x
Komite III Rencanakan Pembentukan Pansus Guru

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id PERMASALAHAN pendidikan terutama aliran dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang tidak merata menjadi pembahasan utama dalam rapat Tim Kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Komite III DPD RI (16/01/2012). Adanya diskriminasi anggaran pendidikan untuk sekolah umum dan madrasah (di bawah Kementerian Agama) diungkapkan oleh Hafidh Asrom. Anggota DPD RI asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjumpai kasus tersebut sewaktu melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses kemarin. “Permasalahan tersebut adalah yang paling menonjol saat saya melakukan kunjungan kerja ke lima wilayah kabupaten/kota di Yogyakarta. Madrasah tidak mendapat dana BOS dari pemerintah Daerah. DPD diharapkan bisa mencarikan solusi dengan memberikan dasar hukum alokasi dana BOS dari Pemda ke madrasah,” Hafidh menerangkan.

Menurut Muh. Syibli Sahabuddin, hal tersebut menjadi bukti bahwa madrasah dan pondok pesantren tidak mendapatkan perhatian maksimal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Syibli mengutarakan usul Komite III untuk membentuk panitia khusus (pansus) yang menangani masalah dunia pendidikan. “Nantinya pansus ini akan diberi nama Pansus Guru. Kenapa Pansus Guru? Karena guru merupakan pilar utama untuk menelisik masalah-masalah di dunia pendidikan,” ujar anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Barat ini.

Masalah lain yang menjadi sorotan dalam rapat yang bertempat di Gedung A DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan tersebut adalah Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, dan Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam pandangan Anna Latuconsina, sekolah-sekolah seperti itu tidak memenuhi syarat, baik dari segi kualitas, sarana-prasarana, serta SDM gurunya. “Yang saya amati di Maluku seperti itu. Kita perlu mempertanyakan masalah ini ke menteri pendidikan nasional,” jelas Anna yang berasal dari Provinsi Maluku ini.

Terakhir, Hafidh Asrom mengungkit masalah Ujian Nasional yang hingga kini masih menjadi PR bagi komite III. Melihat praktik di lapangan yang penuh kecurangan, Hafidh berpendapat bahwa Ujian Nasional justru merusak moral anak bangsa. “Dalam Ujian Nasional, anak-anak diajarkan ketidakjujuran sehingga moral mereka justru teracuni,” tutup Hafidh. (af)

16 Januari 2012
Kembali
LIVE STREAM