x
RUU Inisiatif: Perketat Perlindungan dan Profesionalisme TKI

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Terdapat tiga pendekatan dalam draft RUU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Ketiga pendekatan tersebut adalah (1) Pendekatan perubahan peran pemerintah daerah, (2) Pendekatan penguatan peran keluarga, dan (3) Pendekatan penguatan perlindungan TKI. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Hardi Selamat Hood, Ketua Komite III, setelah mendengarkan paparan dari tim ahli pada Sidang Pleno Komite III DPD RI pada Rabu (05/10/2011) di Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

Dalam draft tersebut juga diusulkan pembentukan Komite Nasional Perlindungan TKI guna menguatkan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Namun, Abdi Sumaithi memandang perlunya tinjauan yang lebih jauh terhadap usulan tersebut. “Pembentukan Komite Nasional Perlindungan TKI perlu ditinjau lebih jauh. Sudah ada BNP2TKI, KBRI dan Dinas Tenaga Kerja yang jika difungsikan dengan baik maka seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap TKI,” ujar Anggota DPD RI asal Jawa Barat ini.

Pelatihan terhadap TKI yang belum memadai karena mahalnya sarana dan prasarana menurut Abdi tidak perlu dirisaukan sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. “Dalam perspektif Negara, pengadaan sarana dan prasarana pelatihan tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Pemerintah seharusnya mampu menanggung keperluan terkait pelatihan untuk TKI sehingga sertifikasi calon TKI bisa diberikan sepenuhnya ke daerah,” tegasnya.

Usulan adanya pasal khusus untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) juga memperkaya draft RUU inisiatif Komite III DPD RI ini. Bahkan, Anna Latuconsina mengusulkan larangan pengiriman TKW khususnya sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku ini melihat banyak efek negatif pengiriman TKW terutama bagi anak. Berdasarkan pengamatannya, mayoritas anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri rusak. “Pengiriman wanita sebagai TKW di luar negeri perlu diatur dalam regulasi demi masa depan bangsa,” Anna menegaskan. Lebih lanjut, Anna mengharapkan adanya profesionalitas dalam bidang tertentu bagi wanita yang bekerja di luar negeri, bukan sebagai PRT yang bekerja secara serabutan seperti yang terjadi saat ini. (and/af)

05 Oktober 2011
Kembali
LIVE STREAM