x
Najamuddin Lawing: “Undang-Undang sebagai Hukum yang Hidup di Masyarakat”

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Undang-Undang diharapkan membawa suatu rasa keadilan yang sangat mendalam bagi masyarakat. Dia termasuk yang dikatakan “living law” atau hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Najamuddin Lawing, Anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Dengar Pendapat Umum Komite III dalam rangka Pandangan dan Pendapat RUU tentang Organisasi Masyarakat, Senin (3/10/2011) di Gedung DPD RI, Senayan – Jakarta.

Dalam rumusan Rancangan Perundang-Undangan (RUU) ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Pertama kata “kearifan lokal” perlu dijelaskan secara komprehensif. Menurut Najamuddin walaupun kata tersebut sudah menjadi bahasa elit politik, tetapi belum tentu dipahami sampai ke Perda atau tingkatan yang lebih rendah. “Belum tentu orang-orang yang duduk di DPRD Tingkat I/Tingkat II disana memahami apa ini yang namanya kearifan lokal,” jelasnya.

Hal lain yang disoroti adalah bab XV mengenai pengawasan. Najamuddin mengusulkan diadakan penyerasian atau penyesuaian Pasal 44 dengan pasal 1 ayat (2) poin (k) dan (l) tentang penyelesaian sengketa dan mekanisme pengawasan internal. Ia menganjurkan agar hal ini dijelaskan sebab penjelasannya belum dicantumkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa itu seperti apa. “Hal ini penting sebab bernuansa politik namun bermuatan hukum,” tegasnya

Selanjutanya pada Bab ke XVI. Najamuddin berpendapat bahwa penyelesaian sengketa organisasi pada pasal 49 harus diserasikan dengan pasal 52 ayat (6), (7) dan (8). Karena upaya hukum pada pasal 49 ayat (3) hanya pada tingkat banding. “Jadi ada confuse disitu,” urainya. Sementara di pasal 52 upaya hukum berakhir pada Mahkamah Agung. “Nah, ini juga harus dicermati,” tutupnya. (and)

04 Oktober 2011
Kembali
LIVE STREAM