x
BAP Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Lampung terkait Konflik Lahan

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Ada tiga (3) Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti BAP yaitu Konflik lahan antara warga Kelurahan Pidada-Panjang Lampung dengan PT.Pelindo II Cabang Panjang, Kasus lahan Eks lahan eks Hak Erfpacht NV.Way Halim Sumatera Rubber dan Coffe Estate antara warga masyarakat Way Dadi, Way Dadi Baru dan KORPRI Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Permasalahan lahan antara masyarakat Kelurahan Sawah Brebes Kota Bandarlampung dan Desa Branti Kabupaten Lampung Selatan dengan PT. KAI (Persero).

Senator Lampung, Andi Surya yang mengawal aspirasi ini mengatakan permasalahan lahan dengan PT. KAI (Persero) sudah dilakukan Tim analisis dan rapat kerja yang di mediasi BAP DPD RI tanggal 25 Agustus 2017 di Kantor Walikota Bandar Lampung bahwa status tanah yang berada di pinggiran jalur rel KA tidak jelas dan tidak ada administrasinya secara konkrit, artinya tanah tersebut tergolong lahan terlantar, disamping itu secara konkrit juga telah diputuskan dan ditelaah secara hukum bahwa grondkaart dinyatakan bukan alas hak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berkenaan dengan itu kami meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan verifikasi dengan BPN dan masyarakat jadi lahan segera bisa disertifikasi.

“Sedangkan Konflik lahan antara warga Kelurahan Pidada-Panjang Lampung dengan PT.Pelindo II dan Konflik lahan antara warga masyarakat Way Dadi dengan Pemerintah Provinsi Lampung bahwa masyarakat sudah menempati lahan lebih dari 60 tahun kemudian muncul HPL(hak pengelolaan) yang menganggu ketertiban masyarakat karena di lahan itu sudah ada yang bersertifikat, kami berharap agar pemasalahan ini segera diselesaikan dan masyarakat mendapatkan hak-hak hidup mereka,” pinta Andi Surya dalam RDP yang dipimpin Abdul Gafar Usman Ketua BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim dan Novita Anakotta Wakil Ketua BAP bersama anggota BAP di Gedung B DPD RI Senayan-Jakarta, Rabu (31/01/2018).

RDP mengundang banyak stakeholder diantaranya Pemda Kota Bandarlampung, Polda Bandar Lampung, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT. Pelindo II, dan PT. KAI untuk mediasi aspirasi masyarakat terkait persoalan lahan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/Kepala BPN, M. Noor Marzuki menyatakan bahwa pada dasarnya permasalahan itu sudah dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Namun penyelesaian pertanahan terhadap hak perorangan dengan hak yang terdaftar sebagai BMN berbeda. Harus melalui  beberapa tahapan, dan diputuskan oleh pengadilan. Lahan yang menyangkut aset pemerintah maka keputusan dilakukan oleh pengelola aset.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan status lahan yang menjadi persoalan antara warga Kelurahan Pidada-Panjang Lampung dengan PT.Pelindo II Cabang Panjang dan lahan yang menjadi permasalahan antara masyarakat Kelurahan Sawah Brebes Kota Bandarlampung dan Desa Branti Kabupaten Lampung Selatan dengan PT. KAI (Persero) bukan tanah yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) jadi permasalahan lahan tersebut bisa diselesaikan dengan pihak PT.KAI dan Pihak PT.Pelindo II. Sedangkan status lahan warga masyarakat Way Dadi, Way Dadi Baru dan KORPRI Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pada akhir RDP, Pimpinan menyimpulkan bahwa dari penjelasan dua lembaga maka status lahan yang ditempati warga Kelurahan Pidada-Panjang Lampung, dan masyarakat Kelurahan Sawah Brebes Kota Bandarlampung dan Desa Branti Kabupaten Lampung Selatan tidak ada masalah, sedangkan  permasalahan lahan yang berkaitan dengan pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan warga masyarakat.

BPN bersama Pemerintah Daerah Lampung dan masyarakat agar melakukan verifikasi secara administrasi dan prosedur sedangkan Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar memantau dan mengawasi, dan Senator Andi Surya terus mengawal tindak lanjut tersebut. RDP meminta Walikota Bandar Lampung dan Gubernur Lampung agar proaktif dalam penyelesaian masalah ini.

31 Januari 2018
Kembali
LIVE STREAM