x
Rancangan RUU Perubahan terhadap UU 39/2004: Komite III Usung Tiga Issue Perubahan

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Draft RUU Perubahan terhadap UU No. 39/2004 akan difokuskan kepada peningkatan keterlibatan daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI. Hal ini disampaikan oleh Fitriani Ahlan Sjarif, Anggota Tim Ahli Draft RUU Perubahan UU 39/2004, di gedung DPD RI – Senayan, Rabu (5/10/2011).

Tim Ahli yang diketuai oleh Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, tersebut mengusung tiga isu perubahan terkait definisi, pemberian kewenangan bagi daerah dan perubahan kelembagaan.

Fitriani menjelaskan bahwa dalam RUU ini diatur juga pekerja non-TKI seperti TKI mandiri dan Anak Buah Kapal (ABK). “Kami masih merasa bahwa TKI-TKI yang diberangkatkan secara mandiri atau memang dengan inisiatif personal dari individu itu belum masuk kedalam UU yang lama,” tambahnya.

Hal berikutnya yang disorot mengenai Surat Izin Pengerahan (SIP) dimana kewenangan pemberian dan pencabutan SIP selayaknya diberikan ke daerah. Sementara itu daerah juga diberikan kewenangan untuk memberi informasi pasar tenaga kerja, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjadi tempat pemeriksaan kesehatan dan psikologis.

Dalam Naskah Akademik tersebut juga disebutkan perlunya dibentuk Komisi nasional independen yang bertugas melakukan perlindungan terhadap TKI.

Fitriani menjelaskan bahwa draft RUU ini dibuat berdasarkan penelitian yang disusun oleh tim ahli sejak desember 2010. “RUU ini sudah dibuat juga berdasarkan riset lapangan di NTB, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain di Indonesia,” jelasnya. (and/af)

05 Oktober 2011
Kembali
LIVE STREAM