x
Usul Inisiatif RUU PKND: Perlu Ada Koordinasi Yang Intensif Antara DPD dengan DPR

dpd.go.id

Jakarta,dpd.go.id – Komite IV sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pajak dan pungutan liar; Badan Pemeriksa Keuangan; lembaga keuangan dan perbankan; koperasi dan UKM; statistik; BUMN; serta investasi dan penanaman modal, saat ini tengah menyusun Usul Insiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah (PKND).  

DPD RI telah mengusulkan dibentuknya RUU PKND, namun belum termasuk dalam RUU prioritas dalam Prolegnas 2015-2019.

Berkaitan dengan RUU ini , Komite IV DPD RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar hukum yang sekaligus guru besar fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar,SH.,M.Hum dan Ir. Marwan Batubara,M.Sc, tokoh politik yang dulu juga pernah menjabat sebagai Senator mewakili Provinsi DKI Jakarta pada periode 2009-2014 dan kini aktif dalm organisasi Indonesian Resources Studies (IRESS) yaitu organisiasi intelektual (non partisan) di bidang kebijakan publik, khususnya yang menyangkut sumber daya alam dan industri strategis di ruang rapat Komite IV DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (17/4/2017).

Aminuddin sependapat dengan usulan dari DPD untuk membentuk suatu peraturan dalam bentuk RUU PKND dengan maksud untuk mengatur lebih holistik tentang pengelolaan kekayaan negara yang selama ini tersebar dalm berbagai UU.

“Selama ini terkesan pengaturan kekayaan negara yang tersebar dalam berbagai UU saling tumpang tindih, terdapat celah maupun kekosongan pengaturan yang berkenaan dengan kekayaan negara yang bersifat potensial dalam arti dikuasai oleh negara”, pungkas Aminuddin.

Ia menambahkan, “Saya berpendapat bahwa materi muatan dari RUU PKND seharusnya meliputi pengaturan yang memberi kejelasan tentang kekayaan negara yang dikuasai dengan kekayaan negara yang dimiliki dan dipisahkan oleh negara. Kejelasan itu penting menurut saya sebab selama ini pengaturan yang dilakukan dalam berbagai UU sektoral seringkali saling menafikan sebagai contoh; UU lingkungan hidup, UU kehutanan, UU perikanan, UU sumber daya mineral dan batubara yang kesemuanya tidak mencerminkan adanya kesesuaian dan harmonisasi pengaturan”.

Marwan Batubara menyampaikan saran terkait RUU PKND. Ia mengatakan perlu ada koordinasi yang intensif dengan DPR RI dan pemerintah pusat/daerah agar RUU ini ditetapkan sebagai Undang-Undang yang baru. Harus ada upaya optimal agar DPR dan pemerintah berminat untuk membahas dan membentuk UU tersebut. Aspek amanat konstitusi harus mendapat perhatian khusus. DPD RI perlu menjaga dan mengupayakan secara optimal aspek-aspek yang menjadi kepentingan dan kewenangan daerah. Perlu dilakukan review dan penyempurnaan atas UU sektoral yang mengatur peran dan wewenang daerah, termasuk terhadap UU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pernah dibentuk pada tahun 1960-an.

sna

17 April 2017
Kembali
LIVE STREAM