x
Pengelolaan Belum Optimal, Dana Haji Hanya Mengendap di BI dan BPS

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – ANIMO masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah Haji sangat tinggi. Hingga bulan Juli 2011 akumulasi daftar antrean jumlah penyetor di Bank Penerima Setoran (BPS) tercatat sudah melampaui 1.5 juta orang. Dengan jumlah setoran awal Rp. 25 juta, maka total dana yang tersimpan di rekening Menag mencapai Rp. 3,75 Triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) sebesar 1,6 Triliun. Demikian disampaikan Ketua Umum MPP-Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin, pada Rapat Kerja yang diselenggarakan Komite III DPD RI di Gedung DPD RI Senayan – Jakarta (27/09/2011)

Angka tersebut menunjukkan betapa Haji memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Namun Ade menyayangkan pengelolaan yang belum optimal membuat potensi tersebut belum menjadi kekuatan ekonomi umat karena dana Haji hanya mengendap di BI dan BPS. Dana tersebut menjadi berkah bagi pihak bank, namun sama sekali tidak memberikan manfaat bagi upaya perbaikan penyelenggaraan Haji, “apalagi untuk pembangunan umat secara keseluruhan,” ungkapnya.

Ade mengungkapkan pentingnya mengundang Perbankan untuk mencermati bagaimana BPS mengelola dana Haji dan berapa lama dana mengendap di bank. Hal ini masih simpang-siur; ada yang mengatakan 3 bulan, setahun, bahkan ada pendapat yang menyatakan bank tidak punya hak mengelolanya. Karena bila tidak punya hak maka seluruh pendanaan masuk ke rekening Menteri. Dengan kata lain masuk ke negara melalui BI. Dari dana tersebut, berapa dana yang bisa dikelola Pemerintah karena dari deposito tersebut yang bisa dilakukan baru 1.6% pertahun. “Itu kalau dilihat dari bunganya, 1,6” urainya.

Terkait hal tersebut, Elviana (Jambi) menanyakan perihal kajian yang dilakukan Rabithah Haji Indonesia tentang bunga yang diperoleh BPS dari dana Haji. Ia menginginkan gambaran rincian dana berikut pengelolaannya seperti jumlah pengembalian ke negara, potongan harga (fee), dan temuan lain yang diperoleh Rabithah tentang kelebihan bunga bank. “Kadang-kadang waiting list itukan sampai lima tahun, kalau setoran pertama 20 juta, waiting list lima tahun itukan lumayan juga,” ungkapnya.

Sementara, Carolina Nubatonis – Kondo (NTT) menuntut transparansi perincian dana Haji dan pengelolaannya tanpa rekayasa. Ia mengungkapkan dana yang sangat besar tersebut sejatinya bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, misalnya bunga dari dana tersebut digunakan untuk subsidi silang yang bisa dirasakan manfaatnya hingga generasi mendatang. “Jadi bisa saja anak-cucu nanti merasakan, (bahkan) lama-lama bisa naik Haji gratis,” harapnya. (and)

27 September 2011
Kembali
LIVE STREAM