, usulkan pasal 94, 95, 96. 97 dan
Judicial Review UU MD3 dan UU P3, Irman: DPD RI Merupakan Subyek dari Wilayah NKRI 22 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengadakan sidang dengan nomor perkara 92/PUU-X/2012 tentang pengujian UU No. 27/2009 (UU MD3) dan UU No. 12/2011 (UU P3) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari Forum Konstitusi dan Pemerintah. Dalam sidang yang digelar pada Kamis (22/11/2012), hakim konstitusi menetapkan penggabungan sidang dengan nomor perkara 104/PUU-X/2012 yang juga mengajukan uji materi terhadap UU No. 27/2009 (UU MD3). Hadir selaku kuasa hukum dari DPD Todung Mulya Lubis, juga perwakilan pemohon, K
Pleno PPUU DPD RI : PPUU Prioritaskan Tiga RUU Komite 21 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Pada awal Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013, Anggota PPUU DPD RI menggelar sidang pleno pertamanya dengan bahasan rencana kerja PPUU serta pengesahan jadwal kegiatan PPUU untuk tahun sidang 2012 – 2013, Rabu (21/11/12). Pleno yang dilaksanakan di Ruang PPUU DPD RI ini, dipandu oleh Hairiah (anggota DPD RI asal Kalimantan Barat) selaku pimpinan sidang menjelaskan rencana kerja utama PPUU, “karena merupakan masa sidang yang pendek kita akan fokus menyelesaikan perumusan tiga RUU dari komite,&rdquo
Sidang Pleno Komite II DPD RI 21 November 2012
Jakarta, dpd.go.id - Sidang Pleno Komite II DPD RI yang pertama pada masa sidang II Tahun Sidang 2012-2013 dilaksanakan di ruang rapat Gedung B DPD RI, Senayan - Jakarta,  Rabu, (21/11/2012). Sidang Pleno ini menetapkan adanya dua RUU Usul Insiatif yaitu RUU tentang Perkebunan yang diketuai oleh Insiawaty Ayus (Anggota DPD RI asal Riau) dan RUU tentang Sumber Daya Air diketuai oleh Mursyid (Senator asal NAD). Sedangkan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 November 2012 menghadiri undangan harmonisasi PPUU DPD RI membahas mengenai RUU t
Sidang Paripurna Ke-7: Senator DPD Sampaikan Persoalan Daerah dalam Perspektif Nasional 20 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Memasuki Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2012/2013 DPD RI menggelar Sidang paripurna Ke-7 dengan agenda pembukaan masa sidang dan laporan anggota kegiatan DPD RI di daerah pemilihan. “Dengan laporan kegiatan anggota DPD RI didaerah diharapkan kita bisa mengetahui hal-hal yang bisa diangkat secara nasional menjadi  persoalan kelembagaan dan persoalan –persoalan yang cukup diselesaikan di tingkat provinsi,” kata Irman Gusman dalam pengantar Sidang di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Sen
Pencabutan Grasi Terpidana Narkoba: Bukti Komitmen Presiden dalam Memerangi Narkoba 14 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – Tuntutan publik agar presiden mencabut grasi yang telah diberikan kepada Meirika Franola alias Ola (terpidana mati kasus narkoba), menguat setelah BNN (Badan Narkotika Nasional) menemukan fakta Ola masih terlibat dengan jaringan mafia narkoba meskipun yang bersangkutan telah mendekam didalam penjara. Menurut Pakar hukum tata Negara Margarito Kamis, pencabutan grasi akan menjadi preseden baik sekaligus menyampaikan pesan tegas kepada mafia narkoba bahwa pemimpin negeri ini tidak memberi ampun terhadap mereka. “J
I’m Indonesian: Syukuri Keberagaman sebagai Kekayaan 07 November 2012
Jakarta, dpd.go.id – KONFLIK horisontal yang terjadi di Lampung baru-baru ini menambah panjang daftar bentrok antar warga di Indonesia. Tak dipungkiri, Indonesia memang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi mengingat keberagaman yang ada, mulai dari suku, etnis, agama dan lain sebagainya. Kemajemukan bangsa Indonesia, diakui Muh. Nur Sadik merupakan potensi konflik yang menjadi salah satu faktor pemicu bentrok antar warga. Namun, seharusnya perbedaan tersebut di-manage dengan baik agar tidak memicu konflik. “Kita perlu
120 Pejabat Eselon IV,III dan II Mengikuti Diklat SPIP 05 November 2012
Jakarta-www.dpd.go.id. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabillitas dalam penggunaan Anggaran Negara, Setjen DPD RI mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap 120 Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Diklat dibuka Sesjen DPD RI Dr. Siti Nurbaya Bakar M.Sc. dan Wakil Sesjen DPD RI Drs. Djamhur Hidayat serta disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polsuskan Dr. Achmad Sanusi, MS.P.A di ruang GBHN, Kompleks Parlemen Senayan Jaka
LIVE STREAM