x
Apakah Perusahaan Harus Tunduk Kepada Negara?

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Kronologis kejadian konflik Petani tanah telukjambe karawang dengan PT Pertiwi Lestari, bermula sekitar tahun 1962 masyarakat sudah menggarap dan mengelola lahan dan sudah memiliki girik pada tahun 1984 sampai dengan sekarang. Datang seorang pengusaha pada tahun 1968 yang menyewa lahan para petani dengan peruntukan perternakan, sesudah itu tahun 1974 ada Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Tanjung Gresik Makmur padahal para petani tersebut tidak pernah menjual lahan tersebut, sampai waktu HGU tersebut habis tidak pernah di lahan tersebut melakukan kegiatan dalam bentuk apapun, pada akhir HGU tersebut berubah nama menjadi PT. Pertiwi Lestari yang mengaku jual beli dengan PT Tanjung Gresik Makmur yang sekarang sudah memiliki HGB, pengakuan dari Sutejo, Perwakilan dari Serikat Tani Bersatu Cisadang Telukjambe barat Kab. Karawang.

Sutejo memberikan keluh kesahnya kepada Wakil Komite I Benny Ramdhani terkait penyebab masyarakat petani terusir dari tempat tinggal dan lahan pertaniannya. Rapat Audiensi dibuka oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI (Benny Rhamdani Senator asal Provinsi Sulawesi Utara) di ruang rapat Komite I, Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (17/4/2017).

Lanjut Sutejo pada tahun 2012 PT. Pertiwi Lestari mulai memasang plang-plang dilahan yang digarap oleh para petani dan pada tahun 2013 perusahaan tersebut mulai melakukan kegiatan pembuatan badan jalan serta merusak lahan pertanian dan rumah-rumah petani dengan hanya diberikan ganti rugi sebesar dua juta rupiah perbidang sampai dengan 5 juta rupiah, dengan harga yang tidak wajar ini semua petani menolak dan melakukan perlawanan dan terjadilah bentrokan, pada akhirnya para petani membentuk serikat tani, karena PT. Pertiwi Lestari tidak memiliki ijin maka berhentilah semua kegiatan dan para  bisa bercocok tanam kembali.

“Para petani tersebut sempat mendatangi Kementerian Agraria agar bisa mengeluarkan surat hak atas tanah para petani, Kementerian Agraria mengeluarkan surat tentang tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Pertiwi Lestari, hanya petani yang di perbolehkan untuk bercocok tanam, para petani pun menunggu proses pengajuan sertifikasi. Pada saat menunggu sertifikasi pada bulan agustus 2016 PT. Pertiwi Lestari malah melakukan kegiatan pemagaran yang dikawal Polres Karawang dan Brimob Polda Jabar dengan alasan sudah mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, pengerusakan  terhadap lahan pertanian terulang kembali, PT. Pertiwi Lestari memaksa para petani agar mau menerima uang kerohiman sebesar 30 juta rumah dan pertaniannya akan digusur, para petani itu pun menolak dan melakukan perlawanan akhirnya sebanyak 13 orang petani dimasukan kepenjara, dari sinilah konflik para petani dengan PT. Pertiwi Lestari terjadi”. ujar Sutejo

Benny pun geram mendengar kronologis dari perwakilan para petani “seberapa hebat orang yang menjadi pemilik perusahaan ini sampai-sampai negara pun dilawan, dia berani melawan sikap dan keputusan negara, ini yang menjadi tantangan kita apakah negara bisa dikalahkan dan tunduk oleh orang pemilik modal atau orang pemilik modal harus tertib dan taat kepada negara”.

Menurut Benny Pada saat ini terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat banyak ormas keagamaan, LSM diam dan tidak perduli, padahal para petani sudah menggarap selama 55 tahun, di dalam Undang-Undang  tentang pokok agraria apabila masyarakat yang sudah lebih dari 20 tahun harus menjadi prioritas negara jika masyarakat mengajukan permohonan sertifikasi, bahkan apabila tidak mengajukan pun menjadi kewajiban negara untuk mengeluarkan sertifikasi lahan untuk digarap. (idr)

17 April 2017
Kembali
LIVE STREAM