x
Bahas Revisi UU No.24 Tahun 2007, PPUU DPD RI Undang Kementerian Sosial dan BNPB 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka pengayaan materi dan menghimpun pandangan yang konstruktif untuk penyempurnaan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Inisiatif review dan penyempurnaan UU No. 24 Tahun 2007 sudah digagas sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bersama berbagai pemangku kepentingan terkait
Tanggapi Keberatan SE, Menpan-RB akan Keluarkan 11 PP Manajemen ASN 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Bukannya kami tidak menjawab, tetapi jawabannya sudah ada secara komprehensif dalam 11 PP (peraturan Pemerintah) Manajemen ASN. Berikan kesempatan kepada pemerintah, karena kami sudah menyelesaikan 11 PP untuk di keluarkan dan 7 PP lainnya dalam penyelesaiannya. Surat Edaran itu adalah kebutuhan, kita menerapkan sistem dengan mutu yang bagus. Ini tidak bermaksud mematikan PTS tetapi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu.” Demikian jawaban Menpan-RB disampaikan pada RDP DPD RI atas tindaklanjut pengaduan
BAP Tindaklanjuti Permasalahan Keabsahan Ijazah STAIN Curup 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali mengadakan RDP menindaklanjuti permasalahan pengakuan keabsahan Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang dipimpin Andi Surya, Senator asal Lampung di Gedung B DPD RI, Senayan-Jakarta, Kamis siang (09/02/2017). Nofi Haryanto, Alumni STAIN Curup menyebutkan bahwa Ijazah dan gelar akademik yang dimiliki tidak diakui pada saat akan melamar Tes CPNS di Kabupaten Rejang Lebong, dikarenaka
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Staf Ahli BAP DPD RI 09 Februari 2017
Pengumuman Hasil Seleksi Calon Staf Ahli BAP DPD RI. Silakan diunduh disini  
Sistem Pengupahan Harus Memperhatikan Produktivitas Pekerja 09 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan Nasional mengatakan “dalam penetapan upah minimum telah terjadi kesalahan persepsi, dimana dalam menetukan upah minimum setiap pekerja disamaratakan tidak disesuaikan dengan skill, produktivitas pekerja dan masa kerja”. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Sistem Pengupahan, dengan menghadirkan Harijanto (Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO), Sarman Simanjorang (Anggota Dewan Pengupahan Nasio
BAP Kembali Tindaklanjuti Aspirasi Suku Anak Dalam Jambi 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengadakan RDP dengan Bupati Batanghari, Kapolres dan Dandim Batang Hari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPN Provinsi Batang Hari, Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), dan PT Asiatic Persada dengan agenda penyelesaian masalah SAD Jambi. RDP dipimpin Ayi Hambali, Wakil Ketua BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (08/02/2017). Ayi Hambali mengatakan sesuai kesepakatan RDP sebelumnya Tanggal 15 Desember 2016 meminta Kepala Kantor BPN Provinsi Jambi untu
Isu Koordinasi Jadi Bahasan Penting terkait Usulan Revisi UU No. 24 Tahun 2007 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan penyusunan rancangan usulan revisi UU No. 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) dan Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB). Rapat dibuka oleh Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) selaku Ketua PPUU didampingi Baiq Diyah Ratu Ga
Komite II DPD RI Dorong Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mineral Mentah 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Komite II DPD RI mendorong pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pelarangan atau pengendalian ekspor mineral mentah dalam rangka mengurangi praktik pertambangan illegal, mengerem laju degradasi fungsi lingkungan, mendorong pertumbuhan industri pengolahan atau pemurnian mineral yang akan berpengaruh bagi penerapan strategi pengendalian kegiatan pertambangan dan otomatisasi penerimaan negara dari pertambangan. Hal ini merupakan salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI di Ruang Rapat K
Pembangunan Destinasi Pariwisata Mendorong Pembangunan Daerah 08 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – “Membangun destinasi pariwisata di daerah sama artinya dengan memdorong pembangunan daerah”, ujar Prof. Dr. M. Baiquni, M.A (Pakar UGM) dalam memulai paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dengan Asosiasi Travel Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Pakar dari UGM mengenai masalah kepariwisataan yang dipimpin oleh Ketua Komite III Drs. H. Hardi Selamat Hood, didampingi oleh Wakil Ketua Komite III Pdt. Carles Simaremare di ruang rapat Gedung B DP
BSNP : Diperlukan Standar dalam Wujudkan Pendidikan Bermutu 07 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Komite III DPD RI dengan mengundang Badan Standar Nasional Pendidikan terkait mutu dan infrastruktur Ujian Nasional, Fahira Idris Wakil Ketua Komite III menyatakan bahwa Ujian Nasional sebagai instrumental penentu bukanlah standar tunggal dalam standar nasional pendidikan. Sikap DPD RI jelas menolak penyelenggaraan UN sebagaimana tertuang dalam keputusan DPD RI karena dinilai melanggar prinsi sosiologis, psikologis dan pemborosan anggaran, untuk itu Komite III DPD RI mengu
Pemerintah Upayakan DAK Terus Meningkat 07 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Kebijakan dana transfer ke daerah APBN 2017 dan mekanisme penetapan pengelolaan APBD dibahas dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dan tim anggaran Komite I, II, III bersama Putut Hari Setyaka, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dr. Reydonnyzar Moenek, M.Devt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (7/2/2017). Donny panggilan akrab dari Dirjen bina keuangan daerah mengatakan, “Alokasi DAK terus meningkat, jumlah pemda yang meneri
Pemerintah Mengklaim Perekonomian Indonesia Tahun 2016 Lebih Baik 07 Februari 2017
Jakarta,dpd.go.id – Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia hadir dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dan tim anggaran Komite I,II,III dengan agenda rapat membahas review UU APBN 2017, RKP Tahun 2018, dan PNBP pada Kementerian/Lembaga di ruang rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (7/2/2017). Sri Mulyani mengatakan, ”Pertumbuhan ekonomi 2016 menjadi titik balik perbaikan ekonomi, PDB tumbuh sebesar 5,02% lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga kembali tumbuh diatas 5,0% didu
DPD Dukung BNP2TKI Fokus terhadap Pencegahan TKI ILegal dan Sertifikasi Kompetensi TKI 07 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Banyaknya kasus TKI ilegal atau non prosedural menurut Nusron Wahid Kepala BNP2TKI dikarenakan lamanya proses administrasi prosedural dan biaya pengurusan yang mahal. TKI non prosedural banyak terjadi terutama di wilayah perbatasan, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun LTSP di kantong-kantong TKI, proses pinjam berbunga rendah (KUR), menggalakkan sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa, deregulasi aturan berbasis IT, penegakan hukum kepada para pelaku (BNP2TKI menjadi anggota satgas pencegahan dan
Ketua AP3I: Kebijakan Relaksasi Ekspor Minerba adalah Kebijakan Set-back 06 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Perpanjangan pelaksanaan ekspor konsentrat atau yang sering disebut dengan relaksasi ekspor mineral dan batubara dinilai telah mengingkari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Untuk memperoleh masukan dari narasumber tentang kebijakan relaksasi tersebut dan dampaknya bagi keberlangsungan usaha pengolahan dan pemurnian Minerba, Komite II DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengola
Komite IV Minta Kejelasan Pengelolaan PNBP 06 Februari 2017
Jakarta, dpd.go.id – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diartikan sebagai segala sesuatu pemasukan yang diterima oleh Negara bukan melalui perpajakan. PNBP diatur berdasarkan UU dan Peraturan Pemerintah (PP). Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, kelompok PNBP meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengenaan denda administrasi, hibah yang merupakan hak pemerintah dan penerimaan lain
LIVE STREAM