x
Bambang Susilo terpilih kembali menjadi ketua Komite II DPD RI 18 Agustus 2011
Jakarta, dpd.go.id – SIDANG Pleno Komite II DPD RI ke-1 pada masa sidang I tahun 2011-2012 dengan agenda Pemilihan Pimpinan Komite II DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, di gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis, (18/08/2011). Banyak wajah baru menghiasi Komite II DPD RI, yaitu Noorhari Astuti dari Propinsi Bangka Belitung menggantikan Bahar Buasan, Poppy Dharsono (Jawa Tengah) yang menggantikan GKR. Ayu Koes Indriyah, Muhammad Afnan Hadikusumo menggantikan H. A. Hafidh Asrom perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta,
Emma Yohana Terpilih Sebagai Ketua PHAL Masa Sidang I Tahun 2011-2012 18 Agustus 2011
Jakarta, dpd.go.id –DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) mengadakan pemilihan pimpinan alat kelengkapan untuk masa sidang I tahun 2011-2012 yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPD Laode Ida, dan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (18/8/2011). Untuk pemilihan pimpinan PHAL yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Laode Ida, menghasilkan calon tunggal pada tiap-tiap perwakilan wilayah. Untuk wilayah barat, terpilih Adhariani (Senator DPD asal Kalimantan Selatan) sebag
Bambang Soeroso Terpilih Kembali Sebagai Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI 18 Agustus 2011
Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida (Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara), memimpin Sidang Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Kelompok DPD RI di MPR RI yang   bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Kamis, (18/08/2011). Sebelum pemilihan dimulai, Bambang Soeroso mewakili anggota Kelompok DPD RI di MPR RI melakukan serah terima hasil kerja mereka pada masa sidang 2010-2011 dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk kinerja kedepan. Laode menetapkan 11 orang untuk kepengurusan tahun 2011-2012 dan memilih kepengurusan Ke
Ketua Komite I Masa Sidang I 2011-2012 18 Agustus 2011
Jakarta, dpd.go.id - PEMILIHAN Pimpinan; Alat Kelengkapan DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Kamis, (18/08/2011). Dengan mengedepankan  prinsip keterwakilan, asas musyawarah dan asas pemerataan, rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman (DPD RI Sumatera Barat) ini memiliki kesepakatan dengan anggota Komite I yang secara langsung memilih Calon Ketua Komite I. Komite I mencalonkan anggota dari masing-masing wilayah untuk dipilih sebagai calon Ketua Komite I. Wilayah B
Pemilihan Pimpinan PPUU Berlangsung Cepat dan Lancar 18 Agustus 2011
Jakarta, dpd.go.id –PEMILIHAN Pimpinan Alat Kelengkapan PPUU DPD RI untuk masa sidang 2011-2012 yang dipimpin oleh wakil pimpinan DPD RI, G.K.R. Hemas, berlangsung cepat tanpa melalui proses voting baik pada tingkat wilayah maupun tingkat pimpinan. Bertempat di Ruang Rapat Komite IV DPD RI, Kamis (18/08/2011), peserta sidang perwakilan wilayah tengah memilih Hairiah (Senator DPD asal Kalimantan Barat) sebagai calon pimpinan, untuk wilayah barat mencalonkan Iswandi (Senator DPD asal Provinsi Lampung). Sedangkan untuk bagian timur,
RDPU PPUU : Hati-hati Merumuskan UU Partisipasi Masyarakat 14 Juli 2011
Jakarta.dpd.go.id - Kehati-hatian dan pertimbangan mendalam untuk merumuskan UU Partisipasi Masyarakat menjadi poin utama pembahasan diskusi antara anggota PPUU DPD RI dengan para narasumber dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/07/11). Dalam paparannya, Aminoto (Dosen UGM Yogyakarta) menjelaskan sudah banyak bentuk peran serta masyarakat yang diatur dan dituangkan dalam UU ataupun peraturan pemerintah. Namun jika RUU tersebut tetap akan diwujudkan, beliau mengingatkan, “mohon kir
Jauchar : Mewujudkan UU Partisipasi Masyarakat Bukanlah Hal yang Mustahil 13 Juli 2011
Jakarta.dpd.go.id – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar PPUU DPD RI untuk mencari masukan, pandangan dan pendapat dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU Partisispasi Masyarakat, menghasilkan beberapa masukan penting dari 2 (dua) narasumber yang berbeda. Sebagai salah satu narasumber, Jauchar (staff pengajar Universitas Mulawarman)  berpendapat konsep partisipasi masyarakat sejalan dengan Participatory Government dimana arah pengembangannya berfokus pada persoalan-persoalan nyata dan spesifik, melibatkan warg
Administrasi Kependudukan: Mengharapkan Bantuan Pemerintah Pusat 11 Juli 2011
Jakarta, dpd.go.id – Pelayanan yang masih berbelit-belit dan data kependudukan yang tidak akurat menjadi dasar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kependudukan sekaligus pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pelaksanaan e-KTP (KTP elektronik). Komite I DPD RI yang baru saja melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua, Jawa Timur dan Gorontalo pada 4 s.d 8 Juli 2011, mengadakan Sidang Timja Administrasi Kependudukan, membahas hasil dari Kunjungan Kerja tersebut
Hasil Pengawasan DPD terkait UU Adminduk 11 Juli 2011
Jakarta, dpd.go.id –Terkait fungsi pengawasan DPD RI terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Anggota Komite I DPD melaporkan hasil kunjungan kerja ke provinsi Jawa Timur dalam Sidang Tim Kunker Komite I di Ruang Rapat BK, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/07/11). Beberapa  pokok kesimpulan hasil kunjungan kerja Komite I pada tanggal 4-8 Juli lalu dilaporkan dalam rapat. Diantaranya pembahasan rencana pemerintah tentang pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan
Uji Publik RUU Desa Masalahkan Tipologi Desa 07 Juli 2011
Penyampaian laporan Hasil Pelaksanaan Uji  Sahih atau Uji Publik RUU Desa menjadi  pembahasan dalam Sidang  Tim Kerja RUU Desa yang di pimpin oleh Denty Eka Widi Pratiwi, S.E ( anggota DPD RI asal Jawa Tengah) yang  dihadiri oleh 7 Anggota dan 2 Staf Ahli, bertempat di ruang rapat Komite I Lt.2 ged. B DPD RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 06/06/11 ). Menurut Denty ada tiga permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RUU Desa, antara lain Tipologi desa, yang diusulkan oleh DPD RI yaitu
Kemana Perhatian Kita untuk Papua? 26 Juni 2011
Rapat Dengar Pendapat  Umum (RDPU) Komite I DPD RI membahas mengenai otsus Papua dengan menghadirkan narasumber dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Tim Desk Papua di Ged. DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, (21/6/11). Novel Matindas perwakilan dari PGI mengungkapkan adanya masalah penggunaan dana otsus yang kurang transparan dan kurang tepatnya sasaran dalam pengalokasian dana ini. Selain itu masih adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak hukum. “Seharusnya setel
Komite I akan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur 22 Juni 2011
Jakarta, dpd.go.id - Dalam Rapat Bidang Tugas III Komite I DPD RI telah dibahas rencana kunjungan kerja ke calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur 26 s.d. 29 Juni 2011, di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/06/11). Mengingat masih banyaknya jalan tikus yang dibuat oleh pengusaha dari Malaysia untuk mengambil kayu sedangkan warga yang ada didaerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai calon Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya bisa terdiam dan tidak melakukan sesuatu dikarenakan warga disana mendapatkan imbalan dan tidak diperh
Hardi Selamat Hood: Pernyataan BNP2TKI Mengecewakan 20 Juni 2011
Jakarta, dpd.go.id - Anggota DPD RI dari wilayah pemilihan Kepulauan Riau, Hardi Selamat Hood, kecewa dengan pernyataan Kepala BNP2TKI terkait kematian Ruyati. Seperti dikutip berbagai media, Jumhur Hidayat menyatakan agar para calon TKI yang ingin bekerja di Arab Saudi sebaiknya jangan memaksakan diri kalau belum siap dalam hal fisik, keterampilan, bahasa, budaya, dan mental. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari berbagai masalah disana. “Pernyataan ini tentu mengecewakan,” kata Hardi dalam acara Rapat Dengar Pendapat yan
Darmayanti Lubis: “Pemerintah Belum Melaksanakan UU 39/2004 Secara Konsisten” 15 Juni 2011
Penempatan TKI di Korea belum dapat memenuhi formasi ketersediaan pasar tenaga kerja di Korea. Demikian disampaikan oleh Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Darmayanti Lubis, pada Rapat Pleno Laporan Hasil Pengawasan terkait UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Rabu (15/6) di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta. Darmayanti Lubis mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan kurangnya kemampuan dalam hal berbahasa, kurangnya keterampilan dan kebutuhan yang ada serta y
Undang-Undang Apa Yang Dipakai BIN? 15 Juni 2011
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI membahas RUU Keamanan Nasional. Dipimpin oleh Prof., Dr. Farouk Muhammad (DPD RI Nusa Tenggara Barat) menghadirkan narasumber Dr. Iza Fadri (Wakil Kababinkum) dan Soleman B Ponto (Laksamana Muda TNI AL dan juga menjabat sebagai Kepala Intelijen Strategis) dan 3 Orang anggota DPD RI di Ruang Rapat Komite III Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/06/11). Iza Fadri menyampaikan dalam RUU Keamanan Nasional ini diharapkan dapat mengintegrasikan lembaga agar lembaga menjadi efektif,&nb
LIVE STREAM