x
Pemerintah Sambut Gembira RUU Pendidikan Kedokteran 13 Juni 2011
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Endang Rahayu Sedyaningsih menyambut gembira inisiatif DPR untuk memulai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran.  “Ini menunjukkan besarnya perhatian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran serta kualitas dan peran para dokter, dokter gigi, serta lulusannya dalam pembangunan kesehatan.” Ujarnya dalam Rapat Kerja yang digelar DPD RI, Senin (13/6) di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta. Pendidikan Kedokteran merupakan bentuk pendidikan tinggi yang
Perlukah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan di Revisi? 13 Juni 2011
Jakarta, dpd.go.id - Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan salah satu unsur penting bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan . Oleh karena itu keberadaannya perlu diperhatikan dan diharapkan bahwa penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dengan melibatkan peran serta pemerintah, aparat dan masyarakat. Berkaitan dengan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Komite II DPD RI memandang perlu dilakukannya revisi dalam UU tersebut. Maka,
Djoko Kirmanto: Belum Bisa Memastikan Apakah Diperlukan Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 13 Juni 2011
Jakarta, dpd.go.id - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang  Jalan tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan. Akan tetapi dalam perkembangannya, Komite II DPD RI memandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk it
Administrasi Kependudukan: Perlu Badan Khusus Setingkat Kementerian 13 Juni 2011
Kurangnya komitmen aparat pelaksana dalam rangka membangun prioritas administrasi kependudukan yang komprehensif menimbulkan keluhan dari beberapa daerah. Beberapa pendapat mengatakan bahwa administrasi kependudukan sekarang ini dilihat sebagai sumber pemasukan daerah, bukan sebagai pelayanan publik. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang di bahas dalam Sidang Tim Kerja  Pengawasan Administrasi Kependudukan, Senin (13/06), Komplek Parlemen, Senayan-Jakarta. Dalam sidang terungkap bahwa masih banyaknya masalah terkait adminis
RUU PT Sebagai Penentu Arah Kebijakan Pengembangan Perguruan Tinggi 08 Juni 2011
RUU Perguruan Tinggi (RUU PT) yang saat ini sedang digodok diharapkan bisa menjadi panduan dan penentu arah kebijakan pengembangan di dunia Perguruan Tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, pada Rapat Kerja Komite III DPD RI, Rabu (7/6) di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI Kompleks Parlemen – Senayan. Nantinya UU PT ini diharapkan bisa memenuhi tantangan memastikan siswa lulusan SMA, MA, dan SMK memperoleh akses ke Perguruan Tinggi. Sebab menurutnya dari seluruh anak Indone
Diperlukan Bab Khusus tentang Peranan Daerah dalam RUU tentang Minyak dan Gas Bumi 31 Mei 2011
Jakarta, dpd.go.id - Komite II DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka penjaringan aspirasi untuk inventarisasi masalah RUU usul inisiatif tentang Minyak dan Gas Bumi.  Rapat bersama dengan Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) Dan Masyarakat Migas Indonesia (MMGI) diadakan diruang rapat Komite II DPD RI, Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Selasa, (31/05/11). UU tentang Migas belum memberikan kewenangan kepada daerah sebagai daerah penghasil migas seperti dikutip “Undang-undang No.22 Tahun 200
Status Kepegawaian TNI/Polri dalam RUU Kepegawaian 31 Mei 2011
Farouk Muhammad (Senator DPD RI asal NTB) memaparkan adanya 3 (tiga) arah reformasi Polri yaitu aspek pembinaan personel, aspek rekruitmen personel dan aspek sistem pendidikan Polri dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan TNI/Polri mengenai RUU Kepegawaian di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/05/11). Bertitik tolak pada hal tersebut, maka aspek pembinaan pegawai sejak penerimaan sampai dengan pemisahannya diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. “Untuk itu sistem pembinaan kepega
Dirut Bulog: “Raskin untuk menjaga Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin” 31 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Pangan menempati prioritas yang tinggi dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, sedangkan pangan di Indonesia identik dengan beras. Harga beras menjadi lokomotif bagi pergerakan harga barang dan jasa lainnya. Karena hal itu “Pemerintah menjaga stabilitas harga beras untuk keperluan pengendalian inflasi dan kemiskinan”, tegas Sutarto Alimoeso, Dirut Bulog pada RDPU Komite II DPD RI di ruang rapat Komite II DPD RI, lt.3 Gd.B DPD RI, Senayan-Jakarta, (30/03/2011) Program raskin ini merupakan (i) program perli
Masalah Perempuan dan Anak di Indonesia Kompleks dan Berdampak Luas 17 Maret 2011
Permasalahan tantang Perempuan dan Anak menjadi pembahasan utama dalam Rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Linda Amalia Sari beserta jajarannya yang berlangsung di Ruang Rapat Komite I Lt. 2 Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komite III, Istibsyaroh, didampingi Wakil Ketua Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar. Agenda dalam rapat kerja tersebut, yaitu: 1. Tupoksi dan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan da
Komite II DPD RI menjembatani PIP dengan PEMDA untuk investasi daerah 10 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan Soverign Wealth Fund (SWF) Indonesia dan menjadi operator investasi pemerintah yang meliputi bidang infrastruktur yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur. Komite II mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PIP dan Jajaran PEMDA diantaranya Kepala Bappeda Kaltim, Bupati Langkat, Walikota Tebing Tinggi, Bupati Paser, Bupati Penajam Paser Utara, Ketua
Andrinof Chaniago : Tidak Penting ada UU Tersendiri Mengatur Keterlibatan Masyarakat, Cukup Merevisi UU yang Ada. 09 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Andrinof Chaniago selaku narasumber merekomendasikan tidak perlu adanya undang-undang tersendiri untuk mengatur keterlibatan masyarakat, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) mengenai RUU tentang Partisipasi Masyarakat di Ruang Rapat PPUU Gd. B, Lt. 3, Senayan Jakarta, Kamis (03/03/11). Menurutnya, tidak perlu ada undang-undang baru, tetapi cukup dengan merevisi undang-undang yang sudah ada, seperti No. 10 Tahun 2004 dan No. 25 Tahun 2005. Sedangkan untuk solusi teknis dapat d
Kita Bangun Jalan Dulu atau Ekonomi Tumbuh Dulu 08 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Infrastruktur jalan yang secara hukum didasarkan pada UU Nomor 38 Tahun 2004 secara mendasar berguna untuk mendukung dan menggerakkan perekonomian serta meningkatkan daya saing bangsa. Sekretaris Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Ir. Chairul Thaher, M.Sc menyampaikan bahwa pada dasarnya UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, masih kompeten dan bisa dilaksanakan dengan baik, selama ini terjadi penyimpangan yang terdapat pada pelaksanaan teknis, apabila dilaksanakan sesuai dengan undang-undang maka undang-undang tersebu
MMP sebagai Sistem Pemilu Mendatang 08 Maret 2011
Jakarta, dpd.go.id - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) mengenai Perubahan atas Undang Undang No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat PPUU Gd. B, Lt. 3, Senayan Jakarta, Kamis (03/03/11), Hadar N. Gumay, perwakilan dari Center for Electorat Reform (CETRO) memberikan gagasan untuk mempertimbangkan Mixed Member Proportional System (MMP) sebagai Sistem Pemilu mendatang. Sistem tersebut dianggap mampu mengurangi permasalahan yang kerap terjadi pada Pemilu
Mengapa UU Migas Harus Direvisi 16 Februari 2011
Jakarta, dpd.go.id - UU Migas Nomor 22 tahun 2001 perlu dilakukan revisi secara menyeluruh. Bila perlu, dicabut dengan PERPPU dan sistem pengelolaan migas dikembalikan sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 agar industri migas nasional menjadi lebih efisien guna mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal ini mengemuka dalam RDPU antara Komite II DPD RI dengan pakar migas; Dr. Kurtubi dan Ir. Sulaiman zuhdi yang membahas RUU tentang Minyak dan gas Bumi, Senin (14/2). “Bertumpuknya kerugian bangsa ini karena kesalahan dalam mengelola
Dibutuhkan Komitmen untuk Melaksanakan Perlindungan terhadap TKI 09 Februari 2011
Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) dinilai belum mampu mengatasi segala persoalan yang timbul menyangkut penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Yang dibutuhkan tentu saja bukan sekedar merevisi UU 39/2004 dimaksud, lebih dari itu dibutuhkan komitmen untuk melaksanakannya. “Komitmen untuk melaksanakan beberapa butir ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud dan penegakan hukumnya menjadi agenda utama,” ujar Istibsyaroh, Ketua K
LIVE STREAM