x
Sidang Paripurna Ke-4 DPD RI, Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017

dpd.go.id

Jakarta, dpd.go.id – Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Sidang Paripurna Ke-4 dengan agenda Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017, Pidato Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017, dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan Tanggal  26 Oktober s.d 15 November 2016. Sidang Paripurna dipimpin Prof. DR. Farouk Muhammad di dampingi H. Mohammad Saleh, SE dan GKR Hemas di Gedung Nusantara V, Senayan-Jakarta, Kamis, (17/11/2016).

Farouk Muhammad menyampaikan dalam pidatonya, bahwa mengingat pentingnya agenda Pilkada Serentak Tahun 2017, diminta Komite I untuk melakukan pengawasan. Komite II akan melakukan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU tentang Perlindungan Varietas Tananam. Pengawasan yang dilakukan tentang penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah. Komite III akan membahas kewirausahaan nasional yang mampu memberikan stimulus bagi kepentingan nasional dan melakukan pembahasan program pemerintah tentang wacana full day school. Komite IV akan membahas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 yang bekerjasama dengan  BAP DPD RI. Pembahasan tentang APBN Perubahan (APBN-P) 2016 yang berfokus pada penundaan penyaluran DAU Tahun 2016 yang memberikan implikasi pada daerah. Pengawasan atas Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bersama PPUU DPD RI. “Kami meminta anggota DPD RI agar peka dalam menyikapi situasi yang berkembang di daerah sehingga stabilitas daerah tetap terjaga.”

“Mengingat secara fundamental, Indonesia agar selektif dalam melakukan proyek kerjasama dengan asing, memperkuat imigrasi, dan melibatkan pekerja profesional lokal dalam proyek bersama asing. Pada Masa Sidang III yang akan datang, DPD RI akan membentuk pansus untuk membahas lebih intensif terkait tenaga kerja asing, DPD RI perlu memberikan perhatian terhadap hal itu,” tegas Farouk Muhammad.

Laporan hasil kunjungan kerja ke daerah pemilihan Tanggal  26 Oktober s.d 15 November 2016 terangkum menjadi empat bidang komite yaitu :

  1. Komite I;
    1. Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2017 masih terdapat masalah terkait pelaksanaan proses pilkada seperti belum tuntasnya perkembangan proses e-KTP, perlu pengawasan disaat kampanye, calon kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu kandidat, permasalahan tapal batas yang menghambat penetapan DPT.
    2. Pengawasan tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dana desa yang masih mengalami masalah teknis di lapangan berkaitan dengan Pendamping Dana desa, Pelaporan Dana Desa.
    3. Dana Bagi Hasil Migas yang menurun juga menganggu jalannya pemerintahan daerah.
    4. Sertifikasi yang terhambat karena tata ruang yang belum selesai,
    5. Sengketa Pertanahan antara pemilik lahan dengan pemilik ijin usaha,
  2. Komite II;
  1. Masalah kelistrikan terjadi di sebagian daerah seperti elektrifikasi dan pemadaman listrik.
  2. Insfrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan rel kereta api, diharapkan bisa diselesaikan pada Tahun 2016 dan berlanjut Tahun 2017.
  3. Penurunan harga gabah, hasil bumi yang meresahkan masyarakat.
  4. Pengawasan terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, seperti banjir, tanah longsor yang terjadi di daerah, agar pemerintah melakukan langkah preventif untuk hal tersebut. Sosialisasi terhadap undang-undang itu yang belum maksimal.
  5. Pengawasan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terkait sampah yang bisa dipakai untuk energi listrik, perlu pengkajian yang lebih komprehensif.
  1. Komite III;
    1. Pengawasan terhadap tenaga kerja, seperti TKI Ilegal, tenaga kerja asing khususnya Tiongkok mendapatkan perhatian yang serius.  
    2. Pengawasan terhadap dunia pendidikan, yaitu wacana program pemerintah tentang full day school agar dikaji ulang dan diperhatikan mengenai falisitas pendidikan di sekolah, Pemerataan guru agar sampai di daerah-daerah terpencil, dan kebijakan khusus seperti Papua yang lebih baik dengan sistem boarding school dikarenakan jarak siswa ke sekolah yang jauh dan ekstrim.
    3. Pengawasan tentang kewirausahaan, diharapkan memperdayakan masyarakat lokal, masih kesulitannya akan permodalan dan bahan baku, dan perlunya sosialisasi lebih maksimal mengenai undang-undang kewirausahaan.
  2. Komite IV;
    1. Pengawasan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu terkait pemotongan anggaran yang menghambat pembangunan di daerah, diharapkan pemotongan anggaran tidak terjadi lagi.
    2. Program Tax Amnesty, sosialisasi program yang tidak memadai, perlu ada kebijakan tentang Program Tax Amnesty dan Pelaporan SPT yang sama-sama jatuh pada bulan Maret sehingga diharapkan  program Tax Amnesty diperpanjang.

Hasil laporan hasil kunjungan kerja ke daerah pemilihan merupakan lampiran yang tak terpisahkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti pada masing-masing alat kelengkapan. Sidang Paripurna ke-5 akan dilaksanakan Tanggal 20 Desember 2016 dengan agenda Penutupan Masa Sidang II Masa Sidang 2016-2017. (ank)

17 November 2016
Kembali
LIVE STREAM