x
DPD RI MINTA AGAR MENTERI KEUANGAN PRIORITASKAN DAERAH

dpd.go.id

Jakarta – Setelah rapat dengan Menteri Bappenas kemarin (5/6/2017), Komite IV DPD RI dan tim anggaran komite I, II, III kembali membahas RUU APBN tahun anggaran 2018 dalam rapat kerja  dengan Menteri Keuangan RI, di Komplek Parlemen, Rabu (6/9/2017).

Ketua Komite IV Ajiep Padindang berharap agar di 2018 tidak ada penurunan dana untuk desa, “Saya harap untuk desa bisa tetap dianggarkan dikisaran tujuh ratus juta sampai satu milliar rupiah perdesa di tahun 2018. Saya berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dari ibu menteri tentang RAPBN 2018 hari ini” katanya. DPD merekomendasikan untuk menaikkan dana Desa sesuai UU no 6 th 2014 di tahun 2018 dari 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN disusun di 2018 didasari oleh beberapa konteks yaitu ekonomi. “Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6%, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9%,” paparnya.

Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh diatas 5%, dan Investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3%.

Terkait dengan Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah. “Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang  diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan bbm yang tidak akan mengalami perubahan,” pungkasnya.

Soal hutang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri mengatakan penambahan hutang bisa dikendalikan, “Hutang bisa kita kendalikan, beredar berita bahwa hutang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi, Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati hati untuk membiayai hal hal yang  prioritas,” katanya.

Dengan penerimaan perpajakan dari  tax amnesty selesai, Sri menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Di 2018, asumsi makro yang  digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4%, inflasi sebesar 3,5%, dan nilai tukar 13.500/ dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel, maka fokus apbn adalah pada Sisi belanja proiritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja. Selain itu pendapatan negara dari  pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Pada sesi terakhir senator Sumatera Barat, Leonardy Harmainy menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha umkm yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak, “Tentang pajak, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan efaktur, kalau untuk pengusaha yang besar itu sudah jalan, tapi di daerah itu untuk setingkat umkm dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan untuk umkm yang sering mengalami kendala,

“Tentang dana desa yang tetap 60 triliun di 2018, itu keterlambatan dana desa itu adalah salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Nah yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman. Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis,” ujarnya.

Sementara senator dapil Lampung Andi, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bsia merata. “Mahasiswa di Indonesia berjumllah sekitar 7 jutaan dimana sekitar 60% berasal dari  swasta. Namun sesuai dengan uu sistem pendidikan nasional, sudah tidak ada lagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90% itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10%,” paparnya.

Pada akhir acara Sri menyampaikan bahawa akan mereformasi perpajakan. “Kita gunakan pajak untuk berikan insentif bagi dunia usaha untuk tingkatkan minat investasinya,” katanya.

Ada beberapa point penting yang ditegaskan Sri, yaitu fokus subsidi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, sementara tidak diperlukan kenaikan harga minyak di 2018. 

Menyoroti sektor pendidikan, ada 19.7 juta jiwa akan dapat kartu indonesia pintar agar tetap sekolah, disusul oleh program BOS, beasiswa dan tunjangan profesi guru pns, non pns, agar sektor pendidikan semakin baik dan penyerapannya tepat guna. Menurut Sri kemampuan daerah itu didukung oleh sumber daya manusia yang  baik. (Adn)

06 September 2017
Kembali
LIVE STREAM