x
AIPNI Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Pelaksanaan UU Keperawatan

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Komite III DPD RI kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang  Keperawatan, di ruang rapat Komite III, Gedung B Lantai 2, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/17). Ini merupakan kali keenam Komite III melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan, dengan lebih spesifik mengangkat permasalahan pendidikan keperawatan.

“Pendidikan keperawatan dinilai sangat penting, tidak hanya dalam rangka memenuhi daya saing internasional tetapi juga dalam mendukung meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”, jelas Fahira selaku pimpinan Komite III dalam pembukaan RDPU yang menghadirkan narasumber dari bidang keperawatan, yaitu Yupi Supartini (Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia) dan Muhammad Hadi (Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia-AIPNI).

Hadi memaparkan bahwa kondisi pendidikan keperawatan saat ini belum diimbangi penataan wahana praktik yang memadai dan jumlah rumah sakit yang belum memadai untuk menjadi tempat belajar. Selain itu kualitas maupun kuantitas dosen minimal dan terbatas magister atau spesialis dan juga hasil uji kompetensi rata-rata nasional rendah. “Namun saat ini hasil akreditasi rata-rata cukup dan mulai ada perbaikan jumlah capaian akreditasi baik maupun unggul” tambah Hadi.

Dalam hal pendidikan, Mervin senator asal Papua Barat menilai pentingnya etika profesi keperawatan. Hal ini guna mendukung mutu pelayanan keperawatan dan pemenuhan akan hak pasien. “Karena di lapangan, masih kita jumpai perawat yang melakukan pelayanan keperawatan tidak sesuai dengan standar pelayanan” ujar Mervin.

AIPNI dalam RDPU kali ini mengajukan beberapa usulan kepada DPD RI terkait permasalahan pendidikan keperawatan guna memperkaya materi substansi atas pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan diantaranya dengan mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan UU Keperawatan dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yang sangat prioritas di tahun ini, yaitu Perpres tentang KONSIL Keperawatan sesuai dengan UU 38/2014, PMK tentang izin, tugas dan wewenang perawat, PP tentang pendayagunaan dan praktik perawat WNA, Kepmenristekdikti tentang Standar Nasional Pendidikan Keperawatan.

Berikutnya  mendesak pemerintah agar (1) melakukan pembinaan atau menutup sekolah keperawatan yang nyata-nyata tidak berkualitas, (2) membiayai proses akreditasi program studi, uji kompetensi nasional bagi lulusan, (3) membuka kesempatan kerja baru perawat, di luar negeri dan di dalam negeri yang belum optimal.

“Pendidikan keperawatan di Indonesia harus memiliki standar nasional pendidikan profesi untuk digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan standar kompetensi nasional dan internasional / global”, tegas Hadi sekaligus menutup paparannya. (nis)

29 November 2017
Kembali
LIVE STREAM