Warning: session_start(): Trying to destroy uninitialized session in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 Warning: session_start(): Failed to decode session object. Session has been destroyed in /var/www/html/sisip/class.sesi.php on line 19 DPD RI
x
Bahas Revisi UU No.24 Tahun 2007, PPUU DPD RI Undang Kementerian Sosial dan BNPB

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dalam rangka pengayaan materi dan menghimpun pandangan yang konstruktif untuk penyempurnaan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Inisiatif review dan penyempurnaan UU No. 24 Tahun 2007 sudah digagas sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bersama berbagai pemangku kepentingan terkait, dan masih akan berlangsung sesuai dengan perubahan dinamis dan multidimensional pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana,” tutur Ir. Dody Ruswandi, MSCE, Sekretaris Utama BNPB, mengawali pemaparannya pada rapat yang digelar pada hari Kamis (09/02/2017) di Ruang Rapat PPUU, Gedung B DPD RI lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Menurut Dody, yang masih menjadi kendala adalah terkait perubahan dan pergantian pimpinan di berbagai lembaga pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah sehingga diperlukan sosialisasi secara terus menerus tentang pemahaman atas UU No.24 Tahun 2007 kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

“Perlu adanya penambahan/penerbitan aturan-aturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dll.,” lanjut Dody.

Dody juga berharap adanya dukungan penganggaran baik di pusat maupun di daerah oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dengan mendorong kebijakan penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu, pihak Kementerian Sosial yang diwakili Drs. Harry Z. Soeratin,  M.Acc., Sekretaris Jenderal Kemensos RI, menegaskan bahwa secara umum UU No.24 Tahun 2007 sudah mewadahi dan menjadi sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Namun pihaknya mengakui, dari pengalaman di lapangan masih ada berbagai kebutuhan penting yang belum dibahas diantaranya adalah masih adanya kesulitan koordinasi terutama pada tataran pemerintah daerah serta belum adanya regulasi nasional yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing kementerian/ lembaga dalam penanggulangan bencana.

“Sampai saat ini tidak ada satupun regulasi nasional yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing kementerian/ lembaga dalam penanggulangan bencana sehingga berimplikasi pada pengganggaran masing-masing kementerian/ lembaga,” terang Harry di tengah rapat yang dibuka oleh Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY) selaku Ketua PPUU didampingi Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H. (senator asal NTB) ini.

Habib Abdurrahman Bahasyim (senator asal Kalimantan Selatan) mengungkapkan bahwa tujuan DPD RI melakukan revisi adalah agar bencana bisa tertanggulangi lebih baik dan bencana tersebut bisa diminimalisasi.

Di sisi lain, Ir. Anang Prihantoro (senator asal Lampung) menilai bahwa perubahan UU No. 24 Tahun 2007 ini bukan sesuatu yang mendesak mengingat pemaparan pihak BNPB dan Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa jika masalah koordinasi dengan daerah selesai termasuk secara politik di daerah tidak labil, sebetulnya penanggulangan bencana relatif bisa jalan.

“Jadi, kalau dari pengalaman kami belum ada hambatan dalam UU No. 24 Tahun 2007 ini, tapi hambatannya justru dari undang-undang/ peraturan yang lain sehingga dalam hal ini yang diperlukan adalah sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang-undang/peraturan lain yang terkait dengan UU No. 24 Tahun 2007 ini,“ pungkas Dody. (ram)

09 Februari 2017
Kembali
LIVE STREAM