x
Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI Pembuka Masa Sidang III Tahun 2016-2017

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-6 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. Sidang Paripurna di pimpin Mohammad Saleh Ketua DPD RI didampingi GKR Hemas dan Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Senin, (23/01/2017).

Sebelum Sidang Paripurna DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh memandu upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPD RI pengganti antarwaktu (PAW) sisa Masa Jabatan Periode 2014-2019 atas nama AD Khaly (anggota DPD RI asal Gorontalo,yang juga anggota DPD RI Periode 2004-2009) menggantikan Hana Hasanah Fadel Muhammad, dan Mamberob Yosephus Rumakiek (anggota DPD RI asal Papua Barat) menggantikan Abdullah Manaray.

Laporan terangkum menjadi empat bidang komite yaitu :

  1. Komite I
    1. Persiapan Pilkada serentak, disebagian daerah melaporkan bahwa ada indikasi ASN maupun BUMD yang terlibat mendukung salah satu calon kepala daerah, disisi lain beberapa daerah menyatakan sudah melaksanakan persiapan dengan baik Pilkada Serentak Tanggal 15 Februari 2017 mendatang;
    2. Masalah yang dihadapi sebagian besar daerah terkait dana transfer daerah. Pemangkasan tentang dana transfer daerah dan jadwal transfer ke daerah agar tepat waktu sehingga tidak menghambat pembangunan daerah;
    3. Dana Bagi Hasil Migas yang menurun juga menganggu jalannya pemerintahan daerah;
    4. Permasalahan terkait Daerah Otonomi Baru  mewarnai di sejumlah daerah;
    5. Adanya Perubahan Struktur Administrasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah diharapkan dilakukan dengan baik, seperti diadakan pelatihan-pelatihan.
  2. Komite II
    1. Masalah kelistrikan terjadi hampir di seluruh daerah seperti elektrifikasi dan pemadaman listrik;
    2. Insfrastruktur yaitu jalan, jalan tol, jembatan diharapkan bisa diselesaikan bisa diselesaikan dengan baik;
    3. Sistem Pengupahan Buruh agar dilaksanakan untuk melindungi buruh, dan kepentingan pengusaha dan buruh bisa terakomodir dengan seksama.
    4. Masalah pertanian dan perkebunan, diantaranya langkanya pupuk, bibit holtikultura dan tanaman keras.
  3. Komite III
    1. Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obat terlarang, dilaporkan sebagian besar anggota DPD RI, diharapkan pemerintah agar melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkoba yang mengancam generasi muda;
    2. Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan yang beroperasi daerah kurang peduli masyarakat sekitarnya, diharapkan agar pengelolaan CSR maksimal hingga produktif bagi masayarakat;
    3. Wacana Program Full Day School yang menjadikan pro kontra dimasyarakat agar dikaji dengan seksama;
    4. Usulan mengenai program Boarding School bagi Provinsi Papua dikarenakan jarak antara tempat tinggal dan fasilitas pendidikan yang sangat jauh;
    5. Masalah Tenaga Kerja Asing sebagai akibat bebas visa, yaitu banyak Turis yang menggunakan Visa Turis disalahgunakan dipakai untuk bekerja. Perlu sanksi tegas bagi Tenaga Kerja Asing  dan perusahaan yang mempekerjakannya;
    6. Pentingnya dilaksanakan pengawasan obat dan makanan tidak hanya pada waktu menjelang hari raya tetapi dilaksanakan secara rutin.
  4. Komite IV
    1. Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan meninjau ulang pemotongan DAU 10% yang berdampak signifikan bagi daerah;
    2. Pengalihan wewenang dari kabupaten/kota terkait pengelolaan pendidikan menengah atas kepada pemerintah provinsi diharapkan dana anggaran juga dialihkan;
    3. Pengawasan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) disebagian daerah sudah berjalan hampir 50-60%, tetapi ada beberapa daerah masih kurang karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan UMKM.

Pada akhir Sidang Paripurna, Ketua DPD RI menyampaikan bahwa dalam rangka Penguatan DPD RI maka pimpinan DPD RI akan mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI. Kemudian, untuk menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di daerah terkait tenaga kerja asing yang semakin banyak di Indonesia maka akan dibuat Panitia Khusus Tenaga Kerja Asing untuk merekomendasikan kepada pemerintah langkah-langkah kebijakan yang bisa diambil. Sebelum dibentuk Pansus diminta kepada Komite III DPD RI untuk membuat kerangka acuan secara terperinci.

Pimpinan DPD RI mengatakan bahwa ada perubahan keanggotaan Pansus Tatib DPD RI yaitu Keanggotaan dari PPUU, Benny Rhamdani digantikan dengan Ir.Anang Prihantoro.

Ketua DPD RI meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk meningkatkan kerja-kerja politik sebagai artikulasi atas kinerja perorangan maupun lembaga. (ank)

23 Januari 2017
Kembali
LIVE STREAM