x
Bahas Koperasi, Komite IV DPD RI Panggil LPDB-KUMKM

dpd.go.id

Jakarta,dpd.go.id -- Sebagai upaya terhadap pengawasan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Komite IV DPD RI kembali menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Braman Setyo setelah sebelumnya Rapat Kerja bersama Menteri Koperasi, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada Senin (18/9/2017).

RDP ini dipimpin oleh Ajiep Padindang selaku Ketua Komite IV DPD RI didampingi oleh Wakil Ketua I, Ayi Hambali dan Wakil Ketua II, Siska Marleni di ruang rapat Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (20/9/2017).

Direktur Utama (Dirut LPDB), Braman Setyo mengatakan LPDB-KUKM merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UKM yang menjalankan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pembina teknis LPDB-KUKM adalah Menteri Koperasi dan UKM sedangkan pembina keuangan LPDB-KUMKM adalah Menteri Keuangan. LPDB-KUMKM ditetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dengan status BLU secara penuh, sehingga diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLU. Sejak tahun 2015 LPDB-KUMKM sudah mampu mandiri membiayai operasionalnya dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tanpa meminta alokasi dari Rupiah Murni (APBN).

“Dalam meminimalisasi resiko dipersyaratkan adanya jaminan 100%, atau melalui kerjasama dengan lembaga penjaminan kredit yang ada untuk memberikan penjaminan bagi pinjaman/pembiayaan yang akan dilakukan LPDB-KUMKM juga dilakukan kerjasama dengan lembaga penjaminan yang ada seperti Jamkrindo, Jamkrida dan lembaga penjaminan lainnya sebagai alternatif yang dapat dipilih oleh calon mitra LPDB yang akan mengakses LPDB-KUMKM”, pungkas Braman Setyo.

Braman Setyo menambahkan, “ Target penyaluran dana bergulir tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 1,5 Triliun yang bersumber dari dana kelolaan sebesar Rp. 1 Triliun dan dari APBN sebesar Rp. 500 Miliar. Sampai dengan 31 Agustus 2017, LPDB-KUMKM telah memproses penyaluran dana bergulir senilai Rp. 793.958.187.500., (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Adapun untuk realisasi dana bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2017 tidak terdapat mitra yang memiliki klasifikasi E (macet)”.

Abdul Gafar Usman, Senator yang berasal dari Provinsi Riau mempertanyakan persyaratan bagi penjamin. “Kira-kira apa syarat kami sebagai penjamin untuk bisa membantu Koperasi dan UKM di daerah”.

Senada dengan pertanyaan Abdul Gafar usman. Senator yang berasal dari Provinsi Jambi, Daryati Uteng juga menanyakan persyaratan bagi penjamin kredit di LPDB-KUMKM. Selain itu Daryati Uteng juga menanyakan apakah kredit bisa cair dalam satu jam dan hanya bermodalkan KTP dan KK saja. “Koperasi tentunya mempunyai kredit lunak, apakah bisa cair dalam satu jam dan apakah bisa hanya bermodalkan KTP dan KK saja, dan syarat-syarat seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi penjamin”, tanya Daryati Uteng.

Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Abdul Gafar Usman dan Daryati Uteng, Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo mengatakan bahwa LPDB-KUMKM berperan memberikan akses pinjaman atau pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sekaligus meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarkat, tentunya dengan persyaratan yang cukup ketat karena menggunakan dana pemerintah, ujarnya.

“Standar pelayanan LPDB-KUMKM mengacu kepada prosedur pinjaman yang telah mendapatkan ISO 9001:2008 yaitu melalui 8 tahapan, diawali dengan penerimaan proposal dan check List Mandatory, kunjungan lapangan, analisa bisnis yuridis dan opini risiko dilanjutkan ke bagian komite pinjaman/pembiayaan sampai diterimanya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, kemudian akad lalu pencairan dan pada akhirnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi. LPDB memberikan syarat ketat karena tidak ada lembaga pembiayaan yang bisa menyamai LPDB yang suku bunganya sangat kecil dimana dana ini menggunakan dana pemerintah”, jelas Braman Setyo.

Ia juga menambahkan bahwa Pembebanan jaminan kepada KUMKM minimal 100% dapat dalam bentuk benda bergerak, Fix Asset atau Cash Collateral sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No.035/Per/LPDB/2017 tentang penetapan jaminan atas pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KUMKM serta lembaga perantara. (sna)

20 September 2017
Kembali
LIVE STREAM